UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_29_2007.pdf · pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2007

TENTANG

PEMERINTAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SEBAGAI IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakartadengan kedudukannya sebagai Ibukota NegaraKesatuan Republik Indonesia memiliki fungsi danperan yang penting dalam mendukungpenyelenggaraan pemerintahan Negara KesatuanRepublik Indonesia berdasarkan Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakartasebagai daerah otonom yang berkedudukan sebagaiIbukota Negara Kesatuan Republik Indonesia perludiberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dantanggung jawab dalam penyelenggaraanpemerintahan daerah;

c. bahwa Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999tentang Pemerintahan Provinsi Daerah KhususIbukota Negara Republik Indonesia Jakarta sudahtidak sesuai dengan perkembangan keadaan dantuntutan penyelenggaraan pemerintahan sehinggaperlu diganti dan disempurnakan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlumembentuk Undang-Undang tentang PemerintahanProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaiIbukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Mengingat: . . .

- 2 -

Mengingat : 1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal21 Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan DaerahMenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 108, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah PusatDan Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4438);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHANPROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTASEBAGAI IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIKINDONESIA.

BAB I . . .

- 3 -

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah,adalah Presiden Republik Indonesia yang memegangkekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta adalah penyelenggaraan urusanpemerintahan oleh pemerintah daerah dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta menurut asas otonomi dan tugaspembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnyadalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan RepublikIndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.

3. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta, selanjutnya disebut Pemerintah ProvinsiDKI Jakarta, adalah Gubernur dan perangkat daerahProvinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggarapemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DaerahKhusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut DPRDProvinsi DKI Jakarta, adalah lembaga perwakilanrakyat daerah sebagai unsur penyelenggarapemerintahan daerah.

5. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalahkesatuan masyarakat hukum yang mempunyaibatas-batas wilayah yang berwenang mengatur danmengurus urusan pemerintahan dan kepentinganmasyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan . . .

- 4 -

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistemNegara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,selanjutnya disingkat Provinsi DKI Jakarta, adalahprovinsi yang mempunyai kekhususan dalampenyelenggaraan pemerintahan daerah karenakedudukannya sebagai Ibukota Negara KesatuanRepublik Indonesia.

7. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKIJakarta yang karena jabatannya berkedudukan jugasebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKIJakarta.

8. Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala DaerahProvinsi DKI Jakarta.

9. Deputi Gubernur, selanjutnya disebut deputi, adalahpejabat yang membantu Gubernur dalammenyelenggarakan Pemerintahan Daerah ProvinsiDKI Jakarta yang karena kedudukannya sebagaiIbukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Walikota/bupati adalah kepala pemerintahan kotaadministrasi/kabupaten administrasi di wilayahProvinsi DKI Jakarta sebagai perangkat PemerintahProvinsi DKI Jakarta yang bertanggung jawabkepada Gubernur.

11. Kota administrasi/kabupaten administrasi adalahwilayah kerja walikota/bupati yang terdiri ataskecamatan dan kelurahan.

12. Dewan kota/dewan kabupaten adalah lembagamusyawarah pada tingkat kota/kabupaten untukperan serta masyarakat dalam penyelenggaraanpembangunan dan peningkatan pelayananmasyarakat.

13. Lembaga . . .

- 5 -

13. Lembaga musyawarah kelurahan adalah lembagamusyawarah pada tingkat kelurahan untukmenampung aspirasi serta meningkatkan partisipasidan pemberdayaan masyarakat.

14. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan Provinsi DKI Jakarta yang dibentuk olehDPRD Provinsi DKI Jakarta dengan persetujuanbersama Gubernur.

15. Peraturan Gubernur adalah peraturan yangditetapkan oleh Gubernur untuk melaksanakanperaturan daerah dan peraturan perundang-undangan.

16. Kawasan khusus adalah kawasan di dalam wilayahProvinsi DKI Jakarta yang ditetapkan olehPemerintah untuk menyelenggarakan fungsi tertentupemerintahan dan penyelenggaraan negara yangbersifat khusus bagi kepentingan nasional.

