Download pdf - BULETIN LPJKN EDISI III 2015...2 BULETIN LPJKN EDISI III 2015 BULETIN LPJKN EDISI III 20153 S ektor konstruksi saat ini menjadi salah satu sektor unggulan di Indonesia. Wajar jika

BULETIN LPJKN EDISI III 2015 1

2 BULETIN LPJKN EDISI III 2015 BULETIN LPJKN EDISI III 2015 3

Sektor konstruksi saat ini menjadi salah satu sektor unggulan di Indonesia. Wajar jika tidak saja pelaku jasa konstruksi nasional yang berlomba untuk mendapatkan bagian dari bisnis di sektor itu. Tapi pelaku jasa konstruksi

asing pun turut berlomba untuk mendapatkan kesempatan untuk bisa memaksimalkan potensi bisnis di sektor konstruksi yang ada di Indonesia.

Kondisi inilah yang pada akhirnya tidak saja pemerintah terkait, tapi juga LPJK ( Lembaga Jasa Konstruksi ) Nasional berusaha untuk mengembangkan sektor konstruksi lebih baik dari masa kemasa. Memang, dua hal yang menjadi consern kita semua ketika sektor konstruksi mulai menjadi sektor pilihan bagi para pelaku jasa konstruksi yaitu masalah kondisi bisnis yang kondusif serta kesiapan pelaku jasa konstruksi yang bersangkutan.

Itulah sebabnya, pemerintah dan swasta selalu berupaya untuk saling bahu membahu menciptakan situasi yang kondusif serta mengembangkan pelaku jasa konstruksi yang berdaya saing tinggi. Terlebih saat ini ketika kita sudah mulai masuk dalam kondisi yang namanya Masyarakat Ekonomi Asean, menuju kondisi pasar global 2020. Beragam kegiatan coba dilakukan demi tercapainya apa yang menjadi harapan bersama. Dari mulai mengaktfkan komunikasi antar lembaga. Seperti yang dilakukan LPJK dengan lembaga perguruan tinggi, hingga mengadakan ajang pameran internasional seperti The Big 5 Construct Indonesia..

Kesemuanya itu sebagai bentuk apresiasi dan keinginan dari pemerintah dan juga pelaku jasa konstruksi untuk menjadikan sektor ini benar-benar menjadi salah satu sektor unggulan di Indonesia. Karena ketika sektor konstruksi bangkit dan menjadi salah satu sektor unggulan sudah pasti dampak positif akan segera kita rasakan. Ambil contoh misalnya, ketika infrastruktur yang dibangun oleh pelaku jasa konstruksi semakin baik. Maka sudah pasti ekonomi makro kita akan semakin meningkat yang ditunjang dengan semakin tumbuhnya sentra – sentra ekonomi baru yang ada di seluruh Indonesia.

Hasil akhir dari itu semua sudah pasti akan tercipta kondisi ekonomi yang tidak saja kuat, tapi juga terstruktur, sehingga kedepan sektor konstruksi bisa menjadi sektor andalan bagi pemerintah Indonesia meningkatkan stabilitas ekonominya.Karena kita semua tahu salah satu faktor kunci dalam menciptakan stabilitas ekonomi nasional adalah terciptanya jaringan infrastruktur yang baik. Semoga saat ini dan kedepan, adalah waktu yang tepat untuk kita menciptakan kondisi sarana dan prasarana pendukung ekonomi yang lebih baik.

DARI REDAKSILAPORAN UTAMA :

SATU TEKAD BERSAMA MENJAGA LPJK SEBAGAI LEMBAGA TERPERCAYA

(HAL 3)

PEMENANG KONSTRUKSI INDONESIA 2014 :

INDONESIA INFRASTRUKTUR WEEK 2015(HAL 8)

WAWANCARA: Tema : Meningkatkan Kerjasama Antara LPJK dan

Perguruan Tinggi untuk Pengembangan Sektor Konstruksi Narasumber : Bapak.

Tri Widjajanto, Bapak. Herwidayanto Tema : Peran Penilai Ahli dalam

Sengketa Proyek Konstruksi di Indonesia Narasumber

: Bapak. Dharma Tyanto (HAL 13)

LPJK NASIONAL & PROPINSI :

Narasumber : LPJK Propinsi DI Yogyakarta, Sumatera Selatan dan Nusa Tenggara Timur (HAL 17)

LPJK & AKTIVITAS PENGURUS : Tema : Beberapa Kegiatan Pengurus

LPJK Nasional (HAL 21)

SERBA SERBI : Aktivitas LPJK Selama 3 Bulan Terakhir (HAL 27)

LPJK & INFORMASI :Tema : Peluncuran Buku Bidang Konstruksi

Tema: Audiensi LPJK Nasional Dengan Presiden Republik Indonesia & Pengukuhan

Pengurus Tambahan LPJK Nasional (HAL 30)

LPJK DALAM ANGKA :(HAL 33)

GALERY FOTO(HAL 35)

LAPORAN UTAMA

SUSUNAN REDAKSI :Pembina : Ir. Tri Widjajanto, J,MT

Pelindung : DR. Putut Marhayudi, Prof. DR. Ir.Wiratman Wangsadinata, Dr. Ir. Sarwono HardjomuljadiDewan Redaksi : Ir. Bambang Kusumarijadi, Ir. Ruslan Rivai, Ir. Dharma Tyanto Saptodewo, MT, MBA, Ir. Harry Purwantara, M.Eng.Sc, Ir. Jimmy S.Juwana,MSAE,

Prof. DR. I Gde Widiadnyana Merati, DR. Ir. Krishna Suryanto Pribadi, Drs. Nyoto Suwignyo, MM, Ir. Yaya Supriatna S,M.Eng.Sc Pimpinan Umum : Deddi Rudiana Kosasih

Pemimpin Redaksi : Kun Hidayat, Editor / Penyunting : Achmad S. Fachrezzy, Aca Ditamihardja, Hafis Qiswiny.Sekretaris Redaksi : Gamma Ayuningtyas

Adminitrasi & Distribusi : Eka Yulianti, Febi Lastiano, Saimin.

SEKRETARIAT REDAKSI :Badan Pelaksana LPJK Nasional

Gedung Balai Krida - Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi NasionalJln. Iskandarsyah Raya No.35, Kebayoran Baru – Jakarta Selatan

Tlp (021) 720.1476, Fax (021) 720.1472Email : [email protected]

Website : http : //www.lpjk.net

BuletinBuletinLembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasioanal Lpjkn

Lahir dari satu tekat bersama yang dibangun oleh 4 komponen yaitu asosiasi perusahaan, profesional, pemerintah terkait serta pakar dan akademisi. Wajar jika pada akhirnya LPJK harus mampu menjadi satu lembaga yang tidak saja kuat secara organisasi tapi juga independent.

Tekat itulah yang pada Hari Ulang Tahun LPJK ( Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi ) ke-16 kembali di tekankan. Dengan mengusung tema “ Satu Tekat Bersama Menjaga LPJK Sebagai Lembaga Terpercaya” semua pihak baik pengurus dan anggota LPJK berharap kedepan LPJK bisa lebih bersifat mandiri dan independent.

Ada 2 hal menarik yang membuat tekad ini menjadi begitu terasa menyatu dengan kondisi saat ini. Pertama dengan mulai diber-lakukannya Masyarajat Ekonomi Asean, dimana salah satu sektor yang pasti akan di lirik pengusaha asing adalah sektor konstruksi. Jelas keberadaan LPJK yang besar dan independent akan menjadi satu lokomotif baru yang mampu membawa sektor konstruksi Indonesia berjaya tidak saja di dalam negeri tapi juga setidaknya di kawasan Asean. Kedua bertepatan dengan HUT LPJK Ke-16 ini pula terjadi penyempurnaan dari sisi komposisi kepenguru-san LPJK. Hal itu sesuai dengan Based on the Decree of Public Work and People Housing Minister Number : 381/KPTS/M/2015 Concerning the ”Addition Installment of the Management of National Construction Services Development Board, Period : 2011 – 2015 July 27, 2015 members are stipulated as follows.

Sehingga saat ini dalam kepengurusan LPJK Nasional terdapat Kepengurusan Pusat dan Kepengurusan Harian. Harapannya adalah bahwa dengan adanya penyempurnaan ini maka LPJK bisa menjadi satu lembaga yang kredible dan memiliki komitmen untuk memajukan sektor konstruksi di Indonesia.

Terkait dengan penyelenggaraan HUT LPJK Ke-16 memang telah diadakan beragam kegiatan yang di tutup dengan seremonial acara yang di tempatkan di LPJK Propinsi Sumatera Utara. Dalam kaitan acara tersebut, sebelumnya telah diadakan beragam acara dari mulai Seminar, Gathering Keluarga Besar LPJK hingga Seminar Nasional yang di isi oleh para pakar dan praktisi terkemuka : Dr. Mulya E. Siregar, Deputi Komisioner Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, Duta Besar M. Wahid Supriyadi, Staf Ahli Menteri Luar Negeri Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, Ibu Aviliani Pakar Ekonomi & Perbankan serta , Dirjen Bina Konstruksi KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT.Ada beberapa hal menarik yang disampaikan oleh Avilliani, selaku Pakar Ekonomi & Perbankan, khususnya dalam kaitan Peta Masyarakat Ekonomi Asean. Pertama soal PDB ( Product Domestic Broto ) Indonesia adalah terbesar di Asean dan menempati urutan ke-16 di dunia. Ini sebuah prestasi yang baik untuk perkembangan bisnis di Indonesia. Sementara untuk kondisi perbandingan infrastruktur Indonesia sudah mulai membaik, hanya memang jika dilihat dari besaran luas yang dicompare dengan luas wilayah, kita masih tertinggal di banding India dan China. Yang mungkin agak sedikit jadi pertanyaan adalah, menyangkut

SATU TEKAD BERSAMA MENJAGA LPJK SEBAGAI LEMBAGA TERPERCAYA


akan diberlakukannya kondisi Masyarakat Ekonomi Asean adalah bahwa sekalipun jumlah penduduk Indonesia bisa dikatakan cukup besar tidak saja di kalangan Asean tapi juga di dunia. Namun sangat disayangkan rasio enterpreneurship kita dan rasio pendaftaran perusahaan baru di Indonesia masih jauh dari kata cukup. Artinya apa, masyarakat Indonesia masih kurang berani dalam pengembangan dirinya menjadi seorang yang bekerja diluar faktor kenyamanan ( artinya mampu berjuang dan tidak hanya bergantung pada orang lain = hanya sebagai karyawan bukan pengusaha ). Dari tabel terlihat kondisi ini perlu ditingkat-

kan, mengingat saat ini dan kedepan dengan akan diberlakukan-nya pasar bebas Asean dan Dunia, maka sebenarnya kesempatan kita untuk bisa meraih manfaat yang cukup besar bisa terjadi. Sementara , Duta Besar M. Wahid Supriyadi, Staf Ahli Menteri Luar Negeri Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam paparannya

yang mencoba memperlihatkan seperti apa sebenarnya kondisi Masyarakat Ekonomi Asean dilihat dari beberapa sudut bisnis.

Banyak hal yang menjadi perhatian M Wahid Supriyadi menyangkut apa itu Masyarakat Ekonomi Asean dan kondisi Indonesia sendiri di dalamnya. Dari mulai kondisi Sarjana Teknik Indonesia yang jika di comoare dengan negara lain baik di kawasan Asean dan dunia, jelas kondisi saat ini masih jauh dari

kata cukup. Seperti juga Aviliani yang menyoroti kondisi sektor infrastruktur. Narasumber ini pun mencoba memperlihatkan kondisi Indonesia terkini dalam skala global dalam hal Global Competitive Index. Gambaran ini bisa menjadi satu perhatian untuk semua pelaku jasa konstruksi di Indonesia bahwa saat ini kita masih harus terus meningkatkan kapasitas dan qualitas infra-struktur kita. Kenapa, karena hal itu akan berdampak pada nilai kompetitif kita di antara negara lain baik Asean dan Dunia. Disamping memperlihatkan hal yang bersifat makro dan mikro Indonesia, karena memang forumnya adalah mengenai bisnis konstruksi, maka pada bagian – bagian akhir pembicara yang saat ini menjabat sebagai Duta Besar dan Staf Ahli Menteri Luar Negeri Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya menjelaskan posisi sektor konstruksi dalam perspektif Masyarakat Ekonomi Asean. Jika pembicara sebelumnya lebih banyak memaparkan kondisi makro dalam kaitan Masyarakat Ekonomi Asean, maka 2 pembicara terakhir ini lebih menyoroti hal yang lebih esensial dari sebuah sektor yang bernama konstruksi, Dimana beberapa hal yang disampaikan oleh Dr. Mulya E. Siregar, Deputi Komisioner Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan lebih kepada perannya dalam koridor Otoritas Jasa Keuangan. Dari mulai pertumbuhan kredit sektoral, dimana sektor konstruksi ada didalamnya. Hingga paparan mengenai kondisi NPL ( Non Performig Loan) yang terjadi di Indonesia untuk semua sektor bisnis. Dimana dalam kondisi ini terlihat bahwa sektor konstruksi


pertumbuhan kredit sektoralnya masih berada dalam level rendah jika bisa dikatakan dibanding sektor lain seperti pertanian, perburuan dan kehutanan apalagi jika di banding dengan sektor indutri pengolahan. Sementara justru performa NPL sektor konstruksi bisa dikatakan tidak terlalu mengecewakan. Hal ini bisa menjadi satu tantangan kedepan, bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan bisa memberikan lebih banyak kebijakan yang mendorong ke arah peningkatan jumlah kredit sektoral yang ada di sektor konstruksi. Kedepan dengan semakin besarmya potensi investasi di sektor konstruksi maka pelaku jasa konstruksi berharap pemerintah mensupport keberadaan dana- dana untuk investasi tersebut, Sekedar informasi tahun 2019 kebutuhan dana untuk pengem-bangan sektor konstruksi mencapai Rp5.452 Trilliun. Karena itulah sedari dini pemerintah mulai membuat beragam kebijakan yang memang arahnya guna mendukung perkembangan dan

pengembangan sektor konstruksi menjadi lebih baik, dari mulai pembuatan Framework Kebijakan Penguatan dan Daya Saing Perbankan hingga Peningkatan Akses Jasa Keuangan Untuk Sektor Infrastruktur.

Pada bagian akhir dari seminar nasional ini adalah paparan yang disampaikan oleh Dirjen Bina Konstruksi KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT. Dalam paparannya, Dirjen Bina Konstruksi lebih menyoroti kondisi terkini sektor konstruksi Indonesia dan bagaimana peran pemerintah dalam upayanya menjadi supporting dan mediator bagi tercapainya tingkat bisnis di sektor konstruksi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Paparan yang disampaikannya dari mulai Visi dan Misi Pembinaan Sektor Konstruksi hingga tahun 2019, Regulasi yang akan diterapkan pemerintah ketika Masyarakat Ekonomi Asean mulai berjalan secara efektif, hingga pengaturan yang bersifat mengikat bagi pelaku jasa konstruksi asing dengan adanya PERMEN PU 10/2014 TENTANG BUJK ASING.

Sementara itu menyangkut ruang lingkup dan targer pencapaian yang akan di harapkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam dilihat dari tabel Program Strategis Dirjen Bina Konstruksi 2015-2019 serta adanya Dukungan Pembinaan Konstruksi untuk Pembangunan Infra-struktur Indonesia tahun 2016. Semua yang disampaikan oleh Dirjen Bina Konstruksi pada akhirnya memang kita melihatnya sebagai bagian dari tekat bersama dalam meningkatkan sektor konstruksi di Indonesia agar lebih baik dan berbicara di negeri sendiri dan kawasan Asean nantinya.

ACARA : GATHERING LPJK NASIONAL

Dalam rangka mempererat silaturahim diantara Dewan Pembina, Pengurus dan Badan Pelaksana LPJK Nasional. Maka terkait program menyambut Hari Ulang Tahun Ke-16 LPJK Nasional, telah diadakan Gathering yang dilaksanakan pada : tanggal 6-7 Juni 2015 di Hotel Mercure, Jakarta. Acara yang juga di hadiri oleh Mantan Meteri Pekerjaan Umum, Bapak Djoko Kirmanto, Bapak Suharsojo, Bapak Bambang Guritno.....serta jajaran Ketua Umum LPJK Bapak Tri Widjajanto dan Pengurus inti LPJK Nasional lainnya. Beragam kegiatan dilaksanakan selama 2 hari, dimana inti dari acara tersebut selain untuk menguatkan rasa saling memiliki institusi LPJK juga sebagai media komunikasi, sehingga dalam pelaksanaan tugas sehari – hari tidak ada rasa canggung baik diantara Pengurus dan Badan Pelaksana atau diantara Badan Pelaksana haria LPJK Nasional. Dengan mengambil tema : “ SATU TEKAD BERSAMA MENJAGA LPJK SEBAGAI LEMBAGA TERPERCAYA “ semua berharap kedepan LPJK bisa menjadi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang makin dipercaya tidak saja untuk pelaku jasa konstruksi nasional tapi juga internasional sebagai sebuah lembaga yang consern dalam pembinaan dan pengembangan jasa konstruksi di Indonesia.


EVENT INTERNASIONAL 2015

Besarnya potensi bisnis infrastruktur dan sektor konstruksi Indonesia memang cenderung meningkat, dari tahun 2012 yang masih Rp411,53 triliun, meningkat menjadi Rp466,69 triliun ( 2013) dan Rp521,7 trilliun (2014). Bahkan hingga tahun 2019 mendatang angkanya sudah melonjak jauh menjadi USD399,58. Wajar jika pada akhirnya ketika Pasar Asean mulai digulirkan dan berlanjut menjadi Pasar Global, Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi sasaran pelaku jasa konstruksi luar negeri. Kondisi ini memang bisa kita lihat dari beberapa hal yang memang saat ini cukup menjadi perhatian kita.

