UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 12 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN KOTA SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Provinsi Kalimantan Barat pada umumnyadan Kabupaten Bengkayang pada khususnya serta adanya aspirasi yang berkembangdalam masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dengan mengatur dan mengurusrumah tangga sendiri, perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaanpembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dankemajuan pada masa yang akan datang;

b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan kemajuan ekonomi, potensidaerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbanganlainnya di Kota Administratif Singkawang Kabupaten Bengkayang, meningkatnya bebantugas dan volume kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaanpembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalampemanfaatan potensi daerah untuk menyelengarakan otonomi daerah di KabupatenBengkayang, perlu membentuk Kota Singkawang sebagai daerah otonom;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlumembentuk undang-undang tentang pembentukan Kota Singkawang untuk menggantiPeraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota AdministratifSingkawang;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah OtonomPropinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur sebagaimana telahdiubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah SwantantraTingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, KalimantanSelatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956Nomor 83) sebagai Undang-undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106 dan Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 1622);

3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang DaruratNomor 23 Tahun 1953 tentang

4. Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 1820);

5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3501);

6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MajelisPermusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811);

7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 tentang PembentukanKabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3839);

9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

10. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3959);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KOTA SINGKAWANG.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Provinsi Kalimantan Barat adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalamUndang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah OtonomPropinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur sebagaimana telahdiubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958.

3. Kabupaten Bengkayang adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan KabupatenDaerah Tingkat II Bengkayang.

4. Kota Administratif Singkawang adalah sebagaimana dimaksud dalam PeraturanPemerintah Nomor 49 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Singkawang.

BAB IIPEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan undang-undang ini dibentuk Kota Singkawang di wilayah Provinsi Kalimantan Baratdalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Kota Singkawang berasal dari sebagian daerah Kabupaten Bengkayang yang terdiri atas:

a. Kecamatan Pasiran;b. Kecamatan Roban; danc. Kecamatan Tujuhbelas.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kota Singkawang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayahKabupaten Bengkayang dikurangi dengan wilayah Kota Singkawang sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3.

Pasal 5

Dengan terbentuknya Kota Singkawang, Kota Administratif Singkawang dalam wilayahKabupaten Bengkayang dihapus.

Pasal 6

(1) Kota Singkawang mempunyai batas-batas wilayah:

a. sebelah utara dengan Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas;b. sebelah timur dengan Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang;c. sebelah selatan dengan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang ; dand. sebelah barat dengan Laut Natuna.

(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini.

(3) Penentuan batas wilayah Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang secara pasti dilapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri danOtonomi Daerah.

Pasal 7

(1) Dengan terbentuknya Kota Singkawang, Pemerintah Kota Singkawang menetapkan RencanaTata Ruang Wilayah Kota Singkawang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang, sebagaimana dimaksud padaayat (1), dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan dari Rencana Tata Ruang WilayahNasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota di sekitarnya.

BAB IIIKEWENANGAN DAERAH

Pasal 8

(1) Kewenangan Kota Singkawang sebagai daerah otonom mencakup seluruh kewenanganbidang pemerintahan, termasuk kewenangan wajib, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanankeamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain, sesuai denganperaturan perundang-undangan.

(2) Kewenangan wajib, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pekerjaan umum,kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan,penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.

BAB IVPEMERINTAHAN DAERAH

Bagian PertamaDewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 9

(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang dibentuk sesuai dengan peraturanperundang-undangan, selambat-lambatnya satu tahun setelah peresmian Kota Singkawang.

(2) Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang dilakukandengan cara:

a. penetapan berdasarkan perimbangan hasil perolehan suara partai politik pesertaPemilihan Umum Tahun 1999 yang dilaksanakan di daerah tersebut; dan

b. pengangkatan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.

(3) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaSingkawang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan peraturanperundang-undangan.

Pasal 10

(1) Dengan terbentuknya Kota Singkawang, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Bengkayang tidak berubah sampai dengan terbentuknya Dewan Perwakilan RakyatDaerah sebagai hasil pemilihan umum berikutnya.

(2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang, yang keanggotaannyamewakili kecamatan yang termasuk dalam wilayah Kota Singkawang dengan sendirinya menjadianggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang.

(3) Pengisian kekurangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayangditetapkan berdasarkan jumlah dan komposisi anggota yang berpindah ke Kota Singkawang.

(4) Pengisian kekurangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang,sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan setelah peresmian anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang.

Bagian KeduaPemerintah Daerah

Pasal 11

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kota Singkawang, dipilih dan disahkan seorangWalikota dan Wakil Walikota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Pada saat terbentuknya Kota Singkawang, penjabat Walikota Singkawang diangkat olehMenteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atas nama Presiden.

(2) Walikota Administratif Singkawang diangkat sebagai penjabat Walikota Singkawang.

Bagian KetigaPerangkat Pemerintahan Daerah

Pasal 13

Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan Kota Singkawang, dibentuk Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota, Sekretariat Kota, Dinas Kota, dan Lembaga Teknis Kota sesuaidengan peraturan perundang-undangan.

BAB VKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Kota Singkawang, menteri/kepala lembagapemerintah nondepartemen yang terkait, Gubernur Kalimantan Barat, dan Bupati Bengkayangsesuai dengan kewenangannya menginventarisasi dan menyerahkan kepada Pemerintah KotaSingkawang hal-hal yang meliputi :

a. pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah Kota Singkawang;

b. barang milik/kekayaan negara/ daerah yang berupa tanah, bangunan, barang bergerakdan barang tidak bergerak lainnya yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh

c. Pemerintah, Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Bengkayang yang berada di KotaSingkawang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

d. Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Bengkayang yangkedudukan dan kegiatannya berada di Kota Singkawang;

e. utang-piutang Kabupaten Bengkayang yang kegunaannya untuk Kota Singkawang; dan

f. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kota Singkawang.

(2) Pelaksanaan penyerahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnyadiselesaikan dalam waktu satu tahun, terhitung sejak pelantikan Penjabat Walikota Singkawang.

(3) Tata cara inventarisasi dan penyerahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur olehMenteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Pembiayaan yang diperlukan untuk pembentukan Kota Singkawang, sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenBengkayang.

(2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, danpelayanan kemasyarakatan, terhitung sejak diresmikannya pembentukan Kota Singkawang,pembiayaan yang diperlukan pada tahun pertama sebelum tersusun Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Kota Singkawang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Kabupaten Bengkayang berdasarkan hasil pendapatan yang diperoleh dari KotaSingkawang.

Pasal 16

Semua peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi Kabupaten Bengkayang tetapberlaku bagi Kota Singkawang sebelum peraturan perundang-undangan dimaksud diubah,diganti, atau dicabut berdasarkan undang-undang ini.

BAB VIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yangbertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan undang-undang ini diatur sesuaidengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakartapada tanggal 21 Juni 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakartapada tanggal 21 Juni 2001

SEKRETARIS NEGARAREPUBLIK INDONESIA,

ttd

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 92

PENJELASANATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 12 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN KOTA SINGKAWANG

1. UMUM

Kota Administratif Singkawang dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 50.400 ha,yang merupakan bagian dari Kabupaten Bengkayang, sebagaimana dimaksud dalamUndang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 tentang PembentukanKabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang, telah menunjukkan perkembangan yangpesat, khususnya di bidang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jumlahpenduduk, yang pada tahun 1995 berjumlah 161.725 jiwa dan pada tahun 2000meningkat menjadi 163.541 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 2,52 % per tahun. Hal inimengakibatkan bertambahnya beban tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan,pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan.

Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peningkatan di bidang penyelenggaraanpemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan dalamrangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah KotaAdministratif Singkawang Kabupaten Bengkayang, sebagaimana diatur dalam PeraturanPemerintah Nomor 49 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Singkawang.

Secara geografis wilayah Kota Administratif Singkawang mempunyai kedudukanstrategis, baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya. Dari segi potensi pertanian,perhubungan, industri dan perdagangan, serta pariwisata, Kota Administratif Singkawangmempunyai prospek yang baik bagi pemenuhan kebutuhan pasar di dalam dan luarnegeri.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi masyarakat yangberkembang, wilayah Kota Administratif Singkawang yang meliputi Kecamatan Pasiran,Kecamatan Roban, dan Kecamatan Tujuhbelas perlu dibentuk menjadi KotaSingkawang.

Dalam rangka mengembangkan wilayah dan potensi yang dimiliki Kota Singkawang sertamemenuhi kebutuhan pada masa yang akan datang, terutama dalam hal peningkatansarana dan prasarana serta kesatuan perencanaan dan pembinaan wilayah, makasistem Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang harus dioptimalkan penataannya sertadikonsolidasikan jaringan sarana dan prasarananya dalam satu sistem kesatuanpengembangan terpadu dengan Provinsi Kalimantan Barat dan kabupaten lainnya diKalimantan Barat, khususnya Kabupaten Bengkayang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Peta sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah peta wilayah Kota Singkawang dalam bentuklampiran undang-undang ini.

Ayat (3)

Penentuan batas wilayah secara pasti di lapangan antara Kabupaten Bengkayang dan KotaSingkawang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah setelahmempertimbangkan usul Bupati Bengkayang dan Walikota Singkawang yang didasarkan atashasil penelitian, pengukuran, dan pematokan di lapangan.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam rangka pengembangan Kota Singkawang sesuai dengan potensi daerah, khususnya gunaperencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan pada masa yangakan datang, serta pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan dan pembangunan,diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu, Rencana Tata RuangWilayah Kota Singkawang harus serasi dan terpadu penyusunannya dalam suatu kesatuanRencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten, dan Kota disekitarnya.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kewenangan bidang lain adalah kewenangan sebagaimana yang diaturdalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerahyang meliputi kebijakan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistemadministrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumberdaya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis,konservasi, dan standarisasi nasional.

Selain itu, yang termasuk pengecualian kewenangan wajib adalah kewenangan lintas Kabupatendan Kota serta kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan Daerah Kabupaten danDaerah Kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan daerah tersebut adalah Kecamatan Pasiran, Kecamatan Roban, danKecamatan Tujuhbelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, penjabat Walikota Singkawangmelaksanakan tugas sampai dengan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang hasilpemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang.

Pasal 13

Pembentukan Dinas Kota dan Lembaga Teknis Kota harus disesuaikan dengan kebutuhan dankemampuan Kota.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah biaya yang diperuntukkan bagi pembangunangedung perkantoran, rumah dinas, perlengkapan kantor, sarana mobilitas, serta biayaoperasional bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, danpelayanan kemasyarakatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4119