DOKTRIN BUSINESS JUDGMENT RULE; Aplikasinya dalam Hukum Perusahaan Modern, oleh Robert Prayoko, S.H., M.Kn.Hak Cipta © 2015 pada penulis

GRAHA ILMURuko Jambusari 7A Yogyakarta 55283 Telp: 0274-889398; Fax: 0274-889057; E-mail: info@grahailmu.co.id

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memper banyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

ISBN: 978-602-262-402-8 Cetakan I, tahun 2015

BAB .....

KATA PENGANTAR

urisprudensi Pengadilan Belanda mencatat kasus yang menjadi landmark terbentuknya Undang-undang Perseroan Terbatas yaitu dalam kasus Forumbank Arrest yang diputuskan

pada tanggal 21 Januari 1955. Kasus tersebut memberikan kesimpulan bahwa direksi suatu Perseroan Terbatas dibenarkan tidak melaksanakan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) apabila RUPS tersebut merugikan Perseroan Terbatas (PT). Secara legalistik formal, keputusan RUPS wajib dilaksanakan oleh direksi, akan tetapi hakim dalam Forumbank Arrest menggunakan pendekatan “reasonable” dalam memberikan keputusan. Kasus ini membuktikan bahwa sejak tahun 1955, hakim Belanda telah memakai pendekatan logis yang lebih didasarkan kepada aspek keadilan dibandingkan hanya melaksanakan secara formal apa yang diatur dalam Undang-undang.

Diundangkannya Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai hasil perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tidak cukup untuk menampung segala konflik yang mungkin terjadi baik antara Perseroan Terbatas dengan shareholder (pemegang saham) ataupun antara Perseroan Terbatas dengan Pihak Ketiga (Stakeholder). Tidak dapat dipungkiri memang terdapat banyak perubahan yang positif atas diundangkannya Undang-undang Nomor 40 tahun 2007, akan tetapi Undang-undang tersebut banyak mengatur permasalahan prosedur-prosedur yang sebenarnya dapat diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah dari Undang-undang.

Buku ini berusaha mengajak pembaca untuk memahami hubungan hukum antar organ dalam PT (Hubungan antara Direksi, Komisaris dan RUPS) serta hubungan hukum antar organ PT dengan Stakeholder (Kreditur, Karyawan, Masyarakat) menggunakan pendekatan “reaasonable” tanpa meninggalkan prinsip atas ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Atau dengan kata lain berusaha memahami Undang-undang dengan menerapkannya secara reasonable. “Legalistik formal” suatu peraturan dan “reasonable” dalam menafsirkan peraturan tersebut adalah

vi Doktrin Business Judgment Rule; Aplikasinya dalam Hukum Perusahaan Modern

dua hal yang tidak lagi dipertentangkan tetapi saling melengkapi agar tercipta keadilan yang menjadi cita-cita dari semua Peraturan Perundang-undangan.

Pembahasan atas keputusan bisnis yang diambil oleh direksi sebagai roda penggerak jalannya perusahaan dapat memberikan gambaran lebih komprehensif untuk menilai hubungan antar organ perusahaan dan hubungan antara organ perusahaan dengan Stakeholder dikarenakan sebuah keputusan bisnis dapat memberikan keuntungan dan atau kerugian bagi organ Perseroan Terbatas maupun bagi stakeholder yang menimbulkan permasalahan-permasalahan hukum. Keputusan Bisnis perlu dibuat “rule” yang jelas agar memberikan perlindungan bagi organ PT maupun stakeholder, dengan demikian direksi turut dilindungi dengan “rule” tersebut. “Rule” ini yang akan dibahas dalam buku ini dalam suatu Standart Keputusan Bisnis (Business Judgment Rule).

Buku ini merupakan penyempurnaan dari Tesis yang ditulis oleh penulis dalam rangka memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Pemagang Saham terhadap pelanggaran Standart Keputusan Bisnis (Business Judgment Rule) yang dilakukan oleh direksi Perseroan Terbatas”.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Profesor Nindyo Pramono, SH, MS yang telah memberikan waktu di tengah kesibukannya dalam membimbing penulis menyelesaikan tesis, termasuk memberikan pendapat-pendapat yang berguna bagi penyusunan buku ini. Terima kasih kami kepada Sdr Syamsul Rakhan Chaniago, SH seorang lawyer sekaligus Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah mendorong penulis untuk menerbitkan buku ini. Terima Kasih pula kepada Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah di wilayah kedu selatan. Tak lupa pula ucapan terima kasih disampaikan kepada Bank Rekanan penulis yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kebumen, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kebumen dan Sentra Kredit Kecil Purwokerto, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Kebumen dan Cabang Syariah Yogyakarta, PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan seluruh Danamon Simpan Pinjam di Kebumen, PT Bank CIMB NIAGA Tbk dan seluruh Niaga Micro Laju di Kebumen, PT Bank Central Asia Tbk KCP Kebumen, PT Bank Perkreditan Rakyat Artha Mertoyudan, PT Bank Perkreditan Rakyat Dana Mitra Sejahtera, PT Bank Perkreditan Rakyat Dana Mitra Sakti, juga kepada Bapak Yoyok Hadi Mulyo Anwar, SH, selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kebumen yang telah membawa angin segar bagi seluruh Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Kebumen, serta kepada klien yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

