132

H. FINALISASI DRAF PEDOMAN PENANGANAN EKSTRADISI (SOP)

Finalisasi hasil revisi dan perbaikan terhadap Perja Tentang Pedoman

Penanganan Ekstradisi yang terdiri dari tiga bahagian yaitu Batang tubuh Perja

Tentang Pedoman Penanganan Ekstradisi an sich serta lampiran I yang berisi

tentang proses ekstradis dan lampiran II tentang formulir administrasi

Pedoman Penanganan Ekstradisi. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang

tidak terpisahkan. Finalisasi Draf Perja Tentang Pedoman Penanganan

Ekstradisi dilaksanakan pada tanggal 13 s.d 14 Agustus 2018, yang dipimpin

langsung oleh Kepala Biro Hukum dan hubungan Luar Negeri Darmawel Aswar,

S.H., M.H. beserta anggota dengan rincian sebagai berikut:

Pengarah : Darmawel Aswar, S.H., M.H. (Kepala Biro Hukum dan

Hubungan Luar negeri

Penanggung Jawab : Rina Virawati, S.H., M.H. (Kepala Bagian Rancangan dan

pertimbangan Hukum)

Ketua : Apreza Darul Putra, S.H., M.H. Kasubbag Ekstradisi dan

bantuan Hukum Timbal balik Biro Hukum dan Hubungan

Luar Negeri Pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.

Sekretaris : Hasnadirah, S.H. Kasubbag Penysunan Rancangan

Peraturan Perundang-undangan

Anggota : 1. Prinuka ARrom, S.H. M.H.

2. Eis Trinuryani, S.H.

3. Anton Suhartono, S.H.

4. Sonata Lukman,S.H., M.H.

133

5. Deasy Ristin Dhamasanthy, S.H.

6. Ratih Andrawina S. S.H., M.H.

7. Fiyulia Hartini Putri, S.H.

8. Aci Endykawati, S.H.

9. Rika Yunita, S.H.

10. M. Fabiyan Suwantoro, S.H.

11. Mutiara Helena, S.H.

12 .Novita Dwi Astuti, S.H.

13. Ade Jaja Badruzaman, A.Md

Pada pembahasan finalisasi tersebut dirumuskan terdapat empat hal

yaitu:

1. Melakukan Inventarisasi dan menyesuaikan antara masukan peserta

Focus Group Discussion dengan subtansi yang diatur.

2. Menyisir kembali mulai dari batang tubuh sampaidengan lampiran

dan disesuaikan dengan masukan dari peserta Focus Group

Discussion.

3. Secra legal drafting telah disesuaikan dengan format yang telah

diatur dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM RI

4. Disimpulkan bahwa semua masukan telah diakomodir dan layak

utuk ditetapkan oleh Jaksa Agung RI.

134

Pada tahap finalisasi, seluruh masukan yang berasal dari FGD yang

dilaksanakan, masukan dari stake holders internal dan eksternal ditemukan

komposisi struktur tetang Pedoman Penanganan Ekstradisi, dibagi dalam 5 BAB

yaitu:

BAB I mengatur tentang Pendahuluan yang memuat latar belakang,

maksud dan tujuan, ruang lingkup dan pengertian umum.

BAB II mengatur tentang Permintaan Ekstradisi dari Pemerintah

Republik Indonesia. Yang terdiri dari, pendampingan, tahap pencarian buronan

pelaku kejahatan, tahap pengajuan resmi ekstradisi, tahap pelaksanaan

ekstradisi.

Pada BAB III mengatur tentang permintaan ekstradisi kepada

Pemerintah Indonesia, yang terdiri dari: Pendampingan, tahap penahanan

pelaku kejahatan, tahap pra persidangan, tahap persidangan serta tahap

eksekusi dan pelaksanaan ekstradisi.

BAB IV mengatur tentang administrasi pelaporan, yang terdiri dari;

Permintaan ekstradisi dari Pemerintah Indonesia, permintaan ekstradisi kepada

pemerintah Indonesia.

BAB V Mengatur tentang pembiayaan dan BAB VI mengatur tentang

penutup.

1. Lampiran II

Lampiran II memuat tntang berita acara dengan rincian sebagaiman berikut

ini:

1) Data Pelaku Kejahatan yang Akan Dimintakan Ekstradisi.

135

2) Surat Perintah Penunjukan Jaksa Untuk Mengikuti Perkembangan

Penyidikan Ekstradisi (P-16 Ekstradisi).

3) Surat Perintah Penunjukan Jaksa Untuk Penanganan Ekstradisi (P-16A

Ekstradisi).

4) Surat Perintah Penunjukan Jaksa Untuk Penanganan Ekstradisi (P-16B

Ekstradisi).

5) Hasil Penelitian Berkas Perkara Ekstradisi atas nama Termohon

Ekstradisi Belum Lengkap (P-18 Ekstradisi).

6) Pengembalian Berkas Perkara Ekstradisi untuk dilengkapi (P-19

Ekstradisi).

7) Pemberitahuan Hasil Penelitian Berkas Perkara Ekstradsi Sudah

Lengkap (P-21 Ekstradisi).

8) Berita Acara Pendapat (Hasil Penelitian Berka Perkara Ekstradisi (P-24

Ekstradisi).

9) Catatan Jaksa (P-30 Ekstradisi).

10) Permintaan/Permohonan Penetapan Ekstradisi (P-31 Ekstradisi).

11) Tanda Terima Surat Permintaan Penetapan Ekstradisi (P-33

Ekstradisi).

12) Laporan Pelimpahan Penanganan Perkara Ekstradisi (P-35 Ekstradisi).

13) Permintaan Bantuan Pengawalan Tahanan/Pengamanan Persidangan

(P-36 Esktradisi).

14) Surat Panggilan Saksi/Termohon Ekstradisi (P-37 Ekstradisi) dan

Tanda Terima surat Panggilan.

136

15) Bantuan Pemanggilan Saksi/Termohon Ekstradisi (P-38 Ekstradisi) dan

Petunjuk/Cara Pengisian.

16) Laporan Hasil Persidangan (P-39 Ekstradisi).

17) Perlawanan Jaksa terhadap Penetapan Ketua Pengadilan

Negeri/Pentetapan Hakim (P-40 Ekstradisi).

18) Laporan Penetapan Pengadilan Dalam Perkara Ekstradisi atas nama

Termohon Ekstradisi (P-45 Ekstradisi).

19) Surat Perintah Pelaksanaan Penetapan Pengadilan atas Permintaan

Ekstradisi (P-48 Ekstradisi).

20) Surat Perintah Penahanan Sementara (T-2A Ekstradisi).

21) Surat Perintah Penahanan Ekstradisi (T-2 Ekstradisi).

22) Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Terhadap Termohon

Ekstradisi (T-6 Ekstradisi).

23) Surat Izin Mengunjungi Tahanan (T-10 Ekstradisi).

24) Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Termohon Ekstradisi (BA-1

Ekstradisi).

25) Berita Acara Pendapat (Resume) (BA-5 Ekstradisi).

26) Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim (BA-6 Ekstradisi).

27) Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim Atas Permintaan Ekstradisi

(BA-8 Ekstradisi).

28) Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Termohon Ekstradisi (BA-15

Ekstradisi).

29) Berita Acara Penggeledahan/Penyitaan (BA-16 Ekstradisi).

137

30) Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Benda Sitaan/Barang Bukti

(BA-18 Ekstradisi).

31) Surat Pernyataan Jaksa.

I. MEMBAHAS DAN MENYUSUN DRAF PERATURAN JAKSA AGUNG

TENTANG PEDOMAN PENANGANAN EKSTRADISI

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15 s.d 16 Agustus 2018,

dengan pembahasan Draf Perja Tentang Pedoman Penangana ekstradisi

sebagai berikut:

1) Konsideran menimbang sebagai berikut: a. bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang wajib

melaksanakan proses hukum yang adil guna melindungi hak asasi manusia;

b. bahwa penanganan ekstradisi memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan proses penanganan perkara pidana pada umumnya sehingga diperlukan keseragaman dan koordinasi yang baik dalam pelaksanaannya;

c. bahwa untuk mewujudkan optimalisasi pelaksanaan tugas Kejaksaan Republik Indonesia dalam penanganan ekstradisi, perlu diatur standar tata cara penanganan ekstradisi yang baku di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Pedoman Penanganan Ekstradisi;

2)Konsideran mengingat:

1. UU No. 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);

3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/ 07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069);

138

Mengenai isi pasal di kelompokan dalam 5 (lima) pasal yang

terdiri dari:

Pasal 1 yang menyatakan ”bahwa Perkara ekstradisi merupakan perkara

penting dan termasuk perkara yang didahulukan”. Hal ini berarti bahwa

perkara ekstradisi memerlukan proses yang cepat efektip dan efesien

dalam penanganannya. Kejaksaan pada saat ini sebagai otoritas

berwenang yang paling doninan dalam menangani perkara ekstradisi,

mulai dari proses sebagai Jaksa ektradisi yang menyidangkan di depan

pengadilan sampai terbitnya penetapan, selanjutnya dilaksanakan

eksekusi oleh Jaksa. Pada proses tersebut maka perkara ekstradisi harus

didahulukan karena menyangkut kepentingan hubungan antara negara.

Pada rumusan Pasal 2 diatur tentang dua hal yaitu; Pertama:

Penanganan ekstradisi mengacu pada Pedoman Penanganan Ekstradisi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini. Kedua; Administrasi

penanganan perkara ekstradisi mengacu pada Formulir Administrasi

Perkara Ekstradisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Rumusan pasal 2 (dua) hanya mengatur hal yang umum dan secara

khusus diatur dalam lampiran Perja tersebut.

Pengaturan di pasal 3 (tiga) dirumuskan “Peraturan ini

merupakan pedoman dalam penanganan ekstradisi di lingkungan

Kejaksaan Republik Indonesia”. Rumusan tersebut sebagai penekanan

bahwa aturan Perja pada dasarnya merupakan pedoman bagi jaksa

dilingkungan Kejaksaan, akan tetapi karena proses ekstradisi

berhubungan dengan berbagai lembaga maka lembaga lain (eksternal)

juga harus memahami dan mepedomani Peraturan jaksa Agung ini.

Pasal 4 dirumuskan “Segala ketentuan di lingkungan Kejaksaan

Republik Indonesia yang berkaitan dengan penanganan perkara tetap

139

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Kejaksaan ini”.

Rumusan ini berhubungan dengan asas pemberlakukan peraturan

perundang-undangan dengan proses singkronisasi dan harmonisasi.

Setidaknya terdapat empat asas hukum terkait dengan berlakunya

peraturan perundang-undangan:

1. Lex superior derogat legi inferiori.

Peraturan perundang-undangan bertingkat lebih tinggi

mengesampingkan peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah,

kecuali apabila substansi peraturan perundang-undangan lebih tinggi

mengatur hal-hal yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi

wewenang peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah.

2. Lex specialis derogat legi generalis

Lex specialis is a Latin phrase which means “law governing a

specific subject matter”. It comes from the legal maxim “lex specialis derogat legi generali”. This doctrine relates to the interpretation of laws. It can apply in both domestic and international law contexts.1 The doctrine states that a law governing a specific subject matter overrides a law that only governs general matters .(Lex specialis adalah frasa Latin yang berarti “hukum yang mengatur materi pelajaran tertentu”. Itu berasal dari pepatah hukum “lex specialis derogat legi generali”. Doktrin ini berkaitan dengan penafsiran hukum. Hal ini dapat diterapkan dalam konteks hukum domestik dan internasional. Doktrin tersebut menyatakan bahwa sebuah undang-undang yang mengatur masalah tertentu mengesampingkan undang-undang yang hanya mengatur masalah umum.

Asas ini mengandung makna, bahwa aturan hukum yang khusus

akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Ada beberapa prinsip

yang harus diperhatikan dalam asas lex specialis derogat legi generali:

1http://definitions.uslegal.com/l/lex-specialis/ diakses pada tanggal 8 Desember 2014

140

a) Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap

berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus

tersebut.

b) Ketentuan-ketentuan lex specialis harus sederajat dengan ketentuan-

ketentuan lex generali (undang-undang dengan undang-undang).

c) Ketentuan-ketentuan lex specialis harus berada dalam lingkungan

hukum (rezim) yang sama dengan lex generali. Kitab Undang-Undang

Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama

termasuk lingkungan hukum keperdataan.

3. Asas lex posterior derogat legi priori.

Aturan hukum yang lebih baru mengesampingkan atau

meniadakan aturan hukum yang lama. Asas lex posterior derogat legi priori

mewajibkan menggunakan hukum yang baru. Asas ini pun memuat

prinsip-prinsip:

a. Aturan hukum yang baru harus sederajat atau lebih tinggi dari aturan

hukum yang lama;

b. Aturan hukum baru dan lama mengatur aspek yang sama.

Asas ini antara lain bermaksud mencegah dualisme yang dapat

menimbulkan ketidak pastian hukum. Dengan adanya Asas Lex posterior

derogat legi priori, ketentuan yang mengatur pencabutan suatu peraturan

perundang-undangan sebenarnya tidak begitu penting. Secara hukum,

ketentuan lama yang serupa tidak akan berlaku lagi pada saat aturan

hukum baru mulai berlaku.

4. Asas Legalitas

Keseluruhan peraturan perundang-undangan yang berlaku mesti

disingkronisasikan dan diharmonisasikan karena dengan cara inilah akan

terdapat aturan yang efektif dan efesien yang dapat diterapkan dengan

141

benar dan tanpa saling berlawananan. Peraturan perundang-undangan

seringkali diidentikkan dengan hukum atau sebaliknya mengartikan

hukum sebagai peraturan perundang-undangan

Pada rumusan Pasal 5 menernagkan tentang mulai berlakunya

Peraturan Kejaksaan ini, pada tanggal diundangkan. Ketentyuan ini

merupakan ketentuan baku bahwa dari lahirnya suatu peratutan

perundang-undangan disyaratkan dalam salah satu pasal yang biasanya

dimuat diakhir dari suatu peraturan perundang-undangan

J. MENGOREKSI DRAFT PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG PEDOMAN

PENANGANAN EKSTRADISI

Setelah Tim Pokja Perumusan Draf melaksanakan tugasnya untuk

merampungkan draf Perja selanjutnya Tim Pokja Penyempurnaan dan Koreksi

Draft Peraturan Jaksa Agung Tentang Pedoman Penanganan Ekstradisi,

melakukan beberapa penyempurnaan dan revisi baik dari aspek kesalahan

tulisan, dan perbaikan subtansi dan rumusan kaidah hukum yang dimuat dalam

Rancangan draf Perja tersebut.

Kegiatan mengoreksi Draft Peraturan Jaksa Agung Tentang Pedoman

Penanganan Ekstradisi dilaksankan pada tanggal 20 Agustsus 2018, dengan

hasil kegiatan tersusunya draf Draft Peraturan Jaksa Agung Tentang Pedoman

Penanganan Ekstradisi yang depenitip.

