36
1 WALIKOTA BOGOR PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 63 TAHUN 2016 TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BOGOR, Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahanwajibyangberkaitandenganpelayanan dasardibidangsosial,perluadanyauraiantugasdan fungsisertatatakerjajabatanstrukturaldilingkungan b. Dinas Sosial; bahwauraiantugasdanfungsisertatatakerjajabatan struktural sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan WalikotaBogor Nomor56Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor, diatur dengan Peraturan Walikota; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Uraian Tugas dan Fungsi sertaTataKerjaJabatanStrukturaldiLingkunganDinas Sosial; Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

WALIKOTA BOGOR TENTANG - dinsos.kotabogor.go.iddinsos.kotabogor.go.id/multisite/attachment/PERWALI_NO._63_TAHUN_2016_.pdf · 6.Dinas adalah Dinas Sosial Kota Bogor. 7.Kepala Dinas

Embed Size (px)

Citation preview

1

WALIKOTA BOGORPROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR 63 TAHUN 2016

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJAJABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan urusanpemerintahanwajibyangberkaitandenganpelayanandasardibidangsosial,perluadanyauraiantugasdanfungsisertatatakerjajabatanstrukturaldilingkungan

b.

Dinas Sosial;

bahwauraiantugasdanfungsisertatatakerjajabatanstruktural sebagaimana dimaksud pada huruf aberdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) PeraturanWalikotaBogor Nomor56Tahun 2016 tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja Perangkat Daerah di LingkunganPemerintah Kota Bogor, diatur dengan PeraturanWalikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkanPeraturan Walikota tentang Uraian Tugas dan FungsisertaTataKerjaJabatanStrukturaldiLingkunganDinasSosial;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5494);

2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2014Nomor244,TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelahbeberapakalidiubahterakhirdengan Undang-UndangNomor9Tahun2015tentangPerubahanKeduaatasUndang-UndangNomor23 Tahun2014tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5697);

3. PeraturanPemerintahNomor18Tahun2016tentangPerangkat Daerah (lembaran Negara Republik IndonseiaTahun 2016 Tahun 2016 Nomor 114, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat DaerahKotaBogor(LembaranDaerahKotaBogorTahun2016Nomor 1 Seri D);

5. PeraturanWalikotaBogorNomor56Tahun2016tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja Perangkat Daerah di LingkunganPemerintahKotaBogor(BeritaDaerahKotaBogorTahun2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN WALIKOTA TENTANG URAIAN TUGAS DANFUNGSISERTATATA KERJAJABATANSTRUKTURALDILINGKUNGAN DINAS SOSIAL.

BAB I KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:1.Daerah adalah Kota Bogor.

2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahanyang menjadi kewenangan daerah otonom.

3.Walikota adalah Walikota Bogor.4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bogor.

6.Dinas adalah Dinas Sosial Kota Bogor.7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Bogor.

8.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsurpelaksana teknis pada Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawabkepada Kepala Dinas.

3

9.Jabatan fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenangdan hak secarapenuh olehpejabatyang berwenang untuk melaksanakankegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam upaya mendukungkelancaran tugas Dinas Sosial Kota Bogor.

BAB IITUGAS DAN FUNGSI

Bagian KesatuTugas

Pasal 2

DinasmempunyaitugasmembantuWalikotadalammelaksanakanurusanpemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang sosial.

Bagian KeduaFungsi

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Dinasmenyelenggarakan fungsi:a.perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;b.pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;c. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang sosial;d.pelaksanaan teknis operasional di bidang sosial;e. pengelolaansumberdayaaparatur,keuangan,perlengkapan,saranadan

prasarana Dinas;f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;g.pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial;

h.pelaksanaan tugas lain yang diberikan olehWalikotasesuaitugasdanfungsinya.

BAB III StrukturOrganisasi

Bagian KesatuUmum

Pasal 4

(1)Struktur organisasi Dinas terdiri dari:a.Kepala Dinas;b.Sekretariat membawahkan:

1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;2.Sub Bagian Keuangan;3.Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

c. Bidang Data, Informasi dan Penyuluhan Kesejahteraan Sosialmembawahkan:1.Seksi Data dan Informasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;2.SeksiPenyuluhanSosialdanPengumpulan,PengawasanUndiandan

Sumbangan Sosial.

4

d.Bidang Rehabilitasi Sosial membawahkan:1.Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Kesejahteraan Anak, Lanjut

Usia, Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan;2.Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial lainnya.e. Bidang Pemberdayaan Sosial membawahkan:

1.Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial;2.Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Restorasi Sosial.

f. Bidang Perlindungan Sosial Keluarga dan Penanganan Fakir Miskinmembawahkan:1.Seksi Perlindungan Orang Terlantar dan Korban Bencana;2.Seksi Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial Keluarga.

g.UPTD Pembinaan Mental dan Kesejahteraan Sosial terdiri dari:1.Kepala UPTD;2.Sub Bagian Tata Usaha.

h.Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)UraiantugasjabatanKepalaDinas,Sekretaris,KepalaSubBagian,KepalaBidang,KepalaSeksi,KepalaUPTD,danKepalaSubBagianTataUsahapadaDinassebagaimanadimaksudpadaayat(1)tercantumdalamlampiranyangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian KeduaKepala Dinas

Pasal 5

(1) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugasmelaksanakan sebagian urusan di bidang sosial.(2)Untukmelaksanakantugassebagaimanadimaksudpadaayat(1)Kepala

Dinas menyelenggarakan fungsi:a.perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan

umum di bidang sosial;c. pelaksanaan teknis operasional di bidang sosial;d.pengelolaansumberdayaaparatur,keuangan,perlengkapan,saranadan

prasarana Dinas;e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial;

f. pelaksanaantugaslainyangdiberikanolehWalikotasesuaidengantugas danfungsinya.

Bagian KetigaSekretariat

Pasal 6

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dipimpinoleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagianfungsi Dinas di bidang pengelolaan kesekretariatan.

5

(2)Untukmelaksanakantugassebagaimanadimaksudpadaayat(1)Sekretarismempunyai fungsi:a.pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana kerja di lingkungan

dinas;b.pelaksanaan tugas administrasi umum, administrasi kepegawaian,

perlengkapan, keuangan, kearsipan dan kerumahtanggaan;c. pelaksanaan koordinasi evaluasi dan pelaporan dinas.

Paragraf 1Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

(1)SubBagianUmumdanKepegawaiansebagaimanadimaksuddalamPasal4 ayat(1)huruf b angka 1 dipimpinoleh seorang Kepala Sub Bagianyangmempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi sekretariat di bidangumum dan kepegawaian.

(2)Untukmelaksanakantugassebagaimanadimaksudpadaayat(1)KepalaSub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:a.pengelolaan administrasi umum, pembinaan dan pengelolaan

administrasi kepegawaian;b.pengelolaan kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan dinas;c. pelaksanaan pelaporan sub bagian umum dan kepegawaian.

Paragraf 2Sub Bagian Keuangan

Pasal 8

(1)SubBagianKeuangansebagaimanadimaksuddalamPasal4ayat(1)hurufbangka2dipimpinolehseorangKepalaSubBagianyangmempunyaitugasmelaksanakan sebagian fungsi sekretariat di bidang keuangan.

(2)Untukmelaksanakantugassebagaimanadimaksudpadaayat(1)KepalaSub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:a.penyusunan rencana kerja anggaran Dinas;b.pengelolaan administrasi keuangan dan pelayanan di bidang keuangan;c. penyusunan laporan keuangan Dinas;d.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 3Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Pasal 9

(1)SubBagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimanadimaksuddalamPasal 4 ayat (1) huruf b angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagianyangmempunyaitugasmelaksanakansebagianfungsisekretariatdibidangperencanaan dan pelaporan.

6

(2)Untukmelaksanakantugassebagaimanadimaksudpadaayat(1)KepalaSub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi:a.penyusunan rencana kerja lingkup Dinas;b.penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang perencanaan dan

pelaporan;c. pengelolaan administrasi kegiatan perencanaan dan pelaporan;d.pengolahan, penyusunan dan penyajian data sebagai bahan informasi;e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bagian KeempatBidang Data, Informasi dan Penyuluhan Kesejahteraan Sosial

Pasal 10

(1) BidangData,Informasidan Penyuluhan Kesejahteraan Sosialsebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang KepalaBidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas dibidang data, informasi dan penyuluhan kesejahteraan sosial.

(2)Untukmelaksanakan tugassebagaimana dimaksud pada ayat(1)KepalaBidang Data, Informasi dan Penyuluhan Kesejahteraan Sosial mempunyaifungsi:a.perumusankebijakandanbimbinganteknisbidangdata,informasidan

penyuluhan kesejahteraan sosial;b.pengkoordinasiankegiatandibidangdata,informasidanpenyuluhan

kesejahteraan sosial;c. pelaksanaanmonitoring,evaluasi,danpelaporankegiatanbidangdata,

informasi dan penyuluhan kesejahteraan sosial.

