KEJAHATAN LINGKUNGAN (ILLEGAL LOGGING DAN PERAMBAHAN)
Disampaikan oleh :Direktur Penyidikan dan Pengamanan Hutan
Pada Lokalatih Peningkatan Kapasitas SDM UPT Ditjen PHKA dan Masyarakat Desa Penyangga Dalam Rangka Pengamanan Kawasan Konservasi
Samarinda, 18 – 19 Juli 2011
DEFINISI KEJAHATAN LINGKUNGAN
• Kejahatan lingkungan adalah setiap pelanggaran dari hukum lingkungan nasional atau internasional atau pelanggaran terhadap aturan yang menjamin konservasi dan keberlanjutan dari lingkungan hidup dunia, keanekaragaman hayati, atau sumber daya alam (INTERPOL)
• Kejahatan terhadap lingkungan merupakan masalah internasional yang serius yang dapat berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian negara, keamanan, atau kelangsungan hidup. Dampaknya dapat dirasakan dalam banyak hal, mulai dari menipisnya sumber daya alam sampai kerusakan habitat dan dari kepunahan spesies sampai kematian manusia.
HUKUM INTERNASIONAL• Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) 23
• 1.2 Convention against Transnational Organised Crime 26
• 1.3 Convention against Corruption 27• 1.4 Non-enforceable International Conventions
28• 1.5 Bilateral Agreements
4
K AWA S A N H U TA NBERDASARKAN FUNGSI
Luas : 132.397.729 ha(71% dari daratan Indonesia)
Hutan Konservasi14.88%
Hutan Lindung22.55%Hutan
Produksi62.57%
Hutan KonservasiHutan LindungHutan Produksi
Indonesia : Pulau ± 17.508 buah Teritorial membentang
spjg ± 5.000 km & ± 2.000 km melbr diatas grs khatulistiwa
Panjang pantai ± 81.791 km
Luas laut ± 7,1 juta km2.
Potensi sumberdaya alam tidak kurang dari : 25.000 jenis flora 400.000 jenis fauna
Jenis-jenis flora& fauna al : 1.539 jenis burung, 515 jenis mamalia, 2.500 jenis moluska, 214 jenis krustacea, 2.000 jenis reptil, 1.000 jenis amfibia, 3.000 jenis ikan, 6 jenis penyu, 25 jenis Mamalia laut, 450 jenis Terumbu
karang, 27.500 jenis tumbuhan
berbunga, 10.000 jenis pohon, 5.000 jenis anggrek, 500 jenis paku-pakuan,.
POTENSI INDONESIA
POTENSI & MASALAH HUTAN INDONESIA
LAJU DEFORESTASI
POTENSI MASALAH SAAT INI
1. Hutan tropis ketiga terluas di dunia dg kekayaan keanekaragaman hayati & ekosistem tinggi
2. Sebagai paru-paru dunia (120,35 jt ha, menutup 63% daratan)
3. Menyediakan berbagai jaslingk.
4. Memiliki peran dlm mendukung pemb. ekonomi
1. Illegal logging & Illegal Timber Trade
2. Perburuan liar/ pengumpulan TSL secara ilegal/ Perdagangan liar
3. Pasar kayu gelap & mafia internas. IL & IT
4. Perambahan Kawsan Hutan
5. Pembakaran hutan6. Penambangan liar7. Terbatasnya
lapangan kerja8. Kondisi sosek masy
sekitar hutan minimal
1. 1987-1997 : 1,87 juta ha/tahun
2. 1997-2000 : 3,50 juta ha/tahun
3. 2000-2005 : 1,08 juta ha/tahun
1. Ekologi (Degradasi hutan, kwalitas ekosistem, Kehati, rawan bencana alam)
2. Ekonomi (PNBP hilang, harga kayu rendah)
3. Sosbud (pergeseran nilai masy:skeptis, anarkhis, dll)
DAMPAK
TINDAK PIDANA KEHUTANAN (TIPIHUT)
