13
BAB II
PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TAHUN 2013
2.1 Bantuan Operasional Sekolah
2.1.1 Latar Belakang Bantuan Operasional Sekolah
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga Negara yang berusia 7-15 tahun
wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat (2) menyebutkan bahwa
Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar
minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam
ayat (3) menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara
yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah,
dan masyarakat. Konseskuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi
seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar, Sekolah Dasar dan Sekolah
Menengah Pertama (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.
Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun dapat
diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SMP. Pada tahun 2005
APK SD telah mencapai 115 %, sedangkan SMP pada tahun 2009 telah mencapai
98,11 %, sehingga program wajar 9 tahun telah tuntas 7 tahun lebih awal dari
target deklarasi Education For All (EFA) di Dakar. APK tersebut diperoleh dari
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis BOS 2012.
Program BOS yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan secara
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi SISTEM PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DARI PUSAT KE DAERAH TAHUN 2005-2013
HANNIFA AMALIA A.
14
signifikan dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun. Oleh karena itu,
mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendektan dan
orientasi program BOS dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas. 13
Dana BOS mengalami perubahan mekanisme penyaluran dari transfer ke
Kabupaten/ Kota pada tahun 2011 menjadi transfer ke Provinsi pada tahun
2012.14
Pelaksanaan program BOS akan diatur dengan 3 peraturan menteri, yaitu:
1. Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mekanisme penyaluran dana BOS dari Kas
Umum Daerah serta pelaporannya.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mekanisme pengelolaan dana BOS di
daerah dan mekanisme penyaluran dari kas daerah ke sekolah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur mekanisme pengalokasian
dana BOS dan penggunaan dana BOS di sekolah.15
2.1.2 Pengertian BOS
BOS adalah program Pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk
penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar
sebagai pelaksana program wajib belajar.16
Menurut PP 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau
peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya langsung berupa daya air, jasa
telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi,
konsumsi, pajak, asuransi, dll. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan
investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.
13
Ibid.
14 Ibid.
15 Ibid.
16 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, http://bos.kemdikbud.go.id/home/about, h.1
dikunjungi 19 Desember 2014
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi SISTEM PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DARI PUSAT KE DAERAH TAHUN 2005-2013
HANNIFA AMALIA A.
15
2.1.3 Tujuan Bantuan Operasional Sekolah
Sesuai PP Nomor 51 Tahun 2011 secara umum program BOS bertujuan
untuk:
1. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan
SMP/SMPLB/ SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali
pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf
Internasional (SBI). Sumbangan / pungutan bagi sekolah RSBI dan SBI harus
tetap mempertimbangkan fungsi pendidikan sebagai kegiatan nirlaba, sehingga
sumbangan / pungutan tidak berlebih;
2. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam
bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;
3. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.
2.1.4 Sasaran Program dan Besar Bantuan
Sasaran program BOS menurut Buku Petunjuk Teknis penggunaan dana
BOS dan laporan keuangan BOS Tahun Anggaran 2012 adalah semua sekolah
SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT, termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) dan
Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh
masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia.
Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah termasuk untuk BOS
Buku, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan:
1. SD/SDLB : Rp 580.000,-/siswa/tahun
2. SMP/SMPLB/SMPT/SATAP : Rp 710.000,-/siswa/tahun
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi SISTEM PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DARI PUSAT KE DAERAH TAHUN 2005-2013
HANNIFA AMALIA A.
16
2.1.5. Waktu Penyaluran Dana
Sesuai Buku Petunjuk Teknis penggunaan dana BOS dan laporan
keuangan BOS Tahun Anggaran 2012, dana BOS akan diberikan selama 12 bulan
untuk periode Januari sampai Desember 2012, yaitu semeseter 2 tahun pelajaran
2011/2012 dan semeseter 1 tahun pelajaran 2012/2013. Penyaluran dana
dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-
September dan Oktober-Desember.
Bagi wilayah yang sangat sulit secara geografis sehingga proses
penyaluran dan pengambilan dana BOS oleh sekolah mengalami hambatan atau
memerlukan biaya pengambilan yang mahal, penyaluran dan pengambilan dana
BOS oleh sekolah dilakukan setiap semester, yaitu pada awal semester.
Penentuan wilayah tersebut akan ditentukan oleh Kementrian Keuangan
berdasarkan usulan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
2.1.6 Mekanisme Penyaluran Dana BOS
Mekanisme penyaluran dana BOS pada tahun 2013 sesuai Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012
atau disebut sebagai buku petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban
keuangan dana BOS Tahun 2013 adalah:
1. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota melakukan pengumpulan dan
verifikasi data jumlah siswa tiap sekolah
2. Bersama Tim Manajemen BOS tingkat provinsi dan Tim Manajemen BOS
Pusat melakukan rekonsiliasi data jumlah siswa tiap sekolah
3. Atas dasar jumlah siswa tiap sekolah, Kementrian Pendidikan dan
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi SISTEM PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DARI PUSAT KE DAERAH TAHUN 2005-2013
HANNIFA AMALIA A.
17
Kebudayaan membuat alokasi dana BOS tiap kota/kabupaten/Provinsi untuk
selanjutnya dikirim ke Kementrian Keuangan
4. Kementrian keuangan menetapkan alokasi anggaran tiap Provinsi melalui
Peraturan Menteri Keuangan setelah Kementrian Keuangan menerima data
mengenai jumlah sekolah dan jumlah siswa dari Kementrian Pendidikan dan
Kebudayaan.
5. Penyaluran dana BOS dari tingkat pusat melalui penyaluran dana dari Kas
Umum Negara (KUN) ke Kas Umum Daerah (KUD) Provinsi. Mekanisme
penyaluran dana dan Pelaporannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
6. Penyaluran dana dari KUD Provinsi ke rekening sekolah, mekanisme
penyaluran dana dan Pelaporannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri.
(Gambar 2.1 Mekanisme Penyaluran Dana BOS)
Penyaluran dana BOS bagi daerah yang tidak terpencil disalurkan dari
KUN ke KUD secara triwulan, yaitu:
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi SISTEM PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DARI PUSAT KE DAERAH TAHUN 2005-2013
HANNIFA AMALIA A.
18
1. Triwulan pertama (Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret) dilakukan
paling lambat 14 hari kerja pada awal bulan Januari;
2. Triwulan pertama (Bulan April sampai dengan Bulan Juni) dilakukan paling
lambat 7 hari kerja pada awal bulan April;
3. Triwulan pertama (Bulan Juli sampai dengan Bulan September) dilakukan
paling lambat 7 hari kerja pada awal bulan Juli;
4. Triwulan pertama (Bulan Oktober sampai dengan Bulan Desember)
dilakukan paling lambat 14 hari kerja pada awal bulan Oktober;
Dana BOS daerah terpencil disalurkan dari KUN ke KUD semesteran (6
bulanan) yaitu:
1. Semester pertama (Januari-Juni) dilakukan paling lambat 14 hari kerja pada
awal bulan Januari;
2. Semester kedua (Juli-Desember) dilakukan paling lambat 7 hari kerja pada
awal bulan Juli.