Paragraf 1Seksi Data dan Informasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Pasal 11

(1) Seksi Data dan Informasi Penyelenggaraan Kesejahteraan SosialsebagaimanadimaksuddalamPasal4ayat(1)hurufcangka1dipimpinolehseorangKepalaSeksiyangmempunyaitugasmelaksanakansebagianfungsiBidangData,InformasidanPenyuluhanKesejahteraanSosialdibidangdata daninformasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

(2)Untukmelaksanakan tugassebagaimana dimaksud pada ayat(1)KepalaSeksiDatadanInformasiPenyelenggaraanKesejahteraanSosialmempunyaifungsi:a.penyiapanbahanperumusankebijakandanbimbinganteknisdatadan

informasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial;b.penyelenggaraan kegiatan data dan informasi penyelenggaraan

kesejahteraan sosial;c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan data dan

informasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

7

Paragraf 2Seksi Penyuluhan Sosial dan Pengumpulan, Pengawasan Undian dan

Sumbangan Sosial

Pasal 12

(1)Seksi Penyuluhan Sosial dan Pengumpulan, Pengawasan Undian danSumbangan Sosialdipimpinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)huruf c angka 2 oleh seorang Kepala Seksi yangmempunyai tugasmelaksanakan sebagian fungsi Bidang Data, Informasi dan PenyuluhanKesejahteraan Sosial di bidang penyuluhan sosial dan pengumpulan,pengawasan undian dan sumbangan sosial.

(2)Untukmelaksanakan tugassebagaimana dimaksud pada ayat(1)Kepala SeksiPenyuluhan Sosial dan Pengumpulan, Pengawasan Undian danSumbangan Sosial mempunyai fungsi:a.penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis

penyuluhan sosial dan pengumpulan, pengawasan undian dansumbangan sosial;

b.penyelenggaraan kegiatan penyuluhan sosial dan pengumpulan,pengawasan undian dan sumbangan sosial;

c. pelaksanaanmonitoring,evaluasidanpelaporankegiatanpenyuluhan sosialdan pengumpulan, pengawasan undian dan sumbangan sosial.

Bagian KelimaBidang Rehabilitasi Sosial

Pasal 13

(1)Bidang RehabilitasiSosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)huruf ddipimpinolehseorang Kepala Bidangyangmempunyaitugasmelaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang rehabilitasi sosial.(2)Untukmelaksanakantugassebagaimanadimaksudpadaayat(1)Kepala

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:a.perumusan kebijakan dan bimbingan teknis bidang rehabilitasi sosial;b.pengkoordinasian kegiatan di bidang rehabilitasi sosial;c. pelaksanaanmonitoring,evaluasi,danpelaporankegiatanrehabilitasi

sosial.

Paragraf 1Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Kesejahteraan Anak, Lanjut

Usia, Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan

Pasal 14

(1)SeksiRehabilitasiPenyandangDisabilitas,KesejahteraanAnak,LanjutUsia,Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Seksiyangmempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang RehabilitasiSosialdibidang rehabilitasipenyandang disabilitas,kesejahteraan anak,lanjut usia, perdagangan orang dan korban tindak kekerasan.

8

(2)Untukmelaksanakan tugassebagaimana dimaksud pada ayat(1)KepalaSeksiRehabilitasiPenyandangDisabilitas,KesejahteraanAnak,LanjutUsia,Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan mempunyai fungsi:a.penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis

rehabilitasipenyandang disabilitas,kesejahteraananak,lanjutusia,perdagangan orang dan korban tindak kekerasan;

b. penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi penyandang disabilitas,kesejahteraan anak, lanjut usia, perdagangan orang dan korban tindakkekerasan;

c. pelaksanaanmonitoring,evaluasidanpelaporankegiatanrehabilitasipenyandang disabilitas, kesejahteraan anak, lanjut usia, perdaganganorang dan korban tindak kekerasan.

Paragraf 2Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial lainnya

Pasal 15

(1) SeksiRehabilitasiTunaSosialdanPenyandangMasalahKesejahteraanSosiallainnyasebagaimanadimaksuddalamPasal4ayat(1)hurufdangka2dipimpinolehseorangKepalaSeksiyangmempunyaitugasmelaksanakansebagianfungsiBidangRehabilitasiSosialdibidangrehabilitasitunasosial danpenyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.

(2)Untukmelaksanakan tugassebagaimana dimaksud pada ayat(1)Kepala SeksiRehabilitasi Tuna Sosial dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosiallainnya mempunyai fungsi:a.penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis

rehabilitasi tuna sosial dan penyandang masalah kesejahteraan sosiallainnya;

b.penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi tuna sosial dan penyandangmasalah kesejahteraan sosial lainnya;

c. pelaksanaanmonitoring,evaluasidanpelaporankegiatanrehabilitasi tunasosial dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.

Bagian KeenamBidang Pemberdayaan Sosial

Pasal 16

(1) BidangPemberdayaanSosialsebagaimanadimaksuddalamPasal4ayat(1) hurufedipimpinolehseorang Kepala Bidangyangmempunyaitugas melaksanakansebagian fungsi Dinas di bidang pemberdayaan sosial.

(2) Untukmelaksanakantugassebagaimanadimaksudpadaayat(1)KepalaBidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi:a.perumusan kebijakan dan bimbingan teknis bidang pemberdayaan

sosial;b.pengkoordinasian kegiatan di bidang pemberdayaan sosial;c. pelaksanaanmonitoring,evaluasi,danpelaporankegiatanbidang

pemberdayaan sosial.

9

Paragraf 1Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial

Pasal 17

(1) SeksiPemberdayaanKelembagaanSosialsebagaimanadimaksuddalam Pasal4 ayat (1) huruf e angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yangmempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang PemberdayaanSosial di bidang pemberdayaan kelembagaan sosial.

(2) Untukmelaksanakantugassebagaimanadimaksudpadaayat(1)KepalaSeksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial mempunyai fungsi:a.penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis

pemberdayaan kelembagaan sosial;b.penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan kelembagaan sosial;c. pelaksanaanmonitoring,evaluasidanpelaporankegiatanpemberdayaan

kelembagaan sosial.

Paragraf 2Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Restorasi Sosial

Pasal 18

(1) SeksiKepahlawanan,KeperintisandanRestorasiSosialsebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 ayat (1) huruf e angka 2 dipimpin oleh seorangKepalaSeksiyang mempunyaitugasmelaksanakansebagianfungsiBidangPemberdayaan Sosial di bidang kepahlawanan, keperintisan dan restorasisosial.

(2) Untukmelaksanakantugassebagaimanadimaksudpadaayat(1)KepalaSeksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Restorasi Sosial mempunyai fungsi:a.penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis

kepahlawanan, keperintisan dan restorasi sosial;b.penyelenggaraan kegiatan kepahlawanan, keperintisan dan restorasi

sosial;c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan

kepahlawanan, keperintisan dan restorasi sosial.

Bagian KetujuhBidang Perlindungan Sosial Keluarga dan Penanganan Fakir Miskin

Pasal 19(1)Bidang Perlindungan Sosial Keluarga dan Penanganan Fakir Miskin

sebagaimanadimaksuddalamPasal4ayat(1)huruffdipimpinolehseorangKepala Bidang yangmempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinasdi bidang perlindungan sosial keluarga dan penanganan fakir miskin.

(2) Untukmelaksanakantugassebagaimanadimaksudpadaayat(1)Kepala BidangPerlindungan Sosial Keluarga dan Penanganan Fakir Miskin

mempunyai fungsi:a.perumusankebijakandanbimbinganteknisbidangperlindungansosial

keluarga dan penanganan fakir miskin;b.pengkoordinasiankegiatandibidangperlindungansosialkeluargadan

penanganan fakir miskin;

10

c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidangperlindungan sosial keluarga dan penanganan fakir miskin.

Paragraf 1Seksi Perlindungan Orang Terlantar dan Korban Bencana

Pasal 20

(1) SeksiPerlindunganOrangTerlantardanKorbanBencanasebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f angka 1 dipimpin oleh seorangKepalaSeksiyang mempunyaitugasmelaksanakansebagianfungsiBidangPerlindungan Sosial Keluarga dan Penanganan Fakir Miskin di bidangperlindungan orang terlantar dan korban bencana.

(2) Untukmelaksanakantugassebagaimanadimaksudpadaayat(1)Kepala SeksiPerlindungan Orang Terlantar dan Korban Bencana mempunyai fungsi:a.penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis

perlindungan orang terlantar dan korban bencana;b.penyelenggaraan kegiatan perlindungan orang terlantar dan korban

bencana;c. pelaksanaanmonitoring,evaluasidanpelaporankegiatanperlindungan

orang terlantar dan korban bencana.

Paragraf 2Seksi Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial Keluarga

Pasal 21

(1) Seksi Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial Keluarga sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f angka 2 dipimpin oleh seorangKepalaSeksiyang mempunyaitugasmelaksanakansebagianfungsiBidangPerlindungan Sosial Keluarga dan Penanganan Fakir Miskin di bidangpenanganan fakir miskin dan jaminan sosial keluarga.

(2) Untukmelaksanakantugassebagaimanadimaksudpadaayat(1)Kepala SeksiPenanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial Keluarga mempunyai fungsi:a.penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis

penanganan fakir miskin dan jaminan sosial keluarga;b.penyelenggaraankegiatanpenangananfakirmiskindanjaminansosial

keluarga;c. pelaksanaanmonitoring,evaluasidanpelaporankegiatanpenanganan fakir

miskin dan jaminan sosial keluarga.

Bagian KedelapanUPTD Pembinaan Mental dan Kesejahteraan Sosial

Pasal 22

(1) UPTDPembinaanMentaldanKesejahteraanSosialsebagaimanadimaksuddalam Pasal 4 ayat (1) huruf g dipimpin oleh seorang Kepala UPTDyangmempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidangpembinaan mental dan kesejahteraan sosial.

