Download pdf - LAPORAN EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS PPID DAN …madiunkota.go.id/wp-content/uploads/2018/01/LAPORAN-EVALUASI-PPID... · Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan ... Kawasan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun

Jl. Pahlawan No. 37 Madiun

Phone. (0351) 467327

Website : madiunkota.go,id

LAPORAN EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS PPID DAN PENERAPAN SOP KOTA

MADIUN TAHUN 2017

Daftar Isi

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I : Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Bab II : Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

2. Struktur Organisasi Pelayanan Informasi Publik pada

Pemerintah Kota Madiun.

3. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan

Informasi Publik dan Kualifikasinya.

4. Anggaran Pelayanan Informasi serta Penggunaannya.

Bab III : Rincian Pelayanan Informasi

1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

2. Waktu yang ditetapkan untuk Pelayanan Informasi

3. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan

4. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak dan

Alasannya

Bab IV : Capaian Kinerja PPID Tahun 2017

Bab V : Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan

Informasi dan Dokumentasi Publik

Bab VI : Rencana Tindak Lanjut Pelayanan Informasi

Bab VI I : Kesimpulan

Lampiran – lampiran

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (KIP) mengamanatkan pemerintah untuk membuka

informasi terkait penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat. Dengan

adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik maka seluruh instansi

pemerintah tak terkecuali pemerintah daerah untuk memberikan informasi

kepada masyarakat melalui media penyebarluasan informasi terkecuali jenis

informasi yang dikecualikan.

Kebebasan informasi diharapkan menjadi spirit demokratisasi yang

menawarkan kebebasan sekaligus tanggung jawab secara bersama.

Kebebasan informasi di satu sisi harus mendorong akses publik terhadap

informasi yang cepat, benar, dan akurat sehingga tercipta pemerintahan

good governance.

Kebebasan informasi disatu sisi harus mendorong akses publik

terhadap informasi secara luas. Sementara disisi yang lain, kebebasan

informasi juga sekaligus dapat membantu memberikan pilihan langkah yang

jelas bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan secara strategis.

Sebagai Badan Publik Pemerintah Kota Madiun, PPID Kota Madiun

berkewajiban menyediakan dan menertibkan informasi publik, memberikan

informasi kepada masyarakat atau pemohon informasi publik yang cepat,

benar, dan akurat. Masyarakat pun dapat berperan aktif untuk mengakses

informasi yang dibutuhkan terutama informasi yang membangun kemajuan

Kota Madiun.

Sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan tugas PPID, maka PPID Kota

Madiun menyusun Laporan Evaluasi Pelaksanaan Tugas PPID dan Penerapan

SOP Tahun 2017 sebagai bahan perbaikan kinerja PPID untuk tahun

selanjutnya.

Madiun, Desember 2017 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA,

S U B A K R I, S.Sos, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680904 198903 1 004

1

BAB I

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Di Pemerintah Kota Madiun

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good

governance), keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah

penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi

pemerintahan. Salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan

yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam

memperoleh informasi. Selain sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat akan infromasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik

maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui

keterbukaan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut

berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

Mengingat informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang

dalam pengembangan pribadi maupun lingkungan sosialnya dan sebagai

bentuk pertahanan nasional, memperoleh informasi merupakan Hak Asasi

Manusia yang dimiliki setiap orang tanpa terkecuali. Selain itu, keterbukaan

informasi publik merupakan salah satu ciri penting terbentuknya negara

demokratis. Atas dasar itulah pemerintah telah mengesahkan Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang membahas tentang pembentukan

Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor

117 Tahun 2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi,

pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk membentuk Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) diseluruh instansi

pemerintahan. Tak terkecuali di Pemerintah Kota Madiun yang ditandai

dengan diterbitkannya Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor

042-401.109/21/2017 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi

dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang mana salah satu

tugasnya adalah menyediakan akses informasi bagi masyarakat atau

pemohon informasi.

