Download pdf - Buletin swadesa edisi 2

Swadesa-II/2013 www.pnpm-jabar.org


Buletin Swadesa, Edisi-2 (Nov-2013) Diterbitkan oleh:

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa

Provinsi Jawa Barat

Jln. Soekarno Hatta No.466 Bandung

bekerjasama dengan

RMC III PNPM Mandiri Perdesaan Jawa Barat

Jl. Batu Permata II No.1 Margacinta, Bandung

Puluhan Ibu/kaum perempuan di Kec. Ciwaringin-Cirebon serius mengikuti Pelatihan Membatik yang didanai PNPM Mandiri

Perdesaan TA 2013. Hasil Kegiatan ini untuk menambah produksi kain batik Ciwaringin yang semakin diminati pasar Cirebon,

Semarang, Jakarta, Bandung dan lain sebagainya


alah satu misi PNPM Mandiri

Perdesaan adalah peningkatan

kualitas dan kuantitas prasarana

sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat. Hal ini senada dengan salah

satu misi pembangunan Provinsi Jawa

Barat (2013-2018) yaitu membangun

perekonomian yang kokoh dan

berkeadilan. Isu strategis pembangunan daerah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

diantaranya pertumbuhan ekonomi dan

pemerataan kesejahteraan masyarakat

khususnya di wilayah Perdesaan. Salah satu problem krusialnya

adalah terbatasnya akses permodalan

serta kapasitas manajemen berusaha

masyarakat miskin. Di berbagai wilayah

seperti Karawang, Indramayu, Cianjur permodalan rentenir masih banyak

menjerat.

Penyediaan dana pinjaman bergulir

melalui program Usaha Ekonomi Produktif

dan Simpan Pinjam Khusus Perempuan

(UEP/SPP) selama kurun waktu 15 tahun (1998-2013) terbukti menjadi fondasi bagi

tumbuhnya usaha kreatif berbasis

semangat kelompok.

Kaum perempuan menjadi penentu

dalam pengembangan ide dan usaha kreatif tersebut. Di 422 kecamatan lokasi

PNPM Mandiri Perdesaan Jawa Barat telah

dan sedang tumbuh aneka usaha seperti

kerajinan, kuliner, jasa, ketrampilan, dan

lain sebagainya.

Semua itu tak lepas dari kiprah

kelembagaan Unit Pengelola Keuangan

(UPK) yang kontinyu melakukan pendampingan berbentuk permodalan

maupun pelatihan. Sampai akhir tahun

2013, aset produktif dana bergulir

mencapai Rp. 970.242.361.884,-

Diskusi terbuka. Disahkannya UU No.1 Tahun 2013 tentang LKM (Lembaga

Keuangan Mikro), publikpun bertanya

bagaimana positioning kelembagaan UPK

kedepannya. Berbentuk apa, Fungsinya

apa serta bagaimana peran pendampingan terhadap usaha ekonomi warga miskin?.

Ya, semua masih terbatas diskusi.

Sebab, yang mendesak untuk disiapkan

adalah kemandirian usaha kelompok

peminjam SPP/UEP itu sendiri. Sesuai

dengan misi PNPM Mandiri Perdesaan, penting juga ditingkatkan kapasitas

masyarakat dan kelembagaannya.

Hal ini merujuk pada prinsip

keberlanjutan (sustainability).

Sebagaimana dicontohkan UPK phase-out Leuwimunding Majalengka, selain status

permodalan, yang tak kalah penting

diperhatikan adalah semangat pelestarian

prinsip pelaksanaan kegiatan. Salah

satunya MAD. Sebab forum itulah diantara warisan berharga PNPM Mandiri

Perdesaan.

S

02


Pemimpin Redaksi Ali Yasin-Spesialis KIE

Kontributor Fasilitator&Pelaku di 17 kabupaten

Jl. Batu Permata II No.1 Margacinta Bandung-Jawa Barat Email, [email protected] Website: www.pnpm-jabar.org Produkkreatifdesa.blogspot.com

RAGAM SAJIAN

Pengantar 02

Gerbang Edukasi ;

Menata Desa dengan Kemandirian Usaha Tekad Pemerintah Provinsi Jawa Barat 04 Pengembangan Ekonomi Perdesaan 06 Gerai Produk Perdesaan 06 Menghadapi Tantangan WTO 07 Positioning Kelembagaan UPK 08 Studi Hukum Kelembagaan 09 Peningkatan Permodalan Usaha 10 Pengembangan Usaha Desa 11

Rekam Jejak: Produk Kreatif Penuhi Stand Pameran Gubernur Saba Desa 12

Rp. 576 Milyar untuk PPemerataan Pembangunan 13

MP3KI Bertekad Gerus Kemiskinan 14

Rangkuman Berita 15

Pro Desa: Motor Sport Optimalkan UPK 20

Pemkab Sukabumi Bantu Client-Server 21

Cermin Mandiri: Menabur Kekompakan Demi Kelestarian 22 Kiprah Linkungan: Air Gunung Salak 24

Prakarsa : Ketika Desa Bersuara di Dunia Maya 27

Jejak Fasilitor: Menumbuhkan Asa dan Cinta Batik 28

Pojok Hukum: Melawan Korupsi dari Desa (2) 31

Ruang Peduli: BKAD Kokohkan Kemajuan Desa 33

Edukasi: RBM dan Kultur Belajar Warga Desa 36

Derap Kader Desa: Sabisa-bisa Kudu Bisa 39

Gerak Perempuan: Minyak Kletik Nan Menggelitik 43

Resensi: Program SPP Mengantar Wisudaku 44

ON-Motivasi: Kunci Bahagia 43

Profile 44

Saur Lembur 47

Good Shoot 48

03

mailto:[email protected]

http://www.pnpm-jabar.org/


Menata Desa dengan Kemandirian Usaha

Jawa Barat termasuk daerah subur

rentenir. Memang belum ada data resmi

berapa jumlah persisnya. Sebab, sebagian

berkedok KSP (Koperasi Simpan Pinjam).

Di kabupaten Cianjur misalnya, berdasar data Dinas Koperasi dan UKM, setidaknya

perputaran uang rentenir berkedok KSP

berkisar Rp.10-15 milyar/bulan.

Di kabupaten lain seperti halnya

Bandung, Ciamis, Tasikmalaya dan Indramayu praktek rentenir juga sangat

marak. Proses yang tak berbelit dan

instant menjadi faktor pemicu ketertarikan

nasabah yang kadang tak berpikir panjang

resiko. Selain bunga yang tinggi (kadang

20% lebih), tak sedikit yang menggunakan

jalur premanisme ketika menagih nasabah

yang melebihi batas waktu. Contoh,

melakukan perampasan tanah, rumah

hingga kendaraan bermotor. Menyikapi kondisi tersebut,

sekelompok orang yang tergabung dalam

Yayasan Bakti Anak Negeri

mendeklarasikan Gerakan Anti Rentenir, di

Desa Cibodas Kabupaten Bandung. Gerakan tersebut sebagai penyadaran

kepada pemerintah dan masyarakat agar

lebih memilih pinjaman ke lembaga

keuangan resmi seperti bank atau

koperasi yang jelas. Bagaimanapun, keberadaan rentenir

sangat merugikan pembangunan ekonomi

di perdesaan. Bahkan, tak sedikit yang

menghambat pertumbuhan usaha

masyarakat secara individu ataupun

kelompok. Dengan jeratan hutan, banyak

usaha kecil di perdesaan gulung tikar. Gubernur Ahmad Heryawan

(05/12/2013) menegaskan perlunya

Revolusi Perbankan untuk memutus mata

rantai Rentenir. Bentuknya peningkatan

layanan kepada pengusaha kecil. Apalagi, masyarakat yang menggunakan jasa

pinjaman perbankan untuk permodalan

baru mencapai 5%.

Masih banyak masyarakat yang

kesulitan mendapat akses permodalan walaupun untuk skala kecil. Umumnya

karena proposal usaha yang kurang

memenuhi persyaratan sehingga enggan

mengakses permodalan dari bank atau

lembaga keuangan mikro yang resmi.

Tekad Pemerintah provinsi Jawa Barat

Tekad pemerintah provinsi Jawa

Barat dalam upaya peningkatan akses dan

keberdayaan ekonomi pedesaan

diwujudkan melalui penguatan kapasitas bukan hanya dari segi fisik baik itu

permodalan dan ketrampilan.

Selain itu, juga melalui penguatan

kembali nilai-nilai sosial yang mengarah

pada kepedulian, kebersamaan sebagaimana budaya lokal dalam falsafah

“sauyunan ngawangun desa”.

Data BPS 2012 menyebutkan,

penduduk kategori miskin di Jawa Barat

04


mayoritas berada di perdesaan. Persoalan

serius yang mereka hadapi adalah

terbatasnya akses permodalan usaha

sehingga sebagian terjebak pada jasa

pinjaman rentenir yang berkeliaran hingga ke pelosok desa.

Pemprov Jawa Barat menetapkan

peningkatan kualitas perekonomian dan

daya beli masyarakat sebagai common

goals atau isu strategis pembangunan Tahun

2014.

Dalam isu

ini,

pemberdayaan

ekonomi

rumah

tangga dan

pengemba

ngan usaha kecil

dan

menengah

menjadi

isu sentral. Melalui integrasi komitmen

pelaksanaan pembangunan lintas sektor

(RAM-IP atau Rencana Aksi Multipihak

Implementasi Pekerjaan) maka isu

pengentasan kemiskinan menjadi garapan seluruh SKPD/OPD.

BPMPD (Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintah Desa)

merupakan salah satu OPD yang ditugasi

untuk mengawal hal tersebut. Hal tersebut

sesuai dengan visi Sebagai Penggerak

Utama Terwujudnya Masyarakat Berdaya,

Mandiri dan Sejahtera.

Masyarakat Berdaya, memiliki esensi suatu keadaan dimasa depan yang

menggambarkan masyarakat memiliki

potensi dan kemampuan memenuhi

kebutuhan dan memecahkan masalahnya

sendiri. Cara

nya

dengan

memanfaat

kan potensi

sumber

daya yang

dimilikinya

dengan

berbasis budaya.

Kondisi ini

sebagai

kondisi

positif yang mampu memberikan kontribusi kepada upaya mewujudkan

Jawa Barat sejahtera.

Pengembangan usaha ekonomi

masyarakat merupakan salah satu misi

utama BPMPD Jawa Barat disamping pemanfaatan sumber daya alam yang

berwawasan lingkungan dan

pendayagunaan teknologi tepat guna.

05


Pengembangan Ekonomi Perdesan

Diantara program pemberdayaan

ekonomi masyarakat perdesaan yang

digagas oleh BPMPD Jawa Barat adalah

peningkatan infrastruktur, revitalisasi

posyandu, peningkatan kapasitas pemerintah desa dan lain sebagainya.

Prakarsa program tersebut

diharapkan memberi daya pacu terhadap

tumbuhnya pengembangan ekonomi di

perdesaan termasuk melalui penguatan

kelembagaan Bumdes (Badan Usaha Milik Desa).

Hal inilah yang menjadi sinergi

dengan PNPM Mandiri Perdesaan yang

salah satu fokusnya adalah

pengembangan ekonomi di perdesaan melalui pemberian perguliran modal usaha

dengan sistem kelompok dan tentunya

tanpa agunan (jaminan).

Sebagaimana kita ketahui,

terbatasnya modal menjadi salah satu kendala utama berkembangnya usaha di

pedesaan. Banyak rumah tangga yang

hidup dalam garis kemiskinan karena niat

berusaha terkendala oleh hal tersebut.

Dengan fasilitasi dana perguliran UEP (Usaha Ekonomi Produktif) dan SPP

(Simpan Pinjam Perempuan) terbukti

banyak usaha masyarakat yang tumbuh

dan berkembang. Di 422 kecamatan Jawa

Barat, setiap tahun diberi suntikan modal

dana perguliran (maksimal 25% dari total BLM) untuk program SPP/UEP.

Sistem berkelompok memberi

keunggulan dari segi perencanaan usaha,

pengendalian keuangan, pengembangan

usaha, pembinaan kapasitas kelompok

yang intensif dilakukan oleh UPK ataupun kelembagaan lainnya. Gerai Produk Perdesaan

Sebagaimana telah direalisasi, pada tahun 2013 tiga kabupaten lokasi PNPM

Mandiri Perdesaan diberikan bantuan uang

senilai Rp. 1 milyar. Dana tersebut untuk

pembuatan bangunan gerai yang

difungsikan sebagai pusat pemasaran produk unggulan kelompok SPP/UEP. Tak

hanya itu, gerai tersebut juga akan

dijadikan sebagai pusat peningkatan

kapasitas karena berdasar desain

disediakan ruang pelatihan.

Tahun 2013 ini, menjadi tahun istimewa bagi tiga kabupaten yaitu

Majalengka, Sumedang dan Purwakarta.

Pasalnya, tiga kabupaten tersebut

dipercaya sebagai kabupaten pertama

yang mendapat alokasi bantuan tersebut. Kini, bangunan gerai sedang dalam

pengerjaan dan diperkirakan pada akhir

desember diselesaikan.

“gerai merupakan dukungan

pemprov agar produk kelompok SPP/UEP bisa berkembang pemasarannya,” ujar

Drs. Arifin Kertasaputra, Kepala BPMPD

Jawa Barat, dalam sambutannya selaku

penyelenggara Acara Gubernur Saba Desa,

di lapangan Abadi Hash, Lembang (7/11).”

