UPTD BALAI PERBIBITAN DAN PENGEMBANGAN …dkpp.jabarprov.go.id/berkas/download/7d1a7bb1c8c27bd6e27839e72a93110f.pdfdan pengembangan inseminasi buatan ternak sapi perah, meliputi Pembibitan

PROFIL UPTD BALAI PERBIBITAN DAN

PENGEMBANGAN INSEMINASI BUATAN

TERNAK SAPI PERAH (BPPIBTSP) BUNIKASIH

2019

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKANUPTD BALAI PERBIBITAN DAN PENGEMBANGAN INSEMINASI BUATAN

TERNAK SAPI PERAH (BPPIB TSP) BUNIKASIH

Tahun Berdiri Balai : Awal berdiri Balai memiliki nomenklatur “Taman Ternak Ciseureuh”,berdiri pada tahun 1952 atas prakarsa Drh. Soedjono Koesoemohardjo(Kepala Jawatan Kehewanan Priangan Jawa Barat).

VISI BALAI

MISI BALAI

MOTTO

MAKLUMAT PELAYANAN

Tugas pokok dan fungsi UPTD BPP IB TSP Bunikasih sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur 81 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, yaitu :

1) UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi

Perah Bunikasih mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang perbibitan dan pengembangan inseminasi buatan ternak sapi perah, meliputi Pembibitan serta Distribusi dan Informasi.

2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah Bunikasih mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pengelolaan perbibitan dan pengembangan inseminasi buatan ternak sapi perah;

b. penyelenggaraan pengelolaan perbibitan dan pengembangan inseminasi buatan ternak sapi perah meliputi pembibitan serta distribusi dan informasi;

c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah Bunikasih ; dan

d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

UPTD BPPIB TSP Bunikasih

(3) Susunan Organisasi UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi

Perah Bunikasih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. Kepala;

b. Subbagian Tata Usaha

c. Seksi Pembibitan;

d. Seksi Distribusi dan Informasi; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

NO URAIAN URAIAN JABATANJUMLAH

(ORANG)

1. Pegawai PNS

(ASN)

-

-

Kepala Balai (Ess III)

Kepala Seksi Pelayanan Pembibitan (Ess IV)

1

1

- Kepala Seksi Distribusi dan Informasi (Ess IV) 1

- Bendahara Pengeluaran 1

- Pengurus Barang Pembantu 1

- Inseminator 1

- Pemelihara Ternak 7

- Pemelihara kebun Rumput 3

2. Fungsional PNS

(ASN) - Medik Veteriner 1

JUMLAH PNS 18

3. Non PNS (ASN) - Pemelihara Ternak 13

- Pemelihara kebun Rumput 16

- Inseminator 2

- Paramedik 2

- Petugas recording 3

- Petugas alsintan 1

- Petugas reaktor biogas 1

- Petugas laboraatorium 1

- Pembantu pengawas bibit ternak 1

- Produksi dan distribusi susu 1

- Penjaga Keamanan 8

JUMLAH NON PNS 49

TOTAL JUMLAH PEGAWAI 67

Jumlah Pegawai di UPTD BPPIB TSP Bunikasih


Karyawan/wati UPTD BPPIB TSP Bunikasih

Sesuai dengan kewenangannya, Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi

Buatan Ternak Sapi Perah (BPPIB-TSP), memiliki peran yang strategis dalam upaya

mendorong penyediaan bibit ternak dan pengembangan sapi perah di Jawa

Barat maupun nasional, diantaranya :

1. Berperan dalam upaya penyediaan bibit ternak sapi perah serta mendukung

program nasional (pusat) dalam rangka menghasilkan bibit ternak unggul

melalui kegiatan inseminasi buatan (IB) UPSUS SIWAB, Progeny Test dan

Transfer Embrio;

2. Sebagai tempat/lokasi percontohan (Farm Education) pembibitan dan

pembesaran sapi perah yang representative dalam memfasilitasi stakeholder

(pemangku kepentingan) dalam kegiatan fasilitasi penelitian, kaji terap,

magang, pelatihan, praktek kerja lapang, studi banding, kunjungan kerja dan

lain-lain;