Selanjutnya Bendahara Umum Daerah (BUD) harus menyalurkan
dana BOS ke sekolah paling lambat 7 hari kerja setelah dana diterima di
KUD Provinsi.
Mengenai mekanisme pengambilan dana BOS adalah dilakukan oleh
bendahara sekolah atas persetujuan kepala sekolah dan dapat dilakukan
sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai
peraturan yang berlaku. Dana BOS harus diterima secara utuh oleh sekolah
dan tidak diperkenakan adanya pungutan atau pemotongan biaya apapun
dengan alasan apapun oleh siapapun. Dana BOS dalam satu periode tidak
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi SISTEM PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DARI PUSAT KE DAERAH TAHUN 2005-2013
HANNIFA AMALIA A.
19
harus habis dipergunakan pada periode tersebut.
2.2 Kaitan Bantuan Operasional Sekolah dengan Hukum Keuangan Negara
2.2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Keuangan Negara
Peranan hukum keuangan Negara saat ini tengah diuji untuk memberikan
pemahaman yang komprehensif-teoritis-praktis dalam proses pendewasaan
sistem keuangan Negara di Indonesia, khususnya dalam meneguhkan pengertian
keuangan Negara yang memihak pada konsepsi kemandirian badan hukum dan
kebijakan otonomi daerah17
. Sebagai suatu Negara yang berkedaulatan rakyat,
berdasarkan hukum dan menyelenggarakan pemerintahan Negara berdasarkan
konstitusi, sistem pengelolaan keuangan Negara harus sesuai dengan aturan
pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang
Dasar 1945 Bab VIII Hal Keuangan, antara lain disebutkan bahwa anggaran
pendapatan dan belanja Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang,
dan ketentuan mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk
keperluan negara serta macam dan harga mata uang ditetapkan dengan Undang-
Undang. Hal-hal lain mengenai keuangan Negara sesuai dengan amanat pasal 23
C diatur dengan Undang-Undang.
Sehubungan dengan pengaturan secara konstitusional terhadap anggaran
pasal 23 UUD 1945 menyatakan; APBN sebagai wujud dari pengelolaan
keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan UU dan dilaksanakan secara
17
Adrian Sutedi, Hukum Keuangan Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 1
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi SISTEM PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DARI PUSAT KE DAERAH TAHUN 2005-2013
HANNIFA AMALIA A.
20
terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat18
.
Pengertian keuangan Negara menurut M. Ichwan ialah rencana kegiatan
secara kuantitatif (dengan angka-angka di antaranya diwujudkan dalam jumlah
mata uang), yang akan dijalankan untuk masa mendatang, lazimnya satu tahun
mendatang.19
Sedangkan sesuai pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 (UU No 17 Tahun 2003) tentang Keuangan Negara, Keuangan
Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang,
serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik
Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Sementara yang dimaksud dengan anggaran menurut M. Marsono ialah
suatu rencana pekerjaan keuangan yang pada suatu fihak mengandung jumlah
pengeluaran yang setinggi-tingginya yang mungkin diperlukan untuk membiayai
kepentingan Negara pada suatu masa depan dan pada fihak lain merupakan
perkiraan pendapatan (penerimaan) yang mungkin dapat diterima dalam masa
tersebut.20
Ditinjau dari kedudukan anggaran Negara dalam penyelenggaraan
Negara hal itu dapat dimengerti, tetapi apabila dikaitkan dengan APBN Muchsan
lebih memperjelas hubungan antara keduanya. Muchsan menyatakan bahwa
anggaran Negara merupakan inti dari keuangan Negara, sebab anggaran Negara
merupakan alat penggerak untuk melaksanakan penggunaan keuangan Negara.21
18
W. Riawan Tjandra, Hukum Keuangan Negara, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2013
h. 18
19Ibid, h. 1
20 Subagio, Op. Cit., h. 13
21 Tjandra, Op. Cit., h. 2
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi SISTEM PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DARI PUSAT KE DAERAH TAHUN 2005-2013
HANNIFA AMALIA A.
21
Ruang lingkup hukum keuangan Negara menurut pasal 2 UU No. 17
Tahun 2003 meliputi:
a. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan
uang, dan melakukan pinjaman;
b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum
pemerintah Negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
c. Penerimaan Negara;
d. Pengeluaran Negara;
e. Penerimaan Daerah;
f. Pengeluaran Daerah;
g. Kekayaan Negara atau Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak
lain berupa: uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain
yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan
pada perusahaan Negara/ daerah;
h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum;
i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas
yang diberikan pemerintah.
Kewajiban Negara yang berkenaan dengan keuangan Negara adalah
membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara dalam rangka pelaksanaan tugas-
tugas pemerintah sesuai dengan pembukaan UUD 1945.
2.2.2 Sumber Keuangan Dana BOS
Pengaturan keuangan Negara yang singkat dalam Undang-Undang Dasar
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi SISTEM PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DARI PUSAT KE DAERAH TAHUN 2005-2013
HANNIFA AMALIA A.
22
1945 membawa masalah yuridis terhadap definisi keuangan Negara, sehingga
membuka penafsiran yang berbeda-beda terhadap definisi tersebut. Namun,
dalam kerangka teoritis, hokum keuangan Negara, berdasarkan penafsiran pasal
23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 jo Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang
Dasar 1945 yang dimaksud sebagai keuangan Negara adalah yang ditetapkan
dalam Undang-Undang APBN.
Dengan dasar penafsiran tersebut, menyimpulkan secara tegas maksud
keuangan Negara sebagai APBN, yang kemudian menjadi dasar pemeriksaan
BPK dalam memeriksa keuangan Negara. Hal ini berarti keuangan lain di luar
APBN tidak dapat dikategorikan sebagai keuangan Negara.22
Di dalam pasal 2 UU APBN tahun 2013 menyebutkan APBN terdiri atas
anggaran Pendapatan Negara, anggaran Belanja Negara, dan Pembiayaan
anggaran. Sementara Anggaran Belanja Negara tahun 2013 tercantum di dalam
pasal 6 UU APBN tahun 2013, yakni terdiri dari anggaran Belanja Pemerintah
Pusat dan anggaran Transfer ke Daerah. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
yang dimaksud dalam pasal 6 tersebut dikelompokkan atas Belanja Pemerintah
Pusat menurut Organisasi, Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi, dan Belanja
Pemerintah Pusat menurut jenis belanja.
Sedangkan sesuai pasal 13 UU APBN tahun 2013, anggaran Transfer ke
Daerah yang dimaksud dalam pasal 6 tersebut terdiri atas dana perimbangan,
serta dana otonomi khusus dan penyesuaian. Lebih lanjut mengenai penjabaran
dana perimbangan yang berasal dari anggaran Transfer ke Daerah tersebut sesuai
22
Sutedi, Op. Cit., h. 16
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi SISTEM PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DARI PUSAT KE DAERAH TAHUN 2005-2013
HANNIFA AMALIA A.
