32
Mengingat BUPATI Musi BANYUASIN PERATURAN BUPATIMUSI BANYUASIN NOM OR Zl TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAYANAN UMUM PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN P!i\RIZINAN TERPADU KABUPATEN MUS!BANYUASIN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUSI BANYUASIN, Menimbang: a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor. 7 Tahun 2008 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Musi Banyuasin, maka untuk mendukung kelal1uaran tugas pokok dan fungsinya, maka dalam rangka kepastla\1'hukiitil F dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Tata CadpM~Mi{an Umum di Bidang Perizinan dan Non Perizinan di Kantor. Pe!;\yanan. Perizinan Terpadu Kabupaten. Musi Banyuasin sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2009 dipandang sudah tidak relevan lagi sehingga perlu dicabut dan disesuaikan; b. bahwa dengan teIah dilaksanakannya penataan Organisasi dan Tata Laksana Kantor PelayananPerizinan Terpadu Kabupaten Musi Banyuasin perlu ditindaklanjuti, agar Pelayanan Perizinan dan Non Perizlnan di Kabupaten ~u~\';Eanyuasin dapat berjalan tertib, lancar, efektif dan efisien; .... c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana di maksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Tata Cara Pelayanan UmumBidang Perizinan dan Non Perizinan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Musi Banyuasin; . 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1921); 2. Undang-undang Nomor .5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Repu.blik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 1970 Nomar 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1918);

Zl...Mengingat BUPATI Musi BANYUASIN PERATURAN BUPATIMUSI BANYUASIN NOMOR Zl TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAYANAN UMUM PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN P!i\RIZINAN

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • Mengingat

    BUPATI Musi BANYUASIN

    PERATURAN BUPATIMUSI BANYUASINNOM OR Zl TAHUN 2010

    TENTANG

    TATA CARA PELAYANAN UMUM PERIZINAN DAN NON PERIZINANPADA KANTOR PELAYANAN P!i\RIZINAN TERPADU

    KABUPATEN MUS!BANYUASIN

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    BUPATI MUSI BANYUASIN,

    Menimbang: a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten MusiBanyuasin Nomor. 7 Tahun 2008 Pembentukan Organisasi dan TataKerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Musi Banyuasin,maka untuk mendukung kelal1uaran tugas pokok dan fungsinya, makadalam rangka kepastla\1'hukiitilFdan meningkatkan pelayanan kepadamasyarakat, Tata CadpM~Mi{an Umum di Bidang Perizinan dan NonPerizinan di Kantor. Pe!;\yanan. Perizinan Terpadu Kabupaten. MusiBanyuasin sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan BupatiMusi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2009 dipandang sudah tidak relevanlagi sehingga perlu dicabut dan disesuaikan;

    b. bahwa dengan teIah dilaksanakannya penataan Organisasi dan TataLaksana Kantor PelayananPerizinan Terpadu Kabupaten MusiBanyuasin perlu ditindaklanjuti, agar Pelayanan Perizinan dan NonPerizlnan di Kabupaten ~u~\';Eanyuasin dapat berjalan tertib, lancar,efektif dan efisien; ....

    c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana di maksud huruf a, danhuruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentangTata Cara Pelayanan UmumBidang Perizinan dan Non PerizinanKantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Musi Banyuasin; .

    1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahTingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 1921);

    2. Undang-undang Nomor .5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria(Lembaran Negara Repu.blik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

    3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja(Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 1970 Nomar 1,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1918);

  • 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3019);

    5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib DaftarPerusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982Nomor 7), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3214);

    6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah PenyakitMenuIar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor20, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 3273);

    7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

    8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

    9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

    10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang PengelolaanLingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997,Nomor 12. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3699 );

    11. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atasUndang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokokKepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

    12. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4431);

    13. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

    14. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

    15. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4844);

  • 16. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

    17. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 4);

    18. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas danAngkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 96);

    19. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2009 tentang Kesehatan(Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

    20. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

    21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang KoordinasiKegiatan Instansi Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor4535);

    22. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan LuarSekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

    23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan jalan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);

    24. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan danPengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);

    25. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang TenagaKesehatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

    26. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 PenyelenggraanKepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996Nomor 101. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3658);

    27. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2000 tentang Tarif Atas jenisPenerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen Agama (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 106. TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3979);

    28. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang OrganisasiPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 89. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4741);

  • 29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi danPemerintah Daerah Kabupaten 1 Kota (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor4737);

    30. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang StandarPendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 496);

    31. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang PedomanPenyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (LembaranNegara Republik Tahun 2005 Nomor 150. Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4585);

    32. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang PedomanPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 165. TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

    33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 113/Menkes/Per/lV 11979tentang Perizinan Penyelenggaraan Optik;

    34. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/05.140/2/2007 tentangPerizinan;

    35. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun2009 tentang Penyelenggaraan Usaha jasa Pertambangan Mineral danBatubara;

    36. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2010tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan SipilSistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Kabupaten MusiBanyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2010Nomor 70);

    37. Peraturan Daerah Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 1999 tentangRetribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Musi BanyuasinTahun 1999 Nomor 18);

    38. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 1999tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten MusiBanyuasin Tahun 1999 Nomor 19);

    39. Peraturan Daerah Musi Banyuasin Nomor 25 Tahun 2000 tentangUsaha Pertambangan Galian golongan C dalam Kabupaten MusiBanyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2000Nomor 30);

    40. Peraturan Daerah Musi Banyuasin Nomor 26 Tahun 2000 ten tangPerubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor18 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah KabupatenMui Banyuasin Tahun 1999 Nomor 31);

  • 41. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 22 Tahun 2002tentang Izin Pemanfaatan Kayu, Pemungutan dan Pengumpulan KayuCerucuk serta Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu;

    42. Peraturan Daerah Musi banyuasin Nomor 24 Tahun 2002 tentang IzinUsaha Perikanan dalam Kabupaten Musi Banyuasin (LembaranDaerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2002 Nomor 32);

    43. Peraturan Daerah Musi Banyuasin Nomor 31 Tahun 2002 tentangPengendalian Pembuatan,Pemakaian Air Bawah Tanah danPengembalian Air Permukaan (Lembaran daerah Kabupaten MusiBanyuasin Tahun 2002 Nomor 39);

    44. Peraturan Daerah Musi Banyuasin Nomor 32 Tahun 2002 tentangPemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk KepentinganSendiri dan Uinum Serta Usaha Penunjang (Lembaran DaerahKabupaten Musi Banyuasin Tahun 2002 Nomor 43);

    45. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 37 Tahun 2002tentang Pemberian Izin, Persetujuan dan Rekomendasi di BidangMinyak dan Gas Bumi;

    46. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2004ten tang Pedoman Pelaksanaan Pengusahaan Batu Bara dan BahanGalian Penyertanya (Lembaran Daerah Kabupaten Musi BanyuasinTahun 2004 Nomor 7);

    47. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 23 Tahun 2005tentang Retribusi Pembinaan Usaha jasa Kepariwiwsatan (LembaranDaerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005 Nomor 25);

    48. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 25 Tahun 2005tentang Retribusi Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air (LembaranDaerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005 Nomor 27);

    49. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 27 Tahun 2005tentang Retribusi Perizinan dan Perdagangan di bidang lndustri danPerdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun2005 Nomor 29);

    50. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2008tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan SekretariatDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

    51. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas DaerahKabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten MusiBanyuasin Tahun 2008 Nomor 36);

    52. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang PembentukanOrganisasi Lembaga Teknis Daerah dalam Kabupaten Musi Banyuasin(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor37);

  • 53. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2008ten tang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor PelayananPerizinan Terpadu Kabupaten Musi Banyuasin;

    54. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 3 Tahun 2010tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Musi BanyuasinTahun 2010 Nomor 58);

    MEMUTUSKAN :

    Menetapkan: PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG TATA CARAPELAYANAN UMUM BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADAKANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN MUSIBANYUASIN.

    BABIKETENTUAN UMUM

    PasaI I

    Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

    1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin2. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.4. Sekretarias Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin5. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah dan Dewan

    Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-Iuasnya dalam sistem danprinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    6. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perizinan TerpaduKabupaten Musi Banyuasin.

    7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkanperaturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakansah atau diperbolehkan seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan

    8. tertentu.Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usahajkegiatan

    9. tertentu baik dalam membuat izin maupun tanda daftar usaha.Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kegiatan PelenggaraanPelayanan Perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap

    10. permohonan sampai dengan ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadudalam satu pintu dan satu tempat.Perangkat Daerah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Perangkat PemerintahDaerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayananperizinan di Daerah dengan system satu tempat.

  • BAB II'ENIS PELAYANAN PERIZINAN

    PasaI2

    (I) Pelayanan Umum Perizinan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten MusiBanyuasin, teridiri dari :

    1. Izin Usaha Pertambangan Explorasi2. Izin Usaha Jasa Pertambangan3. Izin Pengambilan Air Pemukaan4. Izin Mendirikan dan Menggunakan Gudang Bahan Peledak di Daratan 0-4 Mil

    Laut5. Izin Pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan Sektor Migas6. Izin Pemasaran Jenis-jenis Bahan Bakar Khusus7. Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas8. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik9. Izin Pendiri Depot Lokal10. Izin Praktek Bersama Dokter UmumjGigi11. Izin Pendirian Rumah Bersalin12. Izin Pend irian Balai Pengobatan13 Izin Pendirian Praktek Dokter Spesialis14. Izin Praktek Dokter UmumjGigi15. Izin Praktek Bidan16. Izin Praktek Perawat17. Izin Pend irian Apotek18. Izin Pendirian Optik19. Izin Pendirian Tukang Gigi20. Izin Pendirian Toko Obat21. Izin Pengobatan Tradisional22. Izin Praktek Bersama Dokter Spesialis23. Izin Pendirian Sekolah (TK, SD, SMP, SMA,SMK)24. Izin Penyelenggaraan Kursus25. Izin Kursus (Bahasa Inggris, Komputer, Bimbel)26. Izin Usaha Industri27. Izin Tanda Daftar Gudang28. Izin Trayek Angkutan Penumpang29. Izin Trayek Angkutan Sungai dan Penyeberangan30. Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik31. Izin pengumpulan Kayu Cerucuk32. Izin Pengumpulan Hutan Bukan Kayu33. Izin Lembaga Pelatihan Kerja34. Izin Usaha Kepariwisataan35. Izin Usaha Tetap36. Izin Tanda Daftar Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras37. Izin Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat38. Izin Pemasangan Reklame39. Izin Tempat Usaha40. Izin Usaha Jasa Konstruksi41. Izin Usaha Penangkapan Ikan

  • 42. Izin Usaha Pernbudidaya Ikan43. Izin Usaha Pengolahan Ikan44. Izin Usaha Penangkaran Benih Ikan/Udang

    (II) PeIayanan Urnurn Non Perizinan di Kantor PeIayanan Perizinan Terpadu KabupatenMusi Banyuasin, terdiri dari :

    1. Surat Izin Mengernudi ( SIM ) A dan C2. Pencatatan Nikah (Klairn Biaya)3. Santunan Kernatian4. Bantuan Hukurn Gratis

    Pasa! 3

    (1) Tata cara peIayanan urnurn di Kantor PeIayanan Perizinan Terpadu Kabupaten MusiBanyuasin, terdiri dari :

    a. jenis Pelayanan, Dasar Hukurn, Persayaratan, Mekanisrne dan Waktu PelayananUrnurn di Kantor PeIayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Musi Banyuasin,sebagairnana terIarnpir pada Larnpiran I;

    b. TabeI biaya retribusi pelayanan urn urn di Kantor PeIayanan perizinan TerpaduKabupaten Musi Banyuasin, sebagairnana teriarnpir pada Larnpiran II;

    c. Tata Cara, Dasar Hukurn, Persyaratan, Mekanisrne dan Waktu PeIayanan UrnurnNon Perizinan, sebagairnana teriarnpir pada Larnpiran III;

    (2) Pedornan PeIayanan Urnurn ayat (1) Pasa! ini sebagairnana terlarnpir;(3) Larnpiran Peraturan Bupati ini rnerupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan

    Bupati.

    PasaI4

    Dengan beriakunya Peraturan Bupati ini, rnaka Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nornor 5Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

  • ") ,.

    Pasal5

    Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

    Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati inidengaIf'"penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

    ,-C'~~

    Ditetapkan di Sekayupada tanggal "30 t;>~6t1IJ'lt 2010

    BUPATI MUSI BANYUASIN,

    /

    Diundangkan di SekayupadaTanggal 31 O~('MI1~ 2010

    BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2010 NOM OR : 1$9

  • LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASINNOMOR tt 2010TANGGAL : lo 'P~lSEa 2010

    NO JENIS PELAYANAN DASARHUKUM PERSYARATAN MEKANISME/PROSEDURIT AT A CARA WAKTU, 2 3 4 5 61 Izin Usaha Pertambangan Explorasi Peraturan daerah Kabupalen Musi Banyuasin Nomor 25 1. Mengajukan Surat permohonan 1. Pengajuan berkas permohonan 5 (lima) Hart

    (IUP) Tahun 2000 tanggal 30 Oktober 2000 lentang Usaha 2. Rekomendasi Kepala Desa dan Camal selempat 2. Pemertksaan berkas sejakPertambangan Galian 3. Folo copy KTP pemohon 3. Pemertksaan lokasi pendaftaran

    4. Sural Kelerangan Tanah (SKT) 4. Pembualan PelaUU RI nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan 5. Peta Wiiayah yang dimohon 5. Proses IzinBalu bara 6. Rekomendasi dart Dinas Pertambangan & Energi 6. Penyerahan SKllzjn

    7. Foto Copy SITU dan SIUPPeraluran Pemertntah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang 8. Akte Pendirian PerusahaanPelaksanaan Kegialan Usaha Pertambangan Mineral 9. Folo copy NPWPdan Batuan 10. Folo copy KTP

    2 Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Peraluran Menleri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 1. Mengisi blanko permohonan 1. Pengajuan berkas permohonan 14 (empal belas)Tahun 2009 lenlang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan 2. Pernyataan akan menggunakan orang-orang 2. Pemertksaan berkas Hart sejak

    Mineral dan Batubara dalam negert dan Tenaga Ke~a Indonesia 3. Pemertksaan lokasi pendaftaran3. Profile Perusahaan yang menjelaskan ten lang 4. Proses Izin

    Peraturan Bupali Musi Banyuasin NO.05 Tahun 2005 tenlang Tata kemampuan perusahaan baik teknis, SDM 5. Penyerahan SKllzinCara permohonan Izin Usaha Jasa Pertambangan Umum di maupun modalKab.Muba 4. Pernyataan akan menlaali Peraluran-peraturan

    dibidang Keselamalan dan Kesehatan danPeraluran Pemertnlah Nomor 23 tahun 2010 lenlang Pelaksanaan Kesehalan Ke~a, Lingkungan Hidup sertaKegialan Usaha Pertambangan Mineral dan Batuan Peraluran Perundang-undangan yang bertaku

    5. Folo Copy SITU dan SIUP6. Akte Pendirtan Perusahaan7. Foto copy NPWP8. Folo copy KTP

    3 Izin Pengambilan Air Permukaan Kepmen 1451/Kl10/Men/2002 lenlang Pedoman Teknis 1. Mengajukan Sural permohonan 1. Pengajuan berkas permohonan 5 (lima) Hari

    Penyelenggaraan Tugas Pemertnlah di Bidang Pengelolaan Air 2. Folo copy Akle Pendirian Perusahaan 2. Pemeriksaan berkas sejak

    Bawah Tanah 3. Folo copy Izin Usaha 3. Pemeriksaan lokasi pendaftaran4. S IT U 4. Proses Izjn

    Perda Kab.Muba No. 31 Tahun 2002 lenlang Pemboran 5. N PWP 5. Penyerahan SKllzinPemakaian Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 6. Folo copy UKL dan UPL

    7. Rekomendasi dart Camat8. Rekomendasi Dinas PU Pengairan untuk

    - Pengambilan Air Permukaan5eluruhnya rangkap 2 (dua)

  • 1 2 3 4 . 5 64 Izin Mendirikan dan menggunakan Perda Nomor 37 Tahun 2002 Tanggal 29 Mei 2002 tentang Kewe 1. Mengajukan Permohonan 1. Pengajuan berkas permohonan di KPPT 7 (lujuh) hari

    gudang bahan peledak di daratan nangan Pemberian Izin Izjn, Perselujuan dan Rekomendasi di 2. Aide Pendirian Perusahaan 2. Pemeriksaan berkas sejakQ-4 millaut Bidang Minyak dan Gas Bumi 3. SITU 3. Pemeriksaan Lapangan pendaftaran

    4. SIUP Lay Out 4, Proses SK5. Rekomendasi dar! Dinas Teknis 5. Penyerahan SK

    5 izjn Pembukaan Kantor Perwakilan Perda Nomor 37 Tahun 2002 Tanggal 29 Mei 2002lenlang Kewe 1. Mengajukan Permohonan 1. Pengajuan berkas permohonan di KPPT 7 (tujuh) hariPerusahaan seklor Migas nangan Pemberian Izjn izjn, Persetujuan dan Rekomendasi di 2. Akte Pendirian Perusahaan 2. Pemeriksaan berkas sejak

    Bidang Minyak dan Gas Bumi 3, SITU 3. Pemeriksaan Lapangan pendaftaran4. SIUP Lay Out 4. Proses SK5. Izin Mendirikan Bangunan 5. Penyerahan SK6. Rekomendasi dari Dinas Teknis

    6 Izin Pemasaran Jenis-jenis bahan Perda Nomor 37 Tahun 2002 Tanggal29 Mei 2002 tentang Kewe 1. Mengajukan Permohonan 1. Pengajuan berkas permohonan di KPPT 7 (tujuh) haribakar khusus (BBK) nangan Pemberian Izin Izjn, Persetujuan dan Rekomendasi di 2. Akte Pendirian Perusahaan 2. Pemeriksaan berkas sejak

    Bidang Minyak dan Gas Bumi 3, SITU 3. Pemeriksaan Lapangan pendaftaran4. SIUP 4. Proses SK5. Foto copy NPWP 5. Penyerahan SK6. Foto copy KTP7. Rekomendasi dari Dinas Teknis

    7 Izin Pengumpulan dan Penyaluran Perda Nomor 37 Tahun 2002 Tanggal29 Mei 2002 tentang Kewe 1. Mengajukan Permohonan 1, Pengajuan berkas permohonan di KPPT 7 (tujuh) hariPelumas Bekas nangan Pemberian Izin Izjn, Persetujuan dan Rekomendasi di 2. Akte Pendirian Perusahaan 2. Pemeriksaan berkas sejak

    Bidang Minyak dan Gas Bumi 3. SITU 3. Pemeriksaan Lapangan pendaftaran4. SIUP 4. Proses SK5. Foto copy NPWP 5. Penyerahan SK6. Foto copy KTP7. Rekomendasi dari Dinas Teknis

    8 Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik Perda Nomor 37 Tahun 2002 Tanggal29 Mei 2002lentang Kewe 1. Mengajukan Permohonan 1. Pengajuan berkas permohonan di KPPT 7 (tujuh) harinangan Pemberian Izjn Izjn, Persetujuan dan Rekomendasi di 2. Akte Pendirian Perusahaan 2. Pemeriksaan berkas sejakBidang Minyak dan Gas Bumi 3. SITU 3. Pemeriksaan Lapangan pendaftaran

    4. SIUP Lay Out 4. Proses SK5, Rekomendasi dari Dinas Teknis 5. Penyerahan SK

    9 Izjn Pendiri Depot Lokal Perda Nomor 37 Tahun 2002 Tanggal 29 Mei 2002 tentang Kewe 1. Mengajukan Permohonan 1. Pengajuan berkas permohonan di KPPT 7 (tujuh) harinangan Pemberian Izin, Persetujuan dan Rekomendasi di Bidang 2. Akte Pendirian Perusahaan 2, Pemeriksaan berkas sejakMinyak dan Gas Bumi 3. SITU 3. Pemeriksaan Lapangan pendaftaran

    4, SIUP 4. Proses SK5. Izin Mendirikan Bangunan 5. Penyerahan SK

  • ,.