BAB II

DASAR, KEDUDUKAN,

FUNGSI, DAN PERAN

Bagian Kesatu

Dasar

Pasal 2

Provinsi DKI Jakarta diatur berdasarkan peraturanperundang-undangan yang mengatur tentangpemerintahan daerah dan pemilihan kepala daerah,kecuali hal-hal yang diatur tersendiri dalam Undang-Undang ini.

Bagian Kedua . . .

- 6 -

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai IbukotaNegara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yangberfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan RepublikIndonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom padatingkat provinsi.

Bagian Keempat

Peran

Pasal 5

Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai Ibukota NegaraKesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususantugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentudalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagaitempat kedudukan perwakilan negara asing, sertapusat/perwakilan lembaga internasional.

BAB III . . .

- 7 -

BAB III

BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Bagian Kesatu

Batas Wilayah

Pasal 6

(1) Provinsi DKI Ibukota Jakarta memiliki batas-batas:

a. sebelah utara dengan Laut Jawa;

b. sebelah timur dengan Kabupaten Bekasi danKota Bekasi Provinsi Jawa Barat;

c. sebelah selatan dengan Kota Depok ProvinsiJawa Barat; dan

d. sebelah barat dengan Kabupaten Tangerang danKota Tangerang Provinsi Banten.

(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dituangkan dalam peta yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Bagian Kedua

Pembagian Wilayah

Pasal 7

(1) Wilayah Provinsi DKI Jakarta dibagi dalam kotaadministrasi dan kabupaten administrasi.

(2) Wilayah kota administrasi dan kabupatenadministrasi dibagi dalam kecamatan.

(3) Wilayah kecamatan dibagi dalam kelurahan.

Pasal 8 . . .

- 8 -

Pasal 8

(1) Pembentukan, pengubahan nama, batas, danpenghapusan kota administrasi/kabupatenadministrasi ditetapkan dengan peraturanpemerintah.

(2) Pembentukan, pengubahan nama, batas, danpenghapusan kecamatan ditetapkan denganperaturan daerah.

(3) Pembentukan, pengubahan nama, batas, danpenghapusan kelurahan ditetapkan dengankeputusan Gubernur.

BAB IV

BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu

Bentuk Pemerintahan

Pasal 9

(1) Otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakkan padatingkat provinsi.

(2) Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi DKI Jakartadilaksanakan menurut asas otonomi, asasdekonsentrasi, asas tugas pembantuan, dankekhususan sebagai Ibukota Negara KesatuanRepublik Indonesia.

Bagian Kedua . . .

- 9 -

Bagian Kedua

Susunan Pemerintahan

Pasal 10

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh satuorang Gubernur dibantu oleh satu orang Wakil Gubernuryang dipilih secara langsung melalui pemilihan umumKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 11

(1) Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yangmemperoleh suara lebih dari 50% (lima puluhpersen) ditetapkan sebagai Gubernur dan WakilGubernur terpilih.

(2) Dalam hal tidak ada pasangan calon Gubernur danWakil Gubernur yang memperoleh suarasebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadakanpemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur putarankedua yang diikuti oleh pasangan calon yangmemperoleh suara terbanyak pertama dan keduapada putaran pertama.

(3) Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan WakilGubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) dilaksanakan menurut persyaratan dan tatacara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) DPRD Provinsi DKI Jakarta memiliki fungsi legislasi,anggaran, dan pengawasan.

(2) Tugas . . .

- 10 -

(2) Tugas, wewenang, hak, dan kewajiban DPRDProvinsi DKI Jakarta adalah sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) DPRD Provinsi DKI Jakarta memberikanpertimbangan terhadap calon walikota/bupati yangdiajukan oleh Gubernur.

(4) Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta berjumlahpaling banyak 125% (seratus dua puluh lima persen)dari jumlah maksimal untuk kategori jumlahpenduduk DKI Jakarta sebagaimana ditentukandalam undang-undang.

Pasal 13

(1) Perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta terdiri atassekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah,lembaga teknis daerah, kota administrasi/kabupatenadministrasi, kecamatan, dan kelurahan.

