Download pdf - DAFTAR INVENTARISASI MASALAH - ppid.bawaslu.go.idppid.bawaslu.go.id/sites/default/files/informasi_publik/DIM Revisi... · Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan ... penyelenggaraan

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH

ATAS PERUBAHAN/PENGGANTIAN

PERATURAN BAWASLU NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

JAKARTA, 29 APRIL 2016

(DRAFT USULAN BIRO H2PI)

NO

NASKAH PERBAWASLU NO.7 TAHUN 2012

DRAFT USULAN/HASIL PEMBAHASAN

KETERANGAN/ALASAN

A. JUDUL PERBAWASLU : PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

JUDUL PERBAWASLU : PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Judul sebelumnya kurang tepat. 1. Setiap peraturan sudah tentu merupakan pedoman dan/atau petunjuk. 2. Informasi yang dikelola Pengawas Pemilu, bukan hanya terkait pengawasan Pemilu, tetapi juga informasi yang bersifat umum atau informasi publik. 3. Mengacu kepada UU No 15 Tahun 2011.

NO



KETERANGAN/ALASAN

B. Menimbang : a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi penyelenggaraan

pemilihan umum secara aman, tertib dan damai berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil perlu tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan yang didukung dokumentasi yang lengkap, akurat, dan faktual;

b. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses penyelenggaraan pengawasan pemilihan umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pengawas Pemilihan Umum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan dan

kepastian terhadap pengelolaan dan pelayanan

informasi publik di lingkungan Badan

Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas

Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

maka Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun

2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pengawasan Pemilihan Umum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu diubah;

b. Bahwa Ketebukaan Informasi Publik merupakan prinsip penyelenggara Pemilu guna memujudkan Pemilu yang berintegritas.

Pada konsideran menimbang, perlu ditambahkan alasan utama mengubah atau mengganti Perbawaslu No.7 Tahun 2012, seperti pada draft usulan tersebut. Tidak relevan.

C. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

Mengingat : Ditambahkan menjadi : 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013

tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ;

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu ;

Pada konsideran mengingat, perlu ditambahkan dasar hukum yang lain, yaitu Perki No.1 Tahun 2013 dan Perki No.1 Tahun 2014, karena kedua peraturan tersebut belum ada ketika Perbawaslu No.7 Tahun 2012 disusun. Penggunaan UU yang

NO



KETERANGAN/ALASAN

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kajian Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Nomor 1);

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 588);

memerintahkan pembentukan PPID dan memberikan tugas dan kewenangan kepada PPID.

D. Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KABUPATEN/KOTA.

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KABUPATEN/KOTA.

Disesuaikan dengan usulan judul baru Perbawaslu hasil revisi/penggantian.

E. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana

pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Ditambahkan menjadi :

Defenisi yang termuat dalam Pasal 1, mulai point 1 s/d point 5, disesuaikan dengan defenisi yang ada dalam

NO



KETERANGAN/ALASAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Badan Pengawas Pemilu selanjutnya disingkat Bawaslu adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Badan Pengawas Pemilu Provinsi selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Provinsi.

4. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.

5. Pengawasan Pemilihan Umum adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses penyelenggaraan Pemilihan Umum.

6. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.

7. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan pencatatan dokumen, data, gambar, dan suara untuk bahan informasi publik.

8. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

9. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan

UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Defenisi yang termuat dalam Pasal 1, mulai point 6 s/d point 15, disesuaikan dengan defenisi yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Judul Perbawaslu draft usulan revisi tidak lagi ada kata dokumentasi.

NO



KETERANGAN/ALASAN

badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

10. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Bagian Publik.

11.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengawasan Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat PPID Pengawasan Pemilu adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi di Lingkungan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi.

12.Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi, disingkat PFPID, adalah pejabat fungsional selaku pranata humas, pranata komputer, arsiparis, pustakawan dan lainnya yang ditunjuk untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi.

13.Orang adalah perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik.

14.Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

15.Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

10. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan

diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.

11. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik dan bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID. Ditambahkan definisi baru setelah No. 11 yaitu : PPID Pembantu dengan definisi : pejabat yang bertanggungjawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan dan distribusi informasi di lingkungan Panwas Kab/Kota.

12. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan

atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan yang ditunjuk dan/atau bertanggungjawab dalam memberi tanggapan tertulis atas keberatan permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik.

Kata Bagian, diganti. Yang benar adalah badan Disesuaikan dengan defenisi yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 dan Perki No.1 Tahun 2010. Sesuai defenisi dalam Perki No.1 Tahun 2013.

NO



KETERANGAN/ALASAN

16. Media Bawaslu adalah sarana penyampaian informasi kepada Publik secara serta merta dan berkala,dalam bentuk media elektronik, media cetak, media sosial, dan bentuk sarana publikasi lainnya.

17. Hari adalah hari kerja.

7. BAB II PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM

BAB II ASAS DAN TUJUAN

8. Pasal 2 Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai Badan Publik melaksanakan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi pengawasan pemilihan umum.

Pasal 2 Asas pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah :

a. Informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap informasi publik.

b. Informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara sederhana;

c. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas, dan rahasia, sesuai dengan UU, kepatutan, dan kepentingan umum, serta didasarkan pada hasil pengujian konsekuensi.

Asas Pelayanan Informasi dilingkungan Bawaslu yaitu : cepat, sederhana, tepat dan pro aktif.

Pasal 3

Catatan/Masukan: Asas bukan berbentuk kalimat melainkan kata yang menggambarkan keseluruhan. Asas Pelayanan Informasi dilingkungan Bawaslu : cepat, sederhana, tepat dan pro aktif. Tujuan Pelayanan Informasi : Mewujudkan keterbukaan sebagai budaya dan akuntabilitas kinerja guna tercapinya Pemilu yang berintegritas.

NO



KETERANGAN/ALASAN

Tujuan Informasi Publik adalah: a. Menjamin setiap warga Negara Indonesia

dapat mengakses informasi public di lingkungan bawaslu.

b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengamblan kebijakan di lingkngan Bawaslu.

c. Meningkatkan peran aktif masyarakat khususnya dalam pengawasan pemilu;

d. Mewujudkan penyelenggaraan pengawasan pemilu di lingkungan Bawaslu secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggung jawabkan;

e. Meningkatkan pengelolaan dan layanan informasi di lingkungan Bawaslu secara berkualitas;

f. Menjamin pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Bawaslu;

Tujuan Pelayanan Informasi adalah : mewujudkan keterbukaan sebagai budaya dan akuntabilitas kinerja guna terwujudnya pemilu yang berintegritas.

9. BAB III AKSES INFORMASI DAN DOKUMENTASI

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 4 Pemohon informasi

1. Pemohon Informasi berhak mendapatkan informasi publik yang telah dinyatakan terbuka melalui tata cara yang telah ditetapkan oleh Bawaslu.

NO



KETERANGAN/ALASAN

2. Bawaslu menetapkan dan menginformasikan tata cara memperoleh informasi.

3. Pemohon Informasi wajib mengikuti tata cara permohonan informasi dan keberatan yang telah ditetapkan oleh Bawaslu.

Pasal 5 Badan Publik

1. Bawaslu wajib memenuhi permintaan informasi terhadap informasi yang telah dinyatakan terbuka oleh Bawaslu

2. Pelayanan informasi oleh Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mengikuti tata cara permohonan informasi yang telah ditetapkan oleh Bawaslu.

3. Bawaslu dapat menolak permohonan informasi atas informasi dikecualikan yang telah ditetapkan oleh Bawaslu.

Kewajiban? 10. Pasal 3

(1) Informasi Publik di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. (2) Informasi Publik di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota dapat diperoleh Pemohon Informasi Publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dapat diakses dengan mudah. (3) Informasi Publik di lingkungan Panwaslu Kabupaten dikelola pada tingkat Bawaslu Provinsi.

BAB IV INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN Bagian Kesatu Klasifikasi informasi Pasal 6

(1) Bawaslu wajib menyediakan informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;

(2) Informasi public yang telah dikuasai dan

Adopsi dengan penyesuaian Peraturan KPU No. 1 Tahun 2015 Pasal 11 dan 12.

NO



KETERANGAN/ALASAN

(4) Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota bersifat ketat dan terbatas. (5) Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota bersifat rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan kepentingan umum. (6) Informasi Publik yang dikecualikan didasarkan pada pengujian atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dan pertimbangan yang seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

didokumentasikan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dikategorikan menjadin informasi yang diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara serta merta, informasi yang disediakan setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.

Bagian Kedua Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala Pasal 7

(1) Bawaslu wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala pada media Bawaslu.

(2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) informasi yang berkaitan dengan

kelembagaan Bawaslu; b) informasi mengenai kegiatan dan kinerja

Bawaslu; c) informasi mengenai laporan keuangan;

dan/atau d) informasi lain yang diatur dalam

peraturan perundang-undangan. (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan

Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

(4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah

NO



KETERANGAN/ALASAN

dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

(5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.

(6) (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikanInformasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur a. dengan Petunjuk Teknis Komisi

Informasi. 11. BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

BAB V INFORMASI YANG DIKECUALIKAN Bagian kesatu Kategori Informasi Yang Dikecualikan Pasal…..

(1) Kategori Informasi Yang Dikecualikan Meliputi :

a) Informasi Publik yang apabila dibuka dan

diberikan kepada Pemohon Informasi Publik

dapat menghambat proses Pengawasan Pemilu,

yaitu informasi yang dapat:

1. menghambat proses pemantauan dan

penelusuran;

2. mengungkapkan identitas informan,

pelapor, saksi, dan/atau korban yang

mengetahui adanya tindak pidana atau

Pelanggaran Pemilu;

NO



KETERANGAN/ALASAN

3. membahayakan keselamatan dan

kehidupan Pengawas Pemilu dan

keluarganya; dan/atau

4. membahayakan keamanan peralatan,

sarana, dan/atau prasarana Pengawas

Pemilu. b) Informasi Publik Yang Apabila dibuka yang

diberikan kepada pemohon informasi Publik

dapat mengungkap rahasia jabatan. c) Memorandum atau surat-surat antar Bawaslu

atau intra-Bawaslu yang menrt sifatnya

dirahasiakan kecali atas putusan Komisi

Informasi atau Pengadilan; dan/atau d) Informasi yang tidak boleh diungkapkan

berdasarkan Undang-Undang.

(2) Klasifikasi informasi yang termasuk kedalam

kategori informasi yang dikecualikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan keputusan Bawaslu.

12. Pasal 4 (1) Bawaslu dan Bawaslu Provinsi berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan. (2) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud

(1) Bawaslu berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan.

(2) Bawaslu mengumumkan daftar informasi yang dikecualikan.

Kewenangan memberikan informasi yang dikecualikan hanya ada di Bawaslu RI.

NO



KETERANGAN/ALASAN

pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Bawaslu. (3) Bawaslu dan Bawaslu Provinsi berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. (4) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Bawaslu dan Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara; d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi; e. Informasi Publik yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau f. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

(4). a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana dan tindak pidana pemilu.

d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang.

e. Pengecualian informasi terhadap rahasia pribadi seseorang calon legislatif, calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan calon Presiden dan Wakil Presiden harus ditetapkan oleh Bawaslu R bersama KPU RI dan KIP.

13. Pasal 5 (1) Bawaslu dan Bawaslu Provinsi wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai peraturan perundang-undangan. (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu dan Bawaslu Provinsi

NO



KETERANGAN/ALASAN

membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi pengelolaan Informasi Publik yang dapat diakses dengan mudah.

14. BAB IV Informasi Berkala, Serta Merta dan Tersedia Setiap Saat.

15. Pasal Bawaslu menginformasikan/mengumumkan daftar informasi public yang bersisi Informasi Berkala, Serta Merta dan Tersedia Setiap Saat sekurang-kurangnya satu tahun sekali. Pasal Informasi berkala sebagaimana dimaksud pasal….. jangka waktu pengumuman informasi berkala maksimal 6 bulan. Pasal (1) Bawaslu menginformasikan Daftar

Informasi yang dikecualikan. (2) Informasi yang dikecualikan sebagaimana

yang ditetapkan pada ayat (1) dilakukan melalui uji konsekuensi.

(3) Uji Konsekuensi dan penetapan yang dikecualikan dilakukan oleh Bawaslu RI.

