DAMPAK SUBSIDI, BANTUAN BENIH, ANOMALI CUACA DAN

PEREKONOMIAN DALAM NEGERI TERHADAP KONSUMSI BENIH

TANAMAN PANGAN SERTA PERTANIAN DI INDONESIA

Kabul Indrawan1

I. Pendahuluan

Swasembada pangan merupakan impian besar bangsa Indonesia, yang tidak ingin

bergantung pada pasokan impor untuk memenuhi kebutuhan pangan 250 juta rakyat

negeri ini. Presiden Joko Widodo berjanji di bawah kepimpinannya Indonesia akan

mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri dalam 3 tahun. Upaya mewujudkan

cita-cita tersebut terlihat dari gebrakan Kementerian Pertanian lewat program

Swasembada Padi, Jagung dan Kedelai (Pajale) yang diluncurkan pada April 2015

dan ditargetkan tercapai pada tahun 2017.

Berbagai upaya ditempuh pemerintah untuk merealisisasikan swasembada pajale,

mulai dari subsidi sebesar Rp.55,6 triliun2 (G.T. Suroso 2015) hingga upaya khusus

(Upsus)3 yang dilakukan kementan untuk petani agar semakin termotivasi

meningkatkan produksinya demi tercapainya target swasembada pangan seperti

rehabilitasi jaringan irigasi tersier, percepatan optimasi lahan, bantuan benih, pupuk

dan alsintan serta pendampingan penyuluh

Meski demikian upaya pemerintah ini bukan berarti produksi pertanian menjadi lebih

mudah dan tanpa tantangan. Tahun 2015 ini pemerintah, petani dan produsen benih

di Indonesia dihadapkan pada berbagai masalah yang berpotensi mengganggu

produktivitas sektor pertanian. Gangguan tersebut mulai dari anomali cuaca berupa

serangan El Nino yang membuat suhu menjadi lebih tinggi, panas dan kering serta

menyebabkan 200 ribu hektare lahan kekeringan hingga serangan organisme

pengganggu tanaman (OPT) yang berpotensi menurunkan hasil panen.

1 Kabul Indrawan, STP, M.S.E, adalah Peneliti Senior Pada Lembaga Penelitian Media Research

Center yang merupakan anak perusahaan dari Media Group.

2 G.T. Suroso Widyaiswara Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan – Kemenkeu, mengatakan

Subsidi pertanian 2015 meliputi subsidi pangan Rp18,9 triliun subsidi pupuk Rp35,7 triliun Subsidi

benih 2015 sebesar Rp0,9 triliun (Rp.939,4 Miliar).

3 Sebagaimana diatur dalam peraturan menteri No. 3/Permentan/OT.140/2/2015 tentang pedoman

upaya khusus padi, jagung & kedelai melalui program perbaikan jaringan irigasi sarana

pendukungnya tahun anggaran 2015.

Selain itu kebijakan pemerintah berupa subsidi dan bantuan benih padi, jagung dan

kedelai bagi petani tidak selalu menyenangkan bagi produsen benih dan petani.

Disatu disisi petani mendapatkan benih yang lebih murah namun banyak yang

meragukan kualitasnya, namun disisi lain berpotensi mengganggu terjadinya

persaingan pasar yang sehat.

Kondisi perekonomian dunia, khususnya Indonesia ditengarai juga mempengaruhi

sektor pertanian. Petani yang harus memproduksi bahan pangan adalah manusia

yang membutuhkan makanan. Sayangnya harga-harga saat ini mengalami kenaikan

akibat nilai tukar rupiah terdepresiasi terhadap dollar Amerika serikat. Tak ayal,

petani mengalami kebimbangan dalam menentukan prioritas konsumsi antara

pemenuhan kebutuhan keluarga atau membeli benih untuk bercocok tanam namun

beresiko terdampak kondisi anomali cuaca El Nino. Bahkan dalam jangka panjang,

bukan tidak mungkin mereka justru memilih meninggalkan sektor pertanian yang

dianggap penuh resiko dan tidak menjanjikan.

II. Subsidi & Bantuan Benih

Pemerintah terlihat berambisi meningkatkan produksi pangan dalam negeri dengan

memprioritaskan tiga komoditas pangan strategis yaitu padi jagung dan kedelai

hingga tahun 2019 mendatang sebagaimana yang terlihat pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Sasaran Pencapaian Produksi Pangan

Tahun 2015-20194

TAHUN PADI

(juta ton) JAGUNG

(Juta Ton) KEDELAI

(Juta Ton)

2015 73,40 20,33 1,27

2016 76,23 21,35 2,03

2017 78,13 22,36 2,91

2018 80,08 23,48 2,91

2019 82,09 24,70 2,92

% 3,06 5,25 28,23

Salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas adalah menggunakan benih

unggul yang berdaya hasil tinggi dan adaptif dengan lingkungan setempat (Erawati

dkk, 2009). Benih unggul akan membuat petani memperoleh keuntungan yang

4 Evaluasi 2014 dan Rencana Kerja Kementan 215, disampaikan dalam Raker Mentan dengan Komisi

IV DPR RI pada 19 Januari 2015

optimal mulai dari hemat tenaga dan biaya perawatan yang rendah, hingga hasil

panen yang berlimpah.