    1 2 3 . .•.....• 4 '-" 5 610 lzin Praklek Bersama Dekler Umum/ Gigi 1. Undang-undang Nemer 29 Tahun 2004 tentan9 1. Sural penunjukan dekter umum pimpinan eleh 1. Pengajuan berkas penmehenan 5 (lima) Hari

    Praklek Kedeteran anggela kelempek 2. Pemeriksaan berkas sejak2. Peraluran Menleri Kesehalan Nemer 1419/Menkes 2. Fete copy Akte Pendirian Yayasan 3. Pemeriksaan Lekasi pendaftaran

    lPerOO2005 lenlang Penyelenggaraan Praktek 3. Fete Cepy SIP dekter-dekler pelaksana yang 4. Preses SKllzinDekler dan Dekler Gigi masih beriaku 5. Penyerahan SKllzin

    3. Peraturan Kensil Kesehalan Kedekleran Indenesia 4. Sural Pemyalaan mempunyai tempal prakliklNemer 1 Tahun 2005 tenlang Regislrasi Dekter Surat Kelerangan dari sarana pelayanandan Dekler Gigi kesehalan sebagai lempat praktiknya

    4. Peraturan Menteri Kesehalan Ne.5121MenkeslPer/IV/2007 5. Daftar lenaga paramedis kesehatan dan lenagatt9 lzin Praklek dan Pelaksanaan Izin Praklek. administrasi

    6. Rekemendasi dari Organisasi Pratesi ( 101)7. Pas Phele berwama ukuran 3x4 = 4 lembar

    -

    11 Izin Pendirian Rumah 1. Undang-undang Nemer 23 Tahun 1992lenlang 1. Fete copy KTP Pemiliklpenanggung jawab 1. Pengajuan berkas permehenan 7 (tujuh) HariBersalin Kesehalan 2. Fete copy Sural lzin Tempat Usaha ( SITU) 2. Pemeriksaan berkas sejak

    2. Peraluran Pemerinlah Nemer 32 Tahun 1999 3. Fele copy Akte Pendirian Lembaga Berbadan 3. Pemeriksaan Lekasi pendaftarantenlang Tenaga Kesehalan Hukum 4. Preses SKllzin

    3. Kepulusan Menleri Kesehalan Nemer 1189A1 4. Fele copy Riwayat Pengalaman Kerja yang 5.Penyerahan SKllzinMenkes/SKlX/1999 lenlang Wewenang Penelapan di sahkan eleh instansi tern pal bekerjaIzin di Bidang Kesehalan (pererangan)

    4. Peraluran Menleri Kesehalan Nemer: 920IMenkes 5. Daftar lenaga medis kesehalan ( perawal, bidan/Per/XII/1986 lenlang Upaya Pelayanan Kesehalan & tenaga administrasi )Swasla di Bidang Medik 6. Fele copy ijazah & SIP dekler sbg penanggung

    jawab7. Fele copy Sural lzin Bidan (SIB) & Ijazah

    Paramedis (perawaUbidan)8. Kelengkapan bangunan sesuai dengan

    persyaralan kesehalan ( cek lapangan )9. Pas Phete berwarna ukuran 3x4 = 4 lembar

  • 1 2 3 4 '--' 5 612 lzin Pend irian Balai Pengobalan 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 lenlang 1. Folo copy KTP Pemiliklpenanggung jawab 1. Pengajuan berkas permohonan 7 (lujuh) Hari

    Kesehalan 2. Foto copy SITU 2. Pemeriksaan berkas sejak2. Peraluran Pemerinlah Nomor 32 Tahun 1999 3. Folo copy Akle Pendirian Lembaga Berbadan 3. Pemeriksaan Lokasi pendaftaran

    tentang Tenaga Kesehatan Hukum 4. Proses SKllzin3. Peraluran menteri Kesehalan Nomor 920/Menkes/ 4. Foto copy Riwayal Pengalaman Ke~a yang 5.Penyerahan SKlizin

    Per 1X1I11986tenlang Upaya Pelayanan Kesehatan di sahkan oleh instansi lempal bekerjaSwasla di Bidang Medik (perorangan)

    4. Peraluran menleri Kesehatan Nomor 84/Menkes/ 5. Daftar lenaga paramedis kesehatan (dokter,Per /11/1990 lentang Perubahan atas Permenkes 920/Menkes/ perawat & lenaga adminislrasi)Per 1X1I/1986 lenlang Upaya Pelayanan Kesehalan 6. Foto copy ijazah & SIP dokler-dokter selempatSwasta di Bidang Medik sbg penanggung jawab

    7. Foto copy ijazah Paramedis (perawal)8. Kelengkapan bangunan sesuai dengan

    persyaratan kesehatan (eek lapangan)9. Pas Photo berwarna ukuran 3x4 = 4 lembar

    13 lzin Praklek Dokler 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tenlang 1. Folo copy Sural Tanda Registrasi Dokter (STR) 1. Pengajuan berkas permohonan 5 (lima) HariSpesialis Praklek Kedokleran yang dilegaiisir KKL 2. Pemeriksaan berkas sejak

    2. Peraturan Menleri Kesehalan Nomor 1419/Menkes 2. Sural Kelerangan Sehat dari Dokter 3. Pemeriksaan Lokasi pendaftaran/Per1XJ2005 lenlang Penyelenggaraan Praktek 3. Sural Pernyalaan mempunyai lempal praklikl 4. Proses lzinDokter dan Dokler Gigi Sural Keterangan dari sarana pelayanan 5. Penyerahan SKlizin

    3. Peraturan Konsil Kesehatan Kedokteran Indonesia Nomor 1 kesehalan sebagai tempat prakliknyaTahun 2005 lenlang Regislrasi Dokter dan Dokler Gigi 4. Sural izin dari pempinan instansi/sarana

    pelayanan kesehalan dimana dokler tsbbeke~a (PNS)

    5. Rekomendasi dari Organisasi Profesi ( IDI )6. Pas Photo berwarna 3x4 = 4 lembar

    14 Izin Praklek Dokter Umum/ 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 1. Folo Copy Surat Tanda Registrasi Dokler (STR) 1. Pengajuan berkas penmohonan 5 (lima) hariGigi Tentang Praktek Kedokleran yang dilegalisir KKL 2. Pemeriksaan berkas sejak penda!

    2. Peraluran Menleri Kesehatan Nomor 1419/ 2. Sural Kelerangan sehat dari Dokler 3. Pemeriksaan Teknis laranMenkes/Per/2005 Tenlang Penyelenggaraan 3. Surat Pemyataan mempunyai lempal praklikl 4. Proses SKllzinPraklek Dokler & Dokler Gigi Surat Kelerangan dari saran a pelayanan 5.Penyerahan SKllzin

    3. Peraturan Konsul Kesehatan Kedokleran Indonesia Nomor 1 kesehalan sebagai lempal prakliknyaTahun 2005 lenlang Regislrasi Dokter dan Dokter Gigi 4. Surat izin dari pimpinan instansi/sarana

    4. Permenkes NO.5121MenkeslPer/IV/2007 ttg Izin Praklek pelayanan kesehalan dimana dokler tsbdan Pelaksanaan Lain Praktek beke~a ( PNS )

    5. Kepulusan Konsil Kedokleran Indonesia Nomor 18/ 5. Rekomendasi dari Organisasi Pro!esiKKIIKEP/IV/2007 len lang Regislrasi Dokter dan Dokler Gigi 6. Pas Photo berwarna 3x4 = 4 lembar

  • 1 2 3 '--" 4 '-" . 5 615 Izjn Praklek Bldan Kepulusan Menteri Kesehatan Nomer 900/Menkes 1. Folo Copy Ijazah Bldan 1. Pengajuan berkas permohonan 5 ( lima) hari

    /SKIVIl/2002 Tenlang Registrasi & Praktek Bldan 2. Surat Kelerangan Sehat dari Dokter 2. Pemeriksaan berkas sejak pendaf3. Pas Photo berwama ukuran 3x4 = 4 lembar 3. Pemeriksaan Lokasi laran4. Foto Copy SIB yang masih beriaku 4. Proses SKllzjn5. Sural perselujuan atasan bila dalam 5.Penyerahan SKllzin

    pelaksanaan masa bakU alau sebagai PNSatau pegawai pada sarana Kesehatan

    6. Rekomendasi dari Organisasi Profesi ( IBI )

    16 Izin Praktek Perawat Kepulusan Menteri Kesehalan Nomor 1239/ 1. Foto Copy Ijazah Pendldikan bidang Perawal 1. Pengajuan berkas permohonan 5 ( lima) hariMenkes/SKlXI/2001 Tentang Registrasi dan 2. Foto Copy Surat Izjn Praklek 2. Pemeriksaan berkas sejak pendafPraktek Perawat 3. Surat keterangan dari Dokter 3. Pemeriksaan Lokasi laran

    4. Pas Foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 21embar 4. Proses SKllzin5. Surat Kelerangan dari pimpinan sarana 5. Penyerahan SKllzjn

    pelayanan kesehalan yang menyalakantanggal mulai bekerja

    17 Izjn Pendirian Apolik 1. Kepulusan Menteri Kesehatan Nomor 922/SKI 1. Surat /zin Apotik Baru 1. Pengajuan berkas permohonan 5 ( lima) hariMenkes/X/1993 Tentang Perizinan Apotik a. Foto Copy SIKISP Apoteker sesuai dengan 2. Pemeriksaan berkas sejak pendaf

    2. Kepulusan Menleri Kesehalan RI Nomor 13321Menkes/SKIX PP No. 41 3. Pemeriksaan Lokasi taran2002 Tenlang Perubahan Izjn Kepulusan MENKES b. Foto Copy KTP dan Surat Pemyataan 4. Proses SKllzinNomor 9221SKlMENKES/1993 Tentang tempat linggal secara nyala 5. Penyerahan SKllzinTentang Pendirian Apolik c. Denah Bangunan Apotlk & Denah Situasi

    apolik lerhadap apotik laind. Dallar Alat Perlengkapan Apolik (lerperinci)e. Surat Kelerangan dari APA (Apoleker

    Pengelola ApoUk) bahwa tidak beke~atetap pada Perusahaan Farmasi lain dan

    f. Surat Izin Alasan (bagl pemohon PNSAnggota ABRI & Karyawan InstansiPemerintah lainnya)

    g. Sural Pemyataan PSA (Pemilik saranaApoUk) lidak lerlibat pelanggaran peraluranperundang - undangan di bidang obat

    h. Surat Keterangan kesehalan fisik & mentaldari Rumah Sakil Pemerintah untuk me.laksanakan tugas apoleker

    i. Lolos butuh dari Kepala Dinas Propinsi (bagi pemohon yang pindahdari propinsi lain)

    2. Kepustakaan Wajib Apotik

  • 1 2 3 - 4 - 5 63. Permohonan perubahan Surat Ilin Apotik

    karena pergantian pemifik sarana Apotik :a. Sural Permohonan perubahan sural

    izin karena pergantian pemilik saranab. Asli dan Folo Copy Sural Pernyalaan

    berkeberalan dari PSA lama lenlangpergantian PSA (dalam benluk Akle)

    c. Asli dan Folo Copy Surallzin Apotikd. Sural Pernyalaan PSA lidak lertibal

    pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang obal

    4. Permohonan perubahan Sural Ilin Apotikkarena pergantian nama apotika. Sural Permohonan perubahan sural

    izin apoliok karena pergantian namaapotik

    b. Folo Copy Sural Ilin Kerja Apolekerc. Asli Sural lzin Apolik yang lama

    5. Permohonan Perubahan Sural Ilin Apolikkarena pergantian alamat apotik tanpapemindahan fokasia. Sural Pennohonan perubahan sural

    Izin Apolik karena perganlian apoliklanpa pemindahan lokasi

    b. Folo Copy Sural Izin Ke~a Apolekerc. Asli dan Folo Copy Sural kelerangan

    dari inslansi yang berwenang lenlangganti alamal.

    18 Ilin Pendirian Oplik 1. Peraluran Menleri Kesehalan Nomor 920/ 1. Memiliki ahli refraksionis optisien yang 1. Pengajuan berkas permohonan 5 ( lima) hariMenkes/PerIlV/1979 Tenlang Penyelenggaraan berijazah Depkes 2. Pemeriksaan berkas sejak pendafOplik 2. Memiliki Ruang Ke~a Optikal sendiri 3. Pemeriksaan Lokasi laran

    2. Kepulusan Menleri Kesehalan RI Nomor 544/ 3. Memiliki Ruang Pemeriksaan 4. Penyerahan SKillinMENKES/ SKI VI/2002 Tenlang Regislrasi dan lzin Ke~a 4. Memiliki Ruang Tamu dan Pamer 5. Proses SKllzinefraksionis Oplisien 5. Memiliki Ruang Laboralorium

    6. Folo Copy Akle Pendirian7. Folo Copy KTP8. Sural Kelerangan Dokler sehal jasmani

    dan Rohani9. Sural Permohonan10. Pas Pholo berwarna ukuran 3x4 = 41br

  • 1 2 3 4 5 619 lzin Praktek Tukang Gigi 1. Peraluran Menleri Kesehalan Nomor 9201 1. Foto Copy Ijazah Pendidikan Perawat 1. Pengajuan berkas permohonan 5 (lima) han

    MenkesIPerIXII/1986 Tentang Swasta Upaya Gigi 2. Pemeriksaan berkas sejak penda!pelayanan Kesehalan Swasta di bidang Medik 2. Folo Copy SIPG 3. Pemeriksaan Lokasi taran

    2. Keputusan Menten Kesehalan RI Nomor 1392/ 3. Surat Kelerangan Sehat dan Dokter 4. Proses SKllzinMENKES/SKlXII/2001 Tenlang Registrasi lzin Kerja 4. Pas Photo 4x6 = 2 lembar 5. Penyerahan SKlizinPerawat Gigi 5. Rekomendasi dari Organisasi Prafesi

    6. Surat Permohonan7. Ada penetapan biayaIRelribusi dengan

    pembayaran di kasir

    20 Izin Pendinan Taka Obal 1. Kepulusan Menteri Kesehalan RI Nomor 1331/ 1. Alamat dan denah lempat usaha 1. Pengajuan berkas permohonan 5 (lima) hanMENKES/SKlX/2002 Tenlang Perdagangan Taka Obal 2. Nama dan alamat pemohon (Dala 2. Pemeriksaan berkas sejak penda!

    penanggung jawab Asisten Apoteker) 3. Pemenksaan Lokasi taran3. Nama dan alamat Asislen Apoleker 4. Proses Izin

    I 4. Foto copy Ijazah, Sural Penugasan, dan 5. Penyerahan SKllzinSural Izin Kerja Asislen Apoleker

    5. Surat pernyalaan kesediaan bekerjaasisten apoteker sebagai penanggung jawabteknis.

    6. Foto copy KTP7. Peralatan sarana dan prasarana.

    21 Izin Pengobatan Tradisionai 1. Peraturan Menten Kesehatan Nomor 1076/Menkes/ 1. Surat permohonan 1. Pengajuan berkas permohonan 7 (Iijuh) hanSKI VII/2003 lentang Penyelenggaraan Pengobalan 2. 8iodata pengobatan tradisional 2. Pemenksaan berkas sejakTradisional (Formulir 8) 3. Pemenksaan Lokasi pendaftaran

    2. Peraluran Daerah Kabupaten Muba Nomor 6 3. Folo copy KTP 4. Proses SK /IzinTahun 2002 lenlang Relribusi lzin Penyeienggaraan 4. Sural kelerangan Kepala Desa / Lurah 5. Penyerahan SK /IzinSarana Kesehatan Swasta 5. Rekomendasi dari Organisasi Pra!esi

    6. Folo copy ijazah pengobatan tradisional7. Surat pengantar puskesmas setempat8. Pela lokasi usaha & denah ruangan9. Surat Terdaftar Pengobalan Tradisional

    (STPT)10. Folo ukuran 4x6 sebanyak 21embar11. Rekomendasi Kejaksaaan Kabupalen

    22 Izin Praktek 8ersama 1. Undang-undang Nomor4 Tahun 1984 tentang 1. Surat penunjukan dokler pimpinan oleh 1. Pengajuan berkas permohonan 4 (empat) hanDokler Spesialis ten lang Wabah Penyakit Menular anggota kelompok 2. Pemenksaan berkas sejak

    2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 2. Foto copy Akte Pendinan Yayasan 3. Pemenksaan Lokasi pendaftaranten tang Kesehalan 3. Foto copy SIP Spesialis dokter-dokler 4. Proses SKlizin

    3. PP Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan pelaksana yang masih bertaku 5. Penyerahan SKllzin

  • 1 2 3 4 5 64. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1996 lenlang Tenaga 4. Sural Pemyalaan mempunyai lempal praklikl

    Kesehalan Sural Kelerangan dari sarana pelayanankesehalan sebagai lempal praktknya

    5. Daftar lenaga paramedis kesehalan danlenaga adminislrasi

    6. Rekomendasi dari Organisasi Prolesi ( IDI )7. Pas Photo berwarna ukuran 3x4 = 41embar

    23 llin Kursus 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 1. Sudah berdiri minimal 6 bulan 1. Pengajuan penmohonanTenlang Sislem Pendidikan Nasional 2. Sural Keterangan KadeslLurah dilunjukkan ke Kacabdin Diknas

    2. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 3. Melampirkan Folo Copy KTP Pengelola dan masing-masingTenlang Pemerinlahan Daerah Inslruklur minimal berijazah SLTA 2. Dari Kacabdin membual

    3. Kepmendikbud Nomor 261N/1999 Tenlang dengan dibuktikan 1010 copy SITB (Iegalisir) penganlar berikut proposal kePenyelenggaraan Kursus 4. Tenaga Pendidikan minimal memiliki Kepala Diknas Kab.Muba melalui

    4. Peraluran Pemerinlah RI Nomor 13 Tentang sertifikal mengajar Kasi dan Kasubdin Pis meneliliOrganisasi dan Tala Kerja Direktoral Jenderal 5. Bagi Pembimbing atau inslruklur kursus keabsahan dan kebenaranPendidikan Luar sekolah menjahil dan kecanlikan ada Sural llin 3. Proses Sural Kepulusan dan Izin

    5. Peraluran Pemerinlah RI Nomor 19 Tahun 2005 mengajar dengan dibuktikan folo copy selama 1 Tahun dikeluarkanlentang Slandar Nasional Pendidikan Piagam Kelerangan llin Mengajar

    24 llin Pend irian sekolah Swasla 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI 1. Hasil Studi Kelayakan 1. Yayasan Pendidikan Swasla Mengajukan usul 5 ( lima) hari(TK, SD, SMP, SMA dan SMK) Nomor 0601U/2002 Tanggal 26 April 2002 2. Rencana Induk Pengembangan sekolah Rencana Pendirian sejak pendaf

    Tenlang Pedoman Pendirian Sekolah (RIPS) 2. Pengkajian Kelengkapan Berkas laran2. Program Mendiknas RI Nomor 8 Tahun 2009 lenlang 3. Sumber Peserta Didik 3. Pemeriksaan Lokasinapangan

    Pendidikan Prolesi Guru Pra Jabalan 4. Tenaga Kependidikan 4. Penerbilan Rekomendasi alas Proposal Pendirian5. Tenaga Non Kependidikan Sekolah.6. Kurikulum/Program Kegialan Belajar 5. Penyerahan SK Izin7. Sumber Pembiayaan8. Sarana dan Prasarana9. Penyelenggaraan sekolah

    25 Izin Kursus (Kompuler, Bahasa Inggris 1. UU No.20 Th. 2003 lentang Sislem Pendidikan Nasional 1. KTP 1. Pengajuan berkas permohonan di KPPT 15 HariBimbel) 2. UU No.32 Th. 2004 tenlang Pemerinlah Daerah 2. Fonmulir Pendaftaran 2. Pemeriksaan berkas sejak

    3. PPRI Nomor 74 Tahun 2008 lentang Guru 3. Daftar Riwayal Hidup 3. Pemeriksaan Lokasi Pendaftaran4. Slruklur Organisasi 4. Proses Izin5. Pela Lokasi 5. Penyerahan SK llin6. Permohonan llin Pendirian7. Susunan Tenaga Pendidik8. Jadwal Belajar dan Sural Penganlar dari KA UPTD

  • 1 2 3 4 --.J 5 626 Izin Usaha Industri (lUI) 1. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1984, len- 1. Pengisian Blanko permohonan yang 1. Pengajuan berkas permohonan 5 (lima) hari

    lang Perindustrian dilujukan (dialas materai Rp. 6.000,-) 2. Pemeriksaan berkas sejak2. Kepmenperindag Nomor 589/MPPIKEP/1 0/1999 2. Folo Copy Izjn Undang-undang Gangguan 3. Pemeriksaan LokasilLapangan pendallaran

    lenlang Penelapan Jenis-jenis Induslri dalam (HO) 4. Penelapan Biayapembinaan masing-masing Direklorat Jenderal 3. Foto Copy Surat Izin Tempal Usaha (SITU) 5. Pembayaran Relribusidan Kewenangan Pemberian Izjn Bidang Induslri 4. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 6. Penyerahan SK Izjn Tanda Dallardan Perdagangan di Lingkungan Deperindag 5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gudang

    3. Kepmenperindag Nomor 590 Tahun 1999 lenlang 6. Folo Copy Akle Nolaris bagi perusahaanTala Cara Pemberian Izjn Usaha Industri, Izjn yang berbadan hukumPerluasan dan Tanda Dallar Industri 7. Pas Photo 3x4 = 31embar

    4. Perda Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 27 8. Dokumen AMDAL bagi kegialan usaha yangTahun 2005 Tentang Relribusi Perizinan bidang menghasilkan Limbah Bahan Beracun (B3)Induslri dan Dagang

    5. Keputusan Bupali Musi Banyuasin Nomer 26Tahun 2001 Tenlang Tala Cara Pemberian Izin,Usaha Industri, Izjn Perluasan dan Tanda DallarInduslri.

    27 Tanda Dallar Gudang (TOG) 1. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 1965 lenlang 1. Pengisian blanko permohonan 1. Pengajuan berkas permohonanPergudangan (di alas materai Rp. 6.000,-) 2. Pemeriksaan berkas

    2. Permendag Nomor 16/MM-DAG/PER/32006 2. Foto Copy Izjn Undang-undang Gangguan 3. Pemeriksaan Gudang 7 (tujuh ) harilanggal 29 Marel 2006 lenlang Penalaan dan (HO) 4. Penetapan BiayalRelribusi sejak pendafpembinaan pergudangan 3. Folo Copy Sural Izin Tempal Usaha (SITU)/ 5. Proses Izin Tanda Dallar Gudang laran

    3. Perda Kab. Muba No.27 Tahun 2005 tenlang Retribusi 4. Rekomendasi CamaVSural Keterangan dari 6. Pembayaran RelribusiPerizinan dan Perdagangan LurahlKades 7. Penyerahan SK Izjn Tanda Dallar

    5. Folo Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Gudang6. Folo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)7. Folo Copy Akle Nolaris bagi perusahaan yang

    berbadan hukum8. Pas Photo 3x4 = 3 lembar7. Folo Copy Akte Notaris bagi perusahaan yang

    berbadan hukum8. Pas Pholo 3x4 = 3 lembar

    28 Izin Trayek Angkulan 1. Keputusan Menteri Nomor 35 Tahun 2003 Tenlang Angkulan 1. Sural Permohonan 1. Pengajuan berkas permohonan 1 (satu) hariPenumpang Penumpang Umum dijalan 2. Jenis kendaraan barang berupa Mobil 2. Pemeriksaan berkas sejak

    2. Perda Nomor 8 Tahun 1999 Kab.Muba lenlang Trayek penumpang, Mobil bus dan Angkutan khusus 3. Pengecekan Kendaraan pendallaranAngkulan Penumpang 3. Folo Copy STNK + KTP + Buku Uji 4. Penelapan BiayalRetribusi

    4. Rekomendasi dari Dinas Teknis 5. Proses Izjn T rayek6. Pembayaran Retribusi7. Penyerahan SK Izjn Trayek

  • 1 2 3 '-'" 4 5 629 Izjn Trayek Angkutan Sungai Perda Kab.Muba No.43 Tahun 2002 19l 29 Mei lenlang 1. Sural permohonan dan pemilikJpengusaha alau 1. Pengajuan berkas permohonan 7 (lujuh) han

    Danau dan Penyeberangan Relnbusi Izin Trayek Angkulan Sungai, Danau dan kuasa pemilikJpengusaha dialas malerai 2. Pemeriksaan berkas sejakPenyebrangan dalam WiI.Kab.Muba 2. Sertifikal kesempurnaan kapal 3. Pengecekan Kendaraan pendaftaran

    3. Bagi Izin Trayek perpanjangan melampirkan Izin 4. Penelapan BiayaiRetribusiT rayek yang habis masa berlaku 5. Proses Izjn Trayek

    4. Restribusi Izjn Trayek 6. Pembayaran Retribusi7. Penyerahan SK Izjn Trayek

    30 Izjn Pemanfaatan Kayu pada Peraluran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1. Sural Permohonan 1. Pengajuan berkas permohonan 15 (lima belas)Tanah Milik (IPKTM) 22 Tahun 2002 langgal2g Mei 2002lentang Izjn Pe- 2. Pada Tanah milik masyarakat sertifikal hak 2. Pemenksaan berkas hari sejak

    manfaatan, Pemungulan dan Pengumpulan Kayu Ce- milik dan alau ada Surat Bukli Kepemilikan 3. Pemenksaan lokasi pendaftaranrueuk serta Hasil Hulan Bukan Hulan yang sah, sekurang-kurangnya ada Sural Ke 4. Penelapan biaya survey

    lerangan dan Kepala Desa yang disahkan oleh berdasarkan :Carnal a. Slandar APBD perjalanan

    3. Lokasi yang dimohon di luar kawasan hulan Dinas4. FolD Copy KTP Pemohon dan Pemilik lahan b. Luas yang dimohon dan lelak5. Peta Lokasi Skla 1 : 100.000 calon lokasi IPKTM6. Luas Izin dibenkan maksimal 25 ha dengan e. Kemampuan/? (2 Orang)

    waklu paling lama 1 (salu) tahun setiap hari :!: 2 Hari7. Menunjukkan bukti pemilikan lahan (bulir 1) d. Pertambangan Teknisl

    asli dan KTP (bulir 3) asli unluk dicocokkan rekomendasidengan copynya. 5. Proses Izjn SK

    8. Sural Kuasa dan pemilik lahan kepada 6. Penyerahan SKpemohon IPKTM

    9. Sural pernyalaan bermalerai (6.000) lenlangrencana pemanfaalan kayu bulaUkayu bulalkeeil hasil produksi IPKTM

    31 Izjn Pengumpulan Kayu Cerueuk Perda Kab.Muba Nomor 22 Tahun 2002 lenlang Izjn Pemanfaalan 1. FolD copy KTP Pemohon 1. Pengajuan berkas permohonan di KPPT 6 (enam) hanKayu, Pemungulan dan Pengumpulan Kayu Cerueuk serta Hasil 2. Sural Keterangan Kades dikelahui Carnal 2. Pemeriksaan berkas dilambahHulan Kayu dan Bukan Kayu 3. Peta Izjn Pengumpulan Kayu Cerueuk 3. Pemeriksaan Lapangan pemenksaan

    4. Lokasi Pengumpulan dan asal Kayu Cerueuk di luar 4. Laporan Tim lapanganKawasan Hulan 5. Proses SK

    6. Penyerahan SK

    32 Izin Pengumpulan Hulan Bukan Kayu Perda Kab.Muba Nomor 22 Tahun 2002 lenlang Izin Pemanfaalan 1. Foto copy KTP Pemohon 1. Pengajuan berkas permohonan di KPPT 6 (enam) hanKayu, Pemungulan dan Pengumpulan Kayu Cerueuk serta Hasil 2. Sural Kelerangan Kades dikelahui Carnal 2. Pemenksaan berkas dilambahHulan Kayu dan Bukan Kayu 3. Lokasi Pengumpulan dan asal Kayu Cerueuk di luar 3. Pemenksaan Lapangan pemenksaan

    Kawasan Hulan 4. Proses SK lapangan4. SITU 5. Penyerahan SK5. SIUP

  • 1 2 3 - 4 -- 5 633 Izjn Lembaga Pelalihan 1. Kepmentrans RI Nomor Kep.229/Men/2003 langgal 31 1. Surat Permohonan 1. Pengajuan berkas permohonan 5 (lima) HariKe~a (LPK) Oktober 2003 tentang Tata Cara Perizjnan dan 2. Foto copy KPT/ Sural Pengesahan sebagal 2. Pemeriksaan berkas sejak

    Pendaftaran Lembaga Pelalihan Ke~a (LPK) Badan Usaha 3. Pemeriksaan tokasi pendaftaran2. PerMen Tenaga Ke~a & Transmigrasi RI No 17/MenNIl/2007 3. Folo copy Surat Izjn Gangguan dari Instansi 4. Proses Izjn

    tentang Tata Cara Perizjnan & Pendaftar Lembaga yang berwenang 5. Penyerahan SKllzjnPelatihan Kerja 4. Daftar nama yang dilengkapi dengan riwayat

    hidup penanggung jawab lembaga danprogram tenaga kepelalihan

    5. Keterangan Domisili lembaga dari kelurahan/ desa setempat

    6. Foto copy Surat Tanda Bukti Kepemilikan atauPenguasaan Prasarana dan Fasilitas PelatihanKerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sesuaidengan program pelatihan akan diselenggarakan

    7. Program Pelatihan Ke~a (Kurikulum danSilabus)

    8. Stnuklur organisasi yang sekurang-kurangnyaterdiri dari :- Penanggungjawab LPK- Penanggungjawab Program- Pelalihan Ke~a- Tenaga Kepelalihan

