Yurisprudensi Hukum Acara Pidana

1. I.3. Cara pemeriksaan.

5. I.6. Tentang berlakunya H.I.R.

6. I.8. Pengadilan Ekonomi.

7. I.8. Forum previlegiatum.

8. I.8. Pengaruh putusan Pengadilan lain.

KOMPETENSI

9. II.1. Kompetensi Pengadilan Militer.

10. II.1. Kompetensi.

13. II.2. Kompetensi relatif.

TERSANGKA

14. III.2. Kewajiban tersangka.

PENYIDIK

15. IV.1. Wewenang penyidik.

16. IV.3. Surat-surat pemeriksaan Polisi.

PENUNTUT UMUM

17. V.1. Wewenang Penuntut Umum.

BANTUAN HUKUM

23. VI.1. Hak-hak Penasehat Hukum.

24. VI.3. Bantuan Hukum.

KETUA PENGADILAN NEGERI/HAKIM

25. IX.1. Wewenang Hakim.

30. IX.3. Wewenang judex facti.

33. IX.3. Wewenang Pengadilan.

PANITERA

34. X.1. Wewenang Panitera.

35. X.2. Kewajiban Panitera Pengadilan Tinggi.

TINDAKAN PENYIDIK/PENGUSUT

36. XI.2. Penahanan.

SURAT TUDUHAN

37. XII.1. Surat tuduhan.

38. XII.1. Bentuk surat tuduhan.

40. XII.2. Isi surat tuduhan.

46. XlI.3. Perubahan/penambahan surat tuduhan.

47. XII.3. Perubahan surat tuduban.

49. XII.6. Penggabungan/pemisahan perkara.

50. XII 7. Tuduhan-tuduhan alternatif.

51. XII.7. Pemeriksaan terhadap tuduhan-tuduhan primair dan subsidair

PEMBUKTIAN

52. XIII. Pembuktian.

53. XIII.1.5. Alat-alat bukti yang sah.

54. XIII.1.5. Acara pembuktian.

55. XIII. 1.5. Yang harus dibuktikan.

56. XIII.2.2. Surat-surat otentik.

57. XIII.2.4. Visum et repertum.

58. XIII.3. Kesaksian yang berdiri sendiri.

59. XIII.3.4. Saksi a decbarge.

60. XIII.3.7. Tentang keterangan saksi yang ada pertalian keluarga.

61. XIII.3.12. Keterangan akhli.

63. XIII.3.13. Keterangan saksi yang dibacakan di sidang.

64. XIII.3.13. Keterangan-keterangan saksi yang tidak disumpah.

65. XIII.3.13. Terdakwa Dalam Perkara lain sebagai saksi.

66. XIll.5. 1. Pengakuan dalam sidang.

69. XIII.5.8. Pengakuan yang dicabut kembali.

70. XIII.5.8. Pengakuan.

71. XIII.5.9. Pengakuan tertuduh yang berdiri sendiri.

PUTUSAN/PENETAPAN HAKIM

73. XIV.1. Bentuk/syarat-syarat putusan.

74. XIV.1. Bentuk putusan.

75. XIV.1. Bentuk penetapan Hakim.

76. XIV. 1. Bentuk/syarat-syarat putusan.

78. XIV.1. Bentuk/syarat putusan.

80. XIV.3. Batalnya putusan.

90. XIV.4. Putusan diluar hadir tertuduh.

92. XIV.6. Putusan tentang pembebasan.

93. XIV.6. Putusan pembebasan.

94. XIV.7. Putusan pelepasan dari tuduhan hukum.

95. XIV.8. Putusan “segera masuk”.

96. XIV.9. Isi amar putusan.

101. XIV.9. Pertimbangan-pertimbangan putusan.

102. XIV.15. Putusan Mahkamah Agung : yang menyatakan tidak dapat diterimanya permohonan kasasi.

104. XIV.16. Putusan Mahkamah Agung : yang menyatakan ditolaknya permohonan kasasi.

105. XIV.18. Putusan Mahkamah Agung : yang memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi.

106. XIV.18. Putusan Mabkamah Agung yang memerintahkan pemeriksaan tambahan.

UPAYA HUKUM

107. XV.2. Banding.

124. XV.3. Kasasi.

BARANG-BUKTI

183. XVI. Barang bukti.

184. XVI.2. Perampasan barang bukti.

189. XVI.4. Baring bukti yang tidak diajukan di muka siding.

HUKUM ACARA PIDANA

192. 1.3. Cara pemeriksaan.

195. III.3. Terdakwa meninggal.

196. VII.3. Pendengaran saksi-saksi.


198. XlI.1. Syarat-syarat tuduhan.


201. XlI.3. Perubahan surat tuduhan.


203. XlII.1. Pembuktian.

204. XlII.3.1. Keterangan saksi yang berdiri sendiri.

205. XlII.3.12. Keterangan saksi ahli.

206. XlV. Batalnya putusan.


210. XIV.6. Putusan pembebasan dan tuduhan.

211. XIV.9. Isi putusan.

214. XV.1. Bantahan

215. XV.2. Banding.

219. XV.3. Kasasi.

221. XVI.2. Perampasan.

222. XVI.2. Perampasan barang-barang bukti.

223. XVI. Penyitaan.

UMUM1. I.3. Cara pemeriksaan.

Mengajukan suatu perkara secara sumir atau tidak adalah wewenang Jaksa yang dapat mengajukan suatu perkara secara sumir kalau perkara itu mudah dalam pembuktiannya dan juga kalau hukuman yang akan dijatuhkan tidak akan melebihi, hukuman penjara tiga tahun: jadi pengajuan perkara secara sumir tidaklah dihubungkan dengan ancaman hukuman yang diuraikan dalam K.U.H.P.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 27-9-1961 No. 85 K/Kr/1961.

Dalam Perkara : Kasah bin Samad.


Keberatan yang diajukan penuntut kasasi - bahwa perkara ini seharusnya diajukan secara biasa dan tidak secara sumir

tidak dapat dibenarkan karena wewenang untuk menentukan suatu perkara diajukan secara biasa atau sumir berada ditangan judex facti.


Dalam Perkara : Noerchalin.

dengan Susunan Majelis : 1. Surjadi S.H.. 2. Subekti S.H., 3. M. Abdurrachman S.H.


Pembukaan kembali pemeriksaan sidang guna mencari kebenaran mengenai surat tuduhan tidak bertentangan dengan undang-undang, dengan ketentuan, bahwa :

a. kepada Jaksa/Penuntut Umum harus diberi kesempatan untuk mengucapkan tuntutan hukuman/tuntutan hukuman baru dan replik disatu pihak dan

b. pembelaan/pembelaan baru dan dupliek oleh Terdakwa/Pembela dilain pihak, bila mana dianggap perlu.


Dalam Perkara : Ribut bin H. Naman.

dengan Susunan Majelis : 1. Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H., 2. M. Abdurrachman S.H., 3. Surjadi S.H.


Yang terjadi dalam hal ini adalah : Pengadilan Negeri dan Pengadilan Ekonomi melakukan pemeriksaan secara serentak dan melakukan peradilan pada waktu yang bersamaan dengan kemudian Pengadilan Negeri dan Pengadilan Ekonomi masing-masing menjatuhkan hukuman Dalam Perkara yang bersangkutan (perkara pidana biasa dan perkara pidana ekonomi yang terdakwanya orangnya sama). Hal tersebut tidak dapat dipandang sebagai pemeriksaan secara gabungan Pengadilan Negeri - Pengadilan Ekonomi yang merupakan pelanggaran undang-undang.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 25-1-1975 No. 98, 99 K/Kr/1974.

Dalam Perkara : Abu Kiswo bin Kusman.

dengan Susunan Majelis : 1. Prof. Oemar Senoadji S.H., 2. Purwosunu S.H. 3. Busthanul Arifin S.H.

5. I.6. Tentang berlakunya H.I.R.

1. H.1.R. sebagai pedoman harus ditafsirkan, bahwa tentang hukum acara pidana H.I.R. lah yang berlaku dan hanyalah dapat menyimpang dan itu bila-mana didalam suatu daerah ada suatu peraturan lain (khusus)

2. Pasal 251 ayat 1 H.I.R. telah mengatur dengan tegas wewenang Jaksa untuk mengadakan perlawanan atas ketetapan Hakim; perlawanan diluar ketentuan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima

3. Hukum Acara Pidana adalah termasuk Hukum Publik yang memuat ketentuan-ketentuan yang memberikan jaminan terhadap hak-hak azasi dari terdakwa, sehingga segala penafsiran harus dilakukan secara limilatief.


Dalam Perkara : Hatimbai alias Narur Ali.

dengan Susunan Majelis : 1. Surjadi S.H., 2. Prof. R. Subekti S.H., 3. M. Abdurrachman S.H.

6. I.8. Pengadilan Ekonomi.

Pengadilan Ekonomi harus dianggap bukan Pengadilan tersendiri sebagai halnya Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer, melainkan hanya suatu differrensiasi/specialisasi dalam Pengadilan Umum.

Sesuai dengan penjelasan U.U. 14/1970 didalam lingkungan Pengadilan Umum dapat diadakan differrensiasi/specialisasi berupa Pengadilan Lalu Lintas, Pengadilan Anak-anak, Pengadilan Ekonomi dan sebagainya.



dengan Susunan Majelis 1. Prof. Oemar Senoadji S.H., 2. Purwosunu S.H., 3. Busthanul Arifin S.H.

7. I.8. Forum previlegiatum.

Negara Republik Indonesia tidak mengenal adanya forum previlegiatum.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 8-4-1967 No. 15 K/Kr/1967;

Dalam Perkara : Teuku Jusuf Muda Dalam.

dengan Susunan Majelis : 1. Surjadi S.H., 2. Prof. R. Subekti S.H., 3. M. Abdurrachman S.H.

8. I.8. Pengaruh putusan Pengadilan lain.

Suatu Pengadilan Negeri tidak terikat pada putusan Pengadilan Negeri lain.

i.c. Dalam Perkara notaris yang tidak melaporkan pendirian kantornya pada Jawatan Perburuhan, Pengadilan Negeri Madiun memutuskan lain dari pada Pengadilan Negeri Surabaya Dalam Perkara yang semacam yang terjadi kemudian.


Dalam Perkara : Anwar Mahajudin.

KOMPETENSI9. II.1. Kompetensi Pengadilan Militer.

Karena tertuduh pada saat ia melakukan perbuatan-perbuatan yang dituduhkan kepadanya masih berstatus militer (ia dipensiun pada tgl. 1-1-1966 sedang

perbuatannya tersebut dilakukan pada tgl. 8-11-1965) perkaranya harus diajukan kepada Pengadilan Militer.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 3-10-1973 No. I PKM/Kr/1973.

Dalam Perkara : Boenyamin.

dengan Susunan Majelis : 1. Prof. Subekti S.H., 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H., 3. Indroharto S.H.


Seorang Hansip berada dibawah jurisdiksi Mahkamah Militer dan kepadanya dikenakan Hukum Pidana Tentara, jika ia nyata-nyata dikerahkan dan ditugaskan dalam bidang pertahanan/keamanan dan secara langsung berada dibawah komando suatu instansi militer.

Putusan Mahkaniah Agung tgl. 30-7-1973 No. 111 K/Kr/1972.

Dalam Perkara : Rowa.

dengan Susunan Majelis : 1. Prof. Sardjono S.H., 2. Busthanul Arifin S.H., 3. D.H. Lumbanradja S.H.


Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung

Alasan banding yang diajukan - bahwa terdakwa secara praematuur langsung dihadapkan kemuka Pengadilan untuk diadili,

tidak dapat diterima, karena pada azasnya mengenai perbuatan-perbuatan terdakwa termaksud pertanggungan jawab pidananya, yang harus dilakukan dihadapan Pengadilan. dapat jika dikehendaki, diselenggarakan bersamaan dengan pertanggungan politik keuangannya, yang harus dilakukan dihadapan Badan Pemeniksa Keuangan, M.P.R.S. atau DPRGR.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 8-4-1967 No. 15 K/Kr/l967.

Dalam Perkara : Teuku Jusuf Muda Dalam.

dengan Susunan Majelis :1. Surjadi S.H., 2. Prof. R. Subekti S.H., 3. Mr. M. Abdurrachman.


Pengadilan Tinggi tidak berwenang memutus perkara dalam tingkat banding yang termasuk wewenang Pengadilan Tinggi Ekonomi.


Dalam Perkara : R. Soetarmin.

dengan Susunan Majelis : 1. Prof. R. Subekti S.H., 2. Busthanul Arifin S.H., 3. Z. Asikin Kusumah Atmadja.

13. II.2. Kompetensi relatif.

Menurut pasal 252 H.I.R., disamping Pengadilan Negeri yang didalam wilayahnya dilakukan kejahatan, hanya berkuasa mengadili Pengadilan Negeri, yang didalam wilayahnya terdakwa berdiam, bertempat tinggal atau ditangkap, apabila tempat kediaman sebagian terbesar dari saksi-saksi lebih dekat dengan tempat kedudukan Pengadilan Negeri ini, dari pada dengan tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam wilayahnya dilakukan kejahatan.


Dalam Perkara : Tengku Sulaiman Daud.

dengan Susunan Majelis : 1. Mr. R. Wirjono Projodikoro, 2. Mr. R. Soerjotjokro, 3. Mr. Sutan Abdul Hakim.

TERSANGKA14. III.2. Kewajiban tersangka.

Dalam hal para terdakwa ada diluar penjara dan mereka telah diberitahu hal diadakannya pemeriksaan ulangan, maka merekalah yang, jika mereka membutuhkan pembelanya, seharusnya mernberitahu kepadanya; hal itu menurut Mahkamah Agung tidak menjadi kewajiban Pengadilan Negeri.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 16-1-1959 No. 199 K/Kr/1958

Dalam Perkara : Soesastro alias Rantip.

dengan Susunan Majelis: 1. Mr. R.S. Kartanegara, 2. Mr. M. Abdurrachman 3. Mr. R. Wirjono Kusumo.

PENYIDIK15. IV.1. Wewenang penyidik.