06


Selain itu, dukungan dinas atau

kelembagaan swasta diharapkan semakin

terpacu,”imbuhnya.

Kabupaten Sumedang, Majalengka

dan Purwakarta mendapat alokasi bantuan pembuatan Gerai Rp.1 milyar sehubungan

dengan kesiapan lahan. Sebagai yang

ditentukan, diharapkan gerai dibangun

diatas tanah pemkab dan berlokasi

strategis. Tujuannya agar memudahkan marketing produk.

Tahun depan, bantuan akan diteruskan ke kabupaten yang berkesiapan

seperti Cirebon, Bandung dan kabupaten

lainnya. “yang prinsip, bantuan gerai

produk adalah demi kemajuan usaha

masyarakat desa,” tegas Drs. Arifin Kertasaputra

Menghadapi Tantangan WTO Gagasan (baca kesepakatan) WTO

atau World Trade Organization yang

mengatur skema perdagangan (trade

facilitation) bebas memposisikan Indonesia

kian rentan. Banjir produk impor dikatakan Banyak ahli sebagai salah satu

pemicunya.

Sekarang ini saja aneka produk

impor mulai dari peralatan rumah tangga,

bahan pangan (sembako), minuman

instant hingga pakaian telah

membanjiri pasar

kota hingga ke

pelosok desa.

Sementara itu, produk

domestik kian

tergerus dan

kurang diminati.

Selain kalah teknologi,

harganya kurang

bersaing. Dalam

keadaan

demikian, produk kreatif desa pun terancam tak

berkembang.

Es cincau Purwakarta misalnya,

kalah saing dengan minuman instant.

Batik lokal Cirebon kalah harga dengan

batik imitasi impor. Produk Boboko muktisari-Majalengka kalah stock produksi

07


dengan produk serupa yang berbahan

sintetis.

Demikian halnya dengan abon ikan

patin karawang, rajutan kreatif dari

Kuningan, Dodol dan aneka makanan olahan Garut, ayam bakar tanjungkerta

Sumedang dan lain sebagainya.

Selain jumlah produksi yang relatif

terbatas, produk ekonomi kreatif desa

kalah distribusi. Harga juga kalah bersaing karena umumnya padat karya, belum high

technology alias tradisional.

Memang disatu sisi kebijakan WTO

memberi peluang degradasi usaha kreatif

perdesaan. Akan tetapi juga memberi peluang peningkatan

daya saing produk ekonomi

kreatif perdesaan.

Sebab, banyak pelajaran

yang bisa didapat menyangkut

metode pengokohan dan pengembangannya. Dengan

sendirinya masyarakat “dipaksa”

belajar produksi untuk kuantitas

dan kualitas yang lebih baik.

Disinilah peran besar PNPM Mandiri Perdesaan. Selama

15 tahun lebih melalui program

UEP/SPP, aneka usaha kreatif

berhasil didorong tumbuh dan

berkembang. Terbukti dengan banyaknya penerima manfaat khususnya kaum

perempuan yang telah memiliki usaha.

Fasilitasi pinjaman permodalan

tanpa agunan, pengawasan sistem

kelompok, pembinaan intensif disertai

channeling kepada mitra merangsang ide

dan prakarsa kreatif yang mengokohkan

perekonomian desa.

Positioning Kelembagaan UPK Pembentukan kelompok peminjam

dana bergulir (UEP/SPP) tak bisa dilepaskan dari peran UPK (Unit Pengelola

Kegiatan). Kelembagaan yang dibentuk

disetiap lokasi kecamatan PNPM Mandiri

Perdesaan ini sebagai pengelola dana

pinjaman bergulir yang banyak

dimanfaakan oleh masyarakat untuk

permodalan usaha.

Perannya sangat strategis karena

mengetahui secara langsung terhadap

kebutuhan pengembangan kelompok.

Apakah menyangkut pertambahan modal,

08


pembinaan, akses pasar atau kemitraan

lainnya.

Di sebagian kantor UPK, saat ini

telah dimanfaatkan sebagai arena display

(gerai mini) bagi produk kreatif desa. Contohnya di UPK Tanjungkerta

Sumedang yang membantu pemasaran

produk ayam panggang kelompok

peminjam SPP dari Desa.

Tak bersifat pasif, pemasaran juga dilakukan dengan keikutsertaan dalam

ajang

pameran

seperti

Jambore, gelar

kapasitas,

expo dan

acara

terbuka

lainnya. Berk

embangnya

usaha

ekonomi kreatif kelompok peminjam

UEP/SPP berkontribusi terhadap tingginya pengembalian pinjaman. Dengan begitu

kelembagaan UPK kian eksis karena aset

produktif bertambah hingga mencapai

milyaran rupiah di masing-masing

kecamatan. Sampai dengan akhir tahun 2013,

aset produktif dana bergulir UEP/SPP di

422 kecamatan lokasi PNPM Mandiri

Perdesaan Jawa Barat telah mencapai

Rp.970.242.361.884,- (sembilan ratus

tujuh puluh milyar dua ratus empat puluh

dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu

delapan ratus delapan puluh empat ribu

rupiah). Aset produktif tersebut merupakan

pengembangan modal awal (BLM)

program UEP senilai Rp. 71.247.058.820,-

dan modal awal (BLM) program SPP senilai

Rp. 592.177.144.136,-. Besarnya aset produktif yang

dikelola

UPK

memberi

pertanyaan status

hukum

terkait

kelembaga

an berikut

pengelolaan ke

depannya.

Diskursus

ini tampil di hadapan publik karena

semangat pelestarian hasil PNPM Mandiri Perdesaan.

Studi Hukum Kelembagaan

Sementara itu, pemerintah telah

menerbitkan UU No. 1 Tahun 2013

tentang Lembaga Keuangan Mikro atau

lebih dikenal dengan istilah LKM. Undang-

Undang tersebut didasari tekad untuk menumbuhkembangkan perekonomian

09


rakyat menjadi tangguh, berdaya dan

mandiri dengan prinsip kebersamaan.

Undang-Undang tersebut diarahkan

untuk memberikan kepastian hukum dan

memenuhi kebutuhan layanan keuangan terhadap masyarakat miskin dan/atau

berpenghasilan rendah sesuai amanat UUD

1945.

Jelas, bahwa semangat UU tersebut

sama halnya prinsip Keberpihakan pada Orang Miskin di PNPM Mandiri Perdesaan

sebagaimana ditunjukan melalui fasilitasi

permodalan dana bergulir UEP/SPP.

Namun, fokus keberhasilannya

bukan pada penumpukan aset, tetapi lebih pada pemanfaatan pada kegiatan usaha

ekonomi produktif untuk Rumah Tangga

Miskin (RTM).

Itulah prakarsa pemberdayaan

ekonomi livelihood sustainability.

Keinginan usaha masyarakat miskin perdesaan terfasilitasi dengan adanya UPK

sebagai channeling modal dan

pengembangan usaha mereka.

Peningkatan Permodalan Usaha Data BPS Tahun 2012

menyebutkan, 42% penduduk miskin Jawa

Barat berada di perdesaan. Terbatasnya

akses permodalan usaha masih jadi

problem. Jebakan rentenir juga

mendominasi perdesaan seperti di Kab.

Bogor, Karawang, Indramayu hingga cianjur.

Dengan alasan klasik yaitu tanpa

agunan, cepet dan tak berbelit, pinjaman

ke rentenir diminati meskipun sadar resiko

bunga yang tinggi. Hadirnya program

pinjaman bergulir UEP/SPP berupaya menjawab persoalan tersebut.

Tanpa agunan, dengan sistem

berkelompok usaha masyarakat miskin

difasilitasi. Alhasil, laba yang diperoleh

dari usaha bisa dialihkan untuk penambahan modal usaha. Sementara

rentenir selalu menghisap laba karena

prosentase bunga yang tinggi.

Kegiatan dana bergulir yang

dilakukan UPK (Unit Pengelola Kegiatan) PNPM Mandiri Perdesaan di 441 kecamatan

di Jawa Barat (422 kecamatan aktif dan 19

kecamatan phase out) menunjukkan

perkembangan signifikan.

Hal itu dapat dilihat dari

pertumbuhan Asset produktif, Intensitas perguliran yang tinggi, volume perguliran

yang besar dan pertumbuhan jumlah

kelompok pemanfaat, baik untuk kegiatan

SPP (Simpan Pinjam Perempuan) maupun

UEP (Usaha Ekonomi Produktif). Saldo pinjaman yang ada

dimasyarakat bersumber dari BLM

pertahun Anggaran ditambah perguliran

yang rata-rata dilakukan 3 sampai dengan

4 kali dalam setahun. Saldo pinjaman yang produktif juga berkontribusi terhadap

pendapatn Jasa yang diperoleh UPK, tetapi

tidak semua saldo pinjaman produktif

10


yang ditandai dengan persentase tingkat

pengembalian.

Selama tahun 2013, surplus

berjalan yang diperoleh UPK propinsi Jawa

Barat Rp.113.923.850.177, trend kenaikan terbesar ada di bulan Juli 2013, dapat

dilihat pada grafik dibawah ini:

Pengembangan Usaha Desa Pada tanggal 24 Februari 2013,

Ditjen PMD Kemendagri menerbitkan

surat yang berisi pengalihan kegiatan

pendanaan SPP untuk peningkatan

kapasitas dalam dua hal yaitu pelatihan dan bantuan alat produksi.

Di Provinsi Jawa Barat terdapat 139

kecamatan lokasi yang menjalankan

kegiatan tersebut yang mencakup 2641

desa. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat difasilitasi untuk mengenali

dan menyusun usulan pengembangan

usaha yang prioritas.

Hasilnya, prakarsa kreatif

bermunculan. Berbagai usulan pelatihan

seperti ketrampilan menjahit, olah pangan

tradisional, pemanfaatan limbah pertanian

dan membatik terdanai dan dilaksanakan. Termasuk juga pelatihan usaha

penetasan telur, pembuatan kripik, minyak

kletik, catering, bahan daur ulang dan

usaha kreatif lain telah dilaksanakan dan

menjadi daya picu tumbuhnya usaha kreatif.

Pada tahun anggaran 2013, PNPM Mandiri Perdesaan Jawa Barat memfasilitasi pembangunan 244 unit Pasar Desa dengan alokasi BLM sebesar Rp.1.562.604.950,- di tambah swadaya Rp. 119.085.350,- . Pembangunan Pasar sesuai dengan usulan dari masyarakat setempat sebagai hasil penggalian gagasan di bidang pemberdayaan ekonomi lokal.

11


Produk Ekonomi Kreatif Penuhi Stand

Pameran Gubernur Saba Desa

Lembang (7/11). BPMPD Jawa Barat

menggelar acara Gubernur Saba Desa

Tahun 2013. Bertempat di Lapangan Abadi

Hash (depan grand Hotel) Lembang, acara

bertemakan “Pengembangan Ekonomi Kreatif Perdesaan sebagai pengokoh

Provinsi Jawa

Barat dalam

kancah

perekonomian nasional”.

Seperti

tahun

sebelumnya,

acara temu

wicara Gubernur

tersebut

dimeriahkan

pemasaran

produk ekonomi kreatif

kelompok

SPP/UEP dari

17 kabupaten lokasi PNPM Mandiri

Perdesaan Jawa Barat. Tak hanya produk kuliner seperti

dodol, wajit, simping, opak, ladu dan

aneka produk makanan lainnya, stand

banyak diisi anek produk kerajinan bambu

topi capil, kerangjang dan lain sebagainya.

Di beberapa stand juga terhias aneka produk dari daur ulang seperti tas.

“produk ekonomi kreatif yang

dihasilkan kelompok SPP/UEP merupakan

kebanggaan kita bersama,” terang Drs.

Arifin Kertasaputra, Kepala BPMPD Jawa

Barat. “atas dasar itulah, pemerintah provinsi memberikan bantuan senilai Rp. 1

milyar untuk pembuatan gerai produk

tersebut. Saat ini, telah dibangun di

Majalengka, Purwakarta dan Sumedang,”

imbuhnya. Diharapk

an, pemasaran

melalui even

termasuk

dalam acara Saba Desa,

dapat

merangsang

publik untuk

mencintai

produk ekonomi kreatif

masyarakat

desa. “dari

puluhan ribu

kelompok pemanfaat

manfaat program SPP/UEP di Jawa Barat,

sebagian merupakan kelompok usaha

yang mengelola usaha ekonomi kreatif.

Hal ini perlu mendapat apresiasi atau dukungan agar usaha tersebut bisa

berkembang maju,” terang Antonius AB,

FMS-1 RMC III Jawa Barat.

12


Rp. 576 Milyar untuk PPemerataan Pembangunan

Berdasar surat Kemenko Kesra

Nomor.B-167/MENKO/KESRA/X/2013

tertanggal 25 Oktober 2013 perihal

Penetapan Daftar Lokasi dan Alokasi BLM

PNPM Mandiri TA 2014, Jawa Barat dipercaya mendapat BLM Rp.

576.500.000.000,- untuk 18 kabupaten,

422

kecamatan

dan 4254 desa

BLM

APBN

sebesar Rp.

547.725.000.000,- dan

dari APBD

Rp.28.775.

000.000,-.

Kabupaten Pandangara

n sebagai

DOB (Daerah Otonom Baru) mendapat

alokasi Rp. 7.7 milyar dengan 9

kecamatan lokasi. Dana tersebut untuk

percepatan pembangunan desa kategori tertinggal.