Namun hingga saat ini petani belum optimal memanfaatkan benih unggul untuk

budidaya pertanian. Pujiharti (2010) mengungkapkan penggunaan benih bermutu

maupun berlabel di Indonesia relatif masih rendah yakni 30% untuk padi, 20% untuk

jagung dan 15% untuk kedelai. Penyebabnya selain karena belum adanya

pemahaman yang baik secara komparatif antara harga benih yang mahal namun hasil

panen tinggi, juga kecemasan petani yang takut akan mengalami atau gagal panen

akibat cuaca yang tidak bersahabat dampak El Nino dan la nina.

Pemerintah mendorong penggunaan benih bermutu/berlabel dari varietas unggul

yang lebih luas di tingkat petani dengan memberikan subsidi benih kepada petani.

Kebijakan ini telah lama dilaksanakan dengan cakupan dan besaran yang berubah

dari waktu ke waktu. Sejak tahun 1986 pemerintah telah memberlakukan kebijakan

subsidi untuk benih padi, kedelai dan jagung (pajale). Tahun ini alokasi subsidi

untuk benih tanaman pangan padi, jagung dan kedelai mencapai Rp. 939,4 miliar

rupiah5 dengan harapan mampu meningkatkan produksi. Alokasi untuk padi hibrida,

inbrida, jagung hibrida dan kedelai tertera pada tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Subsidi Benih 2015

5 Menurut Permentan RI No 9/Permentan/OT.140/3/2015 tentang pedoman subsidi benih tahun

anggaran 2015, Pasal 4 menyebutkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Benih Bersubsidi yang dibeli

oleh petani sebagai berikut: padi inbrida sebesar Rp. 3.050,-/kg, padi hibrida sebesar Rp. 5.700,-/kg,

jagung hibrida sebesar Rp. 16.300,-/kg dan kedelai sebesar Rp. 5.200,-/kg (kelas ih Benih

Sebar/BR), Rp. 4.200,-/kg (kelas Benih Sebar 1/ BR1, kelas Benih Sebar 2/BR2, kelas Benih Sebar

3/BR3, dan kelas Benih Sebar 4/BR4) sampai di lokasi kelompok tani

BENIH Volume (ton) Luasan (ha)

Padi Inbrida

98,500

3,940,000

Padi hibrida

1,500

100,000

Jagung Hibrida

1,500

100,000

Kedelai

15,000

300,000

Total

116,500

4,440,000

Pemerintah telah menunjuk dua BUMN pelaksana penyedia benih bersubsidi6 yaitu

PT Sang Hyang Seri Persero dan PT. Pertani persero sebagai produsen benih

pelaksana PSO subsidi benih Tahun Anggaran 2015. Apabila ada produsen benih

swasta/penangkar benih yang ingin ikut serta dalam pelaksanaan subsidi benih, dapat

dimungkinkan dengan di bawah koordinasi PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan

PT. Pertani (Persero) selaku produsen benih pelaksana PSO subsidi benih

Disamping subsidi benih, demi swasembada pajale, pemerintah juga melakukan

upaya khusus (upsus) sebagaimana yang tercantum dalam APBN-P 2015 dengan

memberikan bantuan benih dan jagung serta percepatan optimasi PAT-PIP kedelai

sebagaimana tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3. Alokasi APBN-P 2015 Pengadaan Benih & Pupuk7

Kegiatan Volume (Hektare)

Anggaran (Rp.000)

Pengadaan Benih Padi 2.600.000 650.000.000

Pengadaan Benih Jagung 1.000.000 750.000.000

Percepatan Optimasi PAT-PIP Kedelai

300.000 641.824.500

Bantuan Pupuk (padi&kedelai)

3.600.000 2.344.722.928

Namun, pengadaan benih bersubsidi dan sistem penunjukkan langsung yang

dilakukan melalui Perpres dirasakan tidak efektif. Terbukti, hingga Agustus 2015

penyaluran benih bersubsidi baru terlaksana sebesar 6%. Kondisi ini diakui oleh

Dirjen tanaman pangan Hasil Sembiring8 dengan alasan PT Sang Hyang Seri dan

Pertani yang ditunjuk sebagai penyalur benih tidak dipercaya oleh para petani dan

dinas-dinas pertanian di daerah. Penyebabnya adalah kualitas benih yang buruk dan

6 Sesuai Surat Menteri BUMN kepada Menteri Pertanian Nomor S-70/MBU/2/2015 tanggal 2

Februari 2015, hal Persetujuan Penugasan Public Service Obligation (PSO) Dalam Rangka

Pelaksanaan Subsidi Benih 2015. Kedua BUMN perbenihan ini ditunjuk langsung dengan Perpres

Nomor 172 Tahun 2014.

7 Alokasi APBN-P dalam rangka pencapaian swasembada pajale serta peningkatan produksi daging,

gula, cabai, bawang merah dan kakao

8 Finance Detik.com Kamis, 27/08/2015, Penyaluran benih bersubsidi baru mencapai 6% akibat

berbagai macam kendala dalam prosedur penyaluran dan masalah kepercayaan petani terhadap PT

SHS dan PT Pertani.

pengalaman sebelumnya yaitu penangkar benih di daerah sering tidak dibayar serta

benih terlambat datang.