Itulah kenapa, ketika sebuah ajang pameran infrastruktur berlangsung banyak pelaku asing yang mencoba ikut untuk sekaligus melakukan penjajakan bisnis di bumi Indonesia. Seperti yang terjadi pada event internasional INDONESIA INFRASTRUKTUR WEEK 205 yang akan berlangsung pada tanggal 4-8 November 2015. Acara tahunan bidang infrastruktur ini selain menjadi salah satu ajang pameran konstruksi dan infrastruktur yang sudah di laksanakan di beberapa negara Asia, Ajang inipun sebenarnya bisa menjadi satu cara kita khususnya pelaku jasa konstruksi nasional untuk mencoba mencari dan menggalang kemitraan dengan pelaku asing agar bisa mengembangkan bisnis jasa konstruksi tidak saja di

dalam tapi juga di luar negeri.

Seperti pada tahun- tahun sebelumnya, pada tahun inipun penyelenggaraan acara didukung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta dukungan penuh dari LPJK ( Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi ) sebagai salah satu tuan rumahnya sektor konstruksi di Indonesia.

ACARA PENDAHULUAN / PRESS CONFERENCE INDONESIA INFRASTRUKTUR WEEK 2015Pada acara Press conference yang menghadirkan para tokoh penting dalam dunia konstruksi Indonesia, pada akhirnya banyak point penting yang bisa diperhatikan terkait penyelenggaraan kegiatan bertaraf internasional ini. Seperti yang disampaikan oleh beberapa narasumber berikut :

Ir. Yusid Toyib, M.Eng. Sc., Direktur Jenderal Bina Konstruksi (DJBK), Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan RakyatBeberapa hal penting yang patut kita perhatikan baik menyangkut program pemerntah dan dunia usaha juga peluang yang bisa kita ( pelaku jasa konstruksi nasional ) dalam ajang ini : A. Pada 2015, sektor konstruksi di Indonesia

diproyeksikan tumbuh sebesar 14,3% atau Rp 446 triliun, hampir 3 kali lipatlebih besar dari pertumbuhan ekonomi Negara. Selama beberapa dekade mendatang, peningkatan biaya investasi pemerintah dan swasta diharapkan dapat membuat Indonesia menjadi salah satu pasar konstruksi terbesar di dunia.

B. Pemerintah akan mendorong pelaksanaan sertifikasi jasa badan usaha jasa konstruksi dalam rangka meningkatkan keahlian pekerja konstruksi Indonesia. Terdapat 114.000 badan usaha di Indonesia yang harus diarahkan agar memiliki keahlian khusus sehingga mereka dapat bersaing dengan badan usaha konstruksi dari negara asing yang akan terus berdatangan ke Indonesia.

C. Karena KI & CTI’15 @ IIW merupakan media yang paling penting bagi industri untuk berbagi solusi terbaik, mempelajari tentang teknologi baru, mempererat kerjasama serta mengembangkan bisnis baru; dilaksanakan bersamaan dengan agenda Infrastruktur menyeluruh pada bulan November ini, kami secara aktif mendorong komunitas konstruksi penyedia jasa dan teknologi nasional maupun internasional untuk turut berpartisipasi dalam forum yang dapat menentukan kelanjutan pembangunan Indonesia.

Ir. Tri Widjajanto, Ketua LPJKA. Salah satu dari peran LPJK adalah untuk

mempromosikan pengembangan dan keterampilan bisnis jasa konstruksi, agar mampu bersaing di era Masyarakat Ekonomi ASEAN tunggal, baik secara regional maupun global. Hal inidapat terintegrasi dengan baik dalam kegiatan Seminar Nasional Konstruksi Indonesia 2015 yang dirancang oleh Departemen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan tema “Ketahanan Masyarakat Konstruksi Indonesia Menghadapi Liberalisasi Perdagangan Barang dan Jasa”

B. IIW’15 juga menyediakan berbagai peluang kerja sama silang bagi industri alat berat dan pemasok bahan material pada industri konstruksi untuk mempromosikan produk dan jasa mereka, tidak hanya kepada masyarakat konstruksi, tetapi untuk khalayak yang lebih luas lebih dari 10.000 lembaga pemerintah pusat dan daerah, proyek pemangku kepentingan, pengembang dan investor.

C. LPJK memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan strategis dan nasional padasektor konstruksi. Kami mendukung pengembangan infrastruktur yang ditargetkan oleh pemerintah dalam beberapa program prioritas dan, sebagai asosiasi utama dalamsteering committee, kami dengan bangga mengumumkan pelaksanaan acara tahunan Konstruksi Indonesia 2015. Kami akan mengembangkan acara tahunan ini, sebagai media bagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta bagian dari Pekan Program 2015 Infrastruktur Indonesia yang lebih luas.

Prof. Danang Parikesit, Chairman of Indonesia Transportation Society (MTI)A. Dengan 17.500 pulau yang mencakup tiga zona

waktu, Indonesia disebut sebagai salah satu dari lima besar negara dengan pasar penumpang yang tumbuh paling cepat di dunia oleh IATA. Banyak bandara di Indonesia yang beroperasi melebihi kapasitas yang tersedia, sehingga menimbulkan terbatasnya pergerakan barang dan pertumbuhan maskapai tertahan. Selain itu, ASEAN Open Skies, masalah keamanan global, persyaratan SDM dan kebutuhan infrastruktur merupakan bagian penting dari agenda pemerintah.

B. Sebagai asosiasi utama di Indonesia dalam bidang transportasi dan juga sebagai co-host dari Steering Committee untuk Airports and &

INDONESIA INFRASTRUKTUR WEEK 2015


Aviation Indonesia 2015, dengan bangga MTI memperkenalkan agenda acara tahun ini yang bertemakan “Percepatan pembangunan bandara di Indonesia dalam mendukung permintaan penerbangan regional”.

C. Dalam kesempatan acara IIW’2015 pun nantinya akan dihadirkan beberapa pembicara yang akan menjelaskan potensi bidang infrastruktur dan transportasi seperti :

y Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan Republik Indonesia

y Dr. GVK Reddy, Chairman & Managing Director GVK

y Patti Chau, Direktur Regional, Airports Council International, Asia-Pasifik

y Budi Karya Sumadi, Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero)

KADIN INDONESIAA. Secara keseluruhan kami menyambut dengan

baik berita, bahwa target pemerintah untuk menghabiskan sebanyak Rp 5.519 triliun ($ 465.700.000.000) dalam lima tahun ke depan untuk pembangunan proyek-proyek infrastruktur, dengan sekitar Rp 2.216 triliun yang berasal dari pemerintah. Sementara Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang solid selama dekade terakhir, meskipun terjadi penurunan ekonomi baru-baru ini, namun Indonesia sekarang siap berdiri untuk melawan hambatan pembangunan infrastruktur dan akan melonjak pada 2016.

B. Pembangunan infrastruktur seharusnya menjadi pemacu bagi pertumbuhan ekonomi. Kita berharap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2015 berada dikisaran 5% dan KADIN mendukung penuh pemerintahan Jokowi-JK dalam menyuntikan dana lebih dari 5 miliar dolar amerika kepada perusahaan BUMN yang akan memegang proyek-proyek Infrastruktur Nasional.

C. Sebagai sebuah lembaga bisnis ternama di Indonesia, Kadin Indonesia pun akan juga menghadirkan pembicara – pembicara dalam forum diskusi yang cukup profesional seperti : 1. Capt. Bobby R. Mamahit, Direktur

Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI

2. Soetanto Soehodho, Deputi Gubernur Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi, Provinsi DKI Jakarta.

3. Noor Marzuki, Direktur Pengaturan dan Pengadaan Tanah Pemerintah, Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI

4. Ir. Jarman, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan,

Kementerian Energi, Sumber Daya Mineral (ESDM) RI

5. Rida Mulyana, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian Energi, Sumber Daya Mineral (ESDM) RI

Kegiatan IIW’2015 itu sendiri memang bukan hanya sekedar ajang untuk menambah wawasan soal pengetahuan dari para narasumber yang terbilang cukup kompeten. Tapi ajang ini juga menjadi sarana tukar menukar informasi teknologi yang berguna

untuk pengembangan sektor konstruksi di Indonesia. Kenapa, karena dalam ajang inipun akan dipamerkan beragam kecanggihan dan kemajuan teknologi dalam sektor konstruksi yang ada di dalam dan luar negeri. Sementara beberapa tema dan narasumber yang akan ditampilkan dalam ajang IIW’2015 itu sendiri secara

garis besar adalah seperti : 1. Kebijakan dan Peraturan Pemerintah Dalam

Mendukung Masyarakat Ekonomi Asean.2. Tren Teknologi Yang Menghadirkan Solusi

Konstruksi Tepat Guna3. Mengembangkan Strategi Konstruksi Yang

Berkelangsungan dan Meminimalisir Resiko 4. Peluang Bekerjasama Dalam Agenda

Perumahan Rakyat : Program Sejuta Rumah5. Studi Kasus Jalan Tol Trans Sumatera.

Beberapa narasumber yang nanti akan berbagi ilmu dan pengalaman dalam forum diskusi ini adalah berasal dari beragam kalangan diantaranya seperti : (1), Ir. Tri Widjajanto, Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional. (2). Ir. Yusid Toyib, M.Eng.Sc, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR (3). Basuki

Hadimuljono, Menteru Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat. (4). Suryo B. Sulisto, Ketua Kamar Dagang dan Industri Republik Indonesia. (5) Ir.R.M Dudi Suryo Bintoro MM, Direktur Bina Investasi Infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (6) Maurin Sitorus, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat ( 7) Shiv Siddhant Kaul, President India Chamber of Commerce (8 ) Eddy Hussy. Ketua Asosiasi Real Estat Indonesia (9) Rahardjo Adisusanto, Presiden Direktur PT Sarana Multigriya Finance ( Persero). (10) Syarif Burhanuddin, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR (11) Hediyanto W.Husaini, Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR (12) Farah Ratnadewi Indriyani, Deputi BKPM Bidang Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal Republik Indonesia (13) Himawan Arief Sugoto, Direktur Utama Perumnas (14) Marcus Watermann, Manager MOBA Mobile Automation AG (15) Herry Trisaputra Zuna, Pelaksana Tugas (plt) Kepala BPJT Kementerian PUPR ( 16) Arie Setadi Moerwanto, Kepala Balitbang Kementerian PUPR. (18) Jurn Terp-stra,Business Director Volvo Construction Equipment- Volvo Indonesia.

Pada akhirnya kita semua berharap pelaksanaan IIW’2015 yang merupakan acara tahunan kerjasama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang akan diselenggarakan di Jakarta Convention Centre pada 4-6 November 2015 akan menjadi satu ajang terpenting tidak saja bagi Indonesia tapi juga bagi industri konstruksi di dunia khususnya Asia.

EVENT KONSTRUKSI INDONESIA 2015 ( KI 2015) Berbarengan diadakannya IIW’2015. Didalam negeri dan internal Kementeria Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sendiri dengan didukung Lembaga Pengembagan Jasa Konstruksi ( LPJK ) Nasional akan diadakan acara rutin yang bersifat pengembagan jasa konstruksi.

Acara yang merupakan strategi para pemangku kepentingan untuk mengapresiasikan dunia konstruksi dalam turut mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ajang ini yang berjalan sejak tahun 2003 higga memasuki tahun 2015 ini telah menghasilkan banyak hal positif. Pada penyelenggaraan tahun ini beragam kegiatan yang akan di laksanakan adalah : Lomba dan Sarasehan Pekerja Konstruksi 2015, Kompetisi Foto Konstruksi Indonesia 2015, Lomba Jurnalistik/ KaryaTulis Media Cetak 2015, Penghargaan Karya Konstruksi 2015, Penghargaan Kinerja Proyek Konstruksi 2015, Pameran Konstruksi Indonesia 2015, serta Seminar Konstruksi Indonesia 2015.


Negara Besar ‘Miskin’ Insinyur: Jumlah Insinyur Indonesia Terendah di ASEAN

28,235

3,375 4,121

5,170

3,038

8,917

3,844

Singapore Malaysia Thailand Philippines Indonesia Vietnam Myanmar

Jumlah Insinyur Per Satu Juta

Penduduk

Jumlah Insinyur Profesional

Jumlah Total Insinyur 150,000 100,000 276,000 500,000 750,000 800,000 205,000

3,490 11,170 23,000 14,250 9,000 n/a 50

SUMBER: Persatuan Insinyur Indonesia, AFEO

Perbandingan Kuantitas SDM Insinyur ASEAN dan Asia

KORSEL 25,310

CINA 5,730

Perbandingan dengan

Negara Maju

Terkait dengan salah satu bentuk lomba yaitu Penghargaan Karya Konstruksi 2015. Sekedar mengingatkan untuk tahun lalu beberapa katagori yang mendapatkan penghargaan adalah dapat kami sebutkan sebagai barikut :

KATAGORI METODE KONSTRUKSI 1. Pemenang I : Pengaju : PT. Utomodeck Metal

Works, Judul Karya : Teknologi Konstruksi Atap Metal Tanpa Sambungan Mobile System

2. PemenangII : Pengaju : PT.Waskita Karya (Persero) Tbk, Judul Karya : Metode Kerja Percepatan Instalasi Traveller Underslung Pada Jembatan Cable Stayed dengan Multi Pylon

KATAGORI TEKNOLOGI KONSTRUKSI 1. Pemenang. I : Pengaju : Prof.Dr.Ir. Bambang

Suhendro, MSc.Phd; Prof. Dr.Ir.Hary Christady Hardiatmo, M.Eng, DEA; Ir. Maryadi Darmokusumo/PT. Cakarbumi, Judul Karya : Sistem Perkerasan Cakar Ayam Modifikasi (CAM) Sebagai Alternatif Solusi Konstruksi Jalan diatas Tanah Lunak, Gambut, Ekspansif dan Timbunan

2. Pemenang.II : Pengaju : Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang & Permukiman Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Judul Karya : Penggunaan Teknologi ”Seismic Isolator” Pada Gedung Kantor Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang

KATAGORI ARSITEKTUR 1. Pemenang.I : Pengaju : Antonius Herry Purnomo.

IAI, Judul Karya : Gereja Katedral “Kristus Raja”

Jayapura2. Pemenang II : Pengaju : Sundoro Hadi Juwono,

Judul Karya : East Point Mall KATAGORI TEKNOLOGI TEPAT GUNA1. Pemenang.I : Pengaju : Balai PTPT Denpasar,

Puslitbang Permukiman, Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum, Judul Karya : Teknologi Gewang Laminasi

2. Pemenang.II : Pengaju : Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum, Judul Karya : Modul SIKIPAS (Sistem Komunal Instalasi Pengolahan Anaerobik Sampah) : Inovasi Teknologi Pengolahan Sampah Karya Generasi Muda Indonesia di Kementerian Pekerjaan Umum

3. Pemenang.III : Pengaju : Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum, Judul Karya : Modul SIKIPAS (Sistem Komunal Instalasi Pengolahan Anaerobik Sampah) : Inovasi Teknologi Pengolahan Sampah Karya Generasi Muda Indonesia di Kementerian Pekerjaan Umum

PEMENANG HARAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA 1. Pengaju : Pon S Purajatnika, IAI (PT. Bali Turtle Island

Development), Judul Karya : Aplikasi Bamboo Radial Compression Joint Untuk Rekonstruksi Bangunan Bambu Tiga Gunung di Pulau Serangan, Bali

2. Pengaju : UPTD TPA Sampah Regional Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Judul Karya : Memilah Sampah : Aman, Nyaman, menguntungkan

WAWANCARA

Perhatikan tabel diatas, yang memperlihatkan betapa kuantitas SDM Insinyur kita jauh tertinggal dibanding dengan negara di kawasan Asean. Padahal kita tahu justru Perguruan Tinggi di Indonesia jauh lebih besar dibanding jumlah yang ada di kawasan Asean. Lantas, bagaimana jadinya dengan insinyur kita ketika Masyarakat Ekonomi Asean mulai di jalankan.

Salah satu kendala yang membuat jumlah insinyur kita jauh tertinggal dibanding jumlah insinyur yang ada di kawasan Asean adalah tidak bisanya lulusan dari perguruan tinggi untuk bisa langsung bekerja di sektor konstruksi. Kondisi ini memang memprihatikan, terlebih kita adalah sebuah negara besar di kawasan Asean. Untuk itu, sesuai dengan UU No.18 tahun 1999

yang menyebutkan bahwa Jasa Konstruksi beranggotakan wakil-wakil dari : asosiasi perusahaan jasa konstruksi, asosiasi profesi jasa konstruksi, pakar dan perguruan tinggi yang berkaitan dengan bidang jasa konstruksi serta instansi pemerintah terkait. Maka sesuai dengan tugas pokok LPJK ( Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi ) yang menyebutkan bahwa salah satun tugasnya adalah Melakukan dan Mendorong Penelitian dan Pengembangan Jasa Konstruksi. Maka LPJK mencoba mengambil inisiatif untuk mengajak secara aktif institusi Perguruan Tinggi dalam menyempurnakan tugas tersebut. Dimana salah satu peran yang akan banyak didukung oleh institusi Perguruan Tinggi adalah dalam bidang Penelitian dan Pengembangan Jasa Konstruksi.

SAATNYA PERGURUAN TINGGI MENGAMBIL PERAN DI SEKTOR KONSTRUKSI Ir. HEDIYANTO W.HUSAINI, MSCE, M.Si, Plt. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum

REVITALISASI PERAN PERGURUAN TINGGI UNTUK PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI


& Perumahan Rakyat

Bagaimana anda melihat peran Perguruan Tinggi dalam menunjang pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Perguruan Tinggi adalah sebuah lembaga yang memiliki waktu, kapasitas, kompetensi untuk menemukan kajian-kajian praktis. Sehingga alangkah baiknya jika tidak saja masalah penelitian yang harus dikembangkan, tapi justru kajian yang bersifat profesional yang menyangkut didalamnya masalah ekonomi, sosial, hukum, tanah, teknologi, daya saing dan seterusnya. Dari Kajian profesional inilah yang nantinya kita ramu bersama ( pemerintah dan pelaku jasa konstruksi) sehingga sektor konstruksi kita menjadi sektor yang bisa diharapkan sesuai dengan kepribadian nasional.

