WALIKOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT .  · 2002 tentang Bangunan Gedung ... Peraturan

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of WALIKOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT .  · 2002 tentang Bangunan Gedung ... Peraturan

  • WALIKOTA PADANGPROVINSI SUMATERA BARAT

    PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

    NOMOR 3 TAHUN 2015

    TENTANGPEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK

    PENYANDANG DISABILITAS

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    WALIKOTA PADANG,

    Menimbang : a. bahwa manusia merupakan makluk hidup ciptaan AllahTuhan Yang Maha Esa mempunyai hak dan kesempatanyang sama untuk bertahan hidup dan menjalanikehidupannya tanpa dihalangi oleh kondisi disabilitas;

    b. bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian darimasyarakat yang mempunyai kedudukan, hak, kewajibandan peran yang sama, sehingga untuk mewujudkankemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitasdiperlukan pengakuan, penghormatan atas harkat danmartabat manusia yang melekat dan pemenuhan hak-hakpenyandang disabilitas sehingga mendapatkan penerimaanpenuh di segala lapisan masyarakat;

    c. bahwa sebagai bagian dari masyarakat dunia yangmenjunjung tinggi prinsip Hak Asasi Manusia, PemerintahRepublik Indonesia telah meratifikasi Convention On TheRigth of Person with Disabilities yang diadopsi MajelisUmum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 61/106tertanggal 13 Desember 2006, menjadi Undang-UndangNomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention OnThe Rigth of Person with Disabilities (Konvensi MengenaiHak-hak Disabilitas) (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor 5251);

    d. bahwa dalam upaya pemenuhan hak-hak penyandangdisabilitas diperlukan sarana, prasarana dan upaya yanglebih memadai, terpadu dan berkesinambungan dariPemerintah Daerah serta semua lapisan masyarakat;

    e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlumembentuk Peraturan Daerah tentang Pemenuhan danPerlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas;

    Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentangPembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalamLingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

  • 2

    2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang PenyandangCacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3670);

    3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-hakAsasi Manusia (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3833);

    4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang BangunanGedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4247);

    5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4279);

    6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4301);

    7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4456);

    8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang SistemKeolahragaan Nasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4535);

    9. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentangKesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4967);

    10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5025);

    11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5038);

    12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor104, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5029);

    13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234);

    14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentangPenanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5235);

  • 3

    15. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentangPengesahan Convention on The Rights of Persons withDisabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak PenyandangDisabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5251);

    16. Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5657);

    17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5601);

    18. Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 1980 tentangPerubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah tingkat IIPadang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3164);

    19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentangUpaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial PenyandangCacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3754);

    20. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

    21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4737);

    22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 68 Tahun 2012, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

    23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 199);

    24. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1999 tentangLembaga Koordinasi dan Pengendalian PeningkatanKesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;

    25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas danAksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

    26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun2009 tentang Inklusi.

  • 4

    27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk HukumDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 32).

    28. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja DinasDaerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah KotaPadang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun2012 Nomor 14);

    Dengan Persetujuan Bersama

    DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANGdan

    WALIKOTA PADANG

    MEMUTUSKAN :

    Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMENUHAN DANPERLINDUNGAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

    BAB IKETENTUAN UMUM

    Pasal 1Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Kota Padang.2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara

    pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan daerah otonom.

    3. Walikota adalah Walikota Padang.4. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota

    Padang.5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Padang.6. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana yang

    selanjutnya disingkat BPMPKB adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Padang.

    7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran selanjutnyadisingkat BPBDPK adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah danPemadam Kebakaran Pemerintah Kota Padang.

    8. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah SakitUmum Daerah Dr. Rasidin Kota Padang.

    9. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasanjasmani, rohani, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yangdalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapatmengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh danefektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

    10. Kedisabilitasan adalah hal ikhwal tentang disabilitas.11. Anak dengan disabilitas adalah setiap orang yang mengalami kedisabilitasan

    dengan usia 18 (delapan belas) tahun ke bawah kecuali untuk Tunagrahitayang tetap berkedudukan sebagai anak meski berusia di atas 18 (delapan belas)tahun.

    12. Perempuan dengan disabilitas adalah setiap orang dari jenis kelaminperempuan yang mengalami kedisabilitasan.

    13. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang menyediakan peluang atau aksesyang sama kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalamsegala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.

  • 5

    14. Diskriminasi berdasarkan disabilitas berarti setiap pembedaan, pengecualian,atau pembatasan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampakmembatasi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan, atasd