TINDAK PIDANA DI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKAMAKALAH Ditujukan Untuk Memenuhi Salah Satu Kriteria
Penilaian Dalam Mata Kuliah Tindak Pidana Narkotika
Nama NRP
: Sandy Muslim : 0910611047
Strata Satu Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
2012
KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan karunia-Nya sehingga penyusunan makalah ini dapat
terselesaikan. Adapun judul dari makalah ini adalah Tindak Pidana
Di Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Penyusunan makalah ini ditujukan intuk memenuhi salah satu kriteria
penilaian dalam mata kuliah Tindak Pidana Narkotika semester genap
di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Makalah ini
tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan
moril dan materiil dari berbagai pihak. Karena itu, penyusun
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Kedua
orang tua, yang telah memberi dukungan dan membantu dalam pembuatan
makalah ini. 2. Bapak Norman Syahdar Idrus, S.H, M.H, selaku dosen
Tindak Pidana Narkotika. 3. Serta semua pihak yang telah membantu
penulis dalam penulisan makalah ini, yang namanya tidak bisa
penulis sebutkan satu-persatu. Penyusunan makalah ini diharapkan
dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Namun, makalah ini
mungkin memiliki kekurangan. Karena itu, sangat diperlukannya
kritik dan saran yang dapat membangun makalah ini sehingga menjadi
lebih baik lagi. Akhir kata, penyusun mengucapkan maaf yang
sebesarbesarnya atas segala kesalahan yang mungkin ada didalam
makalah ini.
Jakarta, Mei 2012
Penyusun
i
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR
................................................................................................................
i
DAFTAR
ISI...............................................................................................................................
ii BAB I PENDAHULUAN 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Latar Belakang
....................................................................................................
1 Rumusan Masalah
...............................................................................................
2 Tujuan
Penulisan.................................................................................................
2 Metode dan Teknik
Penulisan.............................................................................
3
BAB II PEMBAHASAN 2.1. Tinjauan Umum Mengenai Narkotika 2.1.1
Definisi
Narkotika...................................................................................
4 2.1.2 Penggolongan
Narkotika.........................................................................
5 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Pasal Pengaturan Tindak Pidana Dalam UU No.
35 Tahun 2009....................... 5 Tipologi Kejahatan Dalam UU
No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ............ 7 Sanksi Bagi
Pecandu Narkotika.
.........................................................................
11
Rehabilitasi..........................................................................................................
11
BAB III
KESIMPULAN.............................................................................................................
13 Daftar Pustaka
.............................................................................................................................
17
ii
BAB I PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang Narkotika merupakan zat
atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan
penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak
sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang
sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya
generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat
mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilainilai
budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan
nasional. Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan
peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan
kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara, pada siding umum Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui TAP
MPR RI Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada DPR RI dan
Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-undang Nomor 22
Tahun 1997 tentang Narkotika. Karena dalam kenyataannya tindak
pidana Narkotika didalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang
semakin emningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan
korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan
generasi muda pada umumnya. Tindak pidana Narkotika tidak lagi
dilakukan secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang
terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi
dan sangat rahasia baik ditingkat nasional maupun internasional.
Berdasarkan hal tersebut guna meningkatkan upaya pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana Narkotika dibentuklah Undang-undang No.
35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai pembaharuan atas
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.1
Selain
itu,
untuk
melindungi
masyarakat
dari
bahaya
penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas
peredaran gelap Narkotika, dalam undang-undang ini diatur juga
mengenai precursor Narkotika karena precursor Narkotika merupakan
zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam
pembuatan Narkotika. Dengan melakukan penggolongan terhadap
jenis-jenis precursor Narkotika. Selain itu, diatur pula mengenai
sanksi pidana bagi penyalahgunaan precursor Narkotika. Untuk
menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran
gelap Narkotika dan precursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan
sanksi pidana, dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis,
ukuran, dan jumlah Narkotika. Hal ini lah yang melatarbelakangi
pemilihan judul Tindak Pidana Di Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun
2009 Tentang Narkotika. 1.2. Rumusan Masalah Dari uraian di atas,
penyusun dapat mengemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut :
1. Apakah yang dimaksud dengan Narkotika? 2. Pasal berapakah dalam
UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai
Tindak Pidana? 3. Apakah perbuatan yang tergolong sebagai Tindak
Pidana di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika? 4.
Bagaimanakah sanksi yang dikenakan bagi pecandu Narkotika? 5.