Penentuan alokasi BLM didasarkan

pada tingkat kemiskinan masing-masing

kecamatan serta kemampuan keuangan

pusat dan daerah. Data Rujukannya (1) Hasil Pendataan Program Layanan Sosial

(PPLS) tahun 2011 yang menjadi dasar

penentuan tingkat kemiskinan setiap

kec/desa/kel (2) Data Potensi Desa

(Podes) BPS tahun 2011 sebagai dasar

penilaian kepadatan penduduk suatu wilayah.

Berikut lokasi dan alokasi BLM PNPM

Mandiri Perdesaan Jawa Barat TA 2014.

Dana tersebut akan digunakan untuk pembangun

an sarana-

prasarana

dasar

seperti Posyandu,

Polindes,

sekolah,

PAUD,

madrasah,

jembatan, jalan, dan

sarana

strategis

lainnya.

Selain itu, untuk kegiatan perguliran modal usaha masyarakat desa melalui

program Simpan Pinjam Khusus

Perempuan dan/atau peningkatan

kapasitas usaha kelompok.

Kabupaten Pangandaran dengan sembilan kecamatan mendapat alokasi

BLM Rp. 7,7 Milyar. Ini merupakan BLM

pertama yang diterimakan ke kabupaten

pemekaran dari Kabupaten Ciamis itu.

13


MP3KI Bertekad Gerus Kemiskinan

Data BPS menyebutkan bahwa

angka kemiskinan di Indonesia masih

tinggi. Dari total populasi 220 juta lebih,

angka warga miskin mencapai 12,36%

dan hampir miskin mencapai 12%. Secara

keseluruhan, terdapat 60 juta orang

miskin maupun hampir miskin.

Angka kemiskinan di provinsi Jawa

Barat juga mencapai 9,52% (per Maret

2013). Tekad

Pemprov

menekan angka

tersebut

bersambut

dengan kucuran

progam

Masterplan

Percepatan dan

Perluasan

Pengurangan

Kemiskinan

Indonesia atau

MP3KI.

MP3KI

merupakan blue

print perencanaan jangka panjang

pemberantasan kemiskinan di Indonesia.

Implementasinya bakal mengintegrasikan

program pro rakyat untuk empat klaster

seperti bantuan sosial, Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Kredit

Usaha Rakyat, maupun kredit mikro.

MP3KI berbasis pengembangan

penghidupan berkelanjutan (sustainable

livelihood) dengan pengurangan

kerentanan dan peningkatan aset

penghidupan kelompok miskin pada 5 hal

yaitu alam, infrastruktur, kemasyarakatan,

Keuangan dan SDM.

Pada TA 2014, sebagai awal

pelaksanaan MP3KI di Jawa Barat, empat

kabupaten mendapat alokasi Dana yaitu

Kabupaten Sukabumi (1 Kec), Bandung

Barat (1 Kec), Garut (5 Kec) dan Cirebon

(7 Kec). Total

alokasi BLM

mencapai

Rp.55.741.000.0

00,- (Lima Puluh

Lima Milyar Tujuh

Ratus Empat

Puluh Satu Juta

rupiah).

14


28/11/2013. Perwakilan 11 Desa di Kec. Setu Bekasi mengikuti MAD Khusus guna tindak lanjut penanganan terhadap dugaan penyalahgunaan dana perguliran SPP oleh mantan Ketua UPK. Sebelumnya telah dibentuk TP2 (Tim Penyehat Pinjaman) yang melaporkan hasil identifikasi penyalahgunaan senilai Rp. 1 milyar lebih. Kasus ini masih terus di dalami dengan melibatkan berbagai pihak demi penyelesaian yang cepat dan tepat sesuai ketentuan yang berlaku.

23/12/2013. Kejari Cibadak menahan dua orang pengurus UPK Kalibunder, Sukabumi berinisial Pr (33 th) dan As (43 th). Ketua dan Bendahara UPK itu ditetapkan sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan dana pinjaman SPP senilai Rp. 200 juta lebih pada tahun 2010/2011. Dihadapan Penyidik, keduanya mengakui perbuatan tersebut untuk keperluan pribadi. Tersangka mendekam semengara di Lapas Kelas III Warungkiara Sukabumi menunggu proses hukum lebih lanjut

15


Masyarakat perwakilan 14 desa di Kecamatan Tempuran, Karawang mengikuti MAD (Musyawarah Antar Desa) Khusus membahas penanganan masalah terkait tindak penyalahgunaan dana oleh mantan Ketua UPK senilai Rp.185 juta (tahun 2007-2009). MAD digelar untuk memastikan pengembalian dana sekaligus sebagai pembelajaran hukum serta upaya untuk menghindari sanksi program

Menyusul banyaknya Pelaku PNPM MPd yang terdaftar DCT (Daftar Calon Tetap) Caleg Pemilu 2014, Ditjen PMD Kemendagri menerbitkan surat No.414.2/7221/PMD tertanggal 17 Oktober 2013 yang berisi kewajiban mundur dari posisi di PNPM MPd bagi pelaku terdaftar DCT. Sebgaimana hasil identifikasi, di Jawa Barat sekurangnya terdapat 162 pelaku terdaftar DCT dan sebagian besar mundur dengan kesadaran sendiri dan sebagian di MAD-kan.

16


Senin, 18/11/2013. R Nurtafiyana,

SPt. ME foto bersama Pelatih dan

Peserta pelatihan Pratugas Tahap II

PNPM Mandiri Perdesaan Jawa Barat

yang diikuti 96 Fasilitator Kecamatan

Angkatan 2011 dan 2012. Pelatihan

dilaksanakan di New Naripan,

Bandung. Selama 10 hari, peserta

dilatih intensif tentang kemampuan

fasilitasi, ketrampilan komunikasi,

administrasi, pengendalian kegiatan

dan penanganan masalah.

Kuningan 16/11/2013. Pengurus UPK PNPM Mandiri Perdesaan se Kab. Kuningan (23 Kec) mengikuti pelatihan yang difasilitasi Tim Faskab dan BPMPD Kuningan. Selama tiga hari, mereka dibekali materi manajemen keuangan, kelembagaan dan manajemen resiko. Pelatihan sangat penting untuk perbaikan kinerja di Tahun 2014. Kasus penyalahagunaan dana bergulir di UPK Pesawahan menjadi lesson learn bagi mereka untuk tidak melakukan hal yang sama.

17


Senin, 25/11/2013. BPMPD Provinsi

Jawa Barat menyelenggarakan

seleksi calon Fasilitator Teknik

Kecamatan. Seleksi tersebut diikuti

58 orang yang sebelumnya

ditetapkan layak mengikuti. Selain

test tulis, peserta juga diuji

kompetensinya melalui wawancara

dan Focus Group Discussion (FGD).

Seleksi yang bertempat di aula Lt.2

gedung BPMPD Jawa Barat itu

berlangsung sehari dan

mendatangkan penguji dari Tim

spesialis dari RMC III.

Kamis, 07/11/2013. Tim Spesilis RMC

III Jawa Barat foto bersama Satker

BPMPD Jawa Barat pada Acara

Gubernur Saba Desa. Acara yang

diselenggarakan setahun sekali

tersebut dimaksudkan sebagai

forum dialog dan silaturahim

Birokrat, Fasilitator dan Pelaku

pembangunan. Acara yang

diselenggarakan di lapangan

Abadi Hash, Lembang, Bandung

Barat ini juga dimeriahkan dengan

marketing produk kreatif

perdesaan dari 17 kabupaten

lokasi PNPM Mandiri Perdesaan

Jawa Barat.

18


Cianjur (4/12/2013/. PNPM

Mandiri Perdesaan Kab. Cianjur

menggelar Kegiatan Workshop

Evaluasi. Selain Tim Satker dan

Faskab, hadir pula perwakilan 29

kecamatan. Workshop

membahas hasil pelaksanaan

kegiatan di TA 2013 sebagai

sarana perbaikan di TA 2014.

Acara Workshop dilaksanakan di

Hotel Landis, Pacet Cianjur.

Karawang (10/11/2013/. PNPM

Mandiri Perdesaan Kab.

Cianjur menggelar Kegiatan

Workshop Evaluasi. Selain Tim

Satker dan Faskab, hadir pula

perwakilan 29 kecamatan.

Workshop membahas hasil

pelaksanaan kegiatan di TA

2013 sebagai sarana

perbaikan di TA 2014. Acara

Workshop dilaksanakan di

Hotel Landis, Pacet Cianjur.

19


Motor Sport Optimalkan UPK

akupan wilayah dampingan PNPM

MPd antar desa dalam satu

kecamatan. Jumlah desa berikut

populasinya, kontur tanah serta kondisi

jalan (akses) sering menjadi hal penghambat proses fasilitasi.

Dari 17 kabupaten lokasi PNPM MPd,

12 kabupaten

merupakan wilayah

pegunungan termasuk Bandung Barat.

Beberapa daerah

seperti Kec.Rongga,

Cililin, Sindangkerta,

Cipongkor dipenuhi daerah

perbukitan/pegununga.

Akibatnya, akses

antar desa dipenuhi

jalan menanjak dan

menurun. Sebagian curam sehingga harus

berjalan kaki.

Sementara itu, tugas pendampingan

pengurus UPK (khususnya dalam

pengelolaan dana bergulir) sampai ke rumah warga.

Atas dasar itulah, Pemkab Bandung

Barat menghibahkan kendaraan motor

sport untuk operasional pengurus 12 UPK.

Dengan bantuan itu, diharapkan kinerja pengurus UPK dalam melayani masyarakat

kian optimal.

Gubernur lirik Transportasi PJOK Jumlah lokasi PNPM MPd Jawa Barat

adalah 422 kecamatan. Dari evaluasi

pelaksanaan di lapangan, beberapa ide

telah dihadirkan pemerintah daerah

(termasuk pemerintah provinsi) untuk pemberian dukungan.

Tahun 2012 lalu, dalam Acara

Gubernur Saba Desa di Kota Karawang,

Gubernur bertekad

membantu pembuatan

gerai @Rp. 1 milyar per kabupaten. Pada tahun

2013 sebagian tekad

sudah direalisasikan

untuk tiga kabupaten.

Pada Gelaran Gubernur Saba Desa

Tahun 2013 di Lembang,

(7/11/2013), Fasilitator

dan Pelaku di 422

kecamatan harap-harap cemas. Berharap ada

dukungan baru yang akan

disampaikan Gubernur.

Ternyata, lirikan tersebut tertuju pada

fasilitas transportasi PJOK (Penanggung Jawab Operasional Kecamatan). Gubernur

Ahmad Heryawan menyatakan,”untuk

PJOK di 422 Kecamatan semoga bisa

dipenuhi”, katanya. “Tapi ini bukan janji,

karena janji adalah hutang. Nanti coba

kita lihat postur anggaran, jia memungkinkan kenapa enggak

(direalisasikan),” imbuhnya.

C

20


Pemkab Sukabumi Bantu Client-Server elajar dari banyaknya kasus

manipulasi laporan pinjaman dana

bergulir SPP/UEP yang menjadi

peluang penyelewengan dana seperti

Kasus UPK Caringin dan Kalibunder, Pemkab Sukabumi mengambil terobosan.

Pada tanggal 17 April 2013, Bupati

Sukmawijaya memberikan bantuan

peralatan kepada 41 pengurus UPK.

Bantuan juga dirupakan pelatihan

penggunaan serta instalasi

di setiap UPK.

Total

bantuannya

sekitar Rp.200 juta.

Peralata

n tersebut

merupakan

prakarsa Endang

Taryana,

Ketua UPK Nagrak yang juga Ketua

Asosiasi UPK Sukabumi. Peralatan yang

dinamai client-server itu memadukan hardware (komputer dan printer) dan

aplikasi online laporan keuangan UPK.

Tujuannya untuk memudahkan

input, kesesuaian serta keakuratan data.

Bahkan kelompok peminjam bisa

mendapatkan info tagihan/saldo pinjaman melalui SMS. Bahkan, Satker dan Faskab

bisa mengakses keuangan UPK viaonline.

Kuatkan BKAD dengan Insentif

Sebagai representasi perwakilan

desa, BKAD memegang peran penting

dalam pembangunan antar desa. Sesuai

amanat Permendagri No.38 Tahun 2007, peran Kerjasama Desa perlu dikokohkan.

Peran kelembagaan BKAD sangat

strategis dalam membangun pola

kerjasama desa. Demikian halnya yang

dilakukan di Kabupaten Sukabumi. Setidaknya hal itu terevaluasi selama

pelaksanaan

PNPM MPd.

Suksesny

a pelaksanaan berbagai jenis

MAD,

perguliran,

monitoring

kegiatan

hingga ke penanganan

masalah tak

lepas dari

peran besar pengurus BKAD. Mereka

bekerja atas dasar kepedulian yang bekerja tanpa honor. Hanya operasional

jika ada dana surplus dari UPK.

Atas dasar itulah, pemkab Sukabumi

memandang perlunya tambahan

operasional bagi pengurus BKAD di 41 kecamatan. Dari dana PAP, setiap

pengurus BKAD mendapat bantuan

operasional Rp.600 ribu per tiga bulan.

Termasuk halnya BP-UPK.

B

21


Menabur Kekompakan Demi Kelestarian (Succes Story UPK Phase-out

Leuwimunding, Majalengka)

Kecamatan Leuwimunding terletak

di Timur Laut dan berjarak sekitar 37 km

dari Kota Majalengka. Terdiri 14 desa

dengan jumlah penduduk sekitar 61.582 jiwa dan sebanyak 4.966 KK (29%)

kategori miskin. Bercorak agraris,

sebagian besar masyarakat

menggantungk

an pencaharian

dari pertanian dan

perdagangan.