23
pasal 14 terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi
Khusus.
Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian sebagaimana yang dimaksud
dalam pasal 13 tersebut terdiri dari dana otonomi khusus dan dana penyesuaian.
Dana Penyesuaian lebih lanjut terdiri atas Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNS
Daerah, dana tambahan penghasilan guru PNS Daerah, Dana Insentif Daerah,
Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) dan Bantuan
Operasional Sekolah (BOS).
Pasal 15 ayat (8) menyebutkan bahwa Dana BOS pada tahun 2013
direncanakan sebesar Rp 23.446.900.000,- (Dua Puluh Tiga Triliun Empat Ratus
Empat Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah).
2.2.3 Pengelolaan Dana BOS Tahun 2013
Menurut Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS Tahun 2013, sekolah sebagai
sebuah entitas organisasi harus mampu mengelola dana BOS secara profesional
untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang bermutu. Dana BOS yang
diterima oleh sekolah dikelola secara mandiri melalui Manajemen Berbasis
Sekolah (MBS). Hal ini menuntut sekolah mampu merencanakan, melaksanakan,
mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara baik dan
transparan.
Pengelolaan dana yang baik tidak lepas dari prinsip ekonomis, efisiensi,
efektifitas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, kejujuran dalam pengelolaan dan
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi SISTEM PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DARI PUSAT KE DAERAH TAHUN 2005-2013
HANNIFA AMALIA A.
24
pengadilan. Untuk mencapai tujuan, sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut
dalam penyelenggaraan dana BOS Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
menyusun petunjuk teknis keuangan, petunjuk ini diharapkan dapat dijadikan
acuan untuk pelaksanaan program bagi semua tingkatan pengelola BOS.
Dana BOS digunakan untuk membiayai kegiatan berikut ini:
No Komponen
Pembiayaan
Item Pembiayaan Penjelasan
1 Pengembangan
Perpustakaan
Mengganti buku
teks yang rusak atau
menambah
kekurangan untuk
memenuhi rasio satu
siswa satu buku
Langganan
publikasi berkala
Akses informasi
online
Pemeliharaan
buku/ koleksi
perpustakaan
Peningkatan
kompetensi tenaga
Perhatikan
UU No. 43
Tahun 2007
tentang
Perpustakaan
Minimal 5%
dari dana BOS
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi SISTEM PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DARI PUSAT KE DAERAH TAHUN 2005-2013
HANNIFA AMALIA A.
25
pustakawan
Pengembangan
database
perpustakaan
Pemeliharaan
perabot perpustakaan
2. Kegiatan dalam rangka
penerimaan siswa baru
Biaya pendaftaran
Penggandaan
formulir
Administrasi
pendaftaran
Pendaftaran ulang
Termasuk untuk
konsumsi panitia
dan uang lembur
dalam rangka
penerimaan siswa
baru. Standar
pembiayaan
mengacu pada
batas kewajaran
setempat atau batas
yang telah
ditetapkan Pemda
3. Kegiatan pembelajaran
dan ekstrakulikuler
siswa
PAKEM (SD)
Pembelajaran
kontekstual (SMP)
Pengembangan
Termasuk untuk:
Honor jam
mengajar
tambahan diluar
jam pelajaran
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi SISTEM PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DARI PUSAT KE DAERAH TAHUN 2005-2013
HANNIFA AMALIA A.
26
pendidikan karakter
Pembelajaran
remedial
Pembelajaran
pengayaan
Pemantapan
persiapan ujian
Olahraga,
kesenian, karya
ilmiah remaja,
pramuka, dan palang
merah remaja
Usaha Kesehatan
Sekolah (UKS)
dan biaya
transportasinya
(termasuk di
SMP terbuka)
Biaya
transportasi dan
akomodasi
siswa/ guru
dalam rangka
mengikuti lomba
Fotocopy
Membeli alat
olahraga, alat
kesenian, dan
biaya
pendaftaran
mengikuti
lomba
Kegiatan ulangan dan
ujian
Ulangan harian
Ulangan umum
Ujian sekolah
Termasuk untuk:
Fotocopy
Penggandaan
soal
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi SISTEM PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DARI PUSAT KE DAERAH TAHUN 2005-2013
HANNIFA AMALIA A.
27
Honor koreksi
ujian, dan
Honor guru
dalam rangka
penyusunan
rapor siswa
5. Pembelian bahan-bahan
habis pakai
Buku tulis, kapur
tulis, pensil, spidol,
kertas, bahan
praktikum, buku
induk, buku inventaris
Minuman dan
makanan ringan untuk
kebutuhan sehari-hari
di sekolah
Pengadaan suku
cadang alat kantor
6. Langganan daya dan
jasa
Listrik, air dan
telepon, internet
(fixed/ mobile modem)
baik dengan cara
berlangganan maupun
Penggunaan
internet dengan
mobile modem
dapat dilakukan
untuk maksimal
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi SISTEM PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DARI PUSAT KE DAERAH TAHUN 2005-2013
HANNIFA AMALIA A.
28
prabayar
Pembiayaan
penggunaan internet
termasuk pemasangan
baru
Membeli genset
atau jenis lainnya
yang lebih cocok di
daerah tertentu
misalnya panel surya,
jika di sekolah tidak
ada jaringan listrik
pembelian voucher
sebesar Rp 250.000
per bulan
7. Perawatan sekolah Pengecatan,
perbaikan atap bocor,
perbaikan pintu dan
jendela
Perbaikan mebeler,
perbaikan sanitasi
sekolah ( kamar mandi
dan WC), perbaikan
lantai ubin/ keramik,
dan perawatan fasilitas
sekolah lainnya
Kamar mandi dan
WC siswa harus
dijamin berfungsi
dengan baik
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi SISTEM PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DARI PUSAT KE DAERAH TAHUN 2005-2013
HANNIFA AMALIA A.
29
8. Pembayaran
honorarium bulanan,
guru honorer dan
tenaga kependidikan
honorer
Guru honorer
(hanya untuk
memenuhi SPM)
Pegawai
administrasi (termasuk
administrasi BOS
untuk SD)
Pegawai
perpustakaan
Penjaga sekolah
Satpam
Pegawai
kebersihan
Dalam
pengangkatan guru
atau tenaga
kependidikan
honorer, sekolah
harus
mempertimbangkan
batas maksimum
penggunaan dana
BOS untuk belanja
pegawai, serta
kualifikasi guru
honorer harus
sesuai bidang yang
diperlukan
9. Pengembangan profesi
guru
KKG/ MGMP
KKKS/ MKKS
Menghadiri
seminar yang terkait
langsung dengan
peningkatan mutu
pendidik, dan
ditugaskan oleh
Khusus untuk
sekolah yang
memperoleh hibah
pengembangan
KKG/ MGMP atau
sejenisnya pada
tahun anggaran
yang sama hanya
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi SISTEM PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DARI PUSAT KE DAERAH TAHUN 2005-2013
HANNIFA AMALIA A.
