Transcript
Page 1: Kls XII BAB II Sistem Pemerintahan
Page 2: Kls XII BAB II Sistem Pemerintahan

Waktu : 8 x 45 Menit(Keseluruhan KD)

Standar Kompetensi

:2.

Mengevaluasi berbagai sistem pemerintahan

Kompetensi Dasar :2.1. Menganalisis sistem

pemerinta-han di berbagai negara.

2.2. Menganalisis pelaksanaan sistem pemerintahan negara Indonesia.

2.3. Membandingkan pelaksanaan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia dengan negara lain.

Page 3: Kls XII BAB II Sistem Pemerintahan

Waktu : 4 x 45 Menit

Standar Kompetensi :Mengevaluasi berbagai sistem

pemerintahan

Kompetensi Dasar :2.1. Menganalisis sistem

pemerintahan di berbagai negara.

Page 4: Kls XII BAB II Sistem Pemerintahan

(Indikator)Hasil Yang Diharapkan :

Menjelaskan pengertian pemerintahan. Menguraikan berbagai bentuk

pemerintahan. Mendeskripsikan berbagai sistem

pemerintahan. Menganalisis sistem pemerintahan di

beberapa negara.

Page 5: Kls XII BAB II Sistem Pemerintahan

Pengertian Pemerintahan

SISTEM PEMERINTAHAN

Bentuk Pemerintahan

Sistem Pemerintahan

Sistem Pemerinta-han di Beberapa Negara

Amerika Serikat

Inggris

Republik Rakyat Cina

Page 6: Kls XII BAB II Sistem Pemerintahan

1.Sistem Pemerintahan Di Berbagai Negara

a.Pengertian Pemerintahan

1. Dalam arti luas (badan legislatif, eksekutif dan yudikatif).

2. Dalam arti sempit (badan eksekutif beserta jajarannya)

3. Menurut Utrecht, punya pengertian yang tidak sama : Pemerintahan sebagai gabungan dari semua badan

kenegaraan yang berkuasa memerintah (badan legislatif, eksekutif dan yudikatif).

Pemerintahan sebagai gabungan badan-badan kenega-raan tertinggi yang berkuasa, misalnya raja, presiden, atau Yang Dipertuan Agung (Malaysia).

Pemerintahan dalam arti kepala negara (presiden) bersama dengan kabinetnya.

Page 7: Kls XII BAB II Sistem Pemerintahan

Pemerintahan (governing) menurut Kooiman,

merupakan proses interaksi antara berbagai

aktor dalam pemerintahan dengan kelompok

sasaran atau berbagai individu masyarakat.

Lanjutan ………….

Pola penyelenggaraan pemerintahan

dalam masyarakat dewasa ini :

1.Proses koordinasi (coordinating),

2.Pengendalian (steering),

3.Pemengaruhan (influencing), dan

4.Penyeimbangan (balancing).

Page 8: Kls XII BAB II Sistem Pemerintahan

b.Bentuk Pemerintahan

Bentuk Pemerintahan Klasik

Ajaran Plato (429 - 347SM) Aristokrasi, Timokrasi, Oligarki, Demokrasi, Tirani.

Ajaran Aristoteles (384 - 322 SM) Monarki, Tirani, Aristokrasi, Oligarki, Politeia, Demokrasi.

Page 9: Kls XII BAB II Sistem Pemerintahan

Ajaran Polybios (204-122 SM)

Lanjutan ………….

MONARKI

TIRANI

ARISTOKRASI

OLIGARKI

DEMOKRASI

OKHLOKRASI

SKEMA TEORI SIKLUS POLYBIOS

Page 10: Kls XII BAB II Sistem Pemerintahan

Lanjutan ………….