Menanga

ni dampak

krisis ekonomi Tahun 1998,

Kec.

Leuwimunding

dijadikan lokasi

PPK (Program Pengembangan

Kecamatan)

sejak tahun 1999. Saat itu, jumlah KK

miskin mencapai 5.640 KK atau 35% dari

total penduduk. Usaha sebagian

masyarakat jatuh dan berujung pada sulitnya mendapat permodalan.

Selama PPK Phase 1-III (1999 s/d

2006), Kec. Leuwindung mendapat BLM

totalnya mencapai Rp. 5,7 milyar.

Komposisinya, Rp.4,4 milyar (78%) untuk sarana-prasaran, Rp.917 juta (16%) untuk

perguliran modal usaha. Sisanya untuk

operasional UPK dan TPK. Tahun 2007

merupakan tahun pertama Kec.

Leuwimunding berstatus lokasi phase-out

alias tidak menerima BLM. Kegiatan yang dilestarikan adalah

program UEP/SPP. Saldo perguliran senilai

Rp.917 (Tahun 2006) berkembang

menjadi Rp.2,3 milyar (per Nov 2013).

Sedikitnya 151 kelompok yang beranggotakan

8327 orang

(3.008

merupakan

RTM) sebagai penerima

manfaat.

Adapun

tingkat

pengembaliann

ya mencapai 99%.

Rahasianya apa

sehingga di

masa phase out

UPK Leuwimunding semakin eksis?

Kekompakan; akar kemajuan

Memang bukan hal mudah menjalankah

amanah (UEP/SPP). Begitu pula yang

dirasakan pengurus UPK Leuwimunding yang terdiri Ima Nuroniah (Ketua), Ade

Cahyati (Bendahara) dan Cicih Kurniasih

(Sekretaris). Meskipun ketiganya

22


perempuan, tetapi semangat memajukan

daerahnya luar biasa.

Kerja Keras Yang Membuahkan Hasil Mereka sadar tidak ada kerja sukses

yang sendirian. Apalagi mengurus dana perguliran yang sering dikonotasikan dana

hibah sehingga tak perlu dikembalikan.

Oleh karenanya, selalu dibiasakan rembug

bersama pengurus BKAD yang diketuai

Iing Sulasikin, BP-UPK yang diketuai

Mamat, dan Tim

Verifikasi

yang

diketuai

Tarsa. MAD

menjadi

salah satu

forum

rembug yang terus

dilestarikan.

Sebab melalui MAD semangat

kekompakan bisa tersemai. Disisi lain,

kepercayaan antar pihak kian tumbuh. Pengurus UPK menyadari bahwa

kepercayaan merupakan penentu tingkat

pengembalian dana bergulir.

Alhasil, sedikitnya 19 kelompok

berstatus matang sedang 54 kelompok

berkembang. UPK sendiri telah memiliki inventaris kantor sendiri, kendaraan

bermotor (2 unit), peralatan komputer dan

penunjang lainnya. Kerja keras UPK

Leuwimunding juga berhasil meningkatkan

kesejahteraan hidup 674 KK miskin. Inilah

kerja keras sebagai buah kekompakan

yang perlu dilestarikan. Misi untuk mengembangkan

kegiatan ekonomi produktif menjadi energi

besar bagi pengurus UPK untuk

mengembangkan kegiatan pembinaan

kelompok dan perluasan jaringan. Sebagaimana diketahui, aneka

produk

usaha

kreatif kain

rombe, kue rengginang,

boneka,

anyaman

bambu

seperti

boboko, caping serta

produk lain

dihasilkan

kelompok peminjam UEP/SPP banyak yang

terkendala pemasaran. Kini UPK Leuwimunding terus

bergerak menggiatkan program UEP/SPP.

Tak hanya berfokus pengembalian, tetapi

pemberian dana sosial (20%). Selain

pemberian beasiswa, dana sosial dari surplus juga difungsikan untuk khitanan

massal.

23


Air Gunung Salak mengalir indah ke rumah warga

esa Sukaharja berjarak 9 km dan

merupakan wilayah paling jauh dari

Kecamatan Cijeruk. Desa ini berada

di Kaki Gunung Salak Endah dan termasuk

dataran tinggi (1000 dpl). Topografi demikian menjadikan air bersih sulit

diperoleh.

Bagi masyarakat

Dusun III Rw.06 (Kp.

Tapos) dan Rw.07

(Kp. Ciconggang), ketersediaan air

bersih selalu menjadi

problem. Apalagi di

musim kemarau. Di

saat seperti itu, mereka harus

mendaki perbukitan

menuju sumber air

yang berjarak sekitar

4 km dengan jalan curam nan terjal. Hadirnya PNPM MPd membawa harapan.

Setelah rembug beberapa kali, wargapun

mufakat. Mereka mengusulkan pendanaan

SAB ke PNPM MPd TA 2012 dan mendapat

rangking ke-7.

Setelah survey lokasi dilakukan untuk memastikan RAB, desain, jaminan

safeguard, dibutuhkan pipa sepanjang

7.191 m dengan jumlah bak penampung

14 unit. Jumlah biaya diperkirakan

mencapai Rp.348.615.000,-.

Mengingat besarnya dana yang

dibutuhkan, masyarakat Sukaharja sempat

harap-harap cemas. Tak dinyana, dalam MAD Penetapan usulan tersebut disetujui

forum. Mereka bertekad all-out bergotong

royong dalam pengerjaan usulan tersebut.

Selain swadaya tenaga, konsumsi pekerja,

mereka juga parelek yang totalnya mencapai Rp.2.910.000,-.

Selama tiga bulan

masyarakat

Sukaharja bahu-

membahu. Meskipun rute 4 km ke lokasi

mata air hanya bisa

ditempuh dengan

jalan kaki, rasa lelah

tak dirasa. Penuh

semangat mereka angkut material berat

seperti pipa, semen,

pasir, batubata dan

besi.

Setelah dibangun 100 persen, MDST pun digelar di bulan Oktober 2012.

Sebagai upaya pemeliharaan Pemdes

Sukaharja membentuk Tim Pemelihara

(TP3) yang dikukuhkan dalam PERDES

Sukaharja No.2 tertanggal 16 Januari 2013 tentang SAB Kopeng yang mengatur

penerimaan retribusi Rp. 5000/KK/bulan

sebagai dana pemeliharaan. Sudah

setahun lebih, SAB dimanfaatkan 786 jiwa.

D

24


Mengubah Perilaku Dolbon

Kuswan, FK Cikalong Tasikmalaya

Dolbon merupakan singkatan Modol

di Kebon (istilah Sunda). Perilaku ini jelas tidak sehat dan bisa memicu timbulnya

penyakit diare, tifus dan kolera yang

membahayakan kehidupan balita maupun

orang dewasa.

Sanitasi dan air bersih

juga menjadi

problem serius

di Kabupaten

Tasikmalaya. Data PPLS

2011

menyebutkan,

dari total

175.444 Rumah Tangga

terdapat

64.033 (36,5%) yang tidak memiliki

jamban. Sebanyak 110.738 jiwa (63,11%)

tidak memiliki sumber air minum

terlindungi (bersih). Sebagai program open-menu,

masyarakat berhak menyelesaikan

persoalan tersebut bersama PNPM Mandiri

Perdesaan. Perilaku Dolbon bisa

diselesaikan dengan penyediaan MCK. Hal itu pula yang dilakukan

masyarakat Cikalong. Pada tahun 2009

lalu, telah dibangun 10 unit MCK dengan

BLM sebesar Rp. 155.940.400,- plus

swadaya mencapai Rp. 30.559.650,-.

Pemeliharaan masyarakat dilakukan

melalui “dana kencleng”.

Untuk memperbaiki sanitasi,

masyarakat Cikalong juga membangun

SAB (Sarana Air Bersih) 1 unit (2010), 1 unit (2011) dan 2 unit (2011). Sarana-

prasarana tersebut kini dimanfaatkan

dengan baik oleh masyarakat.

Impian

masyarakat mewujudkan

Pola Hidup

Bersih dan

Sehat kini

terwujud. PNPM Mandiri

Perdesaan

sebagai

program

bottom up

yang berhasil menjawab persoalan kesehatan Desa. Di

Tasikmalaya kurun waktu tahun 1999-

2013 telah dibangun 119 unit MCK yang

didanai PNPM Mandiri Perdesaan.

Pada Tahun 2013, PNPM MPd Jawa Barat bersama masyarakat membangun 260 unit bangunan MCK (Mandi Cuci Kakus) menggunakan dana BLM sebesar Rp.8.197.921.300,- ditambah swadaya Rp. 520.444.150,-. Bangunan tersebut telah digunakan/dirawat baik sebagai pendukung PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat) warga.

25


Ketika Air jadi Syair (Kehidupan)

Maulana A Fattah (FT Cihurip-Garut)

Kampung Ciparanje berada di

ketinggian 820 meter Dpl dan wilayah

terpencil di Desa Cihurip Kecamatan

Cihurip. Dari kota Garut berjarak tidak

kurang 80 km arah selatan. Air Bersih di musim kemarau selalu

jadi masalah besar. Termasuk di Kampung

Kubang

Nanggung,

Cipawinan dan

Cibanggala,

Kec. Cihurip

yang memiliki

ketinggian rata-rata 750

meter Dpl

(diatas

permukaan

laut). Salah

satu pemicunya

karena ketiadaan sumber air bersih.

Karena terpaksa, 477 jiwa di

kampung tersebut mengandalkan air

sawah yang dialirkan melalui pancuran ke rumah. Itupun kotor, terbatas dan sering

kehabisan.

Pak Kades Asep Gojali bersama

tokoh masyarakat sering berembug

mengatasi soal tersebut. Tetapi selalu mati kutu jika bicara biaya. Pada tahun 2011

mereka sepakat mungusulkan ke PNPM

MPd. Tak disangka, pada Musdes

Perencanaan menempati prioritas I.

Setelah Tim Penulis Usulan

mendapat data Tim Verifikasi, maka

disusunlah proposal. Pada saat MAD Perangkingan hingga ke pendanaan,

ternyata usulan SAB untuk ketiga

kampung tersebut disetujui. Tampaknya,

utusan desa lain mengerti mendesaknya

usulan tersebut. Maka

dimulailah,

pembangunan

SAB selama

kurang lebih dua bulan.

Sedikitnya

964 HOK (Hari

Orang Kerja)

dalam

pengerjaannya. Dana BLM

yang

dialokasikan

sebesar Rp.

188.619.600,- ditambah swadaya Rp. 1.546.000,-

Swadaya tersebut tidak termasuk

tenaga dan konsumsi di setiap harinya.

Yang pasti, sejak di MDST tahun 2012 lalu,

bangunan SAB ini menjadi penyelamat krisis Air bagi warga Cihurip. Warga iuran

Rp.2000/bln untuk pemliharaan agar tetap

Lestari bagi anak cucu.

26


Ketika Desa Bersuara di Dunia Maya (Kisah Sukses Desa Garawastu & Mandalamekar)

eran Desa dalam menunjang pembangunan nasional

sangat sentral. Desa

merupakan kehidupan

mayoritas masyarakat

Indonesia. Sayang romantikanya kalah populer

dengan kehidupan kota.

Salah satu problemnya

adalah karena minimnya

pemanfaatan Teknologi

Informasi dan Komunikasi. Desa masih dianggap

terbatas, terpencil, dan sulit

berkontribusi informasi.

Pandangan tersebut dipatahkan oleh

Pemerintah Desa Garawastu, Kec. Sindang, Majalengka. Desa di kaki Gunung

Ciremai itu sejak pertengahan tahun 2012,

telah memiliki website

http://garawastu.desa.id/.

Dalam website yang pembuatannya difasilitasi LSM GDM (Gerakan Desa

Membangun) itu, terdapat aneka informasi

tentang Desa Garawastu.

Coba ketikan nama Desa Garawastu

di mesin pencari Google, niscaya akan mudah ditemukan. Tak hanya profile Desa,

tapi juga update kegiatan pembangunan

(termasuk PNPM MPd) dan info produk

seperti cengkeh.

Bahkan, info ringan sepeti acara 17

Agustus, pasar desa, acara keagamaan

dan lain sebagainya. Informasi tersebut

ternyata menjadi pengobat rindu bagi

sebagian warga yang merantau ke luar negeri (jadi TKI).

Hal serupa juga dilakukan oleh

Pemerintah Desa Mandalamekar,

Jatiwaras, Tasikmalaya. Atas prakarsa GDM pula, sejak pertengahan tahun 2011

Desa ini telah berkripah di dunia maya

melalui http://mandalamekar.desa.id/.

Di website tersebut, semua orang

bisa mendapat info penting sampai dengan yang ringan seperti budidaya dan harga

cabe, kayu hutan juga di upload.

Atas prakarsa itulah Pemerintah

Provinsi Jawa Barat menganugerahkan

Anugerah Jabar IT Award (14/08/2013).

Desa Mandalamekar juga akhirnya menjadi pusat studi TIK (Teknologi

Informasi dan Komunikasi) bagi desa lain.

P

27

http://garawastu.desa.id/

http://mandalamekar.desa.id/


Menumbuhkan Asa dan Cinta Batik Asep Suherlan, FK Ciwaringin-Cirebon

Selain batik Trusmi yang terkenal,

di Cirebon ada pula batik Ciwaringin yang

tak kalah bagus. Ciwaringin merupakan

Kecamatan di wilayah barat yang berjarak

sekitar 30 km dari Kota Cirebon. Di salah

satu kampung sejak dulu telah ada

pengrajin batik.