30
sekolah diperbolehkan
menggunakan dana
BOS untuk biaya
transport kegiatan
apabila tidak
disediakan oleh
hibah tersebut
10. Membantu siswa
miskin
Pemberian
tambahan biaya
transportasi bagi siswa
miskin yang
menghadapi masalah
biaya transportasi dari
dan ke sekolah
Membeli alat
transportasi sederhana
bagi siswa miskin
yang akan menjadi
barang inventaris
sekolah (misalnya
sepeda, perahu
penyeberangan, dll)
Membeli seragam,
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi SISTEM PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DARI PUSAT KE DAERAH TAHUN 2005-2013
HANNIFA AMALIA A.
31
sepatu dan alat tulis
bagi siswa penerima
bantuan siswa miskin
(BSM) sebanyak
penerima BSM baik
dari pusat, provinsi
maupun kabupaten/
kota di sekolah
tersebut
11. Pembiayaan
pengelolaan BOS
Alat tulis kantor
(ATK termasuk tinta
printer, CD dan flash
disk)
Penggandaan surat
menyurat, insentif
bagi bendahara dalam
rangka penyusunan
laporan BOS dan
biaya transportasi
dalam rangka
mengambil dana BOS
di bank atau PT POS
12. Pembelian perangkat Desktop/ work Masing-masing
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi SISTEM PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DARI PUSAT KE DAERAH TAHUN 2005-2013
HANNIFA AMALIA A.
32
computer station
Printer atau printer
plus scanner
maksimum satu
unit dalam satu
tahun anggaran.
Peralatan computer
tersebut harus ada
di sekolah.
13. Biaya lainnya jika
seluruh komponen 1
s.d. 12 telah terpenuhi
pendanaanya dari BOS
Alat peraga atau
media pembelajaran
Mesin ketik
Peralatan UKS
Pembelian meja
dan kursi yang ada
sudah rusak berat
Penggunaan dana
untuk komponen
ini harus dilakukan
melalui rapat
dengan dewan guru
dan komite sekolah
Penggunaan Dana BOS di sekolah harus memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:
1.Prioritas utama penggunaan dana BOS adalah untuk kegiatan operasional
sekolah
2.Bagi sekolah yang telah menerima DAK tidak diperkenankan menggunakan
dan BOS untuk peruntukan yang sama. Sebaliknya jika dana BOS tidak
mencukupi untuk pembelanjaan yang diperbolehkan (13 item
pembelajaran) maka sekolah dapat mempertimbangkan sumber
pendapatan lain yang diterima oleh sekolah, yaitu pendapatan hibah
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi SISTEM PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DARI PUSAT KE DAERAH TAHUN 2005-2013
HANNIFA AMALIA A.
33
(misalnya DAK) dan pendapatan sekolah lainnya yang sah dengan tetap
memperhatikan peraturan terkait.
3.Biaya transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar Jam
mengajar harus mengikuti batas kewajaran yang ditetapkan oleh
pemerintah daerah.
4.Bunga bank/ jasa giro akibat adanya dana di rekening sekolah menjadi
milik sekolah dan digunakan untuk keperluan sekolah (berdasarkan surat
edaran Ditjen Perbendaharaan Nomor: S-5965/PB/2010 tanggal 10
Agustus 2010 perihal pemanfaatan bunga bank yang berasal dari dana
BOS di rekening sekolah).
2.2.4 Larangan Pengunaan Dana BOS
Sesuai buku petunjuk teknis BOS 2013 larangan penggunaan dana BOS
diantaranya:
1. Disimpan dengan maksud dibungakan;
2. Dipinjamkan kepada pihak lain;
3. Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS);
4. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan
memerlukan biaya besar, missalnya studi banding, tur studi (karya
wisata) dan sejenisnya;
5. Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD
Kecamatan/Kabupate/Kota/ Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya kecuali
untuk menanggung biaya siswa/ guru yang ikut serta dalam kegiatan
tersebut;
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi SISTEM PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DARI PUSAT KE DAERAH TAHUN 2005-2013
HANNIFA AMALIA A.
34
6. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
7. Membeli pakaian/ seragam/ sepatu bagi guur/ siswa untuk kepentingan
pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali untuk siswa penerima BSM;
8. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
9. Membangun gedung/ ruangan baru;
10. Membeli bahan atau peralatan yang tidak mendukung proses
pembelajaran;
11. Menanamkan saham;
12. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah
pusat/ pemerintah daerah secara penuh/ wajar;
13. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan
operasi sekolah, misalnya membiayai iuran dalam rangka perayaan hari
besar nasional dan upacara keagamaan/ acara keagamaan;
14. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/ sosialisasi/
pendampingan terkait program BOS/ perpajakan program BOS yang
diselenggarakan lembaga diluar SKPD Pendidikan
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
2.2.5 Monitoring dan Supervisi
Terdapat aturan mengenai monitoring dan supervisi di dalam buku
Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana
Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013. Bentuk kegiatan monitoring dan
supervisi adalah melakukan pemantauan pembinaan dan penyelesaian masalah
terhadap pelaksanaan program BOS. Secara umum tujuan kegiatan ini adalah
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi SISTEM PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DARI PUSAT KE DAERAH TAHUN 2005-2013
HANNIFA AMALIA A.
35
untuk meyakinkan bahwa dana BOS diterima oleh yang berhak dalam jumlah,
waktu, cara dan penggunaan yang tepat.
Komponen utama yang dimonitor antara lain:
1. Alokasi dana sekolah penerima bantuan
2. Penyaluran dan penggunaan dana
3. Pelayanan dan penanganan pengaduan
4. Administrasi keuangan
5. Pelaporan, serta pemajangan rencana penggunaan dan pemakaian dana
BOS.
Selain itu juga dilakukan monitoring terhadap pelayanan dan
penanganan pengaduan, sehingga pelayanan pengaduan dapat ditingkatkan.
Dalam pelaksanaannya, monitoring pengaduan dapat dilakukan bekerjasama
dengan lembaga-lembaga terkait. Kegiatan ini dilakukan dengan mencari fakta,
menginvestigasi, menyelesaikan masalah dan mendokumentasikan.
Kegiatan monitoring supervisi dilakukan oleh Tim Manajemen BOS
Pusat, Tim Manajemen BOS Provinsi dan Tim Manajemen BOS Kabupaten/
Kota.
A. Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Pusat
1. Monitoring pelaksanaan program ditujukan untuk memantau penyaluran
dan penyerapan dana, kinerja Tim Manajemen BOS Provinsi dan
Penggunaan dana manajemen dan operasional yang disediakan oleh
Tim Manajemen BOS Pusat dan pelaksanaan program di sekolah;
2. Responden terdiri dari Tim Manajemen BOS Provinsi, Pengelola
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi SISTEM PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DARI PUSAT KE DAERAH TAHUN 2005-2013
HANNIFA AMALIA A.
36
Keuangan Daerah, Bank Penyalur dan Sekolah;
3. Monitoring dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada
saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana;
4. Monitoring pelaksanaan program dilakukan melalui kunjungan
lapangan;
5. Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke Sekolah
dilakukan secara online.
B. Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Provinsi
1. Monitoring ditujukan untuk memantau penyaluran dana, penyerapan
dana, dan penggunaan dana di tingkat sekolah;
2. Responden terdiri dari Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, sekolah,
murid, dan/atau orangtua murid penerima bantuan dan lembaga
penyalur dana BOS;
3. Monitoring dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada
saat penyaluran dana, dan pasca penyaluran dana;
4. Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
5. Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke Sekolah
dilakukan secara online.
C. Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota
1. Monitoring ditujukan untuk memantau penyaluran dana, penyerapan
dana, dan penggunaan dana di tingkat sekolah;
2. Responden terdiri dari sekolah dan murid dan/atau orangtua murid;
3. Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi SISTEM PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DARI PUSAT KE DAERAH TAHUN 2005-2013
HANNIFA AMALIA A.
37
penyaluran dana;
4. Bila terjadi permasalahan biaya monitoring, disarankan agar
monitoring dilakukan secara terpadu dengan program lain selain
program BOS;
5. Monitoring dapat melibatkan pengawas sekolah secara terintegrasi
dengan kegiatan pengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah;
6. Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
7. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota agar memanfaatkan pengawas
sekolah yang kredibel dan bertanggung jawab untuk membantu
melakukan monitoring.
2.2.6 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan
Program BOS, masing-masing pengelola program di tiap tingkatan (Pusat,
Provinsi, Kabupaten/ Kota, Sekolah) diwajibkan untuk melaporkan hasil
kegiatannya kepada pihak terkait.
Secara umum, hal-hal yang dilaporkan oleh pelaksana program adalah
yang berkaitan dengan statistik penerima bantuan, penyaluran, penyerapan,
pemanfaatan dana, pertanggungjawaban keuangan serta hasil monitoring
evaluasi dan pengaduan masalah.
A. Pelaporan
1. Tingkat Sekolah
a.) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (Formulir BOS-K1
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi SISTEM PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DARI PUSAT KE DAERAH TAHUN 2005-2013
HANNIFA AMALIA A.
38
dan BOS- K2)
RKAS ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite
Sekolah dan khusus untuk sekolah swasta ditambah Ketua
Yayasan. Dokumen ini disimpan di sekolah dan diperlihatkan
kepada Pengawas Sekolah, Tim Manajemen BOS
Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan.
RKAS dibuat setahun sekali pada awal tahun pelajaran,
namun demikian perlu dilakukan revisi pada semester kedua.
Oleh karena itu sekolah dapat membuat RKAS tahunan yang
dirinci tiap semester. Format RKAS dapat dilihat seperti pada
Formulir BOS-K1.
RKAS perlu dilengkapi dengan rencana penggunaan
dana secara rinci, yang dibuat tahunan dan tiga bulanan untuk
setiap sumber dana yang diterima sekolah (Formulir BOS-K2).
B. Pembukuan
Sekolah diwajibkan membuat pembukuan dari dana yang diperoleh
sekolah untuk program BOS. Pembukuan yang digunakan dapat dengan tulis
tangan atau menggunakan komputer. Buku yang digunakan adalah sebagai
berikut.
i. Buku Kas Umum (Formulir BOS-K3)
Buku Kas Umum ini disusun untuk masing-masing rekening bank
yang dimiliki oleh sekolah. Pembukuan dalam Buku Kas Umum
meliputi semua transaksi eksternal, yaitu yang berhubungan
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi SISTEM PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DARI PUSAT KE DAERAH TAHUN 2005-2013
HANNIFA AMALIA A.
39
dengan pihak ketiga:
i). Kolom Penerimaan:dari penyalur dana (BOS atau sumber
dana lain), penerimaan dari pemungutan pajak, dan penerimaan jasa
giro dari bank.
ii). Kolom Pengeluaran: adalah pembelian barang dan jasa,
biaya administrasi bank, pajak atas hasil dari jasa giro dan setoran
pajak.
Buku Kas Umum harus diisi tiap transaksi (segera setelah
transaksi tersebut terjadi dan tidak menunggu terkumpul satu
minggu/bulan) dan transaksi yang dicatat didalam Buku Kas Umum
juga harus dicatat dalam buku pembantu, yaitu Buku Pembantu
Kas, Buku Pembantu Bank, dan Buku Pembantu Pajak. Formulir
yang telah diisi ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah.
Dokumen ini disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada pengawas
sekolah, Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa
lainnya apabila diperlukan.
ii. Buku Pembantu Kas (Formulir BOS-K4)
Buku ini harus mencatat tiap transaksi tunai dan
ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah. Dokumen ini
disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada pengawas, Tim
Manajemen BOS Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya
apabila diperlukan.
iii. Buku Pembantu Bank (Formulir BOS-K5)
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi SISTEM PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DARI PUSAT KE DAERAH TAHUN 2005-2013
HANNIFA AMALIA A.
40
Buku ini harus mencatat tiap transaksi melalui bank
(baik cek, giro maupun tunai) dan ditandatangani oleh Bendahara
dan Kepala Sekolah.
Dokumen ini disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada
pengawas sekolah, Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, dan para
pemeriksa lainnya apabila diperlukan.
iv. Buku Pembantu Pajak (Formulir BOS-K6)
Buku pembantu pajak mempunyai fungsi untuk mencatat
semua transaksi yang harus dipungut pajak serta memonitor atas
pungutan dan penyetoran pajak yang dipungut selaku wajib pungut
pajak.
Terkait dengan pembukuan dari dana yang diperoleh
sekolah untuk program BOS, sekolah perlu memperhatikan hal-hal
sebagai berikut:
i. Pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran dapat
dilakukan dengan tulis tangan atau menggunakan komputer.
Dalam hal pembukuan dilakukan dengan komputer, bendahara
wajib mencetak Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu
sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan dan menatausahakan
hasil cetakan Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu bulanan
yang telah ditandatangani Kepala Sekolah dan Bendahara
Sekolah.
ii. Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi SISTEM PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DARI PUSAT KE DAERAH TAHUN 2005-2013
HANNIFA AMALIA A.
41
Kas Umum dan Buku Pembantu yang relevan sesuai dengan
urutan tanggal kejadiannya.
iii. Uang tunai yang ada di Kas Tunai tidak lebih dari Rp 10 juta.
iv. Apabila bendahara meninggalkan tempat kedudukannya atau
berhenti dari jabatannya, Buku Kas Umum dan buku
pembantunya serta bukti- bukti pengeluaran harus
diserahterimakan kepada pejabat yang baru dengan Berita Acara
Serah Terima.
c. Realisasi penggunaan dana tiap sumber dana (Formulir BOS-K7)
Laporan ini disusun berdasarkan Buku Kas Umum (Formulir
BOS-K3) dari semua sumber dana yang dikelola oleh sekolah pada
periode yang sama.
Laporan ini dibuat triwulanan dan ditandatangani oleh
Bendahara, Kepala Sekolah dan Komite Sekolah.
Laporan ini harus dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung
jawab yang menyatakan bahwa dana BOS yang diterima telah digunakan
sesuai NPH BOS yang tercantum dalam Permendagri tentang Pengelolaan
BOS.