BENTUK PEMERINTAH

ANREPUBLIKMONARKI

Absolut

Konstitusional

Parlementer

Absolut

Konstitusional

Parlementer

Page 11: Kls XII BAB II Sistem Pemerintahan

Setelah mempelajari materi-materi tentang : Sistem pemerinta-han di berbagai negara (Pengertian pemerintahan, dan Bentuk pemerintahan), dilanjutkan penugasan dengan menjawab per-tanyaan sebagai berikut :

Penugasan Praktik Kewarganegaraan

1

No Tokoh Uraian Singkat

1. Utrecht.......................................................................

2. Offe.......................................................................

1. Berikan ulasan pengertian kembali tentang “Pemerintahan” sesuai pendapat anda dan tokoh-tokoh terkenal !

Pendapat anda tentang Pemerintahan? .......................................

Page 12: Kls XII BAB II Sistem Pemerintahan

Lanjutan ………….

2. Pengertian pemerintahan menurut Kooiman, merupakan proses interaksi antara berbagai aktor dalam pemerintahan dengan kelompok sasaran atau berbagai individu masyarakat.. Berikan penjelasn singkatnya yang dimaksud dengan !

Timokrasi Oligarkhi

...........................................

.............................................................................................

a. Aktor dalam pemerintahan : ...................................................b. Kelompok sasaran : .................................................................

3. Plato mengemukakan ada 5 (lima) bentuk pemerintahan negara, yaitu aristokrasi, timokrasi, oligarki, demokrasi dan tirani. Beri penjelasan singkat pada kolom di bawah ini !

Page 13: Kls XII BAB II Sistem Pemerintahan

4. Berikan tanggapan penjelasan, mengapa bentuk pemerintahan monarkhi absolut seiring dengan perkembangan zaman banyak yang berubah menjadi monarkhi konstitusional ! ...........................................................................................................

5. Tuliskan perbedaan dan persamaan pada bentuk pemerintahan republik, yaitu Republik Konstitusional dengan Republik Parlementer di bawah ini !

Persamaan Perbedaan

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

Lanjutan ………….

Page 14: Kls XII BAB II Sistem Pemerintahan

c.Sistem Pemerintahan

Sistem Pemerintahan Parlementer

Adalah sebuah sistem permerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan.

Pada sistem parlementer, hubungan antara eksekutif dan parlemen

sangat erat. Hal ini, karena adanya pertanggung jawaban para menteri

terhadap parlemen, maka setiap kabinet yang dibentuk harus

memperoleh dukungan kepercayaan dengan suara yang terbanyak dari

parlemen.

Page 15: Kls XII BAB II Sistem Pemerintahan

Lanjutan ………….

Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Parlementer1. Raja/ratu atau presiden adalah sebagai kepala negara.

2. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri.

3. Badan legislatif/parlemen anggotanya dipilih melalui pemilu.

4. Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif.

5. Dalam sistem dua partai, pembentuk kabinet dan sekaligus sebagai perdana menteri adalah ketua partai politik yang memenangkan pemilu, yg kalah berlaku sebagai pihak oposisi.

6. Dalam sistem banyak partai, kabinet harus membentuk koalisi, karena harus mendapat dukungan kepercayaan dari parlemen.

7. Apabila terjadi perselisihan antara kabinet dan parlemen dan kepala negara beranggapan kabinet berada dalam pihak yang benar, maka kepala negara akan membubarkan parlemen.

Page 16: Kls XII BAB II Sistem Pemerintahan

Lanjutan ………….

Sistem Pemerintahan Presidensial

Kedudukan eksekutif tak tergantung pada badan perwakilan rakyat. Dasar hukum kekuasaan eksekutif dikembalikan kepada pemilihan rakyat.

Dalam Praktiknya, sistem presidensial menerapkan teori Trias

Politika Montesqueu secara murni melalui pemisahan kekuasaaan

(Separation of Power ). Contohnya adalah Amerika dengan Chek and

Balance. Sedangkan yang diterapkan di Indonesia adalah

pembagian kekuasaan (Distribution of Power).

Page 17: Kls XII BAB II Sistem Pemerintahan

Lanjutan ………….

Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Presidensial1.Penyelenggara negara berada di tangan

presiden. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan.

2.Kabinet dibentuk oleh presiden. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen/legislatif.

3.Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen.

