Uu parpol 2011

MENATA KEMBALI PARTAI POLITIKGANJAR PRANOWO

[email protected]

mailto:[email protected]

SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN

“ Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima Puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21(dua puluh satu) tahun ..” (Pasal 2)

Pasal 2 “Parpol didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 warga negara Indonesia ...”“Parpol tersebut didaftar min 50 orang pendiri yg mewakili seluruh pendiri dengan akta notari”

Pendirian Parpol

a. Syarat pendirian partai politik diperketat dalam rangka menciptakan stabilitas pemerintahan melalui penyederhanaan partai politik.

b. Dari beberapa kali pertemuan antara DPR (Baleg) dengan masyarakat. Masyarakat menginginkan agar jumlah partai politik dibatasi dengan membuat UU yang memperketat pendirian Partai politik.

Hasil Konsultasi Publik


Pasal 2 Ayat (4) dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Partai Politik tidak diatur mengenai mekanisme rekrutmen keanggotaan , sistem kaderisasi dan mekanisme Pemberhentian anggota partai Politik, dan mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik

Pasal 2 ayat (4) ditambahkan empat point yang harus dimasukkan dalam AD/ART, yaitu tentang: a. Mekanisme Rekrutmen

keanggotaan partai politik dan jabatan politik

b. Sistem kaderisasi c. Mekanisme pemberhentian

anggota partai politikd. Mekanisme penyelesaian

perselisihan internal partai politik

Rekrutmen dan Kaderisasi

Keterangan: 1. Partai politik harus direformasi agar partai politik tersebut dapat menjalankan fungsinya dengan baik, dan menghindari praktik oligarki dalam internal partai, maka UU perlu memaksa partai politik untuk mengatur mekanisme pengelolaan partai secara demokratis dan pengaturan mekanisme itu harus dituangkan dalam AD/ART partai.

2. Bilamana terjadi konflik di internal partai, maka seharusnya penyelesaian konflik itu harus dilakukan oleh internal partai itu sendiri. Sebisa mungkin konflik internal partai tidak dicampuri oleh pihak luar terutama pemerintah . Oleh karena itu setiap partai politik harus memasukkan mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik dalam Ad/ ART nya.

Semangat Reformasi Parpol


Pasal 3 ayat (2d) tentang sebaran kepengurusan: “... Paling sedikit 60% dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25% dari jumlah kecamatan pada setiap kabuapten/kota pada daerah yang bersangkutan

Pasal 3 ayat (2c) tentang sebaran kepengurusan:”... Kepengurusan pada setiap Provinsi dan paling sedikit 75% dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan

Persebaran Kepengurusan

Alasan untuk menambah persebaran kepengurusan di seluruh provinsi di Indonesia merupakan salah satu cara untuk memperketat pendirian partai politik. Dengan demikian, kelompok masyarakat yang ingin mendirikan partai politik harus serius, artinya mendirikan partai politik tidak sekadar mencari kekuasaan semata, tetapi harus juga mampu memperjuangkan aspirasi rakyat secara nasional, hal ini dapat tercermin dari persebaran kepengurusan di seluruh Indonesia. Persebaran kepengurusan yang meliputi seluruh provinsi di Indonesia sebagai bukti keseriusan partai tersebut didirikan dan bukti eksistensinya sebagai partai politik yang memperjuangkan aspirasi rakyat.

Keseriusan Mendirikan Partai?


Pasal 5 tentang perubahan AD/ART.

1.Dalam pasal 5 tidak secara rinci diatur mengenai perubahan AD/ART

2. Batas waktu penyerahan perubahana AD/ART kepada kementerian paling lama 14 hari

Pasal 5 tentang perubahan 1. Perubahan AD/ART dilakukan berdasarkan

hasil forum tertinggi pengambilan keputusan partai politik

2. Batas waktu penyerahan perubahan AD/ART kepada kementerian paling lama 30 hari

Keterangan: Perubahan ini dilakukan hanya bertujuan untuk teknis administrasi kepada kementerian. Hal ini didasarkan pada pengalaman sebelumnya bahwa tidak cukup waktu bagi partai politik bila hanya 14(empat belas) hari untuk menyampaikan hasil perubahan AD/ART kepada kementerian yang bersangkutan

Merubah AD/ART


Pasal 16 ayat (2)“Tatacara pemberhentian keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan partai politik “

Pasal 16 ayat (2)“ Tata cara

pemberhentian keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur dalam AD/ART”

Memberhentikan Anggota Parpol

UU perubahan ini menghendaki agar tatacara pemberhentian keanggotaan partai politik tidak hanya diatur dalam peraturan partai tetapi harus dalam AD/ART. Hal ini dilakukan berdasarkan pengalaman emperik ,bahwa partai politik sering arogan kepada anggotanya yaitu dengan memecat anggota tanpa alasan yang mendasar oleh karena itu UU perlu menjamin hak-hak anggota setiap partai politik agar tidak ada kesewenang-wenangan partai politik kepada anggotanya. Oleh karena itu dasar legitimasi keanggotaan harus ditingkatkan , agar tidak hanya dalam peraturan partai politik tetapi dalam AD/ART.

Menguatkan Dasar Hukum Pemberhentian Anggota Parpol


Pasal 29 tentang rekrutmen partai politik Dalam UU No.2 tahun 2008 tidak diatur

secara rinci mengani rekrutmen: 1. Bakal calon anggota DPR dan

DPRD. Hanya disebut dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART

2. Bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah

3. Bakal calon presiden/wakil presiden

Pasal 29 tentang rekrutmen partai politik bakal calon anggota DPR dan DPRD ditambahkan satu ayat, yaitu ayat (1a).”....rekrutmen dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30%(tigapuluhperseratus) keterwakilan perempuan.”

“... Rekrutmen terhadap bakal calon kepala daerah/wakil kepala darah dan bakal calon presiden/wakil presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART serta peraturan perundang-undangan”

Rekrutmen Calon Legislatif & Eksekutif

Mempersiapkan Kader

1. Ayat ini ditambahkan untuk mengatur partai politik agar dalam merekrut bakal calon anggota legislatif harus melalui seleksi dan pengkaderan yang telah diatur dalam partai politik. Sehingga partai politik tidak merekrut bakal calon anggota legislatif yang bukan anggota partai, atau orang yang tidak paham akan nilai-nilai perjuangan partai politiknya.

2. Melalui UU perubahan ini partai politik harus menjaring secara terbuka bakal calon kepala daerah /wakil kepala darah dan bakal calon presiden /wakil presiden sehingga tidak seperti selama ini yang menjadi bakal calon hanya ditentukan oleh sekelompok elit partai politik.

SEBELUM PERUBAHAN

SESUDAH PERUBAHAN

Pasal 32 tentang penyelesaian perselisihan partai politik. Dalam pasal tersebut tidak diatur mengenai:

Keharusan partai politik membentuk Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Yaitu badan peradilan partai yang berfungsi untuk menyelesaikan

perselisihan internal partai politik

1. dilakukan oleh suatu Mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk partai politik

2. Susunan Mahkamah Parpol disampaikan pimpinan partai politik kepada kementerian”

3. Penyelesian perselisihan internal partai diselesaikan paling lambat 60(enam puluh) hari

4. Putusan mahkamah partai bersifat final dan hanya mengikat secara internal”.

Perselisihan Parpol

Arti Penting Mahkamah Parpol

Pentingnya pembentukan Mahkamah partai politik atau sebutan lain di dasarkan pada pengalaman emperik partai politik . Selama ini , partai politik tidak memiliki mekanisme tentang penyelesaian perselisihan partai politik sehingga konflik internal partai berlarut-larut . Disatu sisi pemerintah tidak dapat mencampuri konflik partai tetapi pemerintah butuh kepastian mengenai status hukum partai politik . Kepastian status hukum ini merupakan keniscayaan bagi partai politik ketika berhadapan dengan institusi negara seperti dalam proses pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu diperlukan sebuah lembaga dalam internal partai yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan di internal parti politik. Keputusan lembaga ini kemudian menjadi rujukan bagi pemerintah dalam menentukan status hukum partai politik.


Pasal 34 tentang keuangan partai politik

Pasal 34 tidak mengatur tentang penggunaan dana bantuan keuangan dari APBN/APBD kepada partai politik agar diprioritaskan kepada pendidikan politik.dalam pasal tersebut disebutkan bahwa dana bantuan keuangan dari APBN dan APBD digunakan untuk pendidikan politik dan biaya sekretariat.

Pasal 34 disisipkan dua point dalam ayat (3) yaitu:

(3a). “...Bantuan keuangan dari APBN dan APBD.. Diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat.

(3b). “... Pendidikan politik yang dimaksud adalah:empat pilar berbangsa dan bernegara, pemahaman tentang kewajiban warga negara, dan pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan

Dana Banpol untuk apa?

Pentingnya Pendidikan Politik

Dari pengalaman selama ini, tidak banyak partai politik yang melaksanakan pendidikan politik, padahal salah satu fungsi partai politik adalah melaksanakan pendidikan politik. Atas dasar itulah kemudian UU ini mengatur agar dana bantuan keuangan untuk partai politik dari APBN/APBD di prioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik. Mengenai besaran alokasi dana yang mencerminkan adanya prioritas dalam mengalokasikan bantuan pada pendidikan politik akan diatur lebih rinci dalam peraturan pemerintah.

Perlu juga diatur spesifik mengenai materi pendidikan politik yang akan dilaksanakan partai politik hal ini dilakukan agar ada standard yang baku mengenai kualitas kader partai politik mengenai nilai-nilai perjuangan berbangsa bernegara dan nilai-nilai perjuangan partai politik.


Tidak ada diatur mengenai laporan pertanggungjawaban penerimaan & pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan APBN & APBD harus disampaikan kepada BPK

Tentang pertanggungjawaban bantuan keuangan partai diatur dalam satu pasal yaitu pasal 34 A yaitu:

(1)”Parpol wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari APBN/APBD.... Kepada BPK secara berkala....”

(2)“ Audit laporan.... Dilakukan 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir”

(3)” hasil audit BPK disampaikan kepada partai politik paling lambat 1 bulan setelah diaudit

Pertanggungjawaban Keuangan

Transparansi Keuangan

Selama ini, penggunaan bantuan keuangan partai yang berasal dari APBN/APBD tidak dilakukan secara transparan oleh partai politik sehingga tidak ada pertanggungjawaban terhadap dana bantuan tersebut . Karena itu perlu diatur mengenai transparansi penggunaan bantuan keuangan tersebut, maka BPK harus dilibatkan untuk melakukan audit sehingga bantuan keuangan itu dapat dipertanggungjawabkan oleh partai politik.


Pasal 35 tentang pemberian bantuan dana oleh perusahaan atau badan usaha

Pasal 35 ayat(1c)“...sumbangan perusahaan

kepada partai politik paling banyak Rp. 4 miliar dalam satu tahun anggaran”

Pasal 35 ayat (1c)“... Sumbangan perusahan kepada

partai politik paling banyak 7,5 Milliar..”

Keterangan : Perubahan sumbangan perusahaan kepada partai politik dari 4 Milliar menjadi 7,5 milliar hanya didasarkan semata pada perubahan nilai uang dan faktor inflasi.

Sumbangan


Pasal 39 tentang pengelolaan keuangan partai politik

Pada UU No.2 tahun 2008 tidak diatur secara rinci mengenai pengelolaan keuangan partai

Pasal 39 mengatur tentang:(1). “pengelolan keuangan yang transparan dan

akuntabel(2). “Keuangan parpol hrs diaudit akuntan publik

setiap tahun” (3). “ parpol wajib membuat laporan keuangan

untuk keperluan audit meliputi: laporan realisasi anggaran parpol, laporan neraca, dan laporan arus kas”.

Keterangan :penambahan rincian ttg pengelolaan keuangan parpol ini dimaksudkan sebagai wujud komitmen dalam upaya melaksanakan pengelolaan anggaran yang transparan & akuntabel sesuai dengan amanat UU ini.

Pengelolaan Keuangan Parpol

Ketentuan Peralihan

(1). “ partai politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan UU No. 2/2008 tetap diakui keberadaanya dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut UU ini dengan mengikuti verifikasi”(1a)” verifikasi parpol... Selesai paling lambat 2 ½ tahun sebelum hari pemungutan suara Pemilu”(1b). “ bila parpol... Tidak memenuhi syarat verfikasi , keberadaannya masih diakui sampai pemilu 2014”(1c) anggota DPR, DPRD yang partainya tidak memenuhi syarat verifikasi masih diakui keberadaanya sampai akhir periode keanggotaanya”(2). Perubahan AD/ART yang menyangkut mekanisme rekrutmen bakal calon kepala daerah, bakal calon presiden dan wakil presiden , dan mekanisme penyelesian perselisihan partai politik wajib dipenuhi pada kesempatan pertama diselenggarakannya forum tertinggi pengambilan keputusan partai politik..”

Verifikasi

Keterangan :1. Semua partai politik baik partai politik yang

memiliki kursi di legislatif maupun yang tidak memiliki kursi harus diverifikasi administrasinya untuk mendapatkan status hukum

2. Verifikasi yang dimaksud hanya menyangkut status kepengurusan di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan.

Siapkan Administrasi Parpol untuk Pemilu 2014!

Documents

Uu parpol 2011