KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PADANGdr. FERIMULYANI , M. Biomed
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANGPSIKOTROPIKA
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANGNARKOTIKA
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANGKESEHATAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 1998TENTANG PENGAMANAN SEDIAAN FARMASI DAN ALATKESEHATAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2009TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 889 TAHUN2011 TENTANG REGISTRASI, IZIN PRAKTIK DAN IZIN KERJATENAGA KEFARMASIAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 35 TAHUN 2014TENTANG STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 58 TAHUN 2014TENTANG STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI RUMAHSAKIT
APOTEK : 212 SARANA
TOKO OBAT : 15 SARANA
TOKO OBAT TRADISIONAL : 20 SARANA
TOKO KOSMETIKA : 35 SARANA
IZIN SARANA
TENAGA KEFARMASIAN
ADMINISTRASI
SIA YANG MASIH BERLAKU : 158
PEMBARUAN SIA S/D AGUSTUS 2016: 34 APOTEK
SIA DENGAN MASA BERLAKU HABIS : 42
TIDAK ADA SIA : 12
(sudah diberi peringatan)
TENAGA KEFARMASIAN
APOTEKER
SIPADI UNIT
PELAYANAN
KEFARMASIAN
SIKADI SARANA
PRODUKSI DAN
DISTRIBUSI
TENAGA TEKHNIS KEFARMASIAN (SMF, D III
dan S I Farmasi)
SIKTTK
(3)Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin daripemerintah
(1)Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman,berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau
(1) Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatandiselenggarakan untuk melindungi masyarakat daribahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaanfarmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhipersyaratan mutu dan/atau keamanan dan/ataukhasiat/kemanfaatan.
Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek dan
RS, bertujuan :
1. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kefarmasian
2. Menjamin Kepastian hukum bagi Tenaga
Kefarmasian
3. Melindungi pasien dan masyarakat dari
penggunaan obat yang tidak rasional
dalam rangka keselamatan (patient safety)
Tenaga KefarmasianTidak Ada Selama Jam Buka Apotek
Surat Pesanan ditanda tangani APA lebih dari untuk
keperluan
1minggu Pengeluaran obat terutama obat keras tanpa bukti yang
jelas, PIO & KIE tidak dilakukan
Administrasi tidak tertib : Kartu stok, SP, Faktur, Resep
dll
Laporan narkotika dan psikotroipika tidak dikirimkan
ke DKK dan SIPNAP belum diregistrasikan
Penyimpanan Obat Tidak Baik a.l.Beberapa Mutu vaksin
tidak terjaga mutunya karena penyimpanan tidak sesuai,
tanpa pallet untuk obat yang diletakkan di lantai, suhu
penyimpanan tidak sesuai
10
A
P
O
T
E
K
Masih banyak Toko Obat tanpa Izin dan penanggung
jawab
Tenaga KefarmasianTidak Ada Selama Jam Buka Toko
Obat
Menyediakan Obat Daftar G (Obat Keras)
Tidak ada pencatatan Obat Prekursor
Penyerahan obat tanpa informasi yang jelas
Penyimpanan Obat Tidak Baik : obat oral diletakkan
bersama dengan obat luar, tanpa menggunakan
pallet/alas, atau obat yang diletakkan di lantai, bahkan
ada yang kena sinar matahari secara langsung
11
TOKO OBAT
Kosmetika mengandung Bahan Berbahaya
Kosmetika TIE (Tanpa Izin Edar)
Kosmetika Racikan : Salon
Penyimpanan Tidak sesuai
KADALUARSA
Pembelian secara online/tidak jelas
12
KOSMETIKA
Obat Tradisional mengandung Bahan Kimia Obat
(BKO) dan cemaran mikroba cukup tinggi.
Obat Tradisional yang TIE (Tanpa Izin Edar)
KADALUARSA (ED)
Penyimpanan Tidak sesuai
Penyerahan obat tanpa informasi yang jelas
13
OBAT
TRADISIONAL
Pembelian obat tradisional secara online/tidak jelas
Pengadaan Penerimaan Penyimpanan Penyaluran RETUR
OPERASIONAL MELIPUTI: PENGADAAN, PENERIMAAN, PENYIMPANAN, PENYALURAN DAN PENERIMAAN KEMBALI, DALAM PROSES OPERSIONAL AGAR TETAP MEMPERTAHANKAN MUTU SESUAI KETENTUAN
Minor (Ringan)
Mayor(Sedang)
Kritikal (Berat)
tidak menyebabkan kerusakan mutuobat, obattradisional, dankosmetika(sudah diberikansanksi 19 saran)
menyebabkan potensi kerusakan mutu obat, obattradisional, dankosmetika
menyebabkan kerusakan mutu obat dan/atau bahan obat;
1. Rekomendasi Peringatan, jika:
◦ ditemukan pelanggaran sedang (mayor); atau
◦ ditemukan pelanggaran ringan (minor) dalam 3 (tiga) kali inspeksi, atau
2. Rekomendasi Penghentian Sementara Kegiatan, jika:
ditemukan pelanggaran berat (kritikal);
ditemukan pelanggaran sedang (mayor) dalam 3 (tiga) kali inspeksi dalam kurun waktu maksimal 3 (tiga) tahun; atau
melakukan pelanggaran pidana.
3. Rekomendasi Pencabutan Izin, jika:
fasilitas berubah fungsi dan tidak ada aktivitas pelayanan kefarmasian pada alamat seperti tertuang dalam izin; atau
ditemukan pelanggaran berat (kritikal) dalam 3 (tiga) kali inspeksi dalam kurun waktu maksimal 3 (tiga) tahun.
1. Pelanggaran pengelolaan sediaan farmasi di sarana pelayanan kesehatan pada umumnyakarena faktor kompetensi (knowledge, skills dan attitude)
2. Tenaga Kefarmasian harus memiliki kompetensiyang sesuai dengan bidang kerjanya
3. Peran aktif Penanggungjawab dan PemilikSarana diperlukan untuk menjamin keabsahan, mutu dan khasiat obat, obat tradisional dankosmetika
4. Diperlukan review regulasi dan implementasinya untuk peningkatan efektivitas pembinaan dan pengawasan
17
Seksi KefarmasianDinas Kesehatan Kota Padang