4.Presiden tidak dapat membubarkan parlemen

5.Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan menjabat sebagai lembaga perwakilan.

6.Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen.

Page 18: Kls XII BAB II Sistem Pemerintahan

Menurut Rod Hague, pada sistem pemerintahan

presidensial terdiri dari 3 (tiga) unsur :

1.Presiden yang dipilih rakyat, menjalankan pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.

2.Masa jabatan yang tetap bagi presiden dan dewan perwakilan, keduanya tidak bisa saling menjatuhkan (menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang).

3.Tidak ada keanggotaan yang tumpang tindih antara eksekutif dan legislatif.

Lanjutan ………….

Page 19: Kls XII BAB II Sistem Pemerintahan

Lanjutan ………….

Model Sistem Pemerintahan Lain :Sistem Pemerintahan Referendum

Di Negara Swiss, dimana tugas pembuat Undang-undang berada di bawah pengawasan rakyat yang mempunyai hak pilih. Pengawasan itu dilakukan dalam bentuk : 1. Referandum Obligatoir,

2. Referendum Fakultatif,

3. Referandum Konsultatif. Sistem Parlemen :a. Satu Kamar b. Dua Kamar

Federalisme Kebangsawanan

Page 20: Kls XII BAB II Sistem Pemerintahan

Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran, majalah, internet, buletin & sebagainya, kemudian lakukan hal-hal berikut :

Penugasan Praktik Kewarganegaraan

2

1. Rumuskan kembali pemahaman tentang “Sistem Pemerintahan” dalam penyelenggaraan kehidupan negara !

2. Berikan alasan penjelasan, mengapa sistem pemerintahan parlementer di Inggris dianggap yang tertua !

3. Berikan alasan penjelasan, mengapa di Amerika yang dulu be-kas jajahan Inggris dalam pemerintahannya menerapkan sistem presidential !

4. Tuliskan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kelebihan sistem peme-rintahan parlementer !

5. Berikan alasan penjelasan, mengapa sistem pemerintahan referandum lebih tepat diterapkan pada negara kecil semacam Swiss !

6. Tuliskan hal-hal yang mendukung sehingga suatu negara lebih memilih menerapkan sistem parlemen satu atau dua kamar !

Page 21: Kls XII BAB II Sistem Pemerintahan

d.Sistem Pemerintahan di Beberapa Negara

Sistem Pemerintahan Amerika Serikat

PARLEMEN (LEGISLATIF) ATAU KONGGRES

BADANPERWAKILAN

SENAT

MAHKAMAH AGUNG

(YUDIKATIF)

PRESIDEN(EKSEKUTIF)

PEMILIHAN UMUM PEMILIHAN UMUMTETAP

R A K Y A T P E M I L I H

Keterangan : : Checking Power With Power

Page 22: Kls XII BAB II Sistem Pemerintahan

Sistem Pemerintahan Inggris

Keterangan : : Mosi tidak percaya dari pihak Legislatif (Parlemen) kepada Pemerintah (Eksekutif).

: Pertanggungjawaban dari pihak Eksekutif (PM dan Kabinetnya) kepada parlemen

(legislatif).

PERDANA MENTERIDEWAN MENTERI-MENTERI

(KABINET)

PARLEMEN

Pemilihan Umum

Artikulasi Kepentingan

P E M I L I H

Page 23: Kls XII BAB II Sistem Pemerintahan

Sistem Pemerintahan Republik Rakyat Cina

KetuaKonferensi Negara

Tertinggi Dewan Pertahanan

Nasional

Dewan Negara : Perdana Menteri15 Wakil Perdana

Menteri, Sekretaris Jenderal, Menteri-

menteri, dan Kepala-Kepala Komisi49 Kementerian dan

Komisi

Komisi Tetap

Konggres Rakyat Nasional

Mahkamah Rakyat

Tertinggi

Kejaksaan Rakyat

Tertinggi

Tingkat Provinsi : 21 Provinsi, 5 wilayah otonom, dan 2 kota yang diperintah secara langsung

Dewan-Dewan RakyatKonggres-konggres

RakyatPengadilan-PengadilanR

akyat Tertinggi

Kejaksaan Rakyat

Daerah-daerah Istimewa dan chou

otonom

Pengadilan-Pengadilan

Rakyat Menengah

Kejaksaan Rakyat

Tingkat Kabupaten : 2,291 unit, 1,978 hsien, 177 Kotamadya, 58 hsien otonom, dan 78 unit lain

Page 24: Kls XII BAB II Sistem Pemerintahan

Penugasan Praktik Kewarganegaraan

3

Setelah mempelajari materi-materi tentang : Sistem pemerintahan

Negara Amerika Serikat, Inggris dan Republik Rakyat Cina, lakukan

Strategi Pembelajaran dengan Penugasan Cooperative Integrated

Reading and Composition (CIRC) atau Kooperatif Terpadu Membaca

dan Menulis.Langkah-langkah :1. Bentuk kelompok dengan anggotanya antara 4 – 5 orang.2. Diberikan “wacana” atau kliping sesuai topik bahasan.3. Setiap kelompok bekerja sama saling membacakan dan

menemukan ide pokok serta memberi tanggapan terhadap wacana/kliping, dan ditulis pada lembar kertas.

4. Mempresentasikan atau membacakan hasil kelompok.5. Buatlah kesimpulan bersama.6. Penutup.

Page 25: Kls XII BAB II Sistem Pemerintahan

Waktu : 4 x 45 Menit

Standar Kompetensi :Mengevaluasi berbagai sistem

pemerintahan

Kompetensi Dasar :2.2. Menganalisis pelaksanaan sistem pemerintahan negara Indonesia.

2.3. Membandingkan pelaksanaan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia dengan negara lain.

Page 26: Kls XII BAB II Sistem Pemerintahan

(Indikator)Hasil Yang Diharapkan :

Menguraikan sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia menurut UUD 1945.

Mendeskripsikan struktur ketatanegaraan Negara Republik Indonesia.

Menganalisis kelebihan dan kelemahan pelaksanaan sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Menganalisis suatu sistem pemerintahan yang dianut suatu negara terhadap negara lain.

Menganalisis perbandingan pelaksanaan sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia dengan negara lain.

Page 27: Kls XII BAB II Sistem Pemerintahan

Pemerintahan Negara RI menurut UUD 1945

SISTEM PEMERINTAHAN

DI INDONESIA

Struktur Ketatanegaraan

Kelebihan dan Kelemahan

Pengaruh suatu sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia dengan negara lain

Perbandingan pelaksanaan sistem pemerintahan negara RI dengan negara lain

Page 28: Kls XII BAB II Sistem Pemerintahan

Menurut UUD 1945, bahwa sistem pemerintahan Negara R.I.

menganut sistem distribution of power.

Dengan argumentasi, bahwa UUD 1945 :

1.Tidak membatasi secara tajam, bahwa tiap kekuasaan itu harus dilakukan oleh suatu organisasi/badan tertentu yang tidak boleh saling campur tangan.

2.Tidak membatasi kekuasaan itu dibagi atas 3 bagian saja dan juga tidak membatasi kekuasaan dilakukan oleh 3 organ saja.

3.Tidak membagi habis kekuasaan rakyat yang dilakukan MPR, pasal 1 ayat 2, kepada lembaga negara lainnya.

Sistem Pemerintahan Negara RI Menurut UUD 1945

Page 29: Kls XII BAB II Sistem Pemerintahan

1. Bentuk negara kesatuan dgn prinsip otonomi yang luas.

2. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan adalah presidensial.

3. Pemegang kekuasaan eksekutif adalah Presiden yang merangkap sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

4. Kabinet atau menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden, serta bertanggung jawab kepada presiden.

5. Parlemen terdiri atas 2 bagian (bikameral), yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) & Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

6. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yaitu pengadilan tinggi dan pengadilan negeri serta sebuah Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

Pokok-pokok Sistem Pemerintahan R.I.

