USULAN PENULISAN HUKUM new

8/7/2019 USULAN PENULISAN HUKUM new

http://slidepdf.com/reader/full/usulan-penulisan-hukum-new 1/45

1

USULAN PENULISAN HUKUM

Judul Penelitian : ANALISIS YURIDIS DASAR

PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH

KONSTITUSI DALAM PUTUSAN

PENOLAKAN PENGAJUAN CALON

PRESIDEN INDEPENDEN

Ruang Lingkup : Hukum Tata Negara

Pelaksanaan Penelitian

1. Nama : Dony Aditya Darmawan

2. NIM : E0005147

3. Jurusan : Ilmu Hukum

4. Fakultas : Hukum

5. Universitas : Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pembimbing Penelitian : 1. Aminah, S.H.,M.H.

2. Sunny Ummul Firdaus, S.H.,M.H.

Jangka Waktu Penelitian : 3 Bulan

Biaya Penelitian : Swadana

Tujuan Penelitian : Terlampir

Dosen Pembimbing

AMINAH, S.H.,M.H.

NIP.130 935 225

Co Pembimbing

SUNNY UMMUL FIRDAUS, S.H.,M.H

NIP. 132 318 380

Pelaksana Penelitian

Dony Aditya Darmawan

NIM.E0005147



A. JUDUL

:

ANALI

SIS

YURID

IS

DASAR

PERTI

MBAN

GAN

HAKIM

MAHK

AMAH

KONST

ITUSI

DALA

M

PUTUS

AN

PENOL

AKAN

PENGA

JUAN

CALON

PRESID

EN

INDEP

ENDEN

B. BIDAN

G

ILMU



3

:

Hukum

Tata

Negara

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia penganut paham demokrasi maka prinsip dasar dalam

mengatur sistem kenegaraan adalah kedaulatan berada di tangan rakyat. Secara

universal bagi penganut paham demokrasi, hak rakyat adalah pembawaanmanusia bersama kelahirannya sama sekali bukan pemberian Negara. Inilah

yang membedakan dengan Negara penganut paham otoriter, dimana hak rakyat

adalah pemberian Negara. Maka fungsi Negara dalam paham demokrasi adalah

regulator , fasilitator , dan pelindung yang lemah. Kedudukan Negara dalam

paham demokrasi sama sekali bukan penguasa, sebagaimana dalam Negara

otoriter. Dari sanalah, maka Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menjamin

bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-

Undang Dasar.

Kedudukan UUD 1945 di Negara penganut paham demokrasi

dimanapun, pada hakikatnya hanyalah salah satu sumber hukum tertulis untuk

menjalankan kedaulatan itu sendiri. Kedaulatan yang dimaksudkan disini

adalah hak tertinggi dalam mengatur, menjalankan, dan atau mengelola

Negara. Itulah prinsip utama dari sumber kekuasaan Negara penganut paham

demokrasi, yakni rakyat yang berdaulat dan Undang-Undang Dasar menjamin

pelaksanaan kedaulatan tersebut. Oleh karena itu, hakikat dari Undang-Undang

Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara pada dasarnya adalah justru untuk

melindungi dan menjamin hak-hak warga negara sebagai pemegang atau

pemilik “original ” kedaulatan.

Begitu pentingnya peran partai, maka secara universal kedudukan partai

adalah sebagai salah satu pilar demokrasi. Partai politik pada hakikatnya juga

wadah bagi rakyat dalam menggunakan hak berserikat. Oleh karena itu secara



universal , partai politik pada hakikatnya adalah wadah perjuangan orang-orang

yang seideologi dan punya kesamaan cita-cita. Pembatasan adanya ideologi

atau platform bagi sebuah partai menjadi sangat mendasar, sehingga tidak

terjadi perpindahan keanggotaan partai karena gagal meraih jabatan politik

tertentu dari sebuah partai ke partai lain yang beda ideologi, apalagi ke partai

yang berseberangan ideologinya. Dengan demikian, dalam berpolitik tidak

hanya dibatasi pada persoalan sah atau tidak sah secara yuridis formal, tetapi

juga persoalan etika berpolitik yang santun dan berhati nurani.

Pada intinya partai merupakan suatu wadah untuk saluran politik bagirakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sebuah Negara, maka

keberadaan partai-partai tidak boleh dibatasi jumlahnya. Partai dapat tumbuh

setiap saat seiring dengan tumbuhnya dinamika masyarakat dari waktu ke

waktu. Siklus politik ini harus tetap berlangsung agar tidak terjadi kejenuhan

rakyat, dimana partai-partai beserta aturan main yang ada membelenggu

aspirasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

Berdasarkan Pasal 6A Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa“Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung

oleh rakyat ”. Dalam Pemilu, rakyat mecoblos tanda gambar Calon Presiden,

artinya legitimasi pemerintahan datangnya langsung dari rakyat, maka yang

berkewajiban membentuk kabinet adalah Calon Presiden pemenang Pemilu,

dan sama sekali bukan partai manapun tak terkecuali partai yang mengusulkan

pencalonan Presiden pemenang Pemilu sekalipun. Secara universal dalam

sistem presidensiil tugas partai adalah mengembangkan ideologi dan mencari

figure yang laku jual dalam Pemilu;

Dengan mengabaikan logika politik akal sehat yang membarengi

lahirnya sistem demokrasi, maka seperti yang terjadi dalam Pemilu 2004,

dalam Pemilu 2009 akan kembali terjadi pembodohan dan pembohongan oleh

partai-partai yang menawarkan janji-janji dan program bila partainya menang

Pemilu. Padahal janji-janji dan program yang ditawarkan tersebut hanya

beberapa yang dapat terlaksanakan. Karena dalam sistem presidensial yang



5

dijadikan program Pemerintah adalah janji-janji dan program Calon Presiden

pemenang Pemilu, sama sekali bukan program partai tak terkecuali partai

pemenang Pemilu sekalipun. Begitu pula kalau Pemilu dikaitkan dengan

pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, maka partai-partai peserta Pemilu

pun belum dapat menyebut siapa figure yang bakal diusulkan sebagai Calon

Presiden dan Wakil Presiden. Kalau ada partai yang berani menyebut Calon

Presiden dan Wakil Presiden nya, inipun akan terkendala, yaitu ketika partai

tersebut tidak bisa melampaui batas minimal kursi di DPR ataupun perolehan

suara sah dalam Pemilu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 UU Nomor 42

Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yaitu 20

% kursi di DPR atau 25 % perolehan suara sah dalam Pemilu.

Sebagai salah satu pilar utama demokrasi, maka partai politik tidak

boleh memonopoli kekuasaan dan demokrasi. Hal ini menjadi mendasar, agar

rakyat secara bebas dapat mempergunakan haknya untuk berpartisipasi dalam

demokrasi. Agar Partai sebagai alat atau instrumen politik dapat berjalan

optimal, maka partai dapat saja diberikan hak oleh konstitusi. Namun

demikian, hak yang diberikan kepada partai politik tidak boleh sampai

melampaui, mengganjal, , artinya hak partai politik tidak boleh melampaui hak

warga negara. Untuk itu, maka fungsi konstitusi adalah menjamin terpenuhinya

prinsip dasar ini; menutup atau menghalangi hak-hak yang memang menjadi

milik rakyat.

Dengan demikian, konstitusi pada hakikatnya harus menjamin tidak ada

monopoli hak berpolitik oleh institusi demokrasi yang manapun termasuk oleh

partai dan juga Negara. Hak konstitusi yang diberikan kepada partai politik

untuk mengajukan usulan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden

lebih dimaksudkan sebagai hak preferensi partai politik namun bukan berarti

hak tersebut sampai atau dapat menutup hak warga negara dalam menjalankan

kedaulatan yang memang miliknya, tanpa melalui preferensi tersebut. Agar

demokrasi dapat berjalan dan agar hak-hak warga negara untuk memperoleh

kedudukan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam politik dapat



terjamin, maka ketentuan Undang-Undang yang mengganjal, menutup dan

menghalangi pemenuhan hak-hak warga negara harus diuji karena

bertentangan dengan norma-norma dan prinsip-prinsip dasar kedaulatan dan

juga konstitusi.

