PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR 34 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA eETAK KARTU TANDAPENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

a. bahwa Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan yang cukuppotensial guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan danPembangunan Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab dengantitik berat pada Daerah Tingkat II;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan Daerah, sejalandengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telahdiubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang mengarahpada Sistem Pemungutan Pajak dan Retribusi yang sederhana, adil,efektif dan efesien sehingga dapat menggerakkan peran sertamasyarakat dalam pembiayaan pembangunan,maka memandang perluuntuk menertibkan penggunaan blanko Kartu Tonda Penduduk danAkte Catatan sipil ;

c. bahwa untuk penggunaan Kartu Tanda Penduduk don Akte Catatansipil sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dipungut RetribusiPenggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan AkteCatatan Sipil;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurufa, b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang RetribusiPenggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte CatatanSipil.

1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang PembentukanDaerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan ( LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, TambahanLembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor I,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);

3. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 );

4. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah donRetribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ) sebagaimanatelah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang _. undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6.. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999. tentang Perimbangan.. Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembarah Negafa

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan LembaranNegara Nomor 3848) ;

7. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang PembentukdnKabupaten Banyuasin di Propinsi Sumatera Selatan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, TambahanLembaran Negara Nomor 4181) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang RetribusiDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

9. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1997 tentang PendaftaranPenduduk;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentangPenyidik PegawaiNegeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;.

11. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 13 M-04.PW.07.03 Tahun1994 tentang Penyidik PegawaiNegeri Sipil ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1996 tentangPedomanPelayananPendaftaran Penduduk ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1996 tentangPedomanBiaya PelayananPendaftaran Penduduk.

Dengan. persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIANBIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTECATATAN SIPIL.

BAB I

KETENTVAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuasin;2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah

Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;

3. Kepala Daerah adalah Bupati Banyuasin;4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Banyuasin ;5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang

Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undanganyang berlaku ;

6.Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara RepublikIndonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggaltetap di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telahmemenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undanganyang berlaku;

7. Kartu Tanda Penduduk adalah Kartu sebagai tanda bukti diri(Legitimasi) bagi setiap penduduk dalam wilayah Negara RepublikIndonesia;

8. Akte catatan Sipil adalah Akte yang dibuat oleh Kepala BadonKependudukan Keluarga B~rencana dan Catatan Sipil Kab~pateriBanyuasin;

9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan AkteCatatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutanDaerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentuyang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerahuntuk kepentingan orang pribadi atau badan ;

10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten Banyuasin berupausaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasillitas ataukemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi ataubadan;

11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan olehPemerintah Kabupaten Banyuasin untuk tujuan kepentingan dankemanfaatan umum serta dapot dinikmati oleh orang pribadi ataubadan ;

12. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atau jasa yang disediakanatau diberikan oleh Pemerintah Kabupoten Banyuasin untuk tujuankepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati olehorang pribadi atau badan ;

13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurutPeraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk

•melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotongretribusi tertentu ;

14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakanbatas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa danperizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten Banyuasin ;

15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRDadalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melakukanpembayaran atau penyetoran retribusi .yang terutang ke KasPemerintah Kabupaten BanyuQ$inatau ketempot pembayaran lainyang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRDadalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya PokokRetribusi ;

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Boyar yang selanjutnyadisingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukanjumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena lebih besar dari padaretibusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;

18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkOt STRDadalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksiadministrasi berupa bunga dan atau denda;

19. Pemerikasaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dQlamrangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewjiban retribusiberdasarkan Peraturan Perundang-undanganretribusi ;

20. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah tindakan yangdilakukan oleh Penyidik PegawaiNegeri Sipil yang selanjutnya disebutPenyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan buktiitu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadiserta menemukantersangka.

BAB nNAMA, OBJEK I SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Pendudukdan Akte Catatan Sipil dipungut Retribusi Penggantian Biaya Cetak KartuTanda Penduduk dan Akte Catatan Sipi!.

