Undang – Undang Pertambangan

UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

UUD 1945 pasal 33

Ayat 2:“ Cabang – cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”.

Ayat 3:“ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Eko Santoso, MT / 25-09-2014

UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Sebagai amanat dari UUD 1945 terutama pasal 33, dimana mineral dan batu bara merupakan kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak, karena itu harus dikelola oleh negara untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat indonesia.

Usaha pertambangan mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Dibutuhkan undang – undang di bidang pertambangan mineral dan batubara yang sesuai dengan perkembangan nasional maupun internasional, pengelolaan secara optimal, berdaya saing, berwawasan lingkungan serta menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan

Eko Santoso, MT / 25-09-2014

Asas pengelolaan pertambangan mineral dan batubara

a. Manfaat, keadilan dan keseimbangan

b. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa

c. Partisipatif, transparasi dan akuntabilitas

d. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Eko Santoso, MT / 25-09-2014

Tujuan Pengelolaan Mineral dan Batubara:

1. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing.

2. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.

3. Menjamin tersedianya bahan baku dan sumber energi dalam negeri.

4. Menumbuhkembangkan kemampuan nasioanal agar lebih mampu bersaing pada tingkat nasional, regional dan internasional.

5. Meningkatkan pendapatan masyarakat serta menciptakan lapangan kerja untuk kesejahteraan rakyat.

6. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Eko Santoso, MT / 25-09-2014

PERTAMBANGAN(Undang – Undang RI Nomor 4 Tahun 2009Tentang Pertambangan Mineral & Batubara)

PENYELIDIKAN UMUM EKSPLORASI STUDI

KELAYAKAN

KONSTRUKSIPENAMBANGANPENGOLAHAN & PEMURNIAN

PENGANGKUTAN & PENJUALAN PASCATAMBANG

Eko Santoso, MT / 25-09-2014

Beberapa definisi berdasarkan UU No. 4 / 2009:

Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu

Batubara adalah endapan senyawa organik karbon yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan

Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang.

Eko Santoso, MT / 25-09-2014

Beberapa definisi berdasarkan UU No. 4 / 2009:

Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.

Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumberdaya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup

Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.

Eko Santoso, MT / 25-09-2014

Beberapa definisi berdasarkan UU No. 4 / 2009:

Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan

Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral atau batubara dan mineral ikutannya.

Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.

Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral atau batubara dari daerah tambang atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan

Eko Santoso, MT / 25-09-2014

Beberapa definisi berdasarkan UU No. 4 / 2009:

Reklamsi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Kegiatan pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal diseluruh wilayah penambangan

Eko Santoso, MT / 25-09-2014

Penggolongan Usaha Pertambangan

Usaha pertambangan dikelompokan atas:

a. Pertambangan mineral

b. Pertambangan batubara

Pertambangan mineral digolongkan atas:

a. Pertambangan mineral radioaktif

b. Pertambangan mineral logam

c. Pertambangan mineral bukan logam

d. Pertambangan batuan

Eko Santoso, MT / 25-09-2014

Bahan Galian (UU No.11/1967):

a. Bahan Galian Strategis b. Bahan Galian Vital c. Bahan Galian n0n (a) dan

(b)

Pertambangan Mineral

Mineral radioaktif meliputi : radium, thorium, uranium, monasit, dll

Mineral logam meliputi:emas, tembaga, perak, timah, nikel, mangaan, platina, besi, galena, alumunia, dll

Mineral bukan logam meliputi: intan, korundum, pasir kuarsa, belerang, batu gamping, zeolit, dll

Batuan meliputi:marmer, andesit, granit, tanah liat, tanah urug, batu kali, dll

Tabel Periodik

Peta Geologi Regional Indonesia

Penguasaan dan Kewenangan pengelolaanPertambangan Mineral dan Batubara

Penguasaan mineral dan batubara yang merupakan kekayaan nasioanal dikuasai oleh negara, dalam hal ini adalah:

Pemerintah Pemerintah daerah

Kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, terdiri atas:

Kewenangan Pemerintah Kewenangan Pemerintah Propinsi Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Eko Santoso, MT / 25-09-2014

Penguasaan Pertambangan

UU No. 11/1967

Kontrak Karya (KK)Kuasa Pertambangan

(KP)Perjanjian Karya

Pengusaha Pertambangan

Batubara (PKP2B)

UU No. 4/2009Izin Usaha

Pertambangan (IUP)

Kewenangan Pemerintah :

Penetapan kebijakan nasionalPembuatan peraturan perundang-undanganPenetapan standar nasional, pedoman dan kriteriaPenetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan batubaraPenetapan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan

pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan DPR RIPengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha

pertambanganPembinaan dan pengawasan penyusunan peraturan daerah di

bidang pertambangandll, ( lihat UU No.4/2009 pasal 6

Eko Santoso, MT / 25-09-2014

Alur Kebijakan Subsektor Mineral dan Batubara