Soal pihak Kepolisian didalam pengusutan perkara tidak mengadakan pemeriksaan ditempat dimana kejahatan dilakukan (plaatseijk onderzoek), merupakan kebijaksanaan tindakan Polisi, hal mana tidak tunduk pada kasasi.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 27 - 10 - 1956 No. 44 K/Kr/1956.

Dalam Perkara: Paerun.

16. IV.3. Surat-surat pemeriksaan Polisi.

Bahwa surat-surat pemeriksaan polisi tidak ditanda tangani oleh terdakwa tidaklah menyebabkan batalnya pemeriksaan, lagi pula yang menjadi dasar putusan adalah pemeriksaan Hakim di sidang Pengadilan Negeri.


Dalam Perkara: Moehsin Wibisono; Moekminin.

PENUNTUT UMUM17. V.1. Wewenang Penuntut Umum.

Keberatan yang diajukan penuntut kasasi - bahwa saksi D. Telaumbowo harus turut sebagai tertuduh karena uang-uang tersebut telah pemohon serahkan kepada D. Telaumbowo sebagai juru bayar;

tidak dapt diterima karena Pengadilan tinggi tidak salah menerapkan hukum sebagai dimaksudkan dalam pasal 18 U.U.M.A.1, Iagi pula wewenang untuk menuntut seseorang adalah pada Penuntut Umum;


Dalam Perkara: Faolombowo Mendrofa.

dengan Susunan Majelis: 1. Prof Oemar Seno Adji S.H.; 2. Purwosunu S.H.; 3. Busthanul Arifin S.H.


Tentang mengajukan seseorang dimuka pengadilan atau tidak adalah melulu tergantung kepada kebijaksanaan Penuntut Umum.


Dalam Perkara: Asim Gelar Marah Sampono.


Walau dalam suatu perkara terdapat dasar-dasar untuk memajukan gugatan terhadap terdakwa yang dapat merupakan perkara perdata, akan tetapi ini tidak berarti bahwa penuntut kasasi tidak dapat dituntut karena ia melakukan suatu tindak pidana; dengan demikian perbuatan-perbuatan yang dilakukan dapat merupakan baik perkara pidana maupun perkara perdata tersendiri.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 8 - 5 - 1957 No. I K/Kr/1957.

Dalam Perkara: Yasmoen.


Perundang-undangan tidak mewajibkan Jaksa Tentara memberikan alasan-alasan tentang sebab musababnya ia meminta banding dan pula tidak ada suatu peraturan yang mengharuskan Jaksa Tentara untuk memajukan suatu risalah banding.

Putusan Mahkamah Agugn tgl. 14 - 12 - 1956 No. 188 K/Kr/1956.

Dalam Perkara: Soetan Syarifudin.


Tidak ada peraturan Undang-undang yang mewajibkan ada kata sepakat dari Jaksa Agung untuk penuntutan terhadap seorang jaksa pada Pengadilan Negeri.


Dalam Perkara: Mas Soepii Adiwidjojo.


Pasal 83 m R.I.B. tidak mengatur perdamaian yang mungkin tercapai antara terdakwa dan jaksa, sedangkan perdamaian demikian tidak dapat merobah sifat tindak pidana menjadi perdata.


Dalam Perkara: Ie Van Tjong.

BANTUAN HUKUM23. VI.1. Hak-hak Penasehat Hukum.

Hak tertuduh untuk melakukan pembelaan dalam persidangan Pengadilan, dianggap dilimpahkan kepada pembelanya, dengan pelimpahan mana pembelanya berkewajiban untuk membela kepada yang dibelanya dengan baik.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 3 - 1 - 1973 Nc. 109 K/Kr/1970.

Dalam Perkara: Yap Thian Hien S.H.

dengan Susunan Majelis: 1. Prof. R. Subekti S.H.; 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H.; 3. Busthnul Arifin S.H.

24. VI.3. Bantuan Hukum.

Menurut pasal 83 h ayat 6 jo pasal 250 ayat 5 R.I.B. terdakwa harus memajukan permohonan supaya oleh Hakim diperbantukan padanya seorang akhli hukum sebagai pembelanya dalam tingkat pemeriksaan oleh Jaksa dan pada tingkat Ketua Pengadilan negeri akan menyusun surat tuduhan.


Dalam Perkara : Ramli bin Fakih.

KETUA PENGADILAN NEGERI/HAKIM25. IX.1. Wewenang Hakim.

Soal dapat atau tidak dapat dipercayanya saksi-saksi, berdasarkan pasal 302 R.I.B. terserah kepada kebijaksanaan Hakim pertama.


Dalam Perkara : Soetomo.


Pengadilan Negeri tidak usah mendengar semua saksi apabila Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan telah terdapat cukup alat-alat pembuktian untuk menghukum terdakwa.


Dalam Perkara : Loe Tjing Sang.


Tidak ditanda tanganinya oleh terdakwa berita acara pemeriksaan pendahuluan yang dibuat oleh Polisi, tidak mengakibatkan batalnya putusan dan Pengadilan Negeri yang mendasarkan putusannya antara lain kepada proses verbal tersebut, karena Hakim mempunyai wewenang untuk menghargai atau tidak berita acara Polisi yang tidak ditanda tangani oleh terdakwa.


Dalam Perkara : Mashudi alias Ismadi.

28. IX.2. Kewajiban Hakim.

Hakim bertugas semata-mata untuk melakukan undang-undang yang berlaku dan tidak dapat menguji nilai atau keadilan suatu peraturan undang-undang (di dalam Perkara ini undang-undang Darurat No. 8 tahun 1954 dan No 1 tahun 1956).


Dalam Perkara : Kartodimedjo dkk.

29. IX.2. Kewajiban Hakim.

Dimajukan tidaknya suatu perkara kepada Pengadilan adalah kebijaksanaan Kejaksaan dalam menjalankan penuntutan, akan tetapi kalau suatu perkara telah

dimajukan dimuka Pengadilan (Hakim) maka Pengadilan harus memeriksa dan mengadilinya.


Dalam Perkara : R. Singgih Prawiroyudho.


Keberatan yang diajukan dalam memori kasasi : bahwa Pengadilan Tinggi tidak mengindahkan surat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus yang dilampirkan dalam memori apel :

Tidak dapat dibenarkan karena diindahkan tidaknya suatu surat oleh judex facti adalah termasuk kebijaksanaan judex facti.


Dalam Perkara : Lian Hok Pin.


Persoalan kepada siapa barang bukti harus dikembalikan adalah termasuk kebijaksanaan judex facti kecuali kalau ditentukan lain oleh undang-undang.


Dalam Perkara : Rachmad.

dengan Susunan Majelis 1. Hendrotomo S.H., 2. Palti R. Siregar S.H., 3. Busthanul Arifin S.H.


Soal memperhatikan atau tidak pasal 26 K.U.H.P. itu terserah pada judex facti.


Dalam Perkara : M. Imam Dhamin bin Mohamad Saleh.

33. IX.3. Wewenang Pengadilan.

Menurut pasal 27 Ordonnantie tanggal 18 Pebruari 1932 (Staatsblad 1932 No. 80) Pengadilan Asli berhak menjatuhkan hukuman-hukuman yang termaktub dalam pasal 10a Kitab Undang2 Hukum Pidana).


Dalam Perkara : Anang bin Jum’at.

PANITERA

34. X.1. Wewenang Panitera.

Tempo lima minggu yang ditentukan oleh pasal 10 ayat 1 Undang2 Darurat No. 1/1951 adalah tidak mutlak, yang berarti apabila jangka waktu tersebut tidak diindahkan, pelanggaran itu tidak menimbulkan akibat hukum, karena sanctienya tidak ada.


Dalam Perkara : Soedarman.

35. X.2. Kewajiban Panitera Pengadilan Tinggi.

Pernyataan dan Panitera Pengadilan Tinggi bahwa terdakwa menerima baik putusan Pengadilan Tinggi, tidak dapat meniadakan hak terdakwa untuk mengajukan permohonan kasasi, karena lain dari yang ditentukan dalam pasal 318 H.I.R. mengenai putusan Pengadilan Negeri, undang-undang tidak mewa-jibkan Panitera untuk menerangkan bahwa terdakwa pada waktu putusan banding diberitahukan kepadanya menyatakan menerima baik atau tidak putusan itu.


Dalam Perkara : Sadam; Jamal; Mistin.

TINDAKAN PENYIDIK/PENGUSUT36. XI.2. Penahanan.

Untuk orang yang dikenakan “huisarrest” sudah tepat bila disebutkan bahwa ia ada diluar tahanan.


Dalam Perkara : Mas Soepii Adiwidjojo.

SURAT TUDUHAN37. XII.1. Surat tuduhan.

Yang menjadi dasar pemeriksaan oleh Pengadilan ialah surat tuduhan dan bukan tuduhan yang dibuat oleh Polisi.


Dalam Perkara : Zoe Tjing Sang.


Didalam tuduhan “terutama” sebenarnya terdapat 2 macam tuduhan, yaitu tuduhan pasal 340 dan pasal 338 K.U.H.P. Sebaiknya dua macam tuduhan tersebut diatur dalam bentuk tuduhan “primair” dan “subsidair”, tetapi tuduhan “terutama” itu tidak dapat dikatakan salah.


Dalam Perkara : Tan Swie Kwang, Tan Tjien Tjien.

dengan Susunan Majelis : 1. Prof. R. Subekti S.H., 2. Prof. Sardjono S.H., 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H.


Tingkatan dalam tuduhan seperti “primair”, “subsidair” dan selanjutnya dalam menterjemahkan dalam bahasa Indonesia belum terdapat suatu istilah yang resmi bagi semua Pengadilan, sehingga istilah “pertama” dan “kedua” sebagaimana yang tercantum dalam surat tuduhan dapat diartikan sebagai “primair” dan “subsidair”.


Dalam Perkara : Maskor alias Haji Munir.


Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena tuduhan merupakan ”obscure libelle” yang hanya mengemukakan rumusan delik pasal 378 K.U.H.P. tanpa mengkhususkan tentang perbuatan-perbuatan tertuduh yang dianggap menipu dalam arti pasal 378 K.U.H.P.


Dalam Perkara : Rinie Juniastutik.

dengan Susunan Majelis : 1. Prof. Subekti S.H., 2. Busthanul Arifin S.H., 3. D.H. Lumbanradja S.H.


Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung bahwa dalam tuduhan kedua diatas ternyata tidak disebutkan semua unsur delik pasal 378 K.U.H.P. dan meskipun disebutkan waktu dan tempat perbuatan dilakukan tetapi tidak dengan jelas dan tepat dilukiskan hal-ikhwal perbuatan terdakwa;

bahwa dengan demikian tuduhan kedua tersebut selain tidak memenuhi syarat-syarat formil, karena tidak jelas dan tepat sangat menyulitkan bagi terdakwa dalam menggunakan haknya membela diri;

bahwa oleh karena itu tuduhan tersebut harus dinyatakan batal.


Dalam Perkara Andi Tadang Anwar.

dengan Susunan Majelis 1. Prof. Oemar Seno Adji SH, 2. Poerwosuan S.H., 3. Busthanul Arifin S.H.


Tindak pidana penggelapan secara principieel berbeda dengan tindak pidana penipuan,

Ia harus dengan tegas dirumuskan dalam tuduhan dan tidak cukup menunjuk kepada tuduhan primair saja.


Dalam Perkara : Sugani Sundjaja (Sum Tung Hoat).

dengan Susunan Majelis :1. Prof. R. Subekti S.H., 2. Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H., 3. D.H. Lumbanradja S.H.


Walaupun unsur kesengajaan ada disebut dalam tuduhan mengenai pasal 1 Undang-undang Darurat No. 12/1951, hal ini tidak mengakibatkan batalnya tuduhan tersebut, tetapi cukuplah untuk menganggap kata “dengan sengaja” yang diuraikan dalam surat tuduhan sebagai tidak tercantum dari Mahkamah Agung akan mempenbaiki kwalifikasi kejahatan yang bersangkutan,


Dalam Perkara : Bujung Djafar.

dengan Susunan Majelis : 1. Prof. R. Subekti S.H., 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H., 3. Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.


Dalam tuduhan atas “pembunuhan berencana”termasuk pula tuduhan atas “pembunuhan’ karena pembunuhan berencana tidak lain dari pada pembunuhan yang telah direncanakan lebih dulu dengan ketenangan hati.

Maka orang yang dituduh melanggar pasal 340 K.U.H.P. tetapi di sidang hanya terbukti bersalah melanggar pasal 338 K.U.H.P., ia dapat dipersalahkan atas kejahatan “pembunuhan”.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 3-10-1956. No. 42 K/Kr/1956.

Dalam Perkara : Ong Pui Lie.


Suatu tuduhan tindak pidana yang dirumuskan berdasarkan unsur-unsur pemerasan pasal 368 K.U.H.P. bersama-sama unsur-unsur penipuan pasal 378

K.U.H.P. merupakan kesalahan yang esensiel yang menyebabkan tuduhan tersebut batal.


Dalam Perkara : Kadar Soehardjo bin Karijoredjo.

dengan Susunan Majelis : 1. Prof. R.Subekti S.H., 2. Z. Asikin Kusumah Atmatdja S.H., 3. D.H. Lumbanradja S.H.

46. XlI.3. Perubahan/penambahan surat tuduhan.

Perobahan surat tuduhan yang dimaksud oleh pasal 282 H.I.R. adalah perobahan yang tidak mengakibatkan timbulnya perbuatan pidana lain.


Dalam Perkara : Koo Han Kie.

dengan Susunan Majelis : 1. Prof. R. Subekti S.H., 2, Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H., 3. Indroharto S.H.

47. XII.3. Perubahan surat tuduban.

Keberatan yang diajukan pemohon kasasi bahwa surat tuduhan yang semula berbentuk alternatif telah dirobah menjadi tuduhan berbentuk kumulatif sebelum Jaksa membacakan requisitoir;

tidak dapat diterima, karena perobahan tersebut tidak bertentangan dengan pasal 282 H.I.R. dan ternnyata hal itu tidak menyebabkan isi tuduhan menjadi perbuatan pidana yang lain (strafbaar feit).