Pased 3

Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikanPemerintah Daerah berupa pengadaan Kartu Tanda Penduduk dan AkteCatatan Sipil untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapatdinikmati oleh orang pribadi, yaitu :a. Biaya Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia;b. Biaya Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing;c. Biaya Pendaftaran Kelahiran dan Kartu Penduduk, yaitu:

Biaya PelayananKartu Penduduk WNI ;Biaya PelayananKartu Penduduk WNA ;Biaya Pendaftaran Kelahiran Penduduk WNI ;Biaya Pendaftaran Kelahiran Penduduk WNA ;Biaya Pendaftaran Kematian WNI;Biaya Pendaftaran Kematian WNA;Biaya Pendaftaran Lahir Mati Penduduk WNI;Biaya Pendaftaran Lahir Mati Penduduk WNA;Biaya Pendaftaran Penduduk WNI;Biaya Pendaftaran Penduduk WNA;Biaya Penerbitan Pendaftaran Penduduk Sementara ;Biaya Pendaftaran Pindah Penduduk WNI ;Biaya Pendaftaran Pindah Penduduk WNA ;

Biaya Surat Keterangan Tempat Tinggal ;Biaya Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan;Blanko Kartu Tanda Penduduk Perlembar.

d. Formulir-formulir pendaftaran penduduk don keterangan kependudukanlainnya per set biaya Pembuatan Akte Catatan Sipil, yaitu:

Akte Kelahiran :• Anak Pertama ;• Anak Kedua ;• Anak Ketiga dan seterusnya ;Akte Perkawinan ;Akte Perceraian ;Akte Pengesahandan PengakuanAnak ;Akte Ganti Nama bagi Warga Negara Asing;Akte Kematian.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang melakukan pembayaran ataSpelayanan yang disediakan Pemerintah Kabupaten Banyuasin, berupaperolehan / pemalifaatan Kartu Tanda Penduduk atau Akte Catatan Sipil.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang memanfaatkan / menikmati ataumenggunakanI memakai Kartu Tanda Penduduk atau Akte Catatan Sipil.

BABWGOLONGAN RETRIBUSI

PasQI 6

Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk don Akte CatotonSipil termasuk jenis Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasol 7

(1) Bioya cetak Kartu Tanda Penduduk dan kelengkapannyo.

Cora mengukur tingkat penggunaanjasa retribusi adalah :

a. Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk mengadakanKartu tanda Penduduk ;

b. Biaya lainnya yang merupakan blanko dan formulir sebagoi pendukungI kelengkapan pembuatan Kartu Tanda Penduduk.

(2) Biaya cetak Akte Catatan SipilCara mengukur tingkat penggunaanjasa retribusi adalah :

a. Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk mengadakanAkte Catatan Sipil ;

b. Biaya lainnya yang merupakan blanko dan formulir sebagoipendukung / kelengkapan pembuatan Akte Catatan Sipi!'

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DAL.AM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRI~USI

Pasal 8

(1) Biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan kelengkapannya.Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarifretribusi adalah :

a. Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk pengadaanKartu Tanda Penduduk;

b. Biaya lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebagoibiaya administrasi pembuatan Kartu Tanda Penduduk ;

c. Biaya lainnya yang berupa blanko dan formulir sebagoi pendukung /kelengkapan pembuatan Kartu Tanda Penduduk.

(2) Biaya cetak Akte Catatan SipilPrinsip yang dianut dalampenetapan struktur dan besarnya tarifretribusi adalah :

a. Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk pengadaanAkte Catatan Sipil ;

b. Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebagoi biayaadministrasi pembuatan Akte Catatan Sipil ;

c. Biaya lainnya yang berupa blanko dan formulir sebagoi pendukung /kelengkapan pembuatan Akte Catatan Sipi!.

BAB VISTRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

(1) Biaya Kartu Tanda Pendudukyaitu :a. Biaya PelayananKartu Tanda Penduduk WNI............. Rp.b Biaya Pendaftaran Kelahiran Penduduk WNI.. Rp.d. Biaya Pendaftaran Kelahiran Penduduk WNA Rp.e. Biaya Pendaftaran Kematian penduduk WNI.............. Rp.f. Biaya Pendaftaran Kematian Penduduk WNA Rp.g. Biaya Pendaftaran Lahir Mati WNA...............................Rp.i. Biaya Pendaftaran Penduduk WNI...............................Rp.j. Biaya Penerbitan Pendaftaran Penduduk sementara. Rp.