    34 Izjn Usaha Kepariwisataan 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 lentang 1. Mengisi Blanko permohonan kepariwisataan 1. Penyajian berkas permohonan 5 (lima) HariKepariwisataan (Lembaran Negara Republik yang ditandatangani oleh pemohon dengan 2. Pemeriksaan berkas pemohon sejakIndonesia Nomor 3427) diberi materai dan dicap Perusahaan 3. Pemeriksaan Lapangan dalam pendaftaran

    2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 2. Folo copy KTP dan NPWP rangka pencocokan dengan datalen lang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran 3. Foto copy 1MB pemohonNegara Ri Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan 4. Foto copy SITU 4. Penetapan besarnya relribusiLembaran Negara Nomor 3658) 5. Fopto copy Akte Pendirian Penusahaan yang akan dibayar pemohon

    3. Peraluran Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 6. Surat Keterangan Izjn tetangga dikelahui 5. Proses SKten lang Kewenangan Pemerinlah dan Kewenangan Lurah 6. Pembayaran RetribusiPropinsi sebagai Daerah Olonom (Lembaran 7. Pas Ploto 3 x 4 (empat) lembar 7. Penyerahan SK Izin dan PiagamNegara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran 8. Rekomendasi dari Lurah/Camal untuk UsahaNegara 3952) Keeil eukup KTP dan izin tetangga

    4. Keppre No 165 Tahun 2000 lentang kedudukan, Tugas, Fungsi,Kewenangan, Susunan, Argumentasi dan Tata Ke~aDeparlemen

    5. Perda Kab.Muba Nomor 23 Tahun 2005 tentang RetribusiPembinaan Usaha Jasa Kepariwisataan(LDKMB Tahun 2005 Nomor 25)

    6. Kep.Bupali Nomor 636 Tahun 2001 tenlang PembinaanUsaha Kepariwisalaan dalam Kab. Muba

  • 1 2 3 ''-'" 4 5 635 lzin Usaha Tetap (IUT) 1. Kepmen Inves Nemer 38/SK/1999 tan99al 06 Okt 1. Fete cepy Pend irian Pengesahan 1. Penyajian berkas permehenan 5 (dua) Hari

    19991enlang Pedeman dan Tata Cara Permehenan 2. Fete copy SITU, SIUP, TOP 2. Pemeriksaan berkas pemehen sejakPenanaman Medal dalam Negeri dan Penanaman 3. Fete copy Aide Perubahan 3. Pemeriksaan Lapangan dalam pendaftaranMedal Asing 4. Fete copy 1MB rangka pencocokan dengan data

    2. Sural Kepulusan Menleri Oalam Negeri 130-67 5. Fete copy Izin UUG 1HO pemehenTahun 2002 tanggal20 Februari 2002 tentang 6. Fete copy LKPM 4. Preses SKPengesahan Kewenangan Kabupaten/Kela 7. Fete copy RKURPL alau UKUUPL atau SPP 5. Pembayaran Retribusi

    3. Surat Kepulusan Bupati Musi Banyuasin Nemer 8. Fele copy BAP Preyek 6. Penyerahan SK Izin dan Piagam582.21453/SKlKOPPMPP/2003 tentang Pemben 9. Fete copy SP PM ON alau SP PMA danlukan Tim Pengawasan Penanaman Medal dalam perubahannyakelempek Musi Banyuasin 10. Masing-maslng berkas dibuat dalam rangkap

    4. Perda Kab. Muba Nemer 23 Tahun 20051enlang Reslribusi 3 (Iiga)Pembinaan Usaha Jasa Kepariwisalaan(LOKMB lahun 2005 Nemer 25)

    5. Kep. Bupali Nemer 636 Tahun 2001 lentang pembinaan

    36 Izin Penggilingan Padi, Keputusan Oireklur Jenderal Tanaman Pengan dan 1. Formulir Isian 1Oaftar Isian 1. Pengajuan berkas permehenan 15 (Lima belas)Huller dan Penyesehan Herlikultural Nemer: 1.HK.050.99.75 tanggal19 Nep 2. Rekemendasi Kades 1Lurah 2. Pemeriksaan berkas Hari sejakBeras 1999 tenlang Pelunjuk Pelaksanaan Pembinaan 3. Rekemendasi Camat 3. Pemeriksaan Lekasi pendaftaran

    Perusahaan Penggiiingan Padi Huller dan Penyesehan 4. Sural Pemyataan Persetujuan 4. Preses SK lizinBeras Tetangga 5. Penyerahan SK lizin

    5. Skelsa Lekasi6. Fete copy sural-sural tanah7. Fele copy Sural Pembelian Mesin8. Fele copy Lunas PBB lahun terakhir9. Fele copy SITU, SIUP10. Fele cepy Akle Pendirian Perusahaan

    ijika berbadan hukum)

    37 TPPR (Tanda Pendaftaran Keputusan Menleri Perlanian Nemer: 404/KPTS/OT. 1. Sural permehenan yang bersangkulan 1. Pengajuan berkas permehenan 14 (empal belas)Pelernakan Rakyal) 210/16/2002 tanggal28 Juni 2002 lenlang Pedeman 2. Fele copy KTP 2. Pemeriksaan berkas Hari sejak

    Perizinan dan Pendaftaran Usaha Pelemakan 3. Fete copy Lunas PBB 3. Pemeriksaan Lekasi pendaftaran4. SkeVDenah Lekasi Perlernakan 4. Preses SK Ilzin5. Sural perselujuan letangga minimal 4 tetangga 5. Penyerahan SK lizin

    dikelahui Ketua RT6. Rekemendasie Lurah/Kades7. Rekemendasi Carnal8. Rekemendasi KCO9. Rekemendasi Kelayakan Lingkungan dari

    Bapedalda10.SITU dari Pemda

  • =

    1 2 3 ,_/ .. 4 "--' 5 638 lzin Reklame 1. Perda Kab. Muba Nomor 27 Tahun 2002lenlang 1. Memiliki KTP 1. Pengajuan berkas permohonan 1 (salu) hari

    Pajak Reklame 2. Memiliki Dokumen Perusahaan 2. Pemeriksaan berkas sejak2. Kepulusan Bupati Muba Nomor 564 Tahun 2002 3. Dala lenlang Pajak Pribadi alau Badan Usaha 3. Pemeriksaan Lokasi pendaftaran

    len lang Pelaksanaan Pemungulan Pajak Reklame dalam 4. Rekomendasi Carnal 4. Penelapan Biaya RelribusiKab.Muba 5. Proses SK /Izin

    6. Penerbilan Sural Kelelapan Pajak39 Izin Tempal Usaha (SITU) Perda Kab.Muba NO.9 Tahun 1999 lenlang Retribusi 1. Surat permohonan yang bersangkulan dialas kertas 1. Pengajuan berkas permohonan 5 (lima) hari

    Izin Gangguan segel alau kertas bermalerai Rp.6.000,- 2. Pemeriksaan berkas sejak2. Rekomendasi Kades/Lurah selempal 3. Penelapan Biaya retribusi pendaftaran3. Rekomendasi Carnal selempal 4. Proses lzin4. Akle Pendirian Perusahaan 5. Pembayaran Relribusi5. Sural-sural lanah 6. Penyerahan lzin6. Folo copy lunas PBB tahun lerakhir7. Folo copy KTP8. Skel lokasi9. Persetujuan lelangga10. Dokumen lain sesuai dengan sifal usaha

    40 lzin Usaha Jasa Konslruksi (SIUJK) 1. Sural Kepulusan Buapti Muba NO.261/SKlIV/2001 1. Sural Permohonan 1. Pengajuan berkas permohonan 7 (lujuh) harilen lang Penerimaan Sumbangan Pihak Pengusaha 2. Folo copy Akle notaris perusahaan 2. Pemeriksaan berkas sejakdari Penerbilan Sural lzin Jasa Konstruksi kepada 3. Folo copy Sula lzin Tempal Usaha ( SITU) 3. Pemeriksaan Lapangan pendaftaranPemerintah Kab.Muba 4. Foto copy NPWP perusahaan 4. Proses Perizinan

    5. Foto copy KTP Direklur dan Folo 4x6 = 2 Ibr 5. Penyerahan SIUJK6. Memiliki landa regisler badan usaha yang dikeluar

    kan oleh lembagalasosiasi6. Persayaralan leknis

    a. Foto copy Izajah tenaga leknis yang lelahdilegalisir

    b. Daftar pengurus perusahaan P.1.1c. Daftar lenaga non leknis P.1.2.1d. Daftar tenaga leknis perusahaan P.1.2.2e. Daftar peralalan perusahaan P.1.4f. Daftar Personaliag. Daftar Pengalamam perusahaan P.1.6h. Neraca perusahaan lerakhir

    41 izin Usaha Penangkapan Ikan Perda Kab.Muba NO.24 Tahun 2002 Igl.29 Mei 2002 1. Sural permohonan SIUP 1. Pengajuan berkas permohonan di KPPT 14 (empat belas)len lang Sural Izin Perikanan dalam Kab.Muba 2. Sural Kelerangan Usaha dari KelurahanlKecamalan 2. Pemeriksaan berkas hari sejak

    3. Bukti Kepemilikan/ Penguasaan yang Sah. 3. Pemeriksaan Lokasi pendaftaran4. Folocopy KTP 2 Ibr 4. Proses SIUP5. Pas polo 4x6 = 2 Ibr 5. Penyerahan SIUP

  • 1 2 - 3 .. 4 . 5 642 lzin Usaha Pembudidayaan Ikan Perda Kab.Muba NO.24 Tahun 2002 Igl.29 Mei 2002 1. Sura! penmohonan SIUP 1. Pengajuan berkas penmohonan di KPPT 14 (empa! belas)

    len lang Sural Izin Perikanan dalam Kab.Muba 2. Sural Kelerangan Usaha dari Kelurahan/Kecamalan 2. Pemeriksaan berkas hari sejak3, Bukli Kepemilikanl Penguasaan yang Sah, 3. Pemeriksaan Lokas; pendaftaran4. Folocopy KTP 2 Ibr 4. Proses SIUP5. Pas polo 4x6 = 21br 5, Penyerahan SIUP

    43 Izin Usaha Pengolahan Ikan Perda Kab.Muba No,24 Tahun 2002 Igl.29 Mei 2002 1, Sural penmohonan SIUP 1. Pengajuan berkas penmohonan di KPPT 14 (empal belas)lenlang Sural lzin Perikanan dalam Kab,Muba 2. Sural Kelerangan Usaha dari KelurahanlKecamalan 2. Pemeriksaan berkas hari sejak

    3, Bukli Kepemilikanl Penguasaan yang Sah, 3. Pemeriksaan Lokasi pendaftaran4, Folocopy KTP 21br 4. Proses SIUP5, Pas polo 4x6 = 2 Ibr 5, Penyerahan SIUP

    44 lzin Usaha Penangkaran Benih Ikan Perda Kab.Muba No,24 Tahun 20021gl.29 Mei 2002 1. Sural permohonan SIUP 1, Pengajuan berkas penmohonan di KPPT 14 (empa! belas)lenlang Sural Izin Perikanan dalam Kab,Muba 2, Sural Ke!erangan Usaha dari KelurahanlKecamalan 2, Pemeriksaan berkas hari sejak

    3. Bukli Kepemilikanl Penguasaan yang Sah. 3. Pemeriksaan Lokasi pendaftaran4, Folocopy KTP 2 Ibr 4, Proses SIUP5. Pas polo 4x6 = 2 Ibr 5. Penyerahan SIUP

    BUPATI MUSI BAYUASIN

    ~,/~.PA~RI~~I

  • ,.