11

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Kepala UPTD Pembinaan Mental dan Kesejahteraan Sosial mempunyaifungsi:a.penyusunanrencanakerjaUPTDPembinaanMentaldanKesejahteraan

Sosial;b.pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi umum di

lingkungan UPTD Pembinaan Mental dan Kesejahteraan Sosial;c. pelaksanaankoordinasipengendalian,pengawasankegiatandalam

penggunaansaranadanprasaranapembinaanmentaldankesejahteraansosial;

d.pelaksanaan pembinaan mental dan kesejahteraan sosial;e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Paragraf 1Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 23

(1) SubBagianTataUsahasebagaimanadimaksuddalamPasal4ayat(1)hurufgangka2dipimpinolehseorangKepalaSubBagianyangmempunyaitugasmelaksanakansebagianfungsiUPTDPembinaanMentaldanKesejahteraanSosial di bidang umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan,perencanaan dan pengelolaan data.

(2) Untukmelaksanakantugassebagaimanadimaksudpadaayat(1)KepalaSub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:a.pengelolaanadministrasiumum,administrasikeuangan,pembinaandan

pengelolaan administrasi kepegawaian;b.pengelolaan kearsipan, kerumahtanggaan dan perlengkapan;c. pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Tata Usaha.

Bagian KesembilanKelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

(1) KelompokJabatanFungsionalmempunyaitugasmelaksanakankegiatan Dinassecara profesional sesuai dengan keahlian, keterampilan dan

kebutuhan.

(2) KelompokJabatanFungsionalsebagaimanadimaksudpadaayat(1),dalammelaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) KelompokJabatanFungsionalmelaksanakankoordinasidengansatuanorganisasi dalam lingkup Dinas.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional memiliki kewajiban yang sama dengansatuan organisasi dalam lingkup Dinas.

Pasal 25

(1) KelompokJabatanFungsionalterdiridarisejumlahtenagadalamjenjangjabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai denganbidang keahlian dan keterampilan.

12

(2) Setiapkelompoksebagaimanadimaksudpadaayat(1),dipimpinolehseorangtenagafungsionalsenioryangditunjukdiantaratenagafungsional yangada di lingkup Dinas.

(3) JumlahJabatanFungsionalsebagaimanadimaksudpadaayat(1), ditentukanberdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATAKERJA

Bagian KesatuUmum

Pasal 26

(1) Hal-halyangmenjaditugasDinasmerupakansatukesatuanyangtidak dapatdipisahkan.

(2) SetiappemimpinsatuanorganisasidalamlingkunganDinasmelaksanakankoordinasi pengawasan.

(3) SetiappemimpinsatuanorganisasidalamlingkunganDinasbertanggung jawabmemimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing sertamemberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugasnya.

(4) SetiappemimpinsatuanorganisasidalamlingkunganDinasbertanggung jawabkepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktudan sasaran.

(5)Dalam melaksanakan tugas, setiap pemimpin satuan organisasi dalamlingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,sinkronisasi dan simplikasi baik secara vertikal maupun horizontal.

(6) KepalaDinassecarateknisoperasionalmaupunteknisadministratifberada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian KeduaPelaporan

Pasal 27

(1) KepalaDinasmemberikanlaporantentangpelaksanaantugasnyasecaraberkala kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(2) Pengaturanmengenaijenis,bentuklaporansertacarapenyampaiannyaditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian KetigaHal Mewakili

Pasal 28

(1) SekretarismewakiliKepalaDinasapabilaKepalaDinasberhalanganmenjalankan tugas.

13

(2) DalamhalSekretarisberhalangankepalaDinasmenunjuksalahseorang KepalaBidang untuk mewakilinya dengan memperhatikan senioritas

kepangkatannya dan/atau sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian KeempatPembiayaan

Pasal 29

PembiayaanDinasberasaldariAnggaranPendapatandanBelanjaDaerahKotaBogor dan sumber lain yang sah.

Bagian KelimaKepegawaian

Pasal 30

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dinas serta para pemegang jabatandalam lingkungan Dinas dilakukan oleh Walikota sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

Pasal 31

(1) KepalaDinasbertanggungjawabdalamhalperencanaan,pengelolaandanpembinaan kepegawaian dalam lingkungan kerjanya.

(2) KepalaDinaswajibmembuatDaftarUrutKepangkatan(DUK)sesuaidenganketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) ParaPegawaiNegeriSipildilingkunganDinaswajibmembuatSasaranKerjaPegawai (SKP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) KepalaDinaswajibmemperhatikanpelaksanaankenaikanpangkatdangajipegawai bawahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) KepalaDinaswajibmenyiapkanpengembanganpegawaimelaluipendidikandanpelatihandidalammaupundiluarnegeridenganpersetujuanWalikota.

(6) Ketentuanlainmengenaimasalahkepegawaiandiaturberdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUANPENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota BogorNomor 64 Tahun 2015 tentang TugasPokok,Fungsi, Tata Kerja dan UraianTugasJabatanStrukturaldilingkunganDinasTenagaKerja,Sosial,danTenagaKerja (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 27 Seri D) dicabut dandinyatakan tidak berlaku.

14

Salinan sesuai deKEPALA BAGIADAN HAK ASASI

N. HASBHY MUNNANIP. 19720918 1

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkanpengundanganPeraturanWalikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogorpada tanggal 13 Desember 2016

WALIKOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA

Diundangkan di Bogorpada tanggalSEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

ADE SARIP HIDAYAT

BERITADAERAH KOTA BOGORTAHUN 2016 NOMOR 7 SERID

ngan aslinyaN HUKUMMANUSIA,

WAR, S.H., M.Si99901 1 001

15

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BOGORNOMOR : 63 Tahun 2016TANGGAL : 13 Desember 2016TENTANG :URAIANTUGASDANFUNGSISERTATATAKERJA

JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN DINASSOSIAL.

URAIAN TUGAS JABATAN

A. KEPALA DINAS1. memimpinpelaksanaantugasDinasSosialyangmeliputiSekretariat,

Bidang Data, Informasi dan Penyuluhan Kesejahteraan Sosial, BidangRehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang PerlindunganSosialKeluarga dan Penanganan FakirMiskinsertaUPTDPembinaanMental dan Kesejahteraan Sosial;

2. merumuskanRencanaStrategis(Renstra)danRencanaKerja(Renja) Dinas;3. mendistribusikanpekerjaandanmemberiarahanpelaksanaantugas

kepada bawahan;4. mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;5. mengevaluasihasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan

produktivitas kerja;6. merumuskankebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan atau

petunjuk teknis pembinaan di bidang sosial;7. melaksanakan hubungankemitraan dengan lembaga pemerintah,

lembagamasyarakatdanswastadalampemberdayaanpartisipasisosialmasyarakat dan pelayanan sosial;

8. melakukan koordinasidengan Perangkat Daerah dalam menanganiurusan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

9. mengkoordinasikan penyelenggaraankesejahteraan sosial meliputidata,informasidanpenyuluhankesejahteraansosial,rehabilitasisosial,pemberdayaan sosial,perlindungan sosialkeluarga dan penangananfakir miskin;

10. melaksanakankerjasamadengandaerahlaindanpihakketigayangberkaitan dengan bidang sosial seizin Walikota;

11.memberikaninformasisarandanpertimbangandibidangsosialsebagaibahan untuk menetapkan kebijakan Walikota;

12.memfasilitasipelaksanaanbantuanbaikketerampilanmaupunbantuanmodal dalam usaha mengurangi jumlah keluarga miskin;

13.melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasilingkup Dinas dan UPTD pada Dinas Sosial;

14.melaksanakan monitoringpenerapan rencana pencapaian StandarPelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial;

15.memaraf dan atau menandatangani naskah dinas sesuai dengankewenangannya;

16.mengarahkan RKA dan DPA serta mengendalikan DPA;

16

17.mengkoordinasikan dan menyusun Perjanjian Kinerja lingkup Dinas;18.memberikan saran pertimbangan kepada atasan;19.melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada

atasan;20.melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

B. SEKRETARIS1. memimpinpelaksanaantugasSekretariatyangmeliputiSubBagian

Umumdan Kepegawaian, Sub BagianKeuangan, serta Sub BagianPerencanaan dan Pelaporan;

2. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Sekretariat;3. mendistribusikanpekerjaandanmemberiarahanpelaksanaantugas

kepada bawahan;4. mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;5. mengevaluasihasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan

produktivitas kerja;6. mengkoordinasikanpenyusunanRencanaStrategis(Renstra),Rencana

Kerja (Renja), penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporanDinas;

7. menyelenggarakankegiatankesekretariatandilingkunganDinasyangmeliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi umum,kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan, aset sertakerumahtanggaan;

8. memfasilitasipelayanandibidangkesekretariatanlingkupDinasdanUPTD;

9. mengoreksi konsep surat atau naskah dinas dan mengendalikanpelaksanaan administrasi umum baik surat masuk/ keluar maupunnaskah dinas;

10.menghimpun data, informasi dan dokumentasi sebagai bahanpelaksanaan evaluasi dan laporan;

11.mempersiapkan dan menyusun naskah rancangan produk hukumdaerah di bidang sosial;

12. memfasilitasipemberian informasi kepada masyarakat, mediacetak/elektronik baik yang datang secara langsung maupun tidaklangsung sesuai dengan bidang kewenangannya;

13.memfasilitasi berbagai macam pengaduan masyarakat baik melaluikotak saran, media cetak/elektronik maupun yang datang secaralangsung sesuai dengan bidang kewenangannya;

14.melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD(PPK-SKPD) dan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang (P3B);

15.mengkoordinasikan penyusunan Standar OperasionalProsedur (SOP),Standar Pelayanan (SP) dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas;

16.mengkoordinasikanpenyusunan rencana pencapaian StandarPelayanan Minimal (SPM) beserta pelaporan pencapaiannya;

17.mengkoordinasikan penyusunan RKA dan DPA lingkup Dinas;

17

18.mengkoordinasikandan menyusun Perjanjian Kinerja lingkupSekretariat;

19.melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;20.memberikan saran pertimbangan kepada atasan;21.melaporkandan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan

Sekretariat;22.melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

a.KEPALASUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN1) memimpinpelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian;2) menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;3) mendistribusikan pekerjaandan memberi arahan pelaksanaan

tugas kepada bawahan;4) mengevaluasi hasilkerja bawahan dalam upaya meningkatkan

produktivitas kerja;5) menyusunkonsepnaskahdinasyangberkaitandenganSubBagian

Umum dan Kepegawaian;6) menyelenggarakankegiatan pengelolaan surat-menyurat,

kearsipan, aset dan kerumahtanggaan.7) menyusunRencanaKebutuhanBarangMilikDaerah(RKBMD),

RencanaKebutuhanPemeliharaanBarangMilikDaerah(RKPBMD)dan pengadaan barang/ jasa lingkup Dinas;

8) melaksanakanpengelolaanperlengkapandanpemeliharaanasetlingkup Dinas;

9) melaksanakan perencanaanSDM meliputi usulan kebutuhan,pemanfaatan dan pendayagunaan pegawai;

10) melaksanakan usulanpengembangan SDM melalui diklat ataupelatihan teknis, tugas belajar, izin belajar dan lainnya;

11) menyelenggarakanpengelolaanadministrasikepegawaianmeliputipenyusunan DUK, Nominatif pegawai, pembuatan SuratKeterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga (SKUM PTK),pengusulan kenaikan pangkat, gaji berkala, pengusulanpembuatan karis/ karsu, karpeg, Asuransi Kesehatan, pembuatanabsen pegawai dan administrasi kepegawaian lainnya;

12)menyusunkonsepStandarOperasionalProsedur(SOP)SubBagianUmum dan Kepegawaian;

13)menghimpun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) lingkup Dinas;14)melaksanakan penyusunanRKA dan DPA serta melaksanakan

DPA;15)menyusunPerjanjianKinerjaSubBagianUmumdanKepegawaian;16)memberikan saran pertimbangan kepada atasan;

18

17)menyusunlaporandanpertanggungjawabanpelaksanaankegiatanbulanan, triwulan, tahunan dan insidentil Sub Bagian Umum danKepegawaian;

18)melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

b.KEPALASUB BAGIAN KEUANGAN1) memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;2) menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan;3) mendistribusikan pekerjaandan memberi arahan pelaksanaan

tugas kepada bawahan;4) mengevaluasi hasilkerja bawahan dalam upaya meningkatkan

produktivitas kerja;5) menyusunkonsepnaskahdinasyangberkaitandenganSubBagian

Keuangan;6) melaksanakan penyusunandan pengelolaan anggaran kegiatan

DinasmeliputiBelanjaLangsungmaupunBelanjaTidakLangsung;7) melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;8) mengelola gaji dan tunjangan pegawai;9) mengkoordinasikan penyusunan DPA lingkup Dinas;10)membantu pelaksanaan penatausahaan keuangan SKPD;11) membuatlaporan realisasi keuangan bulanan, triwulan,

tahunan/neraca Dinas;12)menyusunkonsepStandarOperasionalProsedur(SOP)SubBagian

Keuangan;13)menyusun RKA dan DPA serta melaksanakan DPA;14)menyusun Perjanjian Kinerja Sub Bagian Keuangan;15)memberikan saran pertimbangan kepada atasan;16)menyusunlaporandanpertanggungjawabanpelaksanaankegiatan

bulanan, triwulan, tahunan dan insidentil Sub Bagian Keuangan;17)melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

c.KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN1) memimpin pelaksanaantugas Sub Bagian Perencanaan dan

Pelaporan;2) menyusun rencana kerja Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;3) mendistribusikan pekerjaandan memberi arahan pelaksanaan

tugas kepada bawahan;4) mengevaluasi hasilkerja bawahan dalam upaya meningkatkan

produktivitas kerja;5) menyusunkonsepnaskahdinasyangberkaitandenganSubBagian

Perencanaan dan Pelaporan;6) menyusunLaporanKinerjaInstansiPemerintah(LKIP),Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan PenyelenggaraanPemerintah Daerah (LPPD), dan laporan lainnya lingkup Dinas;

7) melaksanakan koordinasi dengan bidang dan seksi dalammenyiapkan bahan Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD), menyusun Rencana Strategis (Renstra), danRencana Kerja (Renja) Dinas;

8) melaksanakankoordinasidenganlintasprogramdanlintassektordalam perencanaan kegiatan;

19

9) menghimpun data, informasi, dan dokumentasi sebagai bahanpenyusun evaluasi dan pelaporan lingkup Dinas;

10) menghimpun laporankegiatan yang bersumber dari bantuanpemerintah, pemerintah provinsi, dan bantuan lainnya;

11)mengelolainformasidanpengaduanmasyarakatbaikmelaluikotaksaran, media cetak/elektronik maupun yang datang secaralangsung sesuai dengan bidang kewenangannya;

12)melaksanakan evaluasi proposal hibah dan bantuan sosial;13) melaksanakan koordinasidalam rangka penyusunan Standar

OperasionalProsedur (SOP),Standar Pelayanan (SP),dan SurveiKepuasan Masyarakat (SKM) Dinas;

14) melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan rencanapencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosialbeserta laporan pencapaiannya;

15)menyusunkonsepStandarOperasionalProsedur(SOP)SubBagianPerencanaan dan Pelaporan;

16)mengkoordinasikan penyusunan RKA lingkup Dinas;17)menyusun RKA dan DPA serta melaksanakan DPA;18)menyusun Perjanjian Kinerja Sub Bagian Perencanaan dan

Pelaporan dan menghimpun Perjanjian Kinerja lingkup Dinas;19)memberikan saran pertimbangan kepada atasan;20)menyusunlaporandanpertanggungjawabanpelaksanaankegiatan

bulanan,triwulan,tahunandaninsidentilSubBagianPerencanaandan Pelaporan serta lingkup Dinas;

21)melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

C. KEPALA BIDANG DATA, INFORMASI DAN PENYULUHANKESEJAHTERAAN SOSIAL1. memimpinpelaksanaantugasBidangData,InformasidanPenyuluhan

Kesejahteraan Sosial yang meliputi Seksi Data dan InformasiPenyelenggaraanKesejahteraanSosialsertaSeksiPenyuluhanSosialdanPengumpulan, Pengawasan Undian dan Sumbangan Sosial;

2. mengkoordinasikanpenyusunanrencanakerjaBidangData,Informasi danPenyuluhan Kesejahteraan Sosial;

3. mendistribusikanpekerjaandanmemberiarahanpelaksanaantugaskepada bawahan;

4. mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;5. merumuskankebijakan,pedoman,petunjukpelaksanaanataupetunjuk

teknis di bidang data, informasi dan penyuluhan kesejahteraan sosial;6. mengevaluasi pelaksanaantugas/hasil kerja bawahan Bidang Data,

Informasi dan Penyuluhan Kesejahteraan Sosial;7. memfasilitasimasyarakatdalamrangkapelayanansosialSeksiDatadan

InformasiPenyelenggaraanKesejahteraanSosialsertaSeksiPenyuluhanSosial dan Pengumpulan, Pengawasan Undian dan Sumbangan Sosial;

8. mengkoordinasikan pelaksanaankegiatan Seksi Data dan InformasiPenyelenggaraanKesejahteraanSosialsertaSeksiPenyuluhanSosialdanPengumpulan, Pengawasan Undian dan Sumbangan Sosial;

20

9. melaksanakankemitraanantarlembagaPemerintah,masyarakatdanswasta yang bergerak di bidang pelayanan sosial dan partisipasi sosialmasyarakat dalam rangka upaya pemberian pelayanan Seksi Data danInformasiPenyelenggaraanKesejahteraanSosialsertaSeksiPenyuluhanSosial dan Pengumpulan, Pengawasan Undian danSumbangan Sosial;

10.mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan data dan informasikesejahteraan sosial;

11.mengkoordinasikanpelaksanaan kegiatan penyuluhan sosial danmempublikasikan pengembangan program kesejahteraan sosial;

12.memfasilitasidanpengawasanundiansertapengumpulansumbangansosial;

13.memberikanrekomendasipengaktifanBPJSkelasIIIuntukmasyarakat tidakmampu secara ekonomi yang belum mempunyai BPJS Kesehatan;

14.mengoreksi konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;15.mengkoordinasikanpenyusunanStandarOperasionalProsedur(SOP) dan

Standar Pelayanan (SP) Bidang Data, Informasi dan PenyuluhanKesejahteraan Sosial;

16.mengkoordinasikan penyusunan RKA dan DPA;17.mengkoordinasikan danmenyusun perjanjian kinerja Bidang Data,

Informasi dan Penyuluhan Kesejahteraan Sosial;18.melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;19.memberikan saran pertimbangan kepada atasan;20.melaporkandan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan

Bidang Data, Informasi dan Penyuluhan Kesejahteraan Sosial;21.melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

a.KEPALA SEKSI DATA DAN INFORMASI PENYELENGGARAANKESEJAHTERAAN SOSIAL

1) memimpinpelaksanaan tugas Seksi Data dan InformasiPenyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

2) menyusunrencana kerja Seksi Data dan InformasiPenyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;( Pengelola Data )

3) mendistribusikan pekerjaandan memberi arahan pelaksanaantugas kepada bawahan;

4) mengevaluasi hasilkerja bawahan dalam upaya meningkatkanproduktivitas kerja;

5) menyusunkonsepkebijakan,pedoman,petunjukpelaksanaanataupetunjuk teknis kegiatan Seksi Data dan InformasiPenyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; ( Pengelola Data )

6) menyusunkonsepnaskahdinasyangberkaitandengantugasSeksiData dan Informasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;(Pengelola Data )

7) menyelenggarakan dan memfasilitasi masyarakat dalam rangkapelayanan data dan informasi penyelenggaraan kesejahteraansosial; Pengelola Kesejahteraan

8) melaksanakankemitraandenganlembagapemerintah,lembagamasyarakat, swasta dalam rangka pengumpulan data daninformasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

21

9) melaksanakanpembinaan,pengendalian,pengawasan,monitoring,evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Data dan InformasiPenyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; Pengelola Data

10) melaksanakan pengumpulandan pengolahan data PenyandangMasalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi SumberKesejahteraan Sosial (PSKS); Pengelola Kesejahteraan

11)menghimpundanmengolahdatapenerimabantuaniuran(PBI)jaminan kesehatan nasional (JKN); Pengelola Data

12)melaksanakanpengelolaandatasebagaibahaninformasidanpusatinformasi data Warga Binaan Sosial;

13)melaksanakanpendokumentasianterhadapkegiatan-kegiatandiDinas Sosial; Pengelola Data

14)membuat monografiPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS); PengelolaData

15) melaksanakanpublikasi kepada pihak-pihak terkait danmasyarakatmelaluipamerankesejahteraansosialdanmediacetakserta elektronik; Pengelola Kesejahteraan

16) melaksanakan pelatihanpetugas pendata Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber KesejahteraanSosial (PSKS); Pengelola Kesejahteraan

17)melaksanakanverifikasi administrasi rekomendasi PenerimaBantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN); P. Data

18) menyusun konsepStandar Operasional Prosedur (SOP) danStandar Pelayanan (SP) Seksi Data dan Informasi PenyelenggaraanKesejahteraan Sosial; Pengelola Data

19)mengelola Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS); P. data20)menyusun RKA dan DPA serta melaksanakan DPA;21)menyusunPerjanjian Kinerja Seksi Data dan Informasi

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; Pengelola Data22)memberikan saran pertimbangan kepada atasan;23)menyusunlaporandanpertanggungjawabanpelaksanaankegiatan

bulanan,triwulan,tahunandaninsidentilSeksiDatadanInformasiPenyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; Pengelola Data

24)melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

b.KEPALA SEKSI PENYULUHAN SOSIAL DAN PENGUMPULAN,PENGAWASAN UNDIAN DAN SUMBANGAN SOSIAL

1) memimpin pelaksanaantugas Seksi Penyuluhan Sosial danPengumpulan, Pengawasan Undian dan Sumbangan Sosial;

2) menyusunrencana kerja Seksi Penyuluhan Sosial danPengumpulan, Pengawasan Undian dan Sumbangan Sosial;

3) mendistribusikan pekerjaandan memberi arahan pelaksanaantugas kepada bawahan;

4) mengevaluasi hasilkerja bawahan dalam upaya meningkatkanproduktivitas kerja;

22

5) menyusunkonsepkebijakan,pedoman,petunjukpelaksanaanataupetunjuk teknis kegiatan Seksi Penyuluhan Sosial danPengumpulan, Pengawasan Undian dan Sumbangan Sosial;

6) menyusunkonsepnaskahdinasyangberkaitandengantugasSeksiPenyuluhan Sosialdan Pengumpulan, Pengawasan UndiandanSumbangan Sosial;

7) menyelenggarakan dan memfasilitasi masyarakat dalam rangkapelayanan penyuluhan sosial dan pengumpulan, pengawasanundian dan sumbangan sosial;

8) melaksanakankemitraandenganlembagapemerintah,lembagamasyarakat, swasta dalam rangka penyuluhan sosial danpengumpulan, pengawasan undian dan sumbangan sosial;

9) melaksanakanpembinaan,pengendalian,pengawasan,monitoring,evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Penyuluhan Sosial danPengumpulan, Pengawasan Undian dan Sumbangan Sosial;

10) melaksanakansosialisasidanpenyuluhanprogrampeningkatankesejahteraan sosial kepada masyarakat dan lembaga;

11) melaksanakanpengawasan dan penertiban undian danpengumpulan uang atau barang;

12) pelaksanaan koordinasiundian dan pengumpulan uang ataubarang dengan pemerintah pusat dan provinsi serta instansi lain;

13)melaksanakanfasilitasikegiatanundianbagipenyelenggaraundiandan pengumpulan uang atau barang;

14) memfasilitasipemberianrekomendasibagipenyelenggaraundian danpengumpulan uang atau barang;

15) menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) danStandarPelayanan(SP)SeksiPenyuluhanSosialdanPengumpulan,Pengawasan Undian dan Sumbangan Sosial;

16)menyusun RKA dan DPA serta melaksanakan DPA;17)menyusunPerjanjian Kinerja Seksi Penyuluhan Sosial dan

Pengumpulan, Pengawasan Undian dan Sumbangan Sosial;18)memberikan saran pertimbangan kepada atasan;19)menyusunlaporandanpertanggungjawabanpelaksanaankegiatan

bulanan,triwulan,tahunandaninsidentilSeksiPenyuluhanSosial danPengumpulan, Pengawasan Undian danSumbangan Sosial;

20)melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

D.KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL1. memimpinpelaksanaantugasBidangRehabilitasiSosialyangmeliputi Seksi

RehabilitasiPenyandang Disabilitas,Kesejahteraan Anak, LanjutUsia,Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan serta SeksiRehabilitasiTunaSosialdanPenyandang MasalahKesejahteraanSosialLainnya;

2. mengkoordinasikan penyusunanrencana kerja Bidang RehabilitasiSosial;

23

3. mendistribusikanpekerjaandanmemberiarahanpelaksanaantugaskepada bawahan;

4. mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;5. merumuskankebijakan,pedoman,petunjukpelaksanaanataupetunjuk

teknis di Bidang Rehabilitasi Sosial;6. mengevaluasipelaksanaan tugas/hasil kerja bawahan Bidang

Rehabilitasi Sosial;7. memfasilitasi masyarakat dalam rangka pelayanan sosial Seksi

Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Kesejahteraan Anak, Lanjut Usia,Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan serta SeksiRehabilitasiTunaSosialdanPenyandang MasalahKesejahteraanSosialLainnya;

8. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Seksi RehabilitasiPenyandang Disabilitas,Kesejahteraan Anak, Lanjut Usia, PerdaganganOrangdanKorbanTindakKekerasansertaSeksiRehabilitasiTunaSosial danPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya;

9. melaksanakankemitraanantarlembagaPemerintah,masyarakatdanswasta yang bergerak di bidang pelayanan sosial dan partisipasi sosialmasyarakatdalamrangkaupayapemberianpelayananSeksiRehabilitasiPenyandang Disabilitas,Kesejahteraan Anak, Lanjut Usia, PerdaganganOrangdanKorbanTindakKekerasansertaSeksiRehabilitasiTunaSosial danPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya;

10.melaksanakankebijakanteknisdibidangrehabilitasisosialmeliputipenyandang disabilitas, kesejahteraan anak, lanjut usia, perdaganganorang dan korban tindak kekerasan dan tuna sosial dan penyandangmasalahkesejahteraansosiallainnya didalampantidan/lembaga(perorangan, keluarga, masyarakat);

11.mengkoordinasikanpengelolaan data pelaksanaan pencegahanrehabilitasi sosial meliputi penyandang disabilitas, kesejahteraan anak,lanjut usia, perdagangan orang dan korban tindak kekerasan dan tunasosialdanpenyandang masalahkesejahteraansosiallainnyadidalam pantidan/ lembaga (perorangan, keluarga, masyarakat);

12.mengkoordinasikan pelaksanaankegiatan bidang rehabilitas sosialdengan UPTD Pembinaan Mental dan kesejahteraan sosial;

13.mengkoordinasikanpelaksanaanpembinaandanmemfungsikanLoka BinaKarya (LBK) milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat bagi

penyandang disabilitas;14.mengoreksi konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;15.mengkoordinasikanpenyusunanStandarOperasionalProsedur(SOP)

dan Standar Pelayanan (SP) Bidang Rehabilitasi Sosial;16.mengkoordinasikan penyusunan RKA dan DPA;17.menyusundan mengkoordinasikan Perjanjian Kinerja Bidang

Rehabilitasi Sosial;18.melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;19.memberikan saran pertimbangan kepada atasan;

24

20.melaporkan danmempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan diBidang Rehabilitasi Sosial;

21.melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

a. SEKSI REHABILITASI PENYANDANG DISABILITAS,KESEJAHTERAAN ANAK, LANJUT USIA, PERDAGANGAN ORANGDAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

1) memimpin pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi PenyandangDisabilitas,KesejahteraanAnak,LanjutUsia,Perdagangan Orang danKorban Tindak Kekerasan;

2) menyusunrencanakerjaSeksiRehabilitasiPenyandangDisabilitas,KesejahteraanAnak,LanjutUsia,Perdagangan OrangdanKorbanTindak Kekerasan;

3) mendistribusikan pekerjaandan memberi arahan pelaksanaantugas kepada bawahan;

4) mengevaluasi hasilkerja bawahan dalam upaya meningkatkanproduktivitas kerja;

5) menyusunkonsepkebijakan,pedoman,petunjukpelaksanaanataupetunjuktekniskegiatanSeksiRehabilitasiPenyandangDisabilitas,KesejahteraanAnak,LanjutUsia,Perdagangan OrangdanKorbanTindak Kekerasan;

6) menyusunkonsepnaskahdinasyangberkaitandengantugasSeksiRehabilitasi Penyandang Disabilitas,Kesejahteraan Anak, LanjutUsia, Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan;

7) menyelenggarakan danmemfasilitasi masyarakat dalam rangkapelayananrehabilitasipenyandangdisabilitas,kesejahteraananak,lanjut usia, perdagangan orang dan korban tindak kekerasan;

8) melaksanakankemitraandenganlembagapemerintah,lembagamasyarakat, swasta dalam rangka rehabilitasi penyandangdisabilitas,kesejahteraananak,lanjutusia,perdaganganorangdankorban tindak kekerasan;

9) melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasipelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas,KesejahteraanAnak,LanjutUsia,Perdagangan OrangdanKorbanTindak Kekerasan;

10) melaksanakanbimbinganteknisbagi pendampingpenyandangdisabilitas,kesejahteraananak,lanjutusia,perdaganganorangdankorban tindak kekerasan dalam melaksanakan rehabilitasi sosial;

11) mengkoordinasiupayapeningkatankesejahteraansosialdenganlembaga Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS);

12) melaksanakanidentifikasi hasil kegiatan penjangkauanpenyandang disabilitas, kesejahteraan sosial anak, lanjut usia,perdagangan orang dan korban tindak kekerasan;

13)melaksanakanpembinaandanpencegahandiwilayahrawansosialkepada kelompok-kelompok penyandang disabilitas, kesejahteraansocialanak,lanjutusia,perdagangan orangdan korban tindakkekerasan;

25

14)melaksanakanprosespengalihanasuhanak(adopsi)sesuaidenganprosedur;

15)melaksanakan identifikasi calon penerima manfaat (klien);16)melaksanakan kegiatan bimbingan sosial, fisik, mental dan

keterampilan bagi penyandang disabilitas, kesejahteraan sosialanak,lanjutusia,perdaganganorangdankorbantindakkekerasan;

17) melaksanakanpembinaandanmemfungsikanLokaBinaKarya (LBK)milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat bagi penyandangdisabilitas;

18) melaksanakanpenyaluranrujukanbagipenyandangdisabilitas,kesejahteraan sosialanak, lanjutusia,perdagangan orang dankorban tindak kekerasan untuk mengikuti bimbingan/rehabilitasilanjutan;

19) memfasilitasi danmediasi proses penyelesaian kasus/masalahanak berhadapan dengan hukum, anak nakal dan anak terlantar;

20) melaksanakan pembinaandan konsultasi kepada penyandangdisabilitas, kesejahteraan sosial anak, lanjut usia, perdaganganorang dan korban tindak kekerasan;

21) melaksanakankerjasama dengan Lembaga KonsultasiKesejahteraan Keluarga (LK3) dalam penanganan penyandangdisabilitas, kesejahteraan sosial anak, lanjut usia, perdaganganorang dan korban tindak kekerasan;

22)memfasilitasi pemberian bantuan sosial kepada penyandangdisabilitas, kesejahteraan sosial anak, lanjut usia, perdaganganorang dan korban tindak kekerasan;

23) menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) danStandarPelayanan(SP)SeksiRehabilitasiPenyandang Disabilitas,KesejahteraanAnak,LanjutUsia,Perdagangan OrangdanKorbanTindak Kekerasan;

24)menyusun RKA dan DPA serta melaksanakan DPA;25) menyusun Perjanjian Kinerja Seksi Rehabilitasi Penyandang

Disabilitas,KesejahteraanAnak,LanjutUsia,Perdagangan Orang danKorban Tindak Kekerasan;

26)memberikan saran pertimbangan kepada atasan;27)menyusunlaporandanpertanggungjawabanpelaksanaankegiatan

bulanan, triwulan, tahunan dan insidentil Seksi RehabilitasiPenyandang Disabilitas, Kesejahteraan Anak, Lanjut Usia,Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan;

28)melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

b.SEKSI REHABILITASI TUNA SOSIAL DAN PENYANDANG MASALAHKESEJAHTERAAN SOSIAL LAINNYA

1) memimpinpelaksanaantugasSeksiRehabilitasiTunaSosialdanPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya;

2) menyusun rencanakerja Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial danPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya;

26

3) mendistribusikan pekerjaandan memberi arahan pelaksanaantugas kepada bawahan;

4) mengevaluasi hasilkerja bawahan dalam upaya meningkatkanproduktivitas kerja;

5) menyusunkonsepkebijakan,pedoman,petunjukpelaksanaanataupetunjuk teknis kegiatan Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial danPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya;

6) menyusunkonsepnaskahdinasyangberkaitandengantugasSeksiRehabilitasi Tuna Sosial dan Penyandang Masalah KesejahteraanSosial Lainnya;

7) menyelenggarakan dan memfasilitasi masyarakat dalam rangkapelayanan rehabilitasi tuna sosial dan penyandang masalahkesejahteraan sosial lainnya;

8) melaksanakankemitraandenganlembagapemerintah,lembagamasyarakat,swastadalamrangka rehabilitasituna sosialdanpenyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya;

9) melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasipelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan PenyandangMasalah Kesejahteraan Sosial Lainnya;

10) melaksanakankoordinasidenganinstansiterkaitdalamrangkapenjaringan terhadap tuna sosial dan penyandang masalahkesejahteraan sosial lainnya;

11) melaksanakanidentifikasidanpenilaianhasilkegiatanraziatunasosial dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya;

12)melaksanakanpembinaandanpencegahandiwilayahrawansosialkepada kelompok-kelompok tuna sosial dan penyandang masalahkesejahteraan sosial lainnya;

13) mempersiapkancalonpenerimamanfaat(klien)berdasarkanhasilvalidasi data dan hasil identifikasi;

14)melaksanakan kegiatan bimbingan sosial, fisik, mental danketerampilan bagi tuna sosial dan penyandang masalahkesejahteraan sosial lainnya;

15) penyaluranrujukanbagitunasosialdanpenyandangmasalahkesejahteraan sosial lainnya;

16) melaksanakanpembinaandanpemberianbantuansosialkepada tunasosial dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya;

17) memberikanpelayanan konsultasi kepada tuna sosial danpenyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya;

18) memberikanbimbinganteknisbagiparapendampingtunasosial danpenyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya;

19) melaksanakankunjungan sosial kepada tuna sosial danpenyandang masalahkesejahteraan sosiallainnyayang telahmengikuti pembinaan rehabilitasi sosial;

20)melaksanakanpenjangkauananakjalanan,pengemis,gepeng,danpsikotik (pengambilan ke lokasi/TKP);

27

21) menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) danStandar Pelayanan (SP) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial danPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya;

22)menyusun RKA dan DPA serta melaksanakan DPA;23)menyusunPerjanjianKinerjalingkupSeksiRehabilitasiTunaSosial dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya;24)memberikan saran pertimbangan kepada atasan;25)menyusunlaporandanpertanggungjawabanpelaksanaankegiatan

bulanan, triwulan, tahunan dan insidentil Seksi Rehabilitasi TunaSosial dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya;

26)melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

E. KEPALABIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL1. memimpin pelaksanaantugas Bidang Pemberdayaan Sosial yang

meliputi Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial serta SeksiKepahlawanan, Keperintisan dan Restorasi Sosial;

2. mengkoordinasikanpenyusunanrencanakerjaBidangPemberdayaanSosial;

3. mendistribusikanpekerjaandanmemberiarahanpelaksanaantugaskepada bawahan;

4. mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;5. merumuskankonsepkebijakan,pedoman,petunjukpelaksanaanatau

petunjuk teknis di Bidang Pemberdayaan Sosial;6. mengevaluasipelaksanaan tugas/hasil kerja bawahan Bidang

Pemberdayaan Sosial;7. memfasilitasimasyarakat dalam rangka pelayanan sosial Seksi

Pemberdayaan Kelembagaan Sosial serta Seksi Kepahlawanan,Keperintisan dan Restorasi Sosial;

8. mengkoordinasikanpelaksanaan kegiatan Seksi PemberdayaanKelembagaan Sosial serta Seksi Kepahlawanan, Keperintisan danRestorasi Sosial;

9. melaksanakankemitraanantarlembagaPemerintah,masyarakatdanswasta yang bergerak di bidang pelayanan sosial dan partisipasi sosialmasyarakat dalam rangka upaya pemberian pelayanan SeksiPemberdayaan Kelembagaan Sosial serta Seksi Kepahlawanan,Keperintisan dan Restorasi Sosial;

10.melaksanakankebijakanteknis,fasilitasi,koordinasisertapemantauan danevaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan

kelembagaan masyarakat;11.melaksanakankebijakanteknis,fasilitasi,koordinasisertapemantauan dan

evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan,kesetiakawanan dan restorasi sosial;

12.melaksanakanpemantauan dan evaluasi lembaga konsultasikesejahteraan keluarga (LK3);

13.melaksanakanpelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan,kejuangan dan Taman Makam Pahlawan Kota Bogor;

28

14.mengoreksi konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;15.mengkoordinasikanpenyusunanStandarOperasionalProsedur(SOP)

dan Standar Pelayanan (SP) Bidang Pemberdayaan Sosial;16.mengkoordinasikan penyusunan RKA dan DPA;17.menyusundanmengkoordinasikanPerjanjianKinerjalingkupBidang

Pemberdayaan Sosial;18.melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;19.memberikan saran pertimbangan kepada atasan;20.melaporkan danmempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan di

Bidang Pemberdayaan Sosial;21.melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

a.KEPALASEKSI PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN SOSIAL1) memimpinpelaksanaantugasSeksiPemberdayaanKelembagaan

Sosial;2) menyusunrencanakerjaSeksiPemberdayaanKelembagaanSosial;3) mendistribusikan pekerjaandan memberi arahan pelaksanaan

tugas kepada bawahan;4) mengevaluasi hasilkerja bawahan dalam upaya meningkatkan

produktivitas kerja;5) menyusunkonsepkebijakan,pedoman,petunjukpelaksanaanatau

petunjuktekniskegiatanSeksiPemberdayaanKelembagaanSosial;6) menyusunkonsepnaskahdinasyangberkaitandengantugasSeksi

Pemberdayaan Kelembagaan Sosial.7) menyelenggarakan danmemfasilitasi masyarakat dalam rangka

pelayanan pemberdayaan kelembagaan sosial;8) melaksanakankemitraandenganlembagapemerintah,lembaga

masyarakat, swasta dalam rangka pelayanan pemberdayaankelembagaan sosial;

9) melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasipelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial;

10) melaksanakanfasilitasidanpembinaanterhadapkarangtaruna,pekerja sosial masyarakat (PSM), organisasi sosial, tenaga kerjasosial kecamatan (TKSK), wahana kesejahteraan sosial berbasismasyarakat (WKSBM) dan potensi sumberkesejahteraansosial(PSKS) lainnya;

11) memfasilitasi rekomendasipengajuan atau perpanjangan ijinterdaftar operasional organisasi sosial atau yayasan yang bergerakdi bidang pelayanan sosial penyelenggara usaha kesejahteraansosial;

12) melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi terhadaplembaga-lembaga masyarakat yaitu karang taruna, pekerja sosialmasyarakat, organisasi sosial, TKSK, WKSBM dan potensi sumberkesejahteraan sosial (PSKS) lainnya;

29

13) melaksanakan peningkatanpelayanan bagi kelembagaan sosialmasyarakat melaluibimbingan teknis, lokakarya dan pemantapanpengurus organisasi masyarakat;

14) melaksanakan pemberianpenghargaan kepada karang taruna,PSM, organisasi sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial(PSKS) lainnya;

15)menyusun konsepStandar Operasional Prosedur (SOP) danStandar Pelayanan (SP) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial;

16)menyusun RKA dan DPA serta melaksanakan DPA;17)menyusunPerjanjian Kinerja lingkup Seksi Pemberdayaan

Kelembagaan Sosial;18)memberikan saran pertimbangan kepada atasan;19)menyusunlaporandanpertanggungjawabanpelaksanaankegiatan

bulanan, triwulan,tahunan dan insidentilSeksiPemberdayaanKelembagaan Sosial;

20)melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

b.KEPALA SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DANRESTORASI SOSIAL

1) memimpinpelaksanaantugasSeksiKepahlawanan,Keperintisan danRestorasi Sosial;

2) menyusunrencanakerjaSeksiKepahlawanan,KeperintisandanRestorasi Sosial;

3) mendistribusikan pekerjaandan memberi arahan pelaksanaantugas kepada bawahan;

4) mengevaluasi hasilkerja bawahan dalam upaya meningkatkanproduktivitas kerja;

5) menyusunkonsepkebijakan,pedoman,petunjukpelaksanaanataupetunjuk tekniskegiatanSeksiKepahlawanan, KeperintisandanRestorasi Sosial;

6) menyusunkonsepnaskahdinasyangberkaitandengantugasSeksiKepahlawanan, Keperintisan dan Restorasi Sosial;

7) menyelenggarakan danmemfasilitasi masyarakat dalam rangkapelayanan kepahlawanan, keperintisan dan restorasi sosial;

8) melaksanakankemitraandenganlembagapemerintah,lembagamasyarakat, swasta dalam rangka pelayanan kepahlawanan,keperintisan dan restorasi sosial;

9) melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasipelaksanaan tugas Seksi Kepahlawanan, Keperintisan danRestorasi Sosial;

10) menyusun rencanadan program kerja operasional kegiatanpeningkatan penyantunan dan perlindungan sosial keperintisandan restorasi sosial;

11) melaksanakan pengembangandan publikasi nilai riwayat dansejarah kepeloporan, keperintisan dan kepahlawanan;

30

12) melaksanakanpemeliharaan dan perawatan taman makampahlawan;

13) melaksanakandanmemfasilitasipemberianbantuankesejahteraansosial bagi pejuang kemerdekaan Indonesia (PKRI) dankeluarganya;

14) melaksanakanpelestariannilai-nilaikepahlawanan,keperintisan dankejuangan;

15) menyusun konsepStandar Operasional Prosedur (SOP) danStandar Pelayanan (SP) Seksi Kepahlawanan, Keperintisan danRestorasi Sosial;

16) menyusun RKA dan DPA serta melaksanakan DPA;17) menyusunPerjanjian Kinerja lingkup seksi Kepahlawanan,

Keperintisan dan Restorasi Sosial;18) memberikan saran pertimbangan kepada atasan;19) menyusunlaporandanpertanggungjawabanpelaksanaankegiatan

bulanan, triwulan, tahunan dan insidentil Seksi Kepahlawanan,Keperintisan dan Restorasi Sosial;

20) melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

F. KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN SOSIAL KELUARGA DANPENANGANAN FAKIR MISKIN1. memimpinpelaksanaantugasBidangPerlindunganSosialKeluargadan

Penanganan Fakir Miskin yang meliputi Seksi Perlindungan OrangTerlantardanKorbanBencanasertaSeksiPenangananFakirMiskindanJaminan Sosial Keluarga;

2. mengkoordinasikan penyusunanrencana kerja Bidang PerlindunganSosial Keluarga dan Penanganan Fakir Miskin;

3. mendistribusikanpekerjaandanmemberiarahanpelaksanaantugaskepada bawahan;

4. mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;5. merumuskankebijakan,pedoman,petunjukpelaksanaanataupetunjuk

teknis di Bidang Perlindungan Sosial Keluarga dan Penanganan FakirMiskin;

6. mengevaluasipelaksanaan tugas/hasil kerja bawahan BidangPerlindungan Sosial Keluarga dan Penanganan Fakir Miskin;

7. memfasilitasimasyarakat dalam rangka pelayanan sosial SeksiPerlindungan Orang Terlantar dan Korban Bencana serta SeksiPenanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial Keluarga;

8. mengkoordinasikanpelaksanaanSeksiPerlindunganOrangTerlantardanKorbanBencanasertaSeksiPenangananFakirMiskindanJaminanSosial Keluarga;

9. melaksanakankemitraanantarlembagaPemerintah,masyarakatdanswasta yang bergerak di bidang pelayanan sosial dan partisipasi sosialmasyarakat dalam rangka upaya pemberian pelayanan SeksiPerlindungan Orang Terlantar dan Korban Bencana serta SeksiPenanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial Keluarga;

31

10.memfasilitasi penanganansosial PenyandangMasalahKesejahteraanSosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);

11.memfasilitasidanmengkoordinasikanpenerimamanfaat(klien)kepadaPantiSosialataulembagasosialmasyarakatusahakesejahteraansosial;

12.memfasilitasikesiapanataukesigapanpenanggulanganbencanabagianggota TAGANA dalam hal pendistribusian bantuan sosialberbentuknatura;

13.memfasilitasipenangananpelayanankemiskinanPenyandangMasalahKesejahteraan Sosial (PMKS) yang terdiri dari Wanita Rawan SosialEkonomi (WRSE), Program Keluarga Harapan (PKH), Rumah TanggaSangatMiskin(RTSM),lanjutusia(lansia)danUsahaEkonomiProduktif(UEP) warga miskin;

14.memfasilitasivalidasiterminasipenerimamanfaatbantuansosialdansumber daya jaminan sosial keluarga;

15.memfasilitasi seleksidan verifikasi pendampingan jaminan sosialkeluarga;

16.mengoreksi konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;17.mengkoordinasikanpenyusunanStandarOperasionalProsedur(SOP) dan

Standar Pelayanan (SP) Bidang Perlindungan Sosial Keluarga danPenanganan Fakir Miskin;

18.mengkoordinasikan penyusunan RKA dan DPA;19.menyusundanmengkoordinasikanPerjanjianKinerjalingkupbidang

Perlindungan Sosial Keluarga dan Penanganan Fakir Miskin;20.melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;21.memberikan saran pertimbangan kepada atasan;22.melaporkan danmempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan di

Bidang Perlindungan Sosial Keluarga dan Penanganan Fakir Miskin;23.melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

a.KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN ORANG TERLANTAR DAN KORBANBENCANA

1) memimpinpelaksanaantugasSeksiPerlindunganOrangTerlantardanKorban Bencana;2) menyusunrencanakerjaSeksiPerlindunganOrangTerlantardan

Korban Bencana;3) mendistribusikanpekerjaandanmemberiarahanpelaksanaantugas

kepada bawahan;4) mengevaluasi hasilkerja bawahan dalam upaya meningkatkan

produktivitas kerja;5) menyusunkonsepkebijakan,pedoman,petunjukpelaksanaanatau

petunjuk teknis kegiatan Seksi Perlindungan Orang Terlantar danKorban Bencana;6) menyusunkonsepnaskahdinasyangberkaitandengantugasSeksiPerlindungan Orang Terlantar dan Korban Bencana;

32

7) menyelenggarakan danmemfasilitasi masyarakat dalam rangkapelayananperlindunganorangterlantar dalam perjalanandankorbanbencana;

8) melaksanakan kemitraandengan lembaga pemerintah, lembagamasyarakat, swasta dalam rangka pelayanan perlindungan orangterlantar dalam perjalanan dan korban bencana;

9) melaksanakanpembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasipelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Orang Terlantar dan KorbanBencana;

10)memfasilitasi orang terlantar dalam perjalanan untuk kembalikedaerah asalnya;

11)memfasilitasirekomendasibagiorangterlantardalamperjalanansakit dankorban bencana untuk mendapat pelayanan kesehatan;