2

BAB II

Gambaran Umum Pelaksanaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi ini diamanatkan oleh Undang-Undang KIP

yang mana setiap badan publik berkewajiban untuk membuka akses atas

informasi publik bagi masyarakat luas. Keterbukaan informasi publik di Kota

Madiun disikapi dengan diterbitkannya Pedoman Pengelolaan Pelayanan

Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun melalui

Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017. Melalui PPID Kota

Madiun, segala informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun

penyelenggaraan pemerintahan dapat diakses oleh publik atau masyarakat.

Pelayanan informasi yang dibangun secara profesional, proporsional,

dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap

kinerja pemerintah. Hal ini pun akan semakin menunjang upaya pemerintah

dalam mewujudkan pelayanan pemerintahan yang baik (good governance).

Pada tahun 2017 ini, gambaran umum pelayanan informasi publik di

Kota Madiun telah berjalan sebagaimana mestinya. Namun demikian

diperlukan perbaikan untuk kinerja PPID Utama dan peran serta bagi PPID

Pembantu untuk menunjang keterbukaan informasi publik. Berikut ini dapat

kami laporkan gambaran umum pelaksanaan informasi publik di PPID Kota

Madiun.

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pemerintah Kota Madiun melalui PPID meningkatkan pelayanan informasi

dengan membangun dan menyediakan layanan melalui beberapa media :

1. Melalui website madiunkota.go.id;

2. Melalui aplikasi E-PPID;

3. Ruang pelayanan pengaduan / ruang PPID ;

4. Melalui telepon layanan informasi dan pengaduan (0351) 467327;

5. Melalui SMS dan Telepon Radio Suara Madiun;

6. Melalui media sosial (facebook, twitter, instagram, dan Whats App);

7. Melalui aplikasi LAPOR-SP4N ;

8. Melalui tatap muka/ sosialisasi.

3

1. Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan

Dokumentasi pada Pemerintah Kota Madiun

PEMBINA

PENGARAH SELAKU

ATASAN PPID

TIM

PERTIMBANGAN

PPID UTAMA

SEKRETARIAT

PLID

BIDANG

PENGOLAH

DATA DAN

KLASIFIKASI

INFORMASI

BIDANG

PELAYANAN

INFORMASI DAN

DOKUMENTASI

BIDANG

FASILITASI

SENGKETA

INFORMASI

PPID PEMBANTU

4

2. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi

Publik dan Kualifikasinya

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor 042-

401.109/21/2017 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi

dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, telah dibentuk

susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di

Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

NO KEDUDUKAN JABATAN DALAM DINAS 1 2 3 I Pembina Walikota Madiun

II Pengarah selaku Atasan

PPID

Sekretaris Daerah

III Tim Pertimbangan 1. Asisten Pemerintahan dan Pembangunan

2. Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat

IV Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi Utama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

V Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu

1. Sekretaris Inspektorat 2. Kepala Bagian Perundang-undangan,

Dokumentasi dan Rapat pada Sekretariat DPRD

3. Sekretaris Dinas Pendidikan 4. Sekretaris Dinas Kebudayaan,

Pariwisata, Kepemudaan, dan Olah Raga

5. Sekretaris Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

6. Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

7. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

8. Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kopreasi dan Usaha Mikro

9. Sekretaris Dinas Perdagangan 10. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja 11. Sekretaris Dinas Komunikasi dan

Informatika 12. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum

dan Tata Ruang 13. Sekretaris Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman

5

14. Sekretaris Dinas Perhubungan 15. Sekretaris Dinas Pertanian dan

Ketahanan Pangan 16. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup 17. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan 18. Sekretaris Satuan Polisi Pamong

Praja 19. Sekretaris Badan Kepegawaian

Daerah 20. Sekretaris Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah 21. Sekretaris Badan Pendapatan

Daerah 22. Sekretaris Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah 23. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik 24. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

25. Kepala Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah

26. Kepala Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah

27. Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah

28. Kepala Sub Bagian Perekonomian pada Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

29. Kepala Sub Bagian Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah

30. Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi Sekretaris Daerah

31. Kepala Sub Bagian Protokol dan Kepegawaian pada Bagian Umum Sekretariat Daerah

32. Sekretaris Kecamatan Kartoharjo 33. Sekretaris Kecamatan Manguharjo 34. Sekretaris Kecamatan Taman 35. Kepala Sub Bagian Umum pada