(2) Jumlah, bentuk, dan susunan jabatan perangkatdaerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksudpada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerahdan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam kedudukannya sebagai Ibukota NegaraKesatuan Republik Indonesia, Pemerintah DKIJakarta dapat mengusulkan kepada Pemerintahpenambahan jumlah dinas, lembaga teknis provinsiserta dinas, dan/atau lembaga teknis daerah barusesuai dengan kebutuhan dan kemampuananggaran keuangan daerah.

Pasal 14

(1) Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakilPemerintah dan Kepala Daerah Provinsi DKI Jakartayang diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban,

dan . . .

- 11 -

dan tanggung jawab dalam kedudukan DKI Jakartasebagai Ibukota Negara Kesatuan RepublikIndonesia, dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4(empat) orang deputi sesuai dengan kebutuhan dankemampuan keuangan daerah.

(2) Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhipersyaratan.

(3) Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usulGubernur.

(4) Deputi bertanggung jawab kepada Gubernur.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas,fungsi, dan tanggung jawab deputi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturanpresiden.

Pasal 15

(1) Sekretariat daerah provinsi dipimpin oleh SekretarisDaerah.

(2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud padaayat (1) diangkat dari pegawai negeri sipil yangmemenuhi persyaratan.

(3) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud padaayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presidenatas usul Gubernur sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

(4) Sekretaris Daerah bertanggung jawab kepadaGubernur.

(5) Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan kewajibanmembantu Gubernur dalam menyusun kebijakandan mengoordinasikan perangkat daerah.

(6) Sekretaris Daerah karena kedudukannya bertugassebagai pembina pegawai negeri sipil di daerahnya.

Pasal 16 . . .

- 12 -

Pasal 16

(1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayananterhadap DPRD.

(2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD.

(3) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud padaayat (2) diangkat dari pegawai negeri sipil yangmemenuhi persyaratan.

(4) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud padaayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernursesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnyasecara teknis operasional berada di bawah danbertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dansecara teknis administratif bertanggung jawabkepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 17

(1) Dinas daerah adalah unsur pelaksana otonomidaerah.

(2) Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yangdiangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhipersyaratan.

(3) Kepala dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Kepala dinas bertanggung jawab kepada Gubernurmelalui Sekretaris Daerah.

Pasal 18

(1) Lembaga teknis daerah merupakan unsurpendukung tugas Gubernur dalam penyusunan danpelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik

dan . . .

- 13 -

dan berbentuk badan, kantor, atau rumah sakitumum/rumah sakit khusus daerah (RSUD/RSKD)

(2) Badan, kantor, atau RSUD/RSKD dipimpin olehseorang kepala yang diangkat dan diberhentikanoleh Gubernur dari pegawai negeri sipil yangmemenuhi persyaratan.

(3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2)bertanggung jawab kepada Gubernur melaluiSekretaris Daerah.

Pasal 19

(1) Kota administrasi/kabupaten administrasi dipimpinoleh walikota/bupati.

(2) Walikota/bupati diangkat oleh Gubernur ataspertimbangan DPRD Provinsi DKI Jakarta daripegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

(3) Walikota/bupati sebagaimana dimaksud padaayat (2) diberhentikan oleh Gubernur sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Walikota/bupati bertanggung jawab kepadaGubernur.

(5) Walikota/bupati dalam melaksanakan tugasnyadibantu oleh seorang wakil walikota/wakil bupati.

(6) Wakil walikota/wakil bupati diangkat dari pegawainegeri sipil yang memenuhi persyaratan.

(7) Wakil walikota/wakil bupati sebagaimana dimaksudpada ayat (5) diangkat dan diberhentikan olehGubernur sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

(8) Wakil walikota/wakil bupati bertanggung jawabkepada walikota/bupati.

Pasal 20 . . .

- 14 -

Pasal 20

(1) Perangkat pada tingkat kota administrasi/kabupatenadministrasi terdiri atas sekretariat kotaadministrasi/sekretariat kabupaten administrasi,suku dinas, lembaga teknis lain, kecamatan, dankelurahan.

