6
WALIKOTA LUBUKLINGGAU KEPUTUSAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOM OR '72 TAHUN 2004 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZINTE~PAT PENYIMPANAN BARANG .. ~. I a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 28 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Tempat Penyimpanan Barang yang telah di undangkan tanggal 17 Juni 2004 dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2004 Nomor 20 perlu menetapkan Peraturan Pelaksanaannya; b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu di atur dan ditetapkari dengan Keputusan Walikota Lubuklinggau. 1. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ); 2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1997' tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3669 ); 3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ); 4. Undang - undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4114); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ; 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;

WALIKOTA LUBUKLINGGAU · 2013-02-13 · bendahara, atau pcjabat lainyang bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeli bukan bendahara, atau pejabat lainyang bersangkutan melarikan

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: WALIKOTA LUBUKLINGGAU · 2013-02-13 · bendahara, atau pcjabat lainyang bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeli bukan bendahara, atau pejabat lainyang bersangkutan melarikan

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

KEPUTUSAN WALIKOTA LUBUKLINGGAUNOM OR '72 TAHUN 2004

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2004TENTANG RETRIBUSI IZINTE~PAT PENYIMPANAN BARANG

.• . ~. I

a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 28 Peraturan Daerah KotaLubuklinggau Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin TempatPenyimpanan Barang yang telah di undangkan tanggal 17 Juni 2004dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2004 Nomor 20perlu menetapkan Peraturan Pelaksanaannya;

b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu diatur dan ditetapkari dengan Keputusan Walikota Lubuklinggau.

1. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ) sebagaimanatelah diubah dengan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentangPerubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2000 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 );

2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1997' tentang PengelolaanLingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3669 );

3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60,TambahanLembaran Negara Nomor 3839 );

4. Undang - undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan KotaLubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4114);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentangPedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentangPedoman Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;

Page 2: WALIKOTA LUBUKLINGGAU · 2013-02-13 · bendahara, atau pcjabat lainyang bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeli bukan bendahara, atau pejabat lainyang bersangkutan melarikan

Pasal142 )

(I) Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara ,atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian daerahberada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggaldunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralihkepada pengampu/yang memperoleh haklahii waris,terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolchnya,yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukanbendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan.

(2) Tanggungja\\'ab pengalllpu/yang mempcrolch hak!ahli warisul1luk lllelllbayar ganti kerugian daerah sebagailllanadimaksud pada ayat ( I) Illcnjadi !lapus apabila dalalll \\aktu3 (tiga) tahun sejak keputllsan pengadilan yang Illenetapkanpengalllpu kepada bendahara, pegawai· negeri bllkanbendahara, atau pcjabat lain yang bersangkutan, atau sejakbendahara, pegawai negeli bukan bendahara, atau pejabatlain yang bersangkutan melarikan diri atau meninggaJ dWlia,pengampu/yangmclllperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahuoleh pejabat yang bCf\\Oenangmengenai adanya kemgiandaerah.

(I) Ketentuan penyelesaian kenlgian daerah sebagaimanadiatur dalam Peranlran Daerah ini berJaku pula unnlk uangdan/atau barang bukan milik daerah, yang berada dalalllpenguasaan bend ahara. peg3\\"ai negeri bukan bendahara,atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraantugas pemerintahan.

(2) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimanadiatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula untukpengelola perusahaan daerah dan badan-badan lain yangmenyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah,sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

PENGELOLAANKEUANGANBAD AN LAYANAN UMUM DAERAH

b. mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkanekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.

(1) BLUD dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepadamasyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umumdan mencerdaskan kehidupan masyarakat.

(2) Kekayaan BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidakdipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnyauntuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yangbersangkutan.

Page 3: WALIKOTA LUBUKLINGGAU · 2013-02-13 · bendahara, atau pcjabat lainyang bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeli bukan bendahara, atau pejabat lainyang bersangkutan melarikan

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun2001 tentang Tehnik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produkHukum Daerah ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nornor 22 Tahun2001 tentang Bentuk Produk - produk Hukum Daerah ;

10.Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 7 Tahun2003 tentang Pedoman Operasionaf Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam.Penegakan Peraturan Daerah.

l1.Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 03 Tahun 2003 tentangPembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah danSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KEPUTUSAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PELAKSANAANPERATURANDAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 10 TAHUN 2004TENTANGRETRIBUSIIZIN TEMPATPENYIMPANANBARANG

Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 10 Tahun 2004tentang Retribusi Izin Tempat Penyimpanan Barang.

Menugaskan Kepada Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah KotaLubuklinggau untuk berkoordinasi dengan Badan,Dinas Kantor, KepalaBagian, Camat dan Lurah di jajaran Pemerintah Kota Lubuklinggau untukmefaksanakan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 10 Tahun 2004Tentang Retribusi Izin Tempat Penyimpanan Barang.

Persyaratan untuk mendapat Izin Tempat Penyimpanan Barangsebagaimana di maksud Pasaf2 ayat 1 peraturan Daerah Kota LubuklinggauNomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Tempat Penyimpanan Barangadalah sebagai berikut:

1. Mengisi Formulir Permohonan diatas kertas segel / kertas bermateraiRp. 6000 yang di tujuhkan kepada Bapak Walikota Lubuklinggaumelalui Kepafa Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Lubuklinggau.

2. Photo copy KTP 2 Lbr

3. PasPhoto ukuran 3 x 4 3 Lbr

4. Materai Rp. 6000 2 Lbr

5. Surat Persetujuan Tetangga 1 Lbr

6. Copy Bukti Lunas PBBTahun berjalan 2 Lbr

7. Copy Bukti Lunas Retribusi 1 Lbr

Page 4: WALIKOTA LUBUKLINGGAU · 2013-02-13 · bendahara, atau pcjabat lainyang bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeli bukan bendahara, atau pejabat lainyang bersangkutan melarikan

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangk an.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannyada!am Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Diteta!)kan di Lubuklinoaaubb

pad a tanggal 30 Desember 2006

WALIKOTA UJBUKLINGGAU,

Diundangbn di Lubuklinggaupada tanggal 30 Desember 2006

SEKRETARIS OAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2006 NOMOR 5 SERI A

, J

PERATURAN DAERAH KOTALUBlJKLINGGAUNOMOR 13 TAHUN 2006

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGANDAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

1. Dasar Pe17likiranPada dasamya yang melatar belakangi terbitnya Peraturan Daerah ini

adalah keinginan untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerahsebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan terbitnya Undang-undangNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara PemerintahPusat dan Pemerintah Daerah, sehingga timbul hak dan kewajiban daerahyang dapat dinilai dengan uang, dengan demikian perlu dikelola denganbaik dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangandaerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistempengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalampenyelenggaraan pemerintahan daerah.

Page 5: WALIKOTA LUBUKLINGGAU · 2013-02-13 · bendahara, atau pcjabat lainyang bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeli bukan bendahara, atau pejabat lainyang bersangkutan melarikan

)Pemerintah Daerah harns mengalokasikan belanja daerah secara adil

dan merata agar relatif dapat dinilanati oleh seluruh kelompok masyarakattanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

)SKPD menyusun Rencana KeIja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD)

disusun berdasarkan prestasi kelja yangakan dicapai. RKA-SKPD disertaidengan prakiraan belanja untuk tahlln beriklltnya setelah tahun anggaranyang sudah disllsun. RKA-SKPD ini kcmudian disampaikan kepada DPRDllntuk dibahas dalam pembicaraan pcndahullian RAPBD. Hasil pembahasanini disar:npaikan kepada PPKD untuk bahan penyusunan RancanganPeratllran Dacrah tentangAPBD. .

Aspek penting lainnya yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalahketerkaitan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning) denganpenganggaran (budget) oleh Pemerintah Daerah, agar sinkron denganberbagai kebijakan pemerintah sehingga tidak menimbulkan tuInpang tindihpelaksanaan program dan kegiatan oleh pemerintah pusat dan PemerintahDaerah.

Dalam proses penyusunan APBD pada dasamya bertujuan untukmenyelaraskan kebijakan ekonorni makro dan sumber daya yang tersedia,dengan dernikian dapat mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuaikebijakan pemerintahan daerah dan yang tidak kalah penting adalah untukmempersiapkan kc'lldisibagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baikdan benar. Penyusunan anggaran menjadi hal yang penting agar dapatberfungsi sebagaimana diharapkan yaitu (1) dalam konteks kebijakan,anggaran dapat memberikan arah kebijakan perekcnomian danmenggambarkan secara tegas penggunaan sumberdaya yang dimilikimasyarakat; (2) adalah untuk mencapai keseimbangan ekonomi makro dalamperekonomian; (3) dapat dijadikan sarana pengendalian dalam upayamengurangi ketimpaIigandan kesenjangan dalam berbagai hat di suatu daerah.

Selanjutanya Pemcrintah Daerah l1lengajllkan Rancangan PeraturanDaerah tentangAPBD disertai penjclasan dari doklll1len pendllkungnyakepada DPRD lIntllkdibahas dan disetujlli. APBD yang disetujui DPRD initerinci sampai dengan unit organisasi. fungsi. program. kegiatan. dan jenisbclanja. ApabiJa DPRD tidak Illcnyetlljlli Rapcrda APBD tersebllt. l1lakallntuk keperlllan mcmbiayai sctiap bulannya Pemerintah Daerah daratmelaksanakan pengeluaran daerah sctinggi.:"tingginyasebesarangka APBDtahun anggaran sebelunmya dcngan prioritas untuk belanja yang Il1cngikatclan\\'ajib.

PenyusunanAPBD yang diawali dengan penyampaiankebijakan umumAPBD searab dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang merupakanlandasan dalam penyusunan RAPBD kepada DPRD untuk dibahas dalampembicaraan pendahuluan RAPBD. Berdasarkan kebijakan umumAPBDyang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama denganDPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikanacuan bagi setiap SKPD.

Perubahan APBD c1imungkinkanj ika tCljadi pcrkcmbangan yang tidaksesuai dengan asull1si kcbijakan llmum APBD. terdapat keadaan yangmenyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi,antar kegiatan. dan antar jenis belanja. serta teljadi keadaan yangmenyebabkan saldo anggaran Jebihtahul1sebelumnya harus digunakan untukpembiayaan anggaran yang berjalan. Selain itu dalam keadaan daruratPemerintah Daerah dapat melakllkan pengeluaran yang belulll tcrsediaanggarannya. yang selanjutnya diusulkan dalan rancangan perubahan APBDda/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Page 6: WALIKOTA LUBUKLINGGAU · 2013-02-13 · bendahara, atau pcjabat lainyang bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeli bukan bendahara, atau pejabat lainyang bersangkutan melarikan

A~abila orang pribadi atau Badan Usaha yang menyatakan usahanya ditutup atau tidak melakukan aktivitasnya, maka Pemohon Wajib mengajukanpermohonan secara tertulis kepada Walikota Lubuklinggau yang diketahuiLurah setempat atau Pihak yang berwenang melalui Kepala Bagir.lnEkonomi Sekretariat Daerah Kota Lubuklinggau dengan menyebutkanalasan penutupannya sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 3 PeraturanDaerah Kota Lubuklinggau Nomor 10 Tahun 2004.

Keputusan ini mulai berlaKu pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang dapat"mengetahuinya, memerintahkan pengundanganKeputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah KotaLubuklinggau.

DIUNDANGKAN, .• ---'"

DI~l t\M U;MBARAN O.AERAH:: 1 BUi\l!NGCI\lI

N.ONt •.)R : 1G~rl'EMm 200i

::ii.:..'" ',eTA ~' "', \1-\

Ditetapkan di Lubuklinggau,pada tanggal ~ 7 .c~pr 2004

IWALIKOTA BUKL

(

H.--'UBAIDILLAH IDRUS, SII.PEMBINA TK. INIP. 440012311