PD. Aneka Usaha Kota Madiun 36. Direktur Umum pada PDAM Tirta

Taman Sari Kota Madiun 37. Kepala Sub Bagian Umum pada

PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun 38. Lurah Oro-Oro Ombo

6

39. Lurah Sukosari 40. Lurah Klegen 41. Lurah Rejomulyo 42. Lurah Pilangbango 43. Lurah Tawangrejo 44. Lurah Kanigoro 45. Lurah Kartoharjo 46. Lurah Kelun 47. Lurah Manguharjo 48. Lurah Sogaten 49. Lurah Patihan 50. Lurah Ngegong 51. Lurah Winongo 52. Lurah Madiun Lor 53. Lurah Pangongangan 54. Lurah Nambangan Lor 55. Lurah Nambangan Kidul 56. Lurah Mojorejo 57. Lurah Pandean 58. Lurah Banjarejo 59. Lurah Kuncen 60. Lurah Manisrejo 61. Lurah Kejuron 62. Lurah Josenan 63. Lurah Demangan 64. Lurah Taman

V Bidang Pendukung 1. Sekretariat a. Koordinator Kepala Sub Bagian Umum dan

Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika

b. Anggota 1) Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika

2) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi dan Informatika

2. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi

a. Koordinator Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika

b. Anggota 1) Kepala Seksi Layanan Aplikasi dan Tata Kelola Pemerintahan Elektronik pada Dinas Kominfo

2) Kepala Seksi Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika

3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

a. Koordinator Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

7

b. Anggota 1) Kepala Sub Bagian Penyuluhan dan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah

2) Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Kominfo

Sedangkan untuk pelayanan di Sekretariat PPID Utama, didukung

oleh Petugas Khusus PPID beserta pejabat fungsional Pranata Humas dan

Staf Dinas Komunikasi dan Informatika dengan rincian dan kualifikasi sebagai

berikut :

a. Berdasarkan Jenis Kelamin :

Laki-Laki : 7 orang

Perempuan : 10 orang

Jumlah : 17 orang

b. Berdasarkan Eselon :

Eselon II/b : 1 orang

Eselon III/a : 1 orang

Eselon III/b : 2 orang

Eselon IV/a : 8 orang

Pranata Humas : 1 orang

Staf ASN : 2 orang

Tenaga Kontrak : 1 orang

Tenaga Trampil : 1 orang

c. Berdasarkan Golongan/ Pangkat :

Gol IV : 3 orang

Gol III : 11 orang

Gol II : 1 orang

PTT : 2 orang

d. Berdasarkan Pendidikan Terakhir :

S-2 : 1 orang

S-1 : 13 orang

D-3 : 2 orang

SLTA : 1 orang

4. Anggaran Pelayanan Informasi dan Penggunaannya

Pada tahun 2017 pelaksanaan kegiatan Optimalisasi PPID Kota

Madiun melalui APBD Kota Madiun dialokasikan anggaran

sebesarRp.261.400.000,00. Anggaran tersebut digunakan untuk

8

sosialisasi,pembinaan, koordinasi,konsultasi, monitoring,dan evaluasi

PPID Kota Madiun.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

NO HARI / TANGGAL TEMA KEGIATAN KETERANGAN

1. Jum’at, 10 Maret 2017

Melaksanakan Konsultasi Penyusunan Regulasi PPID berdasarkan Permendagri No. 3 tahun 2017

di Dinas Kominfo Prov. Jatim

2. Senin, 12 Maret 2017

Mengikuti Bimbingan teknis petugas help desk / meja layanan PPID

di Dinas Kominfo Prov. Jatim

3. Selasa, 21 Maret 2017

Menerima Visitasi perkembangan PPID Kota Madiun dari Bakorwil Madiun

di Ruang PPID Kota Madiun

4. Kamis, 5 April 2017

Koordinasi tentang daftar informasi publik dan uji konsekuensi

Dinas Kominfo Prov. Jatim

5. Sabtu, 12 Mei 2017

Koordinasi tentang daftar informasi yang dikecualikan berkaitan dengan pengamanan informasi (Persandian)


6. Senin, 15 Mei 2017

Sosialisasi PPID dengan tema keterbukaan informasi menuju pelayanan publik yang lebih baik.

di Aula Asrama Haji, Jl. Ring Road Barat Kota Madiun.

7. Kamis, 8 Juni 2017

Rapat Evaluasi Kinerja PPID Kota Madiun tahun 2017

di Ruang Asisten 2

8. Senin, 24 Juli 2017

Konsultasi dengan PPID Provinsi Jawa Timur

di PPID Provinsi Jawa Timur

9. Sabtu, 8 September 2017

Rakor Monev/ sosialisasi PPID award


10. Senin, 16 Oktober 2017

Visitasi Monitoring dan Evaluasi dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur


11. Rabu, 1 November 2017

Pembinaan PPID dalam rangka penerapan SOP PPID sesuai Peraturan Walikota Madiun No. 20 tahun 2017.

di Gedung Diklat Jl. Duku no. 1 Kota Madiun

12. Senin, 13 November 2017

Monitoring dan evaluasi PPID dari Bakorwil Madiun


13. Senin, 18 Desember 2017

Menerima 2 Penghargaan PPID Award 2017 oleh Walikota

Di JTV Surabaya

14. Rabu, 27 Desember 2017

Mengikuti Forum Kehumasan dan Jumpa Pers Refleksi Akhir Tahun 2017 Kota Madiun

Di Ruang Bima Hotel Aston Madiun

15. Kamis, 28 Desember 2017

Evaluasi Pelaksanaan Tugas PPID dan Penerapan SOP pada PPID Pembantu OPD dan Kelurahan Kota Madiun

Di Ruang Kelas Diklat Kota Madiun

9

BAB III

Rincian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

NO TGL. NAMA PEKERJAAN / INSTANSI

INFORMASI YANG

DIPERLUKAN TUJUAN

KEPUTUSAN / JAWABAN

TANGGAL JAWAB

1. 8/3/2017 Ely W PNS Foto HUT Provinsi Jawa Timur tahun 2016

Untuk kelengkapan SPJ

Dilayani langsung oleh petugas PPID

8/3/2017

2. 9/3/2017 Hasijani Karyawan Swasta

Info profil Kota Madiun

Menjadikan Madiun salah satu tujuan wisata budaya


9/3/2017

3. 12/4/2017 Eko D.S PNS Foto terkait Adipura

Untuk paparan Adipura


12/4/2017

4. 21/4/2017 Hasijani Karyawan Swasta

Peta Kota Madiun terkini

Untuk wacana membuat rumah budaya


21/4/2017

5. 15/6/2017 Putut K Karyawan Swasta

Perwal tentang aset negara Laporan realisasi APBD Semester II dan II tahun 2016

Untuk kajian dan pengajuan permohonan pengembalian lebih bayar restribusi sewa aset negara di Kota Madiun


15/6/2017

6. 20/7/2017 Donny S Karyawan Swasta

Data penghargaan Kota Madiun tahun 2015-2016

Untuk data dokumen kota sehat


20/7/2017

7. 3/8/2017 Putri A.Y Mahasiswa Laporan keuangan Kota Madiun tahun 2016

Untuk pengerjaan tugas kuliah

Dilayani petugas PPID

3/8/2017

8. 14/8/2017 Suseno Karyawan Swasta

Perda ongkos parkir di Kota Madiun

Supaya masyarakat tau tariff yang ditentukan dari pihak pemda dan bisa menjawab dengan data jika terdapat juru parkir yang melanggar


14/8/2017

9. 10/10/17 Dinas Pertanian

PNS Foto sarimbit Bapak dan Ibu Walikota Madiun

Pembuatan spanduk acara gerakan memasyarakatkan makan ikan dan forum peningkatan konsumsi ikan


10/10/2017

10

10. 7/11/2017 Teguh M Polres Madiun Kota

Koordinasi terkait komunitas niaga celuler Indonesia dan registrasi kartu celuler

Antisipasi Demo


7/11/2017

11. 16/11/17 Hanidar Mahasiswa Laporan keuangan BLUD Akper Kota Madiun tahun 2016

Untuk bahan penulisan Skripsi STAN


16/11/2017

12. 27/11/17 Nur Endah

Karyawan Swasta

Alamat, no telepon, nama-nama paguyuban PKL di Madiun

Untuk mendaftar menjadi anggota PKL subaya bisa mendapat kartu tanda daftar usaha dan segala informasi tentang PKL di Madiun


27/11/2017

13. 27/11/17 Mulyono PNS SK PPID Kota Madiun

Untuk contoh pembuatan SK PPID di Kabupaten Madiun

Dilayani langsung oleh PPID

27/11/2017

14 12/12/17 Nidya T Mahasiswa Nama OPD di Kota Madiun

Untuk data tugas akhir

Dilayani langsung oleh PPID

12/12/2017

2. Waktu yang Ditetapkan untuk Pelayanan Informasi

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada pemohon

informasi, PPID Pemerintah Kota Madiun menetapkan waktu pemberian

pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Madiun. Penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada

hari kerja yaitu pada hari Senin sampai dengan Jumat dengan waktu

pelaksanaan sebagai berikut :

Senin – Kamis : Pukul 07.00 s/d 15.00 WIB

Jumat : Pukul 07.00 s/d 14.00 WIB

Waktu yang ditetapkan sesuai dengan SOP pelayanan permohonan

informasi ditetapkan pada hari dan jam kerja untuk pelayanan pemohon

informasi secara langsung dan setiap saat untuk pelayanan pemohon

informasi secara tidak langsung. Sedangkan untuk pemenuhan informasi

11

kepada pemohon ditetapkan 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan

informasi diterima oleh PPID dan perpanjangan permohonan informasi

adalah 7 (tujuh) hari kerja. Dalam pelaksanaannya diupayakan lebih

cepat dari waktu yang ditentukan.

3. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan

No Permohonan Dikabulkan 2017

1 PPID Kota Madiun 14 Permohonan

2 PPID Pembantu / OPD 64 Permohonan

PPID Kota Madiun terdapat 14 permohonan informasi yang

dikabulkan. Sebagian besar data atau informasi yang diminta adalah

dokumentasi. Sementara informasi yang diminta dari OPD pembantu

terkait informasi yang wajib disediakan telah dicukupi oleh masing-

masing OPD di website PPID pembantu sejumlah 37 OPD dan 27

Kelurahan.

Dengan demikian dari seluruh permohonan informasi ke PPID

Kota Madiun 100% dapat dikabulkan, sehingga tidak terjadi sengketa

informasi.

12

BAB IV

Capaian Kinerja PPID Tahun 2017

A. Capaian Kinerja

1. Pembentukan PLID dan penunjukkan PPID melalui Keputusan

Walikota Madiun Nomor 042-401.109 / 21 / 2017;

2. Penetapan Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan

Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun melalui

Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017;

3. Penyediaan ruangan / meja layanan PPID di PPID utama ;

4. Penyediaan Daftar Informasi Publik (DIP) oleh masing-masing PPID

pembantu ;

5. Adanya aplikasi E-PPID ;

6. Hasil monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Publik Jawa Timur,

pada Tahun 2017 PPID Kota Madiun mendapat nilai 82,29

mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun

sebelumnya yaitu pada Tahun 2016 PPID Kota Madiun mendapat

nilai 56,65 dan menduduki peringkat 13 dari 38 Kab/ Kota se Jawa

Timur;

7. Pada PPID Award 2017 PPID Kota Madiun memperoleh penghargaan

sebagai PPID 5 Besar Terbaik Kategori A dan Transparansi Anggaran

Terbaik ke 2 se Jawa Timur.

B. Evaluasi Pelaksanaan Tugas PPID

Berdasarkan Keputusan Walikota Madiun Nomor 042-401.109 / 21 / 2017

tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi

dan Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, bahwa

tugas PPID adalah :

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;

2. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan

dokumentasi;

3. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan

informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;

13

4. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi

pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;

5. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;

6. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang

dikecualikan;

7. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;

8. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh

masyarakat;

9. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas

pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan

oleh PPID Pembantu;

10. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala

dan/atau sesuai dengan kebutuhan;

11. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk

dipublikasikan;

12. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk

mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan

dokumentasi; dan

13. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi.