Subsidi benih yang dilakukan dengan membayar selisih antara harga pabrik dengan

harga penyaluran juga berpotensi terjadi moral hazzard - rawan penyelewengan oleh

pihak tidak bertanggung jawab, yang ingin mencari keuntungan dari selisih harga

tersebut. Selain itu persyaratan untuk mendapatkan benih bersubsidi dinilai rumit

karena mensyaratkan harus ada UD, nomor pokok wajib pajak (NPWP), dan daftar

usulan penggunaan benih padi subsidi.

Pengadaan benih bersubsidi secara penunjukkan langsung sesuai Perpres Nomor 172

Tahun 2014 yang ditandatangani presiden Joko widodo pada tanggal 28 November

2014 berpotensi terjadi masalah dalam persaingan usaha. Meskipun bertujuan

memperkuat ketahanan dan kestabilan pangan, namun membuat produsen benih

swasta kehilangan potensi pendapatan sebesar Rp. 939.4 miliar akibat pengadaan

benih bersubsidi dikuasai oleh PT Sang Hyang Seri dan PT. Pertani.

Selain itu, harga benih bantuan sebagaimana yang tercantum dalam APBN-P

terbilang cukup rendah. Misalnya bantuan benih jagung hibrida untuk areal

1.000.000 hektare atau 15.000 ton jagung hibrida senilai Rp. 750 miliar maka harga

perkilogram hanya sebesar Rp. 50.000,-. Meskipun angka Rp. 50.000/ kg di atas

kertas terlihat cukup besar, namun pada praktiknya harga benih jagung hibrida

berkualitas di pasaran sudah mencapai lebih dari Rp. 65.000/kg. Artinya menjadi

sangat berat untuk sebagian besar produsen benih swasta untuk bersaing9

menurunkan harga atau sama artinya memaksa mereka untuk tidak mendapatkan

keuntungan, ceteris paribus biaya lain yang harus dikeluarkan produsen benih untuk

mendapatkan kontrak pengadaan benih.

Prasetyo et al (2012)10

mengusulkan subsidi harga benih sebaiknya dicabut,

selanjutnya produsen benih BUMN beralih ke bisnis benih komersial dan bersaing

9 Viscusi et al (2005) dalam Economics of Regulation and Antitrust, menyebutkan pemerintah

sebagai regulator berperan dalam menentukan harga dalam persaingan usaha. Namun keterlibatan

pemerintah berpotensi mengganggu persaingan usaha ketika harga dan spesifikasi khusus menjurus

pada produk /produsen tertentu yang tidak mungkin bisa terpenuhi produsen lain dalam sebuah

industri. 10 Prasetyo, Bambang et al (2012). Kajian Alternatif Model Bantuan Benih dan Pupuk untuk

Peningkatan Produksi Pangan. PASEKP – Balitbang, Kementan. Jakarta

dengan produsen-produsen swasta termasuk bersaing dengan petani penangkar

benih. Dengan cara ini, maka akan terjadi persaingan yang lebih sehat dalam bisnis

perbenihan nasional sehingga kualitas benih akan menjadi lebih baik dan murah.

Kariyasa (2007)11

yang mengusulkan agar sistem penyaluran benih bersubsidi tetap

bersifat terbuka sehingga tidak mengurangi peranan masing-masing pelaku pasar

benih (produsen, distributor dan pengecer). Pilihan ini sangat relevan karena

pemerintah akan memberikan subsidi untuk semua benih yang terjual ke petani,

sehingga tidak akan terjadi kebocoran benih akibat terjadinya dualisme harga seperti

pada kasus pupuk.

III. Anomali Cuaca

Cuaca dan iklim memiliki peranan penting dalam suksesnya produksi pertanian.

Petani umumnya mempunyai kearifan lokal dalam membaca tanda-tanda alam,

mereka sangat paham kapan mulai menanam atau panen. Bahkan beberapa petani

memiliki ketrampilan mengatasi hama dan penyakit tanaman dengan pestisida alami.

Namun sayangnya anomali cuaca yang kerap terjadi beberapa tahun terakhir,

mempengaruhi kemampuan petani dalam mengambil keputusan. Tak jarang banyak

petani yang mengalami kesulitan menentukan musim tanam (kompas, 27 Juli 2015).

Selain itu petani harus ekstra hati-hati mengawasi dan merawat tanaman yang telah

tumbuh sepanjang musim tanam agar tidak mengalami gagal panen.

Saat ini Indonesia dan beberapa negara di Asia tengah mengalami El Nino yang

menyebabkan kekeringan dan berakibat pada gagal panen beberapa komoditas

pertanian bahkan musim tanampun mundur. Pemerintah sebagaimana tertulis dalam

kompas.com dan VOA (28 Oktober 2015) mengakui telah salah memprediksi

dampak El Nino tahun ini yang ternyata lebih dahsyat dibandingkan tahun 1997.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pada wartaekonomi (3 Juni

2015) El Nino tahun ini membuat kekeringan di 96 kabupaten/kota serta 198 ribu

hektare mengalami kekeringan.

11 Kariyasa, Ketut. (2007) dalam Usulan Kebijakan Pola Pemberian dan Pendistribusian Benih

Bersubsidi. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Jln. Tentara Pelajar

No.10 Bogor

Tidak hanya itu, El Nino ternyata berpengaruh terhadap petani di berbagai negara

yang juga mengalami kekeringan. Departemen Pertanian Filipina12

mencatat

wilayah Mindanao di Filipina Selatan menderita dampak El Nino paling parah,

terutama region V, X dan XI yang merupakan sentra pertanaman jagung.

Sekurangnya 10 ribu petani di region X mengalami gagal panen sehingga kehilangan

35.468 ton jagung senilai 463.42 juta peso atau setara Rp 135 miliar

Hal senada diungkapkan Oxfam yang dimuat dalam farmweekly (1 Okt 2015)

menyatakan El Nino menimbulkan pengaruh buruk yang dahsyat pada sektor

pertanian tanaman pangan karena beberapa kawasan di Australia, Afrika Selatan dan

Amerika tengah mengalami gagal panen. Dampaknya adalah harga pangan

berpotensi melonjak sehingga membuat kelaparan ekstrem13

bahkan masalah ini juga

terjadi di Indonesia dimana beberapa wilayah terancam kelaparan akibat gagal panen

(Haluan, 16 Oktober 2015).

Kondisi ini membuat petani di beberapa negara terdampak El Nino memilih wait and

see untuk melakukan penanaman agar terhindar dari kerugian yang lebih besar lagi.

Menteri pertanian (tempo, 16 Sept. 2015) mengakui fenomena El Nino membuat

musim tanam padi mundur. Jika biasanya masa tanam padi terjadi saat musim hujan

pada Oktober-Maret. Namun El Nino diperkirakan berlangsung hingga November

membuat curah hujan sangat sedikit, padahal padi butuh banyak air saat musim

tanam. Akibatnya, musim tanam bakal bergeser, panen beras pada awal 2016 akan

menurun. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan M Sholeh14

pembina KTNA Jawa

tengah kepada Bisnis Indonesia (1 Agt. 2015) yang mengharapkan agar saat

12 Departemen Pertanian Filipina sebagaimana dimuat dalam Businessmiror mencatat, hingga juni

2015 el nino telah mengakibatkan 2015 petani Filipina mengalami kerugian hingga 2,2 miliar peso

atau setara dengan Rp. 642 miliar, dengan kerugian terbesar terjadi pada sektor tanaman pangan seperti padi dan jagung

13 Oxfam memperkirakan sekurangnya 10 juta orang di dunia terutama kawasan Afrika Selatan,

Amerika Tengah akan menderita kelaparan ekstrem akibat el nino yang menyebabkan petani di

berbagai negara terdampak mengalami gagal panen dan tanam.

14 M. Sholeh adalah pembina KTNA Jateng dan kandidat doktor ilmu lingkungan UNS; menegaskan

Mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi dengan pengawasan bekerja sama dengan tentara adalah

terobosan baru, namun yang lebih penting adalah tersedianya “lima tepat” pada saat dibutuhkan

petani, apalagi saat menghadapi fenomena El Nino dan kemarau yang berkepanjangan.

pemberian benih bersubsidi pemerintah memperhatikan fenomena El Nino demi

mendapatkan keberhasilan produksi pangan.

Tidak hanya tanaman padi, keengganan petani menanam jagung sepanjang El Nino

juga ditunjukkan melalui data yang dipublikasikan kementerian pertanian terhadap

penggunaan benih jagung yang merosot sejak awal tahun 2015

Grafik 1. Penggunaan Benih Jagung Hibrida Okt 2014 – Agt. 2015

Sumber: Pusdatin – Kementan RI

Saat ini di Indonesia terdapat ratusan 252 produsen benih jagung mulai dari

perusahaan multinasional, dalam negeri, penangkar lokal hingga dinas pertanian

daerah yang mampu memproduksi benih hingga melebihi 80 ribu ton pertahun

(Kementan RI, 2015). Namun dalam kondisi seperti ini terlihat performance serapan

benih jagung hibrida sejak awal tahun 2015 berkisar antara 100-800 ton perbulan

atau rata-rata satu produsen setiap bulan hanya mampu terserap pasar 300 kg - 2 ton

saja, jumlah yang cukup kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ketua

Asosiasi Perusahaan Perbenihan Hortikultura Indonesia (Hortindo) Afrizal

Gindow15

, mengakui sepanjang Januari hingga Mei 2015, penjualan benih

hortikultura mengalami penurunan 10 -15% (harian Kontan, 19 Mei 2015).

15 Januari sampai Mei penjualan benih turun. Sebagai gambaran, jika pada kuartal satu penjualan

benih ditargetkan 3.500 ton, realisasinya hanya 3.150 ton. Untuk target setahun, produksi dan

penjualan benih sebesar 14.000 ton.

OKT NOV DES JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT

ton 19185 20421 41402 1439 7168 148.7 387.2 547.9 642.8 343.3 827.7

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

Pemerintah mencoba mengatasi ancaman kekeringan dengan membangun sejumlah

embung serta waduk disejumlah tempat sebagai tempat penampungan air. Namun

upaya ini pada akhirnya juga membutuhkan ketersediaan air untuk mengisi

waduk/embung yang sebenarnya sulit dilakukan dimasa kemarau berkepanjangan

seperti ini.

Usaha lain yang dilakukan adalah pembangunan sumur-sumur bor dan pengadaan

pompa kepada sejumlah petani, meskipun dirasakan cukup membantu namun upaya

ini hanya sementara juga belum tentu mencukupi kebutuhan air tanaman dan alat

berpotensi mudah rusak karena tidak semua petani memiliki pemahaman teknis yang

baik serta sulit mendapatkan bahan bakar untuk pompa akibat adanya aturan

pertamina yang melarang pembelian BBM jika tanpa disertai kehadiran kendaran

yang dimaksud atau tanpa izin pemerintah daerah terkait. Sehingga untuk mengatasi

kekeringan berkepanjangan dirasakan sangat perlu memperbanyak sumur bor dan

pemberian pompa, namun harus diiringi dengan peningkatan kemampuan teknis

penggunaan dan perawatan pompa.

IV. Kondisi Perekonomian

Perekonomian dunia merupakan sebuah sistem yang terkait, membaik atau

memburuknya perekonomian satu negara akan menyebabkan beberapa negara lain

berpotensi terpengaruh terutama apabila diantara negara-negara tersebut melakukan

terdapat transaksi perdangangan (Smith dan Todaro, 2006).

Saat ini perekonomian Indonesia berada dalam kondisi yang bisa dikatakan tidak

terlalu sehat akibat pengaruh dari gejolak ekonomi negara lain. Dalam Laporan data

bulanan sosial ekonomi BPS 2015 tercatat beberapa indikator makro yang kurang

menyenangkan diantaranya Ekonomi Indonesia triwulan II-2015 terhadap triwulan

II-2014 (yoy) tumbuh 4,67 persen melambat dibandingkan pertumbuhan periode

yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,03 persen. Nilai mata uang Rupiah yang

terdepresiasi terhadap beberapa mata uang lain16

16 Hingga Agustus 2015Rupiah terdepresiasi 4,69 persen terhadap dolar Amerika, rupiah

terdepresiasi 2,02 persen terhadap dolar Australia, Rupiah terdepresiasi 7,71 persen terhadap yen Jepang dan rupiah terdepresiasi 8,61 persen terhadap euro.

Jumlah penduduk miskin pada Maret 2015 sebanyak 28,59 juta orang (11,2 %),

bertambah 0,86 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September

2014 yang sebesar 27,73 juta orang (10,96 persen). Ketimpangan pengeluaran

penduduk yang diukur dengan Gini Rasio pada Maret 2015 tercatat sebesar 0,41.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, angka kemiskinan di perdesaan jauh lebih

tinggi, yakni 14,7% jika dibandingkan dengan perkotaan yang 8,34%. Ironisnya,

penduduk miskin di perdesaan mayoritas para petani. Selain itu, dari tingkat

keparahan dan kedalaman kemiskinan, daerah perdesaan juga masih lebih tinggi jika

dibandingkan dengan perkotaan. Kedalaman kemiskinan di perdesaan mencapai

2,26%, sedangkan perkotaan hanya 1,25%. Lalu, keparahan kemiskinan di perdesaan

sebesar 0,57% dan perkotaan 0,31%. Hasil Sensus Pertanian 2013, sebanyak 26,14

juta rumah tangga merupakan rumah tangga tani. Dari total 26,14 juta rumah tangga

petani di Indonesia, 14,62 juta (Sekitar 56%) ialah petani gurem.

Sementara itu upah nominal harian buruh tani pada periode Agustus 2015 naik

sebesar 0,12% dibanding upah buruh tani bulan sebelumnya, yaitu dari Rp 46.572,-

menjadi Rp 46.629,-. Tetapi Secara riil turun sebesar 0,34 persen, yaitu dari

Rp 37.887,- menjadi Rp 37.757,-. Upah buruh tani masih jauh dibawah upah

nominal harian buruh bangunan Pada Agustus 2015, rata-rata upah nominal naik

sebesar 0,06 persen dibanding upah nominal Juli 2015, yaitu dari Rp 80.293,-

menjadi Rp 80.342,-, sedangkan upah riil turun sebesar 0,33% yaitu dari Rp 66.216,-

menjadi Rp 66.000,-

Grafik 2 Rata-Rata Upah Nominal Harian Buruh Tani dan Buruh Bangunan

Agustus 2013–Agustus 2015

Sumber BPS, 2015

Indeks nilai tukar petani (NTP)17

Sebagai perbandingan antara Indeks Harga yang

diterima petani dengan Indeks harga yang dibayar petani tercatat dari 33 provinsi di

Indonesia 15 Provinsi memiliki Indeks di atas 100 dan 18 provinsi memiliki Indeks

di bawah 100. NTP terbesar berada di Provinsi Bangka Belitung sebesar 106,6

sedangkan NTP terendah berada di Provinsi bengkulu sebesar 92,5 (BPS, 2015).

Padahal semakin tinggi NTP berarti semakin kuat kemampuan atau daya beli petani

di perdesaan.

