Click here to load reader

WALIKOTA BOGOR TENTANG - · PDF file6.Dinas adalah Dinas Sosial Kota Bogor. 7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Bogor. 8.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut

  • View
    218

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of WALIKOTA BOGOR TENTANG - · PDF file6.Dinas adalah Dinas Sosial Kota Bogor. 7.Kepala Dinas...

  • 1

    WALIKOTA BOGORPROVINSI JAWA BARAT

    PERATURAN WALIKOTA BOGOR

    NOMOR 63 TAHUN 2016

    TENTANG

    URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJAJABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    WALIKOTA BOGOR,

    Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan urusanpemerintahanwajibyangberkaitandenganpelayanandasardibidangsosial,perluadanyauraiantugasdanfungsisertatatakerjajabatanstrukturaldilingkungan

    b.

    Dinas Sosial;

    bahwauraiantugasdanfungsisertatatakerjajabatanstruktural sebagaimana dimaksud pada huruf aberdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) PeraturanWalikotaBogor Nomor56Tahun 2016 tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja Perangkat Daerah di LingkunganPemerintah Kota Bogor, diatur dengan PeraturanWalikota;

    c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkanPeraturan Walikota tentang Uraian Tugas dan FungsisertaTataKerjaJabatanStrukturaldiLingkunganDinasSosial;

    Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5494);

  • 2

    2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2014Nomor244,TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelahbeberapakalidiubahterakhirdengan Undang-UndangNomor9Tahun2015tentangPerubahanKeduaatasUndang-UndangNomor23 Tahun2014tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5697);

    3. PeraturanPemerintahNomor18Tahun2016tentangPerangkat Daerah (lembaran Negara Republik IndonseiaTahun 2016 Tahun 2016 Nomor 114, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

    4. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat DaerahKotaBogor(LembaranDaerahKotaBogorTahun2016Nomor 1 Seri D);

    5. PeraturanWalikotaBogorNomor56Tahun2016tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja Perangkat Daerah di LingkunganPemerintahKotaBogor(BeritaDaerahKotaBogorTahun2016 Nomor 1 Seri D);

    MEMUTUSKAN:

    Menetapkan :PERATURAN WALIKOTA TENTANG URAIAN TUGAS DANFUNGSISERTATATA KERJAJABATANSTRUKTURALDILINGKUNGAN DINAS SOSIAL.

    BAB I KETENTUANUMUM

    Pasal 1

    Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:1.Daerah adalah Kota Bogor.

    2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahanyang menjadi kewenangan daerah otonom.

    3.Walikota adalah Walikota Bogor.4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam

    penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

    5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bogor.

    6.Dinas adalah Dinas Sosial Kota Bogor.7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Bogor.

    8.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsurpelaksana teknis pada Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawabkepada Kepala Dinas.

  • 3

    9.Jabatan fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenangdan hak secarapenuh olehpejabatyang berwenang untuk melaksanakankegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam upaya mendukungkelancaran tugas Dinas Sosial Kota Bogor.

    BAB IITUGAS DAN FUNGSI

    Bagian KesatuTugas

    Pasal 2

    DinasmempunyaitugasmembantuWalikotadalammelaksanakanurusanpemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang sosial.

    Bagian KeduaFungsi

    Pasal 3

    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Dinasmenyelenggarakan fungsi:a.perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;b.pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;c. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang sosial;d.pelaksanaan teknis operasional di bidang sosial;e. pengelolaansumberdayaaparatur,keuangan,perlengkapan,saranadan

    prasarana Dinas;f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;g.pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial;

    h.pelaksanaan tugas lain yang diberikan olehWalikotasesuaitugasdanfungsinya.

    BAB III StrukturOrganisasi

    Bagian KesatuUmum

    Pasal 4

    (1)Struktur organisasi Dinas terdiri dari:a.Kepala Dinas;b.Sekretariat membawahkan:

    1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;2.Sub Bagian Keuangan;3.Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

    c. Bidang Data, Informasi dan Penyuluhan Kesejahteraan Sosialmembawahkan:1.Seksi Data dan Informasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;2.SeksiPenyuluhanSosialdanPengumpulan,PengawasanUndiandan

    Sumbangan Sosial.

  • 4

    d.Bidang Rehabilitasi Sosial membawahkan:1.Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Kesejahteraan Anak, Lanjut

    Usia, Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan;2.Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Penyandang Masalah

    Kesejahteraan Sosial lainnya.e. Bidang Pemberdayaan Sosial membawahkan:

    1.Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial;2.Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Restorasi Sosial.

    f. Bidang Perlindungan Sosial Keluarga dan Penanganan Fakir Miskinmembawahkan:1.Seksi Perlindungan Orang Terlantar dan Korban Bencana;2.Seksi Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial Keluarga.

    g.UPTD Pembinaan Mental dan Kesejahteraan Sosial terdiri dari:1.Kepala UPTD;2.Sub Bagian Tata Usaha.

    h.Kelompok Jabatan Fungsional.

    (2)UraiantugasjabatanKepalaDinas,Sekretaris,KepalaSubBagian,KepalaBidang,KepalaSeksi,KepalaUPTD,danKepalaSubBagianTataUsahapadaDinassebagaimanadimaksudpadaayat(1)tercantumdalamlampiranyangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

    Bagian KeduaKepala Dinas

    Pasal 5

    (1) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugasmelaksanakan sebagian urusan di bidang sosial.(2)Untukmelaksanakantugassebagaimanadimaksudpadaayat(1)Kepala

    Dinas menyelenggarakan fungsi:a.perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan

    umum di bidang sosial;c. pelaksanaan teknis operasional di bidang sosial;d.pengelolaansumberdayaaparatur,keuangan,perlengkapan,saranadan

    prasarana Dinas;e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial;

    f. pelaksanaantugaslainyangdiberikanolehWalikotasesuaidengantugas danfungsinya.

    Bagian KetigaSekretariat

    Pasal 6

    (1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dipimpinoleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagianfungsi Dinas di bidang pengelolaan kesekretariatan.

  • 5

    (2)Untukmelaksanakantugassebagaimanadimaksudpadaayat(1)Sekretarismempunyai fungsi:a.pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana kerja di lingkungan

    dinas;b.pelaksanaan tugas administrasi umum, administrasi kepegawaian,

    perlengkapan, keuangan, kearsipan dan kerumahtanggaan;c. pelaksanaan koordinasi evaluasi dan pelaporan dinas.

    Paragraf 1Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

    Pasal 7

    (1)SubBagianUmumdanKepegawaiansebagaimanadimaksuddalamPasal4 ayat(1)huruf b angka 1 dipimpinoleh seorang Kepala Sub Bagianyangmempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi sekretariat di bidangumum dan kepegawaian.

    (2)Untukmelaksanakantugassebagaimanadimaksudpadaayat(1)KepalaSub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:a.pengelolaan administrasi umum, pembinaan dan pengelolaan

    administrasi kepegawaian;b.pengelolaan kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan dinas;c. pelaksanaan pelaporan sub bagian umum dan kepegawaian.

    Paragraf 2Sub Bagian Keuangan

    Pasal 8

    (1)SubBagianKeuangansebagaimanadimaksuddalamPasal4ayat(1)hurufbangka2dipimpinolehseorangKepalaSubBagianyangmempunyaitugasmelaksanakan sebagian fungsi sekretariat di bidang keuangan.

    (2)Untukmelaksanakantugassebagaimanadimaksudpadaayat(1)KepalaSub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:a.penyusunan rencana kerja anggaran Dinas;b.pengelolaan administrasi keuangan dan pelayanan di bidang keuangan;c. penyusunan laporan keuangan Dinas;d.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

    Paragraf 3Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

    Pasal 9

    (1)SubBagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimanadimaksuddalamPasal 4 ayat (1) huruf b angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagianyangmempunyaitugasmelaksanakansebagianfungsisekretariatdibidangperencanaan dan pelaporan.

  • 6

    (2)Untukmelaksanakantugassebagaimanadimaksudpadaayat(1)KepalaSub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi:a.penyusunan rencana kerja lingkup Dinas;b.penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang perencanaan dan

    pelaporan;c. pengelolaan administrasi kegiatan perencanaan dan pelaporan;d.pengolahan, penyusunan dan penyajian data sebagai bahan informasi;e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

    Bagian KeempatBidang Data, Informasi dan Penyuluhan Kesejahteraan Sosial

    Pasal 10

    (1) BidangData,Informasidan Penyuluhan Kesejahteraan Sosialsebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang KepalaBidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas dibidang data, informasi dan penyuluhan kesejahteraan sosial.

    (2)Untukmelaksanakan tugassebagaimana dimaksud pada ayat(1)KepalaBidang Data, Informasi dan Penyuluhan Kesejahteraan Sosial mempunyaifungsi:a.perumusankebijakandanbimbinganteknisbidangdata,informasidan

    penyuluhan kesejahteraan sosial;b.pengkoordinasiankegiatandibidangdata,informasidanpenyuluhan

    kesejahteraan sosial;c. pelaksanaanmonitoring,evaluasi,danpelaporankegiatanbidangdata,

    informasi dan penyuluhan kesejahteraan sosial.

    Paragraf 1Seksi Data dan Informasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

    Pasal