View
212
Download
0
Embed Size (px)
1
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN DAN ANEKA USAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu Pemerintah Daerah dalam menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan
kesejahteraan rakyat dan untuk mendorong perkembangan pembangunan dan perekonomian daerah serta menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah
(PAD), baik yang bersumber dari penggalian dan pemanfaatan potensi daerah maupun yang bersumber
dari pengembangan usaha di luar daerah, maka dipandang perlu mendirikan Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang
Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
SALINAN
2
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II
Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
3
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990
Tentang Tata Cara Kerjasama Antara Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999
tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang
Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
4
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
dan WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN DAN ANEKA USAHA.
BAB I
KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Pematangsiantar. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah
Kota Pematangsiantar sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar.
7. Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha yang selanjutnya disebut PD. Pembangunan dan Aneka Usaha adalah Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka
Usaha yang dimiliki Pemerintah Kota Pematangsiantar. 8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD.
Pembangunan dan Aneka Usaha. 9. Direksi adalah Direksi PD. Pembangunan dan Aneka
Usaha.
10. Direktur Utama adalah Direktur Utama PD. Pembangunan dan Aneka Usaha.
11. Pegawai adalah Pegawai PD. Pembangunan dan Aneka Usaha.
12. Modal Dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai
penyertaan modal pemerintah Kota Pematangsiantar kepada PD. Pembangunan dan Aneka Usaha yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
13. Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan keluarga.
5
14. Suami/isteri adalah seorang suami/isteri dari pegawai PD. Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar berdasarkan perkawinan yang sah sesuai dengan
peraturan Perundang-undangan dan terdaftar pada PD. Pembangunan dan Aneka Usaha.
15. Anak adalah anak kandung pegawai PD. Pembangunan dan Aneka Usaha yang lahir dari perkawinan yang sah, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut peraturan
Perundang-Undangan. 16. Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi
penyusutan, cadangan, dan pengurangan yang wajar pada
PD. Pembangunan dan Aneka Usaha. 17. Peraturan Direksi adalah peraturan direksi PD.
Pembangunan dan Aneka Usaha. 18. Keputusan Direksi adalah Keputusan Direksi
PD.Pembangunan dan Aneka Usaha.
19. Laporan Kegiatan Usaha adalah laporan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang serta laporan keuangan PD.
Pembangunan dan Aneka Usaha yang meliputi neraca, arus kas, perhitungan rugi/laba serta catatan atas laporan keuangan.
BAB II
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Bagian Kesatu Pembentukan
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah dengan nama PD. Pembangunan dan Aneka Usaha.
Bagian Kedua