Pada Tahun 2013 PNPM Mandiri

Perdesaan di

Kec.

Ciwaringin

memprakarsai

adanya

pelatihan

membatik

bagi kaum

perempuan

yang

sebelumnya

menyampaika

n peminatan

melaui

Musdes hingga MAD.

Usulan tersebut terwadahi setelah MAD

menetapkan alokasi dana pelatihan

sebesar Rp. 249.991.000,- diambilkan dari

dana pengalihan program SPP (Simpan

Pinjam Perempuan).

Sesuai usulan, 3 desa berpartisipasi

yaitu Ciwaringin, Gintung Tengah dan

Babakan ikut berpartisipasi. Totalnya 23

orang yang dilatih oleh pengrajin setempat

yang sudah mempunyai lisensi BLK (Balai

latihan Kerja).

Pelatihan berlangsung sebulan

antara tanggal 6 Jan-6 Februari 2013.

Peserta tiap desa mendapat jadwal

berbeda. Pelatihan dimulai dengan latihan

pembuatan pola bertempat di Teras Masjid

Baitul Mukminin Desa Ciwaringin.

Hasil pemolaan diteruskan dengan

pembatikan. Begitulah setiap hari,

peserta dilatih

batik tulis dan

cap. Karena

baru pertama,

hasil

pembatikan

banyak yang

rusak.

Tetapi

semangat

belajar lebih

utama

sehingga

sebagian

peserta ada yang berhasil. Kain batik hasil

pelatihan yang dinyatakan bagus

ditampung Pengrajin dan UPK. Sebagai

awal usaha, tiap peserta diberi kain satu

buah dan permodalan dari SPP/UEP.

Memang, pelatihan tersebut masih

awalan. Tetapi, pengalaman dilatih

menjadikan mental usaha kaum

perempuan di Ciwaringin bangkit kembali.

Kelak mereka ingin menjadi pengrajin.

28


Kremes Boled, Gurih Tanpa Pewarna Muhdis, FK Japara Kuningan

bi Jalar merupakan tanaman yang

mudah di budidayakan. Cukup pada

tanah yagn mengandung pasir

lempung dengan suhu udara 21-27 derajat

C. Itulah sebab Ubi jalar menjadi tanaman

lokal yang banyak ditemui di perdesaan.

Di Kabupaten Kuningan, ubi jalar

banyak tumbuh di lereng gunung Ciremai

seperti daerah

Cilimus,

Japara dan

Jalaksana. Ubi

jalar yang

disebut boled

telah

dibudidayakan

puluhan tahun

silam dan

hasilnya dijual

ke kuningan,

cirebon hingga Jakarta.

Olah pangan berbahan boled saat ini

kian marak. Demikian pula yang dilakukan

Ibu Kursiah. Melimpahnya potensi boled di

desa Garatengah memberi ide pembuatan

keremes dan gemblong boled.

Akhirnya, bersama 9 orang

rekannya, gagasan itu diwujudkan dengan

membentuk kelompok usaha yang diberi

nama “Bungalau”.

Sejak tahun 2010, Kelompok Bungalau

memproduksi makanan tersebut.

Awalnya berjumlah sedikit, tetapi

setelah dua tahun menghasilkan 15-20

pack per hari (harga Rp.3 ribu/pack). Rasa

manis dan gurih menjadi ciri makanan

olahan ini. Satu lagi, tanpa pewarna dan

pengawet.

Berkembangnya usaha Kelompok

Bungalau tak lepas dari prakarsa PNPM

MPd. Pada tahun 2009, anggota yang

umumnya

hanya ibu

rumah

tangga.

Mereka

berinisiatif

memanfaatka

n dana

pinjaman SPP

dari UPK

Japara.

Kini 10

orang anggota Kelompok SPP Bungalaw

telah merasakan buah perjuangannya.

Keremes dan Gemblong Boled laris dibeli

masyarakat di pasar Japara dan Cilimus.

Keberanian Ibu Kursiah Cs merintis

usaha bersama PNPM Mandiri Perdesaan

patut dijadikan teladan bahwa produk

desa juga bikin bangga. “sebagai

perempuan kami juga berhak mandiri,”

kata Kursiah kepada Muhdis, FK Japara,

Kuningan

U

29


Ketika Perempuan Unjuk Peran Ela Tresnawati (FK Puspahiang,Tasikmalaya)

Surat Dirjen PMD Kemendagri No.

991/1806/PMD tanggal 27 Februari 2013

tentang pengalihan Pendanaan Kegiatan

SPP menjadi berkah bagi masyarakat

Kecamatan Puspahiang, utamanya bagi

kaum perempuan yang berniat usaha.

Tak ingin kehilangan momen,

mereka usulkan kegiatan pelatihan dalam

Forum

Musyawarah

Khusus

Perempuan

setelah

rencana

pendanaan

SPP dialihkan.

Ide kreatifpun

bermunculan.

Dalam

MAD

Penetapan,

Forum

ternyata menyetujui usulan yaitu Pelatihan

Catering (untuk 1 Desa) sebesar Rp. 10

juta. Pelatihan yang berisi pelatihan

penggunaan 20 resep makanan selama 5

hari (3-7 Desember 2013) diikuti 5 orang.

Pelatihan Olahan Keratif Hasil

Pertanian (untuk7 Desa) mengunakan BLM

sebesar Rp. 109,5 juta. Diikuti 51 orang

dari 7 Desa yaitu Puspajaya, Puspasari,

Pusparahayu, Cimanggu, Luyubakti,

Sukasari dan Desa Mandalasari.

Pelatihan yang diselenggarakan di

LKP Yuniza Desa Neglasari, Salawu

Kabupaten Tasikmalaya itu

diselenggarakan selama 6 hari (6-21 Des

2013). Selain pelatihan langsung

pembuatan olah panganan, juga dilatihkan

materi manajemen, administrasi,

pengemasan, pengembangan usaha dan

sertifikasi.

Produk

hasil

pertanian

yang

dilatihkan

adalah

Brownies Ubi,

Kue Akar Ubi,

Manisan

Kelapa Aneka

Rasa, Puding

Ubi, Kue

Kering kacang

Ijo, Stick Pisang Aneka Rasa, Kue Kering

Kacang Kedelai

Ade, peserta dari Desa Mandalasari

menuturkan bahwa selama 20 tahun

dirinya berjualan gula aren dan selama itu

pula dia tidak mengetahui cara

menghitung laba rugi. Namun, semua itu

terjawab dengan pelatihan.

30


Penyelidikan Korupsi UPK Sukalarang Merespon laporan masyarakat

Sukalarang, Satreskrim Polresta Sukabumi

bererak cepat. Penyelidikan intensif

dilakukan terhadap berbagi pihak

dilakukan menyusul dugaan korupsi dana

bergulir SPP senilai Rp. 557 juta oleh Oknum Pengurus (non-aktif) UPK

Sukalarang.

Untuk memastikan dugaan tersebut,

Kepolisian menerjunkan delapan penyidik

untuk meminta keterangan 87 Ketua Kelompok SPP dari berbagai desa.

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula

Kantor Kec. Sukalarang (16-20/12/ 2013)

Bukan perkaran mudah

menghadirkan Ketua kelompok SPP tersebut. Umumnya mereka takut dan

kaget kenapa dipanggil polisi. Padahal,

pembayaran angsuran pinjaman SPP

selama ini lancar. Namun, setelah

mendapat penjelasan Tim Penanganan

Masalah mereka bersedia memenuhi panggilan.

Beberapa waktu kemudian,

Kepolisian memanggil pengurus UPK (non

aktif) yaitu YS (Ketua) dan ES

(Bendahara). Fasitator PNPM MPd Kabupaten Sukabumi (Faskeu) juga tak

luput dimintai keterangan terkait

penjelasan hasil audit (27/01/2014).

Untuk melengkapi bukti, Polresta

Sukabumi juga mengirim Surat Permohonan kepada Inspektorat Daerah.

Tujuannya, agar melakukan audit

investigasi sehingga bakal tersangka dan

besaran kerugian negara bisa ditetapkan.

Kejari Tahan Pengurus UPK Kalibunder Ketua UPK PNPM MPd

Kec.Kalibunder, Sukabumi, AHI(41)

ditahan Kejaksaan Negeri Cibadak, Senin (23/12/2013). Selain AHI, Kejaksaan juga

menahan Bendahara PC (34). Keduanya

Mereka diduga menilep dana PNPM sekitar

Rp. 250 juta.

Yang ditilep konon merupakan dana

perguliran Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Menurut keterangan Tim penyidik,

salah satu tersangka mengaku

menggunakan dana tersebut untuk biaya

nikah dan membeli sawah.

Penyidik Polresta Sukabumi meminta informasi Ketua Klp SPP

31


“Kami telah menahan Dua

tersangka korupsi dana PNPM Kecamatan

Kalibunder dengan jumlah kerugian sekitar

Rp. 200 juta dari anggran seluruhnya

sebesar Rp.1,5 miliar yang di gulirkan pada tahun 2010,” Kata Kasi Pidsus Kejari

Cibadak Iwan Setiadi.

Dikatakan Iwan, para pelaku

dengan sengaja menyalahgunakan uang

Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang telah dikembalikan oleh peminjam.

Namun, tidak disetorkan sehingga

program tersebut tidak bergulir.

Atas perbuatannya, kata Iwan, para

tesangka di jerat pasal 3 dan pasal 8 UU No.31 tahun 1999 tentang tindak pidana

korupsi, sebagaimana telah diubah dan

ditambah dengan UU No.20 tahun

2001dengan ancaman hukuman minimal 4

tahun penjara.

Kejari Kuningan Tetapkan Status DPO Mantan Bendahara Unit Pengelola

Kecamatan (UPK) PNPM MPd Kec.

Pasawahan, NS (40), resmi ditetapkan

sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri

(Kejari) Kuningan. Pelaku penggelapan

dana bergulir senilai Rp.360 juta itu sudah ditetapkan DPO (Daftar Pencairan Orang).

“Dia sudah Tersangka, tapi masih

kabur. Kata adiknya, lari ke Bogor. Tapi

daerahnya di mana belum ada informasi

jelas,” kata Kasi Pidana Khusus (Pidsus)

Kejari Kuningan, Herwatan SH.

Menurut Herwatan, Kejari Kuningan

berkomitmen mengejar tersangka. Salah

satunya dengan menggunakan Monitoring

Center di Kejaksaan Agung (Kejagung). Ia

bahkan sudah meminta bantuan Kejaksaan Tinggi (Kejati) untuk

penangkapan tersangka.

Hanya saja, hingga kini belum ada

kabar lanjut dari Kejagung maupun Kejati.

Berdasar penelusuran, nomor lama handphone milik tersangka munculnya

hanya kadang-kadang.

“Mungkin, tersangka punya no telpon

baru,” duga Herwatan.

Sebagai tindak lanjut penyidikan, pihaknya sudah menerima surat

permintaan ekspos dari BPKP No.UND-

4031/PW10/T/2013 untuk proses audit

investigasi. “Awalnya kan kita yang kirim

surat, memohon ke BPKP untuk audit

investigasi. Sekarang surat undangan ekspos kasus tersangkanya dari BPKP

sudah ada. Insya Allah bulan depan kita

ekspos,” jelas Herwatan.

32


Herwatan belum bisa menelusuri

keterlibatan pihak lain termasuk suami

tersangka.“Tersangkanya kan belum

tertangkap. Kalau sudah tertangkap, baru

semua bisa jelas. Jadi belum ke arah sana (keterlibatan suami,red),” katanya.

Untuk sementara, kasus dugaan

korupsi dana bergulir di UPK Pasawahan

dianggap murni hasil perbuatan tersangka

bermodus setoran kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dipakai untuk

kepentingan pribadi.(Dari berbagai

sumber).

BKAD Kokohkan Kemajuan Desa

Lembang (7/11). Siang itu, pukul

11.00, wajah Barnas terlihat sumringah.

Terik matahari tak dirasakan. Pasalnya, setelah diumumkan MC, pria paruh baya

itu dipersilahkan maju di hadapan ratusan

orang yang menghadiri Acara Gubernur

Saba Desa. Barnas meraih penghargaan

sebagai pengurus BKAD terbaik. Gubernur Ahmad Heryawan

memberikan piala sekaligus uang

pembinaan senilai Rp. 7.500.000,- kepada

Ketua BKAD Kec.Kawali Ciamis itu. Sambil

berjabat tangan Gubernur berucap

selamat. “tolong diteruskan perjuangannya membangun desa,” ujar

Gubernur.

33

Lord Acton berkata, Power tend to corrupt (kekuasaan

cenderung korup). Untuk itu, dibutuhkan sistem kontrol yang kuat. Untuk

menghindari penyalahgunaan program dana bergulir (UEP/SPP)

PNPM MPd di setiap kecamatan/desa, harus dilandasi self control yang

tinggi dari Pelaku, disamping intensitas pengawasan dan kepedulian masyarakat.

33


Penuh senyum bangga, Barnas

menganggukan ucapan Gubernur tersebut.

Perjuangannya sebagai Ketua BKAD

terbalas indah meski sejak tahun 2008

tidak mendapat honor. “prinsip dasarnya keiklhasan dan pengabdian untuk masa

depan desa yang lebih baik,” ujarnya

seuasi mendapat penghargaan.