Page 30: Kls XII BAB II Sistem Pemerintahan

Sistem Pemerintahan Negara R.I. Sebelum dan Setelah Amandemen UUD 1945

Masa Orde Baru(Sebelum amandemen UUD 1945)

Masa Reformasi(Setelah Amandemen UUD 1945)

Indonesia adalah negara hukum (rechtssaat)

Negara Indonesia adalah negara Hukum.

Sistem Konstitusional Sistem Konstitusional

Kekuasaan negara tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Kekuasaan negara tertinggi di Tangan

Majelis Permusyawaratan Rakyat

Presiden ialah penyelenggara peme-rintah Negara yang tertinggi menurut UUD.

Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi menurut UUD.

Presiden tidak bertanggungjawab ke-pada Dewan Perwakilan Rakyat.

Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Menteri negara ialah pembantu Presiden, menteri negara tidak ber-tanggungjawab kepada Dewan Perwa-kilan Rakyat.

Menteri negara ialah pembantu Presiden, menteri negara tidak ber-tanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.

Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.

Page 31: Kls XII BAB II Sistem Pemerintahan

Struktur Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia

Sebelum Amandemen UUD 1945

JIWA DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA

PANCASILA

PEMBUKAAN UUD 1945

UNDANG-UNDANG DASAR 1945

MPR

BPK DPRMA PRESIDEN DPA

Page 32: Kls XII BAB II Sistem Pemerintahan

Setelah Amandemen UUD 1945

UNDANG-UNDANG DASAR 1945

DPD DPR

MPR KEHAKIMAN

BPK

PRESIDEN

WAPRES MK MA KY

Legislatif Eksekutif Yudikatif

Page 33: Kls XII BAB II Sistem Pemerintahan

Kelebihan dan Kelemahan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Negara R.I.

Sistem Pemerintahan Presidensial Negara R.I.

No Kelebihan Kelemahan

1. Adanya kepastian dan suprema-si hukum dalam penyelenggara-an pemerintahan negara.

Masih ada oknum aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) yang belum bekerja secara profesional.

2. MPR yang terdiri dari anggota DPR, Utusan Daerah dan Utusan golongan, berwenang mengubah UUD dan memberhentikan Presiden/Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.

MPR yang terdiri dari anggota DPR, Utusan Daerah dan Utusan golongan, merupakan lembaga negara yang sarat dengan muatan politis sehingga keputusan maupun ketetapan-ketetapannya sangat bergantung kepada konstelasi politik rezim yang berkuasa pada saat itu.

Page 34: Kls XII BAB II Sistem Pemerintahan

Lanjutan ………….

3. Jabatan Presiden (eksekutif) tidak dapat dijatuhkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan sebaliknya Presiden juga tidak dapat membubarkan DPR. Presiden dengan DPR bekerja sama dalam pembuatan Undang-Undang.

Pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh, sehingga ada kecenderungan eksekutif lebih dominan bahkan dapat mengarah ke otoriter. Demikian juga pada masa orde baru, meskipun ada lembaga-lembaga negara lain namun kurang berfungsi sebagaimana mestinya.

4. Jalannya Pemerintahan cenderung lebih stabil karena program-program relatif lancar dan tidak terjadi krisis kabinet. Menteri-menteri adalah pembantu Presiden.

Jika para menteri tidak terdiri dari orang-orang yang jujur, bersih dan profesional, program-program pemerintah tidak berjalan efektif dan populis (berpihak kepada rakyat).

Page 35: Kls XII BAB II Sistem Pemerintahan

Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran, majalah, internet, buletin & sebagainya, kemudian lakukan hal-hal berikut :

Penugasan Praktik Kewarganegaraan

4

1. Rumuskan kembali pemahaman anda tentang pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia baik sebelum maupun setelah amandemen UUD 1945 !

2. Berikan penjelasan hubungan antara amandemen UUD 1945 dengan perubahan yang terjadi dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia !

3. Berikan penjelasan kembali tentang kekuasaan kehakiman yang terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial dengan tugasnya masing-masing !

4. Berikan sekurang-kurangnya 2 (dua) faktor yang mendorong pemikiran bahwa UUD 1945 perlu diamandemen !

5. Identifikasikan kembali dalam bentuk apa sajakah perubahan kedudukan, peran dan fungsi lembaga eksekutif dan legislatif sebelum dan setelah amandemen UUD 1945 dalam sistem pemerintahan negara republik Indonesia !

Page 36: Kls XII BAB II Sistem Pemerintahan

2. Perbandingan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Yang Berlaku di Indonesia dengan Negara Lain

a. Pengaruh Suatu Sistem Pemerintahan Yang Dianut Suatu Negara Terhadap Negara Lain

Penerapan sistem pemerintahan negara-negara di dunia, tidaklah sama, karena disesuaikan dengan kondisi sosial budaya dan politik yang berkembang di negara bersangkutan.

Sistem pemerintahan presidensial dan parlementer mrp dua model sistem pemerintahan yg banyak dijadikan acuan banyak negara.

Dalam perkembangannya sistem presidential Amerika banyak dijadikan acuan antara lain oleh ; Filipina, Brazil, Indonesia dan Argentina. Sedangkan sistem parlementer Inggris, antara lain oleh ; India, Jepang, Malaysia dan Australia.

Page 37: Kls XII BAB II Sistem Pemerintahan

Faktor Sejarah

No Negara Induk

Negara Dalam Hubungan Sejarah

Sistem Pemerintaha

n

1. Perancis Kamerun, Chad, Kaledonia Baru, Kamboja, Republik Afrika Tengah, Aljazair, Burundi dan lain-lain.

Parlementer

2. Inggris Kanada, Afrika Selatan, Selandia Baru, Australia, India, dan lain-lain.

Parlementer

3. Rusia/ Uni Soviet

Kuba, Korea Utara, Vietnam, RRC, Ukraina, Bulgaria dan lain-lain.

Presidensial

4. Amerika Serikat

Filipina, Irak, Afghanistan, dan lain-lain.

Presidensial

5. Spanyol Argentina, Bolivia, Chili, Ecuador, Guetamala, dan lain-lain.

Presidensial

Page 38: Kls XII BAB II Sistem Pemerintahan

Faktor Ideologi

Berdasarkan faktor ideologi (fasisme, individualisme dan sosialisme/ komunisme), dapat berpengaruh terhadap pemerintahn suatu negara.

Pasca perang dunia kedua, fasisme hancur dan muncul perse-teruan ideologi besar untuk memperebutkan pengaruhnya.

No

Negara Induk

Dalam Hubungan Ideologi

Sistem Pemerintahan

1. Amerika Serikat

(Liberal)

Inggris, Perancis, Italia, Kanada, Australia, Jerman, Korea Selatan, dll.

Presidensial atau Parlementer

dengan lebih satu parti

2. Uni Soviet (Komunis)

Albania, Rumania, Cekoslo-vakia, Bulgaria, Ukraina, Rusia, RRC, Kuba, Korea Utara, Vietnam, dll.

Presidential hanya dengan satu partai tunggal komunis

Page 39: Kls XII BAB II Sistem Pemerintahan

b. Perbandingan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia dengan Negara Lain

Negara-negara lain

Prancis Kedudukan eksekutif (Presiden) kuat, karena dipilih langsung

oleh rakyat. Kepala negara dipegang Presiden dengan masa jabatan selama 7

tahun. Presiden diberikan wewenang untuk bertindak pada masa

darurat dalam menyelesaikan krisis. Jika terjadi pertentangan antara kabinet dengan legislatif,

presiden boleh membubarkan legislatif. Jika suatu undang-undang yang telah disetujui legislatif namun

tidak disetujui Presiden, maka dapat diajukan langsung kepada rakayat melalui referandum atau diminta pertimbangan dari Majelais Konstitusional.

Penerimaan mosi dan interpelasi dipersukar, misalnya sebelum sebuah mosi boleh diajukan dalam sidang badan legislatif, harus didukung oleh 10% dari jumlah anggota badan itu.

Page 40: Kls XII BAB II Sistem Pemerintahan

Lanjutan ………….

Negara-negara lain

India

1. Badan eksekutif terdiri dari seorang presiden sebagai kepala negara dan menteri-menteri yang dipimpin oleh seorang perdana menteri.

2. Presiden dipilih untuk masa jabatan lima tahun oleh anggota-anggota badan legislatif baik di pusat maupun di negara-negara bagian.

3. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, sangat mirip dengan Inggris dengan model Cabinet Government.

4. Pemerintah dapat menyatakan “keadaan darurat” dan pembatasan-pembatasan kegiatan bagi para pelaku politik dan kegiatan media masa agar tidak mengganggu usaha pembangunannya.

Page 41: Kls XII BAB II Sistem Pemerintahan

Penugasan Praktik Kewarganegaraan

5

Setelah mempelajari materi-materi tentang : Perbandingan Pelaksa-naan Sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia dengan negara lain, dilanjutkan Penugasan dengan menjawab pertanyaan atau pernyataan sebagai berikut :

1. Berikan penjelasan, bagaimana pengaruh suatu sistem pemerintahan yg dianut oleh suatu negara terhadap negara lain. Berikan Contohnya !

Penjelasan : .......................................................................................................................

No Contoh Negara Uraian Singkat

1.

2.

Page 42: Kls XII BAB II Sistem Pemerintahan

2. Di negara-negara yang berideologi liberal, pada umumnya menerapkan sistem pemerintahan demokrasi konstitusional dengan presidensial kabinet maupun parlementer dan lebih dari satu partai politik. Berikan penjelasn singkatnya yang dimaksud dengan !

Lanjutan ………….

a. Demokrasi konstitusional : ................................................................b. Presidensial kabinet : .........................................................................

3. Pada sistem pemerintahan presidensial di Amerika Serikat, selain Presiden dan Mahkamah Agung, juga terdapat Konggres (terdiri dari parlemen dan senat). Beri penjelasan singkat pada kolom di bawah ini !

Parlemen Senat

...................................................

...................................................

....

.................................................

.................................................

....

Page 43: Kls XII BAB II Sistem Pemerintahan

Lanjutan ………….

4. Berikan tanggapan penjelasan, mengapa sistem pemerintahan pre-sidensial di negara republik Indonesia tidak menerapkan teori trias politika Mostesqueu secara murni ! ...................................................................................................................

5. Tuliskan perbedaan dan persamaan pada sistem pemerintahan presidensial dengan pemisahan kekuasaan (separation of power) dan pembagian kekuasaan (distribution of power) di bawah ini !

Persamaan Perbedaan

..................................................

..................................................

......

..................................................

...

................................................

................................................

....

................................................

..

Page 44: Kls XII BAB II Sistem Pemerintahan

3. Sikap Warga Negara Terhadap Pelaksa-naan Sistem Pemerintahan R.I.

Hal-hal yang harus dilakukan warga negara sebagai sikap peduli

terhadap penyelenggaraan negara :1. Mendukung setiap kebijakan pemerintah yang

berorientasi pada kesejahteraan rakyat2. Berpartisipasi aktif pada proses demokratisasi yang

dijalankan pemerintah3. Memberikan kritik, saran dan masukan yang

bersifat konstruktif terhadap kebijakan pemerintah yang kurang berorientasi pada rakyat banyak

4. Melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan dan program pemerintah yang berorientasi pada pembangunan nasional

5. Berupaya sekuat tenaga untuk menjadi warga negara yang baik, dengan jalan upaya memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas diri dan profesionalisme sehingga mampu menjadi “agent of changes”.

Page 45: Kls XII BAB II Sistem Pemerintahan

SOAL ESSAY/URAIANJawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas !

1. Jelaskan yang anda ketahui yang dimaksud dengan “sistem pemerintahan” !

2. Berikan penjelasan perbedaan antara pemerintah dengan pemerintahan !

3. Beri penjelasan salah satu penerapan bentuk pemerintahan Monarkhi Konstitusional yang ada di negara Arab saudi dan Brunai Darussalam !

4. Berikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) ciri utama dalam penerapan sistem pemerintahan parlementer !

5. Beri penjelasan bagaimana penerapan sistem pemerintahan di negara dengan satu partai, dua partai dan referandum !

Page 46: Kls XII BAB II Sistem Pemerintahan

Lanjutan ……………….

6. Tuliskan sekurang-kurangnya 3 (tiga) ciri utama penerapan sistem presidensial yang diterapkan di Amerika !

7. Berikan alasan, mengapa dalam sistem presidensial jalannya pemerintahan cenderung lebih stabil .... !

8. Menurut pendapat anda, apa langkah-langkah yang paling mungkin dilaksanakan pemerintah Indonesia dalam rangka melaksanakan pemerintahan yang efektif dan efisien !

9. Jelaskan, mengapa faktor sejarah dan ideologi dapat mempengaruhi pemerintahan satu negara terhadap negara lain dan berikan contohnya !

10.Berikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kelebihan dan kelemahan dalam penerapan sistem presidensial menurut pengamatan anda !

Page 47: Kls XII BAB II Sistem Pemerintahan

TUGAS DAN DISKUSI

1. Diskusikan dengan teman-temanmu tentang topik-topik berikut ini !a. Penerapan sistem pemerintahan parlementer di di Indonesia

tahun 1950 – 1959.

b. Perbedaan penerapan sistem presidensial masa orde lama, orde baru dan era reformasi.

c. Tantangan penerapan demokratisasi di negara monarki palementer.

d. Pengaruh ideologi liberal dan komunis terhadap sistem pemerintahan di Asia pasca perang dunia II.

2. Carilah referensi lain baik dari buku, koran, buletin, majalah, internet dan sebagainya yang berhubungan dengan penerapan sistem presidensial di Indonesia pasca amandemen UUD 1945.

Page 48: Kls XII BAB II Sistem Pemerintahan

INQUIRIIsilah titik-titik pada kolom berikut ini untuk menganalisis pengaruh pene-rapan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia pasca amandemen UUD 1945 terhadap bidang-bidang lain !

No Bidang Dampak Positif Dampak Negatif

1. Politik ........................................................................................

..........................................

..........................................

2. Ekonomi ......................................................................................

..........................................

..........................................

3. Sosial dan Budaya

...........................................

...............................................................................................................................

4. Hukum ......................................................................................

..........................................

..........................................

5. Pertahan dan

Kemanan

...........................................

...............................................................................................................................

Page 49: Kls XII BAB II Sistem Pemerintahan

1. Bagaimana tanggapan anda sehubungan informasi yang disampaikan oleh Sekjen Depag Faisal Ismail dan Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Abdul Fatah ?

2. Menurut anda apa segi positif & negatif pluralisme di Indonesia ?

3. Carilah perbandingan di negara Thailand, India, Mesir atau Roma sekitar kerukuan antar umat bergama yang ada di negara-negara tersebut !

4. Bagaimana perasaan anda, sehubungan dengan pengakuan dari negara-negara lain tentang kerukunan umat beragama di Indonesia akan dijadikan model ?

5. Menurut pendapat anda, adakah hubungan kerukunan umat beragama di Indonesia dengan falsafah hidup Pancasila yang diyakini oleh bangsa Indonesia ?

Berdasarkan wacana tersebut di atas, berikan pendapat, tanggapan atau analisa anda !

Page 50: Kls XII BAB II Sistem Pemerintahan

6. Bagaimana upaya-upaya nyata yang dapat kita lakukan agar kerukunan antar umat beragama di Indonesia tetap terpelihara dengan baik ?

7. Bila penyelenggaraan negara di Indonesia menunjukkan perilaku konstitusional, bagaimana dampaknya terhadap :a. Kerukunan hidup antar umat beragama !b. Pancasila sebagai sumber nilai kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara !c. Pancasila sebagai paradigma pembangunan !

Lanjutan ……………….

Page 51: Kls XII BAB II Sistem Pemerintahan