3. Mendorong peningkatan produktivitas ternak sapi perah Jawa Barat melalui

pembinaan teknis opersional dalam penerapan teknologi sapi perah pada

sentra ternak (kelompok peternak) sapi perah di kabupaten/kota;

4. Sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Peran Balai/UPTD


1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu

a. Pasal 11 (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan

Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

b. Pasal 12 (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (2) meliputi: a….; b…; c. pangan; d…….dst

c. Pasal 12 (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi: a….; b….; c. pertanian;

d……dst

d. Pasal 13 (3) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah provinsi adalah (a, b, c) yang lokasinya, penggunaannya, dan manfaat atau dampak negatifnya

lintas kabupaten/kota, d. urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh

Daerah Provinsi

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan dan Undang-undang Nomor 41 Tahun

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan yaitu:

a. (41/2014) Pasal 13 (3) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang,

Pemerintah membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan.

b. (41/2014) Pasal 18 (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan dana untuk menjaring

Ternak Ruminansia Betina Produktif yang dikeluarkan oleh masyarakat dan menampung Ternak tersebut pada unit

pelaksana teknis di daerah untuk keperluan pengembangbiakan dan penyediaan Bibit Ternak ruminansia betina di

daerah tersebut.

c. (41/2014) Pasal 32 (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi dan membina

pengembangan budi daya yang dilakukan oleh Peternak dan pihak tertentu yang mempunyai kepentingan khusus.

Peraturan dan perundangan yang terkait dengan UPTD Balai Pengembangan Perbibitan dan Pengembangan

Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah (UPTD BPPIB TSP Bunikasih) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa

Barat, antara lain :

PERATURAN DAN PERUNDANGAN TERKAIT UPTD


3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

2008 Nomor 61,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara RI nomor 5038);

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman Peningkatan

Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;

9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor GKE/M.PA/7/2003 tentang Pedoman Umum

Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang

Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

11. Permen PAN dan RB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar

Pelayanan

12. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009

Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014

tentang Standar Pelayanan

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017

tentang Standar Penyusunan Surpai Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

15. Pergub No. 57 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Jawa Barat No. 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan

dan Sususnan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat

16. Pergub No. 89 Tahun 2016, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah

di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat

17. Surat Keputusan Kepala Balai No : 522.1/941/Kpts SMM/BPPIBTSP/XII/2017, tentang Pembentukan Struktur Sistem

Manajemen Mutu dan Susunan Personel UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah

Bunikasih Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat

18. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesehatan Hewan

19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi

20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak

21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/KP.240/5/2015 tentang Pedoman Uji Kompetensi Pejabat Fungsional

Pengawas Mutu Pakan

22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pakan

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan

Unit Pelaksana Teknis Daerah, pasal 11 - 35

24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan

25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.1400/12/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional

26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner

27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Perah yang Baik

(Good Breeding Practice)

28. Peraturan Pertanian Nomor : 422/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Budidaya Ternak sapi Perah yang Baik(Good

Farming Practice)

29. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 100/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Perah yang Baik

30. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan

Bibit Ternak

31. Peraturan Gubernur 81 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

Daerah Di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Provinsi Jawa Barat;

32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 19 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat

Nomor 14 tahun 2011 tentang Retribusi Daerah

33. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 46 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Pergub Jabar No. 26 Tahun 2013 tentang

Perubahan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi daerah dalam lampiran Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah

34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah

35. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 13 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 23 Tahun

2012 tentang tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah.

36. Standar Nasional Indonesia (SNI), SNI 3141.1:2011 tentang Susu Segar Bagian 1 : Sapi

37. Standar Nasional Indonesia (SNI), SNI 2735-2014, tentang Bibit Sapi Perah Holstein Indonesia

38. ISO 9001:2015, Perbibitan Sapi Perah pada UPTD BPPIB TSP Bunikasih Certificate no.Q-9297/18

39. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 02/2018 tentang Pengembangan Benih dan /Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak di

Masyarakat

Lanjutan….


BPPIB-TSP Bunikasih berada pada posisi geografis107°03´ BT dan 6°50´ LS dengan ketinggian ± 1.000 mdari permukaan laut. Suhu berada pada kisaran 18~ 25 ºC dan kelembaban 85%. Curah hujan 266mm/tahun pada saat musim hujan dan 51 mm/tahunpada musim kemarau.

Lahan yang di kelola BPPIB-TSP Bunikasih seluas 24,04hektar berada di dalam dua wilayah administratif,yaitu di Desa Bunikasih Kecamatan Warungkondangdan di Desa Padaluyu Kecamatan CugenangKabupaten Cianjur. Adapun pemanfaatan lahantersebut, adalah sebagai berikut :

Bangunan dan fasilitas umum (gedung kantor,perkandangan ternak, perumahan pegawai,cekdam dan lain-lain) seluas 3,975 hektar (16,53%)

Paddock exercise ternak 0,26 hektar (1,08%)

Kebun rumput seluas 18,52 hektar (77,04%) terdiri darilahan yang efektif ditanami hijauan pakan ternak(HPT) 5,06 hektar (27,32% dari luasan kebun rumput,semi efektif 8,98 hektar, dan terdapat 4,525 hektarlahan tidak produktif diantaranya terdapan kebunbambu pada lokasi topografi berbukit dan curam.

Lahan kebun Indigofera 1,52 hektar (6,33%)

Kondisi Geografis & Lahan

UP

TD B

PP

IB TS

P B

un

ika

sih D

KP

P J

ab

ar


Kapasitas Tampung & Populasi Ternak

Kapasitas Tampung Ternak ± 320 ekor (± 190-200 ST)

Populasi saat ini 295 ekor


2016 : 252

2017 : 304

2018 : 295

Jenis Pelayanandi BPPIB Ternak

Sapi PerahBunikasih

1. Pelayanan Data dan Informasi

2. Pelayanan Penyedia Narasumber

3. Pelayanan Bimbingan TeknisKelompok

4. Pelayanan PKL/MAgang

5. Pelayanan Informasi PenjualanBibit Ternak

6. Pelayanan Penelitian

7. Pelayanan Penjualan SusuSegar

8. Pelayanan Kunjungan

9. Pelayanan Bantuan Bibit HPT

10. Pelayanan PengaduanLayanan Publik

Standar Pelayanan di BPPIB TSP Bunikasih berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat

No. 068/kep.216-DKPP/2018 tanggal 29 Oktober 2018

PERTEMUAN TEKNIS TANAMAN INDIGOFERA DI 4 WKPP JAWA BARAT


1. Pelayanan Data dan Informasi

Kegiatan Pelayanan meliputi :

1. Penyampaian informasi Teknik budidaya ternak, Hijauan Pakan Ternak, Kesehatan

Ternak, Reproduksi ternak

2. Menyediakan data yang dapat mendukung untuk penelitian, diantaranya data

produksi susu, performa ternak, performa reproduksi ternak, dan data produksi

hijauan

3. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam bentuk lisan (pemberian materi)

maupun tulisan (pemberian modul)

Pemberian modul berisi materi

tentang manajemen pemeliharaan

ternak sapi perah kpd klp. peternak

Pemberian informasi mengenai

Indigofera z. kepada kelompok

peternak Kupang, NTT

Modul berisi materi tentang

manajemen pemeliharaan ternak

sapi perah

Pelatihan peningkatan SDM

peternak sapi dan Petugas Dinas

Pertanian Kab. Kepahiang Bengkulu

Pertukaran informasi bidang ternak

sapi perah dengan Dairy Cattle

Development Center Republic South

Korea

Bimbingan Teknis dengan Pengurus

KUD Bayongbong, Garut



0

50

100

150

200

250

300

350

2016 2017 2018

Eko

r

POPULASI TERNAK SAPI PERAH

TAHUN 2016-2018

Hasil penerimaan (PAD) berasal dari dari penjualan susu segar dan ternak yang

dikontribusikan terhadap PAD melalui Kas Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai

penerimaan dari UPTD BPPIB TSP Bunikasih.

PRODUKSI SUSU

-

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

2015 2016 2017 2018

GRAFIK PERKEMBANGAN PAD 2015 - 2018

TARGET REALISASI

Hasil penerimaan (PAD) berasal dari dari penjualan susu segar dan ternak yang dikontribusikan terhadap

PAD melalui Kas Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai penerimaan dari UPTD BPPIB TSP Bunikasih.

1. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 46 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Pergub Jabar No. 26 Tahun

2013 tentang Perubahan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi daerah dalam lampiran Perda No. 14 Tahun

2011 tentang Retribusi Daerah

2. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 13 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa

Barat No. 23 Tahun 2012 tentang tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah.

3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah

Peraturan Pendukung :

KOLABORASI DALAM KERJASAMA PENDAMPINGAN PERGURUAN TINGGI, KEMENTAN DALAM

PROGRAM PROGENY TEST (UJI ZURIAT, PELAKSANAAN TRANSFER EMBRIO, DLL)


KOLABORASI / SINERGITAS KEGIATAN DENGAN STAKEHOLDERS

Kerjasama penelitian dengan BP2D Prov. Jabar

Kerjasama pendampingan Kegiatan

bersama Fakultas Peternakan UNPAD

Pendampingan Pengendalian Penyakit

Hewan dengan Balai Veteriner Subang -

Kementan

Standar Manajemen Pembesaran Sapi (Rearing)

Standar Pemberian Pakan Sapi Perah Dewasa


Ilustrasi Potensi Penyediaan Bibit dan Pengaturan Pola Breeding Sapi Perah


hasil TE di UPTD BPPIB TSP Bunikasih mendapatkan Surat Keterangan resmi Hasil TE (SKHTE) dr BET Cipelang Ditjen PKH, dg nama ternak CPU: 1. BUNIBULL dan 2. PADALENGSAR semoga calon bull (CPU) sapi perah dr Bunikasih ini kedepanterseleksi dan dpt dimanfaatkan frozen semennya bagi pengemb. sapi perah d Jawa Barat dan masyarakat luas.

Keturunan Hasil TE Surat Keterangan Hasil TE dari BET Cipelang

Hijauan Kering (Hay) Indigofera, z

Silase(limbah/daun jagung)

Pengolahan Hijauan Pakan Ternak (HPT)

Hijauan Kering (Hay)Rumput Lapang/african stargrass


Penanaman dan Pemanfaatan pohon/leguminosa indigofera z.

Penyiapan bibit Pengolahan lahan Penanaman

Pohon induk

Penchoperan/p-cacahan Pengeringan

Panen Pendistribusian

Pemberian pakan

Pembibitan

Luas Lahan 1,5 Ha

Produksi per

ha/tahun

53,3 ton

/ha/thn

Hasil Analisa

Proximat

PK 27,2%;

TDN 62,70%


Pemanfaatan Limbah Manure (Instalasi Biogas )

Potensi dari produk hasil peternakan

(Biogas) dengan kapasitas

biodigester 120 ton, tahun 2017 :

▪ Pupuk organik/Kompos 472 ton /thn

▪ Gas 236 M³

• Listrik 1.416 Kwh 1.416 Kwh

LAYANAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PEMANFAATAN TANAMAN POHON LEGUMINOSA

INDIGOFERA DI JAWA BARAT 2018

Pertemuan Teknis Indigofera di Wil.

(Pangandaran, Cms, Tsk), di Kab. Ciamis

Pertemuan Teknis tan.indigofera Wil. Sbg,

Pwk, Krwg, di Subang

Pertemuan Teknis Tanaman Indiofera di Wil.I (cianjur,

Skbmi, Bgr), di CianjurPertemuan Teknis tanaman Indofera di Wil. (crb, mjlk,

kng, Indramayu), di Majalengka

Pertemuan Teknis tan.indigofera Wil. Bdg,

KBB, Smd, grt), di kab. Bandung

2. Pelayanan Penyedia Narasumber


3. PelayananBimbingan Kelompok

Pelayanan Bimbingan Kelompok

Pelayanan Teknis UPTD BPPIB TSP Bunikasih DKPP Jawa Barat terhadap

Kelompok Peternak Binaan


4. Pelayanan Praktik Kerja Lapangan (PKL)/MAgang

171173

185

160

165

170

175

180

185

190

2016 2017 2018

Jumlah Peserta Praktek Kerja

Lapangan/Magang

Jumlah Peserta Praktek

Kerja Lapang

(org) Keterangan

2016 171 Fapet Unpad, SMK/N,

SNAKMA…, dll

2017 173 Unpad, Unbar, SMK/N,

Politeknik, dll

2018 185 Unpad, Unbar, Politeknik,

SMK/N, SNAKMA, Undip dll

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2016 2017 2018

Jumlah Penerima Layanan

Tahun 2016-2018

Jumlah Penerima Layanan (org)

2016 410

2017 1048

2018 2551

Fasilitasi Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan Magang

Mahasiswa & Pelajar


Fasilitasi Peserta Bimbingan Teknis Petugas Koperasi Unit Daerah (KUD) Bayongbong



5. Pelayanan Penjualan BibitTernak

Calon Konsumen Melakukan Survey terhadap Bibit Ternak Di BPPIB TSP Bunikasih

Fasilitasi Kerjasama Penelitian (Perguruan Tinggi & Instansi Terkait)

6. Pelayanan Penelitian

Pemanfaatan Indigofera zollingeriana di UPTD BPPIB Ternak Sapi Perah Bunikasih

Pengertian Indigofera zollingeriana adalah salah satu jenis nila

(legume) yang relative baru dikembangkan di Indonesia

dan dapat digunakan sebagai hijauan pakan ternak.

Tanaman ini memiliki kandungan protein tinggi, nilai

kecernaan tinggi, dan kandungan mineral tinggi, sesuai

untuk berbagai jenis ternak karena tingkat palatabilitasnya

tinggi salah satunya sebagai pakan ternak sapi perah.

Innovasi Unggulan • Indigofera zollingeriana dalam ransum ternak sapi

perah dapat mensubstitusi penggunaan konsentrat.

• Dapat memperlambat penurunan produksi susu dan

tidak mempengaruhi kualitas susu.

• Menekan biaya pakan sebesar 13,97% bila

dibandingkan dengan ransum tanpa Indigofera

zollingeriana.

Implementasi • Pemberian Indigofera zollingeriana sebanyak 15%

dalam bahan kering (2,25 kg) ransum ternak sapi perah

pada umur laktasi 2-5 bulan dapat mensubstitusi

penggunaan konsentrat sebesar 2,92 kg.

• Ransum yang digunakan terdiri dari beberapa bahan

pakan, yaitu rumput gajah, konsentrat, dan Indigofera

zollingeriana. Persentase komposisi bahan pakan

dalam ransum berdasarkan bahan kering adalah

sebesar 45:40:15 pada umur laktasi ke 2-4 bulan, dan

53:32:15 pada umur laktasi 3-5 bulan.

Peubah R1 R2 R3

Berat Jenis (g/ml) 1,030±0,001 1,027±0,005 1,028±0,004

Bahan Kering (%) 12,32±0,197 12,15±0,314 11,98±0,477

Lemak (%) 4,99±0,169 4,92±0,312 4,69±0,307

Bahan Kering

Tanpa Lemak (%)

7,36±0,154 7,24±0,1 7,29±0,196

Protein (%) 2,69±0,053 2,76±0,204 2,69±0,080

Laktosa (%) 4,05±0,076 3,97±0,073 3,99±0,122

R1: indigofera 0%, R2: indigofera 15%, R3: indigofera 30%

Pengaruh Perlakuan Terhadap Kualitas Susu

Leguminosa indigofera, z.

Pelayanan Pemasaran Susu di BPPIB TSP Bunikasih

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) 2017

Kriteria Balai berada dalam mutu pelayanan posisiA dengan katagori SANGAT BAIK, dengan angkaIndeks 83,01, berada dalam interval 81,26 –100,00.

(Kepmenpan Aparatur Negara No. 25/M.PAN/2/2004 Tentang Pedoman UmumPenyusunan IKM Unit Pelayanan InstansiPemerintah, memuat 14 Unsur Pelayanan)

Jumlah Responden : 202 orang

8. Pelayanan Kunjungan

Kunjungan Guru Pembimbing siswa PKL dari SMKN Cibadak

PELAYANAN EDUKASI KEPADA MASYARAKAT


PELAYANAN EDUWISATA KEPADA MASYARAKAT

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) 2018

Jumlah Responden : 1.028 orang

(Peraturan Menpan RB Nomor 14 Tahun 2017 Pedoman Survei Kepuasan Mayarakat tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik , memuat 9 unsur pelayanan )

Kinerja UPTD Balai Perbibitan danPengembangan Inseminasi Buatan Ternak SapiPerah Bunikasih berada dalam mutu pelayananposisi B dengan katagori Baik, dengan angkaindeks 83,43 berada dalam interval 76,61 –88,30

Nilai Rata-rata (NRR) per Unsur Pelayanan

528

500

Responden Menurut Jenis Kelamin

laki-laki

perempuan

7345

71

712

127

Responden Menurut Pekerjaan

PNS/TNI/POLRI

PEGAWAI SWASTA

WIRASWASTA/USAHAWAN

PELAJAR/ MAHASISWA

LAINNYA

370

49 4564

373

6728 32

0

50

100

150

200

250

300

350

400

< 25 Tahun 25-35tahun

36-45tahun

> 45 tahun

Laki-laki

Perempuan

Responden berdasarkan Umur

Pelayanan Edukasi kepada Masyarakat

Sosialisasi minum susu segar


UPTD BPPIB TSP BUNIKASIH sebagai Lokasi FARM EDUCATION


-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

KING GRASS (STEK) RUMPUT ODOT(POLS)

INDIGOFERA(POHON)

Penyebaran Bibit HPT Tahun 2016

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

KING GRASS (STEK) RUMPUT ODOT(POLS)

INDIGOFERA(POHON)

Penyebaran Bibit HPT Tahun 2017

9. Pelayanan Bantuan Bibit HPT

Pelayanan Penyebaran Bibit HijauanPakan Ternak (HPT) ke Masyarakat Tahun2018

Pelayanan Penyebaran Bibit HijauanPakan Ternak (HPT) ke Masyarakat s/d Januari 2019

5060

9535

1235

380

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

Penyebaran Benih HPT kepada Masyarakat Tahun 2018

R. Kinggrass (Stek)

R. Odot (Pols)

Indigofera (Pohon)

Biji Indigofera (Gr)

1000

0 030

85

35 25

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

Penyebaran HPT ke Masyarakat s/d Bulan Januari Tahun 2019

R. Kinggrass (Stek)

R. Taiwan (Stek)

R. Odot (Pols)

R. Staria (Pols)

R. Mulato (Pols)

Indigofera (Pohon)

Biji Indigofera (Gr)

Pengembangan Pemanfaatan Bibit Indigofera z di Bunikasih

Sosialisasi dan Penyebaran bibit di Kabupaten, terdiri dari :• Kabupaten Sukabumi• Kabupaten Bogor• Kabupaten Cianjur• Kabupaten Bandung Barat• dll


Kotak Pengaduan

10. Pelayanan Pengaduan Layanan Publik

Kelengkapan di Ruang Pelayanan Publik dan Pengaduan terdiri dari : • Ruang Tunggu• Form Pengaduan• Kotak Pengaduan• Petugas Penerima Pengaduan• Buku Rekapitulasi Pengaduan

Ruang Pelayanan Publik dan Pengaduan

Terima Kasih

UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah – DKPP Jawa Barat


Documents

UPTD BALAI PERBIBITAN DAN PENGEMBANGAN …dkpp.jabarprov.go.id/berkas/download/7d1a7bb1c8c27bd6e27839e72a93110f.pdfdan pengembangan inseminasi buatan ternak sapi perah, meliputi Pembibitan