• ILLEGAL LOGGING• PERAMBAHAN KAWASAN HUTAN• PEREDARAN ILEGAL TUMBUHAN DAN SATWA
LIAR (TSL)• PENAMBANGAN ILEGAL• KEBAKARAN HUTAN
MENGAPA TIPIHUT MENJADI ISU UTAMA ?ASPEK EKONOMI• Kehilangan Devisa• Harga kayu rendah• Restrukturisasi Industri Kehutanan tidak terbangun
ASPEK EKOLOGI• Degragasi hutan dan memperluas lahan kritis• Kualitas ekosistem turun dan kehilangan keanekaragaman hayati• Menyebabkan banjir, kebakaran hutan, longsor dan gersang
ASPEK SOSIAL DAN BUDAYA• Merubah nilai-nilai sosial (konsumtif, skeptis, anarkis, dll)• Kepedulian masyarakat pada fungsi hutan rendah (Economy
oriented)• Kearifan masyarakat lokal hilang• Kesenjangan sosial• Kehilangan ketertarikan pada alam dan lingkungan
1. Penyedia Dana2. Pengatur Lapangan3. Pendukung/Pelindung
1. Pengolahan2. Perdagangan3. Produksi Lanjutan4. SL Loundrying
TINDAKAN DILAPANGAN
PENYERTAAN & PEMBANTUAN
PEMANFAATAN LANJUTAN
1. Percobaan (53 & 54)2. Penyertaan (55)3. Pembantuan (56)
BELUM TERJANGKAU UU KEHUTANAN
KUHP
1. Penebangan pohon tanpa izin yg sah2. Perambahan Hutan & menduduki kawasan
hutan 3. Pembakaran kawasan hutan4. Penambangan liar5. Konversi kawasan hutan tidak mengikuti
ketentuan6. Perburuan liar/ pengumpulan TSL secara
ilegal7. Penerbitan Surat/Dokumen/Izin tdk sah8. Pengangkutan HH tanpa izin9. Penguasaan HH tdk sah10.Membawa alat berat tanpa izin yg sah
BENTUK PERBUATAN TIPIHUT
ILLEGAL LOGGING
PENGERTIAN ILLEGAL LOGGING BERDASARKAN TERMINOLOGI BAHASA
ILLEGAL
LOGGING
LOGGING : Pembalakan/ pemanenan kayu
ILLEGAL : Praktik tidak sah
Aspek integratif
Aspek simplikasi sematik
Praktik penebangan liar
Praktikl pemanenan ky beserta proses secr tdk sah (tdk mengikuti prosdr atau tatacara yg telah ditetapkan) -> perencn, perizinan, modal, pemanenan hingga pasca pemanenan -> angkut, tataniaga, pengolahan hingga penyelundupan)
ILLEGAL LOGGING
adalah suatu praktik eksploitasi hasil hutan berupa kayu dari kawasan
hutan negaramelalui
aktifitas penebangan pohon atau
pemanfaatan dan peredaran kayu atau olahannya
yang berasal dari hasil tebangan
secara tidak sah
12
PENGERTIAN ILLEGAL LOGGING (IL) UU No. 41/99 TTG KEHUTANAN
Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh setiap ORANG/KELOMPOK ORG atau BADAN HUKUM dalam bidang kehutanan dan perdagangan hasil hutan berupa : Menebang,memanen atau memungut Hasil Hutan Kayu (HHK) dari
kws hutan tanpa ijin/hak; Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan,
menyimpan, memiliki atau menggunakan HHK yg diduga dipungut secara tidak sah;
Mengangkut,menguasai atau memiliki HHK tdk dilengkapi bersama sama SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan);
Membawa alat berat & alat lainnya yg lazim atau patut diduga akan digunakan utk mengangkut/mengambil HHK di dlm kws hutan tanpa izin dari yang berwenang;
Membawa alat yg lazim digunakan utk menebang,memotong atau memebelah phn dlm kws hutan tanpa ijin pejabat berwenang.
12
Paham atau aliran yg menggunakan
mekanisme ancaman utk rasa ketakutan sebagai salah satu
strategi
Terorisme bentuk kejahatan lintas negara, terorganisir, termasuk tindak pidana internasional, mempunyai jaringan luas mengancam perdamaian dan keamanan nasional/ Internasional
ILLEGAL LOGGING = BIOTERORISME
TERORISME (entimologi)
isme : Paham
teror : Ancaman
1.Kejahatan pidana2.Lintas negara3.Terorganisir scr sistemtis4.Memiliki jaringan5.Mengancam kehidupan
UU.No. 15/2003
ILLOG
ILLEGAL LOGGING =
BIOTERORISME
Dg mempertimbangkan intensitas & dampak
mengancam kelestarian lingk & kehidupan umat manusia secara
lintas teritorial dan lintas generasi,
maka berkembang wacana yg
menempatkan IL sebagi bentuk
kejahatan TERORISME
LINGKUNGAN (BIOTERORISME)
14
MODUS OPERANDI IL & IT
14
PENYUAPAN1. Memberi uang/hadiah kpd oknum aparat 2. Membiayai backing dan pengawal oknum aparat3. Membiayai massa utk pembenaran/unjuk rasaPENYALAHGUNAAN WEWENANG
1. Kolusi penerbitan IUPHHK, ijin HPH 100 Ha,IPK & ISL 2. Kolusi penerbitan dan perpanjangan ijin dan SKSHH3. Kolusi/Manipulasi asal usul kayu dan produksi(LHP)4. Kolusi/Manipulasi ijin alat berat/angkutPENYALAHGUNAAN DOKUMEN
1. Dokumen SKSHH palsu/aspal/terbang2. Penggunaan SKSHH untuk mendukung penyelundupan3. Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU)PENYELUNDUPAN1. Melalui laut antar pulau dan ke LN2. Melalui darat(daerah perbatasan di Kalimantan)3. Manfaatkan sistem pasar antar negara
(penyimpangan Barter trade pada Free Trade Zone sebagai legalisasi kayu curian)
TEBANGAN & PENGANGKUTAN TANPA IJINPenebangan dan pengangkutan tanpa ada dokumen (Perambahan, penebangan dan pengangkutan liar)
15
PELAKU PEMBALAKAN LIAR
1. Dilakukan oleh operator yang legal (HPH/HPH-HTI/ perkebunan) prakteknya melanggar persyaratan dalam HPH karena kelebihan menebang atau mengambil kayu pada areal konservasi yang dilindungi. Operator-operator ini diberikan ijin untuk menebang pohon secara selektif.
2. Dilakukan berdasarkan ijin HPH yang diperoleh secara tidak sah yang diterbitkan oleh pejabat pemerintahan daerah dan biasanya berlaku selama 1 (satu) tahun. Praktek ini telah disahkan pada tahun 1999, namun dicabut kembali melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002.
3. Dilakukan oleh orang setempat yang dikoordinir cukong dan pedagang perantara untuk secara selektif menebang pohon-pohon yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Orang-orang ini tidak memiliki hak ijin yang sah dari pemerintah untuk menebang pohon. 15
16
KENAPA PEMBALAKAN LIAR SULIT DIBRANTAS
1. Pembalakan liar merupakan tindak pidana di bidang kehutanan yang terorganisir, melibatkan banyak pihak, baik skala nasional maupun internasional. Hal ini terbukti dari ketidak mampuan hukum menjerat aktor ilegal loging.
2. Pembalakan liar tidak lagi murni berdiri sendiri namun telah terbangun kerjasama yang merambah ke praktek perdagangan kayu illegal (illegal timber trade) yang melibatkan komunitas negara luar.
3. Struktur organisasi dan modus operandi pembalakan liar terorganisir dengan rapi dan profesional seluruh pelaksanaan di lapangan sehingga sering kali sulit bagi perangkat hukum untuk dapat menangkap para ”cukong” sebagai akibat dari sistem serta pranata hukum positif yang ada. 16
Pemidanaan Pembalakan Liar dalam UU No. 41 Tahun 1999
Pasal 78 jo Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3)
Pelaku utama (dader)
Belum Menjangkau tindak :
PercobaanPenyertaan
Pembantuan
Pasal 53, 54,55, dan 56
KUHP
Ancaman Pidana :Minimal Umum – Maksimal Khusus
PERATURAN PERUNDANGAN SAAT INI
Pemidanaan IL dlm UU No. 41/1999
Pasal 78 jo Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3)
UU KORUPSI
Belum Menjangkau
tindak :PercobaanPenyertaan
Pembantuan
Pasal 53, 54,55, dan 56 KUHP
KEJAKSAANPOLRIKPK
PENERAPAN PIDANA IL BERLAPIS
SIDIK/ LIDIK
Pejabat menerbitkan alas hak tdk
prosedur
LEX SPECIALIS
LAPORAN KEHUTANAN
SIDIK/LIDIK(Keterangan/ BAP)
Split kasusX
PERAMBAHAN
2020
PENGGUNAAN KAWASAN
PASAL 38 UU NO.41 TAHUN 1999 :
(1) PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI LUAR KEGIATAN KEHUTANAN HANYA DAPAT DILAKUKAN DI DALAM KAWASAN HUTAN PRODUKSI DAN KAWASAN HUTAN LINDUNG.
(2) PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN TERSEBUT DAPAT DILAKUKAN TANPA MENGUBAH FUNGSI POKOK KAWASAN HUTAN.
(3) PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK PERTAMBANGAN DILAKUKAN MELALUI IJIN PINJAM PAKAI OLEH MENHUT. PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG DILARANG MELAKUKAN PENAMBANGAN DENGAN POLA PERTAMBANGAN TERBUKA.
(4) PEMBERIAN IZIN PINJAM PAKAI YANG BERDAMPAK PENTING DAN CAKUPAN LUAS SERTA BERNILAI STRATEGIS DILAKUKAN OLEH MENTERI ATAS PERSETUJUAN DPR.
Mengerjakan kawasan hutan Mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yg berwenang (Perladangan untuk pertanian, atau usaha lainnya)
Melakukan pembukaan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yg berwenang
APA PERAMBAH
PENGERTIAN & MODUS PERAMBAHAN
Menggunakan kawasan hutan Memanfaatkan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang (wisata, pengembalaan, perkemahan/penggunaan kawasan hutan tdk sesuai dg izin yg diberikan
Menduduki kawasan hutan Menguasai kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang (membangun tempat pemukiman, gedung & bangunan lainnya
Sumber psl 50 ayat (3) huruf a dan huruf b UU No. 41/99
1. Membangun sikap mental dan perilaku masy dan unsur kelembagaan dan intrumen hukum yg ada, agar peduli terhdp kelestarian & kemanfaatan hutan utk kesejahteraan masy.
2. Melakukan resolusi konflik, dgn mengidentifikasi berbagai potensi konflik atas kawasan hutan dg memperhatikan kepentingan masy, sektor swasta dan pemerintah.
3. Mengembangkan mekanisme penyelesaian konflik yg berorientasi konsensus secara adil, saling menguntungkan, transparan, bertanggung gugat,
4. Pemantapan penataan ruang melalui koordinasi dengan sektor terkait (BKTRN, BKPRD) & Pemda.
STRATEGI PENANGANAN PERAMBAHAN HUTAN
……..lanjutan
5. Penataan/rekonstruksi batas kawasan hutan.
6. Meningkatkan lapangan kerja melalui : Hutan Tanaman Rakyat, Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, Hutan Kemasyarakatan dan Pembangunan Model Desa Konservasi.
7. Meningkatkan akses masy. setempat terhadap pemanfaatan hutan
8. Memperkuat kelembagaan, pada tingkat lokal, regional dan nasional untuk menjamin ketertiban & kepastian hukum dlm pengelolaan hutan yg adil, bertanggungjawab, bertanggunggugat, & berkelanjutan.
9. Law enforcement terhadap pelaku, aktor intelektual perambah (Penyedia Dana, Pengatur Lapangan & Pendukung/Pelindung)
Psl 50 ayat (3) Setiap orang dilarang :
a. Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.
b. Merambah kawasan hutan. c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius
atau jarak sampai dengan :
1. 500 m dari tepi waduk atau danau;2. 200 m dr tepi mata air & kiri kanan sungai di daerah rawa;3. 100 m dr kiri kanan tepi anaksungai;4. 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang;5. 130 kali selisih pasang tertinggi & pasang terrendah dr tepi pantai.
Psl 78 ayat (2) Barang siapa dg sengaja melanggar ketentuan dlm psl 50 ayat (3). Huruf a, b, atau c diancam dg pidana penjara paling lama 10 th & denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
SANKSI PERAMBAHAN & PENEBANGAN HUTAN UU No. 41/1999 TTG KEHUTANAN
LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN
A. Penegakan Hukum:– Investigasi/ Penyelidikan, Penyidikan,– Pemberkasan, – Penuntutan, – Proses Pengadilan
B. Terobosan Hukum– Penuntutan ganti rugi – Tukar menukar kawasan– beleid atau kebijakan (policy), dll.
1. UU Kehutanan2. UU Tipikor3. UU Lingkungan Hidup4. UU Konservasi SDAH&E5. UU Keimigrasian6. UU Penataan Ruang7. UU Pencucian Uang, DLL.
Upayakan Sukses VONIS sesuai Dakwaan Berlapis.
Hal yang paling fundametal mencermati kelemahan yang ada pada sistem yustisi atau celah-celah dlm perangkat hukum yg bisa dimanfaatkan sbgian pihak utk melakukan IL & IT.
PENYIDIK POLRIPENYIDIK KEJAKSAAANPENYIDIK PNS HUT
Mulai dari Proses Penyidikan sudah harus
mengupayakan DAKWAAN BERLAPIS dgn :
UPAYA OPTIMALISASI GAKKUM OLEH APARAT
MENGEDEPANKAN POLHUT DAN PPNS KEHUTANAN
TERIMA KASIH