16. BAB V PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NO



KETERANGAN/ALASAN

17. Pasal 6

(1) Untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi ditetapkan PPID Pengawasan Pemilu. (2) PPID Pengawasan Pemilu sebagaimana dimaksud ayat (1) melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi. (3) PPID Pengawasan Pemilu di lingkungan Bawaslu ditetapkan oleh Ketua Bawaslu. (4) PPID Pengawasan Pemilu di lingkungan Bawaslu Provinsi ditetapkan oleh Ketua Bawaslu Provinsi.

Pasal 6 ditambahkan ayat baru : (5). Guna membantu pelayanan informasi di tingkat Bawaslu Provinsi maka PPID Bawaslu Provinsi dapat membentuk PPID Pembantu di tingkat Panwas Kab/Kota.

18. Pasal 7 (1) PPID Pengawasan Pemilu di lingkungan Bawaslu bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu melalui Sekretaris Jenderal Bawaslu. (2) PPID Pengawasan Pemilu di lingkungan Bawaslu Provinsi bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi melalui Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi.

19. Pasal 8 PPID Pengawasan Pemilu di lingkungan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi bertugas: a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi pengawasan pemilu; b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik; c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;

Pasal 8 huruf b diubah sehingga menjadi : b. menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik.

Tugas menyimpan dan mendokumentasikan berada di unit kerja masing – masing Biro/Bagian. Alur lalu lintas dari dan menuju PPID diatur dengan SOP Tata Kelola Informasi.

NO



KETERANGAN/ALASAN

d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

f. Tata cara permintaan dan pengumpulan informasi dari unit kerja diatur dalam SOP Pola Kordinasi.

huruf e dihapus dari tugas PPID dan dikembalikan ke unit kerja.

20. Pasal 9 Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PPID Pengawasan Pemilu di lingkungan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi berwenang: a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya; c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya; d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan e. membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

Pasal 9 ditambahkan huruf baru :

21. BAB VI TATA KERJA DAN ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

22. Pasal 10 Pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi dilaksanakan oleh PPID Pengawasan Pemilu dibantu oleh Pejabat Fungsional

Pasal 10 diusulkan menjadi 3 ayat dan ayat keduanya adalah : (2). Guna membantu permintaan dan penelusuran

NO



KETERANGAN/ALASAN

Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan pengawasan dan supervisi oleh Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.

informasi PPID dapat menunjuk petugas penghubung dari setiap unit kerja. (3). Tugas dan penetapan petugas penghubung sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dengan SK Sekjend.

23. Pasal 11 (1) PPID Pengawasan Pemilu di lingkungan Bawaslu dijabat oleh Kepala Biro yang tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang informasi dan dokumentasi. (2) PPID Pengawasan Pemilu di lingkungan Bawaslu Provinsi dijabat oleh Kepala Bagian yang tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang informasi dan dokumentasi.

24. Pasal 12 (1) PFPID mempunyai tugas membantu PPID dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PFPID mempunyai fungsi: a. pengidentifikasian dan pengumpulan informasi dan dokumentasi pada unit kerja masing-masing di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota; dan b. pengolahan, penataan, pendistribusian dan penyimpanan informasi dan dokumentasi pada unit kerja di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu kabupaten/Kota.

25. Pasal 13 (1) Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi di lingkungan Bawaslu terdiri atas Sekretaris Jenderal Bawaslu selaku

NO



KETERANGAN/ALASAN

Ketua, seorang Sekretaris dan beberapa Anggota sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi di lingkungan Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota terdiri atas Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi selaku Ketua, seorang Sekretaris dan beberapa Anggota sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi mempunyai tugas membahas, menyelesaikan, dan memutuskan perihal keberatan yang ditujukan kepada atasan PPID, serta menyelesaikan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini. (4) Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi menyelenggarakan fungsi pengambilan keputusan terhadap keberatan yang diajukan kepada PPID terkait informasi dan penyelesaian masalah dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini.

26. Pasal 14

(1) Atasan PPID di lingkungan Bawaslu adalah Sekretaris Jenderal. (2) Atasan PPID di lingkungan Bawaslu Provinsi adalah Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi. (3) Tata kerja dan susunan organisasi PPID sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

27. BAB VII PEMOHON DAN TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NO



KETERANGAN/ALASAN

28. Bagian Kesatu Pemohon Informasi dan Dokumentasi

29. Pasal 15 Pemohon informasi dan dokumentasi meliputi: a. perseorangan; b. kelompok masyarakat; c. lembaga swadaya masyarakat; d. organisasi masyarakat; e. partai politik; dan f. Badan Publik lainnya.

Pasal 15 ditambahkan huruf baru yaitu : g. Peserta Pemilu. h. Pemantau Pemilu.

Pematau Pemilu adalah pemantau yang terakreditasi. Peserta Pemilu adalah peserta pemilu yang terdaftar di KPU.

30. Pasal 16 Pemohon informasi dan dokumentasi kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi Memenuhi persyaratan: a. mencantumkan identitas sesuai peraturan yang berlaku; b. mencantumkan alamat dan nomor telpon yang jelas; c. menyampaikan secara jelas informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan; dan d. mencantumkan maksud dan tujuan permohonan informasi dan dokumentasi.

Pasal 16 huruf c ditambahkan : alamat surat elektronik (email). Ayat (2) Pemohon Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyertakan surat tugas atau kuasa dari Ketua Tim Sukses Pasangan Calon, Ketua Organisasi/Lembaga.

31. Bagian Kedua Tata Cara Permohonan Informasi dan Dokumentasi

32. Pasal 17 (1) Pemohon Informasi Publik mengajukan permintaan informasi kepada Bawaslu atau Bawaslu Provinsi baik langsung secara lisan maupun melalui surat atau surat

Pasal 17 ayat (1) ditambahkan telp, dan fax. Ayat (2) diubah menjadi : Pemohon Informasi Publik yang mengajukan

NO



KETERANGAN/ALASAN

elektronik (email). (2) Pemohon Informasi Publik mengajukan permintaan informasi Panwaslu Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi. (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga dapat dilakukan melalui telepon. (4) Dalam mengajukan permohonan informasi, Pemohon Informasi harus menyebutkan nama, alamat, subjek/jenis informasi bentuk dan cara penyampaian informasi yang diinginkan. (5) PPID di lingungan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi mencatat semua yang disebutkan oleh Pemohon Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Dalam hal Pemohon Informasi Publik mengajukan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), PPID Pengawasan Pemilu di lingkungan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi membantu Pemohon Informasi Publik untuk mengisi formulir permintaan informasi. (7) Pemohon Informasi Publik harus meminta tanda bukti kepada PPID di lingkungan Bawaslu dan/atau Bawaslu Provinsi sebagai bukti telah dilakukannya permintaan informasi setelah mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (6). (8) Tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disertai nomor pendaftaran permintaannya.

permintaan informasi Pemilu kepada Panwas Kab/Kota dapat mengajukannya melalui PPID Pembantu yang ada di Panwas Kab/Kota atau melalui Bawaslu Provinsi.

33. BAB VIII KEBERATAN SENGKETA INFORMASI

34. Bagian Kesatu Umum

35. Pasal 18

NO



KETERANGAN/ALASAN

(1) Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan apabila PPID Pengawasan Pemilu di lingkungan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi: a. menolak memberikan Informasi Publik yang bersifat terbuka; dan/atau b. tidak memenuhi, menanggapi, dan menindaklanjuti permohonan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada atasan PPID Pengawasan Pemilu.

36. Bagian Kedua

Registrasi Keberatan

37. Pasal 19 (1) Pengajuan keberatan disampaikan secara tertulis atau tidak tertulis. (2) Dalam hal pengajuan keberatan disampaikan secara tidak tertulis, PPID Pengawasan Pemilu di lingkungan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi membantu Pemohon Informasi Publik untuk mengisi formulir keberatan dan kemudian diberikan nomor registrasi pengajuan keberatan. (3) PPID Pengawasan Pemilu di lingkungan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi memberikan salinan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai tanda terima pengajuan keberatan kepada Pemohon Informasi Publik. (4) PPID Pengawasan Pemilu mencatat pengajuan keberatan dalam buku register keberatan.

38. Bagian Ketiga Tanggapan Atas Keberatan

NO



KETERANGAN/ALASAN

39. Pasal 20 (1) Setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, Atasan PPID Pengawasan Pemilu di lingkungan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam buku register keberatan. (2) Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat: a. tanggal pembuatan surat; b. nomor surat; c. tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID Pengawasan Pemilu atas keberatan yang diajukan; d. perintah Atasan PPID Pengawasan Pemilu kepada PPID Pengawasan Pemilu untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi publik yang diminta dalam hal keberatan diterima; dan e. jangka waktu pelaksanaan perintah sebagaimana dimaksud pada huruf d. (3) PPID Pengawasan Pemilu di lingkungan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi melaksanakan keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d pada saat ditetapkannya keputusan tertulis tersebut. (4) Pemohon Informasi Publik yang tidak puas dengan keputusan tertulis Atasan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi.

40. BAB IX PELAPORAN

NO



KETERANGAN/ALASAN

41. Pasal 21

(1) PPID Pengawasan Pemilu di lingkungan Bawaslu wajib membuat laporan kepada Atasan PPID dan Ketua Bawaslu. (2) PPID Pengawasan Pemilu di lingkungan Bawaslu Provinsi wajib membuat laporan kepada Atasan PPID dan Ketua Bawaslu Provinsi. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi: a. jumlah permintaan Informasi Publik yang diterima; b. waktu yang diperlukan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi dalam memenuhi setiap permintaan Informasi Publik; c. jumlah pemberian dan penolakan permintaan Informasi Publik; dan d. alasan penolakan dalam hal permintaan Informasi Publik ditolak.

Pasal 22

(1) Pelaporan Tahunan PPID dibuat dan dimuat di website resmi Bawaslu RI laporan tersebut terdiri atas : a. Jumlah Informasi yang diterima; b. Waktu yang diperlukan dalam

permintaan Informasi; c. Jumlah pemberian Informasi dan

Penolakan; d. Alasan penolakan Informasi.

42. BAB X KETENTUAN PERALIHAN

43. Pasal 22 Dalam hal belum terbentuknya Bawaslu, Sekretariat Jenderal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Provinsi menurut Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, organisasi dan tata kerja PPID Pengawasan Pemilu ditetapkan oleh Ketua Bawaslu dengan memperhatikan istilah dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 diundangkan.

Ditambahkan Pasal 23 (1). Mekanisme dan jangka waktu Permintaan Informasi Pemilu mengikuti Perki No. 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu. (2) Guna mengatur permintaan informasi pemilu di lingkungan Bawaslu akan di bentuk SOP. (3) Guna mengatur keberatan di lingkungan Bawaslu akan dibentuk SOP. (4). SOP tersebut akan ditetapkan oleh Ketua Bawaslu.

44.

NO



KETERANGAN/ALASAN

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

45. Pasal 23 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Daftar Inventarisasi Masalah

Atas Perubahan/Penggantian Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2012

tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pengawasan Pemilihan Umum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

1. Judul: Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 2. Ketentuan Umum 3. Asas dan Tujuan 4. Hak dan Kewajiban 5. Daftar Informasi Publik: Serta Merta, Berkala, dan Setiap Saat 6. Jangka dan Durasi waktu pelaporan informasi berkala 7. Jenis Informasi Yang Dikecualikan 8. Pihak yang berwenang melakukan Uji Konsekuensi dan menetapkannya 9. Penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa yang masih dalam proses, langsung dilakukan uji konsekuensi 10. Laporan keuangan yang masih dalam proses audit, langsung dilakukan uji konsekuensi 11. Struktur, tugas, fungsi, dan tata kerja PPID (Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi). Dan perintah kewenangan membentuk struktur PPID di Bawaslu RI dan

Bawaslu Provinsi 12. Bawaslu Provinsi menetapkan SOP terkait PPID merujuk pada SOP terkait PPID di Bawaslu RI 13. Pelayanan Informasi. Ketika Tahapan dan Diluar Tahapan Pemilu 14. Mekanisme pelayanan informasi di Panwas Kabupaten/Kota sampai Panwas Kecamatan 15. Mekanisme pelayanan, keberatan, dan penyelesaian sengketa informasi 16. Pelaporan Tahunan PPID

17. Tata Laksana Informasi Publik(pending). Lampiran: 1. Formulir dan Buku Register PPID (Lampiran