Dalam Perkara : Andi Tadang Anwar.

dengan Susunan Majelis : 1. Prof. Oemar Seno Adji S.H., 2. Poerwosunu S.H., 3. Busthanul Arifin S.H.

48. XII.3. Perubahan surat tuduhan.

Perubahan atas surat tuduhan yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding yang hanya terdiri dari penambahan perumusan perbuatan terdakwa dengan tidak menjadikan perbuatannya itu suatu tindak pidana yang lain daripada yang dituduhkan semula, tidaklah bertentangan dengan pasal 282 H.I.R.


Dalam Perkara : Anang bin Bakar.


Untuk kepentingan pemeriksaan perkara Jaksa berwenang untuk mengajukan perkara secara terpisah-pisah, sedang Hakim hanya berwenang untuk me-nyatukan perkara-perkara (voegen) dipersidangan (ten terechtzitting) Dalam Perkara-perkara tolakan. (i.c. perkara diajukan secara summir).


Dalam Perkara : Haji Umar Said bin Rodiwongso.

dengan Susunan Majelis :1. D.H. Lumbanradja S.H., 2. Prof. Oemar Seno Adji S.H., 3. Hendrotomo S.H.

50. XII 7. Tuduhan-tuduhan alternatif.

Keberatan yang diajukan penuntut kasasi bahwa karena penuntut kasasi oleh Pengadilan Negeri telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan “pencurian” sebagaimana dituduhkan dalam tuduhan “primair”, ia tidak dapat lagi oleh Pengadilan Tinggi dipersalahkan atas kejahatan “penadahan” yaitu perbuatan yang dituduhkan dalam tuduhan “subsidair”;

tidak dapat dibenarkan : karena Dalam Perkara yang tuduhan-tuduhannya dibuat secara alternatif, tuduhan “subsidair” baru diperhatikan setelah tuduhan “primair” dinyatakan sebagai tidak terbukti, seperti halnya yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Dalam Perkara ini.


Dalam Perkara : 1. Mas buro Dalimunte, 2. Abd.Sani, 3. Tohir Manurung dkk

dengan Susunan Majelis :1. Surjadi S.H., 2. Subekti S.H., 3. M. Abdurrachman S.H.

51. XII.7. Pemeriksaan terhadap tuduhan-tuduhan primair dan subsidair

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah salah mengetrapkan hukum acara yang berlaku karena tidak mempertimbangkan tuduhan-tuduhan subsidair, subsidair lagi, setelah tuduhan primair dinyatakan tidak terbukti.


Dalam Perkara : 1. Drs.Lukman Muluk, 2. Muluk Alains, 3, Muzakar.

dengan Susunan Majelis : 1. Hendrotomo S.H., 2. Palti Radja Siregar S.H., 3. Busthanul Arifin S.H.

PEMBUKTIAN52. XIII. Pembuktian.

Karena Pengadilan Negeri dalam putusannya tidak mencantumkan tentang keyakinan terbuktinya kejahatan yang dituduhkan dan Pengadilan Tinggi telah

menguatkan putusan Pengadilan Negeri dengan mempergunakan alasan-alasan Pengadilan Negeri sebagai alasan Pengadilan Tinggi sendiri, sedang unsur keyakinan tersebut adalah essensieel (negatief wettelijk bewijs) putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang bersangkutan harus dibatalkan. (oleh Mahkamah Agung diputuskan Membebaskan tertuduh tersebut dari semua tuduhan).


Dalam Perkara : Kurniagawan Lukman alias Loe Kim Kiauw.

dengan Susunan Majelis : 1 .Kaboel Arifin S.H, 2. Patti Radja Siregar S.H., 3. Busthanul Anna S.H.

53. XIII.1.5. Alat-alat bukti yang sah.

Seandainya benar Rapat Besar Bengkulu-Seluma di Tais memutus perkara terdakwa berdasarkan keterangan-keterangan terdakwa-terdakwa lain. putusan Rapat Besar itu tidaklah bertentangan dengan pasal 295 H.I.R. oleh karena hukum acara yang digunakan dalam peradilan adat bukanlah H.I.R. tetapi Hukum Adat setempat berdasarkan pasal 3 Ordonnantie op de Inheemche Rechtspraak (S. 1923 - 80).


Dalam Perkara : Bai bin Rambok.

54. XIII.1.5. Acara pembuktian.

Keberatan yang diajukan penuntut kasasi bahwa persoalan ini mengenai bidang Agama; ajaran Agama Islam menentukan sekurang-kurangnya saksi 4 orang sebagaimana tersebut dalam Qur’an surat Annisa ayat 15;

tidak dapat diterima karena Pengadilan Tinggi telah menuruti acara hukum pembuktian menurut hukum acara pidana yang berlaku.


Dalam Perkara : M. Jasir gelar Engku Lunak.

dengan Susunan Majelis : 1. Purwosunu S.H., 2. Kabul Arifin S.H., 3. Busthanul Arifin S.H.

55. XIII. 1.5. Yang harus dibuktikan.

Keberatan yang diajukan penuntut kasasi bahwa Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dalam pertimbangannya telah salah menerapkan hukum kare-na tidak dapat membuktikan secara tepat berapa jumlah uang yang digunakan terdakwa secara melawan hukum.

tidak dapat diterima, karena judex facti dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa yang diterima oleh pemohon kasasi adalah sejumlah uang yang lebih dari Rp. 250.-


Dalam Perkara : Soenarjo alias Seitoatmodjo.

dengan Susunan Majelis : 1. Prof. Umar Seno Adji S.H., 2. Purwosunu S.H. 3. Busthanul Arifin SM.

56. XIII.2.2. Surat-surat otentik.

Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung :

Berita Acara kesimpulan pemeriksaan dari Markas Besar Kepolisian RI.

Lembaga Laboratorium Kriminil, karena dibuat dengan mengingat sumpah jabatan oleh pejabat-pejabat yang khusus diangkat untuk tugas itu, merupakan surat keterangan termaksud dalam pasal 305 H.I.R. sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut pasal 295 H.I.R.


Dalam Perkara : Holid bin Sukarso.

dengan Susunan Majelis : 1 Prof. Subekti S.H., 2. D.H. Lumbanradja S.H., 3. indroharto S.H.

57. XIII.2.4. Visum et repertum.

Tidak disebutnya tanggal dan jam pemeriksaan mayat dan tidak disebutnya sebab si korban meninggal, tidak merupakan halangan bagi Hakim untuk menarik kesimpulan bahwa si korban telah meninggal akibat luka-luka tersebut dalam visum et repertum.


Dalam Perkara : Lim Tjoei Hok.

58. XIII.3. Kesaksian yang berdiri sendiri.

Menurut pendapat Mahkamah Agung keterangan seorang saksi menurut Hukum Adat tidak merupakan alat bukti yang sah.


Dalam Perkara : Raden Abdullah Yusuf bin Raden Haji Rifin.

59. XIII.3.4. Saksi a decbarge.

Keberatan yang diajukan penuntut kasasi bahwa Pengadilan Negeri menolak saksi a decharge hanya dengan kata-kata “dipandang tidak perlu”.

tidak dapat diterima, karena saksi-saksi a decharge termaksud pada hakekatnya saksi-saksi akhli juga dan Pengadilan sudah merasa cukup memperoleh penjelasan dan saksi-saksi akhli yang telah didengar.


Dalam Perkara : I. Carel Lodewijk Blume, II. Ny. Siti Zubaedah binti Mas’ud. III. Ny. Tini Surtini binti Inasan. IV. Nola Holgher Tomana.

dengan Susunan Majelis : 1. Prof. Subekti S.H., 2. Busthanul Arifin S.H., 3. Indroharto S.H.

60. XIII.3.7. Tentang keterangan saksi yang ada pertalian keluarga.

Isteri yang sah dan tertuduh tidak dapat dijadikan sebagai saksi yang disumpah.


Dalam Perkara : Lukman bin Ismail.

dengan Susunan Majelis : 1. Prof. R. Subekti S.H., 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H., 3. Indroharto S.H.


Sebagai pengganti visum et repertum dapat juga didengar keterangan saksi akhli.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 5-11-1969 N0. 10 K/Kr/1969.

Dalam Perkara : Bujung Djafar.

dengan Susunan Majelis : 1. Prof. R. Subekti S.H., 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H., 3. Z. Asikin Kusumahatmadja S.H.


Menurut pasal 306 (2) H.I.R. Hakim tidak terikat pada pendapat seorang akhli (i.c. pendapat Dr. Sie Swie Dong dengan visum et repertumnya) jika pendapat ini bertentangan dengan keyakinannya.


Dalam Perkara : Phwa Tjiang Ing.

63. XIII.3.13. Keterangan saksi yang dibacakan di sidang.

Berdasarkan atas pasal 47 Jo pasal 52 Landgerecht Reglement keterangan dari seorang saksi yang diberikan dihadapan Magistrat Pembantu, yang dibacakan di sidang Pengadilan Negeri, adalah suatu alat pembuktian yang sah.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 15-4-1957 No. 167. K/Kr/1956.

Dalam Perkara : Milangi Marga Sembiring dkk.

64. XIII.3.13. Keterangan-keterangan saksi yang tidak disumpah.

Berdasarkan pasal 303 H.I.R. keterangan-keterangan saksi yang diberikan di sidang Pengadilan tanpa sumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan dari upaya pembuktian yang berhubungan; Dalam Perkara ini keterangan-keterangan dari penuntut kasasi sendiri.


Dalam Perkara : Djohan marga Ginting Munthe; Anwar.

65. XIII.3.13. Terdakwa Dalam Perkara lain sebagai saksi.

Seorang terdakwa Dalam Perkara lain, meskipun peristiwanya sama, dapat saja didengar sebagai saksi.


Dalam Perkara : 1. Masburo Dalimunte, 2. Abd. Sani, 3. Tohir Manurung dkk.

dengan Susunan Majelis :1. Surjadi S.H., 2. Subekti S.H., 3. M. Abdurrachman S.H.

66. XIll.5. 1. Pengakuan dalam sidang.

Theori mengenai “onsplitsbaar aveu” hanya berlaku Dalam Perkara perdata dan tidak Dalam Perkara pidana.


Dalam Perkara : Gouw Liong San.

67. XIII.5.1. Pengakuan dalam sidang.

Karena terdakwa di sidang Pengadilan Negeri mengaku atas segala yang dituduhkan kepadanya, Hakim cukup mendengar seorang saksi saja.


Dalam Perkara : Roesdi.

68. XIII.5.2. Pengakuan diluar sidang.

Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung

Bahwa pengakuan-pengakuan para tertuduh I dan II dimuka Polisi dan Jaksa, ditinjau dalam hubungannya satu sama lain dapat dipergunakan sèbagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan para tertuduh;


Dalam Perkara :1. Ilyas Soetan Madjo Lelo, II. Boerhanudin Soetan Madjokayo, III. Sjoekoer Malim Soetan.

69. XIII.5.8. Pengakuan yang dicabut kembali.

Berdasarkan pasal 309 H.I.R. pengakuan terdakwa diluar sidang yang kemudian di sidang Pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar, merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa.


Dalam Perkara : Achmadi.

70. XIII.5.8. Pengakuan.

Suatu pengakuan tidak dapat ditiadakan karena alasan tidak mengerti.


Dalam Perkara : Kasah bin Samad.


Pengadilan Ekonomi dan Pengadilan Tigggi Ekonomi yang menganggap bahwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan kesalahan terdakwa akan tuduhan II, dengan hanya berpegang pada pengakuan terdakwa tanpa dikuatkan oleh bukti lain yang dengan demikian merupakan sekedar “bloote bekentenis” termaksud dalam pasal 308 H.I.R. telah melanggar pasal 307 H.I.R.


Dalam Perkara : Ong Kie Bok.


Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri telah salah menerapkan pasal 308 Jo pasal 300 dan berikutnya dari R.I.B. karena pembuktian mengenai tuduhan terhadap terdakwa hanya disandarkan pada keterangan terdakwa tanpa dikuatkan oleh kesaksian dengan persyaratan-persyaratan yang dimaksudkan dalam pasal-pasal tersebut, maka putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri harus dibatalkan.


Dalam Perkara : Kasirin.

dengan Susunan Majelis : 1. Prof. Oemar Seno Adji S.H., 2. Busthanul Arifin S.H., 3. Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.

PUTUSAN/PENETAPAN HAKIM


Putusan yang tidak didahului “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan tidak pula memuat alasan-alasan dan dasar dari putusan adalah merupakan satu kelalaian yang oleh karena itu adalah batal.


Dalam Perkara : Mualib bin Sarkawi.

dengan Susunan Majelis : 1. Dr. Santoso Poedjosoebroto S.H., 2. Palti Radja Siregar S.H., 3. Busthanul Arifin S.H.

74. XIV.1. Bentuk putusan.

Undang.undang tidak mewajibkan kepada Pengadilan Tinggi untuk membuat catatan dibawah putusannya, bahwa putusan telah diumumkan kepada terdakwa.


Dalam Perkara : Sanwireja alias Sakoen.

75. XIV.1. Bentuk penetapan Hakim.

Ketiadaan alasan-alasan dalam perintah Hakim untuk memasukkan seseorang kedalam tahanan tidak menyebabkan batalnya perintah tersebut, asal terpenuhi syarat-syarat bagi penahanan sementara.


Dalam Perkara : Latak bin Haji Tojib.

76. XIV. 1. Bentuk/syarat-syarat putusan.

Apabila terdapat tuduhan “pertama” (primair) dan “atau” (subsidair), maka apabila terdakwa telah dipersalahkan melakukan tindak pidana yang disebut dalam tuduhan pertama” Pengadilan tidak boleh mempertimbangkan lagi perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa secara “atau” (subsidair), sehingga terdakwa tersebut tidak usah dibebaskan dari tuduhan “atau”.


Dalam Perkara : Ong Mie Kong.


Dalam putusan harus disebut unsur-unsur mana dari pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa.


Dalam Perkara : Raden Soeharto.

dengan Susunan Majelis : 1. Prof. R. Subekti S.H., 2. Prof. R. Sardjono S.H., 3. Indroharto S.H.

78. XIV.1. Bentuk/syarat putusan.

Keberatan yang diajukan : bahwa putusan Pengadilan Tinggi tidak mengemukakan alasan hukum, onvoldoende gemotiveerd;

tidak dapat diterima, karena Pengadilan Tinggi sudah tepat dengan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Negeri.


Dalam Perkara : Pukka Naik Sitompul.

dengan Susunan Majelis : 1. Hendrotomo S.H., 2. Busthanul Anfin S.H., 3. Purwosunu S.H.

79. XIV.1. Syarat-syarat putusan.

Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena Pengadilan Tinggi dalam putusannya sama sekali tidak ada pertimbangannya mengapa perbuatan tertuduh yang sudah terbukti itu oleh Pengadilan Tinggi dipandang termasuk soal perdata.


Dalam Perkara : Hamzah bin Achmad.

dengan Susunan Majelis : 1. Hendrotomo S.H., 2. Purwosunu S.H., 3. Busthanul Arifin S.H.


Walaupun dalam putusan terdapat kesalahan mengenai penyebutan peraturan yang dilanggar tetapi karena dictum putusan sudah tepat, putusan tidak harus dibatalkan.


Dalam Perkara : Raden Muhamad Saman bin Raden Achmad.

dengan Susunan Majelis : 1. Mr. R.S. Kartanegara, 2. Mr. R. Soerjotjokro, 3. Mr. Sutan Abdul Hakim.


Keberatan yang diajukan penuntut kasasi, bahwa memori bandingnya belum dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi.

dapat dikesampingkan karena hal tersebut tidak menyebabkan batalnya putusan Pengadilan Tinggi, lagi pula Pengadilan Tinggi telah memeriksa kembali perkara tersebut dalam keseluruhannya.


Dalam Perkara : Sunardi.

dengan Susunan Majelis 1. Palti Radja Siregar S.H., 2. Hendrotomo S.H., 3. Busthanul Arifin S.H.


Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi tidak disebutkan dengan tegas mengenai telah diperhatikannya risalah banding, tidaklah merupakan alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi itu, karena dalam H.I.R. tidak ada ketentuan yang menyatakan batalnya putusan Hakim dalam hal tersebut;

lagi pula Mahkamah Agung dalam peradilan kasasi selain memperhatikan risalah banding, sehingga penuntut kasasi tidak dirugikan.


Dalam Perkara : Cimin alias Tawil; lmam Basuki alias Mujadi; Miskun alias Lembung.


Tidak diajukannya barang bukti dimuka Pengadilan tidak mengakibatkan batalnya suatu putusan.


Dalam Perkara : Gianyam Bargumal Dodani.


Keberatan yang diajukan penuntut kasasi bahwa perkara penuntut kasasi diajukan kemuka Hakim tidak dalam jangka waktu 3 bulan, akan tetapi 5 bulan 16 hari dan pada saat perkara diperiksa dimuka sidang Pengadilan tidak dengan jangka waktu 6 bulan, tetapi 6 bulan 6 hari, keadaan mana bertentangan dengan pasal 3 (1) dan pasal 2 dari Perpu No. 24/1960;

tidak dapat diterima karena hal itu tidak menyebabkan batalnya putusan Pengadilan karena jangka waktu yang ditetapkan dalam undang-undang tidak ada sangsinya.


Dalam Perkara : imam Soebekti, Sukarmani.

dengan Susunan Majelis : 1. Prof. Oemar Seno Adji S.H., 2.Hendrotomo S.H., 3. Asikin Kusumah Atmadja S.H.


Keberatan yang diajukan penuntut kasasi bahwa penuntut-penuntut kasasi tidak pernah mendapat kesempatan mempelajari berkas perkara sampai diputus oleh Pengadilan Tinggi;

tidak dapat diterima karena hal tersebut tidaklah menyebabkan batalnya putusan.


Dalam Perkara : Andi Haerani Krg Ngamang dkk.

dengan Susunan Majelis : Prof. Sardjono S.H., Busthanul Arifin S.H., Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H.


Mengadili TPE dalam pemeriksaan tingkat banding harus dengan 3 orang Hakim.


Dalam Perkara : Go Siang long.


Dengan tidak disebutkannya perkataan melakukan kejahatan dalam keputusan tidak mengakibatkan batalnya putusan tersebut.

Perbedaan kwalifikasi antara “pemalsuan surat” dan “membuat surat palsu” adalah soal terjemahan saja, yang tidak akan mengakibatkan batalnya putusan.


Dalam Perkara : Haji Pahmurdji bin Hasan Ro’i.

dengan Susunan Majelis : 1. M. Abdurrachnan S.H., 2. Prof. R. Sardjono S.H., 3. D.H. Lumbanradja S.H.


Kesalaban judex facti mengenai pengmbalian barang bukti tidaklah menyebabkan batalnya putusan dan cukuplah dalam hal ini Mahkamah Agung memperbaiki putusan mengenai barang bukti itu dengan menyerahkan barang bukti ini kepada yang berhak.


Dalam Perkara : Jihanes Eli Motullah.


Kelalaian dalam cara-cara peradilan yang harus diindahkan oleh Pengadilan Ekonomi, yang Dalam Perkara ini sesungguhnya tidak terdapat, berdasarkan pasal 44 U.U. Tindak Pidana Ekonomi hanya dapat digunakan sebagai dasar

untuk pembatalan putusannya jika kelalaian tersebut merugikan pihak kejaksaan dalam tuntutannya atau pihak tersangka dalam pembelaannya.



dengan Susunan Majelis : 1. Prof. Oemar Seno Adji S.H., 2. Purwosunu S.H., 3. Busthanul Arifin S.H.


Perkara yang tidak bersifat ringan seperti yang dimaksud dalam pasal 6 (1) ayat a dan b Undang-undang No. 1 tahun 1951 tidak dapat diputuskan secara in absentia (verstek).


Dalam Perkara : Sutjipto bin Djapar.

dengan Susunan Majelis :1. Prof. R. Subekti S.H., 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H., 3. Indrobarto S.H.


Menurut pasal 6 ayat 1 sub a Undang-undang Darurat tahun 1951 perkara kejahatan “penghinaan ringan” diadili oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam sidang dengan tidak dihadiri oleh Jaksa, kecuali bilamana Jaksa itu sebelumnya telah menyatakan keinginannya untuk menjalankan pekerjaannya sebagai penuntat umum pada sidang itu.


Dalam Perkara : Soetomo.

92. XIV.6. Putusan tentang pembebasan.

Jika Pengadilan Negeri membebaskan terdakwa dari tuduhan “primair dan subsidair” akan tetapi menghukum terdakwa karena tuduhan “lebih subsidair” maka berdasarkan pasal 6 ayat 2 Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951 maka tuduhan pnimair dan subsidair tersebut tidak dapat lagi dipergunakan Sebagai dasar untuk menghukum terdakwa.


Dalam Perkara : Muhamad Nasir bin Dalam Kepala.

93. XIV.6. Putusan pembebasan.

Permohonan banding Jaksa terhadap putusan mengenai tuduhan II subsidair berdasarkan pasal 6 (2) Undang-undang No. 1 Drt 1951 seharusnya tidak diterima oleh Pengadilan Tinggi disebabkan putusan Pengadilan Negeri adalah

putusan “bebas murni” yaitu karena unsur “niat” untuk memiliki barang-barang itu tidak dapat dibuktikan oleh Pengadilan Negeri.


Dalam Perkara : Suprapto B.A.

dengan Susunan Majelis : 1. Hendrotomo S.H., 2. Pahi Radja Siregar S.H., 3. Busthanul Arifin S.H.

94. XIV.7. Putusan pelepasan dari tuduhan hukum.

Berdasar fakta-fakta yang telah dianggap terbukti dalam persidangan, salah satu unsur pokok, yaitu unsur kesalahan (schuld) dari pasal 359 K.U.H.P. pada hakekatnya tidak dipenuhi, maka perbuatan yang dituduhkan kepada tertuduh tidak dapat dihukum oleh karena bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran, sehingga seharusnya pemohon kasasi dilepas dari segala tuntutan hukum.


Dalam Perkara : Idris Gelas Sidi Maradjo.

dengan Susunan Majelis : 1. Purwosunu S.H., 2. Kabul Arifin S.H., 3. Hendrotomo S.H.

95. XIV.8. Putusan “segera masuk”.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung :

Perintah untuk segera memasukkan terdakwa dalam tahanan seyogyanya hanya diberikan dalam hal terdakwa dijatuhi hukuman enam bulan keatas dan ada urgensi yang mendesak untuk itu.


Dalam Perkara : Syahdan bin Junait.

dengan Susunan Majelis : 1. Purwosunu S.H., 2. Hendrotomo S.H., 3. Busthanul Arifin S.H.


Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi harus diperbaiki, karena dalam amar putusan tidak dicantumkan bahwa tertuduh dibebaskan dari tuduhan pertama, sedang ia hanya dipersalahkan terhadap tuduhan kedua.


Dalam Perkara : Macdayaros Zjainogri.

dengan Susunan Majelis : 1. Purwosunu S.H., 2. Hendrotomo S.H., 3. Busthanul Arifin S.H.


Karena tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa dirumuskan sebagai “ndjurmak”, maka dalam amar putusan tindak pidana yang dipersalahkan kepadanya haruslah dirumuskan sebagai “ndjurmak” (pemakaian tanah orang lain tanpa izin yang berhak) juga.


Dalam Perkara : Suwe Karo2; Djedamin Karo2.

dengan Susunan Majelis : 1. Prof. Sardjono S.H., 2. Indroharto S.H., 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H.


Dalam dictum hams disebut semua kwalifikasi tindakan yang terbukti dilakukan tendakwa.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 18—7—1970 No. 11 K/Kr/1969.

Dalam Perkara Soengkono bin Chamin; Soedjadi bin Aboe Hasan.

dengan Susunan Majelis PrQf. R. Subekti S.H., Indroharto S.H., R.Z. Asikin Kusumah Atmadja.


Kekhilafan dalam hal memberi kwalifikasi tidak merupakan alasan untuk membatalkan pemutusan Hakim bawahan; kekhilafan serupa itu akan diperbaiki oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi, meskipun permohonan kasasi ditolak.


Dalam Perkara : Toegirin.

dengan Susunan Majelis 1. Suijadi S.H., 2. Prof. R. Subekti S.H., 3. M. Abdurrachman S.H.


Putusan Pengadilan Tinggi harus diperbaiki karena Pengadilan Tinggi dalam amar putusannya menyinggung mengenai terdakwa II yang tidak minta banding; lagi pula tidak menyinggung mengenai biaya perkara dalam tingkat banding.

amar putusan Pengadilan Tinggi :

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri ……tentang terdakwa I:………terhadap hukuman yang dijatuhkan kepadanya tersebut kecuali terhadap terdakwa II……. kamena tidak dimintakan banding.

Oleh Mahkamah Agung amar putusan diperbaiki sebagai berikut :

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal :………….No……. tentang terdakwa I/pembanding. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada terdakwa I/pembanding.


Dalam Perkara : 1. K.H. Gozali, 2. Imam Sukardjo, 3. Abdoessyakoe.

dengan Susunan Majelis : 1. Prof. R. Soebekti S.H., 2. Indroharto S.H., 3. D.H. Lumbanradja S.H.

101. XIV.9. Pertimbangan-pertimbangan putusan.

Tidaklah perlu dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi bahwa tertuduh tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan melanggar pasal 299 K.U.H.P. karena pasal 299 K.U.H.P. ternyata tidak dirumuskan dalam surat tuduhan.


Dalam Perkara : Daslim bin Ahmaddin.

dengan Susunan Majelis : 1. Prof. Oemar Seno Adji A.H., 2. Hendrotomo S.H., 3. Busthanul Arifin S.H.

102. XIV.15. Putusan Mahkamah Agung : yang menyatakan tidak dapat diterimanya permohonan kasasi.

Permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena risalah kasasinya dikirim langsung kepada Mahkamah Agung, sedangkan menurut pasal 125 ayat 1 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia risalah kasasi itu harus disampaikan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Ekonomi.


Dalam Perkara : Ng Kong Po.

103. XIV.15. Putusan Mahkamah Agung : yang menyatakan ddak dapat diterimanya permohonan kasasi.

Berdasarkan atas pasal 125 ayat 2 Undang-undang Mahkamah Agung Indo-nesia permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena penuntut kasasi tidak memajukan risalah kasasi dimana dimuat alasan-alasan permohonan kasasi.


Dalam Perkara : Patanring.

104. XIV.16. Putusan Mahkamah Agung : yang menyatakan ditolaknya permohonan kasasi.

Karena penuntut kasasi tidak dengan tegas memajukan dalam risalah kasasinya undang-undang beserta pasal-pasal mana yang tidak atau salah dilaksanakan oleh Hakim maka permohonan kasasi harus ditolak.


Dalam Perkara : Kie Bu Choan (Kee Boe Thuan).

105. XIV.18. Putusan Mahkamah Agung : yang memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi.

Dalam hal Pengadilan Tinggi sudah mempertimbangkan bahwa tertuduh melakukan tindak pidana korupsi, namun lalai mencantumkannya dalam dictum putusannya, Mahkamah Agung hanya berwenang memperbaiki dictum ltu tanpa memperbaiki putusan yang hukumannya memang ringan.


Dalam Perkara : R. Soemarto Soemarjo.

dengan Susunan Majelis : 1. Prof. Oemar Seno Adji A.H., 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H., 3. Indroharto S.H.

106. XIV.18. Putusan Mabkamah Agung yang memerintahkan pemeriksaan tambahan.

Karena dalam putusan Pengadilan Negeri disebutkan bahwa saksi I pr. Haji Salbiah tersebut “memberi keterangan dibawah sumpah menerangkan di persidangan dst”, sedangkan menurut berita acara persidangan, saksi tersebut tidak disumpah oleh Pengadilan Negeri dengan alasan karena telah disumpah oleh Jaksa pada pemeriksaan pendahuluan.

maka saksi I pr. Haji Salbiah perlu didengar kembali dibawah sumpah dan dalam pemeriksaan itu juga perlu ditanyakan kepada saksi apakah gelang itu diberikan karena terpengaruh dengan “kekayaan” dari saksi Alus bin Mansyur.