BKAD atau Badan Kerjasama Antar

Desa, merupakan kelembagaan pendukung

pembangunan di perdesaan.

Di PNPM Mandiri Perdesaan,

fungsi lembaga ini sangat

strategis. Salah stunya sebagai channer kepentingan

antar desa.

Selama ini, Barnas

bersama pengurus lainnya

aktif mengikuti kegiatan

Musrenbangkab, audiensi dengan DPRD bahkan studi

banding ke daerah lain untuk

memperkaya ilmu dan aksi.

“semua swadaya, karena

memang tidak ada anggaranya mas. Ya kita ingin ada kemajuan desa melalui

BKAD,” tegas pria yang gemar memakai

iket khas sunda itu.

Di Ciamis telah disahkan Perda

No.10 tahun 2007 tentang Kerjasama Desa. Regulasi ini cukup menguntungkan

kelembagaan BKAD. Perda ini

menyemangati BKAD membangun kerjasa

antar desa di Kawali khususnya.

Membudayakan Kerelawanan

M Sophan, FK Cimahi-Kuningan

PMD (Kader Pemberdayaan

Masyarakat Desa) adalah lembaga

bentukan PNPM Mandiri Perdesaan.

Di berbagai kegiatan penggalian

gagasan, sosialisasi, musyawarah dusun/desa, hingga kegiatan

pembangunan perannya sangat tinggi.

Ketentuannya, setiap desa memiliki

minimal 2 orang KPMD. Namanya

pekerjaan sosial, tidak ada istilah honor.

Kalaupun ada hanya insentif transportasi

yang jumlahnya tak seberapa tapi pekerjaan bertumpuk.

Namun, tak sedikit orang yang

ikhlas menjadi KPMD. Salah satunya di

Kec. Cimahi Kuningan. Ketekunan 20

orang KPMD dari 10 desa ditunjukan

K

34


dalam kegiatan fasilitasi keseharian

ataupun pelatihan.

Pada bulan Oktober 2013 mereka

dilatih standarisasi kemampuan fasilitasi.

Materi latihnya pembuatan Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Diagram

Kelembagaan. Sebenarnya bukan hal baru

bagi mereka, tetapi dengan pelatihan

tersebut diharapkan output fasilitasi kian

optimal bagi kemajuan desa.

Kader Teknik untuk Kemajuan Desa

Peran Kader Teknik Desa dalam

penyusunan desain dan RAB untuk

kegiatan prasarana PNPM Mandiri

Perdesaan sangat penting. Sebagai kader,

paska phase-out diharapkan mereka bisa berperan dalam pembangunan desa secara

mandiri.

Teknik pembuatan konstruksi,

penghitungan volume, bahan dan alat

memang bukan ilmu gampang.

Dibutuhkan keahlian dan waktu mendalaminya. Namun, di beberapa desa

kini muncul kader teknik yang cukup

memadai.

Contohnya di di Kec. Cikijing dan

Talaga, Majalengka. Beberapa Kader Teknik terlibat aktif dalam pembuatan

desain dan RAB. Tak hanya kegiatan PNPM

MPd, tapi juga program lainnya. Mereka

juga sudah membentuk Tim Relawan,

Ela Nurela, Kader Teknik Desa Maja. Bersama Fasilitator Teknik Kecamatan, dia

terlibat dalam penyusunan desain RAB

kegiatan rabat beton Kampung Cibodas

pada TA 2013. Adanya Kader Teknik telah

memunculkan terobosan bagi tumbuhnya

tenaga terlatih bagi pembangunan di

wilayah Perdesaan. Memang peningkatan kapasitas

kader teknis belum memadai. Tapi Itulah

tantangannya. Sebab. Lebih banyak

learning by doing (belajar sembari

praktek). Dan itulah yang diberikan oleh PNPM Mandiri Perdesaan.

35


RBM dan Kultur Belajar Warga Desa (Noke Agustianto, FK Padaherang – Ciamis)

erawal dari obrolan di warung kopi di desa Karangpawitan, Padaherang. Di

bulan Desember 2013 ketika itu

kami berkumpul dengan beberapa

penggiat desa. Topik obrolan santai dan

tak dibatasi alias sekenanya. Tak dinyana muncul ide membuat

tempat diskusi. Tak ada konsep baku,

apalagi

akademis.

Hanya ruang

ngobrol untuk

melepas

uneg-uneg.

Tentang

harga padi, ketela, air

irigasi,

pengajian

hingga ke

informasi politik. Akhirnya disepakatilah dibangun

Pojok RBM Pawitan. Ide bersambut ketika

seorang warga bernama Sutrisno

Wahyuwidodo menghibahkan tanahnya

seluas 6x4 meter untuk bangunan

tersebut. Spontan, warga pun tergerak swadaya. Nyumbang bambu, kayu,

tenaga, karpet dan material lain. Tak

sampai sebulan Pojok RBM Pawitan telah

terbangun.

Kini, tidak kurang dari 20 orang

aktif meramaikannya. Selain buat

pertemuan santai, juga pernah difungsikan

untuk rakor KPMD dan pemutaran film

edukasi. Pojok RBM Pawitan menjelma sebagai tempat nongkrong yang produktif.

Atas penambahan fungsi itulah,

beberapa penggiat berniat

menyumbangkan buku bacaan. UPK pun

terdorong membantu. Untuk pemeliharaan, warga patungan

menyumban

g dana di

kencleng

yang disediakan.

20

orang warga

yang aktif

sebagai

penggiat, merasakan

betul

manfaat

bertemu dan belajar antar sesama.

Meskipun bentuknya sederhana dan pertemuannya tidak terorganisir layakanya

tempat belajar seperti halnya Kampus,

tetapi Pojok RBM Pawitan, Kec.

Padaherang Ciamis telah menjadi magnet

perkumpulan sosial. Bahkan beberapa caleg pernah datang untuk menyampaikan

visi dan misinya. Inilah prakarsa originil

masyarakat membangun kultur belajar.

B

36


Berbenah dan Maju Bersama RBM Erna Setriana, Faskab Kab. Subang

ejak ditetapkan sebagai kabupaten

PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN,

Subang terus bergeliat maju. Salah

satunya melalui kegiatan Ruang Belajar

Masyarakat (RBM). Pada tahun 2011, Subang mendapat BLM RBM sebesar

Rp.300 juta (2011), Rp. 180 juta (2012)

dan Rp. 150 juta (2013).

Konsep dasar RBM adalah

peningakatan kapasitas masyarakat agar mandiri bersama potensi yang dimiliki.

Untuk operasional, dibentuklah Pokja

(Kelompok Kerja) yang diisi berbagai

bidang seperti pelatihan, advokasi hukum

dan pengembangan media. Pada Tahun 2012 lalu, Pokja RBM

menerbitkan Buku berjudul Seri

Ketrampilan UKM Perdesaan. Isinya adalah

produk usaha kreatif dari perdesaan

Subang.

Meski belum sepenuhnya optimal,

Pokja RBM berhasil memprakarsai

pembentukan KABEPEMAS (Kelompok Belajar Pemberdayaan Masyarakat

Subang). Kelompok ini sebagai wadah

tampung ide kreatif bagi kemajuan

pembangunan di Subang.

Di tahun 2013, kegiatan Pokja RBM PNPM Mandiri Perdesaan berfokus pada

sosialisasi perencanaan pembangunan,

pelatihan pelaku, pengembangan media

(pembuatan buletin dan publikasi di radio

komunitas), pelatihan advokasi serta gelar kapasitas.

Bagaimanapun, hasil sebuah upaya

tidak bisa dilihat secara instant. Semoga

investasi RBM menjadi pemacu dan

pemicu kemajuan pembangunan desa.

S Prinsip Dasar RBM adalah Demokratis, Swakelola, Sederhana dan Tepat Guna. Satu lagi yang penting adalah prinsip Sustaianability (Keberlanjutan). Oleh karena itu, subsidi BLM (TA 2011, 2012, 2013) hanya bersifat stimulus. Setelahnya, Pokja RBM harus mandiri agar kegiatan pelatihan masyarakat, hukum dan advokasi, media dan bidang lain tetap berjalan dan memberi arti bagi masyarakat.

37


RBM; Jembatan Ilmu dan Persaudaraan

Lidjin Aulia (Asisten Faskab Sumedang)

okja RBM Kabupaten Sumedang

melaksanakan studi banding ke Pokja RBM Kabupaten Ciamis untuk belajar

penanganan penyelewengan dana. Peserta

dari Pokja RBM berbagai bidang (TPM,

advokasi hukum), BKAD, FK, dan UPK

yang jumlah totalnya 50 orang. Pertemuan di gedung Dekopinda

Ciamis itu berlangsung 5 jam. Materinya

teknik penanganan masalah litigasi yang

telah difasilitasi oleh pokja RBM Kabupaten

Ciamis Sebagaimana dalam kasus UPK Panjalu (Tahun 2012)

“Intinya pemberian sanksi tegas

terhadap oknum yang melakukan

penyimpangan dana. Supaya ada

pembelajaran bagi masyarakat” kata Iwa

Kartima, SH yang juga mantan penyidik Tipikor Polda Jawa Barat.

Materi hukum diperkaya oleh

Sandjo, S. SM, mantan panitera MD

hukum di Pengadilan Negeri Ciamis

Sebagai penyempurna, juga diberikan materi Tekologi Informasi dan Komunikasi

oleh Aji Sahdi Sutisna, penggiat TIK desa

dari Panjalu.

Studi banding ini diharapkan

memperkaya pengetahuan dan ketrampilan Pokja RBM Sumedang. Apalagi

prinsip keberlanjutan (sustainability) harus

dipelihara kedepanya.

P

Pengurus Pokja RBM Sumedang serius mendengarkan materi hukum dari Pokja Hukum RBM Ciamis

Audiensi Pengurus Pokja RBM Sumedang dengan DPRD Sumedang untuk penyamaan visi dan aksi

38


Sabisa-bisa Kudu Bisa (Memfasilitasi) Nana Rudiana- PL Cibeureum, Kuningan

Menurut psikolog, bangkitnya

seseorang karena tantangan. Hal itu

sepertinya terjadi dalam kehidupan saya.

Hampir Dua tahun bergabung sebagai Pendamping Lokal (PL) PNPM MPd GSC di

Kec. Cibeureum, Kab Kuningan membuat

saya mengetahui banyak hal positif.

Awal ikut test pada bulan Juli tahun

2012 rasanya galau. Pesaing ketika itu empat orang

dan ada yang

berpendidikan

sarjana. Aku

sendiri baru lulus SMA.

Tapi, saya

selalu

memotivasi diri

“jika orang lain

bisa pasti saya pun bisa”.

Alhamdulillah

saya dinyatakan lolos.

Sejak bulan Agustus 2012, aku

bekerja sebagai PL. Meski honor dibawah UMK, bagiku yang utama adalah

kesempatan belajar. Sebab citak-citaku

kuliah terkendala biaya. Orangtua hanya

sebagai buruh tani.

Setiap hari aku bertemu banyak orang dari delapan desa. Tak hanya

perangkat desa, tokoh agama, pegawai

kecamatan, tapi juga ibu-ibu desa. Dari

situlah aku belajar administrasi,

tatakrama, komunikasi di depan umum.

Memang tak gampang. Tiga bulan

pertama aku banyak mengalami

kegagalan. Pernah juga dimarahi. Ya, namanya juga orang salah. Sering juga

disuruh-suruh, tapi tak ada terima kasih.

Meski sedih tapi gak apa-apa.

Tapi tekadku bulat. Aku harus lebih

baik dan lebih baik. Sabar dan terus bekerja. Jika pekerjaan belum beres, aku

terbiasa

lembur

sehingga

pulang malam. Semua aku

jalani demi

kemajuan

masyarakat.

Tak

terasa telah setahun aku

menjadi PL.

Ketika itu

menghadiri

acara gelar Kapasitas Anugerah Si Kompak Award Tahun 2012. Ada rasa ingin dalam

hati saat melihat kecamatan lain

mendapat anugerah tersebut. Aku berdoa

Cibeureum mendapat kesempatan serupa.

Setahun kemudian, Tahun 2013, doa itu seperti terkabul. Penentuan pemenang

anugerah Si Kompak dimulai. Saya hanya

berharap ada perwakilan Cibeureum.

Ternyata aku yang dipilih kategori PL.

39


Saya sempat down ketika ikut seleksi

region karena berhadapan dengan

perwakilan senior dari Cibingbin, Cimahi,

Karangkencana, Ciwaru dan Luragung.Tak

disangka saya terpilih juara 1 region. Seleksi dilanjutkan tingkat

kabupaten. saya bersaing dengan 10

orang. Disitu aku kage terpilih sebagai

pemenang. Ketika itu saya teringat kunci

sukses yakin, ihtiar dan doa. Meski hanya anuegrah, bagiku

penghargaan Si Kompak menandai

pentingya kerja keras dalam kerja dalam

pendampingan. Kini, cita-citaku

melanjutkan kuliah tercapai. Aku duduk di semester IV STAISA Jakarta dengan

sistem belajar jarak jauh. Bagiku ini

berkah menjadi PL.

Karena Dipaksa,Terpaksa Jadi Biasa

(Panjang, PL Sukawangi-Bekasi) anjang, begitulah nama yang

diberikan orang tua kepadaku. Apa

maksud dan alasannya aku sendiri

tidak tahu meski sebagian orang

menanyakannya. Aku dilahirkan 40 tahun silam di Desa Kedung, Kec Sukawangi,

Bekasi.

