Upload
resikasiboro
View
535
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Perdagangan
Merupakan perbuatan dengan menjalankan usaha dengan tujuan memperoleh KEUNTUNGAN.
Praktek perdagangan tidak sehat merupakan praktek-praktek perdagangan yang masih bisa dianggap curang, tidak sesuai dengan hukum perdagangan (illegal)
Circle Perdagangan
investasi
produksi
Distribusi (pemasara
n)
Purna jual (penualan)
konsumsi
= dana/biaya
PRODUKSI
Tidak sesuai dengan standar yang disyaratkan :
1. SI (Standar Internasional)2. SNI (Standar Nasional Indonesia)
DISTRIBUSI
Illegal Tidak memperhatikan transport yang
digunakan haram atau tidaknya, karena besar kemungkinan akan terkontaminasi
Penggunaan media massa, alat komunikasi tanpa memperhatikan hak-hak konsumen
Kecurangan-Kecurangan Pedagang Mengelabui konsumen seperti ;
pencampuran barang-barang haram dalam produknya
Label halal yang “self claim”, dibuat sendiri tanpa adanya pengujian dari badan yang kompeten
Barang tidak layak jual tetap dijual
Barang Purna Jual
Pedagang melakukan penipuan pada barang yang dijualnya, seperti manipulasi timbangan
Ex.Prod.tanpa logo halal
Tampak Depan Tampak Belakang
kosmetik
illegalBahan yang dirahasiakan
Iklan Menyesatkan
Extrajoss dan Kratingdaeng
Kuku Bima
Klausula Baku
Struk Belanja dengan Klasula Baku
Produksi barang tidak sesuai standar yang dipersyaratkan
Tidak sesuai timbangan menurut ukuran sebenarnya
Promosi / Iklan menjanjikan jasaJasa pelayanan kesehatan
Klinik Tong Fang
Iklan jasa pelayanan kesehatan
Iklan yang dianggap lebay, dengan cara menjanjikan jasa kesembuhan
Kalimat yang mengandung seolah “memuja-muja kehebatan klinik ini”
Iklan tanpa informasi yang jelas
Akibat dari ulah produsen
Konsumen lemah Konsumen
Tidak semua konsumen tahu akan hak-haknya
Tidak semua konsumen tahu soal memilih barang /layanan jasa, yang baik bagi kesehatan, kemanan dan keberlangsungan hidup
UU mengatur tentang unfair trade practices
UU no.5 Tahun 1999 UU No. 8 Tahun 1999
Agar supaya setiap orang yang berusahan di Indonesia berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu.
Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen
Untuk menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian akan mutu, jumlah dan keamanan barang/jasa yang diperoleh dari pasar, dengan cara mengatur bagaimana seharusnya pelaku usaha dalam memproduksi, pemasaran dan penjualan.
UUPK mengatur unfair trade practices
Pasal 8 hingga pasal 18 Mengatur bagaimana seharusnya
produsen /pelaku usaha dalam melaksanakan usahanya dengan mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha
Ps 8 ; dilarang memproduksi/ memperdagangkan barang/jasa :
Tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan
Tidak sesuai dengan ukuran yang di label
Tidak sesuai dengan kondisi sebagaiamana dilabel
Tidak sesuai dengan mutu sebagaimana dilabel
Tidak sesuai sebagaimana dilabel
Tidak ada tanggal kadaluarsa
Tidak ada pernyataan halal
Tidak memasang label yang memuat penjelasan barang
Tidak mencantumkan informasi penggunaan barang dengan lengkap
Barang yang rusak Sediaan farmasi dan
pengan yang rusak, cacat, tercemar degan atau tanpa memberikan informasi.
Ps 9, dilarang
Menawarkan, memproduksi, mengiklankan barang/jasa secara tidak benar, seolah-olah barang tersebut : telah memenuhi standar mutu tertentu, dalam keadaan baik, telah mendapatkan/memiliki sponsor, persetujuan, tidak mengandung cacat, menggunakan kata-kata berlebihan.
Seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan, menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
Ps 10, dilarang
Menawarkan barang/jasa yg ditujukan untuk diperdagangkan dengan penyataan tidak benar/ menyesatkan mengenai; harga atau tarif, kegunaan suatu barang/jasa, kondisi,tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan, bahaya penggunaan barang/jasa.
Ps 11, dilarang
Penjualan melalui cara obral atau lelang, dengan mengelabui/menyesatkan konsumen; menyatakan barang/jasa seolah-olah ; telah memenuhi standar mutu tertentu, tidak mengandung cacat tersembunyi. Tidak berniat menjual barang melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain. Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas terntentu
Ps 12, dilarang
Menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang/jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan atau diiklankan.
Ps 13, dilarang
Menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang/jasa dengan cara menjanjikan pemberian hhadiah berupa barang/jasa lain secara Cuma-Cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya
Menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, sumplemen makanan, alat kesehatan dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang/jasa.
Ps 14, dilarang
Menawarkan barang/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan, mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa, memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan, mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.
Ps 15, dilarang
Menawarkan barang/jasa dengan cara pemaksaan atau cara laian yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.
Ps 16, dilarang
Menawarkan barang/jasa melalui pesanan, tidak menepati pesanan/ kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan, tidak menepati janji atas suatu pelayanan/ prestasi.
Ps 17, dilarang
Memproduksi iklan yang ; mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang/jasa ketepatan waktu penerimaan barang/jasa. Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang/jasa, memuat informasi keliru, salah atau tidak tepat mengenai barang. Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang/jasa, mengeksploitasi kejadian seseorang tanpa seijin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan, melanggar etika per-uuan mengenai periklanan
Ps 18, dilarang
Menawarkan barang/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen; menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen, menolak kembali uang yang dibayarkan, menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran
UU NO.5 TAHUN 1999
Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak SehatMerupakan salah satu jenis dari praktek perdagangan tidak sehat
Perjanjian yang dilarang Dilarang Oligopoli (Ps 4) Penetapan Harga (Ps 5 – 8) Pembagian wilayah (Ps 9) Pemboikotan (Ps 10) Kartel (Ps 11) Trust (Ps 12) Oligopsoni (Ps 13) Integrasi Vertikal (Ps 14) Perjanjian Tertutup (Ps 15) Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri (Ps 16)
Kegiatan yang dilarang
Monopoli (Ps 17) Monopsoni (Ps 18) Penguasaan Pasar (Ps 19 – 21) Persekongkolan (Ps 22 – 24)
Posisi dominan, dilarang
Jabatan Rangkap (Ps 26) Pemilikan Saham (Ps 27) Penggabungan, Peleburan dan
Pengambilalihan (PS 28 – 29)
Contoh bentuk praktek perdagangan tidak sehat
Dumping Black Market (BM) Penggunaan teknologi pangan
dengan iradiasi Makanan yang mengandung GMO
(Genetically Modified Organism)
RESIKA SIBORO
TERIMA KASIH