Oleh Mahkamah Agung diperintahkan kepada Pengadilan Negeri untuk mengadakan pemeriksaan tambahan seperti dimaksud diatas.


Dalam Perkara : Rusni binti Kamidi.

dengan Susunan Majelis : 1. Palti Radja Siregar S.H., 2. Hendrotomo S.H., 3. Busthanul Arifin S.H.

UPAYA HUKUM107. XV.2. Banding.

Karena undang-undang yang dimaksud dalam pasal 14 (2) Undang-undang No. 19/1964 belum ada maka tetaplah berlaku pasal 6 (2) Undang-undang No. 1 tahun 1951.

Putusan Mahkamah Agung : tgL 7-7-1969 No. 41 K/Kr/1968.

Dalam Perkara : Lauw Kwi Eng.

108. XV.2. Banding.

Putusan yang mengandung pembebasan tidak dapat dimintakan banding oleh Jaksa kecuali dapat dibuktikan dalam memon bandingnya bahwa pembebasan tersebut sebenarnya adalah pembebasan tidak murni.


Dalam Perkara : Machmud Kahar.

109. XV.2. Banding.

Terbadap putusan pembebasan (vrijspraak) Dalam Perkara tindak pidana subversi dapat diajukan banding.


Dalam Perkara : Madjaeni alias Zamad dkk.

dengan Susunan Majelis :1. Prof. R. Sardjono S.H., 2. Busthanul Arifin S.H., 3. Indroharto S.H.

110. XV.2. Banding.

Keberatan yang diajukan penuntut kasasi bahwa putusan Pengadilan Tinggi Ekonomi bertentangan dengan hukum karena Pengadilan Tinggi Ekonomi menerima banding atas putusan yang mengandung pembebasan murni dari Pengadilan Ekonomi;

tidak dapat dibenarkan, karena bagi tindak pidana ekonomi tidak menjadi soal ada/tidaknya pembebasan murni (vrijspraak of onstslag van alle rechts wrvolging) melainkan apakah tindak pidana ekonomi tersebut merupakan kejahatan atau pelanggaran.


Dalam Perkara : 1. Mak Kim Koan, 2. Richard Tampubolon alias Ana Ni Patik, 3. The Tjoei Liong.

dengan Susunan Majelis : 1. Prof. R. Soebekti S.H., 2. Busthanul Arifin S.H., 3. Indroharto S.H.

111. XV.2. Banding.

Menurut pasal 11 (1) Undang-undang (Drt.) No. 1 tahun 1951 sebagaimana dirobah dengan Undang-undang (Drt.) No. 11 tahun 1955 segolongan perkara atau suatu perkara tertentu dapat diputus dalam tingkat banding oleh seorang Hakim.


Dalam Perkara : Hadisoemarta alias Sukadi.

112. XV.2. Banding.

Pengadilan Tinggi menurut pasal 16 Undang-undang Darurat N.o. 1 .tahun 1951 jo Undang-undang No. 1 tahun 1961 dalam tingkat banding dapat mengubah putusan Pengadilan Negeri dan mengadakan putusan sendiri dengan mengingat akan pasal 315 ayat 1 H.I.R.


Dalam Perkara : Soemarto.

113. XV.2. Banding.

Karena tuduhan subsidair adalah mengenai pelanggaran yang ancaman hukumannya kurang 3 bulan penjara, berdasarkan pasal 6 (1) a dan (2) Undang-Undang No. 1 Drt. 1951 terhadap putusan atas tuduhan tersebut tidak dapat dimintakan banding.


Dalam Perkara: 1. Ania A.D. Adiwidjaja bin Kie Shong Pok; 2. Lie Toeng Kie dkk.

dengan Susunan Majelis: 1. Kabul Arifin S.H.; 2. Hendrotomo S.H.; 3. Bustanul Arifin S.H.

114. XV.2. Banding.

Keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi, bahwa Pengadilan Tinggi tidak melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat 2 Undang-Undang No. 1/Drt. tahun 1951,

tidak dapat diterima karena hal ini tidak mengakibatkan batalnya putusan.


Dalam Perkara: Said Habib Hasyim Chutban.

dengan Susunan Majelis: 1. Hendrotomo S.H.; 2. Bustbanul Arifin S.H.; 3. Z. Asikin Kusumahatmadja S.H.

115. XV.2. Banding.

Keberatan yang diajukan penuntut kasasi: bahwa Pengadilan Tinggi telah memutus perkara ini tanpa memberi kesempatan kepada penuntut kasasi untuk memasukkan memori banding, karena sebelumnya tidak diberitahukan;

tidak dapat dibenarkan, karena tidak ada ketentuan yang mengharuskan Hakim banding menunggu masuknya risalah banding dari terdakwa dalam memutus

suatu perkara banding, lagi pula Dalam Perkara ini jarak antara keputusan Pengadilan Negeri dan keputusan Pengadilan Tinggi telah cukup lama.


Dalam Perkara: 1. Adeng; 2. Isben.

dengan Susunan Majelis: 1. Subekti S.H.; 2. Sardjono SH.; 3. Indroharto S.H.

116. XV2. Banding.

Berdasarkan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Darurat No. 1 tahun 1951 selain terdakwa, Jaksa berwenang untuk naik banding, apabila tidak menerima baik putusan Pengadilan; pembayaran denda oleh terhukum tidak menghilangkan hak Jaksa untuk naik banding.


Dalam Perkara: Basir bin Abdullah.

117. XV.2. Banding.

Pengadilan Tinggi telah dengan tepat memutuskan: “Menerangkan, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingan dari terdakwa-terdakwa II, III dan IV tersebut tidak dapat diterima.”

karena putusan Pengadilan Negeri yang bersangkutan diucapkan dengan hadirnya para penuntut kasasi pada tgl. 3 Nopember 1966 dan dalam berita acara dicatat oleh Panitera Pengganti bahwa para penuntut kasasi minta banding tgl. 12 Nopember 1966, maka permohonan banding diajukannya terlambat.


Dalam Perkara: 1. Toposoejatno alias Soejatno al. Sarman (dakwa II); 2. Tjiptosoerasa al. Soewage (dakwa ke III); 3. Darmosentono al. Markam (dakwa ke IV);

dengan Susunan Majelis: 1. Prof. Subekti SH.; 2. Indroharto SH.; 3. D.H. Lumbanradja S.H.

118. XV.2. Banding

Karena dalam putusan Pengadilan Negeri tertuduh-tertuduh dilepaskan dari segala tuntutan hukum mengenai tuduhan primair, seharusnya Pengadiian Tinggi menerima permohonan banding dari Jaksa sekedar mengenai tuduhan primair itu; maka putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan dan diperintahkan agar Pengadilan Tinggi membuka kembali persidangan untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam pemeriksaan banding sekedar mengenai tuduhan primair.


Dalam Perkara: 1. Muchamad Busro bin Rujami; 2. Rumidan bin Djamiun al Sardi;

dengan Susunan Majelis: 1. Prof. Subekti S.H.; 2. Busthanul Arifin SH.; 3. Sri Widoyati Wiratmo Soekito S.H.

119. XV.2. Banding.

Keberatan yang diajukan penuntut kasasi: bahwa ia tidak diberi tahu tentang permohonan banding daripada Jaksa dan tidak diberi tahu isi memori banding sehingga ia tidak dapat mengajukan contra memori banding;

tidak dapat diterima, karena hal tersebut tidak menyebabkan batalnya putusan, lagi pula contra memori banding tidak menentukan karena dalam tingkat banding perkara diperiksa kembali dalam keseluruhannya.


Dalam Perkara: Soetomo.

dengan Susunan Majelis: 1. Prof. Sardjono S.H.; 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H.; 3. lndroharto S.H.

120. XV.2. Banding.

Walaupun terdakwa III telah menerima putusan Pengadilan Ekonomi, tetapi karena Penuntut Umum naik banding, perkaranya diperiksa kembali secara keseluruhan.


Dalam Perkara: 1. Muji Setiono bin Jotosumarto; 2. Tan Heng Yan; 3. Chaidir bin Saleh.

dengan Susunan Majelis: 1. Hendrotomo S.H.; 2. Kabul Arifin S.H.; 3. Busthanul Arifin S.H.

121. XV.2. Banding.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

bahwa tertuduh I dan Jaksa telah meminta agar perkara ini diperiksa dan diputus dalam tingkat banding;

bahwa dart akte banding Jaksa ternyata Jaksa hanya membanding terhadap keputusan Pengadilan Negeri mengenai diri tertuduh I saja;

Selanjutnya oleh Pengadilan Tinggi hanya diputuskan mengenai diri tertuduh I: hukuman terhadap tertuduh I dirobah dari 8 bulan menjadi 1 tahun.


Dalam Perkara: 1. Selamat Depari; 2. Nuradjab.

dengan Susunan Majelis: 1. Prof. Subekti S.H.; 2. Sardjono S.H.; 3. Sri Widojati Notoprodjo S.H.

122. XV.2. Banding.

Tidak dipertimbangkannya risalah banding secara khusus oleh Pengadilan Tinggt tidaklah menyebabkan batalnya putusan Pengadilan Tinggi tersebut.


Dalam Perkara: Hasbullah.

dengan Susunan Majelis: 1. Prof. R. Subekti S.H.; 2. Busthanul Arifin S.H.; 3. D.H. Lumbanradja S.H.

123. XV.2. Banding.

Kata “dan” dalam pasal 43 Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi menjadikan bagian kalimat sesudah kata “dan” ini merupakan suatu keseluruhan dengan bagian kalimat sebelum kata “dan” tersebut.

Oleh karena itu terhadap putusan Pengadilan Ekonomi Dalam Perkara ini, walaupun mengenai pelanggaran, dapat dimintakan banding karena hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman penjara.


Dalam Perkara: Liem Swan Thwan.

124. XV.3. Kasasi.

Menurut ketentuan undang-undang yang sekarang ini berlaku, Mahkamah Agung belum dapat menjalankan kasasi terhadap putusan-putusan badan-badan Pengadilan dari lingkungan lain selainnya Peradilan Umum.


Dalam Perkara: Otto Bojoh.

dengan Susunan Majelis: 1. Prof. Umar Seno Adji S.H.; 2. Purwosunu S.H.: 3. Busthanul Arifin S.H.

125. XV.3. Kasasi.

Karena permohonan kasasi diajukan langsung kepada Mahkamah Agung, tidak menurut cara yang ditentukan oleh ps. 122 U.U. M.A.1., permohonan kasasi tidak bisa diterima;


Dalam Perkara: Mohamad Kijam (Mohd. Kiam bin Idrus).

126. XV.3. Kasasi.

Permohonan kasasi yang diajukan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Negeri, yang menurut pasal 122 (1) Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia

harus diajukan kepada Panitera Pengadilan Tinggi, harus dinyatakan tidak dapat diterima.


Dalam Perkara: Tubari bin Misban.

127. XV.3. Kasasi.

Permohonan untuk pemeriksaan kasasi menurut pasal 122 U.U. M.A.1. harus disampaikan oleh pemohon sendiri atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk memajukan permohonan itu. Apabila wakilnya tidak mempunyai surat kuasa khusus, maka permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima.


Dalam Perkara: Liong Tjin.

128. XV.3. Kasasi.

Permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak ketiga/saksi tidak dapat diterima.


Dalam Perkara: Djudi alias Ruman Peranginangin.

129. XV.3. Kasasi.

Menurut pasal 17 dan 121 U.U. M.A.I. yang berhak mengajukan permohonan kasasi Dalam Perkara pidana adalah terdakwa dan Jaksa Agung. Apabila Dalam Perkara pidana yang mengajukan permohonan kasasi seorang jaksa dari Pengadilan Negeri, maka untuk itu jaksa tersebut harus mendapat kuasa khusus dari Jaksa Agung. Jika tidak permohonan kasasi dari jaksa itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.


Dalam Perkara: Poh Kim Heng dkk.

130. XV.3. Kasasi.

Permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Agung semata-mata untuk kepentingan hukum dengan tidak merugikan pihak yang berkepentingan.


Dalam Perkara: Kiem Swan Thwan.

131. XV.3. Kasasi.

Permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri tanpa mendapat kuasa khusus dari Jaksa Agung untuk mengajukan permohonan kasasi-jabatan, harus dianggap sebagai kasasi-pihak (partij cassatie).


Dalam Perkara: R. Hardjasurawinata.

dengan Susunan Majelis: 1. Hendrotomo S.H.; 2. Palti Radja Siregar S.H.; 3. Busthanul Arifin S.H.

132. XV.3. Kasasi.

Permohonan kasasi yang diajukan dengan melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 122 U.U. M.A.I. harus dinyatakan tidak dapat diterima.


Dalam Perkara: Raden Mochamad Asari Surianegara.

dengan Susunan Majelis: 1. Prof. Oemar Seno Adji S.H.; 2. Kabul Arifin S.H.; 3. Busthanul Arifin S.H.

133. XV.3. Kasasi.

Bahwa tenggang yang berlalu antara diajukannya permohonan kasasi (tgl. 12 Juni 1967) dan diterimanya risalah kasasi (tgl. 4 Juli 1967) adalah 22 hari, jadi melewati tenggang 2 minggu sebagaimana ditentukan dalam pasal 125 (1) U.U.M.A.I.

bahwa akan tetapi permohonan kasasi itu diajukan terhadap putusan Pengadilan di luar Jawa-Madura, sedang tenggang yang berlalu antara pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi (tgl. 6 Juni 1967) dan diterimanya risalah kasasi adalah 28 hari, jadi masih dalam tenggang untuk mengajukan permohonan kasasi, maka dalam hal ini tanggal penerimaan kasasi dapat dianggap sekaligus sebagai tanggal diajukannya permohonan kasasi.


Dalam Perkara: Stanis Pedron Sareng.

dengan Susunan Majelis: 1. Surjadi S.H.; 2. Subekti S.H.; 3. M. Abdurrachman S.H.