12) memfasilitasiorangterlantardalamperjalananyangtelahdinyatakansembuh oleh dokter rumah sakit untuk dikembalikan kepadakeluarganya, atau disalurkan ke Panti Sosial;

13) memfasilitasi orangterlantar jalanan berkoordinasi dengan UPTDPembinaan Mental dan Kesejahteraan Sosial;

14)melaksanakan pelayanan keluarga berumah tidak layak huni;

15) menyalurkan pemberianbantuan tanggap darurat bagi korbanbencana;

16)melaksanakan perlindungan dan penanganan korban bencana;

17)melaksanakan rekrutmenrelawan anggota Taruna Siaga Bencana(TAGANA)program perlindungan sosial korban bencana;

18)memastikankesiapananggotaTAGANAdalamrangkapenanggulanganbencana dan pendistribusian bantuan sosial berbentuk natura;

19)melaksanakan bimbinganteknis, pelatihan relawan Taruna SiagaBencana;

20) melaksanakanpembinaan dan koordinasi dalam rangkameningkatkan kualitas aktivitas pelaksanaan tugas operasionalpetugas tenaga Taruna Siaga Bencana (TAGANA)guna kesiapan dankesigapan penanggulangan bencana;

21)melaksanakan piket posko kebencanaan;

22)melaksanakan pemeliharaan aset kebencanaan;

23) melaksanakan fasilitasipemetaan daerah rawan bencana sertamelaksanakan pengumpulan dan pengolahan data bencana;

24)menyusunkonsep Standar Operasional Prosedur (SOP) SeksiPerlindungan Orang Terlantar dan Korban Bencana;

25)menyusun RKA dan DPA serta melaksanakan DPA;

26)menyusunPerjanjian KinerjaSeksiPerlindunganOrangTerlantar danKorban Bencana;

33

27)memberikan saran pertimbangan kepada atasan;

28) menyusunlaporandanpertanggungjawabanpelaksanaankegiatanbulanan, triwulan,tahunan dan insidentilSeksi Perlindungan OrangTerlantar dan Korban Bencana;

29)melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

b.KEPALA SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN JAMINAN SOSIALKELUARGA

1) memimpinpelaksanaantugasSeksiPenangananFakirMiskindanJaminan Sosial Keluarga;

2) menyusunrencanakerjaSeksiPenangananFakirMiskindanJaminanSosial Keluarga;

3) mendistribusikanpekerjaandanmemberiarahanpelaksanaantugaskepada bawahan;

4) mengevaluasi hasilkerja bawahan dalam upaya meningkatkanproduktivitas kerja;

5) menyusunkonsepkebijakan,pedoman,petunjukpelaksanaanataupetunjuktekniskegiatanSeksiPenangananFakirMiskindanJaminanSosial Keluarga;

6) menyusunkonsepnaskahdinasyangberkaitandengantugasSeksiPenanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial Keluarga;

7) menyelenggarakan danmemfasilitasi masyarakat dalam rangkapelayanan penanganan fakir miskin dan jaminan sosial keluarga;

8) melaksanakan kemitraandengan lembaga pemerintah, lembagamasyarakat, swasta dalam rangka penanganan fakir miskin danjaminan sosial keluarga;

9) melaksanakanpembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasipelaksanaan tugas Seksi Penanganan Fakir Miskin dan JaminanSosial Keluarga;

10)memfasilitasi validasiterminasipenerimamanfaatbantuansosialdansumber daya jaminan sosial keluarga;

11) melaksanakan seleksidan verifikasi pendamping jaminan sosialkeluarga;

12)melaksanakanpenyusunanbahanfasilitasiperlindungandanjaminansosial keluarga;

13) melaksanakan penyusunan pedoman dan supervisi perlindungan danjaminan sosial keluarga;

14) melaksanakanpemberianbantuanbagiwanitarawansosialekonomi dankeluarga miskin;

15)melaksanakan pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH);

16) melaksanakan pemberdayaanPenyandang Masalah KesejahteraanSosial (PMKS) yang sudah mendapatkanpelayanansosialmelaluipengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Kelompok UsahaBersama (KUBE), KUBE jasa dan e-warung;

34

17) memberikanrekomendasipelayananperawatankesehatankerumahsakitbagikeluargamiskin/PenyandangMasalahKesejahteraanSosial(PMKS) berdasarkan data BPS dan Surat Keterangan Tidak Mampu(SKTM);

18)menyusunkonsep Standar Operasional Prosedur (SOP) SeksiPenanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial Keluarga;

19)menyusun RKA dan DPA serta melaksanakan DPA;

20) menyusunPerjanjianKinerjalingkupseksiPenangananFakirMiskin danJaminan Sosial Keluarga;

21)memberikan saran pertimbangan kepada atasan;

22) menyusunlaporandanpertanggungjawabanpelaksanaankegiatanbulanan, triwulan,tahunan dan insidentilSeksi Penanganan FakirMiskin dan Jaminan Sosial Keluarga;

23)melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

G.KEPALAUPTD PEMBINAAN MENTAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL1) memimpinpelaksanaantugaslingkupUPTDPembinaanMentaldan

Kesejahteraan Sosial;2) menyusunrencanakerjaUPTDPembinaanMentaldanKesejahteraan

Sosial;3) mendistribusikanpekerjaandanmemberiarahanpelaksanaantugas

kepada bawahan;4) menyusun konsepkebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan

petunjuk teknis pelayanan sosial UPTD Pembinaan Mental danKesejahteraan Sosial;

5) menyusunkonsepnaskahdinasyangberkaitandengantugasUPTDPembinaan Mental dan Kesejahteraan Sosial;

6) menyelenggarakan,memfasilitasimasyarakatdalamrangkapelayanansosial UPTD Pembinaan Mental dan Kesejahteraan Sosial;

7) melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi hasilpelaksanaan tugas UPTD Pembinaan Mental dan Kesejahteraan Sosial;

8) melaksanakankoordinasidenganlembagaPemerintah,Swasta,LembagaSosial Masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas UPTD PembinaanMental dan Kesejahteraan Sosial;

9) melaksanakan penjajagan awal terhadap Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial;

10) melaksanakanobservasiterhadapminat,kemampuan,latarbelakang dankebutuhan klient (asessment);

11)melaksanakanpembinaanlanjutanmelaluibimbingansosial(trainingmotivasi) bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;

12)melaksanakan pengelolaan gedung rumah singgah;13)menerimarujukanpelayananPenyandangMasalahKesejahteraanSosial

dari instansi/lembaga terkait;

35

14)memberikanpenampunganpalinglama7haribagiPenyandangMasalahKesejahteraan Sosial sebelum disalurkan ke unit pelayanan sosial lain;

15)menyiapkanmakandanminumbagiPenyandangMasalahKesejahteraanSosial dan hasil penjaringan selama masa penampungan;

16) menyiapkantenagaperawatpelayanansosialbagiorangterlantaryangmenginap di rumah singgah;

17)melaksanakankerjasamadenganpihakketigadalamrangkakegiatanUPTD Pembinaan Mental dan Kesejahteraan Sosial;

18) memfasilitasi berbagaimacam pengaduan masyarakat baik melaluikotak saran, media cetak/elektronik maupun yang datang secaralangsung sesuai dengan tugasnya;

19)mengkoordinasikanpenyusunankonsepStandarOperasionalProsedur(SOP) dan Standar Pelayanan (SP) UPTD Pembinaan Mental danKesejahteraan Sosial;

20)menyusun RKA dan DPA serta melaksanakan DPA;21)menyusunPerjanjian Kinerja UPTD Pembinaan Mental dan

Kesejahteraan Sosial;22)melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;23)memberikan saran pertimbangan kepada atasan;24)menyusun laporandan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan

UPTD Pembinaan Mental dan Kesejahteraan Sosial;25)melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

a.KEPALASUB BAGIAN TATA USAHA1) memimpin pelaksanaantugas Sub Bagian Tata Usaha UPTD

Pembinaan Mental dan Kesejahteraan Sosial;2) menyusunrencanakerjaSubBagianTataUsahaUPTDPembinaan

Mental dan Kesejahteraan Sosial;3) mendistribusikan pekerjaandan memberi arahan pelaksanaan

tugas kepada bawahan;4) mengevaluasi hasilkerja bawahan dalam upaya meningkatkan

produktivitas kerja;5) menyusunkonsepnaskahdinasyangberkaitandenganSubBagian

Tata Usaha;6) menyelanggarakanketatausahaan yang meliputi administrasi

umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian,perlengkapan, perencanaan dan pengolahan data;

7) menyelenggarakanurusanrumahtanggalingkupUPTDPembinaanMental dan Kesejahteraan Sosial;

8) melaksanakanpengelolaansuratmasuk/keluardanmenatasertamemelihara semua arsip/naskah dinas;

9) mengelolaberbagaimacampengaduanmasyarakatbaikmelalui kotaksaran, media cetak/elektronik maupun yang datang secaralangsung sesuai dengan kewenangannya;

36

10) menyiapkan data, informasi dan dokumentasi sebagai bahanpenyusunan laporan UPTD Pembinaan Mental dan KesejahteraanSosial;

11)menyusun Perjanjian Kinerja Sub Bagian Tata Usaha;12) menyusun konsepStandar Operasional Prosedur (SOP) dan

Standar Pelananan (SP) UPTD Pembinaan Mental danKesejahteraan Sosial;

13)memberikan saran pertimbangan kepada atasan;14)menyusunlaporandanpertanggungjawabanpelaksanaankegiatan

bulanan,triwulan,tahunandaninsidentilUPTDPembinaanMentaldan Kesejahteraan Sosial;

15)melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

WALIKOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA