Download pdf - PENYUSUNAN PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA Kegiatan ... Bab II... · Kegiatan Penyusunan Masterplan Kesehatan Kabupaten Banyuwangi BAB II TINJAUAN KEBIJAKAN KESEHATAN DAERAH II - 1

PENYUSUNAN PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA

Kegiatan Penyusunan Masterplan Kesehatan Kabupaten Banyuwangi

BAB II TINJAUAN KEBIJAKAN KESEHATAN DAERAH II - 1 LAPORAN AKHIR

Perencanaan Masterplan Kesehatan Kabupaten Banyuwangi

ini didasarkan pada rencana yang lebih tinggi. Salah satu dokumen

rencana yang akan dijadikan acuan atau dasar tersebut adalah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2001 – 2015.

Dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2001 – 2015

memiliki 7 (tujuh) isu strategis. Salah satu isu strategisnya adalah

masalah pendidikan dan kesehatan (point 1), dimana isu ini

merupakan isu utama dalam RPJMD tersebut. Isu inilah yang akan

melatar belakangi perlunya pembangunan bidang kesehatan dan

pendidikan. Berikut ini diuraikan kebijakan Bidang Kesehatan yang

tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 – 2015.

Berdasarkan analisa data dan informasi di Kabupaten

Banyuwangi, dirumuskan isu-isu strategis yang sebagai permasalahan-

permasalahan utama yang sedang dan akan dihadapi pada lima tahun

mendatang, yaitu 1) Pendidikan dan Kesehatan, 2) Kemiskinan dan

pengangguran, 3) Revitalisasi Sektor Pertanian, Pariwisata dan UMKM,

4) Lingkungan, 5) Perlindungan Sosial, 6) Infrastruktur, dan 7) Tata Kelola

Pemerintahan yang Baik.




2.1. Isu Strategis Bidang Kesehatan

Pendidikan dan kesehatan adalah dua isu yang paling dominan di

dalam memberi sumbangan terhadap kualitas sumber daya manusia

(SDM). Apabila kualitas pendidikan dan kesehatan bagus, maka kualitas

SDM juga akan bagus. Oleh karena itu, dua hal ini menjadi bagian penting

dalam MDGs sebagaimana diprogramkan oleh PBB. Sehingga, beberapa

negara juga menaruh perhatian yang serius terhadap dua isu ini.

Kualitas SDM di Kabupaten Banyuwangi masih menjadi

permasalahan yang cukup serius. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kabupaten Banyuwangi masih berada di bawah rata-rata IPM Provinsi

Jawa Timur. SDM merupakan faktor utama dalam pembangunan. Negara-

negara yang memiliki pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, serta tingkat

kesejahteraan yang lebih baik biasanya adalah negara-negara yang

memiliki SDM yang berkualitas. Oleh karena itu, kualitas SDM merupakan

salah satu faktor penentu bagi kemampuan suatu negara atau daerah

untuk menjadi negara atau daerah yang memiliki daya saing tinggi.

Jepang dan sejumlah negara lainnya merupakan negara yang tidak

memiliki sumber daya alam yang memadai, namun negara-negara

tersebut memiliki SDM yang berkualitas sehingga mereka mampu menjadi

negara yang maju. Kualitas SDM yang bagus menjadikan negara maju

mampu menjadi negara yang lebih kompetitif (competitive state) apabila

dibandingkan dengan negara-negara lain. Negara-negara kompetitif yang

terdapat di Asia diantaranya adalah Jepang dan Singapura.

Dalam upaya meningkatkan kualitas SDM maka masalah-masalah

yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan harus diatasi. Salah

satu contoh di Kabupaten Banyuwangi adalah angka buta huruf yang

masih lebih tinggi daripada angka buta huruf Provinsi Jawa Timur.

Kesehatan merupakan salah satu isu penting di Kabupaten Banyuwangi.

Umur Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Banyuwangi masih di bawah

rata-rata Provinsi Jawa Timur. Keadaan ini diperparah oleh rendahnya

pola pangan harapan yaitu pola kecukupan asupan pangan dan gizi




termasuk akses terhadap air bersih. Di samping, angka kematian bayi

dan ibu-ibu yang melahirkan masih cukup tinggi. Keadaan demikian

menjadi tantangan di dalam meningkatkan kualitas kesehatan di

Kabupaten Banyuwangi.