(2) Sekretariat kota administrasi/sekretariat kabupatenadministrasi dipimpin oleh sekretaris kota/sekretariskabupaten.

(3) Sekretaris kota/sekretaris kabupaten diangkat daripegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

(4) Sekretaris kota/sekretaris kabupaten sebagaimanadimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikanoleh Gubernur atas usul walikota/bupati sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Kepala suku dinas dan kepala lembaga teknisdaerah pada tingkat kota/kabupaten diangkat daripegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

(6) Kepala suku dinas dan kepala lembaga teknisdaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5)diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usulkepala dinas/kepala lembaga teknis daerah provinsidengan pertimbangan walikota/bupati sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Sekretaris kota/sekretaris kabupaten bertanggungjawab kepada walikota/bupati.

Pasal 21

(1) Kecamatan dipimpin oleh camat yang dibantu olehseorang wakil camat.

(2) Camat dan wakil camat diangkat dari pegawai negerisipil yang memenuhi persyaratan.

(3) Camat . . .

- 15 -

(3) Camat dan wakil camat sebagaimana dimaksudpada ayat (2) diangkat dan diberhentikan olehGubernur atas usul walikota/bupati sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Camat bertanggung jawab kepada walikota/bupatimelalui sekretaris kota/sekretaris kabupaten.

(5) Wakil camat bertanggung jawab kepada camat.

(6) Sekretaris kecamatan diangkat dari pegawai negerisipil yang memenuhi persyaratan.

(7) Sekretaris kecamatan sebagaimana dimaksud padaayat (6) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernuratas usul walikota/bupati sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

(8) Sekretaris kecamatan bertanggung jawab kepadacamat.

Pasal 22

(1) Kelurahan dipimpin oleh lurah dibantu oleh seorangwakil lurah.

(2) Lurah dan wakil lurah diangkat dari pegawai negerisipil yang memenuhi persyaratan.

(3) Lurah dan wakil lurah sebagaimana dimaksud padaayat (2) diangkat dan diberhentikan olehwalikota/bupati berdasarkan pendelegasianwewenang Gubernur sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

(4) Lurah bertanggung jawab kepada walikota/bupatimelalui camat.

(5) Wakil lurah bertanggung jawab kepada lurah.

(6) Sekretaris kelurahan diangkat dari pegawai negerisipil yang memenuhi persyaratan.

(7) Sekretaris kelurahan sebagaimana dimaksud padaayat (6) diangkat dan diberhentikan oleh

walikota . . .

- 16 -

walikota/bupati berdasarkan pendelegasianwewenang Gubernur sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

(8) Sekretaris kelurahan bertanggung jawab kepadalurah.

Pasal 23

(1) Susunan organisasi perangkat daerah provinsi dankota administrasi/kabupaten administrasiditetapkan dengan peraturan daerah danberpedoman pada peraturan perundang-undangan.

(2) Formasi dan persyaratan jabatan perangkat daerahdan kota administrasi/kabupaten administrasiditetapkan dengan peraturan Gubernur sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Untuk membantu walikota/bupati dalampenyelenggaraan pemerintahan kota/kabupatendibentuk dewan kota/dewan kabupaten.

(2) Anggota dewan kota/dewan kabupaten terdiri atastokoh-tokoh yang mewakili masyarakat dengankomposisi satu kecamatan satu wakil.

(3) Anggota dewan kota/dewan kabupaten diusulkanoleh masyarakat dan disetujui oleh DPRD ProvinsiDKI Jakarta untuk selanjutnya ditetapkan olehGubernur.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, jumlah,kedudukan, tata kerja dan tata cara pemilihankeanggotaan dewan kota/dewan kabupaten diaturdengan peraturan daerah.

Pasal 25 . . .

- 17 -

Pasal 25

(1) Untuk membantu lurah dalam penyelenggaraanpemerintahan kelurahan dibentuk lembagamusyawarah kelurahan.

(2) Anggota lembaga musyawarah kelurahan dipilihsecara demokratis pada tingkat rukun warga danselanjutnya ditetapkan oleh walikota/bupati melaluicamat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan,kedudukan, tata kerja, dan keanggotaan lembagamusyawarah kelurahan diatur dengan peraturandaerah.