Apakah yang dimaksud dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi
social bagi pecandu Narkotika? 1.1. Tujuan Penulisan Tujuan
penulisan makalah ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui
mengenai Narkotika 2. Untuk mengetahui pasal-pasal dalam UU No. 35
Tahun 2009 yang memuat ketentuan mengenai tindak pidana.2
3. Untuk mengetahui perbuatan-perbuatan yang digolongkan sebagai
tindak pidana di dalam UU No. 35 Tahun 2009. 4. Untuk mengetahui
perihal sanksi yang dikenakan bagi pecandu Narkotika. 5. Untuk
mengetahui mengenai rehabilitasi medis dengan rehabilitasi sosial.
1.4. Metode dan Teknik Penulisan Metode dan teknik penulisan yang
digunakan dalam penulisan karya tulis ini adalah metode studi
pustaka. Studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan data dan
informasi yang bersifat teoritis yang kemudian data tersebut akan
dijadikan dasar atau pedoman untuk mengidentifikasi dan
menyelesaikan permasalahan yang dibahas dalam karya tulis ini.
Sumber sumber yang dijadikan sebagai rujukan untuk studi pustaka
diperoleh dari berbagai sumber bacaan. Baik itu buku maupun situs
situs yang ada di internet.
3
BAB II PEMBAHASAN2.1. Tinjauan Umum Mengenai Narkotika 2.1.1.
Definisi Narkotika Perkataan Narkotika berasal dari perkataan
Yunani narke yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.
Namun ada juga yang mengatakan bahwa Narkotika berasal dari kata
Narcissus, sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat
membuat orang menjadi tak sadar. Pengertian Narkotika secara
farmakologis medis, menurut Ensiklopedia Indonesia IV, adalah obat
yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari
daerah visceral dan yang dapat menimbulkan efek stupor (bengong,
masih sadar tetapi harus digertak) serta adiksi. Pengertian yang
paling umum dari Narkotika adalah zat-zat (obat) baik dari alam
maupun sintetis atau semi sintetis yang dapat menimbulkan
ketidaksadaran atau pembiusan. Efek Narkotika disamping membius
atau menurunkan kesadaran, adalah mengakibatan daya
khayal/halusinasi , serta menimbulkan daya rangsang/stimulant, dan
ketergantungan. Sedangkan menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika, dalam pasal (1) angka 1 menyebutkan bahwa
Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan
tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi
sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan
ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan
sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.
4
2.1.2. Penggolongan Narkotika Dalam pasal 6 ayat (1)
Undang-undang No. 35 Tahun 2009, Narkotika digolongkan menjadi 3
(tiga) golongan, antara lain adalah sebagai berikut : 1. Narkotika
Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tuuan
pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi,
serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan
digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi
dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai
potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. 3. Narkotika Golongan
III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan
dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan
serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. 2.2.
Pasal Pengaturan Tindak Pidana Dalam UU No. 35 Tahun 2009 Di dalam
struktur Bab-bab dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika, perihal pengaturan perbuatan yang tergolong sebagai
Tindak Pidana terdapat pada BAB XV mengenai Ketentuan Pidana, pasal
111 sampai dengan pasal 148 Undang-undang ini. Dapat dilihat
struktur dari Undang-undang pada tabel berikut : UU No. 35 Tahun
2009Bab I Bab II Bab III Bab IV Ketentuan Umum ( Pasal 1) Dasar,
Asas, Dan Tujuan (Pasal 2 s/d 4) Ruang Lingkup (Pasal 4 s/d 8)
PENGADAAN : Rencana Kebutuhan Tahunan. (Pasal 9, 10) Produksi
(Pasal 11, 12) Narkotika Untuk Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.
(Pasal 13) Penyimpanan dan Pelaporan. (Pasal 14)
Bagian Kesatu Bagian Kedua Bagian Ketiga Bagian Keempat
5
Bab V
Bagian Kesatu Bagian Kedua Bagian Ketiga Bagian Keempat Bagian
Kelima
IMPOR DAN EKSPOR : Izin Khusus dan Surat Persetujuan Impor
(Pasal 15 s/d 17) Izin Khusus dan Surat Persetujuan Ekspor (Pasal
18 s/d 22) Pengangkutan (Pasal 23 s/d 28) Transito (Pasal 29 s/d
32) Pemeriksaan (Pasal 33,34)
Bab VI Bagian Kesatu Bagian Kedua Bagian Ketiga Bab VII Bab VIII
Bagian Kesatu Bagian Kedua Bagian Ketiga Bagian Keempat Bab IX
Bagian Kesatu Bagian Kedua Bab X Bab XI Bagian Kesatu Bagian Kedua
Bagian Ketiga Bab XII Bab XIII Bab XIV Bab XV Bab XVI Bab XVII
PEREDARAN Umum (Pasal 35 s/d 38) Penyaluran (Pasal 39 s/d 42)
Penyerahan (Pasal 43, 44) LABEL DAN PUBLIKASI (Pasal 45 s/d 47)
PREKURSOR NARKOTIKA Tujuan Pengaturan (Pasal 48) Penggolongan dan
Jenis Prekursor Narkotika (Pasal 49) Rencana Kebutuhan Tahunan
(Pasal 50) Pengadaan (Pasal 51 s/d 52) PENGOBATAN DAN REHABILITASI
Pengobatan (Pasal 53) Rehabilitasi (Pasal 54 s/d 59) PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN (Pasal 60 s/d 63) PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN Kedudukan
dan tempat kedudukan (Pasal 64 s/d 67) Pengangkatan dan
Pemberhentian (Pasal 68,69) Tugas dan Wewenang (Pasal 70 s/d 72)
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN (Pasal
73 s/d 103) PERAN SERTA MASYARAKAT (Pasal 104 s/d 108) PENGHARGAAN
(Pasal 109, 110) KETENTUAN PIDANA (Pasal 111 s/d 148) KETENTUAN
PERALIHAN (Pasal 149 s/d 151) KETENTUAN PENUTUP (Pasal 152 s/d
155)
6
2.3.
Tipologi Kejahatan Dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Dari Bab-bab Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
terdapat perbuatan-perbuatan yang dianggap tindak pidana. Perbuatan
yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana, antara lain : Tindak
Pidana Narkotika a) Tindak Pidana menanam, memelihara, memiliki,
menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, II, dan
III baik berupa tanaman maupun bukan tanaman secara tanpa hak atau
melawan hukum. (Pasal 111, 112, 113 ayat (1), 117, dan 122) b)
Tindak Pidana dibidang Produksi Narkotika serta ilmu pengetahuan.
Narkotika hanya dapat diproduksi oleh industry farmasi tertentu
yang telah memperoleh ijin khusus dari Menteri Kesehatan.
Pengertian Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan,
mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau
tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber
alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas
dan/atau mengubah bentuk Narkotika (Pasal 1 angka 3). Untuk
memproduksi Narkotika dimungkinkan untuk memberikan izin kepada
lebih dari satu industry farmasi, tetapi dilakukan secara selektif
dengan maksud agar pengendalian dan pengawasan Narkotika dapat
lebih mudah dilakukan. Ancaman Pidana bagi mereka yang memproduksi
Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum diatur dalam (Pasal
113 ayat (1) dan (2) untuk Narkotika golongan I, Pasal 118 ayat (1)
dan (2) untuk Narkotika golongan II, Pasal 123 ayat (1) dan (2)
Untuk Narkotika golongan III). Lembaga ilmu pengetahuan yang
diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang kegiatannya
secara khusus atau salah satu fungsinya melakukan kegiatan
percobaan,7
penelitian, dan pengembangan dapat memperoleh, menanam,
menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu
pengetahuan. Akan tetapi harus mendapat ijin terlebih dahulu dari
menteri Kesehatan. Ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 147
dikenakan bagi : 1. pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan
masyarakat, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah,
dan apotek yang mengedarkan Narkotika golongan II dan III bukan
untuk kepentingan pelayanan kesehatan. 2. Pimpinan lembaga ilmu
pengetahuan yang membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman
Narkotika bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. 3. Pimpinan
industry farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I
bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan 4. Pimpinan
pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang
bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau
mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan
pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan
ilmu pengetahuan. c) Tindak Pidana dibidang Ekspor, Impor,
Pengangkutan dan Transito Narkotika. Ekspor adalah kegiatan
mengeluarkan Narkotika dan precursor Narkotika dari daerah pabean.
(Pasal 1 angka 5, selanjutnya diatur dalam Bab V bagian kedua)
Impor adalah kegiatan memasukkan Narkotika dan precursor Narkotika
ke dalam daerah pabean. (Pasal 1 angka 4, selanjutnya diatur dalam
Bab V bagian kesatu) Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau
serangkaian kegiatan memindahkan Narkotika dari satu tempat ke
tempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkutan apa8
pun. (Pasal 1 angka 9, selanjutnya diatur dalam Bab V bagian
ketiga) Transito Narkotika adalah pengangkutan Narkotika dari satu
Negara ke Negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara
Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa
berganti sarana angkutan. (Pasal 1 angka 12, selanjutnya diatur
dalam Bab V bagian keempat) Ketentuan pidana mengenai pelanggaran
ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut diatur dalam
(Pasal 113 ayat (2), 115 ayat (1) dan (2), 118 ayat (1) dan (2),
120 ayat (1) dan (2), 123 ayat (1) dan (2), 125 ayat (1) dan (2),
d) Tindak Pidana dibidang Peredaran Narkotika. Peredaran dalam
rangka Narkotika perdagangan, meliputi bukan setiap kegiatan atau
serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik
perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan
kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Peredaran Narkotika tersebut meliputi penyaluran, penyerahan.
Sedangkan pengertian peredaran gelap Narkotika dan precursor
Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang
dilakukan tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebgaia
tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Ketentuan pidana
mengenai tindak pidana dibidang peredaran Narkotika diatur dalam
pasal 114 ayat (1) dan (2), 119 ayat (1) dan (2), 124 ayat (1) dan
(2), 147 huruf (a) dan (d). e) Tindak Pidana dibidang Labeling dan
Publikasi Narkotika. Industry farmasi wajib mencantumkan label pada
kemasan Narkotika, baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku
Narkotika, label pada kemasan sebagaimana dimaksud dapat berbentuk
tulisan, gambar, kombinasi tulisan dan gambar atau9
bentuk lain yang disertakan pada kemasan atau dimasukkan ke
dalam kemasan, ditempelkan, atau merupakan bagian dari wadah,
dan/atau kemasannya. Setiap keterangan yang dicantumkan dalam label
harus lengkap dan tidak menyesatkan. Narkotika hanya dapat
dipublikasikan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak
ilmiah farmasi. Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai labeling
dan publikasi, diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam
(Pasal 135). f) Tindak Pidana dibidang pengobatan dan Rehabilitasi.
(Pasal 134) g) Tindak Pidana berkaitan dengan penyalahgunaan
Narkotika untuk diri sendiri maupun orang lain (116 ayat (1) dan
(2), 121 ayat (1) dan (2), 126 ayat (1) dan (2), Pasal 127 ayat
(1). h) Tindak Pidana pelaporan penyalahguna narkotika (Pasal 128
ayat (1), (2), (3), dan (4)). Tindak Pidana Prekursor Narkotika
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 2-
(dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00
(lima milyar rupiah). Dengan klasifikasi tindak pidana sebagai
berikut : a) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau mneyediakan
Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; b) Memproduksi,
mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor untuk pembuatan
Narkotika; c) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,
menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan
Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narotika. d) Membawa, mengirim,
mengangkut, atau mentransito precursor Narkotika untuk pembuatan
Narkotika.
10
2.4.
Sanksi Bagi Pecandu Narkotika Yang dimaksud dengan pecandu
Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan
Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik
secara fisik maupun psikis. Ketergantungan Narkotika merupakan
kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika
secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar
menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi
dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan
psikis yang khas. Kewajiban bagi orang tua atau wali dari pecandu
Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat
kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi
medis dan rehabilitasi social yang ditunjuk oleh pemerintah untuk
mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi
medis dan rehabilitasi social. Pecandu Narkotika yang sudah cukup
umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada
pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga
rehabilitasi medis dan rehabilitasi social yang ditunjuk oleh
pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui
rehabilitasi medis dan rehabilitasi social. Telah jelas bahwa bagi
pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani
rehabilitasi medis dan rehabilitasi social (lihat ketentuan Pasal
54 dan 55).
2.5.
Rehabilitasi Rehabilitasi Medis Adalah suatu proses kegiatan
pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari
ketergantungan Narkotika. Merujuk kepada ketentuan Pasal 56,
rehabilitasi medis pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang
ditunjuk oleh Menteri. Lembaga rehabilitasi tertentu yang
diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat
melakukan rehabilitasi medis pecandu Narkotika setelah mendapat
persetujuan Menteri.11
Ketentuan ini menegaskan bahwa rehabilitasi bagi Pecandu
Narkotika dilakukan dengan maksud memulihakn dan/atau mengembangkan
kemampuan fisik, mental, social penderita yang bersangkutan.
Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi social adalah suatu proses
kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun
social, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melakukan fungsi
social dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi baik social mantan
pecandu Narkkotika oleh diselenggarakan oleh instansi pemerintah
maupun
masyarakat. Rehabilitasi social dalam hal ini termasuk melalui
pendekatan keagamaan, tradisional, dan pendekatan alternative
lainnya. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan mantan pecandu
Narkotika adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan
terhadap Narkotika secara fisik dan psikis.
12
BAB III KESIMPULANBerdasarkan Pembahasan yang telah diuraikan
dalam bab 2 tersebut, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat
ditarik diantaranya : 1. Narkotika adalah zat atau obat yang
berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun
semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan
kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa
nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke
dalam golongan-golongan, Dalam pasal 6 ayat (1) Undangundang No. 35
Tahun 2009, Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, antara
lain adalah sebagai berikut : 1. Narkotika Golongan I adalah
Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tuuan pengembangan ilmu
pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai
potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. 2. Narkotika
Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan
sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau
untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi
tinggi mengakibatkan ketergantungan. 3. Narkotika Golongan III
adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam
terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta
mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. 2. Di dalam
struktur Bab-bab dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika, perihal pengaturan perbuatan yang tergolong sebagai
Tindak Pidana terdapat pada BAB XV mengenai Ketentuan Pidana, pasal
111 sampai dengan pasal 148 Undang-undang ini.
13
3. Perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana, antara
lain : Tindak Pidana Narkotika a) Tindak Pidana menanam,
memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan
Narkotika Golongan I, II, dan III baik berupa tanaman maupun bukan
tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum. b) Tindak Pidana
dibidang Produksi Narkotika serta ilmu pengetahuan. c) Tindak
Pidana dibidang Ekspor, Impor, Pengangkutan dan Transito Narkotika.
d) Tindak Pidana dibidang Peredaran Narkotika. e) Tindak Pidana
dibidang Labeling dan Publikasi Narkotika. f) Tindak Pidana
dibidang pengobatan dan Rehabilitasi. (Pasal 134) g) Tindak Pidana
berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri maupun
orang lain (116 ayat (1) dan (2), 121 ayat (1) dan (2), 126 ayat
(1) dan (2), Pasal 127 ayat (1). h) Tindak Pidana pelaporan
penyalahguna narkotika (Pasal 128 ayat (1), (2), (3), dan (4)).
Tindak Pidana Prekursor Narkotika a) Memiliki, menyimpan,
menguasai, atau mneyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan
Narkotika; b) Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan
Prekursor untuk pembuatan Narkotika; c) Menawarkan untuk dijual,
menjual, membeli, menerima, menjadi Narotika. d) Membawa, mengirim,
mengangkut, atau mentransito precursor Narkotika untuk pembuatan
Narkotika. 4. Sanksi Bagi Pecandu Narkotika perantara dalam
Prekursor jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika untuk
pembuatan
14
Kewajiban bagi orang tua atau wali dari pecandu Narkotika yang
belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan
masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan
rehabilitasi social yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan
pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan
rehabilitasi social. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib
melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat
kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi
medis dan rehabilitasi social yang ditunjuk oleh pemerintah untuk
mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi
medis dan rehabilitasi social. Telah jelas bahwa bagi pecandu
Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani
rehabilitasi medis dan rehabilitasi social (lihat ketentuan Pasal
54 dan 55). 5. Rehabilitasi Rehabilitasi Medis Adalah suatu proses
kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari
ketergantungan Narkotika. Merujuk kepada ketentuan Pasal 56,
rehabilitasi medis pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang
ditunjuk oleh Menteri. Lembaga rehabilitasi tertentu yang
diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat
melakukan rehabilitasi medis pecandu Narkotika setelah mendapat
persetujuan Menteri. Ketentuan ini menegaskan bahwa rehabilitasi
bagi Pecandu Narkotika dilakukan dengan maksud memulihakn dan/atau
mengembangkan kemampuan fisik, mental, social penderita yang
bersangkutan. Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi social adalah suatu
proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental,
maupun social, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melakukan
fungsi social dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi baik social
mantan pecandu Narkkotika oleh15
diselenggarakan
oleh
instansi
pemerintah
maupun
masyarakat. Rehabilitasi social dalam hal ini termasuk melalui
pendekatan keagamaan, tradisional, dan pendekatan alternative
lainnya. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan mantan pecandu
Narkotika adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan
terhadap Narkotika secara fisik dan psikis.
16
Daftar PustakaSasangka, Hari. Narkotika dan Psikotropika Dalam
Hukum Pidana, Bandung : CV Mandar Maju, 2003. Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembar
Negara Nomor 143.
17
