Oleh : H. TEGUH SURATMAN, SH., MS

Pengertiany Black,s Law Dictionary, anny criminal offence

committed by and hence chargeable to a corporation because of activities of it officers or employees (price fixing, toxic waste dumping) often reffered to as white collar crime. y Kejahatan korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, oleh karena itu dapat dibebankan pada korporasi, krn aktivitas pengurus (seperti penetapan harga, pembuangan limbah) sering juga disebut WCC

y John Braithwaite, mengartikan; conduct of a

corporation, or employees acting on behalf of a corporation, which is proscribeb and punishable by law y Ada tiga hal penting; 1. Tindakan illegal korporasi, tidak hanya pidana, 2. Sebagai legal persons, melakukan illegal actors, 3. motif organisasi.

y Lebih lanjut dikatakan dalam Black,s Law Dictionary, y Corporation, an artificial person or legal entity created

by or under the authority of the laws of a state or nation, composed in some rare(tipis) instances, of a single person and his successors, bieng the incumbents (pemegang jabatan utama) of a particular office, but ordinarily consisting of an association of numerous (banyak) individuals.

Artiy Korporasi, badan hukum, rechtspersoon, legal person,

legal body. y Subyek hukum, pendukung hak kewajiban dan tanggung jawab. y Latar belakang badan hukum sebagai subyek hukum untuk; kerja sama untuk memperoleh keuntungan, membagi resiko, dan untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab bila terjadi resiko.

y Dalam Hukum positif, terdapat di luar KUHP,

merumuskan beraneka ragam: y UU No. 5 / 1997 tentang psikotropika, pasal 1 butir 13. y UU No. 22 / 1997 tentang Narkotika, pasal 1 butir 19. y Memberikan pengertian : Korporasi adalah kumpulan yang terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum atau bukan.

y Lahirnya korporasi sebagai subyek hukum, telah

diakui PBB dalam Convention Against Transnational Organized Crime Tahun 2000. y Black Law Dictionary, any criminal offense committed by and hence chargeable to corporation because of activities of its officer or employees, price fixing, toxic waste dumping, often referred to as WCC. (kjt korporasi kejahatan yang dilakukan pegawai atau karyawan, ok itu dibebankan pada korporasi)

Pembagian Badan Hukum Menurut macamnyay Badan hukum murni, misal Negara y Badan hukum yang tidak murni, dalam bentuk

perkumpulan, yang dibentuk berdasarkan pasal 1653 BW, yaitu : y 1. Didirikan oleh kekuasaan umum, misalnya propinsi, Bank, dsb. y 2. Diakui oleh kekuasaan umum, misal, perseroan, gereja, dsb.

y 3. Badan hukum yang diperbolehkan untuk

urusan keperdataan. y 4. Badan hukum yang didirikan untuk maksud tujuan ttt.

Menurut Jenisnyay Badan hukum publik, perum, perjan y Badan hukum privat : perkumpulan 1653 BW, PT pasal

36 KUHD, koperasi UU No. 25 / 1992, Yayasan UU No. 16 / 2001

Korporasi sebagai subyek hukumy Bidang hukum perdata y Bidang hukum administrasi y Bidang hukum pajak y Bidang hukum lingkungan, pasal 38 UU No. 23 / 1997. y Bidang hukum pidana

Korporasi Sebagai subyek Tindak Pidanay Tidak setuju; kesalahan y Setuju; pemidanaan

hanya pada orang, tingkah laku materiil syarat dpt dipidananya suatu perbuatan, pidana perampasan thdp orang, tuntutan dan pemidanaan menimpa pada orang, dalam praktek sulit.

pengurus tidak cukup, korporasi semakin perannya besar, fungsi pidana melindungi masyarakat, pemidanaan korporasi merupakan upaya untuk menghindarkan upaya pemidanaan pada orang.