Bukti pengeluaran yang sah disimpan dan dipergunakan oleh
penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
d. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS (Formulir BOS-K7a)
Laporan ini merupakan rekapitulasi dari 13 komponen penggunaan
dana BOS dan disusun berdasarkan Formulir BOS-K7. Laporan ini dibuat
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi SISTEM PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DARI PUSAT KE DAERAH TAHUN 2005-2013
HANNIFA AMALIA A.
42
triwulanan dan ditandatangani oleh Bendahara, Kepala Sekolah dan Komite
Sekolah.
e. Bukti pengeluaran
i. Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti
kuitansi yang sah;
ii. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai
yang cukup sesuai dengan ketentuan bea materai. Untuk transaksi
dengan nilai sampai Rp 250.000,- tidak dikenai bea meterai,
sedang transaksi dengan nilai nominal antara Rp 250.000,- sampai
dengan Rp 1.000.000,- dikenai bea meterai dengan tarif sebesar Rp
3.000,- dan transaksi dengan nilai nominal lebih besar Rp 1.000.000,-
dikenai bea meterai dengan tarif sebesar Rp 6.000,-
iii. Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai
dengan peruntukannya;
iv. Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam
bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi;
v. Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas
dibayar oleh Bendahara;
vi. Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh bendahara
BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan.
f. Pelaporan
Laporan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
i. Setiap kegiatan wajib dibuatkan laporan hasil pelaksanaan
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi SISTEM PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DARI PUSAT KE DAERAH TAHUN 2005-2013
HANNIFA AMALIA A.
43
kegiatannya.
ii. Laporan penggunaan dana BOS di tingkat sekolah meliputi
laporan realisasi penggunaan dana per sumber dana (Formulir
BOS-K7 dan BOS-K7a) dan surat pernyataan tanggung jawab yang
menyatakan bahwa dana BOS yang diterima telah digunakan sesuai
NPH BOS.
iii. Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, dan
Buku Pembantu Pajak beserta bukti serta dokumen pendukung bukti
pengeluaran dana BOS (kuitansi/faktur/nota/bon dari
vendor/toko/supplier) wajib diarsipkan oleh sekolah sebagai bahan
audit.
iv. Seluruh arsip data keuangan, baik yang berupa laporan-laporan
keuangan maupun dokumen pendukungnya, disimpan dan ditata
dengan rapi dalam urutan nomor dan tanggal kejadiannya, serta
disimpan di suatu tempat yang aman dan mudah untuk ditemukan
setiap saat.
Hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen BOS Sekolah:
i. Rekapitulasi penggunaan dana BOS (Formulir BOS-K7A) harus
dilaporkan oleh setiap sekolah tiap triwulan melalui laman
www.bos.kemdikbud.go.id. Laporan lengkap penggunaan dana BOS
triwulanan disimpan di sekolah untuk bahan pemeriksaan.
ii. Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran.
iii. Lembar pencatatan pengaduan.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi SISTEM PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DARI PUSAT KE DAERAH TAHUN 2005-2013
HANNIFA AMALIA A.
44
Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban selama satu tahun
anggaran disampaikan kepada SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota paling
lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.
2. Tingkat Kabupaten/Kota(Formulir BOS-K8)
Hal-hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota:
a. Rekapitulasi penggunaan Dana BOS yang diperoleh dari Tim
Manajemen BOS Sekolah dengan menggunakan Formulir BOS-K8.
b. Penanganan Pengaduan Masyarakat, yang antara lain berisi informasi
tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan penanganan, dan status
penyelesaian.
Laporan ini harus diserahkan ke Tim Manajemen BOS Provinsi
paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
3. Tingkat Provinsi
a. Laporan Triwulanan (Formulir BOS-K9 dan BOS-K9a)
Laporan ini untuk melihat kesesuaian jumlah dana yang diterima
oleh Kas Umum Daerah (KUD) dari Kas Umum Negara (KUN) dengan
kebutuhan riil. Laporan ini dibuat triwulanan dipisahkan untuk daerah non
terpencil (BOS- K9) dan daerah terpencil (BOS-K9a), dibuat oleh Tim
Manajemen BOS Provinsi ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi dan dikirimkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan cq.
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar paling lambat minggu ke-2 bulan ke-2
setiap triwulan.
b. Laporan Akhir Tahun (Formulir BOS-K10)
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi SISTEM PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DARI PUSAT KE DAERAH TAHUN 2005-2013
HANNIFA AMALIA A.
45
Hal-hal yang perlu dilampirkan dalam laporan tersebut adalah:
i. Hasil Penyerapan dan Penggunaan Dana BOS dengan
menggunakan Formulir BOS-K10.
ii. Penanganan Pengaduan Masyarakat, yang antara lain berisi
informasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan penanganan,
dan status penyelesaian.
iii. Kegiatan lainnya, seperti kegiatan sosialisasi dan pelatihan,
pengadaan, dan kegiatan lainnya.
Laporan ini harus diserahkan ke Tim Manajemen BOS Pusat paling
lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya.
c. Hasil Monitoring dan Evaluasi
Laporan ini berisi tentang hasil monitoring, analisis, jumlah responden,
kesimpulan, saran, dan rekomendasi. Laporan monitoring rutin
dikirimkan ke Tim Manajemen BOS Pusat paling lambat 45 hari setelah
pelaksanaan monitoring.
4. Tingkat Pusat
Tim Manajemen BOS Pusat harus membuat laporan-laporan sebagai berikut.
a. Laporan Triwulanan (Formulir BOS-K11 dan BOS-K11a)
Hal-hal yang perlu disampaikan dalam laporan triwulanan adalah laporan
realisasi penyerapan dana BOS triwulanan yang diterima dari Tim
Manajemen BOS Provinsi menggunakan Formulir BOS-K11 dan BOS-
K11a. Sumber data penyusunan laporan ini adalah Formulir BOS-K-9 dan
BOS-K9 dari setiap provinsi. Laporan ini harus dikirim oleh
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi SISTEM PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DARI PUSAT KE DAERAH TAHUN 2005-2013
HANNIFA AMALIA A.
46
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Kementerian Keuangan
paling lambat pada minggu ke 2 bulan ke-3 dari setiap triwulan
sebagai bahan untuk penyaluran dana triwulan berikutnya dari Kas
Umum Negara ke Kas Umum Daerah Provinsi, dan sebagai dasar
pencairan dana cadangan, apabila diperlukan.
b. Laporan Akhir Tahun (Formulir BOS-K12)
Hal-hal yang perlu dilampirkan dalam laporan tersebut adalah:
i. Laporan penggunaan dana BOS hasil rekapitulasi dari laporan
Tim Manajemen BOS Provinsi dengan menggunakan Formulir BOS-
K12.
ii. Statistik Penerima Bantuan yang disusun berdasarkan data
yang diterima dari Tim Manajemen BOS Provinsi.
iii. Hasil Monitoring dan Evaluasi yang berisi tentang jumlah
responden, waktu pelaksanaan, hasil monitoring, analisis, kesimpulan,
saran, dan rekomendasi.
iv. Penanganan Pengaduan Masyarakatyang antara lain berisi informasi
tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan penanganan, dan status
penyelesaian yang merupakan rekapitulasi dari penanganan pengaduan
yang dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Provinsi/Kab/Kota.
v. Kegiatan lainnya, seperti sosialisasi, pelatihan, pengadaan, dan
kegiatan lainnya.
