WALIKOTA PADANG PROVINSI SUMATERA Walikota Padang Tentang... · Padang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of WALIKOTA PADANG PROVINSI SUMATERA Walikota Padang Tentang... · Padang Tahun 2012 Nomor 13,...

WALIKOTA PADANGPROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANGNOMOR 461 TAHUN 2014

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumetasi Pembantu(PPIDP) Kota Padang telah ditetapkan dengan KeputusanWalikota Padang Nomor 237 Tahun 2013 tentang PejabatPengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat PengelolaInformasi dan Dokumetasi Pembantu;

b. bahwa sehubungan dengan Keputusan Walikota PadangNomor 237 Tahun 2013 dimaksud belum memasukkanseluruh SKPD sebagai PPID Pembantu dan belum memuatsecara jelas tugas dan kewenangan PPID dan PPIDPembantu, maka perlu dilakukan perbaikan terhadapKeputusan Walikota Padang tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan KeputusanWalikota tentang Pejabat Pengelola Informasi danDokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi danDokumetasi Pembantu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang PembentukanDaerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan DaerahPropinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LembaranNegara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraNomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587),sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir denganPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentangPerubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat IIPadang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, TambahanLembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran NegaraTahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor5149);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi danDokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri danPemerintah Daerah;

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentangStandar Layanan Informasi Publik;

9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2011tentang Keterbukaan Informasi Publik DalamPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Padang;

10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja SekretariatDaerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah KotaPadang Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah KotaPadang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran DaerahNomor 53);

11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja DinasDaerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14), sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 54);

12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan LembagaTeknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah KotaPadang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah KotaPadang Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran DaerahNomor 55);

13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2008tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan(Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 19,Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008Nomor 17);

14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 20 Tahun 2008tentang Pembentukan Organisasi Kelurahan (LembaranDaerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 20, TambahanLembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 18);

15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2012tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja SatuanPolisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun2012 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan PejabatPengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) KotaPadang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantumdalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan darikeputusan ini.

KEDUA : PPID sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas:

a. merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan danmengendalikan pengumpulan informasi, mengklarifikasiinformasi, mendokumentasikan informasi, dan memberikanpelayanan informasi dari PPIDP;

b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/ataumemberikan pelayanan informasi kepada Publik;

c. melakukan verifikasi bahan informasi publik dari PPIDPsesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;

d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;

e. melakukan penyediaan pemutakhiran informasi dandokumentasi agar dapat diakses oleh masyarakat;

f. melaksanakan advokasi pengaduan dan penyelesaiansengketa informasi publik.

KETIGA : PPIDP sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas:a. memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;b. membantu PPID dalam melaksanakan tugas dan

kewenangannya;c. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID

secara berkala dan sesuai kebutuhan;d. membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan

dokumentasi untuk kebutuhan unit kerjanya;e. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidak

diakses oleh publik;f. mengkonsultasikan informasi yang dikecualikan kepada PPID.

KEEMPAT : PPID sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu berwenang:a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;b. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidak

diakses oleh publik;c. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja satuan

kerja yang menjadi cakupan kerjanya;d. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan

PPIDP dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupankerjanya;

e. menugaskan PPIDP dan/atau Pejabat Fungsional untukmembuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dandokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KELIMA : Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimanadimaksud pada diktum Kedua dan Keempat, PPID sebagaimanadimaksud pada diktum Kesatu dibantu oleh Tim PertimbanganPelayanan Informasi.

KEENAM : Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksudpada diktum Kelima bertugas:a. membahas dan mengusulkan jenis informasi yang

dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan denganKeputusan Walikota;

b. membahas, menyelesaikan, dan memutuskan tanggapan ataskeberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi;

c. menyelesaikan hal-hal yang belum diatur.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul atas ditetapkannya keputusan inidibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KotaPadang, Belanja Langsung Bagian Humas dan ProtokolSekretariat Daerah Kota Padang dan masing-masing SatuanKerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padangpada tanggal 28 Oktober 2014

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada yth.:1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;2. Menteri Komunikasi dan Informasi RI di Jakarta;3. Gubernur Sumatera Barat di Padang;4. Ketua DPRD Kota Padang di Padang.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANGNOMOR 461 TAHUN 2014TENTANG PEJABAT PENGELOLAINFORMASI DAN DOKUMENTASI DANPEJABAT PENGELOLA INFORMASIDAN DOKUMENTASI PEMBANTU

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

(PPIDP) KOTA PADANG

NO KEDUDUKAN PEJABAT

1. Pembina a. Walikota Padang

b. Wakil Walikota Padang

2 Pengarah Sekretaris Daerah Kota Padang

3 Tim Pertimbangan a. Asisten Pemerintahan Sekretaria DaerahKota Padang;

b. Asisten Perekonomian dan KesejahteraanRakyat Sekretariat Daerah Kota Padang;

c. Asisten Administrasi Umum SekretariatDaerah Kota Padang;

d. Staf Ahli Walikota Padang;

e. Inspektur Kota Padang;

f. Seluruh Pimpinan SKPD di LingkunganPemerintah Kota Padang.

4 PPID Kepala Bagian Humas dan Protokol SekretariatDaerah Kota Padang

5 Bidang-Bidang:

a. Pengelolaan Informasi Kepala Bidang Data dan Statistik pada BadanPerencanaan Pembangunan Daerah KotaPadang

b. Dokumentasi dan Arsip Kepala Seksi Kearsipan dan Dokumentasi padaKantor Perpustakaan dan Arsip Kota Padang

c. Pelayanan Informasi Kepala Sub Bagian Dokumentasi pada BagianHumas dan Protokol Sekretariat Daerah KotaPadang

d. Pengaduan danPenyelesaian Sengketa

Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada BagianHukum Sekretariat Daerah Kota Padang

NO KEDUDUKAN PEJABAT

6. PPID Pembantu a. Kepala Sub Bagian AdministrasiPemerintahan pada Bagian PemerintahanSekretariat Daerah Kota Padang;

b. Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukumpada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKota Padang;

c. Kepala Sub Bagian AdministrasiPertanahan pada Bagian Perta