2.2. Indikator Kinerja Bidang Kesehatan

Untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja RPJMD

sekaligus sebagai acuan penyusunan Renstra dan Renja SKPD, indikator

dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada RPJMD ini. Indikator

kinerja RPJMD ditampilkan dengan menggambarkan kondisi awal dan

target tahunan selama periode 2010 sampai 2015. Sebagai referensi

maka digunakan data time series lima tahun sebelumnya sebagai

pembanding.

Indikator Kinerja Daerah khusus terkait permasalahan kesehatan di

Kabupaten Banyuwangi disajikan pada tabel berikut.




Tabel 2.1. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2011 – 2015 ASPEK, FOKUS DAN INDIKATOR KINERJA MENURUT BIDANG URUSAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BANYUWANGI

NO BIDANG

URUSAN/INDIKATOR

Kondisi Kinerja Periode Sebelumnya Target Capaian Tahun RPJMD Kondisi Kinerja akhir

periode RPJMD

SKPD Penanggung

jawab 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Fokus Kesejahteraan & Pemerataan Ekonomi

1. Indikator Makro Lintas SKPD

1.7. IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

66,8 67,24 67,80 68,24 68,80 69,24 69,80 70,24 70,80 71,24 71,24 Lintas SKPD

Fokus Kesejahteraan Sosial

2. Kesehatan

2.1. Angka kelangsungan hidup bayi (kematian bayi per 1000 kelahiran)

44,90 43,90 40,79 40,60 37,00 35,54 30,00 25,00 20,00 15,00 15,00 Dinas Kesehatan

2.2. Angka kematian ibu melahirkan (per 100.000 kelahiran hidup)

- 65,00 103,00 97,00 80,00 75,00 70,00 65,00 60,00 55,00 50,00 Dinas Kesehatan

2.3. Angka usia harapan hidup 65,95 65,94 66,78 66,89 67,00 66,9-67.20 67,0-67.50 67,1-67.90 67,2-68.20 67,3-68.50 67,3-68.50 Dinas Kesehatan

2.4. Persentase balita gizi buruk

0,35 0,36 0,39 0,31 0,46 ≤ 5% ≤ 5% ≤ 5% ≤ 5% ≤ 5% ≤ 5% Dinas Kesehatan

ASPEK PELAYANAN UMUM

Fokus Layanan Urusan Wajib

2. Kesehatan

2.1. Rasio posyandu per satuan balita

1,69 1,70 1,81 1,78 1,96 1,95 1,95 1,94 1,94 1,94 1,94 Dinas Kesehatan




NO BIDANG

URUSAN/INDIKATOR


periode RPJMD

SKPD Penanggung

jawab 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2.2. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 30.000 penduduk

155,44 158 154,64 161 142,18 142,18 142,18 142,18 142,18 142,18 142,18 Dinas Kesehatan

2.3. Rasio Rumah Sakit per 10.000 penduduk

1:14,31 1:14,33 1:14,36 1:14,68 1:14,64 1:14,49 1:14,53 1:14,56 1:14,59 1:14,63 1:14,63 Dinas Kesehatan

2.4. Rasio dokter per satuan penduduk

7,17 7,11 7,59 6,99 6,89 7,27 7,45 7,55 7,66 7,89 7,89 Dinas Kesehatan

2.5. Rasio tenaga kefarmasian per 100.000 penduduk

0,89 0,95 1,14 1,05 0,99 2,19 2,19 2,31 7,66 1,55 1,55 Dinas Kesehatan

2.6. Rasio tenaga ahli gizi per 100.000 penduduk

1,21 1,40 1,65 1,42 1,30 2,19 2,31 2,50 2,68 2,80 2,80 Dinas Kesehatan

2.7. Jml Rumah Sakit 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 Dinas Kesehatan

2.8. Jml Puskemas, Pustu, Pusling

199 216 216 203 201 216 216 216 216 216 216 Dinas Kesehatan

2.9. Jml Tenaga Medis 194 201 208 196 230 240 250 260 270 280 280 Dinas Kesehatan

2.10. Keperawatan (perawat dan bidan)

1207 1313 1399 1263 1234 1240 1250 1260 1270 1280 1280 Dinas Kesehatan

2.11. Kefarmasian (apoteker dan ahli farmasi)

27 24 29 26 30 35 37 40 43 45 45 Dinas Kesehatan

2.12. Tenaga kesehatan 13 21 23 19 36 50 60 70 80 90 90 Dinas Kesehatan

2.13. Sanitarian 34 31 33 22 26 28 31 34 37 45 45 Dinas Kesehatan

2.14. Ahli gizi 19 22 26 23 21 35 37 40 43 45 45 Dinas Kesehatan

2.15. Rasio tenaga medis per 1000 penduduk

12,32 12,75 13,16 12,13 14,28 15,05 15,64 16,23 16,82 17,40 17,40 Dinas Kesehatan

2.16. Rasio tenaga keperawatan per 100.000 penduduk

49,78 54,24 53,53 45,24 43,14 43,83 44,05 44,26 44,53 44,73 44,73 Dinas Kesehatan

2.17. Rasio tenaga Kesehatan per 1000 penduduk

0,83 1,33 1,46 1,18 2,23 3,14 3,75 4,37 4,98 5,59 5,59 Dinas Kesehatan

2.18. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

84 88 41 49 44 80 81 81 80 80 80 Dinas Kesehatan




NO BIDANG

URUSAN/INDIKATOR


periode RPJMD

SKPD Penanggung

jawab 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2.19. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

87,90 86,14 95,61 92,05 95,98 94,6 95,4 96,1 96,7 97,2 98,2 Dinas Kesehatan

2.20. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

34 51 62 78 92 85 90 95 100 100 100 Dinas Kesehatan

2.21. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dinas Kesehatan

2.23. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dinas Kesehatan

2.24. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

77 85 100 27 140 15 15 15 15 15 15 Dinas Kesehatan

2.25. Cakupan kunjungan bayi 58,34 48,47 94,88 98,69 89,58 84 86 88 90 90 90 Dinas Kesehatan

2.26. Cakupan puskesmas 187,5 187,5 187,5 187,5 187,5 100 100 100 100 100 100 Dinas Kesehatan

2.27. Cakupan pembantu puskesmas

48,39 48,39 48,39 48,39 48,39 48,39 48,39 48,39 48,39 48,39 48,39 Dinas Kesehatan

2.28. BOR (Bed Occupancy rate )

42,61% 45,61% 50,52% 64,16% 67,03% 60% 60% 65% 65% 70% 70% Rumah sakit pemerintah

2.29. AVLOS ( Average Length of Stay)

6 hari 4 hari 4 hari 4 hari 3,62 hari 9 hari 9 hari 8 hari 8 hari 7 hari 7 hari Rumah sakit pemerintah

2.30. BTO (Bed Turn Over) 27 kali 45 kali 45 kali 49,99 kali 51,83 kali 50 kali 50 kali 45 kali 45 kali 40 kali 40 hari Rumah sakit pemerintah

2.31. TOI ( Turn Over Interval) 7 hari 5 hari 4 hari 3 hari 2,19 hari 4 hari 4 hari 3 hari 3 hari 2 hari 2 hari Rumah sakit pemerintah

2.32. Angka Kematian > 48 jam (GDR)

62,86% 68,48% 65,30% 64,40% 36% 50% 45% 40% 30% 24% 24% Rumah sakit pemerintah

2.33. Angka Kematian < 48 jam (NDR)

25,31% 41,58% 29,20% 26,60% 67,80% 80% 70% 60% 50% 50% 50% Rumah sakit pemerintah




12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

12.1. Rata-rata jumlah anak per keluarga

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 B. PPKB

12.2. Rasio akseptor KB 0,78 0,75 0,74 0,74 0,74 0,73 0,72 0,73 0,73 0,74 0,74 B. PPKB

- Jumlah Akseptor KB 256213 246750 242979 247582 251810 B. PPKB

12.3. Cakupan peserta KB aktif

78,73

75,47

73,58

73,6

74,01

72,5

72,8

73

73,5

74

74 B. PPKB

12.4. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

27,02 42,43 42,51 42,57 41,68 41,66 41,6 41,5 41,25 41 41 B. PPKB

Sumber : RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2011 – 2015, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, 2010




2.3. Strategi Dan Kebijakan Pembangunan Bidang Kesehatan

Sebagaimana terlihat dari visi misi Bupati dan Wakil Bupati pada

bab sebelumnya, tujuan utama dari pembangunan di Kabupaten

Banyuwangi adalah untuk meningkatkan kemakmuran atau kesejahteraan

masyarakat Banyuwangi. Tidak hanya sejahtera, melainkan juga mandiri

dan berakhlak. Semua itu dilakukan melalui dua pilar pokok yaitu

peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia.

Untuk mencapai kesejahteraan semacam itu, digunakan empat

strategi pembangunan secara umum yaitu strategi pro growth, pro job dan

pro poor, pro environtment.

1. Pro growth berarti pembangunan diarahkan untuk mendorong

pertumbuhan. Strategi pertumbuhan tetap digunakan dengan tujuan

untuk memperbesar produk domestik. Namun demikian strategi

pertumbuhan dilaksanakan secara bersamaan dengan strategi

pemerataan pembangunan melalui strategi jalur ganda (dual track

strategi). Strategi pertumbuhan dapat dilihat dari meningkatnya PDRB

dan pendapatan per kapita penduduk, namun di sisi lain terjadi

ketimpangan antar wilayah dan antar penduduk. Ketimpangan ini

terjadi karena gagalnya asumsi trickle down effect sebagai mekanisme

pemerataan dalam strategi pertumbuhan ekonomi. Strategi pro growth

dilaksanakan dengan tidak mengabaikan aspek keadilan dan

pemenuhan hak-hak dasar rakyat baik dalam bidang soial ekonomi

dan politik sehingga dicapai kesejahteraan yang berkeadilan.

Upaya yang dilakukan melalui sejumlah instrumen yaitu peningkatan

investasi, penciptaan iklim usaha yang kondusif, pembangunan

infrastruktur, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM.

2. Pro job berarti pembangunan diarahkan untuk mendorong terbukanya

peluang kerja bagi angkatan kerja, khususnya tenaga terdidik (bagi

lulusan sekolah setingkat SLTA dan Perguruan Tinggi) dan tenaga

terlatih. Strategi yang dilakukan meliputi tiga langkah : 1) Perluasan

kesempatan kerja berarti mendorong berkembangnya sektor riil di




Kabupaten Banyuwangi terutama sektor pertanian, perdagangan dan

jasa, industri berbasis pertanian dan pariwisata; 2) Peningkatan

kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang dapat dilakukan

melalui pendidikan, pelatihan, standarisasi dan sertifikasi; 3) Menjaga

iklim ketenagakerjaan melalui penataan hubungan industrial dan

perlindungan tenaga kerja.

3. Pro poor berarti pembangunan yang memiliki dimensi keberpihakan

kepada kelompok-kelompok masyarakat yang tidak beruntung atau

termarjinalkan. Strategi yang dilakukan meliputi tiga klaster sesuai

dengan tingkat kemiskinannya, yaitu : 1) Mengurangi beban

pengeluaran keluarga miskin, yang diarahkan pada rumah tangga

sangat miskin, miskin, dan hampir miskin; 2) Meningkatkan

pendapatan dan taraf hidup kelompok masyarakat melalui usaha dan

bekerja bersama untuk mencapai keberdayaan dan kemandiriannya; 3)

Membuka akses permodalan bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

4. Pro environtment, diarahkan pada pengelolaan sumber daya alam

yang mengikuti prisip pengelolaan yang lestari terhadap lingkungan,

sehingga tidak mengakibatkan terjadinya pencemaran tanah, air, dan

udara yang pada gilirannya mengalami degradasi yang berakibat pada

timbulnya bencana.

Namun demikian, strategi yang diharapkan dalam RPJM ini

adalah strategi yang digunakan untuk menjawab tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan sesuai dengan visi dan misi pemerintah kabupaten

Banyuwangi. Strategi tersebut diperoleh dari hasil analisis SWOT diatas

dengan menyesuaikan tujuan dan sasaran RPJMD yang telah dibahas

pada bab sebelumnya. Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah

dapat dilihat dalam matrik berikut.




Tabel 2.2. Matrik Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Bidang Kesehatan

Kabupaten Banyuwangi, Tahun 2011 – 2015

Visi : Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi yang Mandiri, Sejahtera dan

Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian dan Kualitas

Sumber Daya Manusia

MISI II : Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan,

kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya

Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan

Meningkatkan

pelayanan

publik yang

berkualitas,

merata dan

terjangkau

bagi seluruh

masyarakat

1. Meningkatnya usia

harapan hidup;

Meningkatan

Akses Pelayanan

dan Kualitas

Kesehatan

1. Peningkatan upaya

kesehatan melalui :

Peningkatan

kesehatan ibu dan

anak; Peningkatan

status gizi bagi balita;

Pengendalian

penyakit menular

termasuk HIV/AIDS

dan tidak menular;

Peningkatan sarana

dan prasarana

kesehatan;

Peningkatan

pelayanan primer,

sekunder dan dan

upaya pelayanan

kesehatan rujukan;

Pengawasan

penyehatan makanan

dan minuman;

Peningkatan cakupan

dan kualitas

imunisasi;

Peningkatan





pengetahuan ibu;

Peningkatan

Pengetahuan remaja

dan Ibu; Peningkatan

akses dan mutu

pelayanan KB

2. Peningkatan

Pembiayaan

Kesehatan melalui :

Peningkatan

program-program

pembiayaan

kesehatan yang

berpihak pada

keluarga miskin &

hampir miskin yg

tidak mampu

membiayai

pengobatan.

Jamkesmas dan

jamkesda bagi

keluarga miskin;

Pembiayaan program

kesehatan inovasi

lokal (JPKMB,

Puskesmas berhati

MP3, puskesmas

PLUS, Harga PAS,

Gemmass, dll);

Peningkatan

anggaran kesehatan

secara proporsional

(sesuai UU 36 tahun





2009 ttg kesehatan);

Peningkatan

keterlibatan sektor

swasta dan

masyarakat dalam

pembiayaan

kesehatan

2. Menurunnya

angka kematian

bayi;

3. Menurunnya

jumlah kematian

maternal;

4. Menurunnya

angka kematian

ibu melahirkan;

5. Menurunnya

anak balita di

bawah garis

merah;

6. Menurunnya

prevalensi gizi

kurang pada

balita;

7. Meningkatnya

cakupan

persalinan oleh

tenaga

kesehatan;

8. Meningkatnya

peserta KB aktif;

9. Tersedianya Pemenuhan





obat dan

perbekalan

kesehatan yang

aman, bermutu

dan bermanfaat

serta terjangkau

oleh masyarakat;

ketersediaan,

keterjangakauan dan

pemerataan farmasi

melalui peningkatan

jumlah dan jenis

perbekalan kesehatan

dan farmasi; peningkatan

ketersediaan obat jenerik;

peningkatan pengawasan

keamanan penggunaan

obat/farmasi di

masyarakat; peningkatan

ketersediaan,

keterjangkauan dan

pemerataan obat;

peningkatan pemakaian

obatan-obatan tradisional

10. Tersedianya

berbagai

kebijakan,

pedoman dan

akses Sistem

Informasi

Kesehatan (SIK)

daerah di

seluruh institusi

pelayanan

kesehatan;

Penyempurnaan

manajemen kesehatan

dan informasi kesehatan

melalui peningkatan

pengelolaan manajemen

kesehatan;

Pengembangan Sistem

Informasi Kesehatan

(SIK); Penelitian dan

pengembangan

kesehatan

11. Tersedianya

tenaga

kesehatan yang

cukup,

berkualitas dan

Peningkatan sumber

daya kesehatan melalui

pemerataan penyebaran

tenaga medis dan para

medis di daerah-daerah;





profesional; Peningkatan jumlah dan

jenis tenaga kesehatan;

Peningkatan kompetensi

dan profesionalisme

tenaga kesehatan;

Peningkatan persebaran

tenaga kesehatan

12. Terberdayakan-

nya masyarakat

melalui

keterlibatan di

dalam pelayanan

kesehatan, seperti

terlibat dalam

Posyandu,

Polindes, dan

Pos-siaga serta

Poskestren

Pemberdayaan

masyarakat dalam

kesehatan melalui

peningkatan Upaya

Kesehatan Bersumber

Daya Masyarakat

(UKBM), seperti

Posyandu, Polindes,

Desa Siaga, Pos UKK

(Upaya Kesehatan

Kerja), Toga (taman obat

keluarga); Peningkatan

peran serta organisasi-

organisasi masyarakat,

seperti pesantren dan

LSM dalam upaya

perbaikan kesehatan

masyarakat; Peningkatan

perilaku hidup sehat dan

bersih

Sumber : RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2011 – 2015, Pemerintah Kabupaten