BAB V

KEWENANGAN DAN URUSAN PEMERINTAH PROVINSI

Pasal 26

(1) Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakartasebagai daerah otonom mencakup seluruh urusanpemerintahan kecuali urusan politik luar negeri,pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskalnasional, agama, serta bagian-bagian dari urusanpemerintahan lain yang menjadi wewenangPemerintah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, dan urusan pemerintahan yang diaturdalam Undang-Undang ini.

(2) Urusan . . .

- 18 -

(2) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan olehPemerintah kepada Gubernur selaku wakilPemerintah dilaksanakan dalam rangkapenyelenggaraan asas dekonsentrasi.

(3) Urusan pemerintahan yang ditugaskan olehPemerintah kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakartadilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan asastugas pembantuan.

(4) Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakartasebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesiayang diatur dalam Undang-Undang ini sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan danpelaksanaan kebijakan dalam bidang:

a. tata ruang, sumber daya alam, dan lingkunganhidup;

b. pengendalian penduduk dan permukiman;

c. transportasi;

d. industri dan perdagangan; dan

e. pariwisata.

(5) Dalam melaksanakan kewenangan dan urusansebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat(3), dan ayat (4), Gubernur melakukan koordinasidengan Pemerintah dan pemerintah daerah lain.

(6) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melestarikan danmengembangkan budaya masyarakat Betawi sertamelindungi berbagai budaya masyarakat daerah lainyang ada di daerah Provinsi DKI Jakarta.

(7) Dalam penyelenggaraan kewenangan dan urusanpemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Gubernurbertanggung jawab kepada Presiden.

(8) Gubernur dapat menghadiri sidang kabinet yangmenyangkut kepentingan Ibukota Negara KesatuanRepublik Indonesia.

(9) Pemerintah . . .

- 19 -

(9) Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakartamendelegasikan sebagian kewenangan dan urusanpemerintahan kepada pemerintah kotaadministrasi/kabupaten administrasi, kecamatan,dan kelurahan dalam rangka meningkatkanpelayanan kepada masyarakat.

(10) Jenis kewenangan dan urusan yang didelegasikan,ruang lingkup, dan tata cara pendelegasiannyadiatur dan ditetapkan dalam peraturan daerah.

(11) Jenis kewenangan yang didelegasikan danditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (9)sekurang-kurangnya sama dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku pada saatUndang-Undang ini diundangkan.

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 27

(1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja samadengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat danPemerintah Provinsi Banten denganmengikutsertakan pemerintah kota/kabupaten yangwilayahnya berbatasan langsung untuk lebihmeningkatkan kesejahteraan masyarakat yangdidasarkan pada pertimbangan efisiensi danefektivitas pelayanan publik serta salingmenguntungkan.

(2) Dalam rangka melakukan kerja sama sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibentuk badan kerja samaantardaerah.

(3) Ketentuan mengenai badan kerja sama sebagaimanadimaksud pada ayat (2) diatur dengan keputusanbersama.

Pasal 28 . . .

- 20 -

Pasal 28

(1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat melakukankerja sama dengan pemerintah provinsi lain.

(2) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat melakukankerja sama dengan kota di negara lain.

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA RUANG DAN KAWASAN KHUSUS

Bagian Kesatu

Tata Ruang

Pasal 29

(1) Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NegaraKesatuan Republik Indonesia memiliki Rencana TataRuang Wilayah Ibukota Negara dengan mengacupada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

(2) Rencana Tata Ruang Wilayah Ibukota Negarasebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikoordinasikan dengan tata ruang provinsi yangberbatasan langsung.

(3) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yangberbatasan langsung sebagaimana dimaksud padaayat (2) merupakan hasil kerja sama secara terpadudengan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten.

(4) Kerja sama secara terpadu sebagaimana dimaksudpada ayat (3) mencakup keterpaduan dalam prosesperencanaan, pemanfaatan, dan pengendalianpenataan ruang yang dimuat dalam Rencana Tata

Ruang . . .

- 21 -

Ruang Wilayah setiap provinsi denganmemperhatikan kepentingan strategis nasional.

(5) Kerja sama terpadu sebagaimana dimaksud padaayat (4) dikoordinasikan oleh menteri terkait;

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dantata cara kerja sama penyusunan tata ruang terpadusebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), danayat (5) diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedua

Kawasan Khusus

Pasal 30

(1) Pemerintah dapat membentuk dan/ataumenetapkan kawasan khusus di wilayah ProvinsiDKI Jakarta untuk menyelenggarakan fungsi-fungsipemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagikepentingan nasional sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapatmengusulkan pembentukan kawasan khusus diwilayahnya kepada Pemerintah.

(3) Kawasan khusus sebagaimana dimaksud padaayat (1) dikelola langsung oleh Pemerintah ataudapat dikelola bersama antara Pemerintah danPemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Kawasan khusus sebagaimana dimaksud padaayat (2) dikelola bersama antara Pemerintah danPemerintah Provinsi DKI Jakarta atau didelegasikanoleh Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi DKIJakarta sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

(5) Ketentuan . . .

- 22 -

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapankawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah.

BAB VIII

PROTOKOLER

Pasal 31

Gubernur mempunyai hak protokoler, termasukmendampingi Presiden dalam acara kenegaraan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 32

Semua peraturan perundang-undangan yang mengaturkeuangan daerah berlaku bagi Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 33

(1) Pendanaan Pemerintahan Provinsi DKI Jakartadalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yangbersifat khusus dalam kedudukannya sebagaiIbukota Negara Kesatuan Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), ayat(5), dan ayat (6) dianggarkan dalam APBN.

(2) Dana dalam rangka pelaksanaan kekhususanProvinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NegaraKesatuan Republik Indonesia sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan bersama antaraPemerintah dan DPR berdasarkan usulanPemerintah Provinsi DKI Jakarta.

(3) Dana . . .

- 23 -

(3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2)merupakan anggaran yang diperuntukkan dandikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yangpengalokasiannya melalui kementerian/lembagaterkait.

(4) Gubernur pada setiap akhir tahun anggaran wajibmelaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan danpertanggungjawaban keuangan yang terkait dengankedudukan Provinsi DKI Jakarta sebagai IbukotaNegara Kesatuan Republik Indonesia kepadaPemerintah melalui menteri/kepala lembaga terkaitsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Ketentuan tentang jumlah anggota DPRD Provinsi DKIJakarta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang iniberlaku mulai Pemilihan Umum Tahun 2009.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku,Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentangPemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota NegaraRepublik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3878) dicabut dandinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36 . . .

- 24 -

Pasal 36

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan denganPemerintahan Provinsi DKI Jakarta tetap berlakusepanjang tidak bertentangan atau tidak diatur khususdalam Undang-Undang ini.

Pasal 37

Peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang iniditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejakUndang-Undang ini diundangkan.

Pasal 38

Seluruh peraturan perundang-undangan di bawahundang-undang yang berkaitan dengan Provinsi DKIJakarta harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 39

Gubernur, Wakil Gubernur, dan DPRD Provinsi DKIJakarta yang ada pada saat mulai berlakunyaUndang-Undang ini tetap melaksanakan tugas sampaiberakhir masa tugasnya, kecuali ditentukan lainberdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar . . .

- 25 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Undang-Undang ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara RepublikIndonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 30 Juli 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 30 Juli 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 93ukdisahkan menjadi Undang-Undang.

Salinan sesuai dengan aslinyaSEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undanganBidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

- 26 -

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2007

TENTANG

PEMERINTAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SEBAGAI IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

I. UMUM

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurutUndang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakuidan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khususatau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Selain itu, negaramengakui dan menghormati hak-hak khusus dan istimewa sesuaidengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifatkhusus dalam kedudukannya sebagai Ibukota Negara KesatuanRepublik Indonesia dan sebagai daerah otonom memiliki fungsi danperan yang penting dalam mendukung penyelenggaraanpemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkanUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Olehkarena itu, perlu diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dantanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bahwa Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara KesatuanRepublik Indonesia, sebagai pusat pemerintahan, dan sebagai daerahotonom berhadapan dengan karakteristik permasalahan yang sangatkompleks dan berbeda dengan provinsi lain. Provinsi DKI Jakartaselalu berhadapan dengan masalah urbanisasi, keamanan,transportasi, lingkungan, pengelolaan kawasan khusus, dan masalahsosial kemasyarakatan lain yang memerlukan pemecahan masalahsecara sinergis melalui berbagai instrumen.

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 menjadi dasar konstitusional kehadiran Undang-Undang

Nomor . . .

- 2 -

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kehadiranundang-undang dimaksud dalam penyelenggaraan pemerintahanmenggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugaspembantuan. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkanpembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan pemerintahdaerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebutdidasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusanpemerintahan yang sepenuhnya atau yang tetap menjadi kewenanganPemerintah. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnyakelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan.

Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsidalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untukmelaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepadaGubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi. Gubernursebagai wakil Pemerintah di daerah, dalam pengertian untukmenjembatani dan memperpendek kendali pelaksanaan tugas danfungsi Pemerintah, termasuk dalam pembinaan dan pengawasanterhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayahnya,koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah provinsi,dan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugaspembantuan di daerah provinsi. Pengawasan atas penyelenggaraanpemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untukmenjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencanadan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah membawa konsekuensi yuridis terhadapberbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota NegaraRepublik Indonesia, Jakarta. Konsekuensi tersebut bukan hanya darisegi penyelenggaraan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagaidaerah otonom, kedudukan Provinsi DKI Jakarta sebagai IbukotaNegara Kesatuan Republik Indonesia, kedudukan perwakilan negaraasing, dan kedudukan lembaga internasional lainnya, melainkan jugakarakteristik permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah ProvinsiDKI Jakarta.

Undang-Undang . . .

- 3 -

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang PemerintahanProvinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakartasudah tidak sesuai dengan karakteristik permasalahan Provinsi DKIJakarta, perkembangan keadaan, dan tuntutan penyelenggaraanpemerintahan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengubahan atasUndang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang PemerintahanProvinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta.

Di dalam Undang-Undang ini telah dilakukan berbagai pengubahanmendasar, strategis, relevan, dan signifikan. Provinsi DKI Jakartaberperan sebagai daerah khusus yang berfungsi sebagai IbukotaNegara Kesatuan Republik Indonesia yang sekaligus berfungsisebagai daerah otonom pada tingkat provinsi. Pengubahan inilahyang mendorong perlunya Gubernur Provinsi DKI Jakarta dibantupaling banyak oleh 4 (empat) orang deputi yang diberi kekhususantugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraanpemerintahan daerah.

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta sebagai kepalapemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota perlu memperolehlegitimasi yang kuat dari rakyat dan memperhatikan warga Jakartayang multikultural. Oleh karena itu, Undang-Undang ini menetapkanpemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta harusmemperoleh dukungan suara pemilih lebih dari 50% (lima puluhpersen) dari jumlah perolehan suara yang sah untuk ditetapkansebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

Di dalam Undang-Undang ini ditetapkan juga jumlah keanggotaanDPRD Provinsi DKI Jakarta paling banyak 125% (seratus dua puluhlima persen) dari jumlah maksimal untuk kategori jumlah pendudukDKI Jakarta. Pengangkatan calon walikota/bupati diajukan olehGubernur untuk mendapat pertimbangan DPRD Provinsi. Dalampelaksanaan tugasnya, walikota/bupati bertanggung jawab kepadaGubernur. Hal inilah yang mendorong amanat normatif dalamUndang-Undang ini, yaitu bahwa pertimbangan DPRD Provinsitersebut tidak mengikat Gubernur dalam menetapkanwalikota/bupati.

Undang-Undang ini juga mengatur rencana tata ruang wilayah yangpada prinsipnya disesuaikan dengan rencana tata ruang nasional dan

dikoordinasikan . . .

- 4 -

dikoordinasikan dengan provinsi yang berbatasan langsung denganProvinsi DKI Jakarta, yang dikoordinasikan oleh menteri terkait,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalamUndang-Undang ini diatur juga kawasan khusus. PemerintahProvinsi DKI Jakarta dapat mengusulkan pembentukan kawasankhusus kepada Pemerintah untuk selanjutnya dikelola bersamaantara Pemerintah dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ataudidelegasikan pengelolaannya kepada Pemerintah Provinsi DKIJakarta.

Di dalam Undang-Undang ini terdapat pengubahan pendanaanPemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyelenggarakan urusanpemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagaiIbukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam APBN.Pendanaan dalam rangka pelaksanaan kekhususan Provinsi DKIJakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesiaditetapkan bersama antara Pemerintah dan DPR berdasarkan usulanProvinsi DKI Jakarta. Pendanaan dimaksud merupakan anggaranyang diperuntukkan dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKIJakarta yang pengalokasiannya melalui kementerian/lembaga terkait.Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada setiap akhir tahun anggaranwajib melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan danpertanggungjawaban keuangan yang terkait dengan kedudukanProvinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan RepublikIndonesia kepada Pemerintah melalui menteri/kepala lembaga terkaitsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.




Pasal 5 . . .

- 5 -

Pasal 5 Penyelenggaraan pemerintahan dalam ketentuan ini dimaksudkan

sebagai tempat kedudukan lembaga pusat baik eksekutif,legislatif, maupun yudikatif, tempat kedudukan perwakilan negaraasing, dan tempat kedudukan kantor perwakilan lembagainternasional.

Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan ”peta” dalam ketentuan ini adalah

peta dengan skala minimal 1:50.000 yang merupakan bagiantidak terpisahkan dalam Undang-Undang ini yang dibuatsesuai dengan peraturan perundang-undangan.





Pasal 11 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lebih dari 50% (lima puluh persen)”adalah jumlah perolehan suara yang sah lebih dari 50% (limapuluh persen).

Ayat (2) Cukup jelas.


Pasal 12 . . .

- 6 -



Ayat (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini

diberikan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam tatatertib DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Ayat (4) Jumlah ini ditentukan berdasarkan pertimbangan tidak

adanya DPRD pada tingkat kota/kabupaten di wilayahProvinsi DKI Jakarta sehingga ketentuan proporsi jumlahpenduduk dengan jumlah anggota DPRD Provinsi pada tiapprovinsi tidak berlaku bagi DPRD Provinsi DKI Jakarta.



Ayat (3) Yang dimaksud dengan “sesuai dengan kebutuhan” adalah

kondisi beban kerja serta kompleksitas permasalahansehingga dibutuhkan penambahan jumlah dinas dan/ataulembaga teknis provinsi serta dinas dan/atau lembaga teknisbaru.

Yang dimaksud dengan “kemampuan anggaran keuangandaerah” adalah kondisi keuangan anggaran daerah di dalamAPBD Provinsi DKI Jakarta sehingga tidak memberatkansumber-sumber pendapatan yang ada.

Pasal 14 Ayat (1) Lihat penjelasan Pasal 13 ayat (3).

Ayat (2) . . .

- 7 -










Ayat (2) Lihat penjelasan pasal 12 ayat (3).




Ayat (6) . . .

- 8 -









Ayat (2) Yang dimaksud dengan “tokoh-tokoh yang mewakili

masyarakat” adalah tokoh agama, tokoh cendekiawan, tokohadat, tokoh pemuda, atau tokoh dalam bidang lain yangmempunyai integritas, wawasan, dan pengaruh dalammasyarakat pada wilayah kecamatan tersebut.




Pasal 26 . . .

- 9 -




Ayat (4) Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai

Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah hanyadalam lingkup wilayah Provinsi DKI Jakarta.










Pasal 29 . . .

- 10 -





Ayat (5) Yang dimaksud “menteri terkait” dalam ketentuan ini adalah

menteri yang bidang tugasnya meliputi tata ruang danmenteri yang bidang tugasnya meliputi pembinaan danpengawasan pemerintahan daerah.








Pasal 36 . . .

- 11 -






TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4744

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_29_2007.pdf · pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik