WUUNMFOOUS Website: http )/www big.go id 69. Sebaran Lokasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (iPLT)

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of WUUNMFOOUS Website: http )/www big.go id 69. Sebaran Lokasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (iPLT)

  • BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)

    Jl R a y a B o g o r K M 46, Cibinong Bogor, 16911 Telepon. (021) 875 2062-2063 Faksimile (021)875 2064

    Website: http )/www big.go id

    K E P U T U S A N K E P A L A BADAN INFORMASI G E O S P A S I A L

    NOMOR 2 7 TAHUN 2019

    W U U N M F O O U S

    TENTANG

    WALt DATA INFORMASI G E O S P A S I A L TEMATIK

    K E P A L A BADAN INFORMASI G E O S P A S I A L ,

    Menlmbang : a , bahwa dalam rangka penyelenggaraan Informasi Geospasia l Tematik yang andal, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat digunakan oleh pemangku kepentingan, perlu menetapkan Wall Data Informasi Geospasia l Tematik;

    b. bahwa ketentuan tentang Wali Data Informasi Geospasial Tematik berdasarkan Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasia l Nomor 54 Tahun 2015 tentang Wali Data Informasi Geospasia l Tematik sudah tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini;

    c- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial tentang Wali Data Informasi Geospasia l Tematik;

    Mengingat ; 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasia l (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

    2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasia l (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);

    3. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasia l (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasia l (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);

    Keputusan Kepala BIG ^lomw 2 7 Tahun 2019

    1 dan 19

  • 4, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasia l (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);

    5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pe laksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Ska la 1:50,000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);

    6. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kewenangan Akses untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasia l melalui Jaringan Informasi Geospasia l Nasional Dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta;

    Memperhatikan : Berita Acara Kesepakatan Wali Data dan Kelompok Kerja Informasi Geospasial Tematik tanggal 18 Juni 2019;

    M E M U T U S K A N :

    Menetapkan : K E P U T U S A N K E P A L A BADAN INFORMASI G E O S P A S I A L T E N T A N G WALI DATA INFORMASI G E O S P A S I A L T E M A T I K .

    K E S A T U : Menetapkan Wali Data Informasi Geospasia l Tematik, yang selanjutnya disebut Wall Data, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

    K E D U A : Wali Data bertanggung Jawab terhadap penyelenggaraan Informasi Geospasia l Tematik sesuai tugas dan fungsinya.

    K E T I G A : Wali Data bertugas menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan Informasi Geospasia l Tematik yang menjadi tanggung jawabnya.

    K E E M P A T : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum K E T I G A . Wali Data Informasi Geospasia l Tematik berkoordinasi dengan Kelompok Kerja Informasi Geospasia l Tematik.

    KEL IMA : Blaya yang diperlukan berkenaan dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Wali Data Informasi Geospasia l Tematik.

    Keputusan Kepala BIG 2 dari 19 Nomor 2 7 Tahun 2019

  • K E E N A M ; Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasia l Nomor 54 Tahun 2015 tentang Wali Data Informasi Geospasia l Tematik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

    K E T U J t J H : Keputusan mi mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

    Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 1 Jul ! 2019

    K E P A L A BADAN INFORMASI G E O S P A S I A L ,

    HASANUDDINZ .AB ID IN ,

    Tembusan: 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Wali Data; dan 2, Wall Data Informasi Geospasia l Tematik.

    V Keputusan Kepala BIG Nomor 27 Tahun 2019

    3darl 19

  • Lampiran Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasia l Nomor : 2 7 T a h u n 2 0 1 9 Tanggal ; j j ^ j j ^ ^ 2 0 1 9

    WALI DATA INFORMASI G E O S P A S I A L TEMATIK

    NO TEMA DATA WALI DATA 1 2 3 1

    1 Kementer ian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1, Penutup Lahan Kawasan Hutan Direktorat inventarisasi dan Pemantauan

    Sumber Daya Hutan ( IPSDH) , Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

    2. Neraca Sumber Daya Hutan Direktorat inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan ( IPSDH) , Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

    3. Cadangan Karbon Direktur Inventarisasi G a s Rumah K a c a dan Monitoring Pelaporan dan Verifikasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

    4. Fungsi Ekosistem Gambut Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

    5, Kesatuan Hidroiogis Gambut Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

    6. Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia

    Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

    7. Daya Dukung dan Daya Tampung Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

    8. Kawasan Hutan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

    9. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Alam ( lUPHHK-HA)

    Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

    10. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman ( lUPHHK-HT)

    Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

    11. Izin Usaha Pemanfaatan Nasi! Hutan Kayu - Restorasi Ekosistem ( lUPHHK- R E )

    Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

    12. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Rakyat ( H T R )

    Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosia l , Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

    Keputusan Kepala BIG Nomor 2 7 Tahun 2019

    4dah 19

  • NO TEMA DATA WALI DATA S 1 2

    13. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kemasyarakatan

    Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosia l , Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

    14. Hak Pengelolaan Hutan Desa Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial , Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

    15. Izin Pengelolaan Hutan Perhutanan Sosial

    Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial , Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

    16, Kemitraan Kehutanan Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial , Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

    17. Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus ( K H D T K )

    Direktorat Rencana, Penggunaaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

    18. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ( I P P K H )

    1. Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

    2. Kepala Daerah Provinsi

    19 Penetapan Hutan Adat Direktorat Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

    20. Daerah Aliran Sungai (DAS) Direktorat Perencanaan dan Evaluas i Pengendalian D A S , Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

    21. Rawan Ercs i Direktorat Perencanaan dan Eva luas i Pengendalian D A S , Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

    22. Rawan Limpasan Direktorat Perencanaan dan Evaluas i Pengendalian aDaerah Aliran Sungai, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

    23. Klasifikasi Daerah Aliran Sungai Direktorat Perencanaan dan Evaluas i Pengendalian Daerah Aliran Sungai , Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

    24. Lahan Kritis Direktorat Perencanaan dan Evaluas i Pengendalian D A S , Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

    25. Zonasi Kawasan Konservasi Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

    26. Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

    Kepulusan Kepala BIG 5 dari 19 Nomor 2 7 Tahun 2019

  • NO T E M A D A T A W A L I D A T A 1 2 3

    27. Kualitas Air Laut Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pes is i rdan Laut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

    28. Pemantauan Sampah Laut Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

    29 Pencemaran Lingkungan Akibat Kejadian Tumpatian Minyak

    Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pes is i rdan Laut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

    30. Mangrove Direktorat Konservasi Tanah dan Air, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

    II Kementer ian Energ i dan Sumber Da ra Mineral 3 1 . Pematokan Batas Wilayah Izin

    Pertambangan Mineral dan Batu Bara Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batu Bara , Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

    32. Wilayah Kerja dan Wil