Pendidikan hanya tamat SMP

Sukatani. Mau lanjut SLTA tidak cukup

biaya sehingga aku memilih bekerja seadanya. Tahun 2009 awal aku

bergabung dengan PNPM Mandiri

Perdesaan. Ketika itu aku dipilih sebagai

TPK Desa Kedung.

Dengan menjadi TPK aku belajar menata administrasi, memimpin rapat dan

mengelola keuangan. Pengalaman yang

sangat berharga sehingga ketika ada

kesempatan menjadi PL (Pendamping

Lokal) aku didorong ikut.

Meski awalnya gak pede, aku coba jalani. Tahun 2010 awal aku menjadi PL.

Tugasku meningkat dari tingkat desa ke

antara desa. Sejak itulah aku mengenal

berbagai orang di Kecamatanku. Berbagai

kegiatan musyawarah di tingkat desa dan kecamatan rajin kuikuti.

Salah satu kelemahan besarku adalah

tidak bisa mengoperasikan komputer. Aku

pernah dimarahi ketika diminta mematikan

komputer, langsung kucabut kabel dari colokan. Ternyata data laporan UPK belum

di simpan sehingga ngetik ulang.

Pengalaman pahit itulah yang

memaksaku berani belajar. Setiap hari

kusempatkan belajar komputer meski

P

40


dimulai dari cara menghidupkan dan

mematikan. FK dengan sabar mengajariku

sambil meyakinkan bahwa ketrampilan

komputer itu penting.

Setahun kemudian, aku sudah bisa mengetik di Ms. Word dan Excel. Yess, aku

sudah bisa bikin undangan MAD, laporan

meski belum seluruhnya. Pengalaman

dimarahi berkali-kali lenyap dengan

kegembiraanku karena bisa komputer.

PNPM menjadi

sekolah gratis bagiku.

Andai dirupiahkan,

tentuk gak murah. Aku bersyukur dan makanya

tetap berkarya meski

honor setiap bulan

hanya Rp.600 ribu.

Rezeki kan tak harus

berupa duit. Hubunganku

dengan masyarakat

semakin luas. Selain

aktif di Pokja RBM Kab.

Bekasi, aku juga diamanahi sebagai Ketua Forum PL se- Kabupaten Bekasi.

Amanah ini akan kuperjuangkan

sebaik mungkin. Bagiku PL adalah

sejatinya pendamping. Menurutku, inilah

berkah bergabung dengan PNPM Mandiri Perdesaan. Bisa belajar apa saja, gratis

alias Cuma-Cuma. Termasuk belajar

komputer yang awalnya kuanggap tidak

mungkin bisa sekarang bisa.

Mengabdi Masyarakat itu Awet Muda Iyong Jaya, PL Pamarican, Ciamis

enjadi PL oleh sebagian orang

dianggap tidak keren. Ada yang

mlesetin dengan istilah “Pemandu

Lagu”. Tapi bagiku itu penyemangat.

Walau di sela-sela kesibukan aku memang

aktif juga di kesenian musik dangdut.

Pada tahun 2010, aku ditunjuk PJOK

sebagai PL ketika posisin di UPK Pamarican

kosong. Sebelumnya, 1,5 tahun aku jadi KMPD Desa Kertahayu. Mungkin atas

pengalaman itulah aku diberi amanah.

Awalnya sempat gagap dan gak

pede. Karena pendidikanku hanya SLTA.

Itupun hanya kejar paket C (penyetaraan). Tapi tekadku mengabdi dan bekerja untuk

masyarakat.

M

41


Karena wilayah Pamarican ada 14

desa, otomatis kerjaku mencakup desa-

desa tersebut. Tak hanya urusan sarana-

prasarana, tetapi pendampingan kelompok

SPP yang jumlahnya mencapai 115 juga aku jalani dengan enjoy.

Sebenarnya, operasional untuk

menjangkau 14 desa cukup tinggi. Maka,

honor bulanan sebesar Rp. 500 ribu ikut

tersedot karena tunjangan transport sangat minim.

Aku selalu bersyukur dan enjoy kerja

membantu kegiatan PNPM MPd di

Pamarican. Sebab disitulah aku bisa

tersenyum jika kesulitan orang desa terselesaikan.

“kalau Cuma hujan atau panas terik

mah udah biasa. Yang penting kegiatan

PNPM bisa sukses dan bermanfaat,”

katanya. “kalau mereka bisa senyum

karenanya, saya juga jadi ikut senyum. Makanya jadi Awet muda kalau kerja jadi

PL,” ujar pria kelahiran Cilacap itu.

Selama TA 2013, PL (Pendamping Lokal) di 422 Kecamatan lokasi PNPM MPd Jawa Barat diberi pelatihan peningkatan Kapasitas menggunakan DOK sebesar Rp.285 juta. Total jumlah waktu yang digunakan 1350 hari.

Partispasi Kaum Perempuan perwakilan 5 (lima) Desa di Kec. Sukasari Puwakarta dalam MAD Prioritas Usulan PNPM MPd TA 2014. Meskipun harus menaiki perahu (antar desa terpisah air waduk Jatiluhur), mereka rela datang dan berpartisipasi aktif demi lolosnya usulan yang

mereka nilai sangat mendesak dilakukan

Pelatihan Ketrampilan Fasilitasi bagi Pendamping Lokal se Kab.Ciamis (33 Kec) di Baturaden, Jawa Tengah. Sebagai ujung tombak Fasilitasi, PL perlu mendapat penguatan ilmu dan ketrampilan mengelola kegiatan fisik maupun non fisik PNPM

Mandiri Perdesaan.

42


Minyak Kletik Nan Menggelitik

Kuswan, SP (FK Cikalong, Tasikmalaya)

inyak goreng adalah jenis sembako

yang dibutuhkan ibu rumah

tangga. Kelangkaannya sering

menjadi problem. Begitu halnya yang

dirasakan masyarakat Cikalong. Padahal,

kecamatan di wilayah selatan

Kab.Tasikmalaya ini merupakan daerah

penghasil kelapa.

Sayang,

mayoritas

kelapa dijual

mentah.

Bahan baku

minyak goreng

itu dihargai

murah.

Sampai

sekarang

belum ada ide

kreatif untuk

pembuatan minyak goreng lokal nan

berkualitas.

Sebenarnya di Desa Singkir

terdapat dua home industri yang

memproduksi minyak kletik untuk

melayani rumah tangga dan usaha krupuk

setempat. Produksi per hari 10 jirangan

setara dengan Rp.1 juta.

Sayang, karena keterbatasan alat

maka jumlah yang diproduksi sedikit.

Kualitas olahanya pun rendah (cepat

berbau tengik). Kemasannya juga

sederhana dan oleh karenanya harganya

murah ala desa. Kondisi itulah yang

melatarbelakangi mimpi mereka agar

suatu saat memiliki sarana produksi yang

memadai.

Penetapan Cikalong (sebagai lokasi

PNPM MPd TA 2013) agar dana perguliran

SPP dialihkan ke peningkatan kapasitas

menjadi berkah. Setelah dilakukan survey

dan penulisan usulan, akhirnya Forum

MAD Cikalong

menyetujui

pendanaan

kegiatan kaum

perempuan di

Desa Singkir

terkait hal

tersebut.

Jumlah

dananya

sebesar Rp.

20.526.300,-

ditambah swadaya Rp. 2.325.000,-.

Realisasi dana tersebut untuk

pengadaan Mesin Parut, Kuali besar dan

Tungku untuk 6 (enam) kelompok dan

pelatihan untuk 50 orang perempuan.

Pada hari yang ditetapkan (Nov 2013),

berlokasi di Aula Kantor Desa Singkir

dilakukan pembagian peralatan produksi

sebagaimana tersebut diatas.

Sebagai metode pelestarian, masing

kelompok menandatangani Surat

M

43


Perjanjian yang isinya (1) peralatan

merupakan aset desa (bukan

pribadi/kelompok), (2) Merawat dan sedia

mengganti jika rusak/hilang, (3)

melaporkan hasil pemanfaatan (segi

penghasilan) minimal tiga bulan sekali (4)

Desa berhak mengalihkan ke kelompok

lain jika tidak sesuai perjanjian.

Setelah penyerahan, peserta dilatih

pengoperasian dan pemeliharaan

peralatan. Selanjutnya, kegiatan dilanjut

pelatihan Teknik Produksi Minyak Kletik

melalui proses fermentasi. Narasumbernya

dari Universitas Siliwangi, Tasikmalaya,

Yuda Permana. Secara detail dia

menjelaskan tahap pengupasan, parut,

penyaringan, pencampuran hingga

penyimpanan.

50 orang Peserta perempuan

tampak larut menyimak. Penasaran demi

penasaran mereka terjawab. Mereka pun

mengetahui penyebab minyak cepat

berbau tengik. Tak hanya itu, cara

menyimpan dan menjualnya pun berhasil

dikuasai.

Kini, mereka telah belajar menjadi

penghasil minyak kletik berkualitas. Meski

dalam taraf kecil, mereka terus mencoba.

Yang pasti, mentalitas usaha mereka telah

membesar sejak pelatihan itu.

Program SPP Mengantar Wisuda

pi tungku membakar tumpukan kayu

kering. Hawa panasnya terasa menyengat kulit. Tapi hal itu tak

dirasakan Mak Een, (49 thn). Sejak dini

hari tangannya bersentuhan dengan wajan

berisi minyak panas.

Selain peyek, disitu dia membuat sayur lodeh, pepesan dan sambal. Begitu adzan

subuh terdengar, aneka lauk tersebut

tersaji manis di warung kecil depan

rumahnya. Mak Een pun bergegas sholat

sembari berdoa agar laris dagangannya.

Selepas itu, dia menunggui warung. Pelanggan silih berganti datang membeli.

Baginya, itulah saat-saat yang paling

menggembirakan. Baginya, menjual lauk

bukan sekedar mengumpulkan uang.

“kalau soal rezeki kan sudah diatur sama Yang Maha Kuasa,” terang Mak Een.

Sudah tiga tahun Mak Een

menjalani rutinitas itu. Sebelumnya wanita

bercucu dua itu hanyalah petani biasa.

Bertambahnya usia membuat tenaganya berkurang drastis sehinga tidak kuat

bekerja di sawah seharian.

Akhirnya, Mak Een beralih

membuka toko kelontong kecil sembari

mengasuh cucunya berusia 2 tahun.

Sementara itu, anak keduanya, Ani Mulyani, kuliah di Universitas Majalengka.

Setiap bulan membutuhkan biaya ratusan

ribu rupiah.

A

44


Rejeki tak akan tertukar, begitu

prinsip Mak Een. Ketika ada tawaran

permodalan disambutnya sukacita. Kala

itu, tetangga bernama Ibu Ayi,

mendatangi dan berkata“ apa bener Mak Een mau membuka warung? Ayo

bergabung ke kelompok kami?

Tak pikir panjang, Mak Een

menyetujui. Tahun 2009 adalah kali

pertama dia mendapat pinjaman Rp.500 ribu setelah bergabung ke kelompok SPP

(Simpan Pinjam Khusus Perempuan)

Matahari Desa Mekarmulya, Kec.Kertajati,

Majalengka.

Meski tak seberapa, tapi modal tersebut dimanfaatkan Mak Een untuk

mewujudkan harapannya berjualan peyek,

gorengan dan aneka lauk. Sejak saat

itulah setiap pukul 02.00 dini hari dia

terbangun dan mulai memasak.

Ketekunannya itu kini membuahkan hasil. Rasa gurih dan lezat olahannya

disukai tetangga. Hampir setiap hari ludes

terjual. Nominal pinjamannya melalui SPP

menjadi Rp.1,5 juta per perguliran.

Mak Een berhasil membuktikan bahwa majunya usaha bukan hanya soal

modal, tapi lebih pada besarnya tekad.

Peran program SPP sangat membantu.

Bermodal Rp.100 ribu/hari, Mak Een

menghasilkan omzet Rp.250 ribu. Kini, putrinya, Ani Mulyani, diwisuda tahun

2013 lalu (ditulis Ani Mulyani KPMD Desa

Mekarmulya dalam buku Puspa Ragam

Permberdayaan Majalengka).

Akhir Indah Sebuah Perjuangan

Succes Story mantan KPMD

ucu Permana Putra adalah Kades di

Kec. Pamarican, Ciamis yang

berlatar belakang aktivis KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa).

Sebelumnya, pria beranak dua itu dikenal

loyal dalam urusan sosial masyarakat.

Apakah soal pengajian, pembangunan dan

lain sebagainya. Meski menggeluti usaha pembuatan

Gula Aren di Dusun Karangcingkrang Rt 07

Rw 02 Desa Mekarmulya, ketika menjadi

KPMD tetap banyak waktu yang

diluangkan Cucu untuk membantu kegiatan sosialisasi, verifikasi,

musyawarah, pengawasan hingga

pembinaan kelompok peminjam SPP.

Oleh karena itulah, banyak orang

mengenalnya. Termasuk masyarakat di desanya. Ketika ada Pilkades, sebenarnya

C

45


tak berniat serius. Namun dorongan

masyarakat menguatkannya.

Mekarmulya merupakan desa

pemekaran dari Sidamulih per tanggal 1

Maret 2011. Untuk mengisi jabatan Kades (setelah masa PJs habis), dilakukanlah

Pemilihan raya. Tak dinyana Cucu terpilih

dan merupakan Kades Pertama di Desa

Mekarmulya.

Soal kinerja kemasyarakat tak usah diragukan. Cucu sudah terlatih semasa

menjadi KPMD. Pekerjaan sosial yang tak

berhonor dengan tanggung jawab seabrek.

Bukan hanya mengawal usulan dari

dusun/desa, tapi juga melakukan yang terbaik agar kegiatan PNPM MPd bernilai

guna bagi masyarakat bawah.

Atas spirit itulah, perjalanan jauh

nan terjal ke Kantor Kecamatan Pamarican

dengan jarak 20 KM tidak menjadi soal.

Cucu bercaya bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia. Begitu halnya dengan

menjadi KPMD Desa Mekarmulya.

“ikhlas menjalankan amanah”

begitu prinsip hidupnya. Kini dia

merasakan madu perjuangan saat menjadi KPMD. Cucu tepilih sebagai orang nomor

satu di Desa Mekarmulya.

Saya yakin setiap orang ingin bahagia.

Banyak cara yang dilakukan orang untuk mencari kebahagiaan. Ada yang pergi

jalan-jalan keliling dunia, pergi ke gunung,

menyendiri di tempat yang sepi. Ada pula

yang ikut training khusus tentang

kebahagiaan. Seolah-olah kebahagiaan itu misteri, sulit dicari dan tempatnya sangat

jauh dari kita. Padahal, menurut saya, kebahagian

itu sangat dekat. Ia ada di pikiran dan hati

kita. Maka jangan pernah berkata, “Saya

akan bahagia jika saya sudah kaya dan semua keinginan saya sudah menjadi

nyata.” Padahal kita bisa selalu bahagia

saat proses menjadi kaya dan

mewujudkan impian kita. Bahagia tak

perlu menunggu waktu yang lama. Lantas apa kuncinya agar orang

bisa selalu bahagia? Cobalah tiga hal

berikut ini. Pertama, selaraskan hidup kita

dengan keinginan Sang Pencipta. Siapa

yang paling tahu tujuan diciptakannya manusia dan alam semesta? Tentu

jawabnya Allah swt, Tuhan Yang Maha

segalanya. Karena Dia yang serba tahu,

Kunci

Bahagia

jamilazzaini.com

46


maka pastikan hidup kita merujuk kepada

ketentuan-Nya.

Semakin dekat kita kepada-Nya,

semakin bahagia hidup kita. Sebaliknya

bila kita menjauh dan tak berusaha mendekat kepada-Nya, yang datang

adalah kegalauan dan kegelisahan.

Dimanapun dan kapanpun, Dia selalu

dekat dengan kita. Dia melihat kita,

mendengar kita dan selalu tahu apapun yang kita kerjakan. Selaraskan hidup kita

dengan ketentuan-Nya, bahagia akan

berebut datang kepada kita.

Kedua, kerjakan apa yang kita cintai

atau cintai apa yang kita kerjakan. Dengan kata lain, bekerjalan sesuai dengan

passion kita. Apabila Anda belum

menemukan passion sejati, syukurilah

pekerjaan Anda sekarang. Caranya?

Temukan semua hal yang positif pada

pekerjaan Anda sekarang. Selain itu, selalu melakukan pekerjaan Anda

sekarang dengan cara terbaik.

Ketiga, miliki mental “to give”

bukan “to get”. Dimulai dari kehidupan

berumah tangga, selalu tanyakan, “Apa yang bisa saya berikan untuk anggota

keluargaku.” Jangan berpikir sebaliknya,

“Apa yang bisa saya dapatkan dari

anggota keluargaku.” Ingat, sibuk mencari

dan meminta perhatian itu dekat dengan kegalauan dan kegelisahan.

Begitupula saat bekerja atau

berbisnis. Kita sebaiknya selalu bertanya,

“Hal terbaik apa yang bisa saya berikan

untuk perusahaan saya?” Bukan

menyibukkan diri dengan menuntut agar

perusahaan memberikan sesuatu yang

lebih kepada Anda. Carilah cara

bagaimana kita bisa melayani konsumen dengan sebaik-baiknya. Jangan hanya

menyibukkan diri mengajak konsumen

membeli produk atau jasa kita.

Anda ingin benar-benar bahagia?

Cobalah ketiga kunci yang saya tawarkan. Jangan hanya dibaca tetapi dijalankan

dalam kehidupan sehari-hari. Cobalah

mulai sekarang. Mau, kan?

Orang yang suka Berkata dan Bertindak Jujur, akan mendapatkan 3 (tiga) hal yaitu: Kepercayaan, Cinta dan Rasa Hormat

Ucapkanlah kepada orang lain kata terbaik yang kalian sendiri senang jika mereka mengatakannya kepadamu

47


Agust Wardhana FMS-1

Ali Yasin Spesialis KIE

44

3. EwirtaLista SP2M 4. Dedi Rustandi SPTR 5. Puji Wiraatmaja Sp.Infrastruktur 6. Endah Sutraniati HRD-1

Regional Management Consultant (RMC) III PNPM Mandiri Perdesaan

Provinsi Jawa Barat

Sugih Arto.1 (Koordinator Provinsi)

Zubriyanto Sofjan.2 (Deputy Korprov)

7. Agust Wardhana FMS-1 8. Antonius AB FMS-2 9. Ali Yasin Sp.KIE 10. Rohmano MIS 11. Wahyu W HRD-2

48


Sugih Arto Koordinator Provinsi

Zubriyanto Sofyan Deputy Koorprov Jl. Batu Permata II No.1

Margacinta-Bandung 40287

Siapa Menguasi informasi, akan Menguasai Dunia

Jenius adalah 1% inspirasi dan 99% keringat, tidak ada yang menggantikan kerja keras.

49


Website Desa: Menebar Informasi untuk Mobilisasi (@yossysuparyo)

eberadaan website desa (desa.id)

memberi warna baru dalam

keterbukaan informasi. Sampai

bulan November 2013, jumlahnya telah

mencapai 1000. Uniknya, sebagian

pengelola web berasal dari desa yang minim akses internet. Untuk unggah

konten saja harus mencari (sinyal) bagus.

Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) melaporkan, Pada 2013

ada 82 juta penduduk Indonesia sebagai

pengguna internetnya. Diperkirakan

jumlahnya meningkat dan menjadi pangsa

pasar potensial bagi produk desa.

Sebab itu, pemanfaatan website

desa dapst memacu pertumbuhan

ekonomi melalui promosi online. Sebutlah

Desa Muktisari,Cingambul, Majalengka.

Produk bambu kreatif dengan maskot

boboko itu, kini banjir pesanan.

Sebelumnya, orang kesulitan mencari

informasi produk kreatif tersebut.

Sekarang cukup klik http://muktisari.desa.id/, orang bisa

mendapatkan info Desa yang dinobatkan

sebagai Desa Bambu itu.

Produk kreatif lain seperti seperti

Beras Hanjeli Desa Ciomas, Panjalu, Ciamis bisa diakses di

ciomas.desamembangun.or.id), cabe

keriting dari Desa Jati Mandalamekar-

Jatiwaras-Tasikmalaya cukup klik

mandalamekar.desa.id.

Website desa.id dipelopori oleh

Gerakan Desa Membangun (GDM) yang

dideklarasikan pada 24 Desember 2011 di Desa Melung, Kedungbanteng, Banyumas.

Salah satu masterpiecenya adalah

Program 1000 Web Desa Gratis. “Sampai

dengan 2013, GDM telah membantu

pembuatan website di 178 desa di Jawa

Barat” kata Yossy Suparyo, pegiat GDM. klik desamembangun.or.id/)

K

50

http://muktisari.desa.id/

http://desamembangun.or.id/


1

4 3 PENGHARGAAN PRESTASI

KUNJUNGAN KERJA

GERAI PRODUK DESA

GUBERNUR SABA DESA

1. Drs. Kun Wildan, Direktur KPM, Ditjen PMD melakukan

kunjungan kerja di Desa Cilingga, Darangdan, Purwakarta

3. Nurtafiyana, ME, PJO PNPM MPd Provinsi Jawa Barat

melakukan kunjungan kerja di Gerai PNPM MPd

Majalengka

2. Gubernur Ahmad Heryawan, didampingi Bupati

Bandung Barat, Kepala BPMPD Jawa Barat, Team

Leader RMC III menabuh gendang pada Acara Gubernur

Saba Desa 4. PJOKab Majlengka, Sumedang dan Purwakarta secara

simbolis menerima bantuan Gerai Rp. 1 milyar

2

51


2. (25/09/2013) Pengurus UPK Sindang, Majalengka memfasilitasi pembentukan Asosiasi 125 Kelompok Peminjam SPP/UEP di 7 (tujuh) Desa yang aset produktifnya mencapai Rp. 1,8 Milyar. Pembentukan asosiasi tersebut untuk pengelolaan dana asuransi, arisan serta dana simpanan pokok. Yang pasti sebagai sarana tukar informasi (sharing) termasuk pengembangan usaha.

1. Semangat Kartini. Partisipasi kaum perempuan Kp. Cicalung, Ds. Tanjungsari, Kec.Sukaresik 2/09/2013, Tasikmalaya dalam pembuatan jalan rabat beton sepanjang 700 meter. Kegiatan fisik tersebut didanai BLM PNPM MPd senilai Rp. 107.865.300,- ditambah swadaya uang Rp.6.140.000,-. Swadaya tenaga dan makanan tak mereka hitung demi akses jalan yang menghubungkan dua kampung itu.

3. Partisipasi Kaum Perempuan dalam Musyawarah Pertanggungjawaban (MAD-LPJ) UPK di Kec.Bojong, Purwakarta. Sebagai penerima manfaat program SPP/UEP, mereka merasa penting untuk mengetahui hasil pengelolaan dana perguliran (28/01/20014)

4. Senyum Ceria Kaum Perempuan di UPK Cimalaka, Sumedang saat pencairan dana pinjaman bergulir SPP/UEP. Sesuai verifikasi, dana tersebut digunakan untuk permodalan usaha sehari-hari (20/02/2013)

1

2

3 4

52


1. Senyum puluhan anak-anak berfoto di depan

Bangunan PAUD Desa Pabedilan Wetan,

Kec.Pabedilan, Cirebon yang dibangun oleh

PNPM MPd dengan BLM sebesar Rp. 208 Juta

pada TA 2013.

2. Lambaian Tangan puluhan Siswa Madrasah

Miftahul Ilmi Desa Padaheran,

Kec.Sindangawangi, Majalengka. Madrasah

tersebut dibangun oleh PNPM MPd TA 2013

dengan BLM Rp.210 juta

3. Siswa Sekolah Dasar di Dusun Gandasoli, Ds.

Sukamantri, Tanjungkerja Sumedang,

menyeberangi jembatan yang dibangun oleh

PNPM MPd (P:30m, L:1,5m) dengan BLM Rp.

195 juta dan swadaya Rp.11 juta.

4. Puluhan Ibu dan Anak memanfaatkan layanan

Posyandu Desa Sirnasari, Kec. Jatinunggal,

Sumedang yang dibangun PNPM MPd pada

TA 2013

1

2

3 4

53


Kunjungan ke Pasar Desa Kademangan, Mande

2. Bupati Bandung Barat Abu Bakar meresmikan Jembatan Gelagar Baja Lantai Kayu, Ds. Cinta Asih Kec. Cipongkor (20/10/2013). Jembatan P;12 m, L:3,5 m itu dibangun PNPM MPd dengan BLM Rp. 203 juta

1. Drs. Kun Wildan, MBA meninjau bangunan Pasar yang dibangun PNPM MPd di desa Kademangan, Kec. Mande, Cianjur (19/12/2013)

3. Warga berfoto di depan bangunan Madrasah Desa Purwajaya, Kec. Purwadadi, Ciamis yang dibangun PNPM MPd TA 2013 (27/12/2013)

3. TNI bersama Warga bergotongoroyong membangun jalan rabat beton sepanjang 500 mtr di Desa Bunisari, Malangbong, Garut

1 2

3 4

54


1. Puluhan Pendamping Lokal (PL) Kab. Cianjur mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas SDM (16/11/2013) yang dilaksanakan di UPK Kec.Gekbrong.

2. Satker BPMPD Kabupaten Karawang memberi

pembekalan kepada PJOK Tempuran,

Pangkalan dan Purwasari guna menindaklanjuti

temuan BPKP terkait pengelolaan dana bergulir

(21/01/2014)

3. Puluhan pengurus BP-UPK dan BKAD se

Kab.Kuningan mengikuti pelatihan manajemen

kelembagaan dan pembangunan masyarakat

(9/01/2014)

4. Erna Setriana, Faskab Subang sedang memberi

materi perencanaan pembangunan desa

dihadapan puluhan Kades, BPD dan LPM Kab.

Subang di Hotel Takashimaya, Lembang

(7/01/2014).

1

2

3 4

55


1. Ketua Pokja Pengendali PNPM Mandiri

Sujana Royat melihat produk usaha

kreatif perdesaan di acara gelar kapasitas

PNPM MPd kab Cirebon di Kec.

Lengkong (23/12/2013)

2. Stand Marketing Produk Kreatif

Perdesaan Kab.Bandung Barat di Acara

Gubernur Saba Desa (1/11/2013)

3. Marketing Produk Usaha kelompok SPP

di UPK Leuwigoong, Garut. Aneka

makanan seperti kripik, telor asin,

rengginang laris dibeli masyarakat

(22/10/2013)

4. Aneka produk camilan dipasarkan di gerai

PNPM MPd Kab. Majalengka. Tak hanya

camilan, tetapi juga boneka, dan produk

kreatif berbahan daur ulang juga

dipasarkan (31/12/2013)

1

2

3 4

56