Banyuwangi, 2010




Tabel 2.3. Matrik Tujuan, Permasalahan dan Sasaran Kebijakan Bidang Kesehatan

Kabupaten Banyuwangi, Tahun 2011 – 2015

Tujuan Permasalahan Sasaran Kebijakan

Meningkatkan

pelayanan

publik yang

berkualitas,

merata dan

terjangkau

bagi seluruh

masyarakat

1. Upaya Kesehatan meliputi :

Masih tingginya angka

kematian ibu dan bayi; Masih

tingginya angka kesakitan,

penyakit menular termasuk

HIV/AIDS maupun tidak

menular; Kualitas dan

kelengkapan sarana dan

prasarana kesehatan yang

masih belum memenuhi

standar; Usia harapan hidup

yang masih rendah; Akses

dan kualitas pelayanan

kesehatan masih terbatas;

Masih adanya persalinan yang

memakai jasa dukun bayi;

Masih adanya bayi dan balita

dengan status gizi kurang.

2. Pembiayaan Kesehatan

meliputi : Masyarakat belum

mampu memenuhi

pembiayaan pelayanan

kesehatan, karena masih

rendahnya tingkat pendapatan

masyarakat; Anggaran untuk

pembiayaan kesehatan dari

pemerintah masih terbatas.

3. Sumber Daya Manusia

meliputi : Masih terbatasnya

jumlah dan jenis tenaga

kesehatan tenaga medis;

1. Meningkatnya usia

harapan hidup;

2. Menurunnya angka

kematian bayi;

3. Menurunnya jumlah

kematian maternal;

4. Menurunnya angka

kematian ibu melahirkan;

5. Menurunnya anak balita

di bawah garis merah;

6. Menurunnya prevalensi

gizi kurang pada balita;

7. Meningkatnya cakupan

persalinan oleh tenaga

kesehatan;

8. Meningkatnya peserta

KB aktif;

9. Tersedianya obat dan

perbekalan kesehatan

yang aman, bermutu dan

bermanfaat serta

terjangkau oleh

masyarakat;

10. Tersedianya berbagai

kebijakan, pedoman dan

akses Sistem Informasi

Kesehatan (SIK) daerah

di seluruh institusi

pelayanan kesehatan;

11. Tersedianya tenaga

kesehatan yang cukup,




Tujuan Permasalahan Sasaran Kebijakan

Masih relatif rendahnya tingkat

kompetensi tenaga kesehatan;

Medis dan para medis; Tidak

meratanya distribusi tenaga

kesehatan.

4. Manajemen kesehatan dan

informasi kesehatan meliputi :

Belum optimalnya sistem

pencatatan dan pelaporan

kesehatan; Fungsi manajemen

kesehatan belum optimal;

Informasi kesehatan belum

bisa diakses secara mudah

oleh masyarakat.

berkualitas dan

profesional;

12. Terbangunnya jalinan,

komitmen dan peran

serta masyarakat dan

organisasi-organisasi

kemasyarakatan dalam

proses kesehatan;

13. Melibatkan pesantren di

dalam pelayanan

kesehatan, seperti

terlibat dalam Posyandu,

Polindes, dan Pos-siaga

serta Poskestren.

5. Ketersediaan, keterjangakauan

dan pemerataan farmasi

meliputi : Keterbatasan jumlah

dan jenis perbekalan

kesehatan dan farmasi; Masih

rendahnya keamanan

penggunaan obat/farmasi di

masyarakat.

6. Pemberdayaan masyarakat

meliputi : Belum dikelolanya

UKBM (Upaya Kesehatan

Berbasis Masyarakat) secara

optimal; Belum dilibatkannya

secara optimal organisasi

kemasyarakatan/profesi

terhadap penanganan masalah

kesehatan; Masih rendahnya

tingkat pencapaian PHBS

(Perilaku Hidup Bersih & Sehat).

Sumber : RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2011 – 2015, Pemerintah Kabupaten

Banyuwangi, 2010