    LAI'III"IRAN II PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASINNOMOR 2.. TAHUN 2010TANGGAL : ~~ O~6lt. TAHUN 2010

    NO DINAS TEKNIS JENIS PELAYANAN KLASIFIKASIHARGA DASAR I BIAYAlRETRIBUSI KETERANGAN

    KOEFESIEN PAJAK (Rol

    '1 2 3'. 4 _. 5 6 7. ..

    1 Dinas Pertambangan & 1. Izin Usaha Pertambangan Explorasi (IUP) -Energi Pembuatan Izin tidak Segala biaya yang timbul

    2. Izin Usaha Jasa Pertambangan - dikenakan Biaya hasil akibat pengecekanproduksi dikenakan lapangan danRetribusi sesuai ketentuan pembuatan Peta serta

    3. Izin Pengambilan Air Permukaan - koordinasi dibebankankepada pemohon

    4. Izin Mendirikan dan Menggunakan -Gudang Bahan Peledak di daralan0-4 Millaul

    5. Izin Pembukaan Kanlor Perwakilan -Perusahaan Seklor Migas

    6. Izin Pemasaran Jenis-jenis Bahan -Bakar Khusus (BBK)

    7. Izin Pengumpulan dan Penyaluran -Pelumas Bekas

    8. Izin Usaha Penunjang Tenaga Lislrik -

    9. Izin Pendiri Depol Lokal -

    2 Dinas Kesehatan 10. Izin Praklek Bersama Dokler Umuml -Gigi

    11. Izin Pendirian Rumah Bersalin - Tidak dikenakan Retribusi12. Izin Pendirian Balai'Pengobalan -13. Izin Penidirian Praklek Dokler Spesialis -14. Izin Praklek Dokler Umum/Gigi -15. Izin Praklek Bidan -16. Izin Praklek Perawal -

  • 1 2 3..

    4 . 5 6 7

    17. Izin Pendirian Apotik -18. Izin Pendirian Optik -19. Izin Pendirian Tukang Gigi -20. Izin Pendirian Toko Obat -21. Izin Pengobatan Tradisional -22. Izin Praktek Bersama Ookter Spesialis -

    3 Oinas Pendidikan 23. Izin Pendirian Sekolah a. TK -Nasional (TK, SO, SMP, SMA dan SMK) b. SO Tidak dikenakan Retribusi

    c. SMPd. SMAe. SMK

    24. Izin Penyelenggaran Kursus

    25. Izin Kursus (Komputer, Bahasa, a. Kursus Komputer -Bimbel) b. Kursus Bahasa Inggris

    c. Kursus Bimbingan Belajar (BIMBEL)

    4 Dinas Perindustrian dan 26. Izin Usaha Industri (lUI) Industri KeeilPerdagangan 1. Investasi Rp.5.000.000 sid Rp.50.000.000,- Rp 50,000

    ~~50000

    2. Investasi Rp.51.000.000 sid 100.000.000,- Rp 100,000 1000003. Investasi Rp.101.000.000 sid Rp.200.000.000,- Rp 200,000 ~p 200000A. Industri Menengah

    RpInvestasi Rp 200.000.000 sid Rp 500.000.000,- Rp 300,000 300,000B. Industri Besar

    Investasi < Rp 500.000.000,- Rp 500,000 Rp 500,0001. Perusahaan Asing Rp 750,000 Rp 750,0002. Kantor Cabang/Anak Perusahaan Rp 500,000 Rp 500,0003. PT Rp 350,000 Rp 350,0004. CV Rp 150,000 Rp 150,0005. Koperasi Rp 50,000 Rp 50,0006. Firma Rp 150,000 Rp 150,0007. Perorangan Rp 50,000 Rp 50,0008. BUMN/BUMO Rp 150,000 Rp 150,000

  • 1 . 2 3 4 5 6 7

    27. Izin Tanda Daftar Gudang 1. Luas 36 M2 permeter Rp 50,000 Rp 50,0002. Luas > 36 M2pemeter Rp 2,000 Rp 2,0001. Pengusaha Kecil Rp 150,000 Rp 150,0002. Pengusaha menengah Rp 200,000 Rp 200,0003. Pengusaha Besar Rp 300,000 Rp 300,000

    5 Dinas Perhubungan 28. Izin Trayek Angkutan Penumpang 1. Mobil Penumpang sid 9 Orang Rp 20,000 Rp 20,0002. Pick Up I Umum 10 sid 16 Orang Rp 30,000 Rp 30,0003. Bis I Pick Up 17 sid 27 Orang Rp 40,000 Rp 40,0004. > 28 Orang Rp 60,000 Rp 60,000

    29. Izin Trayek Angkutan Sungai, Danau 1. Kapallsi kotor 10M3 s.d. 20M3 Rp 20,000 Rp 20,000

    dan Penyeberangan 2. Kapal lsi Kotar diatas 20M3 Rp 25,000 Rp 25,0003. Speed Boat Rp 20,000 Rp 20,000

    6 Dinas Kehutanan 30. Izin Pemanfaalan Kayu pada Tanah -Milik (IPKTM) Pembuatan Izin tidak Segala biaya yang timbul

    dikenakan Slaya hasil akibat pengecekan

    31. Izin Pengumpulan Kayu Cerucuk a. Perorangan - produksi dikenakan lapangan danRetribusi sesuai ketentuan pembuatan Peta sertab. Kelompok Tani koordinasi dibebankanC. Badan Hukum (PT,CV) kepada pemohond. Koperasi

    32. Izin Pengumpulan Hutan Bukan -Kayu (HHBK)

    7 Dinas Perikanan 33. Izin Usaha Penangkapan Ikan Pemilik Kapal tak bermotor

    34. Izin Usaha Pembudidayaan Ikan a. Kegiatan Pembudidayaan Ikan di Air Tawar -yang dilakukan oleh petani ikan dikolamair tenang dengan areallahan

    b. Kegiatan Pembudidayaan Ikan di Air payauyang dilakukan oleh petani ikan dikolamair tenang dengan areallahan

  • 1 2 3 4 5 6 7

    35. Izin Usaha Pengolahan Ikan a. Pengasinan/Pengeringan Ikan - -b. Perebusan Ikan-c. Pengalengan Ikand. Pembekuan Ikan

    36. Izin Usaha Penangkaran Benih Ikan a. Penangkaran Benih Ikanl Udang - -

    8 Dinas Pariwisata dan 37. Izin Usaha Kepariwisataan a. Izin Usaha Objek WisataKebudayaan 1. Wisata Alam (LokasilTahun) Rp 1,000,000 Rp 1,000,000

    2. Wisata Sejarah dan Budaya (LokasilTahun) Rp 100,000 Rp 100,000b. Izin Usaha Wisata Tirta1. Wisata Dermaga (LokasilTahun) Rp 1,000,000 Rp 1,000,0002. wisata Tranportasi (LokasilTahun) Rp 500,000 Rp 500,000c. Izin Hotel1. Melati 3 Rp 100,000 Rp 100,000 (Per KamarlTahun)2. Melati 2 Rp 75,000 Rp 75,000 (Per KamarlTahun)3. Melati 1 Rp 50,000 Rp 50,000 (Per Kamar/Kamar)4. Pond ok Wisata Rp 50,000 Rp 50,000 (Per KamarlTahun)5. Penginapan I Asrama Rp 50,000 Rp 50,000 (Per KamarlTahun)6. Villa Rp 60,000 Rp 60,000 (Per KamarlTahun)7. Wisma I Mess Rp 60,000 Rp 60,000 (Per KamarlTahun)8. Apartemen Rp 60,000 Rp 60,000 (Per KamarlTahun)9. Cottage Rp 60,000 Rp 60,000 (Per KamarlTahun)d. Izin Usaha Restoran I Rumah Makan1. - Kelas A Rp 25,000 Rp 25,000 (Kursi I Tahun)

    - Kelas B Rp 20,000 Rp 20,000 (Kursi I Tahun)- Kelas C Rp 15,000 Rp 15,000 (Kursi I Tahun)- Kelas D Rp 10,000 Rp 10,000 (Kursi I Tahun)

    2. Kantin Rp 500,000 Rp 500,000 (Kursi I Tahun)3. Katering Rp 500,000 Rp 500,000 (Kursi I Tahun)4. Warung Nasi I Warung Kopi Rp 15,000 Rp 15,000 (Kursi I Tahun)e. Izin Usaha Perjalanan Wisata Rp 1,000.000 Rp 1.000,000

  • 1 . . 2..

    3 . . .. 4 . . 5 6 . 7f. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum1. Usaha Rekreasi1.1 Taman rekreasi Rp 250,000 Rp 250,000 M' I Tahun1.2 Kolam Pemancingan Rp 500,000 Rp 500,000 M' I Tahun1.3 Dunia Fantasi Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 M' I Tahun1.4 Pertunjukan Sirkus I Pasar Malam Rp 50,000 Rp 50,000 Per Hari2. Usaha Hiburan Umum2.1 Sanggar Seni I Tari Rp 200,000 Lokasi I Tahun2.2 Gedung Serbaguna

    - 50 sid 500 Kursi 500,000 Lokasi I Tahun- 501 Keatas Kursi Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Lokasi I Tahun

    2.3 Bar Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 Lokasi I Tahun2.4 Klub Malam Rp 2,500,000 Rp 2,500,000 Lokasi I Tahun2.5 D!skotik Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 Lokasi I Tahun2.6 Karaoke

    - Room Buka Siang Rp 500,000 Rp 500,000 Lokasi I Tahun- Room Buka Malam Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Lokasi I Tahun- Terbuka Siang Rp 300,000 Rp 300,000 Lokasi I Tahun- Terbuka Malam Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Lokas! I Tahun

    2.7 Caletaria Rp 500,000 Rp 500,000 Lokas! I Tahun2.8 Billiar Rp 100,000 Rp 100,000 Lokasi I Tahun2.9 Sasana Olahraga

    - Lapangan Tenis Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Lokasi I Tahun- Lapangan Goll Rp 2,000,000 Rp 2,000,000 Lokasi I Tahun- Lapangan Badminton Rp 500,000 Rp 500,000 Lokasi I Tahun- Billiar Rp 100,000 Rp 100,000 Lokas! I Tahun- Kolam Renang Rp 5,000 Rp 5,000 M' I Tahun- Lapangan Pacuan Kuda Rp 500,000 Rp 500,000 Lokasi I Tahun- Sirkuit Motor I Mobil Rp 500,000 Rp 500,000 Lokasi I Tahun- Lapangan Terbang Layang Rp 500,000 Rp 500,000 Lokasi I Tahun

    2.10 Pertunjukan Musik I Festival Rp 100,000 Rp 100,000 Lokasi I Tahun

    2.11 Pertunjukan Artis- Mancanegara Rp 100,000 Rp 100,000 Per Hari- Nusantara Rp 25,000 Rp 25,000 Per Har!

    2.12lmpresariat Rp 200,000 Rp 200,000 Per Hari

  • 1 2 .' 3. . 4 , . 5 . 6 7

    2.13 Perusahaan Cenderamata Rp 500,000 Rp 500,000 Lokasi I Tahung. Izin Usaha Pendidikan Kepariwisataang.1 Pendidikan Pelatihan dan Kepariwisataan Rp 500,000 Rp 500,000 Lokasi I Tahung.2 Pendidikan Kepramuwisata Rp 200,000 Rp 200,000 Lokasi I Tahun

    9 Dinas Koperasi UKM 38. Rekomendasi Izin Usaha Tetap - - -PPPM Tidak dikenakan Retribusi

    10 Dinas Pertanian dan 39. Izin Tanda Daftar Usaha Penggilingan - - -Petemakan Padi Huller Penyosohan Beras Tidak dikenakan Retribusi

    40. Izin Tanda Pendaftaran PeternakanRakyat

    11 BPPKAD 41. Izin Reklame 1. Billboard M' Rp 125,000 -2. Reklame Papan

    a. Papan Merek M' Rp 100,000b. Neonsign I Neon Box M' Rp 100,000c. Tim Plate M' Rp 100,000

    3. Kain M' Rp 10,0004. Melekat I Poster M' Rp 10,0005. Selebaran Rim Rp 10,0006. Kendaraan Berjalan M' Rp 100,0007. Suara Hari Rp 150,0008. Film I Slide Hari Rp 150,0009. Peragaan Satu kali peragaa Rp 50,000

    12 Bag. Adm.Pembangunan 42. Izin Tempat Usaha (SITU) 1. LuasO sid 1000 M'-c-

    M' Rp 700dan Perekonomian 2. Luas 1001 sid 2000 M' M' Rp 650

    3. Luas 2001 sid 4000 M' M' Rp 6004. Luas 4001 M' ke atas M' Rp 550

    43. Izin Usaha Jasa Konstruksi 1. Golongan Kualifikasi K3 (Kecil 3) Rp 100,000 Rp 100,000(SIUJK) 2. Golongan Kualifikasi K2 (Kecil 2) Rp 200,000 Rp 200,000

  • 1 .. 2 3 . . 4 5 6 73. Golongan Kualifikasi K1 (Kecil 1) Rp 300,000 Rp 300,0004. Golongan Kualifikasi M2 (Menengah 2) Rp 500,000 Rp 500,0005. Golongan Kualifikasi M1 (Menengah 1) Rp 750,000 Rp 750,0006. Golongan Kualifikasi B (Besar) Rp 1,000,000 Rp 1,000,000

    13 Dinas Sosial, Tenaga 44. 12inLembaga Pelali han kerja - . .Kerja dan Transmigrasi

    BUPATI MUSI BANYUASIN0~,~

  • ... Lampiran III PeraturanNemerTanggal

    Bupati Musi Banyuasin1.1 Tahun 2010

    ~o Pf)t-C'1/J(,.R. 2010

    No JENIS PELAYANAN DASARHUKUM PERSYARATAN MEKANISMEJ TATA CARA SUBSIDI PEMKAB WAKTU

    1.

    2.

    Santunan Kematian

    Surat Izin Mengemudi(SIM) Adan C

    Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2008 1.tentang Tugas Pokok dan Fungsi KantorPelayanan Terpadu Kab.Muba 2.

    3.

    4.

    5.

    6.7.

    1. Peraturan Pemerintah Nomor 50 1.Tahun 2010 tentang tariff atas janis 2.PNBP yang berlaku pada Polri 3.

    4.2. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 5.

    2009 tentang lalu lintas dan angkutan 6.jalan

    Syarat Pengajuan Santunan dari Tertanggung alau Ahli Warisnya 1dengan mengisi " Formulir Pengajuan Santunan "Sural Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Lurah yangdilegalisi oleh KacamatanSural Izin Penguburan dari Kepala Desa/Lurah yang dilegalisir 2.oleh Kecamatan 3.Surat Keterangan Ahli Waris yang dilegalisir oleh Kecamatan atas 4.materai Rp.6.000,- dan ditandatangani oleh saksi-saksi. 5.KTP dan KK asH bagi yang meninggal Dunia,akte kelahiran bagianak yang belum ada identitas, kartu pelajar bagi anak yangsudah sekolah dan ahli waris membawa foto copy KTP dan KKDiambillangsung oleh ahli waris dan tidak boleh diwakilkan.Masing-masing Rangkap 3 (Tiga)

    Surat Pengantar dari Desa/Kel diketahui Camat 1.Surat Permohonan TertulisFoto copy KTP Muba (menunjukkan KTP asli ) 2.Foto copy KK (menunjukkan KK as Ii) 3.Pas Foto 3 x 4 4.Masing-masing rangkap 4 (Empat) 5.Membawa alt tulis (pena) untuk ujian teori 6.

    7.8.

    Pengajuan berkas Santunan Kematiandi loket Pelayanan paling lambat 14(em pat belas) hari setelah harikematian.Pemeriksaan berkasPengecekan LapanganProses rekomendasi/persetujuanPembayaran Klaim

    Pengajuan berkas permohonan diloket pelayananPemeriksaan berkasProses rekomendasiPemeriksaan kes. di depan PolresPemohon bayar ke Bank BRI di PolresUjian Teori dan praktekProses pembuatan SIM di Pol resPenyerahan SIM

    1.

    2.

    3.

    Umur 0 sId 5 ThRp. 1.500.000,-

    Umur 5 sid 55 ThRp. 3.000.000,-

    Umur di atas 55 ThRp.2.000.000,-

    SimA=Rp. 120.000 +kesehatanRp. 25.000 =Rp. 145.000PerpanjanganRp. 80.000 + biayakesehatanRp. 25.000 =Rp.105.000,-

    5 (Lima) hari sejakpendaftaran

    1 (satu) hari sejakpendaftaran

    Kalau tidak luIusdiulang 7 hariUjian kedua : 14 hrUjian ketiga : 30 hr

    3. Pencatatan Nikah(Klaim Siaya )

    Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1.2004 tentang Pendapatan Nagara bukan 2.Pajak pada Departemen Agama 3.

    4.5.

    Calon pengantin laki-laki & perempuan penduduk MubaLaporan Pencatatan Nikah dari Kandepag dilampirkanNR2Foto copy Suku NikahMasing-masing rangkap 1 (satu)

    1. Pengajuan berkas permohonan diloket pelayanan

    2. Pemeriksaan berkas3. Proses rekomendasi4. Pembayaran Klaim

    .2. Sim C =

    Rp.100.000 +kesehatanRp. 25.000 =Rp. 125.000PerpanjanganRp. 75.000 + biayakesehatanRp. 25.000 =Rp.100.000,-

    Rp. 30.000,-1 (satu) hari sejakpendaftaran

  • L~HL "fui ~. tw :'+:;s"';:114. Bantuan Hukum Nota Kesepakatan antara Pemerintah 1. Foto copy KTP dengan menunjukan KTP yang asli 1. Mengajukan permohonan - 1 Tahun

    Kabupaten Musi Banyuasin dan 2. Masyarakat miskin dengan melampirkan surat keterangan tidak Ipendaftaran di KPPT MubaLembaga Bantuan Hukum Palembang mampu dari Lurah I Kades, diketahui Camat setempat di ketahui 2. Konsultasi hukumtentang Pemberian Bantuan Hukum bagi camat. 3. Pendampingan perkaramasyarakat miskin/kurang mampu 4. Struktur dan Non Struktur, Pidana ,Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2010 Perdata TUN, KDRT, HAM, Kasus

    Ligasi dan Non Lirigasi

    BUPATI MUSI BANYUASIN

    ~~

    0000000100000002000000030000000400000005000000060000000700000008000000090000001000000011000000120000001300000014000000150000001600000017000000180000001900000020000000210000002200000023000000240000002500000026000000270000002800000029000000300000003100000032