Laporan akhir tahun harus diserahkan ke Menteri terkait pada akhir
bulan Januari tahun berikutnya.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi SISTEM PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DARI PUSAT KE DAERAH TAHUN 2005-2013
HANNIFA AMALIA A.
47
2.2.7 Pengawasan, Pemeriksaan dan Sanksi
A. Pengawasan
Pengawasan program BOS meliputi pengawasan melekat,
pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat.
1. Pengawasan Melekatyang dilakukan oleh pimpinan masing-
masing instansi kepada bawahannya baik di tingkat pusat,
provinsi, kabupaten/kota maupun sekolah. Prioritas utama dalam
program BOS adalah pengawasan yang dilakukan oleh SKPD
Pendidikan Kabupaten/Kota kepada sekolah.
2. Pengawasan Fungsional Internal oleh Inspektorat Jenderal
Kemdikbud serta Inpektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
dengan melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga
tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit.
3. Pengawasan oleh Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) dengan melakukan audit atas permintaan
instansi yang akan diaudit.
4. Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
sesuai dengan kewenangan.
5. Pengawasan masyarakat dalam rangka transparansi pelaksanaan
program BOS oleh unsur masyarakat dan unit-unit
pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah,
Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat. Apabila terdapat indikasi
penyimpangan dalam pengelolaan BOS, agar segera
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi SISTEM PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DARI PUSAT KE DAERAH TAHUN 2005-2013
HANNIFA AMALIA A.
48
dilaporkan kepada instansi pengawas fungsional atau lembaga
berwenang lainnya.
B. Sanksi
Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan
negara dan/atau sekolah dan/atau siswa akan dijatuhkan oleh
aparat/pejabat yang berwenang. Sanksi kepada oknum yang
melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk,
misalnya:
1. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan
undang-undang yang berlaku (pemberhentian, penurunan
pangkat, mutasi kerja).
2. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu dana
BOS yang terbukti disalahgunakan agar dikembalikan kepada
satuan pendidikan atau ke kas daerah provinsi.
3. Penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyelidikan,
penyidikan dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau
terbukti melakukan penyimpangan dana BOS.
4. Pemblokiran dana dan penghentian sementara seluruh bantuan
pendidikan yang bersumber dari APBN pada tahun berikutnya
kepada provinsi/kabupaten/kota, bilamana terbukti pelanggaran
tersebut dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh
keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi SISTEM PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DARI PUSAT KE DAERAH TAHUN 2005-2013
HANNIFA AMALIA A.
49
2.3 Praktik Penyaluran Dana BOS Tahun 2013
Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari website resmi Kementrian
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Rekapitulasi
Penyaluran Dana BOS Triwulan 3 Tahun 2013, adalah sebagai berikut:
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi SISTEM PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DARI PUSAT KE DAERAH TAHUN 2005-2013
HANNIFA AMALIA A.
50
REKAPITULASI PENYALURAN DANA BOS TRIWULAN 3 TAHUN 2013
HARI
Rabu
TANGGAL 08 Agustus 2013
JAM
15.00 WIB
No.
Provinsi
SP2D
Penyaluran dari
Bank ke Sekolah
% Dana
ke Sklh
% Sekola
h
Keterangan
Tgl Terbi
t Jml Dana Tgl Salur
Tgl Lapo
r
Jml Sekolah
Jml Dana
1 Kepulauan Riau
28 Jun 2013
39,278,622,500.- 28 Jun 2013
28 Jun
2013 1,106 39,278,622,500.- 100 % 100 %
Sudah semua kab/kota
2-3
DI Yogyakarta
01 Jul 2013
64,983,202,500.- 01 Jul 2013 01 Jul 2013
2,412 64,983,202,500.-
100 %
100 % Sudah semua
kab/kota
Sumatera Barat
01 Jul 2013
133,976,386,500.- 01 Jul 2013 01 Jul 2013
4,946 133,976,386,500.-
100 %
100 % Sudah semua
kab/kota
4 Jawa Tengah
02 Jul 2013
657,473,152,500.- 02 Jul 2013 02 Jul 2013
22,864 657,473,152,500.- Sudah semua
kab/kota
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi SISTEM PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DARI PUSAT KE DAERAH TAHUN 2005-2013
HANNIFA AMALIA A.
51
100 % 100 %
5 Gorontalo 03 Jul 2013
29,217,597,500.- 03 Jul 2013 03 Jul 2013
1,234 29,217,597,500.-
100 %
100 % Sudah semua
kab/kota
6-7
Jawa Timur
04 Jul 2013
662,270,657,500.- 04 Jul 2013 05 Jul 2013
24,284 659,266,848,833.-
100 %
100 %
Sudah semua kab/kota
Papua Barat
04 Jul 2013
28,098,982,500.- 05 Jul 2013 12 Jul 2013
1,211 28,098,982,500.-
100 %
100 % Sudah semua
kab/kota
8 Sumatera Selatan
05 Jul 2013
193,133,532,500.- 05 Jul 2013 08 Jul 2013
5,748 193,133,532,500.-
100 %
100 %
Sudah semua kab/kota
9-11
Kalimantan Barat
08 Jul 2013
127,954,850,000.- 09 Jul 2013 10 Jul 2013
5,338 127,954,850,000.-
100 %
100 % Sudah semua
kab/kota
Kalimantan Timur
08 Jul 2013
98,182,135,000.- 09 Jul 2013 10 Jul 2013
2,954 98,182,135,000.-
100 %
100 %
Sudah semua kab/kota
Sulawesi Tengah
08 Jul 2013
76,039,990,000.- 10 Jul 2013 17 Jul 2013
3,580 75,998,867,502.-
100 %
100 %
Sudah semua kab/kota
12 Sulawesi Barat
05 Jul 2013
36,632,667,500.- 15 Jul 2013 16 Jul 2013
1,630 36,632,667,500.- Sudah semua
kab/kota
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi SISTEM PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DARI PUSAT KE DAERAH TAHUN 2005-2013
HANNIFA AMALIA A.
52
100 % 100 %
13 Riau 12 Jul 2013
157,819,672,500.- 15 Jul 2013 17 Jul 2013
4,489 153,316,435,000.-
100 %
100 % Sudah semua
kab/kota
14 Sulawesi Selatan
09 Jul 2013
219,550,000,000.- 16 Jul 2013 16 Jul 2013
7,952 219,550,000,000.
100 %
100 %
Sudah semua kab/kota
15 Maluku 10 Jul 2013
100,994,590,000.- 16 Jul 2013 19 Jul 2013
2,314 100,994,590,000.