Memang dalam realita politik untuk Pemilu Presiden diperlukan

mekanisme seleksi agar yang tampil sebagai Calon Presiden dan Wakil

Presiden tinggal beberapa pasang saja. Namun demikian pengaturan

mekanisme seleksi tersebut tidak boleh mengganjal, mengurangi, mendistorsi,

dan apalagi menghilangkan hak rakyat dalam memilih anak negeri terbaik untuk dijadikan Presiden melalui Pemilu. Dengan cara membatasi melalui

persyaratan minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun

2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, artinya rakyat

dipaksa oleh partai-partai besar warisan Orde Baru untuk memilih figure yang

nyata-nyata waktu berkuasa telah gagal, tidak mampu menghentikan negeri ini

dari keterpurukan, dan sebagian lagi adalah bagian dari persoalan yang kini

dihadapi bangsa.

Dengan kata lain rakyat oleh UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden telah kehilangan kesempatan

untuk memilih pemimpin baru yang punya solusi dan platform baru kedepan

yang secara rasional dapat membangun peradaban Indonesia yang baru.

Dengan belajar dari negara-negara lain, sesungguhnya banyak mekanisme

politik yang dapat diterapkan agar jumlah Pasangan Capres dan Wapres yang

ikut dalam Pilpres tinggal sedikit jumlahnya, tanpa mengganjal, mengurangi,

mendistorsi apalagi sampai menghilangkan kedaulatan rakyat.

Dalam kesemrawutan sistem demokrasi sekarang ini, mekanisme

seleksi dapat saja ditempuh dengan memberi kesempatan kepada semua partai

peserta Pemilu untuk mencalonkan Pasangan Capres dan Wapres dalam Pemilu

putaran pertama, dan kemudian dua terbesar masuk dalam Pemilu putaran

kedua kecuali dalam Pemilu putaran pertama sudah memperoleh sedikitnya

50% + 1 suara dari peserta Pemilu yang menggunakan hak suaranya. Oleh



7

karena itu muatan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden perlu dikembalikan ke

semangat, jiwa dan amanat Pasal 6 UUD 1945, dimana partai atau gabungan

partai peserta Pemilu, dalam menggunakan hak kontistusi untuk mengusulkan

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, tidak dipersyaratkan dengan

jumlah perolehan kursi di DPR ataupun perolehan suara sah dalam Pemilu.

Penentuan angka yang dipersyaratkan, apakah itu 1% atau 5% atau 10%

dst hingga angka tertentu jelas perlu dipertanyakan dasarnya. Karena dalam

penerapan sistem presidensial yang terbalik urutan Pemilunya (PemiluLegislatif dahulu baru Pemilu Presiden, yang jelas tidak ada di dunia ini), maka

mudah dipahami bahwa dasarnya adalah rekayasa partai-partai besar (warisan

Orde Baru yang telah menikmati fasilitas kekuasaan) untuk mempertahankan

status-quo. Dengan cara inilah, partai-partai warisan Orde Baru memonopoli

penentuan Calon Presiden dan Wakil residen untuk negeri ini. Bahasa

rakyatnya adalah calo politik untuk bursa Capres-Cawapres. Dan rekayasa ini

dilaksanakan melalui undang-undang sehingga menjadi terkesan

konstitusional. Lengkaplah sudah pengkhianatan terhadap makna konstitusi

semacam ini. Cara semacam ini sudah melampaui cara-cara kudeta yang

merupakan perebutan kekuasaan secara kasat mata, karena dengan mendistorsi

makna konstitusi lewat Undang-Undang, pengkhianatan terhadap kedaulatan

rakyat dilakukan secara sah (legal ) atas nama Negara Hukum. Dengan kata

lain, persyaratan jumlah 20% kursi DPR atau 25% suara sah harus dihapuskan

karena nyata-nyata bertentangan dengan amanat Pasal 6 UUD 1945 dan

kedaulatan rakyat itu sendiri. Amanat Pasal 6 UUD 1945 itu sediri

sesungguhnya konsisten dengan pilihan kita sebagai penganut sistem

presidensial, dimana Presiden dipilih langsung oleh rakyat, artinya legitimasi

pemerintahan sama sekali bukan dari partai, tetapi langsung dari rakyat. Maka

peran partai sebagai fasilitator dalam menjalankan mekanisme demokrasi

(Pemilu) sama sekali tidak boleh mengurangi makna kedaulatan rakyat. Dan

hal yang demikian sesungguhnya adalah kaidah yang berlaku universal

dimanapun dalam sebuah negara yang menggunakan sistem demokrasi



presidensial.

Berkaitan dengan pencalonan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Independen terkait dengan Calon Kepala Daerah Independen memang dalam

realitanya berlaku norma yang sama artinya ketika dalam pemilihan Kepala

Daerah dapat diterapkan adanya pencalonan Calon perseorangan maka

seharusnya dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dapat diterapkan

kembali dan apabila norma tersebut ternyata tidak dapat diterapkan kembali

dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka dapat menimbulkan

ketidakpastian hukum. Adapun norma yang berlaku dalam pemilihan KepalaDaerah yang telah disebutkan dalam Pasal 59 Ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004

Tentang Pemerintah Daerah telah dijelaskan bahwa “Partai politik atau

gabungan partai politik wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi

bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 58 dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud melalui

mekanisme yang demokratis dan transparan”.

Menurut Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 telah dijelaskan “Pasangancalon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau

gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan

pemilihan umum” berarti tidak ada larangan untuk mengajukan Calon Presiden

dan Wakil Presiden secara Perseorangan. Dengan demikian, terbukalah

kesempatan bagi calon perseorangan tanpa lewat parpol atau gabungan parpol.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan

menyusun penulisan hukum sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di bidang ilmu hukum dengan judul “ANALISIS YURIDIS DASAR

PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM

PUTUSAN PENOLAKAN PENGAJUAN CALON PRESIDEN

INDEPENDEN”

B. PERUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dimaksudkan untuk penegasan masalah-masalah



9

yang akan diteliti sehingga memudahkan dalam pekerjaan serta pencapaian

sasaran. Dalam penelitian penulis merumuskan permasalahan yaitu

Bagaimana analisis yuridis terhadap landasan teoritis dasar pertimbangan

hakim mahkamah konstitusi dalam memutus perkara penolakan calon presiden

independen?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dinyatakan sebelumnya

maka untuk mengarahkan suatu penelitian maka diperlukan adanya tujuan darisuatu penelitian. Tujuan penelitian dikemukakan secara deklaratif, dan

merupakan pernyataan-pernyatan yang hendak dicapai dalam penelitian

tersebut (Soerjono Soekanto, 2006:118).

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah antara lain sebagai berikut :

1. Tujuan obyektif :

Mengetahui dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam

memutus perkara pengajuan Calon Presiden Independen.

2. Tujuan subyektif :

a. Untuk menambah dan memperluas wawasan,

pengetahuan, dan pemahaman Penulis khususnya di

bidang Hukum Tata Negara.

b. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna mencapai

gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum di Fakultas

Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. MANFAAT PENELITIAN

Suatu penelitian yang berhasil adalah penelitian yang dapat

memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun

manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai

berikut :





11

Commission of Jurists), pemerintah yang demokratis di bawah rule of law

harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1). Adanya perlindungan konstitusional;

2). Adanya pemilihan umum yang bebas;

3). Adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;

4). Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat;

5). Adanya kebebasan untuk berserikat /berorganisasidan beroposisi

6). Adanya pendidikan kewarganegaraan (civic education).

Profesor Utrecht membedakan antara Negara Hukum formil dan

Negara Hukum materiil. Negara Hukum formil menyangkut pengertian

hukum yang bersifat formil dan sempit yaitu dalam arti perundang-

undangan tertulis, sedangkan negara hukum materiil yang lebih mutakhir,

mencakup pula pengertian keadilan didalamnya.

Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya Law in a Changing

Cociety membedakan antara rule of law dalam arti formil dan rule of law

dalam arti materiil. Pembedaan ini, menurut Jimly Asshiddiqie, memang

dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu,

keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama

karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi

oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran

pikiran hukum utama.

Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti

perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang

dikembangkan bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin

keadilan substantif. Karena itu, disamping istilah the rule of law oleh

Friedman juga dikembangkan istilah rule of just law untuk memastikan

bahwa dalam pengertian tentang the rule of law tercakup pengertian

keadilan yang lebih essensial daripada sekedar memfungsikan peraturan

perundang-undangan dalam arti sempit. Kalaupun istilah yang digunakan



tetap the rule of law, pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan

dicakup dalam istilah the rule of law yang digunakan untuk menyebut

konsepsi tentang Negara Hukum di zaman sekarang (Majalah

Konstitusi.2009. Edisi 26:16).

Dari uraian-uraian diatas, dapat dirumuskan kembali adanya dua

belas pokok prinsip Negara Hukum (Rechtstaat ) yang merupakan pilar-

pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu Negara modern

sehingga dapat disebut Negara Hukum yaitu:

1. Supremasi Hukum

(Supremacy of Law)

Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip

supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan

hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi

hukum (supremacy of law), pada hakikatnya pemimpin tertinggi

negara yang sesungguhnya bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang

mencerminkan hukum yang tertinggi. Dalam republikyang menganut

sistem presidensiil yang bersifat murni, konstitusi itulah yang

sebenarnya lebih tepat untuk disebut sebagai kepala negara dan

kepala pemerintahan seperti dalam sistem pemerintahan parlementer.

2. Persamaan dalam

Hukum (Equality

before the Law)

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan

pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara

empirik. Dalam rangka prinsip persamaan, segala sikap diskriminatif

dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan

tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat

khusus dan sementara guna mendorong dan mempercepat kelompok



13

masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk

mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang

sama dan setara dengan kelompok masyarakat yang jauh lebih maju.

3. Asas Legalitas (Due

Process of Law)

Dalam setiap negara hukum, dipersyaratkan berlakunya asas

legalitas dalam segala bentuknya (Due Process of Law) yaitu bahwa

segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan

perundang-undangan yang sah dan tertulis.

4. Pembatasan

Kekuasaan

Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ

negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara

vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Sesuai dengan

hukum besi kekuasaan, setiap kekuasaan pasti memiliki

kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang.

Karena itu, kekuasaan harus selalu dibatasi dengan cara

memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang

bersifat checks and balances dalam kedudukan yang sederajat dan

saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain. Pembatasan

kekuasaan juga dilakukan dengan membagi-bagi kekuasaan ke

dalam beberapa organ yang tersusun secara vertikal. Dengan begitu,

kekuasaan tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi dalam satu organ

atau satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-

wenangan.

5. Organ-organ

Eksekutif

Independen

Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang

berkembang pula adanyapengaturan kelembagaan pemerintahan

yang bersifat independent, seperti bank sentral, organisasi tentara,



organisasi kepolisian dan kejaksaan. Lembaga, badan atau

organisasi-organisasi ini sebelumnya dianggap sepenuhnya berada

dalam kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang berkembang menjadi

independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak

seorang kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan atau

pemberhentian pimpinannya.

6. Peradilan yang bebas

dan tidak memihak

Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak ini mutlak

harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas

judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik

karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang.

Untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan

adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan keadilan

oleh hakim, baik intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif

maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat dan mediamassa.

7. Peradilan Tata

Usaha Negara

Peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip

peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara

khusus sebagai pilar utama Negara Hukum. Dalam setiap Negara

Hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk

menggugat keputusan pejabat administrasi negara. Pengadilan Tata

Usaha Negara ini penting karena yang menjamin agar warga negara

tidak dizalimi oleh keputusan-keputusan para pejabat administrasi

negara sebagai pihak yang berkuasa.

8. Peradilan Tata

Negara

(Constitusional



15

Court )

Dalam negara hukum modern diharapkan adanya jaminan

tegaknya keadilan tiap-tiap warga negara dengan mengadopsikan

gagasan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya.

Pentingnya Mahkamah Konstitusi adalah upaya memperkuat sistem

check and balances antara cabang-cabang kekuasaan yang sengaja

dipisah-pisahkan untuk menjamin demokrasi.

9. Perlindungan Hak

Asasi Manusia

Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi

manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui

proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut

dimasyaratkan secara luas dalam rangka mempromosikan

penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai

ciri yang penting suatu negara Hukum yang demokratis.

10. Bersifat Demokratis

(Democratische

Rechtstaat )

Dalam prinsip demokrasi yang menjamin peran serta

masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan,

sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan

ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah

masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh

dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan

dengan prinsip-prinsip demokrasi.

11. Berfungsi sebagai

sarana mewujudkan

Tujuan Bernegara



(Welfare

Rechtstaat).

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan

bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan

melalui gagasan negara demokrasi maupun yang diwujudkan melalui

gagasan negara hukum yang dimaksudkan untuk meningkatkan

kesejahteraan umum. Bahkan sebagaimana cita-cita nasional yang

dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945, tujuan bangsa Indonesia

bernegara adalah dalam rangka melindungi segenap bangsaIndonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

12. Transparansi dan

Kontrol sosial.

Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap

setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan

dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi

dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat

secara langsung dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.

Adanya partispasi langsung ini penting karena sistem perwakilan

rakyat melalui parlemen tidak pernah dapat diandalkan sebagai satu-

satunya saluran aspirasi rakyat (Jimly Asshiddiqie.2005:151).

b. Tinjauan Mengenai Demokrasi

1) Pengertian dan hakikat demokrasi

Pengertian tentang demokrasi dapat dilihat dari tinjauan

bahasa (etimologis) dan istilah (terminologis). Secara etimologis,

"demokrasi" berasal dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani

Kuno, yaitu demos yang berarti rakyat, dan cratos/cratein yang berarti

http://id.wikipedia.org/wiki/Yunani_Kuno


http://id.wikipedia.org/wiki/Rakyat

http://id.wikipedia.org/wiki/Rakyat





17

pemerintahan, sehingga dapat disimpulkan sebagai pemerintahan

rakyat. Demokrasi adalah bentuk atau mekanismesistem

pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan

rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh

pemerintah negara tersebut. Sedangkan pengertian demokrasi bila

ditinjau dari terminologis (Azyumardi Azra, 2000 : 110), sebagaimana

dikemukakan beberapa para ahli, misalnya :

a) Joseph A. Schmeter, bahwa demokrasi adalah

suatu perencanaan institusional untuk mencapai

keputusan politik dimana individu-individu

memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara

perjuangan kompetitif atas suara rakyat.

b) Affan Gaffar, bahwa demokrasi terbagi dalam dua

bentuk yaitu pemaknaan secara normatif, ialah

demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan

oleh suatu negara, dan pemaknaan secara empirik,

yaitu demokrasi dalam perwujudannya pada dunia

politik praktis.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat ditarik

suatu pengertian dasar bahwa demokrasi merupakan suatu sistem

pemerintahan dimana kekuasaan berada di tangan rakyat, yang

mengandung tiga unsur yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat,

dan untuk rakyat.

Pemerintahan dari rakyat mengandung pengertian bahwa

pemerintah yang berdaulat adalah pemerintah yang mendapat

pengakuan dan didukung oleh rakyat. Legitimasi suatu pemerintahan

sangat penting karena dengan legitimasi tersebut, pemerintahan yang

berdaulat dapat menjalankan pemerintahannya serta program-

program sebagai wujud dari amanat dari rakyat yang diberikan

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan

http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_pemerintahan


http://id.wikipedia.org/wiki/Warganegara

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan



http://id.wikipedia.org/wiki/Warganegara

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah



kepadanya.

Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa pemerintah yang

mendapat legitimasi amanat dari rakyat sudah seharusnya untuk

tunduk pada pengawasan rakyat (social control ). Dengan adanya

control tersebut, maka dapat sebagai tindakan preventif

mengantisipasi ambisi keotoriteran para pejabat pemerintah.

Pemerintahan untuk rakyat mengandung arti bahwa

kekuasaan yang diberikan dari dan oleh rakyat kepada pemerintah

harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, perlu

adanya kepekaan pemerintah terhadap kebutuhan rakyat dan

terhadap aspirasi rakyat yang perlu diakomodir yang kemudian di

follow-up melalui pengeluaran kebijakan maupun melalui

pelaksanaan program kerja pemerintah.

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang

membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif , yudikatif danlegislatif ) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang

saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu

sama lain. Independensi dan kesejajaran dari ketiga jenis lembaga

negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling

mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and

balances.

Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti

hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen

secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan

presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak

menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab

kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung hanyalah sedikit

dari sekian banyak makna kedaulatan rakyat. Walapun perannya

dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering

http://id.wikipedia.org/wiki/Trias_politica

http://id.wikipedia.org/wiki/Eksekutif

http://id.wikipedia.org/wiki/Yudikatif

http://id.wikipedia.org/wiki/Legislatif

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Independen&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Checks_and_balances&action=edit&redlink=1


http://id.wikipedia.org/wiki/Trias_politica

http://id.wikipedia.org/wiki/Eksekutif

http://id.wikipedia.org/wiki/Yudikatif

http://id.wikipedia.org/wiki/Legislatif

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Independen&action=edit&redlink=1





19

dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara berpikir (paradigma)

lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan

tokoh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh

impian ratu adil. Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin negara,

masa hidupnya akan jauh lebih pendek daripada masa hidup suatu

sistem yang sudah teruji mampu membangun negara.

2) Model-model demokrasi

a) Demokrasi liberal, yaitu pemerintahan

yang dibatasi undang-undang dan

pemilihan umum bebas yang

diselenggarakan dalam waktu yang

tetap.

b) Demokrasi terpimpin, yaitu dimana

para pemimpin percaya bahwa segala

tindakan mereka dipercaya rakyat tetapimenolak pemilihan umum yang

bersaing sebagai “kendaraan” untuk

menduduki kekuasaaan.

c) Demokrasi Pancasila, adalah dimana

kedaulatan rakyat sebagai inti dari

demokrasi. Karenanya rakyat

mempunyai hak yang sama untuk

menentukan dirinya sendiri. Begitu

pula partisipasi politik yang sama

semua rakyat. Untuk itu, Pemerintah

patut memberikan perlindungan dan

jaminan bagi warga negara dalam

menjalankan hak politi. (Azyumardi

Azra, 2000 : 134).



d) Demokrasi sosial, adalah demokrasi

yang menaruh kepedulianpada keadilan

sosial dan egaliterianisme bagi

persyaratan untuk memperoleh

kepercayaan publik.

e) Demokrasi partisipasi, yang merupakan

hubungan timbal balik antara penguasa

dengan yang dikuasai.

f) Demokrasiconsociational , yang

menekankan proteksi khusus bagi

kelompok-kelompok budaya yang

menekankan kerja sama yang erat di

antara elit yang mewakili bagian

budaya masyarakat utama.

g) Demokrasi langsung, yang manalembaga legislatif hanya berfungsi

sebagai lembaga pengawas jalannya

pemerintahan, sedangkan pemilihan

pejabat eksekutif dan legislatif melalui

pemilihan umum (pemilu) oleh rakyat

secara langsung.

h) Demokrasi tidak langsung, yang mana

lembaga parlemen (sebagai wakil

rakyat) dituntut kepekaan terhadap

berbagai hal yang berkaian dengan

kehidupan masyarakat dalam

hubungannya denga pemerintah dan

negara. Hal ini berarti rakyat tidak

secara langsung berhadapan dengan



21

pemerintah.

c. Tinjauan Mengenai Pemilu Presiden

1) Pemilu

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 22 Tahun 2007

tentang Penyelenggaraan Pemilu menyatakan bahwa “Pemilu adalah

sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.Hal

tersebut senada dengan makna Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang

menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat, dan

dilakukan sepenuhnya menurut Undang-Undang Dasar”.

Menurut Jimly Asshiddiqie, untuk menjamin siklus

kekuasaan yang bersifat teratur diperlukan menkanisme pemilu yang

diselenggarakan secara periodik, sehingga demokrasi dapat terjamin

dan pemerintahan yang sungguh-sungguh mengabdi kepada

kepentingan rakyat dapat benar-benar bekerja efektif dan efisien.

Dengan adanya jaminan sistem demokrasi yang beraturan demikian

itulah kesejahteraan dan keadilan dapat diwujudkan dengan sebaik-

baiknya (Jimly Asshiddiqie, 2006:11).

Mahfud MD berpendapat bahwa pemilu berhubungan erat

dengan demokrasi dan prinsip negara hukum. Pemilu merupakan

salah satu sarana pelaksanaan demokrasi. Disamping itu berkaitan

dengan negara hukum karena melalui pemilu, rakyat dapat memilih

wakilnya yang berhak membuat produk hukum dan melakukan

pengawasan atau pelaksanaan kehendak-kehendak rakyat yang

digariskan oleh wakil-wakil rakyat tersebut. Pemilu sebagai sarana

penyaluran hak demokratis atau hak politik rakyat untuk mencapai



tujuannya. Dengan kata lain pemilu merupakan salah satu cara untuk

melaksanakan demokrasi dan merealisasikan prinsip negara hukum

(Moh.Mahfud.M.D, 1999:222).

2) Pemilu Presiden

a) Pengertian Pemilu Presiden

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 22 Tahun 2007

tentang Penyelenggaraan Pemilu menyatakan bahwa “Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilu untuk memilih

Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Berdasarkan UUD 1945 (sebelum amandemen), Presiden

Indonesia dipilih melalui proses dua-jenjang. Pada jenjang

pertama, rakyat menentukan wakil-wakilnya di MPR melalui

pemilihan umum. Pada jenjang berikutnya, wakil-wakil rakyat di

MPR memberikan suaranya untuk memilih Presiden dan Wakil

Presiden (Smita Notosusanto dalam

http://www.cetro.or.id/pustaka/ppl4). Kemudian adanya

amandemen Pasal 6A UUD 1945 telah memberikan warna baru

dalam sistem politik Indonesia yaitu Presiden dan Wakil Presiden

Indonesia dipilih langsung oleh rakyat.

Pilpres secara langsung oleh rakyat berarti mendapatkan

legitimasi langsung dari rakyat. Diharapkan Presiden dan Wakil

Presiden yang terpilih merupakan kehendak dari rakyat. Presiden

memegang posisi kunci dalam menentukan keputusan-keputusan

bersifat nasional atas nama dua ratus juta penduduk Indonesia.

Oleh karena itu proses pemilihan Presiden harus mampu

menghasilkan seorang Presiden yang benar-benar mencerminkan

http://www.cetro.or.id/pustaka/ppl4

http://www.cetro.or.id/pustaka/ppl4



23

kehendak rakyat.

b) Sistem Pemilu Presiden

Sistem presiden dan wakil presiden 2009 sama dengan

sistem pemilu yang dipakai dalam pemilu 2004 sebab landasan

konstitusionalnya tetap. Sistem pilpres yang dipakai adalah

sistem pemilu dua putaran (two round sistem) dikombinasikan

dengan distribusi geografis suara. Pada sistem ini pasangan calon

yang mendapatkan suara lebih dari 50% dengan sedikitnya 20%

suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah

jumlah provinsi di Indonesia dinyatakan sebagai pemenang.