Bagian awal draf perja yang berisi tentang konsideran menimbang

sebagai berikut:

142

a. bahwa penanganan ekstradisi memiliki karakteristik khusus yang

berbeda dengan penanganan perkara lainnya;

b. bahwa untuk terciptanya keseragaman proses penanganan dan

terciptanya koordinasi yang baik dalam penanganan ekstradisi

diperlukan peraturan yang mengatur tatacara pelaksanaan ekstradisi

yang baku, standar serta mengikat bagi seluruh Jaksa, untuk

optimalisasi pelaksanaan tugas Kejaksaan Republik Indonesiadalam

proses penanganan ekstradisi;

c. bahwa pelaksanaan penanganan ekstradisi sebagaiamna diatur dalam

UU No. 1 tahun 1979 Tentang Ekstradisi perlu diatur lebih lanjut

tentang tatacara pelaksanaannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Jaksa Agung

Tentang Pedoman Pelaksanaan Koordinasi dan Penanganan Ekstradisi;

Setelah merumuskan konsideran mengingat, yang terdiri dari tiga

item yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3130);

3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan

atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi

143

dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);

3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/ 07/2017 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara

Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069);

Selanjutnya juga dirumuskan tentang subtansi dari perja tersebut

yang terdiri dari ”memutuskan” dan ”menetapkan” tentang ”Peraturan

Kejaksaan Tentang Pedoman Penanganan Ekstradisi”. Tim Pokja

Perumusan Draf Perja pada awalnya merumuskan tentang aturan ekstradisi

yang terdiri dari, esensi Perja yang terdir dari lima rumusan pasal yaitu:

1. Pedoman Pelaksanaan Koordinasi dan Penaganan Ekstradisi adalah

sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Perja ini;

2. Perkara ekstradisi merupakan perkara Penting;

3. Pedoman pelaksanaan Koordinasi dan penaganan ekstradisi

merupakan pedoman bagi Jaksa dalam melaksanakan penanganan

permintaaan Ekstradisi di Kejaksaan RI.

4. Mengatur tentang aturan peralihan

5. Mengenai mulai berlakuknya Perja.

Pada draf awal Perja ini disebut dengan “Perja Tentang Pedoman

Pelaksanaan Ekstradisi dan Penanganan Ekstradisi”. Selanjutnya dalam draf

tersebut diatur lampiran yang tidak terpisahkan dari Perja Tentang Pedoman

Pelaksanaan Ekstradisi dan Penanganan Ekstradisi.

144

Terdapat tiga hal yang direvisi oleh Tim Pokja Penyempurnaan Dan

Koreksi Draft Peraturan Jaksa Agung Tentang Pedoman Penanganan Ekstradisi

yang pertama adalah Draf Perja Tentang Pedoman Penanganan Ekstradisi;

Drafa perja terdiri dari Lima pasal dengan kaidah hukum yang mengatur di

dalamnya. Kedua Draf Pedoman Pedoman Penanganan Ekstradisi yang

dimasukkan dalam lampiran I dari Peraturan Jaksa Agung Tentang Pedoman

Penanganan Ekstradisi dan Ketiga; Tentang formulir Pedoman Penanganan

Ekstradisi, yang dimasukan ke dalam lampiran II Draft Peraturan Jaksa Agung

Tentang Pedoman Penanganan Ekstradisi

Penyempurnaan yang dilakukan oleh Tim Pokja Penyempurnaan dan

Koreksi Draft Peraturan Jaksa Agung Tentang Pedoman Penanganan Ekstradisi,

melakukan secara teliti mulai dari kesalahan tulis sampai dengan subtansi dan

rumusan pasal-pasal yang terdapat dalam perja tersebut. Tim yang melakukan

revis sama juga halnya dengan tim penyusun draf Rancangan Draft Peraturan

Jaksa Agung Tentang Pedoman Penanganan Ekstradisi namun hanya ada

pembagian menjadi dua kelompok. Tim tersebut terdiri dari ahli tata bahasa,

serta ahli legal drafting yang memahami mengenai struktur dan subtansi

rumusan peraturan perundang-undangan.

1. Revisi dan penyempurnaan Draft Peraturan Jaksa Agung Tentang Pedoman

Penanganan Ekstradisi adalah sebagai berikut: