Transcript
Page 1: KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PADANG dr. …iaisumbar.net/site/wp-content/uploads/2016/09/KEBIJAKAN-DKK-TTG... · undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika undang-undang

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PADANGdr. FERIMULYANI , M. Biomed

Page 2: KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PADANG dr. …iaisumbar.net/site/wp-content/uploads/2016/09/KEBIJAKAN-DKK-TTG... · undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika undang-undang

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANGPSIKOTROPIKA

UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANGNARKOTIKA

UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANGKESEHATAN

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 1998TENTANG PENGAMANAN SEDIAAN FARMASI DAN ALATKESEHATAN

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2009TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 889 TAHUN2011 TENTANG REGISTRASI, IZIN PRAKTIK DAN IZIN KERJATENAGA KEFARMASIAN

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 35 TAHUN 2014TENTANG STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 58 TAHUN 2014TENTANG STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI RUMAHSAKIT

Page 3: KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PADANG dr. …iaisumbar.net/site/wp-content/uploads/2016/09/KEBIJAKAN-DKK-TTG... · undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika undang-undang

APOTEK : 212 SARANA

TOKO OBAT : 15 SARANA

TOKO OBAT TRADISIONAL : 20 SARANA

TOKO KOSMETIKA : 35 SARANA

Page 4: KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PADANG dr. …iaisumbar.net/site/wp-content/uploads/2016/09/KEBIJAKAN-DKK-TTG... · undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika undang-undang

IZIN SARANA

TENAGA KEFARMASIAN

ADMINISTRASI

Page 5: KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PADANG dr. …iaisumbar.net/site/wp-content/uploads/2016/09/KEBIJAKAN-DKK-TTG... · undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika undang-undang

SIA YANG MASIH BERLAKU : 158

PEMBARUAN SIA S/D AGUSTUS 2016: 34 APOTEK

SIA DENGAN MASA BERLAKU HABIS : 42

TIDAK ADA SIA : 12

(sudah diberi peringatan)

Page 6: KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PADANG dr. …iaisumbar.net/site/wp-content/uploads/2016/09/KEBIJAKAN-DKK-TTG... · undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika undang-undang

TENAGA KEFARMASIAN

APOTEKER

SIPADI UNIT

PELAYANAN

KEFARMASIAN

SIKADI SARANA

PRODUKSI DAN

DISTRIBUSI

TENAGA TEKHNIS KEFARMASIAN (SMF, D III

dan S I Farmasi)

SIKTTK

Page 7: KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PADANG dr. …iaisumbar.net/site/wp-content/uploads/2016/09/KEBIJAKAN-DKK-TTG... · undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika undang-undang

(3)Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin daripemerintah

(1)Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman,berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau

Page 8: KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PADANG dr. …iaisumbar.net/site/wp-content/uploads/2016/09/KEBIJAKAN-DKK-TTG... · undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika undang-undang

(1) Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatandiselenggarakan untuk melindungi masyarakat daribahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaanfarmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhipersyaratan mutu dan/atau keamanan dan/ataukhasiat/kemanfaatan.

Page 9: KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PADANG dr. …iaisumbar.net/site/wp-content/uploads/2016/09/KEBIJAKAN-DKK-TTG... · undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika undang-undang

Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek dan

RS, bertujuan :

1. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kefarmasian

2. Menjamin Kepastian hukum bagi Tenaga

Kefarmasian

3. Melindungi pasien dan masyarakat dari

penggunaan obat yang tidak rasional

dalam rangka keselamatan (patient safety)

Page 10: KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PADANG dr. …iaisumbar.net/site/wp-content/uploads/2016/09/KEBIJAKAN-DKK-TTG... · undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika undang-undang

Tenaga KefarmasianTidak Ada Selama Jam Buka Apotek

Surat Pesanan ditanda tangani APA lebih dari untuk

keperluan

1minggu Pengeluaran obat terutama obat keras tanpa bukti yang

jelas, PIO & KIE tidak dilakukan

Administrasi tidak tertib : Kartu stok, SP, Faktur, Resep

dll

Laporan narkotika dan psikotroipika tidak dikirimkan

ke DKK dan SIPNAP belum diregistrasikan

Penyimpanan Obat Tidak Baik a.l.Beberapa Mutu vaksin

tidak terjaga mutunya karena penyimpanan tidak sesuai,

tanpa pallet untuk obat yang diletakkan di lantai, suhu

penyimpanan tidak sesuai

10

A

P

O

T

E

K

Page 11: KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PADANG dr. …iaisumbar.net/site/wp-content/uploads/2016/09/KEBIJAKAN-DKK-TTG... · undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika undang-undang

Masih banyak Toko Obat tanpa Izin dan penanggung

jawab

Tenaga KefarmasianTidak Ada Selama Jam Buka Toko

Obat

Menyediakan Obat Daftar G (Obat Keras)

Tidak ada pencatatan Obat Prekursor

Penyerahan obat tanpa informasi yang jelas

Penyimpanan Obat Tidak Baik : obat oral diletakkan

bersama dengan obat luar, tanpa menggunakan

pallet/alas, atau obat yang diletakkan di lantai, bahkan

ada yang kena sinar matahari secara langsung

11

TOKO OBAT

Page 12: KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PADANG dr. …iaisumbar.net/site/wp-content/uploads/2016/09/KEBIJAKAN-DKK-TTG... · undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika undang-undang

Kosmetika mengandung Bahan Berbahaya

Kosmetika TIE (Tanpa Izin Edar)

Kosmetika Racikan : Salon

Penyimpanan Tidak sesuai

KADALUARSA

Pembelian secara online/tidak jelas

12

KOSMETIKA

Page 13: KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PADANG dr. …iaisumbar.net/site/wp-content/uploads/2016/09/KEBIJAKAN-DKK-TTG... · undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika undang-undang

Obat Tradisional mengandung Bahan Kimia Obat

(BKO) dan cemaran mikroba cukup tinggi.

Obat Tradisional yang TIE (Tanpa Izin Edar)

KADALUARSA (ED)

Penyimpanan Tidak sesuai

Penyerahan obat tanpa informasi yang jelas

13

OBAT

TRADISIONAL

Pembelian obat tradisional secara online/tidak jelas

Page 14: KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PADANG dr. …iaisumbar.net/site/wp-content/uploads/2016/09/KEBIJAKAN-DKK-TTG... · undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika undang-undang

Pengadaan Penerimaan Penyimpanan Penyaluran RETUR

OPERASIONAL MELIPUTI: PENGADAAN, PENERIMAAN, PENYIMPANAN, PENYALURAN DAN PENERIMAAN KEMBALI, DALAM PROSES OPERSIONAL AGAR TETAP MEMPERTAHANKAN MUTU SESUAI KETENTUAN

Page 15: KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PADANG dr. …iaisumbar.net/site/wp-content/uploads/2016/09/KEBIJAKAN-DKK-TTG... · undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika undang-undang

Minor (Ringan)

Mayor(Sedang)

Kritikal (Berat)

tidak menyebabkan kerusakan mutuobat, obattradisional, dankosmetika(sudah diberikansanksi 19 saran)

menyebabkan potensi kerusakan mutu obat, obattradisional, dankosmetika

menyebabkan kerusakan mutu obat dan/atau bahan obat;

Page 16: KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PADANG dr. …iaisumbar.net/site/wp-content/uploads/2016/09/KEBIJAKAN-DKK-TTG... · undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika undang-undang

1. Rekomendasi Peringatan, jika:

◦ ditemukan pelanggaran sedang (mayor); atau

◦ ditemukan pelanggaran ringan (minor) dalam 3 (tiga) kali inspeksi, atau

2. Rekomendasi Penghentian Sementara Kegiatan, jika:

ditemukan pelanggaran berat (kritikal);

ditemukan pelanggaran sedang (mayor) dalam 3 (tiga) kali inspeksi dalam kurun waktu maksimal 3 (tiga) tahun; atau

melakukan pelanggaran pidana.

3. Rekomendasi Pencabutan Izin, jika:

fasilitas berubah fungsi dan tidak ada aktivitas pelayanan kefarmasian pada alamat seperti tertuang dalam izin; atau

ditemukan pelanggaran berat (kritikal) dalam 3 (tiga) kali inspeksi dalam kurun waktu maksimal 3 (tiga) tahun.

Page 17: KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PADANG dr. …iaisumbar.net/site/wp-content/uploads/2016/09/KEBIJAKAN-DKK-TTG... · undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika undang-undang

1. Pelanggaran pengelolaan sediaan farmasi di sarana pelayanan kesehatan pada umumnyakarena faktor kompetensi (knowledge, skills dan attitude)

2. Tenaga Kefarmasian harus memiliki kompetensiyang sesuai dengan bidang kerjanya

3. Peran aktif Penanggungjawab dan PemilikSarana diperlukan untuk menjamin keabsahan, mutu dan khasiat obat, obat tradisional dankosmetika

4. Diperlukan review regulasi dan implementasinya untuk peningkatan efektivitas pembinaan dan pengawasan

17

Page 18: KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PADANG dr. …iaisumbar.net/site/wp-content/uploads/2016/09/KEBIJAKAN-DKK-TTG... · undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika undang-undang

Seksi KefarmasianDinas Kesehatan Kota Padang


Recommended