Dalam hal tidak ada calon pasangan yang mencapai ketentuan

50%, maka dilakukan tahap kedua. Pada tahap ini, pemilu diikuti

oleh dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak

pertama dan kedua. Apabila tidak ada yang mencapai kondisi

tersebut maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. 2(dua) Pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak

pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara

langsung dalam Pemilu.

b. Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang

sama diperoleh 2 (dua) pasangan calon tersebut dipilih

kembali oleh rakyat secara langsung dalam pemilu Presiden

dan Wakil Presiden.

c. Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang

sama diperoleh oleh 3 (tiga) pasangan calon atau lebih,

penentu peringkat pertama dan kedua dilakukan

berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih

luas secara berjenjang.

d. Dalam hal suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama

diperoleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, penentuannya



dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara

yang lebih luas secara berjenjang (Sigit

Pamungkas.2009:149).

Dalam proses pencalonan menuju hari-H pemilihan

presiden dan wakil presiden, diatur beberapa hal yang tidak diatur

dalam pemilu 2004. Pertama, larangan menarik dukungan dan

mengundurkan diri. Bagi partai politik atau gabungan partai politik

yang mengajukan calon presiden dan wakil presiden dilarang

menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon yang telah ditetapkanoleh KPU. Bagi kandidat presiden dan wakil presiden juga dilarang

mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan

Calon oleh KPU. Apabila terdapat partai politik atau gabungan

partai politik menarik Pasangan Calon atau salah seorang dari

Pasangan Calon maka ia tidak dapat mengusulkan calon pengganti.

Kedua, pengaturan tentang calon yang berhalangan tetap.

Ditentukan bahwa apabila salah satu calon atau Pasangan Calonberhalangan tetap sejak penetapan calon sampai pada saat

dimulainya hari kampanye, partai Politik atau gabungan Partai

Politik yang Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dapat

mengusulkan Pasangan Calon Pengganti kepada KPU paling lama

3(tiga) sejak Pasangan calon berhalangan tetap.

Sementara itu, apabila salah satu calon atau Pasangan Calon

berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai haripemungutan suara dan masih terdapat dua Pasangan Calon atau

lebih, tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

dilanjutkan dan Pasangan calon yang berhalangan tetap dinyatakan

gugur dan tidak dapt diganti.

c). Sistem Pemilu di Amerika Serikat

Tahap pertama pemilihan umum (pemilu) Presiden di AS

dimulai antara satu sampai dua tahun sebelum pelaksanaan pemilu.



25

Misalnya untuk pemilu 2008, persiapan paling tidak telah dimulai

sejak tahun 2006. Dalam masa itu, dibentuk komite khusus oleh

masing-masing calon presiden untuk mempelajari peta politik dan

menggalang dana. Kampanye pemilu presiden AS merupakan

salah satu yang termahal di dunia dan menelan biaya antara ratusan

juta sampai miliar dollar lebih.

Sebagian besar dana itu untuk pemasangan iklan dan

perjalanan kampanye marathon ke sebanyak mungkin Negara

bagian yang dapat dikunjungi kandidat. Pemilihan pendahuluan(primary) bertujuan untuk menentukan calon-calon presiden.

Primary adalah menominasikan kandidat yang akan dicalonkan

dalam pemilu. Penyelenggaraan primary bermula dari gerakan

progresif di AS. Primary yang diselenggarakan oleh pemerintah

selaku penerima mandat partai-partai.

Selain primary, cara lain untuk memilih kandidat adalah

melalui kaukus, konvensi dan pertemuan-pertemuan nominasi.Kaukus juga untuk memilih para calon. Namun, kaukus sangat

berbeda dengan primary. Kaukus adalah pertemuan di daerah

pemilihan dengan diisi debat mengenai platform dan isu kampanye

masing-masing partai. Jika primary digelar oleh pemerintah, maka

kaukus dilaksanakan oleh kelompok-kelompok sipil, misalnya

kelompok media, organisasi non pemerintah dan sebagainya.

Bentuk primary mirip pemilihan umum, yakni denganpencoblosan, sedangkan pemungutan suara pada kaukus

tergantung pada ketentuan masing-masing penyelenggara. Hanya

12 negara yang menggunakan model kaukus, yakni Iowa, New

Mexico, North Dakota, Maine, Nevada, Hawaii, Minnesota,

Alaska, Kansas, Wyoming, Colorado dan District of Colorado.

Istilah “masa primary” merujuk pada primary dan juga kaukus,

yakni diawali dengan Kaukus Iowa dan berakhir dengan Primary



Montana pada 3 Juni.

Pemilu AS diselenggarakan setiap dua tahun sekali pada

bulan November tahun genap. Walaupun diselenggarakan setiap

dua tahun sekali, hanya setiap dua pemilu, atau emapat tahun

sekali, jabatan presiden AS diperebutkan dan pemilu inilah yang

umumnya menarik perhatian dunia. Misalnya pemilu AS 2000 dan

pemilu AS 2004. Sedangkan, pemilu AS 2002, yang tidak

memperebutkan jabatan presiden, tidak banyak menyita perhatian

dunia luar. Pemilu seperti ini disebut pemilu paruh waktu(midterm election) karena terjadinya persis separuh masa jabatan

presiden yang sedang berkuasa, dan hasilnya dapat

diinterpretasikan sebagai evaluasi, dukungan, ataupun penolakan

rakyat atas kebijakan-kebijakan presiden. Dalam pemilu ini, yang

dipilih bukanlah presiden, melainkan seluruh anggota Dewan

Perwakilan dan sepertiga dari semua senator dari tiap bagian.

Pemilu ini terakhir diadakan pada 7 November 2006.

Di AS semua warga Negara yang berusia 18 tahun ke atas

berhak memilih. Jika ada yang khas dalam pemilu presiden AS,

salah satunya yang disebut electoral college. Seperti tertuang

dalam Konstitusi AS, presiden AS tidak dipilih secara langsung

oleh rakyat, tetapi melalui sekelompok warga Negara yang disebut

electoral college. Meskipun dilangsungkan di seluruh negeri,

pemilu AS bukan pemilu nasional tetapi lebih serangkaian pemilu

di level Negara bagian yang memutuskan anggotaelectoral

college. Suara mereka disebut electoral votes yang dibedakan dari

suara pemilih (popular votes). Secara teknis, bisa dibilang pemilih

tidak memilih kandidat presiden, tetapi memilih sekelompok orang

yang akan memilih kandidat presiden dan wakil presiden saat

mereka bertemu.

Dalam sistem pemilu AS, pilihan rakyat tidak mutlak



27

menentukan kewenangan seorang calon presiden.Electoral

College adalah dewan pemilih yang akan memilih presiden.

Anggotanya dipilih oleh rakyat pada hari pemilu. Para utusan itu

sudah berjanji diawal untuk memilih kandidat tertentu. Jumlah

utusan pada dewan pemilih itu adalah dua orang ditambah jumlah

anggota DPR dari Negara bagian tersebut sehingga beberapa

Negara bagian yang memiliki jumlah utusan terbanyak, misalnya

Florida, menjadi sangat menentukan dalam pemenangan pemilu.

Dengan demikian, pemilihan presiden dan wakil presiden

sebenarnya adalah pemilu tidak langsung karena pemenangnya

ditentukan oleh suara para pemilih dalam electoral college.

Pada hari pencoblosan, rakyat AS memilih dua kali.

Pertama, untuk memilih calon presiden favorit. Kedua, untuk

memilih utusan berjumlah 538 yang mewakili 50 negara bagian.

Utusan inilah yang berhak memilih presiden. Jadi pilihan rakyat

hanya berguna untuk menentukan popularitas kandidat. Nasib

calon presiden sebenarnya bergantung pada pilihan dari 538

anggota electoral college dari 50 negara bagian yang

komposisinya sesuai jumlah perwakilan Negara bagian di Kongres

AS (435 anggota DPR AS atau House of Representatives dan 100

anggota senat). Washington DC, daerah ibukota, yang tidak

memiliki perwakilan di Kongres AS, diberi tiga electoral votes,

jumlah minimal yang dimiliki Negara bagian terkecil.