Lebih lanjut data BPS mengenai indikator ekonomi Agustus (2015) menunjukkan

sejak bulan Februari hingga Agustus 2015 NTP 7 provinsi di Jawa, Sulawesi dan

Bali yang merupakan sentra tanaman pangan 5 diantaranya NTP < 100 atau

mengalami defisit. Hanya provinsi Jawa Barat dan Banten saja yang memiliki

NTP > 100 atau petani mengalami surplus, itupun besaran kenaikannya berkisar 1%

– 2 % saja. Ini disebabkan oleh indeks harga hasil produksi pertanian mengalami

penurunan sementara indeks harga barang dan jasa konsumsi petani baik untuk

17

NTP > 100 berarti NTP pada suatu periode tertentu lebih baik dibandingkan dengan NTP pada

tahun dasar, dengan kata lain petani mengalami surplus

NTP = 100 berarti NTP pada suatu periode tertentu sama dengan NTP pada tahun dasar, dengan kata lain petani mengalami impas

NTP < 100 berarti NTP pada suatu periode tertentu menurun dibandingkan NTP pada tahun dasar, dengan kata lain petani mengalami defisit.

keperluan rumah tangga maupun proses produksi mengalami kenaikan. Hal ini

ditunjukkan pada grafik 3.

Grafik 3. Nilai Tukar Petani di 7 Provinsi (Feb-Agt 2015)

Sumber: BPS (2015)

NTP <100 yang terjadi di 18 Provinsi ditambah tekanan Inflasi, serta upah nominal

harian petani yang masih dibawah upah harian buruh bangunan ditambah dengan

kondisi cuaca yang tidak bersahabat dan kekeringan terjadi dibanyak tempat

membuat petani rawan kemiskinan akibat daya beli yang semakin rendah.

Seluruh indikator tersebut membuat petani / rumah tangga pertanian yang merupakan

soko guru pangan Indonesia menjadi rawan dan terancam tidak mampu menjalankan

perannya memproduksi pangan untuk rakyat negeri ini dengan baik. Menurut harian

Haluan (16 Okt. 2015) salah satu kabupaten di Sumatera Barat terancam kelaparan

akibat gagal panen dan daya beli petani yang semakin rendah sehingga tidak mampu

memenuhi kebutuhan keluarga maupun sarana produksi pertanian seperti benih,

pupuk dan pestisida.

Ketika para petani 18 Provinsi di negara ini memiliki NTP <100, hidup di bawah

garis kemiskinan, subsisten, tentu mereka lebih memilih menyelamatkan keluarga

FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT

JABAR 110 109.3 102.6 101.5 102.3 103.7 104.3

JATENG 101.7 98.6 93.7 93.4 94.5 94.6 96.5

DIY 99.40 97.2 94.4 94.1 94.9 95.2 96.1

JATIM 102.5 98.8 95.3 94.8 96.4 97.6 99.8

BANTEN 108.3 109.5 102.7 101.7 103.2 103.5 105.7

SULSEL 98.6 101.1 99.5 96.9 97 96.9 98.1

BALI 97 97.5 94.3 93.2 95.3 95.9 97.6

80

85

90

95

100

105

110

115 N

TP

sendiri dengan beralih dari sektor pertanian ke sektor lain yang menjanjikan.

Menurut Sensus Pertanian 2013 (BPS, 2013) Jumlah rumah tangga usaha pertanian

di Indonesia, menurun sebesar 16,32 persen dari hasil Sensus Pertanian 2003 yang

tercatat sebanyak 31,23 juta rumah tangga menjadi sebanyak 26,14 juta rumah

tangga Sedangkan jumlah perusahaan pertanian berbadan hukum hasil ST2013

tercatat sebanyak 4.165 perusahaan dan jenis usaha pertanian lainnya sebanyak 5.922

unit

Tahun ini pemerintah melakukan terobosan dengan mengeluarkan skema asuransi

pertanian18

(Investor Daily, 9 Okt. 2015). Peserta asuransi pertanian diharuskan

membayar premi sebesar Rp 180 ribu dimana petani hanya akan membayar premi

Rp 30 ribu per hektare sedangkan selebihnya sebesar Rp 150 ribu dibayarkan

pemerintah dengan demikian petani akan memperoleh nilai pertanggungan sebesar

Rp 6 juta setiap hektare. Asuransi ini diharapkan membuat petani lebih bankable

terhadap kredit pertanian, menstabilkan pendapatan dan meningkatkan daya beli

serta rasa percaya diri para petani dalam melakukan budidaya pertanian.

V. Kesimpulan

1. Pemerintah memberikan perhatian serius terhadap pembangunan pertanian di

Indonesia dengan memberikan subsidi pertanian senilai Rp. 55, 6 Triliun meliputi

subsidi pangan Rp 18,9 triliun subsidi pupuk Rp 35,7 triliun Subsidi benih 2015

sebesar Rp 0,9 triliun (Rp. 939,4 Miliar) demi suksesnya swasembada pangan

yang merupakan target kabinet kerja kepemimpinan Jokowi – JK.

2. Subsidi benih yang merupakan bagian dari subsidi pertanian dilakukan dengan

sistem penunjukkan langsung sesuai dengan Perpres Nomor 172 Tahun 2014

yang menunjuk BUMN PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan PT. Pertani (Persero)

sebagai Public Service Obligation (PSO) subsidi benih. Selanjutnya besaran

18 Asuransi Pertanian dirancang oleh OJK bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan perusahaan asuransi BUMN (konsorsium) mengingat

pertanian rawan terhadap dampak negatif perubahan iklim yang menyebabkan gagal panen. Dalam

skema ini, tertanggung asuransi usaha tani padi ini adalah kelompok tani (Poktan) yang terdiri dari

anggota, yakni petani yang melakukan kegiatan usaha tani sebagi satu kesatuan risiko (anyone risk) serta objek pertanggungannya adalah lahan sawah yang digarap petani (pemilik ataupun penggarap)

anggota Poktan. Untuk menjalankan skema itu, OJK resmi menunjuk BUMN Asuransi, PT Jasindo

(Persero). Dumoli mengatakan, penunjukan Jasindo hanya berlaku untuk tahun ini, dan jumlah

penjamin asuransi bisa bertambah pada tahun depan. Dengan penunjukan ini, Jasindo akan

menerima kucuran premi asuransi dari pemerintah sebesar Rp150 miliar. Dana ini dipakai untuk

melindungi 6 juta hektare lahan petani jika gagal panen.

subsidi diatur dalam Permentan RI No 9/Permentan/OT.140/3/2015 tentang

pedoman subsidi benih tahun anggaran 2015, Pasal 4 menyebutkan Harga Eceran

Tertinggi (HET) Benih Bersubsidi yang dibeli oleh petani sebagai berikut: padi

inbrida sebesar Rp. 3.050,-/kg, padi hibrida sebesar Rp. 5.700,-/kg, jagung hibrida

sebesar Rp. 16.300,-/kg dan kedelai sebesar Rp. 5.200,-/kg (kelas ih Benih

Sebar/BR), Rp. 4.200,-/kg (kelas Benih Sebar 1/ BR1, kelas Benih Sebar 2/BR2,

kelas Benih Sebar 3/BR3, dan kelas Benih Sebar 4/BR4) sampai di lokasi

kelompok tani.

3. Dalam rangka mensukseskan swasembada pangan pada tahun 2017, pemerintah

memasang target yang cukup tinggi pada komoditas pajale. Untuk itu pemerintah

melakukan upaya khusus dengan memberikan bantuan benih padi inbrida untuk

areal seluas 2.600.000 hektare dan benih jagung hibrida untuk cakupan areal

seluas 1.000.000 hektare yang dilakukan dengan penunjukkan langsung sesuai

Perpres No. 54 tahun 2014 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang telah

diubah terakhir dengan Perpres No. 172 tahun 2014.

4. Subsidi benih, bantuan benih dan sistem penunjukkan langsung dengan harga

benih yang relatif murah berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak

sehat dalam industri benih di Indonesia. Produsen benih swasta yang memiliki

kualitas benih hibrida yang jauh lebih unggul terancam tidak mampu bersaing

memperebutkan kualitas pasar yang ada karena tidak mampu menekan harga dan

tidak memperoleh profit.

5. Meskipun sejumlah pihak menilai positif pemberian subsidi benih kepada petani,

namun berpotensi terjadinya moral hazard berupa rawan penyelewengan yang

dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan atas selisih harga

pabrik dan pasar, prosedur permohonan yang rumit dan mensyaratkan

kepemilikan identitas usaha tani yang sebenarnya belum tentu dimiliki oleh

kelompok tani serta kualitas benih dari PSO yang tidak sesuai harapan.

6. Anomali cuaca berupa El Nino membuat 200 ribu hektare lahan pertanian di 96

Kabupaten / Kota di Indonesia mengalami kekeringan dan gagal panen. El Nino

juga membuat musim tanam tahun 2015 mundur akibat ketiadaan air yang

memadai. Petani cenderung melakukan wait and see dalam melakukan

pertanaman. Akibatnya konsumsi benih pertanian sejak awal hingga medio tahun

2015 mengalami penurunan hingga 15% karena petani tidak ingin menderita

kerugian yang lebih besar akibat ancaman puso.

7. Upaya Pemerintah untuk mengatasi ancaman kekeringan dengan membangun

sejumlah embung serta waduk pada akhirnya juga membutuhkan ketersediaan air

untuk mengisi waduk/embung yang sebenarnya sulit dilakukan dimasa kemarau

berkepanjangan seperti ini. Disamping itu kendala lain adalah alat berpotensi

mudah rusak karena tidak semua petani memiliki pemahaman teknis yang baik

serta sulit mendapatkan bahan bakar untuk pompa akibat adanya aturan pertamina

yang melarang pembelian BBM jika tanpa disertai kehadiran kendaran yang

dimaksud atau tanpa izin pemerintah daerah terkait.

8. Hasil Sensus pertanian 2013 menunjukkan Rumah Tangga pertanian menurun

cukup tajam dari 31.23 juta pada tahun 2003, menjadi 26,14 juta rumah tangga.

Demikian pula angka kemiskinan kemiskinan di perdesaan jauh lebih tinggi,

yakni 14,7% jika dibandingkan dengan perkotaan yang 8,34%. dengan kedalaman

kemiskinan di perdesaan mencapai 2,26%, sedangkan perkotaan hanya 1,25%.

Lalu, keparahan kemiskinan di perdesaan sebesar 0,57% dan perkotaan 0,31%.

Hasil Sensus Pertanian 2013 juga menunjukkan sebanyak 26,14 juta rumah

tangga merupakan rumah tangga tani. Dari total 26,14 juta rumah tangga petani di

Indonesia terdapat14,62 juta (Sekitar 56%) yang merupakan petani gurem.

9. Nilai Tukar Petani (NTP) petani tidak kunjung membaik, BPS mencatat hingga

akhir Agustus 2015 18 Provinsi di Indonesia memiliki NTP <100 yang

berdampak pada rendahnya daya beli petani. Kondisi ini membuat petani

cenderung memilih profesi lain yang lebih lain, akibatnya jumlah manusia

pertanian di Indonesia akan terus merosot. Sehingga konsumsi sarana dan

prasarana produksi pertanian berpotensi menurun.

VI. Saran

1. Subsidi dan bantuan benih dengan sistem penunjukkan langsung sebaiknya

dicabut, namun perlu dipertimbangkan cara lain ketimbang mensubsidi harga

yang justru dinikmati oleh produsen benih. Demikianpula halnya dengan

penunjukkan langsung yang membuat petani tidak bisa memilih benih yang

seperti keinginan mereka dan sesuai dengan kondisi lingkungan pertanian. Ada

baiknya bantuan diberikan dalam bentuk uang, kemudian keputusan pemilihan

benih diserahkan sepenuhnya kepada petani. Selanjutnya produsen benih BUMN

beralih ke bisnis benih komersial dan bersaing dengan produsen-produsen swasta

termasuk bersaing dengan petani penangkar benih. Dengan cara ini, maka akan

terjadi persaingan yang lebih sehat dalam industri perbenihan nasional sehingga

kualitas benih akan menjadi lebih baik dan murah.

2. Untuk mengatasi kekeringan berkepanjangan dirasakan sangat perlu

memperbanyak sumur bor dan pemberian pompa, namun harus diiringi dengan

peningkatan kemampuan teknis penggunaan dan perawatan pompa agar produksi

pertanian dapat terus terjaga dan ditingkatkan demi tercapainya swasembada

pangan di Indonesia.

3. Salah satu upaya menaikkan nilai NTP <100 serta meningkatkan daya beli petani

yang rendah adalah dengan meningkatkan rasa percaya diri petani yang merasa

usaha pertanian mereka dijamin oleh pemerintah ketika terjadi gagal panen seperti

dimusim kemarau berkepanjangan seperti sekarang. Asuransi pertanian perlu

segera direaliasikan dan diperluas ke seluruh Indonesia, agar petani semakin

yakin usaha mereka dalam memproduksi pangan adalah usaha yang aman dan

menjanjikan serta tidak akan mengalami kerugian yang besar.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. 2013. Sensus Pertanian 2013. Indonesia

Badan Pusat Statistik. 2015. Statistik Indonesia 2015. Indonesia

Badan Pusat Statistik. 2015. Indikator Ekonomi Agustus 2015. Indonesia

Erawati dan Hipi, A. 2009. Daya Adaptasi beberapa Varietas Unggul Baru

JagungHibrida di Lahan Sawah Nusa Tenggara Barat. Prosiding Seminar

Nasional Serealia. 2009 ISBN : 978-979-8940-27-9.

G.T. Suroso 2015. Paper Widyaiswara Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan –

Kemenkeu.

Kariyasa, Ketut. 2007. dalam Usulan Kebijakan Pola Pemberian dan Pendistribusian

Benih Bersubsidi. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi

Pertanian Jln. Tentara Pelajar No.10 Bogor.

Kementerian Pertanian. 2015. Peraturan Menteri. No. 3/Permentan/OT.140/2/2015

tentang pedoman upaya khusus padi, jagung & kedelai melalui program

perbaikan jaringan irigasi sarana pendukungnya tahun anggaran 2015.

Kementerian Pertanian. 2015. PaparanRencana Kerja Kementan 215, disampaikan

dalam Raker Mentan dengan Komisi IV DPR RI pada 19 Januari 2015.

Kementerian Pertanian. 2015 Peraturan Menteri No 9/Permentan/OT.140/3/2015

tentang pedoman subsidi benih tahun anggaran 2015.

Perpres No. 54 tahun 2014 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang telah

diubah terakhir dengan Perpres No. 172 tahun 2014.

Prasetyo, Bambang et al (2012). Kajian Alternatif Model Bantuan Benih dan Pupuk

untuk Peningkatan Produksi Pangan. PASEKP – Balitbang, Kementan. Jakarta.

Pujiharti. 2010. Pengkajian Sistem Penyediaan (>90%) Kebutuhan Benih Unggul

Bermutu (Padi, Jagung, Kedelei) yang lebih murah (>20%) secara Berkelanjutan

untuk Mendukung Program Strategis Peningkatan Produksi Padi (>10%),

Jagung (>20%) dan Kedelei (>20%) di Wilayah Lampung. Laporan Akhir

Program Insentif Riset Terapan, BPTP Lampung.

Smith, Stephen C. and Todaro, Michael P. 2006. Economic Development. 9th

edition.

Pearson.

Surat Menteri BUMN kepada Menteri Pertanian Nomor S-70/MBU/2/2015 tanggal 2

Februari 2015, hal Persetujuan Penugasan Public Service Obligation (PSO)

Dalam Rangka Pelaksanaan Subsidi Benih 2015.

Viscusi, W Kip et al (2005). Economics of Regulation and Antitrust. 4th edition. MIT

Press, London, England.