134. XV.3. Kasasi.

bahwa tenggang yang berlalu antara diajukannya permohonan kasasi (tgl. 22 April 1961) dan diterimanya risalah kasasi (tgl. 9 Mei 1964) adalah 17 hari jadi melewati tenggang 2 minggu sebagaimana ditetapkan dalam pasal 125 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia;

akan tetapi permohonan kasasi tersebut diajukan 3 hari sebelum keputusan Pengadilan Tinggi secara resmi diberitahukan kepada penuntut kasasi (tgl. 25 April 1964);

jika tanggal diberitahukannya keputusan Pengadilan Tinggi ini dianggap sebagai tanggal diajukannya permohonan kasasi, penerimaan risalah kasasi masih dalam tenggang 2 minggu sebagaimana ditentukan dalam pasal 125 U.U. M.A.I. maka permohonan kasasi formil dapat diterima.


Dalam Perkara: Abdoel Moeluk gelar Soetan Radjo Bangsor.

dengan Susunan Majelis: 1. Subekti SH.; 2. Sutan Abdul Hakim SH.; 3. M. Abdurrachman S.H.

135. XV.3. Kasasi.

Permohonan kasasi yang diajukan Jaksa Agung karena jabatan tidak terikat pada Ienggang waktu menurut pasal 122 ayat 1 U.U.M.A.1.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 7 Juli 1964 No. 25 K/Kr/1964.

Dalam Perkara: Go Siang Jong.

136. XV.3. Kasasi.

Yang harus digunakan sebagai dasar perhitungan waktu memajukan permohonan kasasi ialah tempat kedudukan dari Pengadilan tingkat pertama yang mengadili perkara dari penuntut kasasi.


Dalam Perkara: Moh. Junan bin Haji Maksud.

137. XV.3. Kasasi.

Dengan dimasukkannya risalah kasasi, penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada saat itu juga.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 29-3- 1967 No. 79 K/Kr/1966.

Dalam Perkara: Haji Cholil dkk.

dengan Susunan Majelis: 1. Suryadi S.H.; 2. Subekti S.H.; 3. Muh. Ishak Sumowijoyo S.H.

138. XV.3. Kasasi.

Permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima apabila tidak diajukan risalah kasasi.

Putnsan Mahkamah Agung tgl. 30-9-1975 No. 20 K/Kr/1975.

Dalam Perkara: Kim Hok alias Katono.

dengan snsunan majelis: 1. Busthanul Arifin S.H.; 2. Palti R. Siregar S.H.; 3. Purwosunu S.H.

139. XV.3. Kasasi.

Walaupun penuntut kasasi tidak mengajukan risaiah kasasi tersendiri, karena dalam akte kasasi tercantum keberatan kasasi yang diajukan oleh penuntut kasasi, permohonan kasasi harus dinyatakan dapat diterima.


Dalam Perkara: Mohamad Sidik.

dengan Susunan Majelis: 1. Prof. Oemar Seno Adji S.H.; 2. Palti R. Siregar S.H.; 3. Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.

140. XV.3. Kasasi.

Risalah kasasi yang hanya dicap jempol tanpa disahkan lebih dulu oleh pejabat yang berwenang, tidak memenuhi ketentuan tersebut dalam pasal 1 S. 1916 No. 46 jo. 43 sebagai telah diubah dengan S. 1919—776, sehingga harus dianggap bahwa penuntut kasasi tidak mengajukan risalah kasasi termaksud dalam pasal 125 U.U.M.A.I.

141. XV.3. Kasasi.

Yang mengatur tenggang waktu untuk menyampaikan risalah kasasi adalah suatu ketentuan hukum yang bersifat memaksa, sehingga permohonan kasasi tidak dapat diterima apabila tenggang waktu itu dilampaui.


Dalam Perkara: Djapar Sutan Djaramis.

142. XV.3. Kasasi.

Tambahan risalah kasasi yang diterima melewati tenggang waktu dalam pasal 125 ayat 1 Undang-Undang M.A.I. tidak dapat dipertimbangkan di Mahkamah Agung.


Dalam Perkara: Go Siang Jong.

143. XV.3. Kasasi.

Kalau secara resmi telah diajukan permohonan kasasi walaupun pemberitahuan resmi keputusan Pengadilan Tinggi belum dilakukan, maka tanggal mengajukan permohonan kasasi berlaku sebagai tanggal permulaan jangka waktu risalah kasasi.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 7 -7-1972 No. 12 K/Kr/1971.

Dalam Perkara: Johan Niamu.

dengan Susunan Majelis: 1. Prof. Subekti S.H.; 2. Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.; 3. D.H. Lumbanraja S.H.

144. XV.3. Kasasi.

Pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi didasarkan pada waktu penerimaan permohonan kasasi, walaupun risalah kasasi telah diterima lebih dahulu.


Dalam Perkara: Mohamad lusuf.

dengan Susunan Majelis: 1. M. Abdurrachman S.H.; 2. Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.; 3. Busthanul Arifin S.H.

145. XV.3. Kasasi.

Menurut pasal 124 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia permohonan kasasi tidak dapat dicabut kembali setelah surat-surat pemeriksaan dikirim ke Mahkamah Agung.


Dalam Perkara: Benyamin Alwien Rozenberg.

dengan Susunan Majelis: 1. Mr. RS. Kartanegara; 2. Mn. R. Soenjotjokro; 3. Mr. Sutan Abdul Hakim;

146. XV.3. Kasasi.

Kasasi adalah suatu alat hukum untuk melawan suatu putusan Hakim, maka alat hukum itu tidak dapat dipergunakan lagi setelah putusan Hakim tersebut diterima baik oleh si terhukum.


Dalam Perkara: Tjin Kau Tjun.

147. XV.3. Kasasi.

Permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa, sedang terdakwa tidak menggunakan haknya lebih dulu untuk mohon pemeriksaan ulangan oleh Pengadilan yang lebih tinggi, harus dinyatakan tidak dapat diterima.


Dalam Perkara: Mustakim.

148. XV.3. Kasasi.

Terhadap putusan Pengadilan Negeri yang dijatuhkan di luar hadlirnya terdakwa, tidak dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi, jikalau terdakwa belum mempergunakan haknya melawan (verzet) putusan Pengadilan Negeri;


Dalam Perkara: Kiliman dan Sakijo.

149. XV.3. Kasasi.

Terhadap putusan Pengadilan Negeri yang menunut PS. 6 ayat 1 bab. b Undang-Undang Darurat Tahun 1951 No. 1 tidak dapat dimintakan banding, secara Iangsung dapat diminta kasasi.


Dalam Perkara: Tjan Koan Beng.

150. XV.3. Kasasi.

Berdasarkan atas ps. 16 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia, permohonan kasasi tidak dapat diterima oleh karena permohonan itu diajukan pada saat sebelum ada putusan terakbir dari Pengadilan Tinggi.


Dalam Perkara: Djapeni bin Balan dkk.

151. XV.3. Kasasi.

Terhadap putusan sela dari Pengadiian Tinggi tidak dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi oleh karena putusan sela tidak merupakan putusan yang terakhir.


Dalam Perkara : M. Kabul.

152. XV.3. Kasasi.

Pada tingkat kasasi tidak dapat diajukan alat-alat bukti.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 16-2-1960 Nc. 228 K/Kr/1959.

Dalam Perkara : Paidi.

153. XV.3. Kasasi.

Menurut paul 16 U.U.M.A.I. pemeriksaan dalam tingkat kasasi tidak mungkin dilakukan terhadap putusan Pengadilan Dalam Perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuduhan.


Dalam Perkara : Tjian Siau Tjeng.

154. XV.3. Kasasi.

Permohonan kasasi terhadap putusan pembebasan dari segala tuduhan tidak dapat diterima, karena dalam memori kasasi tidak memuat bantahan bahwa pembebasan tersebut sesungguhnya suatu lepasan dari tuntutan hukum berdasarkan alasan bahwa pembebasan tersebut tidak murni, juga tidak terdapat keberatan-keberatan bahwa pembebasan termaksud didasarkan atas tafsiran yang kurang benar atau kurang tepat.


Dalam Perkara : Arifiddin.

dengan Susunan Majelis : 1. Dr. Santoso Pudjosubroto S.H., 2. D.H. Lumbanradja S.H., 3. Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.

155. XV.3. Kasasi.

Keberatan-ke beratan kasasi harus dituj ukan terhadap putusan Pengadilan Tinggi.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 13—1—1971 No. 128 K/Kr/1969.

Dalam Perkara Soejadi bin Soengkono.

dengan Susunan Majelis 1. Prof. R. Sardjono S.H., 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H., 3. D.H. Lumbanradja S.H.

156. XV.3. Kasasi.

Keberatan-keberatan yang diajukan penuntut kasasi tidak dapat diterima karena keberatan-keberatan tersebut tidak mengenai pokok persoalan dari putusan Pengadilan Tinggi sehingga keberat an-keberatan itu irrelevant.


Dalam Perkara : 1. Ibrahim alias Otjok Radjaguguk, 2, Muhamad Tabir Radjaguguk.

dengan Susunan Majelis 1. Prof. Subekti S.H., 2. Indroharto S.H., 3. Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.

157. XV.3. Kasasi.

Permohonan kasasi yang diajukan hanya dengan alasan “merasa keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi” dianggap bahwa permohonan kasasi tersebut diajukan secara tidak sungguh-sungguh.


Dalam Perkara : Sutanto bin Karjodiwirjo.

dengan Susunan Majelis: 1. Prof. R. Subekti SH., 2. Indrohanto S.H., 3. D.H. Lurnbanradja SH.

158. XV.3. Kasasi.

Hal yang baru dikemukakan dalam risalah kasasi yaitu yang merupakan novum tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi.


Dalam Perkara : Nyak Ali.

dengan Susunan Majelis 1. Prof. R. Subekti S.H., 2. Indroharto S.H. 3. Busthanul Arifin S.H.

159. XV.3. Kasasi.

Keberatan mengenai basil pembuktian adalah keberatan yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi.


dengan Susunan Majelis : 1. Suryadi S.H., 2. Subekti S.H., 3. M. Abdurrachman S.H.

160. XV.3. Kasasi.

Permohonan kasasi harus ditolak karena keberatan-keberatan yang diajukan pemohon kasasi bertentangan dengan keterangan-keterangannya pada pemeriksaan persidangan.


Dalam Perkara : M. Nadjib.

dengan Susunan Majelis : 1. Prof. Soebekti S.H., 2. Indroharto SH., 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H.

161. XV.3. Kasasi.

Keberatan yang diajukan penuntut kasasi : bahwa saksi memberikan uang kepada tertuduh atas kerelaan sendiri, maka menurut tertuduh adalah bukan kejahatan ataupun pelanggaran perbuatan tertuduh tersebut.

tidak dapat dibenarkan; karena pada hakekatnya keberatan serupa itu adalah mengenai basil pembuktian, jadi mengenai penghargaan dari suatu kenyataan dan keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi.

(i.c. perkara pasal 418 K.U.H.P.).

Putusan Mahkamah Aguug tgl. 30-6-1976 No. 75 K/Kr/1975.

Dalam Perkara : Kaddi bin Simin.

dengan Susunan Majelis : 1. Kabul Arifin S.H., 2. Purwosunu S.H., 3. Busthanul Arifin S.H.

162. XV.3. Kasasi.

Keberatan yang ditujukan kepada jenis hukuman tidak dapat diterima karena hal tersebut adalah wewenang judex facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali kalau telah dijatuhkan hukuman yang lain daripada yang ditetapkan oleh undang-undang.


Dalam Perkara : Oh Tjeng Sih.

dengan Susunan Majelis : 1. Palti Radja Siregar S.H., 2. Kabul Arifin S.H., 3. Busthanul Arifin S.H.

163. XV.3. Kasasi.

Ukuran hukuman adalah wewenang judex facti yang tidak tunduk pada kasasi kecuali kalau melampaui batas maximum.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 26-6-1972 No. 15 K/K.r/1970.

Dalam Perkara : Uding alias Saiful Bachri bin H. Nuria.

dengan Susunan Majelis : 1. Prof. Sardjono S.H., 2. Indroharto S.H., 3. Asikin Kusumah Atmadja S.H.

164. XV.3. Kasasi.

Keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi bahwa Pengadilan Tinggi terlalu berat memberikan hukuman, hal mana bertentangan dengan hukum dan kepatutan, karena Rumah Sakit tidak banyak dirugikan;

tidak dapat dibenarkan, karena penjatuhan hukuman itu tidak melanggar hukum, sebab masih dibawah hukuman tertinggi yang diancamkan oleh undangundang.


Dalam Perkara : R. Tumenggung Suhadi Prijonegoro.

dengan Susunan Majelis : 1. Surjadi SH., 2. Subekti S.H., 3. M. Abdurrachman S.H.

165. XV.3. Kasasi.

Soal siapa yang didengar sebagai saksi tergantung pada kebijaksanaan judex facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi.


Dalam Perkara : Darso.

166. XV.3. Kasasi.

Soal bagaimana menggunakan keterangan-keterangan saksi yang berlainan itu adalah terserah kepada Hakim, yang hal tersebut merupakan penilaian suatu kenyataan yang tidak tunduk pada kasasi.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 21-11-1961 Nc. 116 K/Kr/1961.

Dalam Perkara : Mochamad bin Amad.

167. XV.3. Kasasi.

Keberatan yang diajukan dalam memori kasasi bahwa Hakim tidak bersedia mempertimbangkan surat keterangan Dokter dan surat-surat keterangan lainnya yang telah diajukan;

tidak dapat dibenarkan karena hal tersebut terserah kepada kebijaksanaan Hakim dan masalah kebijaksanaan ini tidak tunduk pada kasasi.


Dalam Perkara : Losanius Seba.

168. XV.3. Kasasi.

Keberatan yang diajukan penuntut kasasi :

Pengadilan Negeri dalam keputusannya mempergunakan pendapat yang bersumber pada Team AkhIi Tehnis pada waktu itu (materi yang Iama).

Sementara dalam proses banding timbul pendapat baru dari Team Akhli Tehnis tanggal 11 Maret 1968 (materi yang baru) yang bertentangan dengan pendapat diatas.

Menurut pendapat pemohon disini ada perobahan perundang-undangan secara materiil, sehingga yang harus dipakai terhadap terdakwa adalah yang paling baik (pasal 1 ayat 2 K.U.H.P.).

tidak dapat diterima, karena apa yang disebut penuntut kasasi sebagai “materi lama” dan “materi baru” tidaklah merupakan perubahan perundangundangan yang dimaksud oleh pasal 1 ayat 2 K.U.H.P.; kalau pengajuan “materi baru” ini dimaksudkan sebagai pembuktian baru, hal ini tidak dimungkinkan ditingkat kasasi dan harus dikesampingkan.


Dalam Perkara : Harjono B.E. bin Amadi.

dengan Susunan Majelis : 1. Busthanul Arifin S.H., 2. Hendrotomo S.H., 3. Purwosunu S.H.

169. XV.3. Kasasi.

Keberatan yang diajukan penuntut kasasi bahwa hubungan antara pemohon dengan saksi Somad (saksi pengadu) adalah hubungan perdata (hutang-piutang) dimana sebelum perkara pidana ini putus saksi Somad telah mengajukan perkara perdata No. 3/1973/PN Lahat yang menggugat pemohon kasasi untuk minta ganti rugi; dengan demikian adalah adil apabila putusan Pengadilan Tinggi merobah putusan Pengadilan Negeri dengan melepaskan pemohon dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging);

tidak dapat diterima, oleh karena tidak berkenaan dengan tidak dilaksanakannya peraturan hukum atau ada kesalahan dalam pelaksanaannya ataupun tidak dilaksanakannya cara peradilan yang harus diturut menurut undang-undang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 U.U.M.A.I.


Dalam Perkara : R.A. Madjid bin R.Dencik.

dengan Susunan Majelis : 1. Prof. Oemar Seno Adji S.H., 2. Kabul Arifin S.H.,, 3. Busthanul Arifin S.H.

170. XV.3. Kasasi.

Keberatan yang diajukan penuntut kasasi bahwa kehati-hatian penuntut kasasi selaku sopir sudah cukup; bahwa ía menderita “ziekelijke storing der verstandelijke vermogen”;

tidak dapat diterima karena keberatan-keberatan serupa itu adalah mengenai penilaian hasil pembuktian, jadi mengenai penghargaan dari suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi.


Dalam Perkara : Hasanudin bin Dulaur.

dengan Susunan Majelis : 1. Hendrotomo S.H., 2. Purwosunu S.H., 3. Busthanul Arifin A.H.

171. XV.3. Kasasi.

Mengingat ketentuannya tidak imperatif, maka dirampas tidaknya barang bukti adalah wewenang judex facti.


Dalam Perkara : R.M. Soedianto Dimjadi.

dengan Susunan Majelis : 1. Prof. Subekti S.H., 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H., 3. Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.

172. XV.3. Kasasi.

Keberatan yang diajukan penuntut kasasi bahwa ia tidak bermaksud untuk melakukan pencurian tetapi hanya bermaksud untuk mengambil sepedanya;

tidak dapat diterima karena hal tersebut adalah mengenal penilaian hasil pembuktian yang tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan kasasi.


Dalam Perkara : Binsar Siregar.

dengan Susunan Majelis : 1. Purwosunu S.H., 2. Palti Radja Siregar SH., 3. Busthanul Arifin S.H.

173. XV.3. Kasasi.

Hal apakah kata-kata terdakwa hanya merupakan kritik yang pedas atau merupakan penghinaan adalah mengenai penghargaan kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi.


Dalam Perkara : Gok Tjing Hok.

174. XV.3. Kasasi.

Hal apakah sebuah tulisan melanggar perasaan kesopanan atau tidak adalah wewenang judex facti.


Dalam Perkara : Jusuf Shati Nasution.

175. XV.3. Kasasi.

Hal apakah perkataan-perkataan penuntut kasasi yang dituduhkan itu diucapkan dimuka umum atau tidak adalah mengenai penghargaan dari kenyataan, yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi.


Dalam Perkara : Madnus Van Der Put.

dengan Susunan Majelis : 1. Mr. R.S. Kartanegara, 2. Mr. Sutan Abdul Hakim, 3. R. Ranu Atmadja.

176. XV.3. Kasasi.

Keberatan yang diajukan penuntut kasasi bahwa hubungan terdakwa dengan saksi adalah hubungan dagang ……..sehingga pemohon kasasi tidak menggunakan wang milik saksi dengan melawan hukum dan bahwa hubungan ini adalah soal perdata;

tidak dapat diterima, karena keberatan itu mengenai penilaian basil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi.


Dalam Perkara : Soenarjo alias Setioatmodjo.

dengan Susunan Majelis : 1. Prof. Oemar Seno Adji S.H., 2.Purwosunu S.H., 3. Busthanul Arifin S.H.

177. XV.3. Kasasi.

Keberatan yang diajukan penuntut kasasi bahwa Hakim banding keliru menafsirkan adanya unsur pasal 212 K.U.H.P., yaitu mengenai unsur melakukan tugasnya dengan sah, karena Sdr. F. Nasibu menyalah gunakan jabatannya tanpa surat perintah yang sah, oleh karena itu Sdr. F. Nasibu bukan menjalankan tugas jabatannya secara sah.

tidak dapat diterima, oleh karena mengenai basil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi.


Dalam Perkara : Saleh Lamadlauw.

dengan Susunan Majelis : 1. Prof. Oemar Seno Adji S.H., 2. Kabul Arifin S.H., 3. Busthanul Arifin S.H.

178. XV.3. Kasasi.

Keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi bahwa ia tidak dapat dipersalahkan karena ini adalah kecelakaan, yang oleh pengemudi manapun tidak akan dapat dihindarkan/diluar kesanggupan manusia normal;

tidak dapat diterima, karena keberatan itu adalah mengenai penilaian hasil pembuktian, yang tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan kasasi.


Dalam Perkara : Momo bin Karna.

dengan Susunan Majelis : 1. Hendrotomo S.H., 2. Kabul Arifin SH., 3. Busthanul Arifin S.H.

179. XV.3. Kasasi

Keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi bahwa perbuatannya itu dilakukan karena keadaan paksa (overmacht);

tidak dapat diterima karena pada hakekatnya keberatan semacam itu adalah mengenai penilaian hasil pembuktian, jadi mengenai penghargaan dari suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 14 - 10- 1975 No. 125 K/Kr/1974.

Dalam Perkara: Komar Slamat.

dengan Susunan Majelis : 1. Purwosunu S.H., 2. Palti Radja Siregar S.H., 3. Busthanul Arifin S.H.

180. XV.3. Kasasi

Keberatan yang diajukan penuntut kasasi: bahwa pemohon sama sekali tidak dapat dipersalahkan melakukan kejahatan tindak pidana korupsi, karena sama sekali tidak merugikan keuangan negara, sebab transaksi jual beli dilakukan dengan melalui prosedure sebagaimana mestinya dengan penetapan harga yang pantas;

tidak dapat diterima; keberatan serupa itu pada hakekatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 19 - 11 - 1974 No. 54K/Kr/1973.

Dalam Perkara: Haji Mustafa Umar.

dengan Susunan Majelis : 1. Prof. oemar Seno Adji S.H.; 2. Purwosunu SH.; 3. Busthanul Arifin S.H.

181. XV.3. Kasasi.

Keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi: bahwa benar ucapan terdakwa-terdakwa merupakan rangkaian kata-kata bohong menurut pasal 378 K.U.H.P.;

tidak dapat dibenarkan karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pemhuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi.


Dalam Perkara: Said Alwaini, Saleh bin Said Alwaini.

dengan Susunan Majelis: 1. Prof. R. Subekti S.H.; 2. Busthanul Arifin S.H.; 3. Sardjono S.H.

182. XV.3. Kasasi.

Keberatan yang diajukan penuntut kasasi: bahwa perbuatan pemohon kasasi menanda tangani Kartu Pemilih Model A-1 barulah merupakan suatu perbuatan persiapan yang menurut undang-undang belum dapat dihukum;

tidak dapat diterima, karena pada hakekatnya keberatan semacam itu adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi.


Dalam Perkara: Kliwon.

dengan Susunan Majelis: 1. Prof. Oemar Seno Adji S.H.; 2. Palti Radja Siregar S.H.; 3. Purwosunu S.H.

BARANG-BUKTI183. XVI. Barang bukti.

Untuk menjadi barang bukti dalam suatu perkara pidana tidak disyaratkan bahwa barang itu disebut dalam surat tuduhan.


Dalam Perkara: Mr. Lim Wan Too.


Pengadilan Tinggi dan Pengadilàn Negeri dalam keputusannya tidak mempertimbangkan dasar-dasar perampasan barang bukti; oleh karenanya kedua keputusan tersebut sebagai kurang beralasan harus dibatalkan.


Dalam Perkara: Parta Sugeng.

dengan Susunan Majelis: 1. M. Abdurrachman S.H.; 2. Sardjono S.H.; 3. Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.


Putusan Pengadilan Negeri yang dalam amarnya a.1. menyatakan bahwa barang bukti sejumlah minyak tanah disita, harus diperbaiki karena menurut ketentuan yang bersangkutan (pasal 7 ke 2 Petnoleum-ordonnantie) barang bukti dapat dirampas.


Dalam Perkara: Patuan Soritua Harahap.


Oleh Undang-Undang Darurat No. 7/1955 dan pasal 39 K.U.H.P. perampasan tidaklah diharuskan.


Dalam Perkara: Kiai Haji Achmad Syarbini.

187. XVI3. Pengembalian barang bukti.

Dalam hal terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, maka semua barang bukti harus dikembalikan kepada terdakwa.


Dalam Perkara: Imani Soeardi Tjondro Kusumo.

dengan Susunan Majelis: 1. Prof. R. Subekti S.H.; 2. Sri Widoyati Wiratmo SoekitoS.H.; 3. Busthanul Arifin S.H.

188. XVI3. Pengembalian barang bukti.

Karena menurut catatan dalam daftar pemeriksaan Pengadilan Negeri tidak ada suatu barang buktipun yang diajukan di muka sidang Pengadilan Negeri, maka putusan Pengadilan Tinggi mengenai barang-barang bukti seperti tercantum dalam amar putusannya sebagai bertentangan dengan kenyataan tak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

(i.c dalam amar putusan Pengadilan Tinggi dicantumkan: “Memerintahkan agar barang-barang bukti berupa: 1……2………dikembalikan kepada L.Tj.H.).


Dalam Perkara: Lie Tjin Phan.

dengan Susunan Majelis: 1. M. Abdurrachman SH.; 2. DH. Lumbanradja S.H; 3. Busthanul Arifin S.H.

189. XVI.4. Baring bukti yang tidak diajukan di muka siding.

Tidak memberi keputusan atas barang bukti (surat) yang diajukan di muka sidang dan memberi keputusan atas sesuatu barang yang tidak diajukan sebagai barang bukti di muka sidang tidaklah mengakibatkan batalnya putusan.

Yudex facti tidak berwenang memberi putusan terhadap barang yang tidak diajukan di muka sidang.


Dalam Perkara: Wirotaruno.

dengan Susunan Majelis: 1. Prof. Sardjono S.H.; 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH.; 3. D.H. Lumbanradja S.H.

190. XVI.4. Barang bukti yang tidak diajukan di sidang.

Keberatan yang diajukan penuntut kasasi: bahwa Pengadi]an Tinggi Ekonomi telah memberi keputusan tentang barang bukti yang tidak dikemukakan dalam persidangan;

tidak dapat diterima, karena mengenai barang bukti mesin tempel itu ada disebut dalam surat tuduhan Jaksa, hanya tidak ditujukan di depan sidang Pengadilan Ekonomi dan pemegangnya, T. Ibrahim, mengakui di depan sidang adanya barang bukti mesin tempel tersebut sebagai termaksud dalam surat tuduhan.


Dalam Perkara: M. Junus bin Anzib.

dengan Susunan Majelis: 1. Prof. Sardjono S.H.; 2. Busthanul Arifin S.H.; 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H.

191. XVI.4. Barang bukti yang tidak diajukan di persidangan.

Sudahlah tepat Pengadilan Tinggi tidak memberi keputusan mengenai barang-barang termaksud, karena menurut berita acara persidangan yang diajukan hanya surat-surat, sedang yang dimaksud dengan barang bukti dalam persidangan ialah barang bukti yang resmi diajukan oleh Jaksa kepada Hakim dalam persidangan.


Dalam Perkara: 1. Djokotirtodiningrat; 2. Lodewijk Arnold Soewak.

dengan Susunan Majelis:1. Prof. Sardjono SH.; 2. Busthanul Arifin S.H.; 3. D.H. Lumbanradja S.H.

HUKUM ACARA PIDANA192. 1.3. Cara pemeriksaan.

Dalam hal Pengadilan menganggap ada “praejudicieel geschil”, pemeriksaan perkara harus ditangguhkan dulu dan tidak terus diputus.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 11 April 1978 No.8 K/Kr/1977.

Dalam Perkara: Hanapiah bin M. Amin.

dengan Susunan Majelis: 1. Busthanul Arifin SH. 2. Kabul Arifin SH. 3. Purwosunu SH.


Keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi, bahwa Majelis telah lebih dulu memeriksa tertuduh dan baru kemudian saksi-saksi, tidak dapat dibenarkan, karena dalam sidang perkara pidana. Hakimlah yang berwenang menentukan bagaimana pemeriksaan akan dilakukan.


Dalam Perkara: Liern Tji Sian (G) al. Bernard Rozano al. Roy Manaff (Bob Liem).

dengan Susunan Majelis: 1. Busthanul Arifin SH. 2. Purwosunu SH. 3. Kabul Arifin SH.


Keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi, bahwa ia dalam peradilan tingkat pertama dan tingkat banding tidak diberi kesempatan untuk membaca berkas perkara, tidaklah dapat diterima, karena dalam sidang Pengadilan telah diterangkan dan ditanyakan segala sesuatunya mengenai perkara ini, jadi penuntut kasasi tidak perlu membaca sendiri berkas perkaranya.


Dalam Perkara: Riduan Syahrani bin Indar.


195. III.3. Terdakwa meninggal.

Dalam hal terdakwa telah rneninggal (pada taraf pemeriksaan banding), Pengadilan Tinggi cukup rnengeluarkan penetapan yang menyatakan tuntutan hukuman gugur atau tuntutan jaksa tidak dapat diterima karena terdakwa meninggal dunia.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 13 Agustus 1979 No. 186 K/Kr/1979.

Dalam Perkara : Drs. H. Chozin Baidowi.


196. VII.3. Pendengaran saksi-saksi.

Penilaian relevansi dari pada saksi-saksi yang akan didengar adalah wewenang judex facti.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 26 Oktober 1976 No. 108 K/Kr/1974.

Dalam Perkara: Abu Anak Kuang.

dengan Susunan Majelis: 1. Prof. Oemar Seno Adji SH. 2. Palti Radja Siregar SH. 3. Busthanul Arifin SH


1. Kurang tepatnya sebutan nama undang-undang, dalam hal ini Undang-undang Pokok Kejaksaan bagi Undang-undang tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi tahun 1961 No. 16 yang dijadikan dasar dari Penetapan P.T. tidak menyebabkan kurang kuatnya penetapan P.T. tersebut.

2. Pengadilan Negeri dalam memberikan penetapannya tentang perpanjangan penahanan baik dalam bentuknya penetapan maupun secara substansil harus mengindahkan ketentuan perundang-undangan, pasal 38 d (1) (2) H.I.R. yang memungkinkan Hakim untuk meminta surat-surat pemeriksaan supaya diajukan dan untuk memerintahkan pelepasan dan penahanan tersangka apabila berkesimpulan bahwa perbuatan itu tidak termasuk dalam pasal 62 (2) H.I.R.


Dalam Perkara: Basuki Pringgoadimulya alias Liem Yan Tjae.

dengan Susunan Majelis: 1. Prof. Oemar Seno Adji SH. 2. Kabul Arifin SH. 3. Purwosunu SH.

198. XlI.1. Syarat-syarat tuduhan.

Karena tuduhan tidak jelas, tuduhan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 10 September 1979 No. 234 K/Kr/1978.

Dalam Perkara Ny. Armina Sitompul Panggabean.


199. XII.1. Syarat-syarat tuduhan.

Pengadilan Tinggi telah salah menafsirkan keabsahan surat tuduhan yang Dalam Perkara ini telah memuat hal-hal yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 4 Oktober 1978 No. K/Kr/1974.

Dalam Perkara: Ruban Ampangalo.

dengan Susunan Majelis: 1. Prof. Oemar Seno Adji SH. 2. Hendrotomo SH. 3. Busthanul Arifin SH.


Dalam surat tuduhan harus disebutkan secara lengkap perbuatan-perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa; tuduhan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dalam pasal 263 (1) (2) jo 416, 419 K.U.H.P. dan pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 24 tahun 1960, tidak dapat diartikan sebagai mencakup pula perbuatan-perbuatan termaksud dalam pasal 418 K.U.H.P.


Dalam Perkara : Kasimin Mardisuwito.


201. XlI.3. Perubahan surat tuduhan.

Pasal 14 Undang-undang No. 1 /Drt tahun 1951 sifatnya tidak inperatif dan adalah wewenang sepenuhnya dan pada judex facti untuk mengubah atau tidak surat tuduhan.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 12 Maret 1979 No. 35 K/Kr/1978.

Dalam Perkara: Tham Meng Foo.



Penggabungan perkara tertuduh-tertuduh bertentangan dengan pasal 250 (14) H.I.R. karena setiap tertuduh diajukan dengan surat tuduhan secara terpisah-pisah sehingga dengan adanya beberapa tertuduh dengan tuduhan yang terpisah-pisah, berita acara dan putusan pun harus dipisahkan.

Putusan Mahkamah Agung :tgl. 19-11-1977 No.95 K/Kr/1973.

Dalam Perkara : Ny. Toen Wang Ting alias Tutik Lawati.

dengan Susunan Majelis: 1. Prof. Oemar Seno Adji SH. 2. Z. Asikin Kusumah Atmadja SH. 3. Indroharto SH.

203. XlII.1. Pembuktian.

Hakim itu bebas dalam memberikan penghargaan atau penilaian terhadap bahan bukti dalam hal ini bahan-bahan bukti yang dlkumpulkan oleh Hakim dapat menimbulkan konklusi bahwa perbuatan yang dituduhkan itu dapat terbukti dan adanya material-material itu tidak bertentangan satu sama lain.

Tuduhan adalah jelas karena memuat perbuatan-perbuatan materiil yang dimaksud dalam pasal 263 (2) K.U.H.P. yaitu: menggunakan atau menyuruh pengacaranya menggunakan surat-surat palsu atau yang dipalsukan berupa 2 invoerpas No. 820/L.T. tanggal 22 Maret 1967. dan No. 820/L.T. tanggal Maret 1967.


Dalam Perkara Dian Rahayu Kurniawan d/h Kwok Hui Jun.


204. XlII.3.1. Keterangan saksi yang berdiri sendiri.

Judex facti telah salah menerapkan hukum, karena mendasarkan putusannya atas keterangan saksi 1 saja, sedangkan para tertuduh mungkir dan keterangan saksi lainnya tidak memberi petunjuk terhadap kejahatan yang dituduhkan.


Dalam Perkara: Yuspendi bin M. Djohar dan Alimudin bin Nawawi.

dengan Susunan Majelis: 1. Bustanul Arifin SH. 2. Purwosunu SH. 3. Kabul Arifin SH.

205. XlII.3.12. Keterangan saksi ahli.

Kesimpulan saksi ahli tidak mutlak harus menjadi kesimpulan Hakim.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 22 Juni 1976 No. 121 K/Kr/1974.

Dalam Perkara : Machmud Thenawidjaja alias Thee Tjoen Liong.

dengan Susunan Majelis: 1. Hendrotomo SH. 2. Purwosunu SH. 3. Busthanul Arifin SH.

206. XlV. Batalnya putusan.

Keputusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena pertimbangan-pertimbangannya mengandung pertentangan yakni:

Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa “keputusan Pengadilan Negeri pada prinsipnya telah tepat”, tetapi Pengadilan Tinggi mengambil alih seluruh pertimbangan Pengadilan Negeri.


Dalam Perkara : Dalizatulo Telambanua.

dengan Susunan Majelis: 1. Palti Radja Siregar SH. 2. Purwosunu SH. 3. Bus-thanul Arifin SH.

207. XIV. Batalnya putusan.

Karena dalam keputusan Pengadilan Tinggi tidak dimuat alasan-alasan dan dasar putusan sebagai yang diharuskan oleh pasal 23 Undang-undang No. 14 tahun 1970. Mabkamah Agung karena jabatan membatalkan keputusan tersebut dan mengadili sendiri perkara ini.


Dalam Perkara: Muchtar Sanawi.

dengan Susunan Majelis : 1. Palti Radja Siregar SH. 2. Kabul Arifin SH. 3. Busthanul Arifin SH.


Tidak ditanda tanganinya berita acara persidangan oleh Panitera Pengganti tidak menyebabkan batalnya putusan.


Dalam Perkara Soleman.



Keberatan penuntut kasasi bahwa memberi banding Jaksa tidak pernah dikemukakan kepadanya, tidaklah dapat diterima, karena hal tersebut tidak menyebabkan batalnya putusan, lagi pula dalam tingkat banding perkara ditinjau kembali secara menyeluruh.


dalajn perkara : Dr. Alfus Admiral.


210. XIV.6. Putusan pembebasan dan tuduhan.

Karena unsur-unsur tindak pidana, yang juga dinyatakan dalam surat tuduhan, tidaklah terbukti, terdakwa seharusnya “dibebaskan dan segala tuduhan” dan tidak “dilepaskan dari tuntutan hukum”.


Dalam Perkara: Han Poo Sien al. Handaya Kusuma.

dengan Susunan Majelis: 1. Prof. Oemar Seno Adji SH 2. Kabul Arifin SH. 3. Purwosunu SH.

211. XIV.9. Isi putusan.

Terhadap tuduhan yang berupa kejahatan dan tuduhan yang berupa pelanggaran seharusnya dijatuhkan hukuman-hukuman tersendiri.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 6 Maret 1978 No. 174 K/Kr/1976.

Dalam Perkara: I Gusti Ngurah Gedab dk.


212. XIV.9. Isi pulusan.

Karena hal perbuatan yang diteruskan sebagai yang dimaksud dalam pasal 64 K.U.H.P. tidak dituduhkan, tidaklah tepat bila hal tersebut dipertimbangkan dalam putusan serta disebutkan dalam kwalifikasi.


Dalam Perkara: Pieter Constantius Alfred Lawalata.

dengan Susunan Majelis: 1. Prof. Oemar Seno Adji SH. 2. Hendrotomo SH. 3. Busthanul Arifin SH.


Dalam hal tertuduh dinyatakan bersalah atas tuduhan penggantinya lagi dengan dibebaskan dari tuduhan utama dan tuduhan penggantinya, pembebasan dan tuduhan-tuduhan tersebut harus dicantumkan dalam amar putusan.

Putusan Mahkamah Agung : tgi. 27 September 1978 No. 133 K/Kr/1975.

Dalam Perkara : Muslim Dahuri Hardono bin Tasngad.

dengan Susunan Majelis: 1. Prof. Oemar Seno Adji SH. 2. Kabul Arifin SH. 3. Palti Radja Siregar SH.

214. XV.1. Bantahan

1. Perlawanan terhadap penetapan Pengadilan Negeri yang dapat diajukan oleh Jaksa terbatas kepada penetapan-penetapan berdasarkan pasal 247 (1) H.I.R. mengenai kompetensi relatif dan pasal 250 (3) mengenai penolakan untuk melimpahkan perkara ke persidangan dan tidak mellputi penetapan-penetapan, perpanjangan tahanan.

2. Requisitoir-verzet hanya dapat diajukan oleh Jaksa Tinggi, apabila sebelumnya ada pernyataan perlawanan oleh Jaksa terhadap penetapan Pengadilan Negeri.

Putusan Mahkamah Agung : tgi. 19-11-1977 No.50 K/Kr/1977.

Dalam Perkara. Diarso Budijono alias Eng Sheng.

dengan Susunan Majelis: 1. Prof. Oemar Seno Adji SH. 2. Kabul Arifin SH. 3. Purwosunu SH.

215. XV.2. Banding.

Terhadap putusan Dalam Perkara pidana adat “logika sanggraha” (hukum adat Bali) tidak dapat diajukan banding.


Dalam Perkara: I Wayan Supatra.


216. XV.2. Banding.

Tenggang waktu untuk mengajukan permohonan banding adalah 7 hari bukan 7 hari-kerja.


Dalam Perkara Ny. Soebani alias Rakijah.

dengan Susunan Majelis: 1. Kabul Arifin SH. 2. Hendrotomo SH. 3. Busthanul Arifin SH.

217. XV.2. Banding.

Terhadap putusan Pengadilan Ekonomi yang berisi pembebasan dapat diajukan permohonan banding.


Dalam Perkara : Hsiu Min sin alias Surnadi Dermawan.

dengan Susunan Majelis: 1. Prof. Oemar Seno Adji SH. 2. Palti Radja Siregar SH. 3. Busthanul Arifin SH.

218. XV.2. Banding.

Seharusnya Pengadilan Tinggi menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima karena putusan Pengadilan Negeri merupakan suatu pembebasan sedangkan permohonan banding tidak disertai bantahan terhadap pembebasan tersebut, atas alasan bahwa pembebasan itu bukan suatu pembebasan murni tetapi suatu pelepasan dari tuntutan hukum.


Dalam Perkara: Robert Karundeng.

dengan Susunan Majelis : 1. Palti Radja Siregar SH. 2. Hendrotomo SH. 3. Busthanul Arifin SH.

219. XV.3. Kasasi.

Mahkamah Agung memutuskan perkara kasasi yang diajukan oleh Jaksa Agung karena jabatan demi kepentingan hukum, dengan menentukan bahwa putusan tidak mempunyai akibat hukum.


Dalam Perkara Drs. H. Ghozin Baidowi.


220. XV.3. Kasasi.

Penentuan mengenai barang bukti adalah wewenang judex facti, yang tidak tunduk pada kasasi.


Dalam Perkara : Hanafi bin Husen.

dengan Susunan Majelis I. Busthanul Arifin SH. 2. Kabul Arifin SH. 3. Purwosunu SH.

221. XVI.2. Perampasan.

Barang bukti yang terdiri dari barang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi harus dirampas untuk negara.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 1 Juli 1978 No. 20 K/Kr/1976.

Dalam Perkara : Morhan Jasni bin Surjansyah.

dengan Susunan Majelis: 1. Purwosunu SH. 2. Busthanul Arifin SH. 3. Kabul Arifin SH.

222. XVI.2. Perampasan barang-barang bukti.

Karena mobil tertuduh terbukti digunakan untuk rnelakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya (pasal 3 Jo 25 ayat 3 sub a (3), ayat 4 sub a, ayat 5 sub a Verdovende Middelen Ordonnantie 1927), maka berdasarkan pasal 25 (9) Verdovende Middelen Ordonnantie tersebut barang bukti mobil seharusnya dirampas untuk negara. (oleh judex fadti mobil dikembalikan kepada tertuduh).

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 13-4-1977 No.49 K/Kr/1977.

Dalam Perkara : Reginald Rene Hodgens.


223. XVI. Penyitaan.

Dengan telah disetujuinya pengeluaran banang-barang yang semula disita oleh pihak yang berwenang (Polisi dan dalam hal khusus ini Laksus Pangkopkamtib) maka barang-barang tersebut telah dilepaskan dari status sitaan, sehingga perbuatan terdakwa mengeluarkan barang-barang itu tidak merupakan kejahatan ataupun pelanggaran.


Dalam Perkara : Agung Dau bin E.T. Dau.

dengan Susunan Majelis: 1. Prof. Oeman Seno Adji SH. 2. Kabul AriIin SH. 3. Hendrotomo SH.

Documents

Yurisprudensi Hukum Acara Pidana