· Web viewJenis komoditi mineral industri dan batuan yang diteliti antara lain meliputi bahan mineral untuk berba- gai industri keramik, pupuk, bahan bangunan, industri kimia dan

PENGELOLAAN SUMBER ALAM DANLINGKUNGAN HIDUP

BAB II

PENGELOLAAN SUMBER ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

A. PENDAHULUAN

Kegiatan pembangunan dapat mempengaruhi struktur dasar ekosistem melalui dua cara, yaitu: (1) dengan mengeksploitasi sumber alam secara berlebihan sehingga merusak keseimbangan antara komponen-komponen ekosistem; (2) dengan menimbulkan kerusakan terhadap berfungsinya proses-proses alami dalam ekosistem. Kerusakan struktur dasar ekosistem seperti itu me-rupakan gangguan terhadap kelangsungan hidup manusia. Sehu- bungan dengan itu maka berbagai kebijaksanaan dan upaya perlu dilaksanakan untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan sumber alam dan lingkungan hidup.

Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1988 dan Repelita V telah digariskan kebijaksanaan pokok dalam pembangunan di bidang lingkungan hidup dan sumber alam, yaitu kebijaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Sejauh dikait- kan dengan ekosistem yang kita miliki pembangunan yang berke-lanjutan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (1) menjaga kelangsungan hidup dengan jalan melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem yang mendukungnya, baik secara langsung maupun tidak langsung; (2) memanfaatkan sumber alam sesuai dengan kemampuan alam dan teknologi pengelolaannya untuk menghasilkan sumber alam yang bersangkutan secara lestari; (3) memberi ke-sempatan kepada sektor dan kegiatan lainnya untuk berkembang bersama-sama baik di suatu daerah dan kurun waktu yang sama

II/3

maupun di daerah dan kurun waktu yang berbeda secara sambung menyambung; (4) meningkatkan dan melestarikan kemampuan dan fungsi ekosistem untuk memasok sumber alam, melindungi serta mendukung perikehidupan secara terus menerus; dan (5) menggu- nakan prosedur dan tata cara yang memperhatikan kelestarian kemampuan dan fungsi ekosistem untuk mendukung perikehidupan di masa sekarang dan di masa yang akan datang.

Dalam upaya mendukung terwujudnya pembangunan yang ber-kelanjutan maka telah disusun berbagai program kegiatan. Ada- pun program-program kegiatan tersebut meliputi: (1) program inventarisasi dan evaluasi sumber alam dan lingkungan hidup; (2) program penyelamatan hutan, tanah dan air; (3) program pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup; (4) program pe-ngembangan meteorologi dan geofisika; (5) program pembinaan daerah pantai; (6) program pengendalian pencemaran lingkungan hidup; dan (7) program rehabilitasi hutan dan tanah kritis.

B. INVENTARISASI DAN EVALUASI SUMBER ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Kebijaksanaan dan Langkah-langkah

Program ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan jumlah dan mutu informasi tentang sumber alam dan lingkungan hidup, mengembangkan neraca dan tata guna sumber alam dan lingkungan hidup yang lebih baik, dan menjamin persediaan sumber alam secara berkelanjutan.

Dalam Repelita V koordinasi pemetaan yang bersifat lintas sektoral semakin ditingkatkan dengan maksud meningkatkan efisiensi dan mencegah timbulnya duplikasi dalam kegiatan tersebut. Upaya alokasi sumber alam yang rasional untuk me- menuhi kebutuhan berbagai sektor pembangunan ditingkatkan pula. Selain itu dikembangkan pula pendalaman isi dari hasil- hasil inventarisasi dan evaluasi sumber alam. Upaya ini meliputi pemetaan dasar, pemetaan tematik dan peningkatan kegiatan penunjangniya seperti pendidikan, penelitian dan pengembangan teknologi. Selanjutnya upaya pengembangan sistem informasi sumber alam dan lingkungan hidup juga lebih ditingkatkan, terutama yang berhubungan dengan tipe ekosistem, agroekosistem, tanah, air, hutan dan energi.

II/4

2. Hasil-hasil Pelaksanaan Kebijaksanaan

Dalam Repelita V kegiatan-kegiatan utama yang tercakup dalam program ini adalah sebagai berikut: (1) inventarisasi dan pemetaan dasar matra darat dan matra laut, geologi dan hidrogeologi, pemetaan agroekologi, vegetasi dan kawasan hutan, dan kemampuan tanah; (2) inventarisasi dan pemetaan sumber alam dan tipe ekosistem; (3) penatagunaan sumber alam seperti hutan, tanah dan air; (4) pengembangan sistem informasi dan neraca sumber alam dan lingkungan; (5) perhitungan faktor lingkungan dalam pembangunan ekonomi; (6) pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan teknologi;

a. Pemetaan Dasar

Peta dasar merupakan peta yang menggambarkan rupa bumi yang dibuat dalam berbagai skala untuk berbagai tingkat kebu-tuhan. Sampai dengan tahun 1990/91 peta dasar yang telah di-selesaikan meliputi peta Sumatera, Kalimantan dan Jawa dengan skala 1:50.000, Maluku dan Irian Jaya dengan skala 1:100.000, serta seluruh Indonesia dengan skala 1:250.000. Selanjutnya telah diselesaikan pula peta dasar wilayah Bali dengan skala 1:25.000, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur dengan skala 1:50.000. Dengan demikian peta dasar untuk seluruh nusantara telah selesai dibuat dengan berbagai skala sesuai dengan tingkat kebutuhan.

Kegiatan pemetaan geologi bersistem adalah pembuatan peta geologi secara sistematis dalam skala yang sama. Kegiatan ini ditujukan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan sektor pertambangan dan energi dan beberapa sektor lainnya. Dalam pemetaannya seluruh Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah pemetaan, yaitu Jawa dan Madura dengan skala 1:100.000, luar Jawa dengan skala 1:250.000, dan pemetaan geologi Indonesia dengan skala 1:1.000.000. Dengan skala pemetaan yang demikian, ter- nyata diperlukan 58 lembar peta untuk Jawa dan Madura, 181 lembar peta untuk luar Jawa dan 16 lembar peta geologi Indo- nesia.

Dalam tahun 1989/90 kegiatan pemetaan geologi bersistem di Jawa dan Madura telah selesai 100% dengan dihasilkannya peta sebanyak 58 lembar. Pada tahun 1990/91 pemetaan geologi-bersistem di luar kedua pulau tersebut telah berhasil disele-saikan sebanyak 144 lembar atau hampir 80% dari seluruh pemetaan yang direncanakan, sedangkan pemetaan Geologi Indonesia

II/5

telah diselesaikan sebanyak 7 lembar atau 43,7% dari seluruh pemetaan yang direncanakan.

Pemetaan geologi tata lingkungan yang mencakup pemetaan hidrogeologi dan pemetaan geologi teknik dilaksanakan untuk mengetahui daya dukung suatu wilayah. Pemetaan hidrogeologi dimaksudkan untuk menyediakan data dasar hidrogeologi kuali- tatif mengenai adanya air tanah dan produktivitas lapisan pembawa air tanah.

Sejak Repelita I sampai dengan tahun kedua Repelita V pemetaan hidrogeologi bersistem untuk seluruh Indonesia dengan skala 1:250.000 telah diselesaikan sebanyak 51 lembar atau sekitar 37% dari seluruh peta yang direncanakan. Sedang- kan melalui kegiatan pemetaan geologi teknik dengan skala 1:100.000 telah berhasil diselesaikan 32,8% dari sejumlah 58 lembar peta pulau Jawa.

Untuk melaksanakan pemantauan potensi kawasan hutan telah dilakukan pemetaan vegetasi dalam kawasan hutan. Pemetaan vegetasi dalam kawasan hutan yang telah dilakukan sampai dengan tahun 1990/91 mencakup areal seluas 94,6 juta ha lebih, seluruhnya dengan skala 1:100.000.

B.Inventarisasi dan Pemetaan Sumber Alam dan Tipe Ekosistem

Dalam Repelita V kegiatan inventarisasi hutan terus di-kembangkan untuk mengetahui keadaan hutan dan potensi hasil- nya terutama yang berupa kayu. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan bantuan citra satelit, SPOT (Systeme Probotoir d'obser- vation de la Terre), potret udara dan survai lapangan secara komulatif. Sampai dengan tahun 1990/91 kegiatan inventarisasi kawasan hutan yang telah berhasil dilaksanakan melalui citra satelit mencakup areal seluas 150 juta ha dengan skala 1:250.000, melalui citra SPOT mencakup areal seluas 67 juta ha dengan skala 1:100.000 dan melalui potret udara mencakup areal seluas 51,3 juta ha dengan skala 1:100.000 dan 2,3 juta ha dengan skala 1:20.000 (Tabel II-1).

Khusus dalam dua tahun pertama Repelita V kegiatan tersebut mencakup areal seluas 66 juta ha melalui citra satelit, 67 juta ha melalui citra SPOT dan 1,8 juta ha melalui potret udara skala 1:100.000. Sedangkan kegiatan tersebut dalam tahun 1990/91 telah mencakup areal seluas 40 juta ha melalui

II/6

TABEL II – 1

HASIL PENATAAN BATAS DAN INVENTARISASI HUTAN, 1988/89 – 1990/91 ¹)

1) Angka kumulatif 2) Angka diperbaiki 3) Angka sementara

citra satelit, 37 juta ha melalui citra SPOT dan 1,5 juta ha melalui potret udara. Dapat ditambahkan bahwa kegiatan inven-tarisasi kawasan hutan melalui potret udara dilaksanakan dengan skala 1:100.000.

Selain inventarisasi mengenai keadaan hutan dan potensi kayunya, dalam tahun 1989/90 juga telah dilakukan inventarisasi hasil hutan nonkayu, khususnya rotan, sagu, bakau, nipah dan lain sebagainya di areal seluas 191,9 ribu ha. Dalam tahun 1990/91 melalui kegiatan tersebut telah berhasil di- inventarisir areal produksi seluas 564 ribu ha, yang terdiri dari rotan seluas 34 ribu ha, sagu seluas 350 ribu ha, bakau seluas 166 ribu ha dan nipah seluas 14 ribu ha lebih. Selain

II/7

itu, telah dilaksanakan juga evaluasi potensi tegakan sisa di Kalimantan Timur dan di Kalimantan Tengah. Juga dilakukan pe-nyusunan tabel potensi volume kayu di Riau, Kalimantan Tengah dan di Kalimantan Timur serta monitoring kebakaran hutan di wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Untuk mengetahui potensi kandungan mineral dan batuan perlu terus dilakukan kegiatan inventarisasi dan eksplorasi mineral logam, mineral industri dan batuan, serta batu bara dan gambut. Penyelidikan mineral logam dilakukan terutama untuk mengetahui potensi bahan galian logam tembaga dan seng, serta logam mulia dan logam besi yang dapat menunjang perin-dustrian dalam negeri dan ekspor. Dalam dua tahun pertama Re- pelita pelita V kegiatan tersebut dilaksanakan di berbagai tempat di Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku. Inventarisasi dan eksplorasi mineral industri dan batuan dilakukan terutama di Jawa, Sumatera, Timor Timur, Lom- bok dan Sulawesi. Jenis komoditi mineral industri dan batuan yang diteliti antara lain meliputi bahan mineral untuk berbagai industri keramik, pupuk, bahan bangunan, industri kimia dan batu mulia. Dalam dua tahun tersebut kegiatan penyelidikan dan eksplorasi batu bara dilakukan di cekungan Meulaboh di Aceh; Cerenti, Tangko dan Rokan di Riau; Muaratiga dan Musi- rawas di Sumatera Selatan serta Merakai, Bunut dan Bukit Alat di Kalimantan Barat. Sedangkan kegiatan penelitian endapan gambut dilaksanakan di Bengkalis, Riau; Dendang dan Kumpeh di Jambi; Air Sugihan di Sumatera Selatan; Kampar dan Siak di Riau; Ketapang, Rasau Jaya dan Sakura di Kalimantan Barat serta Kanamit dan Marabahan di Kalimantan Tengah.

c. Penatagunaan Sumber Daya Alam

Kegiatan-kegiatan penatagunaan sumber daya alam dimaksudkan untuk melaksanakan penatagunaan sumber daya alam lahan, hutan dan ruang. Melalui kegiatan ini dapat ditetapkan status hukum yang jelas tentang peruntukan berbagai kawasan khususnya hutan lindung, hutan konservasi atau hutan produksi serta memiliki batas yang jelas di lapangan. Dalam tahun 1988/89 telah dilakukan penataan batas kawasan hutan sepan- jang 1.183 km. Pada tahun 1989/90 kegiatan tersebut meningkat menjadi 2.688 km dan pada tahun 1990/91 meningkat lagi menjadi 4.650 km, terdiri dari 4.397 km batas luar hutan dan 253 km batas fungsi. Kegiatan tersebut dilaksanakan di semua propinsi di luar Jawa.

Untuk meningkatkan perlindungan hutan lindung terhadap

II/8

berbagai gangguan perlu dilakukan penetapan dan pengukuhan kawasan hutan lindung. Sampai dengan tahun kedua Repelita V telah berhasil ditetapkan kawasan hutan lindung seluas 30,5 juta ha. Dari jumlah tersebut telah berhasil dikukuhkan seluas 28 juta ha lebih yang tersebar di 27 propinsi.

Dengan dibentuknya Tim Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989, usaha-usaha penataan ruang diharapkan dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi. Pembentukan tim tersebut telah ditindak- lanjuti dengan diterbitkannya Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 yang memuat kriteria-kriteria yang diperlukan untuk me- netapkan kawasan yang harus dilindungi. Dalam hubungan itu, dalam rangka membatasi perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi kawasan nonpertanian, telah dikeluarkan pula Kepu- tusan Presiden No. 33 Tahun 1990 tentang penggunaan tanah untuk pembangunan kawasan industri. Dalam Keppres ini dinyata- kan bahwa pembangunan kawasan industri tidak boleh dilakukan di kawasan pertanian, kawasan hutan produksi dan kawasan lindung.

Pada tahun 1990/91 telah disiapkan Pedoman Penyusunan Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi yang dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Tingkat I dalam menyusun rencana tata ruang yang memadai sehingga antara lain akan tercapai keterpaduan rencana tata ruang daerah yang satu dengan daerah yang lain.

d. Pengembangan Sistem Informasi dan Neraca Sumber Alam dan Lingkungan

Sistem informasi geografis merupakan suatu sistem pemro- sesan dan analisa peta dengan bantuan komputer, yang menghasilkan peta-peta digital dengan tema tertentu. Kegiatan ini mulai dikembangkan dalam Repelita III. Prioritasnya diarahkan pada pembuatan peta-peta sumber daya alam. Peta-peta ini akan dapat membantu meningkatkan kemampuan BAPPEDA Ting- kat I dan II dalam melaksanakan fungsinya.