Lantas jika memang Perguruan Tinggi adalah sebuah institusi yang strategis, langkah-langkah seperti apa yang mesti dilakukan kedepan. Mengingat saat ini kita perlu bergerak cepat demi kepentingan bangsa dan negara dalam konteks Masyarakat Ekonomi Asean.. Kami memberikan apresiasi kepada LPJK Nasional, karena bagi kami (Pemerintah) kegiatan seminar yang dibuat oleh LPJK dengan tema Peran Perguruan Tinggi Dalam Pengembangan Sektor Jasa Konstruksi adalah satu hal yang penting. Karena dari kegiatan ini kita bisa mendapatkan satu konsep pemikiran kedepan yang lebih baik dalam penyelenggaraan sektor konstruksi. Disamping tujuan yang lain adalah agar proses penyelenggaraan bisnis di sektor konstruksi bisa lebih efektif, efisien, cepat dan tepat dengan tetap mengedepankan kualitas hasil pekerjaan yang baik dan pastinya tetap mengedepankan masalah safety dan integritas yang termasuk didalamnya masalah kompetensi. Sehingga diharapkan proses konstruksi yang terjadi didalamnya akan menjadi tepat guna dan memberikan nilai tambah bagi pelaku jasa konstruksi nasional.

Langkah strategis apa yang menurut anda harus segera dilakukan oleh LPJK untuk memfollow up kegiatan ini, sehingga hasilnya bisa lebih maksimal bagi dunia konstruksi di Indonesia.Ada dua hal yang menjadi pekerjaan rumah bagi LPJK setelah kegiatan ini. Pertama mencoba melihat kembali kenapa hubungan kerjasama antara Perguruan Tinggi dan Pakar tidak se-dinamis yang terjadi antara LPJK dengan asosiasi profesi dan

perusahaan. Kedua permasalahan yang mengakibatkan kurang sinkronnya antara teori yang ada di perguruan tinggi dengan aplikasi praktek yang ada di lapangan ( sektor konstruksi). Sehingga tugas dari LPJK Nasional lah yang akan mencoba mengambil inisiatif untuk mencari solusi terbaik dari kedua masalah tadi, agar peran perguruan tinggi dan pakar bisa lebih optimal bagi dunia konstruksi. Salah satunya mencoba memaksimalkan peran Perguruan Tinggi dalam hal masalah penelitian dan pengembangan. Harapannya adalah agar litbang yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi bisa diaplikasikan oleh pelaku jasa konstruksi dilapangan.

BISNIS DI SEKTOR KONSTRUKSI BUTUH KONTRIBUSI AKTIF PERGURUAN TINGGI Ir.TRI WIDJAJANTO J.MT, Ketua Umum LPJK ( Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi )

Jika Pemerintah terkait sudah demikian tegasnya mengatakan bahwa peran Perguruan Tinggi harus bisa dioptimalkan demi pengembangan sektor konstruksi yang lebih baik kedepan. Bagaimana LPJK sendiri melihat kondisi seperti itu.

Sebenarnya seminar ini adalah langkah awal untuk kami berharap Perguruan Tinggi kedepan bisa lebih memberikan konstribusi aktif bagi perkembangan sektor konstruksi. Itulah sebabnya, dalam kegiatan ini kami lanjutkan dengan pembentukan Forum Studi Konstruksi diantara Perguruan Tinggi serta adanya Kesepatakan antara Perguruan Tinggi dan LPJK Nasional. Dimana hakekat dari kegiatan itu adalah untuk peningkatan peran aktif perguruan tinggi di sektor konstruksi. Dimana tujuan dari semua kegiatan itu adalah untuk meningkatkan daya saing pelaku jasa konstruksi nasional agar lebih baik dari tahun – tahun sebelumnya.

Jika diawal sudah dijelaskan bahwa salah satu yang akan ditekankan dalam peran Perguruan Tinggi adalah menyangkut masalah kegiatan Litbang di Perguruan Tinggi. Bagaimana anda melihat kondisi litbang di Perguruan Tinggi saat ini.Saat ini yang terjadi adalah para mahasiswa dan pendidik di Perguruan Tinggi banyak melakukan penelitian hanya untuk sekedar mengejar nilai sebagai sebuah prasyarat. Kenapa ini tidak diubah kondisinya, artinya mereka tetap melakukan penelitian

Gambaran Kurangnya Tenaga Insinyur: Perkiraan Defisit 120,000 Orang di Lima Tahun

Mendatang

2015 - 2019 Ketimpangan jumlah insinyur di Indonesia

SUMBER: Buku Putih PII, DIKTI, Project Management Institute

42 46

50

34 36

17 19

23 25

-9 -27 -27 -25

-30

2019 2018 2017 2016 2015

Penambahan

Kebutuhan Kebutuhan VS Penambahan Insinyur # Ribu Insinyur

Gambaran Kapabilitas Industri EPC Nasional Dibandingkan EPC Kelas Dunia

Pendapatan tahun 2013 (EPC lokal vs EPC global) Triliun Rupiah (1 USD = 12,250 rupiah)

SUMBER: Buku Putih PII, GAPENRI, LPJKM, McKinsey; ENR

1,5 Meindo 1,6 Nindya Karya 1,8

2,8 Tripatra 3,6 Timas

Krakatu Eng.

1,4 SMOE Indonesia Nusa Konstruksi

9,8 PP 11,7 WIKA 11,9

5,5 Rekin 7,0 Adhi Karya

4,4 Petrosea 4,7 Waskita 5,1 HK

▪ Total pendapatan dari 14 perusahaan EPC lokal terbesar di Indonesia hanya sebesar 73T rupiah ▪ Total pendapatan dari 40,000 perusahaan kontraktor umum dan spesialis sebesar 50T rupiah ▪ Total pendapatan dari mayoritas perusahaan lokal hanya 123T rupiah (26% dari pengeluaran

infrastruktur tahun 2015) ▪ Total pendapatan dari 14 perusahaan EPC global sebesar 111 kali dari total pendapatan 14

perusahaan EPC lokal

Tantangan

264,0 Fluor (USA) 271,3 Shanghai Group (China) 304,0

337,2 Bechtel (USA) 376,1 BOUYGUES (France)

Metallurgical Corp (China)

253,3 Sinohydro (China) Leighton (Australia)

1.089,6 Railway Corp (China) 1.178,4 State Corp (China) 1.198,9

662,8 Comm. Group (China) 663,7 Railway Group (China)

440,9 HOCHTIEF (Germany) 453,4 Grupo ACS (Spain) 625,1 VINCI (France)

Total 73T rupiah

Total 8,118T rupiah

Tridharma PT - Pengembangan Jasa Konstruksi

Pendidikan

Pengabdian Kepada

Masyarakat

Penelitian

Pengembangan Jasa Konstruksi

Kontribusi Aktif

A B

G P

Peran apa yang harus direvitalisasi?

• Menyediakan “Insinyur” dan “Technologist” dalam jumlah dan kualitas memadai

• Mengembangkan pengetahuan dan teknologi dalam konstruksi ( makro, meso, mikro- industri, project, task, unit) dalam berbagai bidang (engineering, management, economy/finance, OR, IT & C, social, etc…), melalui proses adaptasi dan inovasi.

• Peran aktif dalam mendukung industri dan pemerintah (sebagai regulator, owner terbesar dsb), khususnya untuk kegiatan-kegiatan yang memerlukan kajian khusus dan inovatif


Perkembangan sektor konstruksi kini memasuki tahap keemasan. Dimana begitu banyak potensi investasi di sektor konstruksi yang perlu mendapatkan penanganan yang serius. Itulah kenapa peran aktif seluruh pelaku jasa konstruksi menjadi satu keharusan demi terciptanya iklim bisnis yang kondusif.. Sejalan dengan informasi diatas, dan dengan melihat tabel kondisi investasi di sektor infrastruktur yang begitu besar. Maka tidak berlebihan jika pada akhirnya keberadaan LPJK Propinsi sebagai sebuah perpanjangan tangan dari LPJK Nasional. Sebuah institusi yang akan menjadi media komunikasi yang efektif antara pemerintah dan pelaku jasa konstruksi. Dengan bergulirnya otonomi daerah dan mulai berlakunya kondisi Masyarakat Ekonomi Asean, seperti apa kondisi sektor konstruksi di beberapa propinsi, berikut penjelasannya :

BISNIS KONSTRUKSI DI NTT, SEBUAH POTENSI YANG BELUM TERGARAP SECARA MAKSIMAL “ Potensi investasi di sektor konstruksi termasuk didalamnya bidang infrastruktur dari tahun ke tahun menunjukan peningkatan yang signifikan, tercatat dari alokasi dana yang masuk ke NTT tiap tahunnya sebesar 40-50% digunakan untuk sektor konstruksi/

infrastruktur,” kata Ir.Piter Djami Rebo,Msi, Ketua Umum LPJK Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Kondisi seperti ini sebenarnya adalah peluang bagi pelaku jasa konstruksi yang ada di NTT, terlebih posisi NTT yang berhadapan langsung dengan Negara Timor Leste. Namun sayang kondisi ini belum sepenuhnya dimaksimalkan oleh pelaku yang ada di NTT. Karena pelaku jasa konstruksi yang ada saat ini masih didominasi oleh pelaku jasa konstruksi dalam skala usaha kecil, dengan jumlah sekitar 93% dan sisanya baru merupakan pelaku jasa konstruksi menengah dan besar. Jika dilihat secara statistik di NTT berdasarkan data yang ada di LPJK Propinsi NTT Badan Usaha yang terdaftar di LPJKP NTT hingga awal 2015 ada sekitar 1.405 Badan Usaha untuk bidang pelaksana konstruksi ( 1.340 Badan Usaha dan 65 Badan Usaha untuk bidang konsultan) . Dimana dari jumlah tersebut jumlah asosiasi yang beroperasi terdiri dari Asosiasi Profesi 11 Asosiasi, Asosiasi Perusahaan 11 Asosiasi yang tersebar di 21 Kabupaten / Kota di Propinsi NTT.

Sebagai sebuah propinsi yang masih terus melakukan pembangunan demi terselenggaranya pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah NTT memang tidak berjalan lancar. Kondisi hampir sama terjadi di selurh wilayah Indonesia. Masalahnya tidak lain dan tidak bukan adalah kurang maksimalnya peran pelaku jasa konstruksi daerah dalam menggarap proyek-proyek konstruksi dan infrastruktur.

namun tema atau topik bahasan yang diambil benar-benar yang dibutuhkan oleh pasar. Sehingga pada akhirnya hasil dari penelitian itu selain dapat memenuhi syarat bagi mahasiswa dan pendidik yang bersangkutan, tapi juga berguna bagi dunia usaha. Begitupula ketika Perguruan Tinggi melakukan research, sebaiknyan tidak hanya dalam skala laboratorium ( lab saja ) tapi bisa dilakukan secara lebih luas sesuai kebutuhan pasar yang ada. Sehingga hasil dari reseach bisa diaplikasikan dengan lebih tepat kepada sektor bisnis konstruksi. Tentunya memang masalah tema atau topik akan kita identifikasi terlebih dahulu sehingga bisa tepat sasaran dan tepat guna. Dalam kondisi reseach pun pada akhirnya kami dari LPJK bisa menjadi jembatan antara pelaku bisnis di sektor konstruksi dengan Perguruan Tinggi. Dimana pada akhirnya nanti reseach yang dilakukan bisa lebih terstruktur kearah perbaikan dan perkembangan sektor konstruksi.

Lantas mengenai kurang bisa tersalurkannya dengan baik para lulusan Perguruan Tinggi. Apa solusi terbaik dari LPJK agar para lulusan Perguruan Tinggi bisa memberikan kontribusinya langsung pada saat mereka lulus dari pendidikan.Salah satu penyebab terjadinya masalah diatas adalah terkait dengan kondisi kurikulum yang ada di Perguruan Tinggi, dimana kedepan kami dari LPJK akan mencoba memberikan masukan dalam hal kurikulum kompetensi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pasar dunia konstruksi. Harapannya adalah agar para lulusan Perguruan Tinggi ketika mereka telah menamatkan pendidikan sudah memiliki kompetensi bisa dalam bidang arsitektur, sipil mechanicak&electrical. Caranya adalah dengan mereka mendapatkan sertifikat yang sesuai dengan apa yang dipersyaratkan di dunia bisnis. Intinya, kedepan kita akan lebih aktif berkomunikasi dengan dunia pendidikan, bisa dalam konteks penyusunan kurikulum hingga masalah pengajar yang berasal dari dunia bisnis seperti mendatangkan dosen tamu. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah agar tercipta satu sinkronisasi antara Perguruan Tinggi dan dunia bisnis di sektor konstruksi.

LPJK NASIONAL & PROPINSI

PERAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DALAM UPAYA MEMBANGUN DAERAH

KERANGKA PEMIKIRAN

Isu-isu Strategis

Makro,Meso,Mikro

Sub-isu

Respons Strategis

Konstruksi Indonesia Kokoh, Andal,

Berdaya Saing

Fokus Riset

Tema-tema Riset

Riset Pendukung

ISU-ISU STRATEGIS KONSTRUKSI INDONESIA ISU-ISU STRATEGIS

1. CONSTRUCTION GOVERNANCE2. HUMAN DEVELOPMENT3. INFORMATION SERVICE 4. SUSTANAIBLE CONSTRUCTION5. MARKET DEVELOPMENT 6. ENVIROMENTAL FEATURES7. SOCIO-ECONOMIC EQUITY1. DELIVERY SYSTEM2. INDUSTRY STRUCTURE3. MARKET ENTRY4. FINANCING CONSTRUCTION 5. BISNIS INOVATION1. CONSTRUCTION SAFETY 2. PROJECT QUALITY 3. CONSTRUCTION PRODUCTIVITY 4. PROJECT SECURITY 5. PROJECT MANAGEMENT

MAK

ROM

ESO

MIK

RO

• Pembangunan Jalur KA 3.258 km di Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan terdiri dari:

- KA Antar kota 2.159 km - KA Perkotaan 1.099 km • Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan di

60 lokasi • Pengadaan kapal penyeberangan perintis

sebanyak 50 unit

• Pembangunan BRT di 29 kota • Pembangunan angkutan massal cepat di

kawasan perkotaan (6 Kota metropolitan, 17 Kota besar)

Enggano

Kertajati

Singkawang

Muara Teweh

Miangas

Maratua

Tojo Una-Una

Pohuwato

Moa

Namniwel

Taria

Kenyam

Aboy

Koroway Batu

INFRASTRUKTUR YANG HARUS DIBANGUN 2015-2019 (1)

4

• Jalan baru 2.350 Km • Jalan tol 1.000 Km • Pemeliharaan jalan 46.770 Km

• Pembangunan 15 Bandara baru • Pengadaan 20 Pesawat Perintis • Pengembangan Bandara untuk

pelayanan Cargo Udara di 6 Lokasi

• Pembangunan 24 Pelabuhan baru • Pengadaan 26 Kapal Barang Perintis • Pengadaan 2 Kapal Ternak • Pengadaan 500 unit kapal Rakyat

Lokasi 15 bandara dan 24 Pelabuhan


5

• Pembangunan 65 Waduk Baru dan 33 PLTA

• Pembangunan/Peningkatan jaringan irigasi 1 Juta Ha

• Rehabilitasi 3 Juta Ha Jaringan Irigasi

• Pembangunan 2 kilang minyak 2x300 ribu barrel

• Pembangunan FSRU 5 lokasidi Jawa Barat/DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Lampung

• Jaringan gas kota sebesar 90 rb sambungan rumah

• Pembangunan SPBG 75 unit • Rasio elektrifikasi menjadi 96,6 persen • Pembangkit listrik sebesar 35 ribu MW • Gas bumi untuk 600 ribu nelayan

• Jangkauan Pitalebar/broadbanddi

100% kab/kota • Indeks e-government mencapai 3,4

(skala 4,0) • Pengmbangan e-pengadaan, e-

kesehatan, e-pendidikan, dan e-logistik

• Pembangunan Rusanawa 5.257 Twinblok (515.711 rumah tangga)

• Bantuan stimulan perumahan swadaya 5,5 Juta rumah tangga

• Penanganan kawasan kumuh 37.407 Ha • Fasilitasi kredit perumahan untuk MBR 2,5

Juta rumah tangga • Pembangunan SPAM di perkotaan 21,4 juta

sambungan rumah (268.680 liter/detik) • Pembangunan SPAM di perdesaan 11,1 juta

sambungan rumah (22.647 desa)

• Pembangunan sistem air limbah komunal di 227 kota/kab dan terpusat di 430 kota/kab

• Pembangunan IPLT untuk pengelolaan lumpur tinja perkotaan di 409 kota/kab

• Pembangunan TPA sanitary landfill dan fasilitas 3R di 341 kota/kab dan fasilitas 3R terpusat & komunal di 294 kota/kab

• Pengurangan genangan seluas 22.500 Ha di kawasan permukiman


Sehingga permasalahan yang kadang muncul adalah masih sering dijumpai adanya kegagalan konstruksi ,kegagagalan bangunan,pekerjaan terlambat ,badan usaha yg mengalami kerugian dalam berusaha ,adanya badan usaha yang terkena masalah hukum. Nah disinilah peran kami sebagai pengurus LPJK Propinsi, yang keberadaan kami di kukuhkan oleh Gubernur NTT mencoba mengambil inisiatif untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pelaku jasa konstruksi daerah agar bisa lebih maksimal dalam melakukan proses pekerjaan di sektor konstruksi.

Beberapa program yang telah kami lakukan hingga saat ini kata Piter Djami Rebo seperti : pelatihan dan bimbingan teknis yang merupakan kerjasama dengan Pemda Tingkat II, asosiasi terkait dan Kementerian Pekerjaan Umum setempat. Terlibat dalam pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi bersama Pembina Jasa Konstruksi khususnya terkait sosialisasi berbagai peraturan tentang jasa konstruksi.Serta untuk lebih menyebarluaskan informasi, kamipun menerbitkan Buletin Jasa Konstruksi NTT yang diterbitkan secara berkala. Sekalipun sudah memberikan kontribusi positif bagi pengembangan kinerja pelaku jasa konstruksi di NTT, namun hal itu belum sebanding dengan jumlah tenaga dibidang konstruksi yang harus dipersiapkan demi menunjang kelancaran kegiatan jasa konstruksi.

Itulah sebabnya, dalam upaya pengembangan pelaku jasa konstruksi di Propinsi NTT menuju terwujudnya Jasa Konstruksi

yang handal, berdaya saing dan menghasilkan pekerja yang berkualitas dan terciptanya kesetaraan antara pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi. Sejak awal LPJK Propinsi NTT telah melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi, serta memaksimalkan kegiatan sertifikasi tenaga ahli guna menstandarkan kualitas pelaku jasa konstruksi yang ada. Sekalipun memang karena adanya keterbatasan jumlah asesor khusus untuk tenaga kerja pada USTK, terkadang masih dijumpai keterlambatan dalam penerbitan sertifikat. Sedangkan beberapa hambatan yang hingga kini masih jadi kendala adalah seperti : aspek pengembangan usaha belum adanya segmentasi pasar/ pembatasan pasar untuk kualifikasi kecil sehingga terjadi persaingan yang tidak sehat antara kualifikasi K1,K2 dan K3. Masih lemahnya aspek manajerial dan teknik serta permodalan bagi pengusaha konstruksi, Masalah kepastian hukum dalam berusaha, hingga belum cukupnya tersedia tempat pelatihan, sistem informasi jasa konstruksi yang belum berjalan dengan baik. Satu hal yang hingga kini tetap menjadi perhatian kami adalah, bahwa LPJK mempunyai peranan yang besar dalam pengembangan jasa konstruksi namun belum diikuti dengan ketersediaan dana yang memadai untuk menunjang fungsi dan peran LPJK Propinsi NTT.

SEKTOR KONSTRUKSI DI SUMATERA SELATAN NAIK DARI 5,6% MENJADI 7,4% DI TAHUN 2014“ Potensi perkembangan sektor konstruksi di Sumatera Selatan cukup besar, karena kedepan akan ada rencana pembangunan jalan tol, pembangunan jembatan, pembangunan kawasan Tanjung Api-Api sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) hingga konstruksi di bidang pertambangan dan energi, “ kata Ir. H. Sastra Suganda, Ketua LPJK Propinsi Sumatera Selatan.

Kondisi yang dijelaskan Sastra Suganda diatas bukannya sebuah ungkapan semata tanpa dasar yang kuat. Karena berdasarkan dari Bank Indonesia sendiri, dari Kajian Regional Ekonomi Sumatera Selatan dijelaskan : Kinerja sektor konstruksi mengalami peningkatan yang signifikant. Adanya pertumbuhan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan sektor konstruksi tumbuh 5,6% (yoy) ditriwulan IV 2013 menjadi 7,4% (yoy) pada triwulan I 2014.

Melihat begitu besarnya potensi di sektor konstruksi yang ada di Sumatera Selatan, LPJK Propinsi Sumatera Selatan sebagai sebuah lembaga yang bisa dikatakan mitra strategis tidak

saja pemerintah setempat tapi juga pelaku jasa konstruksi akan berusaha untuk mensupport pembangunan sektor konstruksi yang ada di Sumatera Selatan. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh LPJK Propinsi Sumatera Selatan dalam upayanya mendukung keberlanjutan proses pembangunan yang ada di Sumatera Selatan dari mulai membantu meningkatkan kepasitas dan kapabilitas pelaku jasa konstruksi hingga dukungan yang bersif kebijakan. Satu hal yang menjadi consern dari LPJK Propinsi Sumatera Selatan seperti yang di sampaikan Sastra Suganda adalah terpenuhinya tenaga ahli dan profesional dibidang jasa konstruksi yang berkualitas. Karena itu menjadi salah satu kendala yang saat ini masih menjadi “ PR” bagi LPJK Propinsi Sumatera Selatan, yaitu masih kurangnya pekerja di jasa konstruksi yang memiliki kualitas dan tentu saja bersertifikat.

Sekedar informasi, saat ini di Sumatera Selatan tenaga ahli baru 28%. Kondisi ini berdampak karena cukup tingginya biaya pendidikan dan pelatihan yang ada di Sumatera Selatan. Hingga pada akhirnya situasi itu berdampak pada komposisi tenaga kerja sektor konstruksi yang ada di Sumatera Selatan. Hingga saat ini biaya pendidikan dan pelatihan untuk tingkat terampil Rp1-1,5juta/orang, untuk tingkat ahli Rp2-3 juta/orang. Namun sekalipun itu menjadi satu masalah tersendiri, namun

LPJK Propinsi Sumatera Selatan harus tetap mencari solusi lain agar proses pembangunan yang ada di Sumatera Selatan tetap terjaga dengan baik. Caranya dengan melakukan kerjasama antara LPJK Propinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Daerah baik Propinsi dan Kabupaten/Kota, melakukan sosialisasi mengenai peraturan-peraturan yang terkait dengan jasa konstruksi, membantu dalam hal registrasi dan sertifikasi tenaga kerja dan badan usaha. Bukan hanya itu, berkat adanya kerjasama yang efektif dengan aparat di DPRD dan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan, maka mereka secara aktif turut memberikan masukan dan materi terhadap Rancangan Peraturan Daerah mengenai jasa konstruksi. Bukti adanya jalinan komunikasi dan kerjasama yang terjalin secara efektif antara Pemerintah dan Swasta.

Namun tetap saja, dalam setiap aktivitas bisnis sudah pasti ada masalah atau kendala yang bisa menjadi penghambat kelancaran jalannya proses bisnis yang sedang berlangsung. Di Propinsi Sumatera Selatan-pun beberapa kendala yang dihadapi LPJK Propinsi dalam upayanya untuk mengembangkan bisnis di Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut : (1) Belum transparannya instansi terkait dalam hal pengadaan barang/jasa sektor konstruksi. (2) Masih kurangnya tenaga terampil yang bersertifikasi. (3) Kurangnya dana dalam melakukan pelatihan tenaga kerja dan penelitian di bidang jasa konstruksi. (4) Minimnya dukungan dari pemerintah daerah (5). Masih terbatasnya badan usaha jasa konstruksi daerah yang mampu bersaing secara nasional (6) Perlu dilakukan peningkatan dana untuk pelatihan ketrampilan tenaga kerja dan penelitian di daerah, dilibatkannya badan usaha daerah dalam penger-jaan-pengerjaan proyek nasional (JO) Dll.

DANA INVESTASI SEKTOR KONSTRUKSI DI DI YOGYAKARTA Rp.11,2 TRILIUN “Laju Perumbuhan Ekonomi DIY, mulai dari tahun 2011 sebesar 5,17 % sampai dengan tahun 2013 sebesar 5,40%. Angka ini menunjukkan adanya kenaikan 4,4%. Sektor usaha dominan yang mendukung kenaikan ekonomi tersebut adalah sektor jasa dan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR),” Ir. Ilham Purnomo, MT, Ketua Umum keumataab.


Apa yang terjadi di DIY Yogyakarta, jelas mengindikasikan bahwa memang perkembangan sektor konstruksi sedang menuju masa kejayaan. Terlihat tidak saja Jakata sebagai Ibukota Negara yang menunjukan adanya peningkatan yang cukup signifikan dalam investasi di sektor konstruksi. Namun dibeberapa daerah pun, progres pergerakan sektor konstruksi menunjukan adanya angka peningkatan. Kondisi inipun didukung dengan adanya pembangunan infrastruktur yang dilakukan dengan menggunakan dana investasi yang berasal tidak saja dari pemerintah tapi juga peran aktif dari pihak swasta. Dalam tahun 2014, dana investasi yang berasal dari swasta mencapai Rp8,3 Triliun, sementara dana yang berasal dari APBD DI Yogyakarta dan Kabupaten/ Kota pada tahun yang sama berkisar pada angka, Rp2,9Triliun ( dengan perbandingan 20-25% berasal dari APDB DI Yogyakarta dan Kabupaten/Kota berkisar diangka Rp11,74 Triliun ).

Itu baru dari gambaran yang terjadi pada tahun 2014. Ditahun – tahun mendatang, dengan makin gencarnya pencanangan program pembangunan disektor konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah DI Yogyakarta seperti yang disampaikan oleh Ilham Purnomo justru dengan beberapa rencana strategis seperti : Revitalisasi Kawasan Malioboro dan Tugu, Bandar Udara di Kabupaten Kulon Progo, Jalan Akses Yogya-Bandara Baru, Pengembangan Akses Jalan Kereta Api-Stasiun Bandara Baru, Pelabuhan Laut Tanjung Adikarto dan lainnya. Sudah pasti besarnya potensi kapitalisasi pasar sektor konstruksi di DI

Yogyakarta akan semakin meningkat.

Memang, untuk mewujudkan kondisi bisnis di sektor konstruksi yang ada di DI Yogyakarta tidak semudah yang kita bayangkan. Kondisinya permasalahan dan kendala yang dihadapi, hampir sama dengan daerah-daerah lain yaitu : 1).Pada dasarnya untuk wilayah DIY pengembangan lebih ditekankan pada Sumberdaya Manusia, hal ini dikarenakan wilayah DIY yang relative kecil dan miskin Sumber Daya Alam. Untuk itu LPJK DIY telah bekerjasama dengan Universitas Islam Indonesia dan Universitas Janabadra. 2).Kendala lain adalah hampir 95% Badan Usaha merupakan golongan kecil. 3).Banyak tenaga kerja konstruksi yang sudah terdidik/terlatih pada akhirnya bekerja di luar wilayah DIY.

Oleh karena itu, LPJK Propinsi sebagai perpanjangan tangan dari LPJK Nasional berusaha untuk menjadi mediator yang baik bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung terciptanya kondisi iklim bisnis disektor konstruksi. Beberapa hal yang telah dilakukan LPJK Propinsi DI Yogyakarta seperti yang disampaikan oleh Ir. Ilham Purnomo adalah sebagai berikut : 1. Memberikan pemikiran tentang pengembangan jasa

konstruksi daerah serta masukan-masukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Jasa Konstruksi.

2. Melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi, yang meliputi klasifikasi, kualifikasi dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja dengan menyelenggarakan fasilitasi uji kompetensi secara terjadwal dengan Asosiasi Profesi yang ada di Jogjakarta, sehingga kebutuhan Tenaga Konstruksi bersertifikat sebagai persyaratan pelaksanaan konstruksi di daerah dapat terpenuhi.

3. Melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi dengan melakukan percepatan pelayanan dan koordinasi terpadu dengan pengguna jasa dalam mendukung penyelengga-raan pengadaan jasa perencana dan pengawas konstruksi serta pelaksana konstruksi, sehingga pelaksanaan registrasi tersebut tidak menghambat proses pembangunan daerah.

Disamping itu, untuk memperkuat Sumber Daya Manusia yang memang menjadi salah satu kendala dalam penyelenggaraan sektor konstruksi yang baik, maka LPJK Propinsi DI Yogyakarta telah melakukan beberapa kerjasama : 1. Program Studi Arsitek Universitas Islam Indonesia dan

Ikatan Ahli Arsitek Indonesia dalam menyelenggarakan Pendidikan Profesi Arsitek bagi lulusan S1 Arsitektur untuk mendapatkan Sertifikat Keahlian (SKA) Arsitek Muda.

2. Sekolah Menengah Kejuruan, Dinas Pendidikan DIY dalam menyelenggarakan pelatihan dan uji kompetensi Tenaga Terampil untuk memperoleh Sertifikat Ketrampilan (SKT).

3. Balai Pengujian Informasi Permukiman dan Bangunan dan Pengembangan Jasa Konstruksi, Dinas PU ESDM DIY dalam menyelenggarakan pelatihan dan uji kompetensi Tenaga Terampil untuk memperoleh Sertifikat Ketrampilan (SKT).

4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam menyelenggarakan dalam pelatihan dan uji kompetensi Tenaga Terampil untuk memperoleh Sertifikat Ketrampilan (SKT).

5. Jurusan Teknik Sipil Universitas Janabadra dalam menye-lenggarakan kurus dan pelatihan ketrampilan bagi juru gambar, surveyor, estimator dan lainnya.

LPJK & AKTIVITAS PENGURUS

DR. Ir. Putut Marhayudi, Wakil Ketua I, LPJK Nasional (2011-2015)

POTENSI BISNIS KONSTRUKSI INDONESIA, TERBESAR KE-2 DI ASIA

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS pada tahun 2013, jumlah tenaga kerja konstruksi di Indonesia mencapai 6,9 juta pekerja. Dimana dari jumlah tenaga kerja konstruksi tersebut, berdasarkan data dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) per 31 Desember 2014, jumlah tenaga kerja konstruksi di Indonesia yang memiliki sertifikasi ahli sebanyak 64.578 dan sertifikasi terampil sebanyak 101.669.

Itulah sebagian data yang disampaikan oleh DR.Ir.Putut Marhayudi, Wakil Ketua I, LPJK Nasional dalam acara Kesiapan Sumber Daya Konstruksi Dalam Menyongsong MEA 2015. Acara yang diadakan untuk memberikan satu informasi terkini mengenai kondisi terbaru bisnis konstruksi Indonesia mencoba menampilkan data dan informasi dalam bisnis konstruksi di Indonesia serta kondisi dikawasan ASEAN.

Indonesia sendiri, dengan potensi investasinya yang bisa dikatakan terbesar di kawasan Asean dan nomor 2 untuk kawasan Asia. Jelas kondisi sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan sebuah negara dalam merebut pasar konstruksi yang saat ini sedang berada dalam masa keemasan. Itulah kenapa, LPJK sebagai sebuah lembaga pengembangan jasa konstruksi yang salah satu tugas pokoknya adalah : melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi, yang meliputi klasifikasi, kualifikasi dan sertifikasi ketrampilan dan keahlian kerja. Berusaha untuk semaksimal mungkin mening-katkan kapasitas dan kapabilitas dari pelaku jasa konstruksi yang ada di Indonesia.

Dapat terlihat dari data berikut, kondisi investasi bidang konstrusi dan infrastruktur Indonesia dalam konteks potensi investasi yang ada di kawasan Asean dan Asia.

Harapannya adalah dengan semakin seringnya LPJK

Beberapa Kegiatan Pengurus LPJK Nasional

Pasar Konstruksi Indonesia

Nilai kapitalisasi terus meningkat: 2012: Rp 411,53 triliun 2013: Rp 466,69 triliun 2014: Rp 521,7 triliun 2015?

INDONESIA $ 267 Billion


5

• Pembangunan 65 Waduk Baru dan 33 PLTA

• Pembangunan/Peningkatan jaringan irigasi 1 Juta Ha

• Rehabilitasi 3 Juta Ha Jaringan Irigasi

• Pembangunan 2 kilang minyak 2x300 ribu barrel

• Pembangunan FSRU 5 lokasidi Jawa Barat/DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Lampung

• Jaringan gas kota sebesar 90 rb sambungan rumah

• Pembangunan SPBG 75 unit • Rasio elektrifikasi menjadi 96,6 persen • Pembangkit listrik sebesar 35 ribu MW • Gas bumi untuk 600 ribu nelayan

• Jangkauan Pitalebar/broadbanddi

100% kab/kota • Indeks e-government mencapai 3,4

(skala 4,0) • Pengmbangan e-pengadaan, e-

kesehatan, e-pendidikan, dan e-logistik

• Pembangunan Rusanawa 5.257 Twinblok (515.711 rumah tangga)

• Bantuan stimulan perumahan swadaya 5,5 Juta rumah tangga

• Penanganan kawasan kumuh 37.407 Ha • Fasilitasi kredit perumahan untuk MBR 2,5

Juta rumah tangga • Pembangunan SPAM di perkotaan 21,4 juta

sambungan rumah (268.680 liter/detik) • Pembangunan SPAM di perdesaan 11,1 juta

sambungan rumah (22.647 desa)

• Pembangunan sistem air limbah komunal di 227 kota/kab dan terpusat di 430 kota/kab

• Pembangunan IPLT untuk pengelolaan lumpur tinja perkotaan di 409 kota/kab

• Pembangunan TPA sanitary landfill dan fasilitas 3R di 341 kota/kab dan fasilitas 3R terpusat & komunal di 294 kota/kab

• Pengurangan genangan seluas 22.500 Ha di kawasan permukiman


mengadakan seminar, pelatihan dan pembekalan untuk pelaku jasa konstruksi. Maka kedepan kita berharap dengan adanya pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean, maka pelaku jasa konstruksi kita makin eksis dalam percaturan bisnis konstruksi di kawasan regional Asean, Asia dan Global.

Ir.Darma Tyanto Saptodewo, MT,MBA

KOMITE NASIONAL KEAMANAN & KESELAMATAN KONSTRUKSI ( KNK3), SOLUSI TERBAIK MASALAH KEGAGALAN KONSTRUKSI

Coba kita lihat beberapa kegagalan konstruksi, Runtuhnya Rukan Cendrawasih, Samarinda ( Juni 2014), Runtuhnya Jembatan Mahakam II, Tenggarong (November 2011) atau Robohnya Jembatan Penghubung Gedung Perpustakaan Daerah DKI (November 2014). Apa yang bisa kita ambil dari semua masalah diatas.....?.

Mungkin itulah yang menjadi perhatian kita, ketika saat ini perkembangan sektor properti dan konstruksi sedang menuju masa kejayaannya. Persoalan seputar kegagalan konstruksi sudah harus menjadi satu perhatian yang serius. Itulah kenapa, saat ini LPJK ( Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi) sedang berjuang untuk mengembangkan yang namanya Komite Nasional Keamanan dan Keselamatan Konstruksi (KNK3). Sebuah lembaga yang nantinya akan bertanggungjawab terhadap semua hal yang terkait dengan masalah diatas. “ Saat ini kita baru selesai melatih para penilai ahli yang tersebar di 33 Propinsi ,” Ir.Darma Tyanto Saptodewo, MT,MBA, Komite Daya Saing & Dukungan Sumber Daya, LPJK Nasional.

Memang bukan perkara mudah, untuk mencoba mengubah paradigma lama mengenai kasus kegagalan konstruksi. Jika sebelumnya kita cenderung menutupi kasus kegagalan konstruksi. Tapi justru kedepan hal ini harus menjadi satu pemikiran bersama agar kejadian sejenis tidak terjadi lagi. Kita tahu kebakaran bisa terjadi dimana-mana. Jika kita bisa membuat satu kejadian dengan adanya laporan teknis seperti yang biasa dilakukan dalam teknologi konstruksi, maka perma-salahan sejenis sudah dapat dicarikan solusinya secara benar. Dimana tujuan dari report itu adalah untuk membuka dan membedah masalah yang terjadi untuk dicarikan solusi terbaik.

Pembentukan KNK3 itu sendiri adalah sebuah jawaban dari apa yang menjadi permasalahan di lapangan. Dahulu, ketika ada masalah cenderung mereka meminta bantuan ke Pusat (Jakarta). Padahal proses itu memakan waktu, justru kedepan dengan kita membentuk Team Penilai Ahli, masalah yang terjadi di daerah akan mampu diselesaikan oleh daerah yang bersang-kutan. Sedang pusat hanya memberikan arahan. Sehingga standar penanganan masalah K3 bidang Konstruksi akan sama ditiap propinsi.

Karena sifat pekerjaanya yang penuh dengan tantangan, maka nantinya KNK3 akan terdiri dari orang-orang yang memiliki kredibilitas dalam pekerjaan, memiliki kesadaran tinggi dalam memajukan sektor konstruksi, jujur dan pastinya memiliki attitude dan integritas yang tinggi. Wajar jika Dharma Tyanto Saptodewo mengatakan akan merangkul para tokoh di dunia konstruksi untuk menguatkan keberadaan KNK3 tersebut. Bisa berasal dari anggota asosiasi, pakar dan ilmuwan dan tentu saja perwakilan dari LPJK Propinsi. Ditangan merekalah nantinya masalah K3 bangunan / gedung menjadi tanggungjawabnya. Harapan dengan adanya KNK3 adalah bahwa ketika ada masalah, maka solusinya tidak dengan memberikan police line di lokasi tersebut. Boleh memang police line itu dipasang, lanjut Dharma. Namun hal itu untuk menjaga keamanan lokasi sekitar proyek, baru setelah itu team KNK3 akan mencari akar permasalahan yang ada. Karena jika kondisinya seperti saat ini, ketika terjadi kasus kegagalan konstruksi dan proyek di tutup sementara dengan police line, berapa kerugian yang akan ditanggung beberapa pihak. Pihak pemberi kerja akan rugi karena proyek tidak sesuai jadual, penerima tugas ( kontraktor ) akan rugi waktu dan biaya karena proyek tertunda, padahal peralatan yang digunakan itu sudah pasti memakan cost produksi. Satu hal yang perlu menjadi perhatian semua pihak adalah bahwa yang namanya konstruksi itu adalah time is money. Dengan adanya KNK3 maka kedepan, tidak saja masalah kegagalan konstruksi ( yang didalamnya terdapat kegagalan gedung/ bangunan ). Namun masalah kegagalan desain pun bisa diselesaikan oleh team KNK3. Kenapa kegagalan desain bisa masuk dalam kondisi ini, karena sektor konstruksi itu adalah satu sektor yang tidak bisa di prediksi dari awal hingga akhir. Bisa dengan kita membuat mobil yang sistemnya sudah tersusun secara standar. Sehingga bisa saja sekalipun desain yang ada sudah di approval, namun karena dilapangan kadang terjadi hal-hal diluar kendali kita, maka bisa saja desain atau proses konstruksi yang ada akan mengalami perubahan dengan menyesuaikan kondisi yang ada di lapangan. Semoga dengan terbentuknya KNK3 perkembangan sektor property dan kontruksi tidak saja berdasarkan peningkatan jumlah invesatasi yang ada tapi juga kualitas bangunan yang dihasilkan.

DR.Ir.Krishna Suryanto Pribadi, Komite Penelitian dan Pengembangan, LPJK NasionalIr. Jimmy S. Juwana, MSAE, Komite Kerjasama Luar Negeri, LPJK Nasional

PERAN STRATEGIS LPJK NASIONAL DALAM FORUM KOMUNITAS KONSTRUKSI GLOBAL

Menjadi bagian dari komunitas global, dimana Indonesia adalah bagian dari komunitas global di sektor konstruksi. Memang kondisi itu harus diciptakan, agar perkembangan sektor konstruksi yang ada di dunia, misalnya di kawasan Asean akan menjadi acuan dalam kita mengembangkan bisnis di sektor konstruksi.

Atas dasar pertimbangan dan dalam upaya turut serta dalam Masyarakat Ekonomi Asean yang saat ini sudah mulai dijalankan. Maka DR.Ir.Krishna Suryanto Pribadi, bersama Ir. Jimmy S.Juwara,MSAE mewakili LPJK Nasional menghadiri acara MRI di Kamboja. Acara yang diadakan tiap tahun, dengan lokasi yang berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain dalam satu wadah keanggotaan. Seperti yang di sampaikan Ir. Jimmy S.Kumara, MSAE kegiatan rutin ini memiliki beragam agenda. Diantaranya adalah kegiatan dalam konteks AAC ( Architect Asean Council). Sebuah kegiatan yang sengaja di buat untuk secara bersama menyetujui permohonan dari negara- negara anggota AAC agar permohonan sertifikasi dari negara yang ber-sangkutan bisa diterima. Bukan hanya agenda dari AAC yang dihadiri oleh kedua perwakilan Indonesia dari LPJK Nasional tersebut. Agenda lain yang dihadirinya adalah, acaranya Asean Education Council ( AEC), sebuah ajang pertemuan untuk para lembaga pendidikan yang menyangkut didalamnya bidang konstruksi. Untuk agenda yang satu ini perwakilan dari LPJK Nasional adalah mendampingi waki dari Dirjen Dikti ( Direktorat Jenderal ) Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan & Kebudayaan.

Memang untuk mendapatkan kapasitas dan kapabilitas profesional yang bisa setara dan bersaing di dunia global. Saat ini salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan masuk dan tergabung dalam lembaga- lembaga global yang memang consern dalam sektor bisnis tersebut. Seperti lembaga Asean Architect Enjinering Council), yang saat ini total engineersnya

Nama Negara Anggota AAEC Jumlah Engineer Nama Negara Anggota AAEC Jumlah Engineer

Brunai Darussalam 2 orang Myanmar 85 orangCambodia 1 orang Philippines 38 orang Indonesia 296 orang Singapore 218 orang Laos PDR 0 Thailand 0Malaysia 203 orang Vietnam 113 orang Jumlah Engineer : 956 Engineer dari 10 Negara

v

6

RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG DIBANGUN 2015-2019

Jalan baru 2.650 Km Jalan tol 1.000 Km Pemeliharaan jalan 46.770 Km

Pembangunan 15 Bandara baru Pengadaan 20 Pesawat Perintis Pengembangan Bandara untuk

pelayanan Cargo Udara di 6 Lokasi

Pembangunan 24 Pelabuhan baru Pengadaan 26 Kapal Barang Perintis Pengadaan 2 Kapal Ternak Pengadaan 500 unit kapal Rakyat

Pembangunan Jalur KA 3.258 km di Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan terdiri dari:

- KA Antar kota 2.160 km - KA Perkotaan 1.100 km Pembangunan Pelabuhan

Penyeberangan di 60 lokasi Pengadaan kapal penyeberangan

(terutama perintis) sebanyak 50 unit

Pembangunan BRT di 29 kota Pembangunan angkutan massal

cepat di kawasan perkotaan (6 Kota metropolitan, 17 Kota besar)

v

7

Lanjutan...

Pembangunan 49 Waduk Baru dan 33 PLTA Pembangunan/Peningkatan jaringan irigasi 1 Juta

Ha Rehabilitasi 3 Juta Ha Jaringan Irigasi

Jangkauan Pitalebar/broadband di 100%

kab/kota Indeks e-government mencapai 3,4 (skala 4,0) Pengmbangan e-pengadaan, e-kesehatan, e-

pendidikan, dan e-logistik

Pembangunan Rusanawa 5.257 Twinblok (515.711 rumah tangga)

Bantuan stimulan perumahan swadaya 5,5 Juta rumah tangga

Penanganan kawasan kumuh 37.407 Ha Fasilitasi kredit perumahan untuk MBR 2,5

Juta rumah tangga

Pembangunan SPAM di perkotaan 21,4 juta sambungan rumah (268.680 liter/detik)

Pembangunan SPAM di perdesaan 11,1 juta sambungan rumah (22.647 desa)

Pembangunan sistem air limbah komunal di 227 kota/kab dan terpusat di 430 kota/kab

Pembangunan IPLT untuk pengelolaan lumpur tinja perkotaan di 409 kota/kab

Pembangunan TPA sanitary landfill dan fasilitas 3R di 341 kota/kab dan fasilitas 3R terpusat & komunal di 294 kota/kab

Pengurangan genangan seluas 22.500 Ha di kawasan permukiman

Peluang Pasar Jasa Konstruksi ASEAN

INDONESIA ADALAH PASAR JASA KONSTRUKSI TERBESAR DI ASEAN

INDONESIA $ 267 Billion The Most Profitable Construction Market In Asia

(sumber: ASIA CONSTRUCTION OUTLOOK, AECOM 2014)

INDONESIA DAN MALAYSIA MERUPAKAN PASAR JASA KONSTRUKSI YANG PALING MENGUNTUNGKAN DI ASEAN DAN NOMOR 2 DI ASIA

Peluang Pasar Jasa Konstruksi ASEAN (2)

Tahun Ranking

2010 – 2011 44

2011 – 2012 46

2012 - 2013 50

2013 - 2014 38

2014 - 2015 34

Indeks Daya Saing Global Indonesia (GCI)

Sumber: The Global Competitiveness Report (World Economic Forums)

Indonesia Malaysia Thailand Vietnam Phillipines

Infrastruktur 72 20 76 112 95

Jalan 72 19 50 104 87

Kereta Api 41 12 74 52 80

Pelabuhan 77 19 54 88 101

Transportasi Udara 64 19 37 87 108

Listrik 84 39 58 88 87

Telepon Bergerak 54 30 34 42 86

Telepon Tetap 71 73 91 86 113

• 109.54 m3/detik

Indeks Daya Saing Infrastruktur Indonesia (GCI)

Tahun Ranking

2010 – 2011 90

2011 – 2012 82

2012 - 2013 92

2013 - 2014 82

2014 - 2015 72

DAYA SAING INFRASTRUKTUR INDONESIA

19

KLASIFIKASI (ASMET)

ASEAN CLASIFICATION (CPC) 2015-2020

GLOBAL CLASIFICATION >2020

PERMEN NO 08/2011 GENERAL / SPECIALIST

2014-2018

PASAR TERBUKA GLOBAL

2015

TRANSISI INDONESIA REGULASI

2011

TRANSISI ASEAN

PASAR TERBUKA ASEAN

2020

PROSES TRANSISI PEMBERLAKUAN KLASIFIKASI JASA KONSTRUKSI (RANTAI PASOK)

CPC – CENTRAL PRODUCT CLASIFICATION

30/6/2014

Isu aktual substansi perubahan dalam PERMEN PU 10/2014 TENTANG BUJK ASING

27

DIMULAI PADA SAAT MEMASUKKAN PENAWARAN

SAMPAI DENGAN PENGAKHIRAN PROYEK

KESAMAAN LAYANAN DAN KESETARAAN KUALIFIKASI

SECARA BERSAMA-SAMA DAN SECARA SENDIRI-

SENDIRI BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PENGGUNA

JASA

PRINSIP KERJASAMA OPERASI

BUJK ASING BUJK

NASIONAL Kerjasama

Operasi

1. paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri dan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari nilai pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJK.

2. pimpinan K/L/D/I Terkait atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan K/L/D/I Terkait menetapkan pekerjaan pelaksanaan konstruksi yang dapat dikerjakan lebih dari 50% (lima puluh persen) di luar negeri dan lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari nilai pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJK.

3. Seluruh pekerjaan perencanaan teknis dilakukan di dalam negeri dan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan perencanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJK.

Kepemilikan Saham 100% oleh

WNI

IZIN MENTERI PU UNTUK BUJK NASIONAL YANG: • saham paling sedikit 65% oleh WNI; • Jabatan direktur utama, direktur keuangan dan

direktur sumber daya manusia dalam BUJK diduduki oleh WNI; dan

• BUJK tersebut terbukti telah melakukan kegiatan yang mendorong rantai pasok produksi industri

atau

Hanya dapat melakukan pekerjaan risiko tinggi,

teknologi tinggi dan berbiaya besar


sudah mencapai 956 profesional. Dimana Indonesia jika dilihat dari Current Registered Engineers on the DatabaseJumlah engineernya berada pada urutan teratas dengan jumlah 296 profesional. Sementara justru Singapura dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu besar memiliki jumlah engineer sekitar 218 profesional. Untuk 3 teratas jumlah engineering yaitu Malaysia dengan jumlah 203.

Dalam program kegiatan AAEC, sama seperti AAC..dimana selain melakukan beberapa agenda seperti roundtable metting. Yang bertujuan untuk sesama praktisi berbagi ilmu pengetahuan dan wawasan diseputar dunia konstruksi. Juga dilakukan satu aktivitas langsung yang bersentuhan dengan dunia konstruksi yaitu tinjauan proyek. Pada saat di Kamboja, proyek yang menjadi target kunjungan adalah Angkor Watt. Biasanya menurut Ir. Jimmy S. Juwana, MSAE obyek yang menjadi kunjungan adalah bangunan – bangunan Cagar Budaya ( Proyek Heritage ). Namun kondisi itupun akan disesuaikan dengan program acara yang ada di masing-masing negara penyelenggara. Untuk Indonesia seluruh peserta kegiatan di bawa ke Proyek Jalan Tol Atas di Atas Laut. Sama halnya ketika peserta berada di Negara Singapore, seluruh peserta mengunjungi proyek Pembuatan MRT ( Mass Rapid Transport). Sedangkan pada saat di Thailand, seluruh peserta mengunjungi Candi sebagai sebuah obyek Haritage yang terkenal dari negara Thailand.

DR.Ir.Sarwono Hardjomuljadi, Wakil Ketua III Bidang Hukum, Penyelesaian Sengketa Konstruksi dan Standari-sasi, LPJK Nasional, “ Saat ini banyak pelanggaran perjanjian perdata justru terkait dengan kualitas pekerjaan bidang konstruksi.

Salah satu tugas pokok dari 5 tugas pokok yang diembankan kepada LPJK Nasional adalah : Mewujudkan tertib penyeleng-garaan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban. Sehingga implementasi dari tugas itu salah satunya adalah pembentukan Badan Arbitrase & Alternatif

Penyelesaian Sengketa Konstruksi di Indonesia.

Dalam bidang konstruksi,pelaksanaan pembangunan dilak-sanakan oleh kontraktor didasari suatu kontrak yang bersifat perjanjian perdata. Saat ini banyak pelangggaran perjanjian perdata tersebut terkait dengan kualitas pekerjaan. Setelah selesainya proyek dan diserahterimakan maka dapat dimasukan dalam katagori kegagalan bangunan dengan segala dampaknya ternasuk adanya sanksi pidana sesuai dengan peraturan perun-dang-undangan . Sebaliknya jika hal itu terjadi semasa konstruksi, maka sebenarnya masih bisa diatasi dengan perbaikan, karena masih terikat kontrak. Hal inilah yang sering ditafsirkan berbeda oleh banyak kalangan, karena definisi kegagalan konstruksi yang menyatakan demikian.

Walau menurut DR.Ir Sarwono Hardjomuljadi,Dr, Ir, MSC

(Civ), MSBA (Bus), MH (Law), MDBF (ADR), ACIArb (Arb), ACPE, FIDIC Affiliate Member , FIDIC Accredited Trainer, FIDIC Adjudicator, DRBF Country Representative for Indonesia. ” Bukan kriminalisasi tapi lebih tepatnya adalah beda persepsi dari dua perspektif yang berbeda”. Itulah yang coba di sampaikan DR.Ir.Sarwono Hardjomuljadi, Wakil Ketua III Bidang Hukum, Penyelesaian Sengketa Konstruksi dan Standarisasi, LPJK Nasional pada acara ICITAD yang diselenggarakan bekerja sama

dengan Kedutaan Besar Amerika. Acaranya sendiri dihadiri dari Bareskrim Kepolisian Republik Indonesiam Kejaksaan Negeri dan para Hakim Pengadilan yang jumlahnya sekitar 50 orang. Karena ketika kita berbicara masalah kontrak kerjasama, dimana dalam bisnis di sektor konstruksi kondisi itu terbagi menjadi 3 bagian yaitu : kontrak konstruksi, klaim konstruksi dan penyelesaikan sengketa. Maka ketika dalam proses konstruksi terjadi kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, sudah pasti penyelesaiannya sesuai dengan undang – undang yang berlaku yaitu Undang Undang Jasa Konstruksi.

Sekalipun dalam kenyataanya, ketika terjadi suatu masalah dalam proses konstruksi, yang biasanya dilakukan adalah bentuk penindakan sepihak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kondisi ini jelas tidak sesuai dengan apa yang diperjuangkan oleh LPJK terkait tugas pokok yang harus dijalankannya yaitu : mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli dibidang jasa konstruksi. Sehingga walau undang-un-dang atau peraturan yang mengaturnya menjelaskan secara detail menyangkut permasalahan dibidang konstruksi :

Maka dengan adanya Badan Arbitrase dan Alternatif Penyele-saian Sengketa Konstruksi Indonesia, diharapkan semua pihak khususnya pelaku jasa konstruksi yang mengalami masalah terkait dengan kasus hukum akan mendapatkan kondisi yang seimbang, bukan sebagai pihak yang harus menanggung resiko. Itulah kenapa, Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesa-ian Sengketa Konstruksi Indonesia ini memiliki kedudukan yang kuat. Karena badan ini didirikan oleh tokoh-tokoh yang cukup berkompeten dalam sektor konstruksi.

Semoga dengan telah terbentuknya Badan Arbitrase ini, maka

ASPEK LEGAL DAN ADMINISTRASI KONTRAK

Kontrak Konstruksi

Klaim Konstruksi

Penyelesaian Sengketa

Sarwono Hardjomuljadi Dr, Ir, MSC (Civ), MSBA (Bus), MH (Law), MDBF (ADR), ACIArb, (Arb) A CPE. (Eng)

FIDIC Affiliate Member , FIDIC Accredited Trainer, FIDIC Adjudicator DRBF Country Representative for Indonesia

Wakil Ketua, Lembaga pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Sekretaris, Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia (BADAPSKI)

[email protected] & [email protected] www.sarwonohm.com

PP 29 Tahun 2000 Pasal 34 Kegagalan Bangunan merupakan keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan Penyedia Jasa dan atau Pengguna Jasa setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi.

Kegagalan Bangunan

Kegagalan Pekerjaan Konstruksi yang didefinisikan sebagai: PP 29 Tahun 2000 Pasal 31 Kegagalan pekerjaan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa.

PP 29 Tahun 2000 Pasal 32 (1) Perencana konstruksi bebas dari kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 yang disebabkan kesalahan pengguna jasa, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi. (2) Pelaksana konstruksi bebas dari kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 yang disebabkan kesalahan pengguna jasa, perencana konstruksi, dan pengawas konstruksi. (3) Pengawas konstruksi bebas dari kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 yang disebabkan kesalahan pengguna jasa, perencana konstruksi, dan pelaksana konstruksi. (4) Penyedia jasa wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 yang disebabkan kesalahan penyedia jasa atas biaya sendiri.

Kegagalan Pekerjaan Konstruksi

UU No 18 Tahun 1999 Pasal 43 (1) Barang siapa yang melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.

(2) Barang siapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang

bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak.

(3) Barang siapa yang melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi

dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan dan menyebabkan timbulnya kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak

SEMINAR SEHARI Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi DKI Jaya Bekerjasama dengan Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Provinsi DKI Jakarta Dan Universitas Tarumanagara Jakarta

© Sarwono Hardjomuljadi

Pendiri Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Tangggal 19 Agustus 2014, di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum

Duduk: Pof. Dr.Satya Arinanto, SH, MH; Ir. Agus Rahardjo,MSM; Prof.Dr.Ir. Wiratman Wangsadinata; Dr.Ir. Djoko Kirmanto, Dip.HE; Abdul Rahman Saleh, SH, MH; Prof. Hilmahanto Juwana, SH, LLM, PhD; Prof.Ir.Roesdiman Soegiarso, MSc, PhD; Irjen Pol (Purn) Prof.Dr.dr.Hadiman, Sp.KO, SH, MBA, MSc. Berdiri: Dr.Ir.Sarwono Hardjomuljadi, MSc, MSBA, MH; Ir.Erie Heryadi, Dr.Amad Sudiro, SH, MH, MM; Bintang Perbowo, SE, MM; Dr.Ir.Sudarto, MT; Ir.Hedianto Husaini, MSCE, MSi; Firman Wijaya, SH, MH


Sebagai sebuah institusi, LPJK ( Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi ) Nasional selalu berusaha untuk menjadikan dirinya memiliki peran startegis. Tidak saja kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan, tapi juga kepada pelaku jasa konstruksi. Sehingga wajar, jika dalam kegiatannya LPJK selalu berusaha untuk bisa mengakomodir para stage holder sektor konstruksi.

Terkait dengan peran strategis yang dilakukan LPJK Nasional, maka sepanjang 3 bulan terakhir ini, beberapa kegiatan telah dilakukan oleh LPJK. Dimana tujuan dari kegiatan tersebut selain agar tercipta akselerasi antara LPJK Nasional dengan stage

holder sektor konstruksi. Juga bertujuan untuk mengemple-metasi tugas pokok dari LPJK.

SOSIALISASI PERPRESS NOMOR4/2015 : PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH

Bertempat di Hotel Pangeran Pekan Baru (4/3/2015) berlangsung acara sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan ke-4 Perpres Nomor 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Acara yang dihadiri oleh perwakilan asosiasi badan usaha, asosiasi profesi, para satuan kerja perangkat daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di se-Riau, praktisi, hingga akademisi. Dalam kesempatan kali itu, kegiatan dibuka Plt Gubernur Riau yang diwakili Plt Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau, Muhammad dan Ketua LPJK Riau, Aswandi SE.

SERBA SERBI

LPJK NASIONAL KUNCI SUKSES BISNIS KONSTRUKSI DI INDONESIA

diharapkan perkembangan bisnis di sektor konstruksi akan semakin baik. Tidak saja dalam kaitan inovasi di sektor konstruksi tapi juga menyangkut upaya penyelesaikan masalah kasus di sektor konstruksi yang harus diselesaikan secara adil untuk semua pihak.

Ir. Harry Purwantara, M.Eng. Sc

PERAN SERTA MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI, KUNCI KESUKSESAN SEKTOR KONSTRUKSI

Salah satu tugas pokok LPJK ( Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi ) adalah melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi, yang meliputi klasifikasi, kualifikasi dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja.Sehingga diharapkan kedepan semua pelaku jasa konstruksi memiliki kompetensi yang sesuai dengan apa yang diharapkan pasar.

Kondisi itulah yang pada akhirnya membuat LPJK berupaya semaksimal mungkin memberikan kemudahan, tidak saja kepada asosiasi profesi tapi juga kepada masyarakat jasa konstruksi untuk bersama-sama mengembangkan sektor konstruksi di Indonesia. Dimana hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor.4 tahun 2010 tentang “ Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 mengenai

Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. Dengan adanya PP tersebut artinya siapapun bisa membentuk yang namanya USTKM ( Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Mandiri ) selama memenuhi persayaratan yang ada.

“ Guna mendukung tercukupinya tenaga kerja profesional, maka LPJK dan Masyarakat berperan dalam pembentukan USTKM,” Ir.Harry Purwantara, M.Eng.Sc, Dewan Pengurus LPJK Nasional. Itulah kenapa pada akhirnya saat ini di daerah mulai bermunculan USTKM baru hasil bentukan masyarakat. Walaupun memang, ketika USTKM itu ingin di resmikan harus mendapatkan persetujuan dari LPJK Nasional. Seperti beberapa USTKM yang ada di Indonesia seperti USTKM dari Kalimantan Tengah, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur serta beberapa daerah yang sedang menunggu untuk pengesahannya.

Jika dilihat secara kelembagaan seperti yang dijelaskan Ir. Harry Purwantara dan didasarkan pada Peraturan Lembaga Pengem-bangan Jasa Konstruksi Nomor.9 Tahun 2013, Tentang Persyaratan Asosiasi Profesi dan Institusi Pendidikan dan Pelatihan yang diberikan Kewenangan Verifikasi dan Validasi Awal Tenaga Kerja Konstruksi. Dalam konteks ini jelas bahwa siapapun baik LPJK maupun masyarakat diberikan hak yang sama untuk membentuk yang namanya USTK . Hanya bedanya jika USTK yang ada di bawah LPJK jumlahnya hanya 1 Bidang. Kondisi itu dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor.4 tahun 2010 tentang “ Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 mengenai Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi Pasal 28ADalam pelaksanaan tugas melakukan registrasi Tenaga Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, Lembaga Tingkat Nasional membentuk Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Nasional dan Lembaga Tingkat Provinsi membentuk Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Provinsi. Sedangkan USTK bentukan masyarakat boleh lebih dari 1 bidang selama sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan bersama.

Lantas, dengan banyaknya USTK mungkin kita bertanya, apakah nantinya tidak akan terjadi overlapping kewenangan. Harry Purwantara menjelaskan, bahwa pada dasarnya dengan semakin banyaknya terbentuk USTK akan semakin memudahkan masyarakat untuk memilih. Bisa saja mereka memilih USTK bentukan LPJK karena merasa yakin dengan kompetensi dari orang-orannya. Atas justru seseorang yang berada di salah satu asosiasi profesi justru memilih asosiasi profesi lain guna mendapatkan sertifikat tenaga kerja. Semua itu mungkin saja terjadi, karena tetap tujuan akhirnya adalah mendapatkan sertifikat baik untuk Badan Usaha ataupun Profesional.

Karena pada dasarnya, semua USTK yang ada tidak semata-mata hanya dibentuk saja. Karena nantinya LPJK akan sebagai pihak yang melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap USTK-USTK tersebut. Jika pada akhirnya nanti ada diketemukan keluhan dari masyarakat jasa konstruksi, maka LPJK bisa mengambil tindakan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi USTK tersebut.


dalam menghadapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean ini dalam kesempatan itu mengambil tema Program Pengembangan dan Peningkatan SDM Jasa Konstruksi di Propinsi Sumatera Barat dalam Memasuki Pasar Tunggal Asean. Dimana narasumber yang hadir dalam acara tersebut selain Prof.Madya Dr.Buang Alias dari Centre for Real Estate Studies (CRES) UTM, juga perwakilan dari LPJK Propinsi Sulawesi Selatan Ir.Panguriseng dan perwakilan dari LPJK Sumatera Barat yang sekaligus bertindak sebagai moderator dalam acara tersebut yaitu Ir.Insannul Kamil,M.Eng,IPM (Wakil Ketua I LPJK P-Sumatera Barat). Pada akhirnya memang semua yang hadir memahami bahwa untuk memenangkan persaingan dalam kancah ekonomi global yang diawali dengan kawasan Asean selalu dibutuhkan tidak saja kerjasama antara pelaku jasa konstruksi tapi juga perlu didukung dengan adanya partisipasi aktif dari semua pihak, Sehingga peningkatan kapasitas dan sumber daya konstruksi di Indonesia khususnya di Sumatera Barat bisa bersaing dengan sesama negara di kawasan Asean. Baik persaingan dalam tataran pekerja tukang ataupun pekerja trampil. Semoga kegiatan seperti ini bisa menjadi satu solusi bersama dalam memecahkan sebuah permasalahan dalam sektor konstruksi.

KUNJUNGAN KERJA KOMISI III, DPRD PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KE KANTOR LPJK NASIONAL DI GEDUNG BALAI KRIDA JAKARTA

Komisi III DPRD Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam upayanya untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang berbagai hal yang terkait dengan bisnis di sektor konstruksi. Pada tanggal 21/4/2015 lalu bertempat di Kantor Pusat LPJK Nasional melakukan kunjungan kerja. Kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang benar menyangkut masalah pengembangan jasa konstruksi termasuk didalamnya peningkatan peran arbitrase, mediasi dan penilai ahli dibidang jasa konstruksi termasuk masalah klasifikasi, kualifikasi dan sertifikasi ketrampilan dan keahlian kerja dibidang jasa konstruksi serta menyangkut masalah sumber dana untuk menjalankan operasional LPJK Propinsi Bangka Belitung.

Kegiatan yang dihadiri oleh jajaran pengurus dan operasional LPJK Nasional, yang dalam kesempatan kali ini dihadiri oleh Ketua Umum LPJK Nasional yang diwakili oleh Wakil Ketua I LPJK Nasional DR.Putut Marhayudi didampingi oleh Direktur Eksekutif Bapel LPJK Nasional Drs.Deddi Rudiana, MM berlangsung dalam suasana keakraban. Semoga kegiatan ini bisa menjadi satu ajang tukar informasi yang efektif antara jajaran DPR, DPRD ataupun pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan LPJK sebagai pelaku jasa konstruksi nasional.

Inti diadakannya kegiatan ini adalah, karena hingga saat ini permasalahan yang menyangkut proses tender pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah masih menjadi satu problem bagi pelaku jasa konstruksi. Masalah klasik menyangkut lamanya proses, tetap menjadi satu kendala dalam penanganan masalah tender pengadaan barang/jasa. Itulah sebabnya, dengan adanya Peraturan Presiden Nomor.4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diharapkan permasalahan itu bisa teratasi. Sehingga kedepan tidak akan ada lagi terjadi perbedaan pola tafsir antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Jika kondisi itu terpenuhi maka sudah bisa dipastikan bahwa perkembangan iklim bisnis di sektor konstruksi khususnya untuk penanganan masalah proyek-proyek konstruksi dibawah pengawasan pemerintah menjadi lebih baik dan terarah. Bersamaan dengan penerbitan perpres juga pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor.1 tahun 2015 tentang Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Seperti disampaikan oleh Aswandi, SE Ketua LPJK Propinsi Riau. Ada beberapa hal yang hingga kini masih menjadi kendala seperti : (1) Masalah ketentuan lelang tidak gagal apabila yang memasukan penawaran kurang dari tiga (2) Ketentuan tidak adanya sanggahan prakualifikasi (3) Ketentuan seleksi sederhana menggunakan pascakualifikasi (4) Ketentuan bahwa e-purchasing dapat dilakukan oleh pejabat pengadaan dan atau PPK. Acara yang berlangsung cukup meriah karena dihadiri oleh

sekitar 400 undangan, serta dihadiri oleh para narasumber yang berkompeten dalam bidangnya yaitu : LKPP pusat Ir Julianto Prasetio MT dan praktisi yang sebelumnya berpengalaman dalam bidang ke-PU-an, Ir Riad Horem Dipl HE. Kadis Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air, Muhammad.

LPJK SUMATERA BARAT : KEGIATAN FGD ( FORUM GROUP DISCUSSION ) ; SDM JASA KONSTRUKSI MENGHADAPAI PEMBERLAKUKAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Bekerjasama dengan Centre For Real Estate Studies (CRES) Universitas Teknologi Malaysia, pada tanggal 7/4/2015 LPJK Propinsi Sumatera Barat mengadakan satu kegiatan bertajuk Forum Group Discussion. Acara yang berlangsung di Hotel Pangeran Beach Padang selain bertujuan untuk menjalin silaturahim tidak saja kepada pelaku jasa konstruksi yang ada di Indonesia. Acara ini pun bertujuan untuk memberikan satu wacana yang pada akhirnya dapat diimplementasikan pada sektor bisnisnya, guna mengantisipasi pemberlakukan masyarakat ekonomi asean. Dalam kesempatan kali ini, selain dibuka oleh Ketua LPJK Sumatera Barat, Ir. Muhammad Dien Dt.Tumanggung, kegiatan inipun turut dihadiri oleh perwakilan dari beberapa LPJK Propinsi, seperti dari LPJK Sumatera Barat, LPJK Sulawesi Selatan, LPJK Riau, serta LPJK Jawa Tengah. Kegiatan yang bertujuan untuk mencari solusi terbaik


Dua agenda penting LPJK Nasional, bisa menjadi moment penting sebelum menutup tahun 2015 dengan sebuah keyakinan bahwa kedepan tekad yang diusung dalam HUT LPJK Ke-16 yaitu “ Tekad Bersama Menjaga LPJK Sebagai Lembaga Terpercaya “ bisa terwujud. Karena setelah audiensi LPJK Nasional ke Presiden R.I dan Pengukuhan Pengurus Tambahan LPJK Nasional makin menguatkan keberadaan LPJK sebagai lembaga terpercaya.

AUDIENSI LPJK NASIONAL KEPADA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 2015 -2019

Bertempat di Istana Negara, pada tanggal 15 Oktober 2015, pengurus pusat LPJK Nasional melakukan audiensi kepada Presiden Republik Indonesia. Acara yang dihadiri oleh ketua umum LPJK Nasional dan pengurus inti serta dihadiri oleh Dirjen Bina Konstruksi pada akhirnya memang membahas berbagai hal yang terkait dengan perkembangan sektor konstruksi di Indonesia. Pada akhirnya memang baik Presiden Joko Widodo ataupun pengurus LPJK Nasional sepakat bahwa perkembangan sektor konstruksi Indonesia adalah bukan saja tugas pemerintah namun harus di dukung oleh seluruh elemen ( stage holder ) di sektor konstruksi baik pemerintah ataupun swasta.

Sektor konstruksi adalah salah satu sektor dalam bidang industri yang selalu mengedepankan kreativitas dan inovasi. Itulah kenapa, sektor ini tidak akan pernah mati. Karena selalu ada inovasi – inovasi terbaik terkait perkembangan umat manusia dalam memenuhi kehidupannya yang lebih baik. Itulah kenapa, perlu adanya transpormasi ilmu pengetahuan dalam sektor konstruksi. Salah satunya adalah dengan menggunakan media buku sebagai alat untuk mentransfer ilmu dari senior ke yunior.

HE LATEST DEVELOPMENT IN CIVIL ENGINEERING BUKU KARYA Prof. DR.Ir. Wiratman Wangsadinata.

