.'
BUPATI MUSI BANYUASINPERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERIBAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP DI L1NGKUNGANPEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI BANYUASIN
\\,
Menimbang
Mengingat
a. bahwa dalam rangka tertib administrasi perjalanan dinas jabatandalam negeri' bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil danPegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten MusiBanyuasin perlu mengatur kembali ketentuan mengenaiperjalanan dinas jabatan dalam negeri agar perjalanan dinasjabatan dalam negeri dapat dilaksanakan secara lebih tertib,efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab;
b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan PemerintahanDaerah Kabupaten Musi Banyuasin perlu ditetapkan PeraturanBupati tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan dinas jabatandalam negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil danPegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten MusiBanyuasin;
c. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b,merupakan pedoman bagi setiap Satuan Kerja PerangkatDaerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Bayuasindalam melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam negeri bagiPejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati MusiBanyuasin tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan dinasjabatan dalam negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipildan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah KabupatenMusi Banyuasin.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang PembentukanDaerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 73, TambahanLembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003,Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004,Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Nomer 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 53 Tambahan Lembaran NegaraNomer 5234);
7. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014,Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentangPembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2001, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005, Nomor 140, Tambahan LembaranNegara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang StandarAkuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2010, Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor5165);
11.lnstruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 21 Tahun 2012;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentangTata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentangPedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagiPejabat/Pegawai di Iingkungan Kementerian Dalam Negeri,Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentangPerjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, PegawaiNegeri dan Pegawai Tidak Tetap;
16. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2007 tentangPedoman Pelaksanaan dan Penatausahaan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati MusiBanyuasin Nomor 62 Tahun 2008.
MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANGPETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS JABATANDALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERIDAN PEGAWAI TIDAK TETAP OJ L1NGKUNGAN PEMERINTAHKABUPATEN MUSI BANYUASIN
BABIKETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini, yang dimaksud dengan:
1. DPRD adalah DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Musi Banyuasin.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SatuanKerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negarasebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945 dan PejabatNegara lainnya yang ditentukan oleh Undang Undang.
6. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentuguna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknisprofesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuanorganisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukansebagai Pegawai Negeri.
7. Pejabat yang Berwenang adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selakuPengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberiwewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkunganPemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
8. Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut perjalanandinas adalah perjalanan dinas ke luar tempat kedudukan baik perseoranganmaupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometerdari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah dan luar wilayah Kabupaten Musi
3
Banyuasin untuk kepentingan dinas melaksanakan tugas atas perintah Pejabatyang Berwenang.
9. Surat Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yangditerbitkan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dalamrangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipildan Pegawai Tidak Tetap.
10. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai TidakTetap yang melaksanakan perjalanan dinas.
11. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yangsah.
12. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated) dan dibayarkan sekaligus.
13. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitungsesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
14. Tempat Kedudukan adalah tempatlkota dimana kantor SKPD berada.
15. Tempat Tujuan adalah tempatlkota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
16. Ibu Kota Kecamatan adalah Desa atau Kelurahan tempat berkantornyaPemerintahan Kecamatan.
17. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat yangberwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada SKPDyang bersangkutan.
18. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yangmemperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakananggaran yang dikuasakan kepadanya.
19. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungankebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, baik berupastandar biaya masukan maupun standar biaya keluaran.
Pasal2
(1) Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang
berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;c. efisiensi penggunaan belanja APBD; dand. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan
pembebanan biaya perjalanan dinas.(2) Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan
melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapatkan SuratTugas yang ditandatangani Pejabat yang Berwenang.
(3) Anggota DPRD yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebihdahulu mendapatkan Surat Tugas yang ditandatangani Ketua atau Wakil KetuaDPRD.
4
(4) Dalam melakukan perjalanan dinas sebagaimana yang ditetapkan pada ayat (3)di atas tetap berpedoman pada tata tertib DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.
(5) Perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai TidakTetap dilaksanakan pada hari kerja, kecuali untuk penugasan-penugasantertentu dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dan kegiatankhusus lainnya.
Pasal3
(1) Dalam penerbitan Surat Tugas (ST) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) harusmemperhatikan hal-hal sebagai berikut :a. ST dan SPD bagi BupatilWakil Bupati ditandatangani oleh Bupati.b. ST dan SPD bagi KetualWakil Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua
DPRD.c. ST dan SPD bagi anggota DPRD ditandatangani oleh KetualWakil Ketua
DPRD.d. ST dan SPD bagi Pejabat Eselon II atau Kepala SKPD atau Pengguna
Anggaran (PA) yang berpergian Dinas Dalam Daerah, Luar Daerah DalamPropinsi, Luar Propinsi ditandatangani oleh BupatilWakil Bupati dan atauSekretaris Daerah.
e. ST dan SPD bagi Pejabat Eselon III (Kepala Kantor, Direktur RSUD, KepalaSatuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Bagian di lingkungan SekretariatDaerah) ditandatangani oleh BupatilWakil Bupati dan atau SekretarisDaerah.
f. ST dan SPD bagi Camat yang berpergian Dinas Dalam Daerahditandatangani oleh Camat.
g. ST dan SPD bagi Camat yang berpergian Dinas Luar Daerah DalamPropinsi dan Luar Propinsi ditandatangani oleh BupatilWakil Bupati dan atauSekretaris Daerah.
h. ST bagi Eselon III, IV dan Staf yang berpergian Dinas Dalam Daerah, LuarDaerah Dalam Propinsi, Luar Propinsi ditandatangani oleh Kepala SKPDdan SPD ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) SKPDmasing-masing. Khusus Sekretariat Daerah, ST bagi Eselon IV dan Stafditandatangani oleh Kepala Bagian.
i. ST dan SPD bagi KPA yang berpergian Dinas Dalam Daerah, Luar DaerahDalam Propinsi, Luar Propinsi ditandatangani oleh Kepala SKPD masing-masing.
j. ST dan SPD pada huruf 9 dan h di atas lebih dari 5 (lima) hariditandatangani oleh BupatilWakil Bupati dan atau Sekretaris Daerah.
k. ST dan SPD untuk kegiatan interdis yang mengikutsertakan PNS Eselon III,IV dan Staf pada SKPD lain ditandatangani oleh Kepala SKPD/PenggunaAnggaran dimana kegiatan tersebut dianggarkan.
I. ST dan SPD untuk kegiatan interdis yang mengikutsertakan PNS Eselon IIpada SKPD lain ditandatangani oleh BupatilWakil Bupati dan atau SekretarisDaerah.
(2) Surat Tugas yang telah ditandatangani Pejabat yang Berwenang ditembuskanke unit kerja/bagian yang berkompeten.
(3) Lamanya perjalanan dinas dapat dilakukan paling lama 5 (lima) hari.(4) Perjalanan dinas yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan BupatilWakil Bupati atauSekretaris Daerah.
(5) Pegawai yang tertera dalam SPD turut dalam Perjalanan Dinas tidakmembebani Anggaran Perjalanan Dinas tersebut.
5
BAB IIJENIS DAN BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal4
(1) Satuan biaya perjalanan dinas diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinasyang diatur sebagai berikut :a. Tingkat A untuk BupatilWakil Bupati dan Pimpinan DPRD (KetualWakil
Ketua).b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD.c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV.d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III.e. Tingkat E untuk PNS Golongan II dan Golongan I.
(2) Satuan biaya perjalanan dinas bagi PNS yang ditunjuk selaku Pelaksana Tugas(Pit) atau Pelaksana Harian (PIh) ditetapkan sesuai dengan jabatan/eselondefinitifnya.
(3) Biaya perjalanan dinas terdiri dari :a. uang harian;b. biaya transpor dari tempat kedudukan ke tempat tujuan;c. biaya penginapan;d. uang representasi bagi Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil tertentu;e. biaya taksi bandara;f. sewa kendaraan dalam kota.
(4) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas uangmakan, uang transpor lokal dan uang saku yang dibayarkan secara lumpsumsebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya.
(5) Biaya transpor dari tempat kedudukan ke tempat tujuan sebagaimanadimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas biaya perjalanan dinas dari tempatkedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasukbiaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan termasuk biayaretribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhankeberangkatan dan kepulangan yang dibayarkan secara at cost (sesuaipengeluaran) dengan batasan pengeluaran tertinggi sebagaimana ditetapkandalam Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya.
(6) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakanbiaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnyayang dibayarkan secara at cost (sesuai pengeluaran) dengan batasanpengeluaran tertinggi sebagaimana dalam Peraturan Bupati mengenai StandarBiaya.
(7) Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untukmelaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya, seluruh pelaksanaSPD dapat menginap pada hotellpenginapan yang sama.
(8) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimanadimaksud pada ayat (7) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapansebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya, makapelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah padahotel/penginapan dimaksud.
(9) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan atau tidakdapat memberikan bukti pengeluaran biaya penginapan sebagaimana dimaksudpada ayat (6) berlaku ketentuan sebagai berikut :a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh
persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana diatur dalamPeraturan Bupati mengenai Standar Biaya;
b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secaralumpsum.
6
(10) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dapat diberikankepada Pejabat Negara, Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II selamamelakukan perjalanan dinas yang dibayarkan secara lumpsum sebagaimanaditetapkan dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya.
(11) Biaya taksi bandara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakantarif satu kali perjalanan dari bandara kedatangan menuju tempat tujuan(kantor/hotellpenginapan) di kota bandara kedatangan dan sebaliknya daritempat kedudukan (kantor/hotel/penginapan) menuju bandara keberangkatanyang dibayarkan secara lumpsum dengan batasan pengeluaran tertinggisebagaimana dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya.
(12) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dapatdiberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempattujuan yang dibayarkan secara at cost (sesuai pengeluaran) sebagaimanaditetapkan dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya.
(13) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (12) sudahtermasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
Pasal5(1) Biaya perjalanan dinas dalam wilayah Kota Kecamatan dalam rangka monitoring
dan pemeriksaan audit internal, survey, pendataan, pengawasan, pemungutandan evaluasi Pajak Daerah, pendistribusian SPPT PBB dan pemungutan PBB,diberikan Uang Harian Perjalanan Dinas dalam Kecamatan yang besarannyasebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Biayasebagai Uang Saku dan Transpor perjalanan dinas dalam wilayah KotaKecamatan.
(2) PNS pada SKPD Kecamatan dan Unit Pelaksana Teknis SKPD yang melakukanperjalanan dinas di luar Kota Kecamatan tetapi masih dalam lingkup wilayahkecamatan dimana tempatnya bertugas hanya diberikan Uang Harian PerjalananDinas Dalam Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati mengenaiStandar Biaya.
(3) Uang Harian sebagaimana tersebut pada ayat (2) adalah termasuk semua biayayang ditimbulkan sebagai akibat perjalanan dinas dimaksud.
Pasal6(1) Biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti pelatihan, bimbingan teknis,
sosialisasi, seminar dan kegiatan sejenis yang biaya akomodasi ditanggungpihak penyelenggara atau melalui setoran pembayaran keikutsertaan sebagaipeserta maka selama mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud diberikanuang harian setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) dari uang harianperjalanan dinas.
(2) Dalam hal biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yangbiaya akomodasi tidak ditanggung pihak penyelenggara/tidak melalui setoranpembayaran keikutsertaan sebagai peserta maka selama mengikuti kegiatansebagaimana dimaksud diberikan uang harian perjalanan dinas secara penuhsebagaimana dimaksud pada Pasal4 ayat (3).
(3) Jumlah hari perjalanan dinas dalam rangka sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat diakumulasikan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan (H-1) dan1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan (H+1) atau dengan pertimbanganketepatan waktu kehadiran berdasarkan undangan mengikuti kegiatan dandiberikan uang harian perjalanan dinas selama 2 (dua) hari yang dibayarkansecara lumpsum (H-1 dan H+1).
7
Pasal7(1) PNS yang mengikuti Diklat Pimpinan Tk. IV, Diklat Pimpinan Tk. III dan Diklat
Pimpinan Tk. II dapat diberikan biaya perjalanan dinas selama 2 (dua) hari yaitu1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan (H-1) dan 1 (satu) hari sesudahpelaksanaan kegiatan (H+1).
(2) PNS yang mengikuti Diklat-Diklat Fungsional dapat diberikan biaya perjalanandinas selama 2 (dua) hari yaitu 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan (H-1) dan 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan (H+1) dan selama mengikutikegiatan sebagaimana dimaksud diberikan uang saku setinggi-tingginya 30%(tiga puluh persen) dari uang harian perjalanan dinas selama maksimal 7 (tujuh)hari.
Pasal8(1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran belanja SKPD yang
mengeluarkan SPD bersangkutan.(2) Pejabat yang Berwenang memberikan perintah perjalanan dinas agar
memperhatikan tersedianya dana yang diperlukan untuk melaksanakanperjalanan tersebut dalam anggaran SKPD berkenaan.
(3) Pengeluaran belanja perjalanan dinas tidak dapat dibebankan padaAnggaran Daerah selain yang telah ditetapkan dalam APBD.
Pasal9Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dilarang menerima biaya perjalanan dinasrangkap (dua kali atau lebih), untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktuyang sama.
Pasal 10(1) Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan
daerah/negara, digolongkan dalam Tingkat E.(2) Dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas untuk kegiatan yang
mengikutsertakan personil non PNSD (seperti kepala desa, kelompok tani,murid teladan) diatur sebagai berikut :a. Penerbitan Surat Tugas (ST) ditandatangani oleh Kepala SKPD yang
memberikan pekerjaan atau menugaskan personil yang bersangkutan.b. Penerbitan Surat Perjalanan Dinas (SPD) ditandatangani oleh Kuasa
Pengguna Anggaran SKPD yang memberikan pekerjaan ataumenugaskan personil yang bersangkutan dengan menggunakan belanjaperjalanan dinas.
c. Biaya perjalanan dinas bagi personil non PNSD (seperti kepala desa,kelompok tani, murid teladan) digolongkan pada Tingkat E ataudisamakan dengan pegawai yang digaji menurut go long an II.
d. Satuan biaya perjalanan dinas bagi personil non PNSD (seperti kepaladesa, kelompok tani, murid teladan) mengacu sebagaimana tersebutpad a pasal4 ayat (1).
8
Pasal 11Jika di kemudian hari ternyata dalam melakukan perjalanan dinas bahwajumlah hari yang sebenarnya untuk melakukan perjalanan dinas kurang dari yangditetapkan dalam SPD semula, maka kelebihan uang harian yang telah diterima olehpegawai yang bersangkutan harus disetor kembali.
BAB IIIPROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 12(1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan dengan UP/GUPITUP atau
mekanisme pembayaran Langsung (LS).(2) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.(3) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya
perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapatdibayarkan setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
(4) Perjalanan dinas yang telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dibayarkan melalui mekanisme pembayaran LS dengan melampirkan bukti-buktiperjalanan dinas yang sah.
Pasal 13(1) Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme UP/GUPITUP
dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pejabat Negara/PegawaiNegeri Sipil yang melaksanakan perjalanan dinas oleh Bendahara Pengeluarandari UPITUP yang dikelolanya sesuai dengan kemampuan anggaran yangtersedia pada DPNDPPA Kegiatan.
(2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan padapermintaan dari PNKPA kepada Bendahara Pengeluaran dengan dilampirkan :a. ST dan SPD yang ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang
sebagaimana dimaksud Pasal 3.b. Format ST dan SPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III
Peraturan Bupati ini yang merupakan bag ian tidak terpisahkan dariPeraturan Bupati.
c. Rincian uang muka biaya perjalanan dinas (Lampiran V).d. Kuitansi/bukti pembayaran uang muka biaya perjalanan dinas (Lampiran
VI).
Pasal 14(1) Dalam hal perjalanan dinas telah dilakukan sebelum biaya perjalanan dinas
dibayarkan, pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan denganmekanisme Pembayaran Langsung melalui rekening Bendahara Pengeluaranatau kepada rekening Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil yang telahmelakukan perjalanan dinas.
(2) Pembayaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),dengan melampirkan :
9
a. Daftar Nominatif PejabatlPegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanandinas yang memuat informasi nama, NIP, Pang kat, golongan, status, tujuan,tanggal berangkat, lama perjalanan, jumlah uang, ditanda tangani olehpejabat yang berwenang.
b. Surat Tugas.c. Surat Perjalanan Dinas (SPD) rampung yang telah ditanda tangani oleh
Pejabat yang berwenang di tempat tujuan.d. Rincian definitif biaya perjalanan dinas (Lampiran VII).e. Kuitansilbukti pembayaran biaya perjalanandinas (Lampiran VIII).f. Laporan hasil perjalanan dinas.
Pasal 15
Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas ke LuarNegeri diatur lebih lanjut dalam peraturan perundangan.
BAB IVTATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
DANPERTANGGUNGJAWABANNYA
Pasal 16(1) Pejabat yang Berwenang hanya dapat menerbitkan SPD untuk perjalanan dinas
yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPD masing-masing/kegiatan berkenaan.
(2) Pejabat yang Berwenang dalam menerbitkan SPD sekaligus menetapkan alattranspor yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutandengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
(3) Apabila alat transpor yang digunakan adalah kendaraan dinas milik PemerintahKabupaten Musi Banyuasin maka Satuan Biaya Transpor tidak dapatdibayarkan.
(4) Satuan Biaya Transpor untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi denganmenggunakan pesawat udara untuk 1 (satu) kali penerbangan PIP ditetapkandalam Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya.
(5) Biaya Penginapan untuk perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah (dalamdan luar provinsi) dihitung berdasarkan jumlah hari perjalanan dinas dikurangi 1(satu) hari (n-1).
(6) Pejabat yang berwenang/Pengguna Anggaran dilarang menambahunsur/komponen biaya dalam rincian biaya perjalanan dinas selain yang telahditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Standar Biaya yang ditetapkansetiap tahun anggarannya.
Pasal 17
(1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinaskepada pemberi tugas biaya perjalanan dinas kepada PNKPA paling lambat 5(lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan
10
(2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa :a. Surat Tugas yang sah dari atasan pelaksana SPD sebagaimana dimaksud
pada pasal 3;b. Pada SPPD dicatat :
(i) Tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada danditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang/Pejabat lain yangditunjuk lengkap dengan jabatan, nama jelas, NIP serta stempeldinas.
(ii) Tanggal tiba dan berangkat dildari tempat tujuan dan ditandatanganioleh pihak/pejabat di tempat yang didatangi lengkap dengan jabatan,nama jelas, NIP serta stempel dinas.
(iii) Tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatanganiPejabat yang Berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk.
c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi dan bukti pembayaranmoda transportasi lainnya;
d. Daftar Pengeluaran Riil;e. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kola berupa
kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usahayang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
f. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.(3) Dalam hal bukti biaya transport perjalanan dinas dalam daerah dari tempat
kedudukan ke tempat tujuan tidak dapat diperoleh bukti pengeluarannya berupatiket travel/bus/speedboat atau moda transportasi lainnya, maka buktipengeluaran biaya transport perjalanan dinas dalam daerah dapat digantidengan melampirkan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana lampiran peraturanbupati ini.
(4) Dalam SPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat-cacatdalam tulisan, perubahan-perubahan dilakukan dengan coretan dan dibubuhiparaf dari Pejabat yang Berwenang.
(5) Pelaksana SPD yang telah melakukan perjalanan dinas, selambat-Iambatnya 5(lima) hari setelah perjalanan dinas berakhir membuat laporan tertulis hasilperjalanan dinas.
(6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh PelaksanaSPD kepada Pejabat yang Berwenang memberikan perintah perjalanan dinas.
Pasal 18
(1) Pejabat yang Berwenang dapat membatasi pelaksanaan perjalanan dinas,mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang danlamanya perjalanan kecuali yang mempunyai prioritas tinggi untuk kepentingandaerah.
(2) Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari hargasebenarnya (mark up), dan/atau perjalanan dinas rangkap dalampertanggungjawaban perjalanan dinas yang berakibat kerugian yang dideritaoleh negara, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yangdilakukan.
11
BABVKETENTUAN PENUTUP
Pasal 19Dengan dilelapkannya Peraluran Bupali ini maka Peraluran Bupali Musi BanyuasinNomor 39 Tahun 2013 lenlang Pelunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas JabalanDalam Negeri Bagi Pejabal Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Telapdi Lingkungan Pemerinlah Kabupalen Musi Banyuasin dicabul dan dinyalakan lidakberlaku.
Pasal 20Peraluran Bupali ini mulai berlaku pada langgal diundangkan. Agar seliap orangmengelahuinya, memerinlahkan pengundangannya dengan penempalannya dalamBerila Daerah Kabupalen Musi Banyuasin.
Diundangkan di Sekayupada langgal T April 2015
SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN MUSI BANYUASIN
H. SOHAN MAJID
Dilelapkan di Sekayupada langgal .., April 2015L BUPATI MUSI BANYUASINX
/'!H. PAHRI AZ RI
BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2015 NOMOR : ~
12
Lampiran I Peraturan Bupati Musi BanyuasinNomor [j Tahun 2015Tanggal 7 April 2015
LAMBANGDAERAH
Dasar
Kepada
Untuk
Tempat Tujuan
Selama
KOP NASKAH DINASSKPD
SURATTUGASNOMOR .
MEMERINTAHKAN :
1. NamaPangkaUGol.NIPJabatan
2. NamaPangkaUGol.NIPJabatan
..... hariDari tanggal sId .
Ditetapkan di .Pada tanggal .
KEPALASKPD
NAMAPANGKAT
NIP.
Tembusan disampaikan kepada Yth. :- Unit Kerja/Bagian yang berkompeten terhadap Surat Tugas ini.l BUPATI MUSI BANYUASIN I
/ARI
13
Lampiran II Peraturan Bupati Musi BanyuasinNomor . 3 Tahun 2015Tanggal : 1 April 2015
LAMBANGDAERAH
KOP NASKAH DINASSKPD
Lembar keKodeKegiatanNomor
SURAT PERJALANAN DINAS(SPD)
1. Pejabat Berwenang ygMemberi Perintah
2. Nama/NIP Pegawai ygDi erintah
3. a. Pangkat & Golonganmenu rut PP No. 6/1997
b. Jabatanc. Tingkat Biaya Perjalanan
Dinas4. Maksud Perjalanan Dinas
5.6.
7. a. Lamanya PerjalananDinas
b. Tanggal berangkatc. Tan al harus kembali
8. Pen ikut9. Pembebanan Anggaran
a. instansib. Mata An aran
10. Keteran an lain-lain
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna AnggaranSKPD Kabu aten Musi Ban uasin....................... /N IP .
a. .. .
b. .. .c. Tingkat AlB/CID/E
.................................................... " .
............ .
. ".
a. tempaUkota dimana kantor SKPD beradab. tempaUkota yang menjadi tujuan perjalanan
dinasa harib. tgl/bln/tahunc. tgl/bln/tahun
" .APBD Kab. Muba TA 201 .....a. SKPD Kabupaten Musi Banyuasinb .
Dikeluarkan di : .pada tanggal : tgl/bln/thn
PAlKPASKPD
Kabupaten Musi Banyuasin
Nama .Pangkat. .
NiP .
;: BUPAll MUS!BAN7t-f. H. PAHRI A ARI
Lampiran III
II. Tiba di ... ... ...... ......... ...Pada tanggal ...... ...... ......... ...Kepala ...... ......... .........
\III. Tiba di ........................
Pada tanggal ........................Kepala ........................
IV. Tiba di ........................Pada tanggal ........................Kepala ................. ' ......
Peraturan Bupati Musi BanyuasinNomor 9 Tahun 2015Tanggal T April 2015
I. SPPD No.Berangkat dari(tempatkedudukan)Pada tanggalKe
Kepala SKPD/PNKPA
Nama .Pangkat. .
NiP .Berangkat dari .Ke .Pada tanggal .Kepala .
Berangkat dariKePada tanggalKepala
Berangkat dariKePada tanggalKepala
V. Tiba kembali di : .Pada tanggal .Telah diperiksa, dengan keteranganbahwa perjalanan tersebut di atas benardilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalamwaktu yang sesingkat-singkatnya.
Kepala SKPD/PNKPA
Nama .Pangkat. .
NiP .VI. Catatan Lain-lainVII. Perhatian
Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanandinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkaUtiba sertaBendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan KeuanganNe ara a abila Ne ara menda at ru i akibat kesalahan, keal aann a.
(BUPAT! MUS!BANYUASIN
/15
Lampiran IV Peraturan Bupati Musi BanyuasinNomor !'J Tahun 2015Tanggal t April 2015
/\
DAFTAR PENGELUARAN RilL
Yang bertanda tangan di bawah ini :
NamaNIPJabatan
berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor Tanggal .dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :i. Biaya transport perjalanan dinas di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-
bukti pengeluarannya, meliputi :
No. Uraian Jumlah
Jumlah
ii. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untukpelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapatkelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihantersebut ke Kas Daerah.
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakansebagaimana mestinya.
Mengetahui/MenyetujuiPengguna Anggaran/KPA,
Nama .NiP .
. ,tanggal,bulan,tahunPejabat Negara/Pegawai Negeriyang melakukan perjalanandinas,
Nama .NIP .
( BUPATI MUS! BANYUASINt
/
16
Lampiran V Peraturan Bupati Musi BanyuasinNomor . ~ Tahun2015Tanggal : '1 April 2015
RINCIAN UANG MUKA BIAYA PERJALANAN DINAS
Lampiran SPPD NomorTanggal
No. Perincian Biava Jumlah Keteranaan
JumlahTerbilana
Telah dibayar sejumlahRp .
Bendahara
( )NIP.
Telah menerima jumlah uang sebesarRp .
Yang Menerima
( )NIP.
t. BUPATI MUS' BANY~
r H. PAHRI AZH RI
17
Lampiran VI Peraturan Bupati Musi BanyuasinNomor 9 Tahun 2015Tanggal 1- April 2015
Sudah diterima dari
Jumlah Uang
Terbilang
Untuk Pembayaran
Setuju Bayar
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Rp .
# dengan huruf #
Uang muka biaya perjalanan dinas an. . .berdasarkan SPD nomor : tanggal...... tujuan selama hari.
Sekayu, tgl, bin, tahun
Yang terima uang
NamaNiP .
Lunas Bayar
Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran
NamaNiP .
Bendahara PengeluaranlBendahara Pengeluaran Pembantu
NamaNiP .
t BUPATI MUSI BANYUASINt
/
18
Lampiran VII Peraturan Bupati Musi BanyuasinNemer . 9 Tahun 2015Tanggal : r April2015
(
RINCIAN DEFINITIF BIAYA PERJALANAN DINAS
Lampiran SPD NemerTanggal
No. Perincian Biava Definitif Jumlah Keteranaan
JumlahTerbilanQ
Jumlah definitif biaya perjalanan dinas sebesar :Rp .
Bendahara Yang Menerima
( )NIP.
( )NIP.
PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG
Ditetapkan sejumlahYang telah dibayarkan semulaSisa kurangllebih
Rp .RpRp
Pejabat Yang Berwenang/Pejabat lain yangditunjuk
( )NIP.
rBUPATIMUS'BANY"?
.j .H. PAHRI AZH RI
19
Lampiran VIII Peraturan Bupati Musi BanyuasinNomor . ':l Tahun 2015Tanggal : 1- April 2015
Sudah diterima dari
Jumlah Uang
Terbilang
Untuk Pembayaran
Setuju Bayar
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Rp .
# dengan huruf #
Biaya definitif perjalanan dinas an. . .berdasarkan SPD nomor : tanggal...... tujuan selama hari.
Sekayu, tgl, bin, tahun
Yang terima uang
NamaNiP .
Lunas Bayar
Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran
NamaNiP .
Bendahara PengeluaranlBendahara Pengeluaran
Pembantu
NamaNiP .
r BUPATIMUS!BANYU?
f H. PAHRI AZH RI
20
Recommended
![( SALINAN ] BUPATIMUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA …](https://img.pdfslide.net/doc/110x75/6173e381e9531c0c53231573/-salinan-bupatimusi-banyuasin-provinsi-sumatera-.jpg)