Dari semua tugas-tugas tersebut, semuanya telah dilaksanakan

sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Hasl evaluasi untuk PPID Pembantu OPD dan Kelurahan di Kota Madiun

pada tahun 2017, adalah sebagai berikut :

a. Seluruh OPD dan Kelurahan telah disediakan Website PPID

Pembantu dan sebagian besar telah diisi dengan informasi yang

wajib disediakan, meliputi data : Profil, Struktur Organisasi, Nama

Pejabat, Data Pegawai, Tupoksi, Program dan Kegiatan.

b. Website yang belum dilengkapi informasi yang wajib disediakan,

adalah website kelurahan-kelurahan, antara lain : Kel. Klegen, Kel.

Madiun Lor, Kel. Patihan, Kel. Taman.

c. Baru beberapa OPD yang update berita atau menyampaikan

informasinya di website OPD, antara lain : Dinas Dukcapil, Dinas

Kominfo , Kec. Kartoharjo, Kel. Pangongangan, Kel. Kartoharjo, Kel.

Kelun, Kel. Manguharjo, dan lainnya yang tidak update setiap saat.

14

Kaitannya dengan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2017, dalam pembentukan dan

Penguatan Tugas Pokok dan Fungsi PPID Utama dan Pembantu yang

dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika telah menunjukan

keberhasilan dengan terlaksananya kewajiban Pemerintah Kota terkait

pembentukan infrastruktur pelaksanaan dan publikasi informasi dasar

sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 14 tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya. Hal ini

ditandai dengan keberhasilan :

1. Terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

melalui Keputusan Walikota Madiun Nomor 042-401.109 / 21 / 2017;

2. Diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP) Layanan

Informasi Publik melalui Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun

2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

3. Dipublikasikannya Daftar Informasi publik di website Pemerintah Kota

Madiun melalui www. madiunkota.go.id;

4. Tersedianya daftar permohonan, yang pada tahun 2017 terdapat 14

permohonan informasi di PPID Pemerintah Kota Madiun dan

seluruhnya dapat dikabulkan tanpa adanya sengketa informasi.

C. Penerapan SOP

Sesuai dengan peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017

tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di

Lingkungan Pemerintah Kota Madiun telah ditetapkan Standar

Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan PPID, sebagai berikut :

1. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik ;

2. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik ;

3. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik ;

4. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik ; dan

5. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi.

Dari kelima SOP tersebut yang telah dilaksanakan yaitu SOP

Penyusunan Daftar Informasi Publik dan SOP Pelayanan Permohonan

Informasi Publik, ketiga SOP lainnya belum dilaksanakan bukan berarti

telah dilaksanakan tidak sesuai SOP, namun belum adanya kegiatan yang

membutuhkan pelaksanaan SOP tersebut.

15

BAB V

Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan

Informasi dan Dokumentasi Publik

A. Kendala Internal :

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang khusus menangani

Pelayanan PPID;

2. Belum tersedianya Ruangan khusus Pelayanan PPID dan Ruang

Penyimpanan Dokumen Publik.

B. Kendala Eksternal :

1. Belum optimalnya pemahaman PPID Pembantu OPD dan Kelurahan

dalam pelaksanaan tugas PPID Pembantu;

2. Masih minimnya masyarakat yang memanfaatkan PPID untuk

mendapatkan informasi dan dokumentasi publik sesuai ketentuan

yang berlaku.

16

BAB VI

Rencana Tindak Lanjut Pelayanan Informasi

Rencana tindak lanjut pelayanan informasi publik di Kota Madiun untuk

selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Mengaktifkan PPID Pembantu OPD dan Kelurahan dalam pemberian

informasi kepada masyarakat melalui website masing-masing;

2. Meningkatkan pelayanan informasi yang akan disampaikan kepada publik

khususnya tentang transparansi anggaran ;

3. Memberikan layanan informasi lebih banyak lagi terkait penyelenggaraan

pemerintahan kepada masyarakat agar masyarakat dapat ikut

berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

4. Peningkatan pelaksanaan standar layanan informasi di PPID utama dan

PPID pembantu.

5. Peningkatan implementasi SOP PPID;

6. Penyediaan Ruang khusus Pelayanan PPID dan Ruang Penyimpanan

Dokumentasi Publik;

7. Penambahan Petugas Pelayanan PPID;

8. Pembinaan, monitoring dan evaluasi PPID Pembantu OPD dan

Kelurahan;

9. Sosialisasi Tugas dan Fungsi PPID kepada masyarakat.

17

BAB VII

Kesimpulan

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, terbuka, dan

transparan (good governance) tidak lepas dari peran pemerintah yang

terbuka dalam memberikan informasi terkait kepentingan publik maupun

penyelenggaraan pemerintah. Untuk mewujudkannya diperlukan

transparansi dan partisipasi masyarakat dalam terjadinya kebijakan publik.

Didukung pula dengan penetapan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Nomor 14 Tahun 2008 yang mengamanatkan pemerintah untuk membuka

informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam undang-undang bahwa

setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk

mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan

menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hak setiap orang untuk

memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan

masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses

atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk

masyarakat luas. dengan membuka akses publik terhadap informasi

diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan

berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian,

hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang

merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme

(kkn), dan terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance).

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa

pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi badan publik dengan

membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Dan

Dokumentasi(PPID). Salah satu tugas PPID adalah menyediakan informasi

dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat. dengan adanya PPID,

diharapkan implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik dapat

berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas

18

secara nyata dapat terpenuhi. Dalam pelaksanaannya, PPID diwajibkan

untuk mengklasifikasian dan mengelompokkan informasi-informasi tersebut.

PPID diwajibkan untuk menyimpan, mengolah dan menyajikan informasi,

baik itu informasi yang bersifat wajib disediakan dan diumumkan secara

berkala, informasi yang diumumkan secara serta merta, maupun informasi

yang wajib tersedia setiap saat.

Pada dasarnya, semua informasi tentang penyelenggaraan pemerintah

adalah bersifat terbuka. masyarakat dapat mengetahui seluas-luasnya

informasi yang berkenaan dengan jalannya pemerintahan. namun, beberapa

informasi dapat dikecualikan sebagaimana diatur dalam undang-undang

keterbukaan informasi publik.

Dengan adanya keterbukaan informasi memberikan kesempatan

kepada masyarakat untuk berperan dalam berbagai kebijakan publik.

Menindak lanjuti hal tersebut, Pemerintah Kota Madiun membentuk Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ditetapkan dalam SK

Walikota Madiun Nomor 042-401.109 / 21 / 2017 tentang pembentukan

pengelola layanan informasi dan dokumentasi dan penunjukan pejabat

pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

Diharapkan peran PPID dalam mendorong terciptanya tata kelola

Pemerintahan Kota Madiun yang terbuka dan transparan melalui keterbukaan

informasi yang bersifat menyeluruh dapat terwujud.

19

LAMPIRAN FOTO PPID KOTA MADIUN

Visitasi Bakorwil Madiun terkait perkembangan PPID di Kota Madiun

20

Forum koordinasi kehumasan dan sosialisasi PPID dengan tema keterbukaan informasi

menuju pelayanan publik yang Lebih baik pada tanggal 15 Mei 2017

Pelayanan Permohonan Informasi Publik di PPID Kota Madiun

21

Rapat Evaluasi Kinerja PPID Kota Madiun dan Pembahasan Permohonan Informasi Publik

pada tanggal

22

Konsultasi dengan PPID Provinsi Jawa Timur pada tanggal 24 Juli 2017

23

Visitasi Monitoring dan Evaluasi dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

pada 16 Oktober 2017

24

Pembinaan PPID pada 1 November tahun 2017 di Gedung Diklat Kota Madiun

Walikota Madiun Menerima penghargaan PPID Award dari Komisi Informasi Publik

2017

Walikota Madiun Menerima penghargaan PPID Award dari Komisi Informasi Publik

25

Walikota Madiun Menerima penghargaan PPID Award dari Komisi Informasi Publik Tahun

Evaluasi Pelaksanaan Tugas PPID dan Penerapan SOP pada tanggal 28 Desember 2017

di Gedung Diklat


26