Korporasi sebagai Subyek Tindak Pidanay Pengurus sebagai petindak, dia yang bertanggung jawab, pasal 59, 169, 398, 399 KUHP y Korporasi sebagai petindak, pengurus yang bertanggung jawab, UU No. 22/1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuan, Pasal 27 (1) Jika suatu hal yang diancam dengan hukuman dalam UU ini dilakukan oleh badan hukum atau perserikatan, maka tuntutan ditujukan atau hukuman dijatuhkan kepada pengurus; UU No. 38/1960 tentang penggunaan dan penetapan luas tanah untuk tanaman ttt, pasal 4(1) tanggung jawab pidana dibebankan kepada yang beri perintah; UU No. 2/1981 tentang metrologi pasal 34; UU No. 3/1982 tentang wajib daftar perusahaan pasal 35.

y Korporasi sebagai petindak, korporasi pula yang

bertanggung jawab, UU No. 7 Drt/1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi pasal 15 (1) jika tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan, maka tuntutan pidana dan hukuman pidana dan tindakan tata tertib dijatuhkan terhadap badan hukum perseroan, perserikatan, yayasan, baik thdp pemberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi atau bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap keduanya.

y UU No. 3/1989 tentang telekomunikasi, pasal 39. y UU No. 2/1992 tentang usaha perasuransian, pasal 24 y UU No. 10/1995 tentang kepabeaan, pasal 108 y UU No. 11/1995 tentang Cukai pasal 61 y UU No. 23/1997 tentang pengelolaan lingkungan

hidup pasal 46 y UU No. 31/1999 Jo UU No. 20/2001 pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 20.

yUU No. 5/1997 tentang

psikotropika yUU No. 22/1997 tentang narkotika

Beberapa Istilah Penting Kejahatan Korporasiy Accupational crime/kejahatan jabatan y Profesional crime/kejahatan profesi y Organized crime/kejahatan terorganisir y Crime against corporation/kejahatan terhadap

korporasi y White collar crimen

y Cime for corporation/kejahatan korporasi y Crime against corporation/employee crime/ kejahatan

yang dilakukan oleh karyawan terhadap korporasi y Criminal corporation/korporasi yang sengaja dibentuk untuk melakukan kejahatan/sarana kejahatan

Korban Kejahatan Korporasiy Konvensional y Inkonvensional, korban sulit untuk diketahui, bahkan

korban tidak menyadari bahwa dirinya sebagai korban kejahatan

Steven Box mengatakan bbrp faktor korban tidak melapory Menganggap urusan pribadi y Korban tidak tahu bahwa dirinya sbg korban y Abstract victim, konsumen yang tertipu, kejahatan

korporasi, WCC, corporate crime y Korban karena dirinya sendiri y Secara resmi tidak terjadi korban karena kewenangan diskresi polisi untuk menentukan kebijakan dan penegakan hukum.

Pengaruh Kejahatan Korporasiy Kerugian di bidang ekonomi y Di bidang kesehatan dan keselamatan jiwa y Kesehatan dan keselamatan kerja y Sosial dan moral

Kejahatan Korporasiy Di bidang ekonomi

1. Tidak membuat laporan yang benar tentang keuntungan perusahaan (defrauding stockholder). 2. Persekongkolan dalam penentuan harga (deprauding the public). 3. Memperkecil pembayaran pajak, tidak sesuai dengan yang sesungguhnya (defrauding the government).

y 4. Pabrik yang menimbulkan polusi dalam bentuk limbah cair, debu, dan suara (endangering the public welfare). y 5. Mengabaikan kesehatan dan keselamatan karyawan (endangering employee). y 6. Memberikan sumbangan secara tidak sah untuk kepentingan politik (illegal intervation in the political process)

4. menimbulkan polusi, limbah cair, debu, udara dan sebagainya (endangering the public welfare). 5. Tidak mempehatikan keselamatan kerja karyawan (endangering employee) 6. Memberikan sumbangan untuk kepentingan politik secara tidak sah (illegal intervation in the political process)

Fraudulent Misrepresentation (memberikan keterangan yang tidak benary Merupakan bagian dari kejahatan korporasi

1. Transfer Pricing; dua atau lebih korporasi untuk melakukan hubungan istimewa, untuk memperkecil pajak 2. Under Invoicing; Ekspor import dengan menerbitkan dg menerbitkan 2 invoice, untuk keperluan pabean. 3. Over Invoicing; praktek over invoice untuk manipulasi harga, guna memeperoleh keuntungan besar 4. Window Dressing; mengelabuhi masyarakat dengan neraca yang tidak benar.

Modus Selalu berkembangy Seiring perkembangan masyarakat y Termasuk pemutihan atau pencucian uang haram dari

hasil kejahatan/money laundering (perdagangan narkotika) y Diperluas juga dari organized crime y Kriminalisasi M L, melalui UU No. 15/2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Pada pasal 4 korporasi sebagai subyek

Kejahatan Korporasiy Kejahatan hak cipta, UU No. 6 /1982, diubah dengan

UU No. 7 / 1987, diubah dengan UU No. 12 / 1997, diubah dengan UU No. 19 /2002. y Kejahatan terhadap buruh, misalnya; public health, labour conditions, exsploitation of natural resources and environment. y Kejahatan narkotika, UU No. 22 / 1997, yang diubah dengan UU No. 35 / 2009

y Bahaya narkotika :

1. Merusak mental jasmani, tingkah laku 2. Bisa menyebabkan kecelakaan. 3. Kerugian harta benda dan waktu. 4. Menyebabkan kemelaratan, karena harganya sangat mahal. 5. Menyebabkan kematian

y Kejahatan Psikotropika, UU No. 5 / 1997. Kejahatan

dalam bidang ini dibagi menjadi dua : 1. Dilakukan oleh korporasi, pasal 59 (1) (a). Menggunakan psikotropika golongan 1 selain dimaksud pada pasal 4 ayat 2, atau (b). memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan 1 sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 atau (c). Mengedarkan psikotropika golongan 1 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 12 ayat 3, atau (d) mengimpor psikotropika golongan 1 selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan, atau (e) secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psokotropika golongan 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,- Ayat (3) jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh Korporasi, maka di samping dipidananya si pelaku, kepada korporasi dikenakan pidana denda 5 milyar rupiah.

y Kejahatan lingkungan hidup, diatur dalam UU No. 23

/ 1997, diatur dalam pasal 41 s/d pasal 48. y Kejahatan terhadap konsumen, diatur dalam UU No. 8 /1998 tentang perlindungan konsumen y Kejahatan korporasi terhadap pemegang saham (investor), diatur dalam UU No. 8 /1995 tentang pasar modal.

Pertanggung Jawaban Pidana/Pemidanaany Azas universitas delinquere non potest (badan hukum

tidak dapat melakuakan tindak pidana) sudah bergeser. y Ada hal penting terkait criminal responsibility 1. Kapan 2. Kriteria 3. Jenis pidana yang dapat dijatuhkan

Kesalahany Azas geen straf zonder sculd y Unsur-unsur kesalahan :

1. Kemampuan bertanggung jawab 2. Hubungan batin antara pembuat dg perbuatannya 3. Tidak ada alasan penghapus pidana

Syarat Pemidanaany Tindak pidana (obyektif) y Pertanggung jawaban

1. Perbuatan memenuhi rumusan UU 2. Sifat melawan hukum 3. Tidak ada alasan pembenar

pidana (subyektif) 1. Kemampuan bertanggung jawab 2. Dolus/culpa 3. Tidak ada alasan pemaaf

Aspek Pertanggungjawaban Pidanay Pencelaan/pertanggung jawaban obyektif dan

subyektif y Persyaratan pemidanaan terkait dengan asas legalitas dan asas culpabilitas y Sejauh mana hukum positif dapat diperlakukan terhadap korporasi sebagai subyek pelaku tindak pidana y Perbuatanya merupakan perbuatan pidana menurut hukum yang berlaku

y Mengacu pada asas legalitas, harus berdasar pada

aturan hukum positif yang berlaku saat ini : a. Berbagai UU di luar KUHP b. Yang menyebut korporasi sebagai subyek c. Menyebut pertanggung jawaban korporasi. * Pertanggung jawaban pidana juga terkait dengan adanya pencelaan secara subyektif