Sebanyak apapun jumlah suara rakyat yang mendukung

capres, jika tak berhasil mendapatkan setidaknya 270 suara dari

electoral college, si calon tidak akan terpilih. Sistem inilah yang

menguntungkan George Walker Bush dalam pemilu 2000 silam

saat mengalahkan calon dari Partai Demokrat, AI Gore. Sistem

electoral collegesering mendapat kritik karena dinilai tidak

demokratis dan menciptakan ketidaksetaraan suara antara pemilih



di masing-masing Negara bagian.

Jika tidak ada kandidat yang meraihelectoral votes

minimal, DPR, AS akan menentukan siapa yang menjadi presiden

sesuai dengan amandemen Konstitusi AS ke-12. Setiap Negara

bagian, kecuali Maine dan Nebraska, memberikan electoral votes

dengan sistem pemenang mengambil semua (winner takes all ).

Artinya, kandidat yang memenangi suara pemilih (popular votes)

di Negara bagian akan mengambil seluruh electoral votes yang

dimiliki Negara bagian itu.

Di Maine dan Nebraska, electoral votes didistribusikan

sesuai metode distrik kongres. Pemenang di setiap distrik akan

mendapatkan satu electoral votes dan pemenang di seluruh Negara

bagian akan mendapatkan tambahan dua electoral votes. Anggota

electoral college bebas memilih kandidat manapun, tetapi biasanya

mereka telah berjanji untuk memilih kandidat tertentu. Mereka

disarankan untuk memilih sesuai hasil pemilu di Negarabagiannya.

Sangat mungkin seorang kandidat presiden memenangi

electoral votes lebih banyak dan menjadi presiden walaupun kalah

suara pemilih secara nasional. Itu terjadi tiga kali dalam sejarah

AS, yaitu tahun 1867, 1888, dan 2000. Hal itulah yang memicu

kritik terhadap sistemelectoral college yang justru tidak

demokratis.

Pertarungan ketat dengan hasil yang selisihnya sangat tipis

antara George W. Bush (Republik) dan AI Gore (Demokrat) pada

pemilu Florida beserta dampaknya memicu seruan reformasi

electoral college. Pada waktu itu, Bush meraih 271 electoral votes

dari 30 negara bagian, sedangkan Gore memperoleh 266 electoeal

votes dari 20 negara bagian plus Washington D.C. Namun, Bush

memperoleh 50.456.002 suara popular (47,9%) dan Gore



29

mendapat 50.999.897 suara popular (48,4 %). Ironisnya, belum

ada mekanisme untuk memecahkan kasus semacam itu (Taufik

Adi Susilo, 2009:40).

Adapun Hal-hal yang mempengaruhi pemilihan partai atau

presiden di amerika serikat, yakni:

a) pendidikan

b) pendapatan dan kelas social ekonomi (biasanya, masyarakat

menengah ke atas cenderung memilih partai republic, dan

masyarakat menengah ke bawah cenderung memilih partai

demokrat ).

c) agama, (jaman dahulu, masyarakat yang beragama katholik

cenderung memilih democrat dan saat ini, masyarakat

katolik banyak yang memilih republic).

d) latar belakang etnis ( afrikan, atau keturunan latin )

e) jenis kelamin ( perempuan biasnya memilih democrat dan

laki-laki memilih republic ).

f) umur

g) wilayah geografis (utara republic dan selatan democrat ).

Saat ini, angka pemilu di Amerika serikat masih sangat

rendah, angka rata-rata partisipasi pemilih dalam pemilu dekade

1932 hanya sekitar 52,4%; tahun 1960 sekitar 62,8%; tahun 1984

sekitar 53,196; tahun 1988 sekitar 50,1%; tahun 1992 sekitar

55,2%; tahun 1996 sekitar 49% dan tahun 2000 sekitar 51,3%.

Sedangkan pemilu lokal yang diadakan di Negara Bagian Arizona

Amerika Serikat menurut Bruce Miller hanya didukung partisipasi

pemilih sebesar 25%. Hal ini dikarenakan factor usia, pendidikan,

status minoritas, pendapatan, serta sistem dua partai yang membuat

masyarakat Amerika Serikat bosan. Di samping itu, menggunakan

hak pilih bukan merupakan kewajiban. Pada tahun 1920,

perempuan baru bisa menggunakan hak pilih dan pada tahun 1776,



setelah perang saudara , kulit hitam baru bisa menggunakan hak

pilih. Adapun syarat-syarat bagi warga Negara untuk menggunakan

hak suara yakni;

a) merupakan warga Negara amerika serikat

b) usia minimal 18 tahun

c) tinggal lama di Negara bagian

d) tidak sedang cacat mental, menjadi tahanan, terdakwa, atau

tidak sedang menjadi pelanggar dalam UU PEMILU.

d). Peserta Pemilu Presiden

Peserta pemilu presiden dan Wakil Presiden adalah

pasangan calon yang diajukan oleh partai poltik. Pasangan calon

Presiden dan Wakil Presiden dapat diajukan secara sendiri atau

gabungan diantara partai politik yang ada. Bagi partai politik yang

melakukan penggabungan dalam mengusulkan pasangan calon

harus membuat kesepakatan penggabungan antara (1) kesepakatan

antar-Partai Politik; (2) kesepakatan antara Partai Politik atauGabungan Partai Politik dan Pasangan Calon. Kesepakatan

pengajuan bersama pasangan calon tersebut harus dinyatakan

secara tertulis dengan bermaterai cukup yang ditandatangani oleh

pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan

Calon. Adapun syarat partai politik agar dapat mengajukan calon

presiden dan wakil presiden adalah sekurang-kurangnya memiliki

20% dari jumlah kursi legislatif; atau yang memperoleh paling

sedikit 25% dari perolehan suara sah secara nasional dalam pemilu.

Menurut undang-undang, partai politik dalam mengajukan

pasangan calon presiden dan wakil presiden dapat dilakukan dalam

masa kampanye pemilu legislatif, dengan catatan harus sudah

mendapatkan persetujuan tertulis dari bakal calon yang

bersangkutan. Selain itu, ditentukan pula bahwa penentuan calon

presiden dan/atau calon wakil presiden dilakukan secara



31

demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai

politik bersangkutan. Pasangan calon presiden dan wakil presiden

yang sudah diajukan oleh sebuah atau gabungan partai politik tidak

boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau Gabungan Partai

Politik lainnya (Sigit Pamungkas, 2009:141).

d. Tinjauan tentang Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan Pasal 24C ayat(1) dan (2) UUD 1945 menggariskan

wewenang mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1). Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama

dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-

undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa

kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh

Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan

memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

2). Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat

Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden

dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut secara khusus diatur

lagi dalam Pasal 10 UU MK dengan merinci sebagai berikut:

1). Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia tahun 1945

Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar

merupakan tugas yang mendominasi kewenangan Mahkamah

Konstitusi sebagaimana tampak dari permohonan yang masuk dan

terdaftar di kepaniteraan MK.

a). Pengujian Formal

Pengujian secara formal secara singkat disebut dalam

Pasal 51 ayat (3) huruf a, yang menyatakan pemohon wajib

menguraikan dengan jelas bahwa “pembentukan undang-



undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”.

Pengujian secara formal akan melakukan pengujian atas dasar

kewenangan dalam pembentukan UU dan prosedur yang

harus ditempuh dari tahapdrafting sampai dengan

pengumuman dalam lembaran Negara yang harus sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

b). Pengujian Materiil

Berdasarkan Pasal 51 ayat (3) huruf b Dalampermohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon

wajib menguraikan dengan jelas bahwa “materi muatan

dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945” mengatur tentang uji

materiil dengan mana materi muatan ayat, pasal, dan/atau

bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar 1945 dapat diminta untuk dinyatakan

sebagai tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.

Yang boleh diuji juga hanya ayat, pasal tertentu atau bagian

undang-undang saja dengan konsekuensi hanya bagian, ayat,

dan pasal tertentu saja yang dianggap bertentangan dengan

konstitusi dan karenanya dimohon tidak mempunyai

kekuatan mengikat secara hukum hanya sepanjang mengenai

ayat, pasal dan bagian tertentu dari undang-undang yang

bersangkutan. Akan tetapi dengan membuang kata yang

merupakan bagian kalimat dalam pasal tersebut makna pasal

tersebut dapat berubah sama sekali dan dipandang dengan

demikian tidak lagi bertentangan dengan UUD.

2). Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara



33

Republik Indonesia tahun 1945.

Sengketa kewenangan antar lembaga negara secara jelas

memperoleh batasan bahwa lembaga negara tersebut hanyalah

lembaga negara yang memperoleh kewenangannya menurut UUD

1945 sehingga jelas meskipun dapat terjadi multitafsir dapat dilihat

dalam UUD 1945 lembaga negara mana yang memperoleh

kewenangannya secara langsung dari UUD 1945. Oleh karena

UUD adalah juga mengatur organisasi negara dan wewenangnya.

Bahwa lembaga negara tersebut harus merupakan organ konstitusiyaitu baik yang dibentuk berdasarkan konstitusi maupun yang

secar langsung wewenangnya diatur dan diturunkan dari Undang-

Undang Dasar.

3). Memutus pembubaran partai politik

Berbeda dengan permohonan pengujian UU terhadap UUD

dimana akses terhadap MK tampaknya agak luas yang memiliki

standing untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik

sebagaimana diatur dalam Pasal 68 UU No 23 Tahun 2003 Tentang

Mahkamah Konstitusi hanya pemerintah.

Berdasarkan Pasal 68 ayat (2) UU No 23 Tahun 2003

Tentang Mahkamah Konstitusi mewajibkan pemerintah sebagai

pemohon untuk menguraikan dengan jelas tentang (1)ideologi;

(2)asas; (3)tujuan; (4)program; dan (5)kegiatan partai politik. Yang

semuanya bertentangan dengan UUD merupakan alasan partai

politik tersebut untuk dibubarkan. Pelaksanaan Putusan MK

mengenai pembubaran Partai Politik, dilakukan dengan pembatalan

pendaftaran partai pada pemerintah.

4). Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Perselisihan ini terkait dengan penetapan hasil pemilihan

umum secara nasional yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan



Umum (KPU) yang mengakibatkan seorang yang harusnya terpilih

baik seorang anggota DPD, DPR maupun DPRD atau

mempengaruhi langkah calon Presiden/Wakil Presiden melangkah

keputaran kedua pemilihan Presiden/Wakil Presiden atau

mempengaruhi calon terpilih menjadi Presiden/Wakil Presiden. Hal

itu terjadi karena adanya kekeliruan dalam penghitungan suara

hasil pemilu.

Yang dapat menjadi pemohon dalam perselisihan hasil

pemilu yaitua). Perorangan warga negara Indonesia calon anggota DPD

peserta pemilu.

b). Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilu;

c). Partai politik peserta pemilu.

Yang dapat menjadi termohon adalah Komisi Pemilihan

Umum dan meskipun asal perselisihan adalah di daerah pemilihan

tertentu yang hasil perhitungan awal dilakukan oleh Panitia

Pemungutan Suara (PPS) yang kemudian direkapitulasi ke Panitia

Pemilihan Kecamatan (PPK) dan dilanjutkan ke KPU Kabupaten,

KPU tingkat provinsi dan penetapan hasil pemilihan umum secara

nasional dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat di

Jakarta.

Pada intinya permohonan perselisihan hasil pemilu

mengajukan dua hal pokok yaitu (i) adanya kesalahan perhitungan

yang dilakukan oleh KPU dan (ii) hasil perhitungan yang benar

menurut pemohon. Dasar perhitungan pemohon harus didasarkan

pada alat-alat bukti yang dapat menunjukkan ketidakbenaran

perhitungan KPU. Dan berdasarkan hal tersebut pemohon meminta

agar MK membatalkan hasil perhitungan suara yang dumumkan

KPU dan agar MK menetapkan hasil penghitungan suara yang

benar menurut pemohon (Pasal 75 UU MK).



35

5). Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR

bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan

pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara,

korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan

tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden

dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Maruara

Siahaan.2005:15).

2. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Keterangan:

Kerangka pemikiran di atas mencoba untuk memberikan gambaran

selengkapnya mengenai alur berpikir dalam menemukan jawaban dari

permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian mengenai analisis dasar

pertimbangan hakim mahkamah konstitusi dalam putusan penolakan pengajuan

calon presiden independen. Diawali dengan hak politik/hak konstitusional warganegara/rakyat. Oleh rakyat, hak-hak tersebut dipercayakan kepada partai sebagai

wadah penyalur aspirasi rakyat tetapi dalam realita yang ada partai politik telah

menyalahgunakan kepercayaan.

Dalam hal ini, terkait dengan hak rakyat untuk dipilih dalam pemilihan

umum khususnya dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden khususnya

dalam pencalonan Presiden secara perseorangan yang selama ini pencalonan

Presiden dan Wakil Presiden melalui Partai Politik dan/atau Gabungan PartaiPolitik. Dari hal tersebut, berarti telah bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Psl

28D (3), Psl 28I UUD 1945 yang menjelaskan setiap warga negara mempunyai

kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Dalam UUD 1945

tersebut sebagai landasan dasar aturan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

telah dimuat dalam Pasal 1(4), 8, 9,13(1) UU No 42 Tahun 2008 Tentang

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dengan berlakunya UU tersebut,

akan menutup pintu pencalonan Presiden dan Wakil Presiden secara



37

perseorangan.

Oleh karena, adanya pihak yang dirugikan atas berlakunya UU No 42

Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden maka

diajukan uji materiil sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang

termuat dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945. Penolakan uji materiil tersebut

dengan pertimbangan bahwa didalam UUD 1945 belum tercantum pencalonan

Presiden dan Wakil Presiden secara independen.

F. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode,

sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu

atau beberapa gejala hukum dan masyarakat, dengan jalan menganalisanya.

Yang diadakan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut

permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu

menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi

merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan

pengembangan ilmu pengetahuan (Soerjono Soekanto, 1986 : 7).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum

normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang

dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder

yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan

hukum tersier. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis,

dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dalam masalah

yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian deskriptif yaitu penelitian



yang berupaya memberikan gambaran secara lengkap dan jelas mengenai

obyek penelitian, dapat berupa manusia atau gejala dan fenomena sosial

tertentu (Soerjono Soekanto 2006: 10). Berdasarkan pengertian tersebut

maka penelitian ini termasuk penelitian deskritif kerena penelitian ini

dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan semua data yang

diperoleh, terkait dengan dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi

dalam Penolakan Putusan Pengajuan Calon Presiden Independen.

3. Pendekatan Penelitian

Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap

legal issueyang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan

(approach) yang digunakan. Jika cara pendekatan tidak tepat, maka bobot

penelitian tidak akurat dan kebenarannya pun dapat digugurkan (Johnny

Ibrahim, 2007 : 299).

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan dalam penelitian

hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-

undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach),

pendekatan historis (historical approach), pendekatan perbandingan

(comparative approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach)

(Peter Mahmud Marzuki, 2005: 93). Sedangkan menurut Johny Ibrahim

dari kelima pendekatan tersbut ditambah dengan pendekatan analitis

(analytical approach) dan pendekatan filsafat (philosophical approach)

berikut (Johnny Ibrahim, 2005: 246). Dari beberapa pendekatan tersebut,

pendekatan yang relevan dengan penelitian hukum ini adalah pendekatanundang-undang (statute approach) dan pendekatan analitis (analytical

approach). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan mendekati

masalah yang diteliti dengan menggunakan sifat hukum yang normatif,

karena dalam penelitian ini hukum dikonsepkan sebagai norma-norma

tertulis yang dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Oleh

karena itu, pengkajian yang dilakukan hanyalah terbatas pada peraturan

perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan masalah yang diteliti.



39

Selanjutnya penelitian ini akan diuraikan secara deskriptif dengan

menelaah, menjelaskan, memaparkan, menggambarkan, serta menganalisis

permasalahan atau isu hukum yang diangkat, seperti apa yang telah

dikemukakan dalam perumusan masalah.

4. Jenis Data

Didalam penelitian ini, jenis data yang digunakan dalam penelitian

ini adalah data sekunder. Jenis data dibedakan antara lain:

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa

keterangan-keterangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui

studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945,

peraturan perundangan lainnya yang terkait, yurisprudensi, arsip-arsip

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti seperti putusan dan

tulisan-tulisan ilmiah, sumber-sumber tertulis lainnya serta makalah-

makalah yang menyangkut mengenai pencalonan calon presiden danwakil presiden independen.

5. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (normatif), sehingga

bahan dari penelitian ini adalah sumber hukum sekunder. Sumber-sumber

hukum sekunder dikelompokkan antara lain:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dilokasi penelitian. Oleh karena, penelitian ini bersifat penelitian

normatif maka tidak menggunakan sumber data primer.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang bersifat pribadi

dan bersifat publik (Soerjono Soekanto, 2006:12) yang terdiri dari:

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer



berupa:

1.Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia tahun 1945 hasil amandemen;

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintah Daerah;


tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;


Tentang Mahkamah Konstitusi


Tentang Pemilihan Umum Presiden dan

Wakil Presiden.

b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang

memberikan penjelasan mengenai bahan

hukum primer. Menurut Peter Mahmud

Marzuki, bahan penelitian hukum

sekunder adalah bahan-bahan berupa

semua publikasi tentang hukum yang

bukan merupakan dokumen-dokumen

resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-

kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan

komentar-komentar atas putusan

pengadilan (Peter Mahmud Marzuki,

2005: 141). Bahan penelitian hukum

sekunder yang digunakan penulis adalah

penjelasan dari tiap-tiap peraturan

perundang-undangan sebagaimana telah

disebutkan di atas sebagai bahan hukum

sekunder yang menjadi pertimbangan

penting bagi penulis, dikarenakan

penjelasan dari tiap-tiap peraturan



41

perundang-undangan menggambarkan

maksud dan tujuan pembentukan peraturan

perundang-undangan oleh subyek-subyek

pembentuknya, buku-buku yang terkait

dengan materi/bahasan, hasil-hasil

penelitian, artikel majalah dan koran,

pendapat pakar hukum maupun makalah-

makalah yang berhubungan dengan topik

penulisan ini.

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum

penunjang yang memberikan petunjuk

terhadap bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder.

6. Teknik Pengumpulan Data

Suatu penelitian pasti membutuhkan data yang lengkap dalam hal

ini dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki nilai

validitas yang cukup tinggi. Di dalam penelitian lazimnya dikenal tiga

jenis pengumpulan data yaitu studi kepustakaan atau bahan pustaka,

pengamatan atau observasi dan wawancara.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian

hukum ini adalah studi kepustakaan yaitu berupa pengumpulan data

sekunder. Dalam penelitian hukum ini, penulis mengumpulkan data

sekunder yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti dan

digolongkan sesuai dengan katalogisasi. Selanjutnya data yang diperoleh

kemudian dipelajari, diklarifikasikan serta dianalisis lebih lanjut sesuai

dengan tujuan dan permasalahan penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika

deduktif. Menurut Johny Ibrahim yang mengutip pendapatnya Bernard



Arief Shiharta, logika deduktif merupakan suatu teknik untuk menarik

kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat

individual (Johny Ibrahim, 2006: 249). Sedangkan Prof. Peter Mahmud

Marzuki yang mengutip pendapatnya Philiphus M. Hadjon menjelaskan

metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles,

penggunaan metode deduksi berpangkal dari pegajuan premis major

(pernyataan bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat

khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau

conclusion (Peter Mahmud Marzuki, 2007: 47). Jadi yang dimaksud

dengan pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif adalah

menjelaskan sesuatu dari hal-hal yang sifatnya umum, selanjutnya menarik

kesimpulan dari hal itu yang sifatnya lebih khusus.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam bagian ini, Penulis mensistematiskan bagian-bagian yang akan

dibahas menjadi beberapa bab yang diusahakan dapat berkaitan dan lebih

tersistematis, terarah dan mudah dimengerti, sehingga saling mendukung dan

menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh.

Adapun sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang permasalahan yang akan ditulis,

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode

penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan mencakup kajian pustaka berkaitan dengan judul

dan masalah yang diteliti yang memberikan landasan teori serta

diuraikan mengenai kerangka pemikiran yaitu berupa Tinjauan

Pertama tentang Negara Hukum yang meliputi : Pendapat

para ahli tentang Negara Hukum dan Prinsip-prinsip Negara

Hukum. Tinjauan Kedua tentang Demokrasi yang meliputi



43

Pengertian dan hakikat demokrasi; model-model demokrasi.

Tinjauan Ketiga tentang Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden

meliputi Pemilihan Umum Secara umum, Pemilu Presiden,

sistem Pemilu Presiden dan Peserta Pemilu Presiden. Tinjauan

Keempat tentang Mahkamah Konstitusiyang meliputi

kewenangan Mahkamah Konstitusi.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini mencakup hasil penjelasan dari penelitian yang

membahas tentang :Apa yang dijadikan dasar pertimbangan hakim mahkamah

konstitusi dalam memutus perkara penolakan calon presiden

independen?

BAB IV : SIMPULAN DAN SARAN

Bab akhir ini mencakup tentang uraian kesimpulan dari hasil

pembahasan serta memuat saran-saran mengenai permasalahan

yang ada.

H. JADWAL PENELITIAN

Kegiatan Bulan

Juli Agustus September Oktober

Penyusunan Proposal X X X X

Seminar Proposal X

Pengumpulan dan Analisis Data X X X X X X X X X

Penulisan Laporan Akhir X X

I. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Azra, Azyumardi Prof. Dr. MA. 2000. Pendidikan Kewarganegaraan (civic

education) : demokrasi, hak asasi manusia dan mayarakat madani.

Jakarta : Prenada Kencana.

Jimly, Asshiddiqie.2005. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia.Jakarta:



Konstitusi Press.

_______________.2006. Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II . Jakarta:

Konstitusi Press.

Johnny Ibrahim. 2007. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif . Malang:

Banyumedia.

Mahfud M.D, Moh. 1999. Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi. Yogyakarta : Gama

Media.

Maruara, Siahaan.2005. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Jakarta:Konstitusi Press

Peter Mahmud Marzuki. 2006. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

Sigit, Pamungkas. 2009. Perihal Pemilu. Yogyakarta : Laboratorium Jurusan IlmuPemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.

Soerjono Soekanto. 2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Taufik Adi Susilo. 2009. Mengenal Amerika Serikat . Yogyakarta: Garasi

Makalah

Smita Notosusanto. Usulan Pemilihan Presiden Langsung <http://www.cetro.or.id/pustaka/ppl4>. (4 Mei 2009).

Gaffar, Affan. 1993. Demokrasi Politik . Makalah. Disampaikan pada Seminar

Perkembangan Demokrasi di Indonesia Sejak 1945 di LIPI, Jakarta.

www.suhendro.blogs / PEMILU USA

Majalah/Jurnal

Majalah Konstitusi.2009.”Istilah Hukum”.Edisi 26.Jakarta:Konstitusi Press

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

UU RI No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan

Wakil Presiden.

http://www.suhendro.blogs/

http://www.suhendro.blogs/



45

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Documents

USULAN PENULISAN HUKUM new