Semoga buku ini dapat menjadi referensi dan bahan kajian bagi pembaca khususnya mahasiswa Fakultas Hukum maupun praktisi Hukum dalam menjalankan profesinya.

Robert Prayoko, S.H., M.Kn.

BAB .....

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR v DAFTAR ISI vii DAFTAR GAMBAR xi DAFTAR TABEL xiii DAFTAR SINGKATAN xv

BAB I PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang 1 B. Definisi dan Kerangka Pemikiran Business Judgment Rule 5 C. Prinsip-prinsip Business Judgment Rule 15 D. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham 22

BAB II KEDUDUKAN HUKUM DIREKSI SEBAGAI ORGAN PERSEROAN TERBATAS 33 A. Hubungan Hukum Direksi dengan Perseroan Terbatas, Rapat Umum

Pemagang Saham dan Komisaris 33 A.1 Hubungan Hukum Direksi dengan PT 38 A.2 Hubungan Hukum Direksi dengan RUPS 39 A.3 Hubungan Hukum Direksi dengan Komisaris 43

A.3.1 One Tier Management 44 A.3.2 Two Tier Management 45

B. Teori Profesionalisme Direksi 47 C. Duty of Director (Kewajiban Hukum Direktur) 52

C.1 Duty of Care 56 C.2 Duty to Disclosure 61 C.3 Duty to Monitor 70

viii Doktrin Business Judgment Rule; Aplikasinya dalam Hukum Perusahaan Modern

BAB III TIGA STANDAR HUKUM DALAM BUSINESS JUDGMENT RULE 75 A. Standar Business Judgment Rule 75

A.1 Keputusan Bisnis yang Beritikat Baik (Good Faith) 76 A.2 Keputusan Bisnis yang Bertanggung Jawab 85

A.2.1 Kelemahan Teori Organ 86 A.2.2 Personal Liability dalam Praktik 89

A.3 Keputusan Bisnis yang Tidak Mengandung Conflict of interest 96 A.3.1 Self Dealing 100

A.3.2. Corporate Opportunity 105 B. Business Judgment Rule dalam Hukum Perbankan 112

BAB IV SARANA-SARANA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SELURUH PEMEGANG SAHAM TERHADAP PELANGGARAN BUSINESS JUDGMENT RULE 119

A. Perlindungan melalui RUPS 119 A.1 Prosedur RUPS 122 A.2 Independensi RUPS di China (Pasal 21 Company Act 1994) 135

B. Perlindungan melalui Lembaga Peradilan 137 B.1 Hak-hak Pemegang Saham 137 B.2 Teori Penggugat Yang Tepat (Proper Plaintiff) Sebagai Pelaksanaan Rule Foss v Harbottle 144 B.3 Praktek-praktek Pengadilan 150

C. Perlindungan Melalui Argumen Badan Hukum 159 C.1 Tanggung Jawab Terbatas 159 C.2 Argumen-argumen Piercing Corporate Veil 165

D. Perlindungan Melalui Pembentukan Organ Independent 175 D.1 Melalui Pembentukan Komisaris (Independent) 175 D.2 Melalui Pembentukan Komite Independent 182 D.3 Melalui Pembentukan Independent Auditor 191

DAFTAR PUSTAKA 203 DAFTAR MAKALAH, JURNAL, ARTIKEL 205 DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 209 DAFTAR KASUS 211

-oo0oo-

BAB .....

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Business Judgment Rule versi Annter Greenhow 11 Gambar 2.1 Sistem One Tier Management 45 Gambar 2.2 Sistem Two Tier Management 46 Gambar 3.1 3 Standart Business Judgment Rule 76 Gambar 4.1 Bagan Pelaksanaan Prinsip Foss v Harbottle Rule Berkaitan dengan Derivatif Action 145 Gambar 4.2 Bagan Pelaksanaan Prisnsip Foss v Harbottle dalam Kasus Meditrust Health Care Inc v Shoppers Drug Mart 149

-oo0oo-

xii Doktrin Business Judgment Rule; Aplikasinya dalam Hukum Perusahaan Modern