100 %
100 % Sudah semua
kab/kota
16-
17 Bali
16 Jul 2013
92,438,990,000.- 17 Jul 2013 24 Jul 2013
2,819 92,438,990,000.
100 %
100 %
Sudah semua kab/kota
Kalimantan Selatan
16 Jul 2013
76,927,465,000.- 17 Jul 2013 22 Jul 2013
3,519 76,927,465,000.
100 %
100 % Sudah semua
kab/kota
18 Sulawesi Tenggara
11 Jul 2013
72,142,062,500.- 18 Jul 2013 19 Jul 2013
2,983 72,142,062,500.
100 %
100 %
Sudah semua kab/kota
19 Kep. Bangka Belitung
15 Jul 2013
30,995,800,000.- 18 Jul 2013 19 Jul 2013
977 30,959,160,000.
100 %
100 %
Sudah semua kab/kota
20 Kalimantan Tengah
03 Jul 2013
65,984,392,500.- 24 Jul 2013 26 Jul 2013
3,285 65,984,392,500.-
Sudah semua kab/kota
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi SISTEM PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DARI PUSAT KE DAERAH TAHUN 2005-2013
HANNIFA AMALIA A.
53
100 % 100 %
21 Jawa Barat
15 Jul 2013
980,708,400,000.- 18 Jul 2013 23 Jul 2013
24,556 976,562,028,982.- 98.12
% 98.42%
Sudah semua kab/kota
22 Papua 24 Jul 2013
160,559,445,000.- 23 Jul 2013 27 Jul 2013
2,733 154,039,290,000.- 95.39
% 94.14%
Sudah semua kab/kota
23 Sulawesi Utara
08 Jul 2013
60,621,374,000.- 15 Jul 2013 17 Jul 2013
2,725 56,848,304,000.- 93.01
% 93.29%
Sudah semua kab/kota
24 Banten 26 Jul 2013
245,553,250,000.- 29 Jul 2013 31 Jul 2013
4,523 202,667,680,000.- 80.67
% 77.33%
Sudah semua kab/kota
25 Lampung 10 Jul 2013
182,809,182,500.- 11 Jul 2013 17 Jul 2013
2,297 81,782,280,000.- 44.15
% 39.22%
Sudah semua kab/kota
26 Nusa Tenggara Timur
10 Jul 2013
171,718,207,500.- 22 Jul 2013 23 Jul 2013
2,163 59,418,647,500.- 34.60
% 35.18%
Sudah semua kab/kota
27 Bengkulu 09 Jul 2013
47,886,615,000.- 0 0.- 0.00% 0.00% Sudah semua
kab/kota
28 Jambi 11 Jul 2013
80,981,102,500.- 0 0.- 0.00% 0.00% Sudah semua
kab/kota
29 Nusa Tenggara Barat
15 Jul 2013
108,878,172,500.- 0 0.- 0.00% 0.00% Sudah semua
kab/kota
30 DKI Jakarta
16 Jul 2013
180,652,170,000.- 0 0.- 0.00% 0.00% Sudah semua
kab/kota
31 Sumatera Utara
17 Jul 2013
373,276,177,500.- 0 0.- 0.00% 0.00% Sudah semua
kab/kota
32 Maluku Utara
29 Jul 2013
59,917,840,000.- 0 0.- 0.00% 0.00% Sudah semua
kab/kota
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi SISTEM PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DARI PUSAT KE DAERAH TAHUN 2005-2013
HANNIFA AMALIA A.
54
33 Aceh 01
Aug 2013
108,499,607,500.- 0 0.- 0.00% 0.00% Sudah semua
kab/kota
TOTAL 5,726,156,293,000.
-
144,642
4,487,828,170,817.-
Persentase Dana Yang Telah Dicairkan Berdasarkan SP2D yang terbit: 99.28%
Persentase Dana Yang Telah Disalurkan Berdasarkan Laporan Bank: 77.81%
Persentase Jumlah Sekolah Yang Telah Dicairkan Berdasarkan Laporan Bank: 77.96%
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi SISTEM PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DARI PUSAT KE DAERAH TAHUN 2005-2013
HANNIFA AMALIA A.
55
Data di atas merupakan Rekapitulasi Penyaluran Dana BOS Triwulan 3
Tahun 2013 yang penulis dapatkan dari website BOS Kementrian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia. Dari data di atas dapat terlihat bahwa masih
terdapat masalah yang tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk
teknis BOS. Diantaranya adalah:
1. Terdapat 22 Provinsi yang menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan
Dana) lebih dari 7 hari kerja pada awal bulan Juli 2013. Ke-22 Provinsi
tersebut diantaranya: Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan
Tengah, Riau, Sulawesi Selatan, Maluku, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi
Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Papua, Banten, Lampung,
Nusa Tenggara Timur (NTT), Bengkulu, Jambi, Nusa Tenggara Barat (NTB),
DKI Jakarta, Sumatera Utara, Maluku Utara, Aceh.
2. Penerbitan SP2D dilakukan setelah terjadi penyaluran dana di Provinsi Papua.
3. Terdapat 7 Provinsi yang memiliki keterangan Sudah tersalurkan di semua
Kabupaten dan Kota, tetapi kenyataannya kolom tanggal Penyaluran Dana,
Tanggal Lapor, dan Jumlah Sekolah kosong tidak terisi. Ke-7 Provinsi
tersebut adalah Provinsi Bengkulu, Jambi, NTB, DKI Jakarta, Sumatera Utara,
Maluku Utara, dan Aceh. Hal ini terkait laporan Triwulanan, 7 Provinsi
tersebut tidak melaksanakan petunjuk yang telah diatur di dalam Buku
Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS
Tahun 2013.
4. Dapat dilihat dari hasil rekapitulasi tersebut jumlah pengeluaran dana BOS
antara SP2D dan laporan dari Bank tidaklah sama, lantas bagaimana kejelasan
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi SISTEM PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DARI PUSAT KE DAERAH TAHUN 2005-2013
HANNIFA AMALIA A.
56
dana yang telah dituliskan untuk masing-masing Provinsi tersebut?
Tidak hanya hasil salah satu contoh hasil rekapitulasi penyaluran dana
BOS Triwulan 3 Tahun 2013 saja, tetapi penulis juga mendapati fakta berupa data
dari sumber yang sama, yakni dari website BOS Kemendikbud berupa:
(Gambar 2.1 Grafik Pengaduan dan Status Penanganan Masalah BOS
Tahun 2011 s.d. 2014)
(Gambar 2.2 Tabel Keterangan Grafik)
Dari contoh hasil rekapitulasi, grafik dan table status pengaduan dan
penanganan masalah BOS yang penulis ambil dari website resmi BOS
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dapat ditarik
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi SISTEM PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DARI PUSAT KE DAERAH TAHUN 2005-2013
HANNIFA AMALIA A.
57
kesimpulan bahwa masih banyak terdapat kekurangan atau tidak sesuainya
kenyataan yang terjadi dengan Buku Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi SISTEM PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DARI PUSAT KE DAERAH TAHUN 2005-2013
HANNIFA AMALIA A.