Dalam tahun 1988/89 telah diselesaikan peta digital Su- matera dengan skala 1:50.000 dan 1:250.000. Dalam tahun 1989/90 telah diselesaikan peta digital Irian Jaya dengan skala 1:250.000. Selanjutnya dalam tahun 1990/91 telah diselesaikan pembuatan peta digital Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali dan Timor Timur dengan skala 1:250.000 dan Su- matera dengan skala 1:50.000.

II/9

Iv9

Mulai akhir Repelita III telah dikembangkan mekanisme pembuatan Neraca Kependudukan dan Lingkungan Hidup (NKLD) untuk setiap Daerah Tingkat I dan Laporan Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia untuk Tingkat Nasional. Neraca ini dapat memberi gambaran mengenai perkembangan keadaan mutu lingkungan suatu daerah. Dalam tahun 1990/91 kegiatan ini terus dilanjut- kan dan disempurnakan.

e. Perhitungan Faktor Lingkungan dalam Pembangunan Ekonomi

Usaha untuk memasukkan unsur lingkungan dalam perhitungan kelayakan pembangunan suatu proyek terus dikembangkan. Dengan memasukkan unsur lingkungan tersebut diharapkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan dapat tercapai. Dengan cara ini resiko kehilangan potensi masa depan yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan dapat diperhitungkan dan dikurangi se-maksimal mungkin melalui perencanaan proyek dan pengembangan kebijaksanaan pembangunan yang tepat.

f. Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembang- an Teknologi

Peningkatan efektifitas survai dan pemetaan diupayakan

melalui pendidikan, pelatihan dan penelitian. Sampai dengan tahun 1990/91 melalui pendidikan fotogrametri, kartografi dan interpretasi citra satelit telah dihasilkan masing-masing 206 orang, 269 orang dan 296 orang tenaga terlatih di bidang-bidang keahlian tersebut.

Pemanfaatan teknologi penginderaan jauh mengalami per-kembangan yang sangat pesat. Sampai dengan tahun kedua Repe- lita V teknologi penginderaan jauh telah banyak dimanfaatkan di berbagai kegiatan, antara lain; (1) penelitian pemetaan areal sagu, kelapa dan karet; (2) survai arkeologi; (3) survai deposit daerah karst (kapur); (4) pemantauan hasil kegiatan penghijauan dan reboisasi; (5) pemetaan liputan lahan; dan (6) inventarisasi dan penatagianaan hutan.

C. PENYELAMATAN HUTAN, TANAH DAN AIR


Program ini mempunyai tujuan untuk melestarikan kemampuan sumber alam dan lingkungan hidup untuk melaksanakan fungsi-

II/10

nya serta menjaga keanekaragaman hayati. Untuk mencapai tujuan itu dilaksanakan pemeiiharaan dan pencegahan kerusakan hutan lindung dan suaka alam serta ekosistem khas lainnya, pengembangan sistem taman nasional, penyelamatan plasma nutfah, pemeliharaan daerah aliran sungai, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan.

Dalam tahun 1990/91 juga dilaksanakan kegiatan pembinaan, perlindungan dan pengembangan hutan wisata, suaka alam dan Taman Nasional. Pengendalian dan pengembangan wilayah sungai serta penanggulangan bencana alam juga dilakukan, terutama pengendalian banjir dan pengaturan sungai di wilayah hilir yang investasi pengairannya sudah tinggi dan padat pe-mukimannya. Upaya pengembangan pengelolaan Daerah Aliran Su- ngai (DAS) di 39 DAS prioritas ditingkatkan melalui penerapan teknologi tepat guna. Penelitian dalam pengembangan DAS juga terus diintensifkan.


a. Pengamanan Hutan Lindung

Dalam rangka meningkatkan pengamanan hutan lindung telah

diusahakan peningkatan peran serta masyarakat dan peningkatan jumlah dan mutu petugas pengaman hutan (Jagawana). Untuk me-ningkatkan jumlah dan mutu petugas lapangan telah dilakukan pendidikan dan pelatihan. Sampai dengan tahun 1990/91 tenaga Jagawana yang berhasil memperoleh pendidikan telah mencapai jumlah 7.402 orang.

Upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pelesta-rian hutan dilakukan baik melalui penyuluhan maupun pengembangan hutan kemasyarakatan di kawasan zona penyangga. Pencegahan kerusakan hutan lindung juga dilakukan melalui penetapan batas hutan yang lebih jelas dan upaya pengendalian perambahan hutan lindung.

b. Pembinaan dan Pembangunan Kawasan Konservasi Sumber Daya Alam

Dalam Repelita V upaya pengembangan dan pembinaan kawasan konservasi terus dilakukan. Adapun yang dimaksud dengan pengembangan dan pembinaan adalah penetapan status kawasan tertentu sebagai kawasan konservasi. Penetapan status ini diikuti dengan berbagai kegiatan seperti pembuatan desain berbagai peruntukan lahan dalam rangka konservasi seperti

II/11

tempat pengembangbiakan dan penggembalaan. Selain itu di-laksanakan pula kegiatan penunjang seperti pembuatan jalan inspeksi, pondok jaga, dan kantor.

Sampai dengan tahun 1990/91 kawasan konservasi yang telah ditetapkan statusnya mencapai areal seluas 14.658.114 ha. Kawasan tersebut terbagi dalam 184 unit Cagar Alam dengan luas 8.494.118 ha, 73 unit Suaka Margasatwa dengan luas 5.586.209 ha, 56 unit Taman Wisata dengan luas 263.470 ha, 13 unit Taman Buru dengan luas 241.387 ha dan 7 unit Taman Laut dengan luas 72.930 ha. Dapat ditambahkan bahwa luas kawasan konservasi yang ditetapkan statusnya pada tahun 1990/91 sedikit menurun dibanding dengan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut terjadi karena adanya perubahan status akan fungsi beberapa kawasan, terutama sebagai akibat desakan penggunaan lahan untuk kepentingan lain.

Dalam tahun 1988/89 Taman Nasional yang berhasil ditetapkan statusnya mencapai sebanyak 21 Taman Nasional dengan luas areal mendekati 5 juta ha. Pada tahun 1989/90 Taman Nasional yang berhasil ditetapkan statusnya meningkat menjadi 24 unit Taman Nasional yang mencakup areal seluas 6,7 juta ha. Pe- ningkatan tersebut terjadi karena adanya penambahan 3 Taman Nasional baru, yaitu Taman Nasional Gunung Palung (Kalbar), Rinjani (NTB) dan Wasur (Irian Jaya). Dengan demikian, sampai dengan tahun 1990/91 jumlah taman nasional yang telah berhasil ditetapkan berjumlah 24 unit Taman Nasional dengan luas areal mencapai 6,7 juta ha, sama dengan tahun sebelumnya (Tabel II-2).

c. Penyelamatan Plasma Nutfah

Dalam Repelita V upaya melestarikan plasma nutfah terus dikembangkan. Upaya tersebut antara lain berupa penangkaran dan pengembangan flora dan fauna. Dalam tahun 1990/91 kegiatan penangkaran yang berhasil dilakukan antara lain adalah pe-nangkaran buaya di Irian Jaya, Kalimantan dan Sulawesi Se- latan, penangkaran burung Bayan dan Kakatua Raja di Bali, dan penangkaran rusa Jawa di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bengkulu, Aceh, dan di Nusa Tenggara. Dalam tahun tersebut dilakukan pula pembinaan populasi jenis-jenis fauna lainnya melalui rehabilitasi orang hutan di Tanjung Puting (Kaliman- tan Tengah), pelatihan gajah di Lampung, Sumatera Selatan, Riau dan Aceh, serta pelestarian badak Sumatera di Sumatera. Dalam rangka penyelamatan plasma nutfah, sampai dengan tahun

II/12

TABEL II – 2

PERKEMBANGAN KAWASAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM,1988/89 - 1990/91 ¹)

Fungsi Kawasan

1988/89 2)

Repelita V

1989/90 2) 1990/913)

1. Cagar Alam- Unit 184 184 184

184- Luas (ha) 8.380.118 8.494.118 8.494.118

2. Suaka Margasatwa

- Unit 73 73 73- Luas (ha) 5.838.588 5.586.588 5.586.209

3. Taman Wisata

- Unit 56 56 56 56- Luas (ha) 263.470 263.470 263.470

4. Taman Buru

- Unit 13 13 1313- Luas (ha) 369.151 369.151 241.387

5. Taman Laut

- Unit 7 7 7- Luas (ha) 72.930 72.930 72.930

Jumlah- Unit 333 333 333- Luas (ha) 14.924.257 14.786.257 14.658.114

6. Taman Nasional- Unit 21 24 24- Luas (ha) 4.866.165 6.725.665 6.725.665

1) Angka kumulatif 2) Angka diperbaiki 3) Angka sementara

II/13

kedua Repelita V telah ditetapkan 13 Taman Buru yang mencakup areal seluas 369 ribu ha lebih.

Untuk meningkatkan manfaat kawasan konservasi dan re- kreasi mulai pertengahan Repelita IV dikembangkan Taman Hutan Raya. Sampai dengan tahun kedua Repelita V telah ditetapkan 4 lokasi Taman Hutan Raya yang seluruhnya mencakup areal seluas 158.830 ha, yaitu Taman Hutan Raya Ir. H. Juanda di Jawa Barat, Taman Hutan Raya Bung Hatta di Sumatera Barat, Taman Hutan Raya Sultan Adam di Kalimantan Selatan dan Taman Hutan Raya Bukit Barisan di Sumatera Utara.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan pen- tingnya konservasi sumber alam telah dilakukan pula pembinaan cinta alam melalui kegiatan penyuluhan, bimbingan, pendidikan dan latihan. Sampai dengan tahun, 1990/91 kader konservasi yang telah berhasil dilatih berjumlah 20.078 orang.

d. Pemeliharaan Daerah Aliran Sungai

Upaya pemeliharaan daerah aliran sungai yang telah di-lakukan meliputi kegiatan perbaikan, pemeliharaan, pengaturan dan pengembangan wilayah sungai serta penanggulangan akibat bencana alam gunung berapi.

Kegiatan perbaikan, pemeliharaan, pengaturan dan pengembangan wilayah sungai telah dilaksanakan di berbagai daerah, antara lain di Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Selain itu dilakukan pula kegiatan pengendalian banjir di kota Padang, Ambon dan Jakarta. Selanjutnya telah dilaksanakan pembangunan bendungan besar penahan banjir yang di antaranya adalah bendungan Kedung Ombo di Jawa Tengah dan pembangunan bendungan Bili-bili di Sulawe- si Selatan, yang terakhir sekarang masih dalam persiapan. Selain dari itu, dalam rangka menanggulangi bencana alam akibat gunung berapi, terutama dalam usaha melindungi rakyat terhadap bahaya banjir lahar dingin, maka upaya pembuatan kantong-kantong pasir, dam pengendali dan bangunan pengendali lainnya di lereng Gunung Merapi, Gunung Kelud, Gunung Semeru, Gunung Agung, dan Gunung Galunggung, pada tahun 1990/91 terus dilakukan.

Hasil-hasil kegiatan perbaikan, pengaturan dan pengem-bangan wilayah sungai dalam tahun 1990/91 mencakup areal seluas 74.800 ha di 20 propinsi. Rincian hasil pelaksanaan

II/14

TABEL II - 3

HASIL PELAKSANAAN USAHA PENGENDALIAN SUNGAI,PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM

MENURUT DAERAH TINGKAT I,1988/89 - 1990/91

(ha)

Repelita V

Daerah Tingkat I/Propinsi 1988/89 1989/90 ¹) 1990/91 ²)

1. Daerah Istimewa Aceh 220 3.500 4.0002. Sumatera Utara - 4.660 5.0003. Sumatera Barat - 1.000 1.9004. R i a u 500 900 1.250

5.6.

JambiSumatera Selatan

- -

- 500

- 1.000

7. Bengkulu - 560 6508. Lampung - 500 7509. DKI Jakarta 290 10.800 11.500

10. Jawa Barat - 12.930 12.50011. Jawa Tengah - 11.500 12.25012. DI Yogyakarta - 3.700 4.50013. Jawa Timur 53.490 14.500 15.50014. Kalimantan Barat - - -15. Kalimantan Selatan - - -16. Kalimantan Timur - - -17. Kalimantan Tengah - - -18. Sulawesi Utara - - -19. Sulawesi Tengah - 800 1.00020. Sulawesi Selatan - 1.000 1.50021. Sulawesi Tenggara - - 25022. Bali 225 200 30023. Nusa Tenggara Barat 440 200 30024. Nusa Tenggara Timur - - -25. Maluku - - 25026. Timor Timur 149 100 20027. Irian Jaya - 100 200

Jumlah 55.314 67.450 74.800

1) Angka diperbaiki 2) Angka sementara

II/15

usaha pengendalian sungai, pengembangan wilayah dan penang-gulangan bencana alam menurut propinsi dapat dilihat pada (Tabel II-3).

D. PENGELOLAAN SUMBER ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP


Program pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup di-arahkan untuk mengusahakan agar sumber alam digunakan dengan cara-cara yang tidak merusak tata lingkungan hidup manusia. Kegiatan-kegiatan dalam program ini meliputi: Analisa Menge- nai Dampak Lingkungan (AMDAL), pengendalian pencemaran lingkungan hidup, perlindungan ekosistem, pelestarian plasma nutfah dan peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya penye-lamatan lingkungan.

Dalam Repelita V program pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup ditingkatkan lagi melalui pengembangan ke-lembagaan, pengembangan lingkungan sosial, pendidikan, latihan dan penelitian serta pengembangan kemampuan dan peranan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan peran serta ma-syarakat dalam pelestarian lingkungan hidup dikembangkan pem-binaan dan pengembangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pu- sat Studi Lingkungan (PSL), pemberian penghargaan Adipura kepada kota-kota, di Indonesia yang telah berhasil meningkatkan kebersihan, kesehatan dan keindahan kotanya serta pemberian penghargaan Kalpataru bagi para perintis, penyelamat, pengabdi dan pembina lingkungan.

Penghargaan Kalpataru bagi perintis lingkungan diberikan kepada seseorang atau kelompok yang telah melakukan usaha yang betul-betul menonjol dan baru sama sekali bagi daerahnya dalam mengembangkan dan melestarikan kemampuan lingkungan hidup. Penghargaan Kalpataru bagi pengabdi lingkungan diberikan kepada petugas, lapangan yang telah mengabdikan diri dalam usaha pelestarian alam dan lingkungan hidup yang jauh melam- paui tugasnya. Penghargaan Kalpataru bagi penyelamat lingkungan diberikan kepada kel masyarakat yang paling berhasil dalam melakukan penyelamatan hutan, tanah dan air atas prakarsa kelompok itu sendiri yang mempunyai pengaruh meningkatkan kesadaran bagi masyarakat sekitarnya. Penghargaan Kal- pataru bagi pembina lingkungan diberikan kepada industriawan,

II/16

pengusaha maupun manajer yang telah berhasil dalam melestarikan fungsi lingkungan melalui upaya nyata berupa pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan maupun pelestarian keane-karagaman hayati yang dilaksanakan atas prakarsa sendiri dan mempunyai pengaruh dalam membangkitkan kesadaran bagi masyarakat sekitarnya.


Untuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan lingkungan telah dilaksanakan pendidikan dan latihan Analisis Menge- nai Dampak Lingkungan (AMDAL). Sampai dengan tahun kedua Re- pelita V telah berhasil dilatih 6.774 orang yang terdiri dari lulusan yang memperoleh pendidikan dasar-dasar AMDAL sebanyak 5.522 orang, penyusunan AMDAL sebanyak 1.062 orang dan penilaian AMDAL sebanyak 190 orang (Tabel II-4). Dengan demikian diharapkan perhatian dalam penanganan masalah lingkungan hidup akan semakin meningkat.

TABEL II - 4 JUMLAH LULUSAN PENGIKUT KURSUS-CURSUS AMDAL,

1988/89 - 1990/91 (orang)

Repelita V

Jenis Kursus 1988/89 1989/90 2) 1990/91 3)

1. Dasar-dasar AMDAL 4.541 5.332 5.522

2. Penyusunan AMDAL 635 908 1.062

3. Penilaian AMDAL - - 190

Jumlah 5.176 6.240 6.774

1) Angka kumulatif2) Angka diperbaiki3) Angka sementara

II/17

Sampai tahun kedua Repelita V, kota-kota yang telah berhasil mendapatkan Adipura adalah Surabaya, Semarang, Bandung, Surakarta, Padang, Malang, Bandar Lampung, Bogor, Jambi, Me- nado, Ambon, Cianjur, Balikpapan, Cirebon, Samarinda, Bukit Tinggi, Magelang, Temanggung, Solok, Magetan, Boyolali, Kudus dan Wonosobo.

Penghargaan Kalpataru bagi para perintis, penyelamat, pengabdi dan pembina lingkungan telah diberikan sejak tahun 1986. Sampai dengan tahun kedua Repelita V ini penghargaan Kalpataru telah diberikan kepada 28 orang sebagai perintis lingkungan, 23 orang sebagai pengabdi lingkungan, 31 orang sebagai penyelamat lingkungan dan 2 orang sebagai pembina lingkungan.

E. PEMBINAAN DAERAH PANTAI


Program ini mempunyai tujuan: (1) meningkatkan peranan sumber daya laut dan pesisir dalam pembangunan nasional; (2) meningkatkan kemampuan masyarakat pantai untuk memanfaatkan dan melestarikan ekosistem pantai dan lautan; (3) mengembangkan keahlian dan keterampilan nasional dalam pengelolaan lautan dan pesisir; dan (4) meningkatkan pengendalian peru- sakan lingkungan laut dan pembinaan pelestarian fungsi ekosistem pantai dan lautan.

Usaha perikanan yang pesat yang tidak didukung dengan pembinaan sumber alam perikanan dapat menyebabkan terancamnya kelestarian lingkungan pesisir dan lautan. Untuk mencegah kerusakan lingkungan pesisir dan lautan dan melestarikan sumber alam lautan, maka pengaturan perikanan pantai terus dikembangkan melalui usaha pengaturan jumlah kapal penangkap ikan, pembatasan jumlah tangkapan, pelarangan terhadap penggunaan bahan peledak dan racun, dan dengan penetapan daerah suaka alam lautan. Untuk mengetahui potensi sumber alam lautan, terus dikembangkan pula kegiatan inventarisasi dan evaluasi mengenai sumber alam lautan baik sumber alam dasar lautan maupun sumber alam dalam perairan laut, seperti jenis biota laut, dan sistem sosial budaya masyarakat pesisir.


Pada tahun 1990/91 juga dilakukan upaya untuk melindungi

II/18

dan merehabilitasi pantai dari kerusakan dan erosi oleh air laut. Dalam rangka pelaksanaan upaya itu pengendalian dan pengamanan pantai juga dimantapkan, terutama di Pantai Teluk Jakarta, Pantai Utara Jawa, Pantai Padang dan Pantai Bali. Sejalan dengan itu, mulai tahun 1989/90 dilakukan pula kegiatan pengembangan hutan bakau rakyat di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa tengah dan Sulawesi Selatan. Seluruh kegiatan tersebut mencakup areal seluas 1.900 ha. Pada tahun 1990/91 kegiatan pengembangan hutan bakau meningkat sehingga mencakup areal seluas 2.400 ha yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Te- ngah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Bali.

Selanjutnya untuk melestarikan plasma nutfah di kawasan pesisir dan lautan diupayakan pula pembinaan Taman Nasional Laut. Pembinaan Taman Nasional Laut pada tahun 1989/90 dilaksanakan di Pulau Seribu, Pulau Pombo (Maluku) dan Karimunjawa (Jawa Tengah). Pada tahun 1990/91 dikembangkan pula Taman Na- sional laut baru, yaitu Taman Nasional Laut Bunaken (Sulawesi Utara) dan Teluk Cendrawasih (Irian Jaya). Dengan demikian, sampai dengan tahun kedua Repelita V telah berhasil ditetapkan 5 Taman Nasional Laut yang seluruhnya meliputi areal seluas hampir 1,8 juta ha. Untuk meningkatkan peran serta ma-syarakat dalam upaya perlindungan pantai maka kegiatan pelatihan bagi para petani terus ditingkatkan.

Pada tahun 1990/91 dalam rangka meningkatkan upaya pe-ngelolaan pantai dan lautan telah dikembangkan suatu pola pengelolaan lautan dan pantai yang terpadu dan efisien. Pola ini meliputi kegiatan-kegiatan penyiapan tenaga terampil, pengorganisasian, pembinaan masyarakat pantai yang lebih mantap.

F. PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP 1. Kebijaksanaan dan Langkah-langkah

Program ini bertujuan untuk mengurangi kemerosotan mutu lingkungan hidup, terutama lingkungan perairan dan udara, yang disebabkan oleh dampak negatif dari berbagai kegiatan yang menyebabkan pencemaran.

Sebelum Repelita V upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup masih merupakan bagian dari Program Pembinaan Sumber Alam dan Lingkungan Hidup. Kemudian dalam Repelita V upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup dikembangkan

II/19

1L1919

dalam satu program tersendiri yaitu Program Pengendalian Pen- cemaran Lingkungan Hidup. Kebijaksanaan dasar yang tertuang dalam program ini meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan pengendalian pencemaran, pengembangan pengelolaan fasilitas pembuangan limbah, penguasaan teknologi bersih lingkungan, pengembangan sistem daur ulang, peningkatan peran serta masyarakat, pengembangan institusi pengendalian pencemaran, pengembangan keahlian, sarana dan prasarana pengendalian pencemaran, pemantauan pencemaran lingkungan hidup, penegakan hukum, rehabilitasi lingkungan rusak dan pengembangan sistem informasi untuk pengendalian pencemaran.


Penanggulangan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan dilaksanakan secara bertahap. Kegiatan ini semakin efektif sejak awal Repelita III.

Penanggulangan pencemaran lingkungan industri terutama ditujukan kepada jenis-jenis industri yang mempunyai potensi pencemaran lingkungan yang besar. Dalam upaya ini telah di-laksanakan inventarisasi limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) di kawasan Jabotabek dan di Jawa Timur. Selain itu pe-nanggulangan pencemaran lingkungan juga dilakukan di sektor pertambangan dan di lingkungan rumah tangga. Upaya ini aritara lain meliputi kegiatan-kegiatan penerapan daur ulang, netra- lisasi buangan limbah yang dilaksanakan melalui pemanfaatan limbah padat dari rumah. tangga di perkotaan untuk kegiatan pertanian. Selanjutnya upaya pemantauan dan evaluasi mutu lingkungan ditingkatkan pula di beberapa wilayah daratan dan daerah aliran sungai yang padat pembangunan. Selain itu telah ditetapkan pula pedoman penetapan Baku Mutu Lingkungan dan Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Pencemaran Air, yang diperlukan sebagai landasan kebijaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan pelaksanaannya.

Pada tahun 1989/90 telah dicanangkan Program Kali Bersih (PROKASIH) yang diprioritaskan untuk sungai-sungai yang memiliki fungsi strategis dan atau yang kondisi kualitasnya telah kritis dilihat dari pencemaran industrinya. Dalam program Ka- li Bersih ini ditetapkan sebagai sasaran program sejumlah 20 sungai di 8 propinsi, yaitu Sungai Deli, Asahan, Semayang, dan Merbabu di propinsi Sumatera Utara, Sungai Musi di propinsi Sumatera Selatan, Way Pangubuan dan Way Seputih di propinsi Lampung, Sungai Citarum, Cisadane, Cileungsi Bekasi dan Ciliwung di propinsi Jawa Barat, Sungai Ciliwung, Cipinang

II/20

dan Mookervart di DKI Jakarta, Kali Garang dan Bengawan Solo di Jawa Tengah, Sungai Brantas dan Bengawan Solo di propinsi Jawa Timur, serta Sungai Mahakam dan Karang Mumus di propinsi Kalimantan Timur.

Pada tahun 1990/91 dalam rangka pemantapan pelaksanaan kebijaksanaan penanggulangan pencemaran lingkungan, dibentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal). Badan ini mem-punyai kewenangan hukum untuk bertindak secara operasional.

Upaya peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kesehatan lingkungan antara lain dilakukan melalui perbaikan lingkungan pemukiman kota dan penyediaan air bersih di berbagai kota. Sampai dengan tahun 1990/91 perbaikan lingkiingan pemukiman kota telah mencakup areal seluas 55.014 ha dan bermanfaat bagi 17,3 juta jiwa; sedangkan penyediaan air bersih mencapai kapasitas 1.493 liter/detik dan bermanfaat bagi 2.118.800 orang.

G. REHABILITASI HUTAN DAN TANAH KRITIS 1. Kebijaksanaan dan Langkah-langkah

Program ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan kembali kemampuan hutan dan tanah yang rusak sehingga berfungsi kembali dalam produksi dan pelestarian lingkungan hidup. Dalam hubungan ini dikembangkan upaya-upaya: (1) rehabilitasi tanah kritis di areal pertanian tanah kering; (2) rehabilitasi hutan lindung dan suaka alam; (3) rehabilitasi hutan produksi yang rusak dan bermutu rendah; dan (4) pengendalian peladang.

Dalam rangka merehabilitasi hutan dan tanah kritis maka dilakukan upaya reboisasi dan penghijauan. Sejalan dengan itu, rehabilitasi areal bekas tebangan HPH semakin ditingkatkan. Untuk mencegah kerusakan hutan alam oleh peladang ber-pindah maka upaya pengendalian peladang berpindah melalui berbagai kegiatan yang bersifat lintas sektoral terus dikem-bangkan.


Upaya rehabilitasi hutan dan tanah kritis dilakukan melalui kegiatan penghijauan, reboisasi, rehabilitasi hutan produksi dan pengendalian peladang berpindah serta kegiatan penunjang lainnya.

II/21

a. Penghijauan

Kegiatan penghijauan ditujukan untuk menanggulangi kemerosotan produktivitas lahan kritis di areal pertanian lahan kering, mencegah erosi dan banjir serta meningkatkan pendapatan petani di areal pertanian lahan kering. Kegiatan penghijauan ini meliputi pembangunan hutan rakyat, pembuatan unit percontohan pertanian konservasi,, pembangunan dam pengendali dan pembuatan bangunan konservasi lainnya. Melalui kegiatan penghijauan, bukan saja tanah petani menjadi lebih produktif tetapi sejcaligus juga kesempatan dan pendapatan petani langsung dapat ditingkatkan. Dalam tahun 1990/91 melalui kegiatan penghijauan telah berhasil dilaksanakan penanaman hutan rakyat seluas 48.514 ha, pembangunan unit percontohan pertanian konservasi sebanyak 472 unit dan pembangunan dam pengendali sebanyak 168 buah (Tabel II-6 sampai dengan Tabel II-8). Dari seluruh kegiatan penghijauan tersebut diharapkan dapat di-rehabilitasi tanah kritis di areal pertanian lahan kering seluas 208.514 ha yang tersebar di 25 propinsi dalam 179 kabupaten yang meliputi 38 DAS. Dengan demikian sampai dengan tahun kedua Repelita V telah berhasil direhabilitasi lahan kritis seluas sekitar 3,6 juta ha lebih. (Tabel II-5). Keber- hasilan upaya penghijauan ini antara lain ditentukan oleh adanya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Oleh karena itu dalam Repelita V upaya peningkatan peran serta masyarakat semakin ditingkatkan.

b. Reboisasi

Upaya reboisasi hutan lindung dan suaka alam dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu hutan lindung dan suaka alam dan mengurangi tingkat kerusakan hutan lindung dan suaka alam yang ada. Upaya ini perlu terus ditingkatkan terutama karena hutan, lindung dan suaka alam makin terdesak oleh pertambahan jumlah penduduk dan besarnya kecenderungan meng-gunakannya untuk kepentingan lain. Pada tahun 1990/91 telah berhasil dilakukan reboisasi di dalam kawasan hutan lindung dan suaka alam seluas 29.369 ha di 20 propinsi, 61 KPH dan 24 DAS. Hasil pelaksanaan kegiatan reboisasi sejak awal Repe- lita I sampai dengan tahun kedua Repelita V telah mencapai luas lebih dari 1,4 juta ha lebih (Tabel II-9).

Untuk pelaksanaan penghijauan dan reboisasi tersebut pada tahun 1990/91 telah dipekerjakan sejumlah 4.823 orang petugas lapangan penghijauan, dan 1.064 orang petugas lapangan

II/22

TABEL II - 5 HASIL PELAKSANAAN PENGHIJAUAN MENURUT DAERAH TINGKAT I,

1988/89 - 1990/91 11

(ha)

Repelita V

Daerah Tingkat I/Propinsi 1988/89 1989/90 2) 1990/91 3)

1. Daerah Istimewa Aceh 30.359 31.909 32.9Q92. Sumatera Utara 230.644 234.044 242.5943. Sumatera Barat 74.975 76.845 83.7804. R i a u 28.593 29.558 32.0085. J a m b i 16.007 16.507 19.0076. Sumatera Selatan 88.066 89.316 98.0457. Bengkulu 20.Z83 21.783 26.6538. Lampung 76.845 77.795 83.6709. Jawa Barat 711.672 716.422 744.11710. Jawa Tengah 634.359 641.674 670.99811. DI Yogyakarta 169.955 171.255 178.27312. Jawa Timur 497.109 505.367 550.54213. Kalimantan Barat 43.037 43.677 47.38814. Kalimantan Selatan 32.994 33.994 42.94415. Kalimantan Timur - - 1.00016. Kalimantan Tengah - - 1.27017. Sulawesi Utara 61.345 63.045 69.90218. Sulawesi Tengah 51.182 52.432 56.68219. Sulawesi Selatan 254.585 25.8.935 271.35220. Sulawesi Tenggara 66.403 67.903 69.75321. Bali 72.786 74.336 77.97222. Nusa Tenggara Barat 101.384 103.384 112.42123. Nusa Tenggara Timur 105.398 108.198 108.44824. Maluku 5.696 6.216 8.33125. Timor Timur 3.835 3.835 6.885

Jumlah 3.377.512 3.428.430 3.636.944

1) Angka kumulatif sejak Repelita I 2) Angka diperbaiki 3) Angka sementara

II/23

i

reboisasi (Tabel II-10). Di samping itu dipekerjakan juga petugas khusus penghijauan sebanyak 190 orang di tingkat kabupaten. Petugas-petugas tersebut di atas telah memperoleh latihan-latihan khusus yang dilakukan setiap tahun.

c. Rehabilitasi Hutan Produksi

Untuk meningkatkan mutu hutan, merehabilitasi hutan yang gundul dan mencegah rusaknya areal hutan bekas tebangan di areal hutan alam, dilakukan upaya rehabilitasi hutan melalui kegiatan penanaman dan permudaan areal bekas tebangan.

Kegiatan penanaman dan permudaan tersebut pada tahun 1988/89 mencakup areal seluas 1.873 ha. Tahun 1989/90 kegiatan tersebut ditingkatkan sehingga mencakup areal seluas 186.798 ha. Pada tahun 1990/91 kegiatan, tersebut mencakup areal seluas 306.892 ha yang tersebar di 18 propinsi. Dengan demikian sejak Repelita I sampai dengan tahun kedua Repe- lita V telah berhasil dilaksanakan upaya penanaman dan permudaan hutan produksi yang gundul dan tidak produktif di kawasan seluas 730 ribu ha lebih.

d. Pengendalian Peladang Berpindah

Upaya pengendalian peladang berpindah dilakukan untuk mencegah meluasnya lahan kritis dan kerusakan hutan akibat kegiatan perladangan liar yang dilakukan secara berpindah-pindah. Upaya pengendalian peladang berpindah ini dilakukan secara terpadu dengan berbagai sektor lain yang terkait. Ke-giatannya meliputi transmigrasi lokal, pembangunan perkebunan inti rakyat, resetlement penduduk, pencetakan sawah baru dan peremajaan rehabilitasi dan perluasan tanaman ekspor.

Dalam tahun 1988/89 melalui kegiatan-kegiatan di atas ini telah dilakukan pengendalian peladang berpindah sebanyak 5.188 KK. Sedangkan tahun 1989/90 melalui berbagai upaya tersebut berhasil ditangani sebanyak 9.183 KK. Menurut angka- angka sementara pada tahun 1990/91 telah berhasil di bina sebanyak 8.871 KK peladang berpindah.

H. PENGEMBANGAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA


Dalam Repelita V program pengembangan meteorologi dan

II/24

TABEL II - 6

KEADAAN HASIL PENANAMAN HUTAN RAKYAT,1988/89 - 1990/91

(ha)

Repelita V

Daerah Tingkat I/Propinsi 1988/89 1989/90 1) 1990/91 2)

1. Daerah Istimewa Aceh - 300 -2. Sumatera Utara 400 400 3.5503. Sumatera Barat 200 120 1.9354. R i a u - 215 200 5. J a m b i - - 7506. Sumatera Selatan - - 3.2297. Bengkulu - - 1.120

8. Lampung - 200 1.3759. Jawa Barat 701 1.000 8.445

10. Jawa Tengah 500 565 7.32411. DI Yogyakarta - 300 2.26812. Jawa Timur 300 1.008 7.17513. Kalimantan Barat - 140 1.21114. Kalimantan Selatan - - 1.20015. Kalimantan Timur - - 50016. Kalimantan Tengah - - 27017. Sulawesi Utara 85 200 1.35718. Sulawesi Tengah - - 50019. Sulawesi Selatan - 600 2.91720. Sulawesi Tenggara 155 - 10021. Ball - 300 88622. Nusa Tenggara Barat 300 250 1.78723. Nusa Tenggara Timur 1.100 300 -24. Maluku - 20 11525. Timor Timur 60 - 300

Jumlah 3.801 5.918 48.514


II/25

11125

TABEL II - 7

PEMBUATAN PETAK PERCONTOHAN/DEMPLOT PENGAWETAN TANAHDAN USAHA PERTANIAN MENETAP MENURUT DAERAH TINGKAT I,

1988/89 - 1990/91(unit)

Repelita V

Daerah Tingkat I/

Propinsi1988/89 1989/90 1) 1990/91 2)

1. Daerah Istimewa Aceh 5 5 32. Sumatera Utara 6 11 173. Sumatera Barat 3 6 174. R i a u - 3 85. J a m b i 3 2 76. Sumatera Selatan 4 4 207. Bengkulu - 6 158. Lampung 4 3 159. Jawa Barat 32 15 58

10. Jawa Tengah 24 21 5811. DI Yogyakarta 4 4 1412. Jawa Timur 30 21 6913. Kalimantan Barat 5 2 1014. Kalimantan Selatan 7 4 3015. Kalimantan Timur - - 216. Kalimantan Tengah - - 417. Sulawesi Utara 6 5 2118. Sulawesi Tengah 2 3 1119. Sulawesi Selatan 16 15 3520. Sulawesi Tenggara 5 5 621. Bali 6 4 1122. Nusa Tenggara Barat 8 6 2523. Nusa Tenggara Timur - 8 124. Maluku 1 1 525. Timor Timur - - 10

Jumlah 171 154 472


II/26

PEMBUATAN DAM PENGENDALI MENURUT DAERAH TINGKAT I,1988/89 - 1990/91

(buah)

Repelita V

Daerah Tingkat I/Propinsi

1988/89 1989/90 1) 1990/91 2)

1. Daerah Istimewa Aceh - - 12. Sumatera Utara - 1 33. Sumatera Barat - 1 34. R i a u - - 15. J a m b i - - -6. Sumatera Selatan - 1 27. Bengkulu - - -8. Lampung - - 39. Jawa Barat 1 - 19

10. Jawa Tengah 4 6 3011. DI Yogyakarta 1 - 512. Jawa Timur 35 8 8313. Kalimantan Barat - - -14. Kalimantan Selatan - - 115. Kalimantan Timur - - -16. Kalimantan Tengah - - -17. Sulawesi Utara - 1 118. Sulawesi Tengah 7 2 419. Sulawesi Selatan 3 - 320. Sulawesi Tenggara 1 1 121. Bali 1 1 -22. Nusa Tenggara Barat 1 1 423. Nusa Tenggara Timur - 2 -24. Maluku 1 1 325. Timor Timur - - 1

Jumlah 55 26 168


II/27

TABEL II - 8

TABEL II - 9

KEADAAN HASIL REBOISASI, 1988/89 - 1990/91 1)

(ha)

Repelita V

Daerah Tingkat I/Propinsi

1988/89 1989/90 2) 1990/91 3)

1. Daerah Istimewa Aceh 17.520 18.220 18.8702. Sumatera Utara 118.053 119.983 120.4193. Sumatera Barat 27.583 28.314 32.3144. R i a u 19.342 19.342 19.3425. Jambi 1.937 2.804 3.7546. Sumatera Selatan 85.999 86.999 87.2067. Bengkulu 17.053 21.618 24.6188. Lampung 93.238 95.052 98.7009. Jawa Barat 436.855 436.855 436.855

10. Jawa Tengah 63.298 63.298 63.29811. DI Yogyakarta 9.807 10.407 10.40712. Jawa Timur 35.698 35.698 35.69813. Kalimantan Barat 73.123 73.123 73.12314. Kalimantan Selatan 24.867 29.792 31.492

15. Kalimantan Timur - - 27816. Kalimantan Tengah - - 1.40017. Sulawesi Utara 55.380 57.630 60.64418. Sulawesi Tenga}i 36.612 36.862 38.36219. Sulawesi Selatan 91.360 99.985 99.98520. Sulawesi Tenggara 57.938 58.938 58.98821. Bali 11.797 12.282 l3.582

22. Nusa Tenggara Barat 30.427 31.402 32.76623. Nusa Tenggara Timur 56.067 59.747 64.74724. Maluku 1.151 1.751 2.22325. Timor Timur 822 1.122 1.522

Jumlah 1.365.927 1.401.224 1.430.593

1) Angka kumulatif sejak Repelita I 2) Angka diperbaiki 3) Angka sementara

II/28

TABEL II - 10

JUMLAH PEIUGAS LAPANGAN PENGHIJAUAN (PLP) DAN PETUGASLAPANGAN REBOISASI (PLR) MENURUT DAERAH TINGKAT I,

1988/89 - 1989/90

Repelita V

Daerah Tlngkat I/ Propinsi

1988/89 1989/90 1) 1990/91

PLP PLR PLP PLR PLP PLR

1. Daerah Istimewa Aceh 34 21 34 21 33 21 2. Sumatera Utara 343 129 343 129 343 124 3. Sumatera Barat 56 - 56 - 99 20 4. R i a u 102 20 102 20 54 - 5. J a m b i 37 3 37 3 35 56. Sumatera Selatan 207 72 207 72 207 72

7. Bengkulu 50 14 50 14 41 14 8. Lampung 110 172 110 172 111 1759. Jawa Barat 630 - 630 - 726 -

10. Jawa Tengah 702 - 702 - 781 -11. DI Yogyakarta 128 7 128 7 120 812. Jawa Timur 708 - 708 - 718 -13. Kalimantan Barat 61 - 61 -

-48 -

14. Kalimantan Selatan 74 59 74 59 58 -15. Kalimantan Timur - - - - 10 616. Kalimantan Tengah - - - - 12 617. Sulawesi Utara 148 61 148 61 134 5918. Sulawesi Tengah 74 74 74 74 74 7419. Sulawesi Selatan 563 212 563 212 553 21920. Sulawesi Tenggara 168 93 168 93 170 9221. Bali 116 5 116 5 114 522. Nusa Tenggara Barat 206 56 206 56 198 5523. Nusa Tenggara Timur 167 66 167 66 154 5424. Maluku 23 10 23 10 23 1025. Timor Timur 7 2 7 2 7 4

Jumlah 4.714 1.076 4.714 1.076 4.823 1.064

1) Angka diperbaiki

II/29

TABEL II - 11

JUMLAH STASIUN METEOROLOGIKLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA YANG TELAH BERFUNGSI,

1988/89 - 1990/91 1)(unit)

II/30

TABEL II - 12

PRODUKSI DATA STASIUN METEOROLOGIKLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA YANG TELAH BERFUNGSI,

1988/89 - 1990/91(buah)

II/31

geofisika ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penyediaan jasa meteorologi dan geofisika guna mendukung sektor utama seperti sektor Perhubungan dan Pertanian, meningkatkan informasi dan kemampuan dalam upaya pengendalian pencemaran laut serta penanggulangan bencana alam Perhatian khusus juga diberikan pada informasi bagi perubahan suhu bumi yang semakin tinggi.

Kegiatan-kegiatan dalam program ini mencakup usaha peningkatan jumlah dan mutu data dan informasi yang diperlukan untuk pembangunan. Di samping itu juga diusahakan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan aparat pelaksana dan pembinaan organisasi yang lebih luwes mendukung operasional serta peningkatan kerja sama tingkat regional dan internasio- nal.


Sampai tahun kedua Repelita V telah berhasil dibangun dan direhabilitasi sebanyak 5 buah balai Meteorologi dan Geo- fisika, 5.205 stasiun Klimatologi berkelas dan pos pengamatan Klimatologi serta 118 stasiun meteorologi penerbangan dan ma- ritim (Tabel II-11). Dilaksanakannya penambahan bangunan dan rehabilitasi dalam tahun 1990/91 memungkinkan ditingkatkannya jam operasi dari stasiun sehingga tingkat ketelitian data, ketepatan ramalan dan kecepatan penyebaran data meningkat pula. Produksi data pada tahun kedua Repelita V telah mencapai 1.533 juta data, meningkat 15,31 dari tahun pertama Re- pelita V, atau meningkat sebesar 23,4% dari akhir Repe- lita IV (Tabel II-12).

Dalam tahun 1989/90 dan 1990/91 telah dilaksanakan proyek pengembangan jaringan seismologi dan komunikasi (SISCOM) yang tujuannya meningkatkan kecepatan pengumpulan dan pertu- karan data dengan jalan meningkatkan kemampuan saluran tele- kom dari 75 Bps (bit per second) menjadi 9600 Bps. Selain itu juga diadakan proyek kerja sama dengan pemerintah Amerika Se- rikat untuk meningkatkan keselamatan penerbangan dengan pembangunan alat pengukur kecepatan angin (Wind share) di 10 lokasi, yaitu di Halim Perdana Kusuma, Sukarno-Hatta, Polonia, Hasanudin, Pattimura, Sam Ratulangi, Sepinggan, Ngurah Rai, Juanda dan Frans Kasiepo.

II/32

Documents

· Web viewJenis komoditi mineral industri dan batuan yang diteliti antara lain meliputi bahan mineral untuk berba- gai industri keramik, pupuk, bahan bangunan, industri kimia dan