Bagi seorang Prof. DR.Ir Wiratman Wangsadinata, Praktisi/ Pendidik sekaligus Wakil Ketua II LPJK Bidang Litbang, Diklat, Daya Saing dan Dukungan Sumber Daya : buku identik dengan sebuah perjalanan hidup. Dimana eksistensi dirinya dalam dunia konstruksi yang kini memasuki 60 tahun berkarya adalah sebuah pencapaian terbaik. Disaat para kawan sejawat dan seprofesi yang memasuki usia 80 sudah banyak yang “ mundur “ dari bisnis konstruksi dan mulai menikmati masa istirahat. Justru seorang Wiratman yang saat ini masih menjabat sebagai Direktur Utama PT. Wiratman & Associates masih terus berkarya menciptakan karya-karya terbaiknya dalam dunia konstruksi. Pria lulusan Teknik Sipil ITB ( Institut Teknologi Bandung ) tahun 1992 dan merupakan Guru Besar Emeritus Fakultas Teknik Universitas Tarumanegara ini tidak

saja membagi ilmunya kepada para yuniornya di kantor tapi juga bagi siswa didiknya di perguruan tinggi. Tidak heran jika berkat bimbingannya itulah kini siswa didiknya tumbuh dan berkembang menjadi profesional yang mengikuti jejaknya sebagai seorang profesional dan pendidik dalam sektor konstruksi. Bukti dari pencapaiannya yang diraih selama masa keemasannya selama 60 tahun berkecimpung dalam sektor konstruksi, kini diwujudkan dalam sebuah buku karya konstruksi.

Buku yang berjudul :HE LATEST DEVELOPMENT IN CIVIL ENGINEERING ..merupakan wujud kecintaan seorang Wiratman yang telah beberapa kali mendaptakan penghargaan seperti : Penghargaan Achmad Bakrie X untuk Bidang Teknologi, dari Freedom Institute tahun 2012, Penghargaan atas Jasanya dalam pendirian Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia & Mengembangkan Pengetahuan Geoteknik di Indonesia, dari Himpunaan Ahli Teknik Tanah Indonesia tahun 2011, Penghargaan Asean Outstanding Engineering Achievement Award 2011 dari Asean Federation of Engineering Organizations (AFEO) –tahun 2011, serta Life Time Achievement Award 2010 dari Persatuan Insinyur Indonesia (PII).

ARAHAN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI BUKU KARYA PARA PRAKTISI SENIOR BIDANG KONSTRUKSI

Mengambil judul “ Arahan Penyelenggaraan Konstruksi. Adalah sebuah buku manajemen dalam sektor konstruksi yang hadir buah karya para praktisi disektor konstruksi. Buku bertema manajemen yang disusun oleh : Hari G Soeparto, Krishna S.Pribadi, Akhmad Suraji, Purnomo Soekirno, Bambang Soemardiono

Secara umum, seperti yang disampaikan oleh Hari G.Soeparto, buku ini adalah semacam transpormasi pengalaman yang telah dijalaninya selama 42 tahun di bidang manajemen konstruksi. Pengalaman dari berbagai macam proyek dan kondisi sektor konstruksi yang dialami penulis pada akhirnya menjadi satu kata kunci bahwa pada akhirnya buku ini adalah sebagai sebuah panduan wajib. Sebuah buku yang akan mengajarkan kepada kita semua yang berkecimpung dalam sektor konstruksi. Bahwa kedepan tidak ada lagi terjadi salah paham antara pemberi kerja dan penerima kerja. Karena buku ini memberikan panduan bagaimana seharusnya para pemberi kerja dan penerima kerja ( kontraktor) bisa bekerja secara harmonis dan terkoordinasi dengan baik. Sehingga masalah ketidaksepaha-man yang diistilahkan menjadi project delivery methode (Proses

Pengadaan Proyek) akan bisa dijalankan dengan lebih baik. Dalam buku ini akan dijelaskan model pengadaan proyek secara tradisional maupun secara moderen dengan model kontrak manajemen. Bukan hanya itu, model kontrak dengan sistem yang lebih moderen dengan konsep design and build hingga bentuk kerjasama aliansi pun turut dijelaskan dalam buku ini. Sekalipun belum banyak di gunakan di Indonesia, namun

bisa jadi kedepan proses kerjasama yang mengedepankan model aliansi bisa menjadi salah satu pilihan kerjasama dibisnis konstruksi.Konsepnya cukup menarik, dimana pihak owner dan kontraktor akan bersama-sama melakukan koordinasi untuk melakukan penghematan. Hingga pada akhirnya pada akhir proses konstruksi baru diadakan perhitungan bersama sesuai kesepakatan yang telah dibicarakan dimuka.

LPJK & INFORMASI

PELUNCURAN BUKU BIDANG KONSTRUKSI AUDIENSI LPJK NASIONAL DENGAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA & PENGUKUHAN PENGURUS TAMBAHAN LPJK NASIONAL


PENGUKUHAN PENGURUS TAMBAHAN LPJK NASIONAL Guna meningkatkan peran serta LPJK Nasional dalam kaitan pengembangan sektor konstruksi nasional khususnya, dan internasional pada umumnya. Maka kepengurusan LPJK Nasional yang semula atas dasar Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode : 2011 – 2015 adalah :

Maka berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 381/KPTS/M/2015 Tentang “ Pengukuhan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode : 2011 – 2015. Maka nama- nama berikut ditetapkan sebagai pengurus tambahan memperkuat keberadaan pengurus inti yang sudah lebih dahulu ada seperti yang kami sebutkan diatas. Dimana nama- nama pengurus tambahan LPJK Nasional periode 2011 – 2015 adalah sebagai berikut :

Jumlah Badan Usaha KBLUI

BADAN USAHA KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLUI)

A. TOTAL KESELURUHAN (UMUM, SPESIALIS DAN KETERAMPILAN TERTENTU)

I. BADAN USAHA

I.1 Kualifikasi Kontraktor Nasional

I.2 Kualifikasi Konsultan Nasional

Kualifikasi Per-

orangan Kecil Menengah Besar Jumlah

sesuai Kualifika

si

Jumlah Badan Usaha Subkualifikasi P K1 K2 K3 M1 M2 B1 B2

Jumlah Badan Usaha

4 78,207 25,047 20,009 11,733 2,019 1,091 152 138,262 105,009 4 123,263 13,752 1,243

Kualifikasi Per-


seusuai Kualifikasi

Jumlah Badan Usaha Subkualifikasi P K1 K2 M1 M2 B

Jumlah Badan Usaha

0 3,607 3,840 597 645 424 9,113 7,099 0 7,447 1,242 424


I.3 Kualifikasi Kontraktor Nasional (Sebaran Provinsi)

No Provinsi/Subkualifikasi

Per- orang

an Kecil Menengah Besar

Jumlah sesuai

Kualifikasi

Jumlah Badan Usaha

P K1 K2 K3 M1 M2 B1 B2

1 Nanggroe Aceh Darussalam 0 3,610 1,298 780 535 41 25 1 6,290 5,044 2 Sumatera Utara 0 3,762 1,220 923 522 63 32 2 6,524 5,381 3 Sumatera Barat 0 3,220 924 683 223 43 12 0 5,105 3,729 4 Riau 0 3,292 1,345 1,400 600 75 26 0 6,738 5,040 5 Jambi 0 1,670 393 283 169 38 12 0 2,565 1,920 6 Sumatera Selatan 0 1,573 488 514 339 98 20 0 3,032 2,084 7 Bengkulu 0 680 271 215 88 17 2 0 1,273 885 8 Lampung 0 1,585 530 334 220 44 15 0 2,728 2,015 9 Kepulauan Bangka Belitung 0 713 170 128 44 14 4 1 1,074 760 10 Kepulauan Riau 0 1,009 261 441 195 20 2 4 1,932 1,748

11 DKI Jakarta 3 2,085 613 700 1,861 310 423 98 6,093 4,909 12 Jawa Barat 0 6,980 1,712 1,151 713 90 56 11 10,713 8,437 13 Jawa Tengah 0 8,618 2,210 1,539 536 102 44 1 13,050 9,798 14 DI Yogyakarta 0 689 214 217 90 26 6 0 1,242 849 15 Jawa Timur 0 8,774 2,538 1,620 758 153 118 11 13,972 10,448 16 Banten 0 1749 586 458 232 24 12 1 3062 2407

17 Kalimantan Barat 0 3,162 590 352 235 91 7 1 4,438 3,411 18 Kalimantan Tengah 0 1,936 1,091 903 266 42 11 1 4,250 2,758 19 Kalimantan Selatan 1 2,210 691 382 253 46 7 0 3,590 2,605 20 Kalimantan Timur 0 3,441 1,041 795 750 171 60 10 6,268 4,683

21 Sulawesi Utara 0 714 366 516 210 29 21 1 1857 1760 22 Sulawesi Tengah 0 1717 553 326 167 23 4 0 2790 2080 23 Sulawesi Selatan 0 3450 1025 636 505 145 48 3 5812 4303 24 Sulawesi Tenggara 0 1476 749 643 212 35 7 0 3122 2181 25 Sulawesi Barat 0 533 328 172 46 3 1 0 1083 753 26 Gorontalo 0 556 390 263 115 13 2 0 1339 1187

27 Bali 0 1262 390 335 138 36 6 1 2168 1512 28 Nusa Tenggara Barat 0 1758 228 165 115 21 12 0 2299 1915 29 Nusa Tenggara Timur 0 3119 1457 950 359 46 8 0 5939 4129

30 Maluku 0 723 546 558 259 48 11 1 2146 1372 31 Papua 0 775 242 1058 456 31 34 4 2600 2665 32 Maluku Utara 0 751 278 293 190 50 20 0 1582 1065 33 Papua Barat 0 615 309 276 332 31 23 0 1,586 1,176

Total 4 78,207 25,047 20,009 11,733 2,019 1,091 152 138,262 105,009

Catatan : Jumlah kotor adalah badan usaha dapat memiliki lebih dari satu kualifikasi I, II, II, IV, V, VI : Koridor Ekonomi Indonesia

I II III V IV VI


I.4 Kualifikasi Konsultan Nasional (Sebaran Provinsi)

No Provinsi/ Subkualifikasi

Per-orangan

Kecil

Menengah Besar Jumlah sesuai

Kualifikasi

Jumlah Badan Usaha

P K1 K2 M1 M2 B

1 Nanggroe Aceh Darussalam 0 265 261 24 5 6 561 485 2 Sumatera Utara 0 55 146 10 33 2 246 225 3 Sumatera Barat 0 181 127 4 0 0 312 219 4 Riau 0 186 186 13 10 3 398 317 5 Jambi 0 52 98 11 1 2 164 130 6 Sumatera Selatan 0 65 78 11 6 0 160 115 7 Bengkulu 0 36 29 2 0 0 67 41 8 Lampung 0 99 156 7 13 1 276 216 9 Kepulauan Bangka Belitung 0 22 10 2 0 0 34 24 10 Kepulauan Riau 0 90 52 4 0 0 146 115

11 DKI Jakarta 0 176 204 199 268 266 1113 752 12 Jawa Barat 0 228 170 102 88 76 664 485 13 Jawa Tengah 0 200 181 21 29 15 446 377 14 DI Yogyakarta 0 65 82 13 8 6 174 133 15 Jawa Timur 0 331 328 15 30 19 723 638 16 Banten 0 53 74 12 9 4 152 121

17 Kalimantan Barat 0 131 122 6 13 4 276 201 18 Kalimantan Tengah 0 66 125 22 19 1 233 170 19 Kalimantan Selatan 0 166 83 5 5 3 262 208 20 Kalimantan Timur 0 302 248 25 16 0 591 423

21 Sulawesi Utara 0 22 81 9 3 0 115 114 22 Sulawesi Tengah 0 71 100 4 4 0 179 135 23 Sulawesi Selatan 0 262 276 11 24 9 582 434 24 Sulawesi Tenggara 0 87 99 10 2 0 198 172 25 Sulawesi Barat 0 17 3 1 0 0 21 19 26 Gorontalo 0 9 36 2 1 0 48 45

27 Bali 0 82 66 5 6 0 159 143 28 Nusa Tenggara Barat 0 147 24 6 0 0 177 153 29 Nusa Tenggara Timur 0 77 115 11 13 1 217 149

30 Maluku 0 30 76 9 11 2 128 92 31 Papua 0 5 85 14 14 4 122 110 32 Maluku Utara 0 29 50 7 0 0 86 68 33 Papua Barat 0 0 69 0 14 0 83 70

Total 0 3,607 3,840 597 645 424 9,113 7,099

Catatan : jumlah kotor adalah badan usaha dapat memiliki lebih dari satu kualifikasi I, II, II, IV, V, VI : Koridor Ekonomi Indonesia

I II III V IV VI

LPJK DALAM ANGKA

Sumber tabel dan grafik LPJK Nasional 30 april 2015

Jumlah Badan Usaha Spesialis KBLUI

A. TOTAL SPESIALIS

I. BADAN USAHA SPESIALIS

I.1 Kualifikasi Kontraktor Nasional Spesialis

I.2 Kualifikasi Konsultan Nasional Spesialis

Kualifikasi Per-


sesuai Kualifikasi

Jumlah Badan Usaha Subkualifikasi P K1 K2 K3 M1 M2 B1 B2

Jumlah Badan Usaha

0 4,998 2,139 2,134 2,024 481 152 7 11,935 11,275 0 9,271 2,505 159

Kualifikasi Per-


seusuai Kualifikasi

Jumlah Badan Usaha Subkualifikasi P K1 K2 M1 M2 B

Jumlah Badan Usaha

0 390 1,471 159 235 45 2,300 2,222 0 1,861 394 45


I.3 Kualifikasi Kontraktor Nasional Spesialis (Sebaran Provinsi)

No Provinsi/Subkualifikasi Per-


sesuai Kualifikasi

Jumlah Badan Usaha P K1 K2 K3 M1 M2 B1 B2

1 Nanggroe Aceh Darussalam 0 521 212 130 135 19 3 0 1,020 971 2 Sumatera Utara 0 209 107 184 108 20 2 0 630 600 3 Sumatera Barat 0 130 24 18 11 5 0 0 188 172 4 Riau 0 255 215 230 128 13 1 0 842 783 5 Jambi 0 86 17 11 19 5 0 0 138 128 6 Sumatera Selatan 0 50 11 6 26 3 1 0 97 93 7 Bengkulu 0 101 33 10 43 1 2 0 190 177 8 Lampung 0 121 43 10 29 1 0 0 204 200 9 Kepulauan Bangka Belitung 0 27 1 1 4 0 1 0 34 32 10 Kepulauan Riau 0 145 59 118 66 25 0 0 413 397

11 DKI Jakarta 0 374 96 133 342 112 82 7 1,146 1,037 12 Jawa Barat 0 352 76 38 67 2 11 0 546 527 13 Jawa Tengah 0 373 56 38 48 5 3 0 523 490 14 DI Yogyakarta 0 15 0 4 2 0 0 0 21 19 15 Jawa Timur 0 323 100 74 94 12 13 0 616 586 16 Banten 0 184 115 92 70 7 4 0 472 443

17 Kalimantan Barat 0 79 7 2 6 0 0 0 94 85 18 Kalimantan Tengah 0 475 216 143 107 8 0 0 949 891 19 Kalimantan Selatan 0 241 44 21 78 3 0 0 387 366 20 Kalimantan Timur 0 102 14 13 55 9 5 0 198 170

21 Sulawesi Utara 0 71 101 190 69 46 0 0 477 468 22 Sulawesi Tengah 0 64 21 10 27 3 0 0 125 118 23 Sulawesi Selatan 0 148 109 22 94 11 6 0 390 365 24 Sulawesi Tenggara 0 135 119 87 69 11 0 0 421 403 25 Sulawesi Barat 0 63 57 17 20 4 1 0 162 155 26 Gorontalo 0 68 60 111 36 16 1 0 292 289

27 Bali 0 43 21 8 6 0 0 0 78 73 28 Nusa Tenggara Barat 0 49 6 6 9 0 1 0 71 68 29 Nusa Tenggara Timur 0 105 81 26 55 2 0 0 269 261

30 Maluku 0 33 35 17 21 10 1 0 117 110 31 Papua 0 14 59 335 113 102 8 0 631 627 32 Maluku Utara 0 30 12 16 25 7 1 0 91 82 33 Papua Barat 0 12 12 13 42 19 5 0 103 89

Total 0 4,998 2,139 2,134 2,024 481 152 7 11,935 11,275

Catatan : Jumlah kotor adalah badan usaha dapat memiliki lebih dari satu kualifikasi I, II, II, IV, V, VI : Koridor Ekonomi Indonesia

I II III V IV VI


I.4 Kualifikasi Konsultan Nasional Spesialis (Sebaran Provinsi)

No Provinsi/ Subkualifikasi

Per-orangan

Kecil

Menengah Besar Jumlah sesuai

Kualifikasi

Jumlah Badan Usaha

P K1 K2 M1 M2 B

1 Nanggroe Aceh Darussalam 0 30 145 8 3 1 187 187 2 Sumatera Utara 0 6 71 4 23 1 105 102 3 Sumatera Barat 0 15 20 0 0 0 35 32 4 Riau 0 25 84 6 3 0 118 114 5 Jambi 0 3 43 6 0 0 52 52 6 Sumatera Selatan 0 14 17 2 1 0 34 33 7 Bengkulu 0 7 5 1 0 0 13 12 8 Lampung 0 6 44 3 3 0 56 53 9 Kepulauan Bangka Belitung 0 0 0 1 0 0 1 1 10 Kepulauan Riau 0 30 19 0 0 0 49 48

11 DKI Jakarta 0 31 68 47 93 29 268 267 12 Jawa Barat 0 43 62 36 30 8 179 172 13 Jawa Tengah 0 19 118 5 11 0 153 151 14 DI Yogyakarta 0 9 27 2 1 1 40 43 15 Jawa Timur 0 21 182 3 13 2 221 217 16 Banten 0 3 35 6 3 0 47 42

17 Kalimantan Barat 0 18 37 0 0 0 55 53 18 Kalimantan Tengah 0 9 54 4 6 1 74 70 19 Kalimantan Selatan 0 10 30 1 2 1 44 40 20 Kalimantan Timur 0 21 30 2 1 0 54 53

21 Sulawesi Utara 0 3 39 4 2 0 48 48 22 Sulawesi Tengah 0 12 35 0 3 0 50 46 23 Sulawesi Selatan 0 14 66 3 11 0 94 85 24 Sulawesi Tenggara 0 7 48 1 0 0 56 56 25 Sulawesi Barat 0 2 2 1 0 0 5 5 26 Gorontalo 0 4 24 1 0 0 29 28

27 Bali 0 9 20 0 5 0 34 33 28 Nusa Tenggara Barat 0 5 2 0 0 0 7 7 29 Nusa Tenggara Timur 0 7 34 3 5 0 49 43

30 Maluku 0 0 29 1 7 0 37 31 31 Papua 0 0 40 7 5 1 53 52 32 Maluku Utara 0 7 28 1 0 0 36 32 33 Papua Barat 0 0 13 0 4 0 17 14

Total 0 390 1,471 159 235 45 2,300 2,222

Catatan : jumlah kotor adalah badan usaha dapat memiliki lebih dari satu kualifikasi I, II, II, IV, V, VI : Koridor Ekonomi Indonesia

I II III V IV VI

Dua agenda penting LPJK Nasional, bisa menjadi moment penting sebelum menutup tahun 2015 dengan sebuah keyakinan bahwa kedepan tekad yang diusung dalam HUT LPJK Ke-16 yaitu “ Tekad Bersama Menjaga LPJK Sebagai Lembaga Terpercaya “ bisa terwujud. Karena setelah audiensi LPJK Nasional ke Presiden R.I dan Pengukuhan Pengurus Tambahan LPJK Nasional makin menguatkan keberadaan LPJK sebagai lembaga terpercaya.

AUDIENSI LPJK NASIONAL KEPADA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 2015 -2019Bertempat di Istana Negara, pada tanggal 15 Oktober 2015, pengurus pusat LPJK Nasional melakukan audiensi kepada Presiden Republik Indonesia. Acara yang dihadiri oleh ketua umum LPJK Nasional dan pengurus inti serta dihadiri oleh Dirjen Bina Konstruksi pada akhirnya memang membahas berbagai hal yang terkait dengan perkembangan sektor konstruksi di Indonesia. Pada akhirnya memang baik Presiden Joko Widodo ataupun pengurus LPJK Nasional sepakat bahwa perkembangan sektor konstruksi Indonesia adalah bukan saja tugas pemerintah namun harus di dukung oleh seluruh elemen ( stage holder ) di sektor konstruksi baik pemerintah ataupun swasta.

Photo : 6 photo

PENGUKUHAN PENGURUS TAMBAHAN LPJK NASIONAL Guna meningkatkan peran serta LPJK Nasional dalam kaitan pengembangan sektor konstruksi nasional khususnya, dan internasional pada umumnya. Maka kepengurusan LPJK Nasional yang semula atas dasar Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode : 2011 – 2015 adalah :

Ketua, Merangkap anggota : Tri Widjajanto JWakil Ketua I, Merangkap anggota : Putut MarhayudiWakil Ketua II. Merangkap anggota : Wiratman WangsadinataWakil Ketua III, Merangkap anggota : Sarwono Hardjomuljadi Anggota : Bambang Kusumarijadi , Darma Tyanto Saptodewo, Harry Purwantara, I Gde

Widiadnyana Merati, Jimmy S.Juwana, Krishna Suryanto Pribadi, Nyoto Suwignyo, Ruslan Rivai dan Yaya Supriyatna S

Maka berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 381/KPTS/M/2015 Tentang “ Pengukuhan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode : 2011 – 2015. Maka nama- nama berikut ditetapkan sebagai pengurus tambahan memperkuat keberadaan pengurus inti yang sudah lebih dahulu ada seperti yang kami sebutkan diatas. Dimana nama- nama pengurus tambahan LPJK Nasional periode 2011 – 2015 adalah sebagai berikut :

Ketua Harian merangkap anggota : RendyLamandjidoWakil Ketua IV merangkap anggota : BachtiarRavenala UjungWakil Ketua V merangkap anggota : S Poltak H SimatupangWakil Ketua VI merangkap anggota : DjokoWahyuKarmiajiAnggota : (1). Tumpal SP Sianipar (2). Anggara S (3). Marlina Indriyani (4). H Pinky

Sharieffudin (5). Erie Heryadi (6). Veri Senopel (7). Mohammad Singgih (8). Didi Haryadi (9). Zulkiati Iriadi (10). Bachtiar Sirajuddin (11). Arnold T, Pagabean

(12). Naila Mubarok (13). Joni Pidel Patandung (14). Omar Samuel Ichwan (15). HariPurwanto (16). Teddy Caster Sianturi (17). Muchtar Aziz (18). EfendiSianipar

(19). Mercurius Restianto (20). Amrul Bahri (21). Robertman Sirait (22). Haedar A. Karim (23). Iwan Gunawan (24). Andre A.A Y Soliwon (25)

. Manahara R.Siahaan (26). HerrySukanto

Ketua, Merangkap anggota : Tri Widjajanto JWakil Ketua I, Merangkap anggota : Putut MarhayudiWakil Ketua II. Merangkap anggota : Wiratman WangsadinataWakil Ketua III, Merangkap anggota : Sarwono Hardjomuljadi Anggota : Bambang Kusumarijadi , Darma Tyanto Saptodewo, Harry Purwantara, I Gde

Widiadnyana Merati, Jimmy S.Juwana, Krishna Suryanto Pribadi, Nyoto Suwignyo, Ruslan Rivai dan Yaya Supriyatna S

Ketua Harian merangkap anggota : RendyLamandjidoWakil Ketua IV merangkap anggota : BachtiarRavenala UjungWakil Ketua V merangkap anggota : S Poltak H SimatupangWakil Ketua VI merangkap anggota : DjokoWahyuKarmiajiAnggota : (1). Tumpal SP Sianipar (2). Anggara S (3). Marlina Indriyani (4).

H Pink Sharieffudin (5). Erie Heryadi (6). Veri Senopel (7). Mohammad Singgih (8). Didi Haryadi (9). Zulkiati Iriadi (10). Bachtiar Sirajuddin (11). Arnold T, Pagabean (12). Naila Mubarok (13). Joni Pidel Patandung (14). Omar Samuel Ichwan (15). ari Purwanto (16). Teddy Caster Sianturi (17). Muchtar Aziz (18). Efendi Sianipar (19). Mercurius Restianto (20). Amrul Bahri (21). Robertman Sirait (22). Haedar A. Karim (23). Iwan Gunawan (24).Andre A.A Y Soliwon (25) . Manahara R.Siahaan (26). HerrySukanto

Ketua Harian merangkap anggota : RendyLamandjidoWakil Ketua IV merangkap anggota : BachtiarRavenala UjungWakil Ketua V merangkap anggota : S Poltak H SimatupangWakil Ketua VI merangkap anggota : DjokoWahyuKarmiajiAnggota : (1). Tumpal SP Sianipar (2). Anggara S (3). Marlina Indriyani (4).

H Pink Sharieffudin (5). Erie Heryadi (6). Veri Senopel (7). Mohammad Singgih (8). Didi Haryadi (9). Zulkiati Iriadi (10). Bachtiar Sirajuddin (11). Arnold T, Pagabean (12). Naila Mubarok (13). Joni Pidel Patandung (14). Omar Samuel Ichwan (15). ari Purwanto (16). Teddy Caster Sianturi (17). Muchtar Aziz (18). Efendi Sianipar (19). Mercurius Restianto (20). Amrul Bahri (21). Robertman Sirait (22). Haedar A. Karim (23). Iwan Gunawan (24).Andre A.A Y Soliwon (25) . Manahara R.Siahaan (26). HerrySukanto


Jumlah Tenaga Ahli

TENAGA KERJA A. TENAGA AHLI

I. Tenaga Ahli (Perorang)

I.1 Tenaga Ahli

Subkualifikasi Muda Madya Utama Jumlah sesuai Subkualifikasi Jumlah Orang

Jumlah TA-JK 50,912 42,351 3,426 96,689 93,025

Jumlah Tenaga Ahli

1.2 Sebaran Tenaga Ahli

No Provinsi/Subkualifikasi Muda Madya Utama Jumlah sesuai

Kualifikasi Jumlah Orang

1 Nanggroe Aceh Darussalam 4160 2926 0 7086 6850 2 Sumatera Utara 1928 1578 0 3506 3269 3 Sumatera Barat 2609 2063 0 4672 4559 4 Riau 6662 5726 0 12388 11974 5 Jambi 555 525 0 1080 1031 6 Sumatera Selatan 660 811 0 1471 1420 7 Bengkulu 239 120 0 359 339 8 Lampung 719 748 0 1467 1410 9 Kepulauan Bangka Belitung 294 255 0 549 531 10 Kepulauan Riau 1624 1230 0 2854 2695

11 DKI Jakarta 7065 7852 3426 18343 17683 12 Jawa Barat 2519 2532 0 5051 4937 13 Jawa Tengah 3092 1796 0 4888 4730 14 DI Yogyakarta 931 699 0 1630 1567 15 Jawa Timur 2986 2034 0 5020 4910 16 Banten 761 351 0 1112 1074

17 Kalimantan Barat 952 1052 0 2004 1842 18 Kalimantan Tengah 1398 1192 0 2590 2434 19 Kalimantan Selatan 687 405 0 1092 1065 20 Kalimantan Timur 1608 1297 0 2905 2809

21 Sulawesi Utara 808 572 0 1380 1325 22 Sulawesi Tengah 507 310 0 817 784 23 Sulawesi Selatan 2143 1810 0 3953 3809 24 Sulawesi Tenggara 640 257 0 897 859 25 Sulawesi Barat 14 2 0 16 15 26 Gorontalo 859 884 0 1743 1666

27 Bali 1215 1078 0 2293 2178 28 Nusa Tenggara Barat 710 377 0 1087 1038 29 Nusa Tenggara Timur 1100 562 0 1662 1565

30 Maluku 478 420 0 898 842 31 Papua 541 535 0 1076 1033 32 Maluku Utara 131 137 0 268 258 33 Papua Barat 317 215 0 532 524

Total 50,912 42,351 3,426 96,689 93,025

Catatan : I, II, III, IV, V, VI : Koridor Ekonomi Indonesia

I II III IV V VI

Jumlah Tenaga Terampil

B. TENAGA TERAMPIL

I. Tenaga Terampil (Perorang)

I.1 Tenaga Terampil Perpanjangan

I.2 Tenaga Terampil Baru

Subkualifikasi Tingkat

3 Tingkat

2 Tingkat

1 Jumlah sesuai Subkualifikasi

Jumlah Orang

Jumlah TT-JK 11.497 30.280 64.430 106.207 101.669

Subkualifikasi Tingkat

3 Tingkat

2 Tingkat

1 Jumlah sesuai Subkualifikasi

Jumlah Orang

Jumlah TT-JK 11,903 21,195 82,720 115,818 109,777


I.3 Sebaran Tenaga Terampil Perpanjangan

No Provinsi/Subkualifikasi Tingkat 3 Tingkat 2 Tingkat I Jumlah sesuai


1 Nanggroe Aceh Darussalam 417 374 3.607 4.398 4.224 2 Sumatera Utara 3 849 3.510 4.362 4.314 3 Sumatera Barat 6 251 1.760 2.017 2.003 4 Riau 196 350 3.422 3.968 3.773 5 Jambi 111 200 1.630 1.941 1.862 6 Sumatera Selatan 4 1 145 150 150 7 Bengkulu - 296 685 981 912 8 Lampung 167 191 1.320 1.678 1.671 9 Kepulauan Bangka Belitung - 569 278 847 785 10 Kepulauan Riau 27 131 441 599 597

11 DKI Jakarta 534 375 6.329 7.238 7.037 12 Jawa Barat 5.914 9.657 13.847 29.418 28.078 13 Jawa Tengah 1.180 2.400 2.933 6.513 6.191 14 DI Yogyakarta 321 649 810 1.780 1.588 15 Jawa Timur 420 4.480 8.295 13.195 12.433 16 Banten - 1.592 4.969 6.561 6.555

17 Kalimantan Barat 134 550 3.201 3.885 3.634 18 Kalimantan Tengah 1 28 123 152 151 19 Kalimantan Selatan 172 245 1.345 1.762 1.608 20 Kalimantan Timur 388 817 1.965 3.170 2.836

21 Sulawesi Utara - 131 114 245 235 22 Sulawesi Tengah 274 949 774 1.997 1.922 23 Sulawesi Selatan 725 1.968 1.142 3.835 3.773 24 Sulawesi Tenggara - 79 28 107 106 25 Sulawesi Barat - - - - - 26 Gorontalo 301 695 - 996 991

27 Bali 13 56 159 228 206 28 Nusa Tenggara Barat 3 1.129 860 1.992 1.901 29 Nusa Tenggara Timur 1 7 8 16 16

30 Maluku 18 863 195 1.076 1.032 31 Papua 136 318 174 628 614 32 Maluku Utara 2 1 150 153 153 33 Papua Barat 29 79 211 319 318

Total 11.497 30.280 64.430 106.207 101.669


I II III IV V VI


I.4 Sebaran Tenaga Terampil Baru

No Provinsi/Subkualifikasi Tingkat 3 Tingkat 2 Tingkat I Jumlah sesuai


1 Nanggroe Aceh Darussalam 309 454 4853 5616 5549 2 Sumatera Utara 215 1838 1647 3700 3493 3 Sumatera Barat 133 704 5056 5893 5753 4 Riau 722 2168 13658 16548 16021 5 Jambi 249 364 1531 2144 2055 6 Sumatera Selatan 178 270 1395 1843 1821 7 Bengkulu 289 309 854 1452 1206 8 Lampung 204 1025 220 1449 1419 9 Kepulauan Bangka Belitung 12 204 871 1087 1022

10 Kepulauan Riau 186 692 2979 3857 3745

11 DKI Jakarta 508 380 3078 3966 3791 12 Jawa Barat 2638 1876 5000 9514 8913 13 Jawa Tengah 2085 1678 5924 9687 9081 14 DI Yogyakarta 646 365 662 1673 1452 15 Jawa Timur 896 2884 5644 9424 7775 16 Banten 602 1061 1475 3138 2966

17 Kalimantan Barat 140 450 3787 4377 4213 18 Kalimantan Tengah 54 41 2741 2836 2825 19 Kalimantan Selatan 200 230 1137 1567 1440 20 Kalimantan Timur 334 305 2882 3521 3394

21 Sulawesi Utara 3 48 1480 1531 1522 22 Sulawesi Tengah 160 643 433 1236 1182 23 Sulawesi Selatan 61 356 2773 3190 3157 24 Sulawesi Tenggara 293 777 332 1402 1282 25 Sulawesi Barat 2 19 159 180 179 26 Gorontalo 253 803 2402 3458 3381

27 Bali 232 251 1795 2278 2147 28 Nusa Tenggara Barat 7 208 1916 2131 2043 29 Nusa Tenggara Timur 26 217 2633 2876 2824

30 Maluku 0 108 760 868 831 31 Papua 69 376 1051 1496 1455 32 Maluku Utara 132 54 549 735 711 33 Papua Barat 65 37 1043 1145 1129

Total 11,903 21,195 82,720 115,818 109,777


I VI V IV III II

Sumber tabel dan grafik LPJK Nasional 30 april 2015Sumber tabel dan grafik LPJK Nasional 30 april 2015

GALERY FOTO

36 BULETIN LPJKN EDISI III 2015

Ir Taufik Widjoyono, MSc sebagai Sekretaris Jenderal, Dr Rildo Ananda Anwar, SH, MH sebagai Inspektur Jenderal, Ir Mudjiadi, MSc sebagai Direktur Sumber Daya Air, Ir H Hediyanto W Husaini, MSCE, MSi sebagai Direktur Bina Marga dan Dr Ir Andreas Suhono, MSc sebagai Direktur Jenderal Cipta Karya, Ir Yusid Toyib, MEng sebagai Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Dr Maurin Sitorus, SH sebagai Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Dr Ir H Syarif Burhanuddin, MEng sebagai Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan, Dr Ir Achmad Hermanto Dardak, MSc sebagai Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan Dr Ir Arie Setiadi Moerwanto, MSc sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Prof (R) Dr Ir Anita Firmanti Eko Susetyowati, MT sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ir H Khalawi Abdul Hamid, MSc, MM sebagai Staf Ahli Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan, Ir.Danis Hidayat Sumadilaga, MEng sebagai Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan, dan Ir Rido Matari Ichwan, MCP sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi, Dr Ir Lana Winayanti, MCP sebagai Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat dan Ir Mirna Amin, MT sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga, Kementerian PUPR.

Note: Urutan berdiri bukan menunjukan nama-nama yang ada dibawah foto

SEKRETARIAT REDAKSI :Badan Pelaksana LPJK Nasional

Gedung Balai Krida - Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi NasionalJln. Iskandarsyah Raya No.35, Kebayoran Baru – Jakarta Selatan

Tlp (021) 720.1476, Fax (021) 720.1472Email : [email protected]

Website : http : //www.lpjk.net

LPJKN dan LPJKP berserta mitra kerja (asosiasi, perguruan tinggi dan pemerintah) :

Selamat & SuksesAtas dilantiknya Pejabat Eselon 1 (satu)

di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Mengucapkan