3.000,-1.500,-5.000,-1.500,-5.000,-~.ooo,-2.500,-5.000,-

I. Biaya Pendaftaran Pindah PendudukWNI.................. Rp.m. Biaya Surat Keterangan Surat Tempat Tinggal... Rp.n. Biaya Surat Keterangan Perubahan Status

Kewarganegaraan Rp.o. Biaya Pendaftaran Pindah Penduduk WNA.................. Rp.p. Blanko Kartu Tanda Penduduk Per lembar................... Rp.q. Biaya Kartu Keluarga Rp.r. Formulir-formulir Pendaftaran dan Keterangan

Kependudukan lainnya per set.........................................Rp.

1.500,-2.000,-

25.000,-25.000,-1.000,-3.000,-

(2) Biaya Pembuatan Akte Catatan Sipil, yaitu :

a. Akte Kelahiran- Anak Pertama .- Anak Kedua .- Anak Ketiga dan seterusnya .

Rp. 7.500,-Rp. 10.000,-Rp. 15.000,-

Rp. 25.000,-Rp. 50.000,-Rp. 200.ooo,~Rp. 150.000,-Rp. 10.000,-

b. Akte Perkawinan .c. Akte Perceraian .d. Akte Pengesahandan PengakuanAnak. .e. Akte Ganti Nama bagi Warga Negara Asing .f. Akte Kematian .

BAB VII

MASA RETRIBUSI DAN SA AT RETRIBUSI TERUTANG

PasoI 10

(1) Masa Retribusi Kartu Tanda Penduduk adalah jangka waktu yanglamanya 3 (tiga) tahun ;

(2) Kartu Tanda Penduduk Sementara adalah jangka waktu yang lamanya6 (enam) bulan.

Pasal 11

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD ataudokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

~LAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat pencetakanKartu Tanda Penduduk dan atau Akte Catatan Sipil diberikan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasol 13

(1) PemungutanRetribusi tidak dapat diborongkan ;

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yangdipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasol 14

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus ;

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima betas)hari sejak diterbitkannya SKRDatau dokumen lain yang dipersamakan;

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diaturdengan Keputusan KepalaDaerah.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN CAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

PasoI 15

(1) Kepala Daerah dapot memberikan pengurangan, keringanan danpembebasan retribusi ;

(2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) pasaI ini dengan memperhatikan kemampuanmasyarakat, antara lain dapot diberikan kepada orang cacat, pelajaratau mahas.iswa;

(3) Pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal iniantara lain untuk Wajib Retribusi yang berusia lanjut atau yangberusia 60 tahun ke atas ; ,

(4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusiditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB xnINSTANSIPEMUNGUT

PasoI 16

Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 sampai dengan9 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Badan Kependuclukan, KeluargoBerencana don Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin.

BAB xnI

PENYIDIKAN

Pasal 17

(1) Pejabat PegawaiNegeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerahdiberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikantindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud da/amundang-undangNomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasa/ iniadalah:

a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan ataulaporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerahagar keterangan afau laporan tersebut menjadi lebih lengkap danjelas ;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orangpribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang' dilakukansehubungandengan tindak pidana Retribusi Daerah terse but ;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badansehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerahterse but ;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen -dokumen lainberkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;

e. Me/akukan penggeledahan - untuk mendapatkan bahan buktipembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukanpenyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

f. Meminta bantuan, tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugaspenyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atautempat pada saat pemeriksaaan sedang berlangsung dan memeriksaidentitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimanadimaksud pada huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana RetribusiDaerah ;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya untuk diperiksasebagai tersangka atau saksi ;

j. Menghentikan penyidikan ;k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan

tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapatdipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukandimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada'penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTVAN PIDANAPasa/ 18

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehinggamerugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6(enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusiyang terutang ;

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (l)pasal ini adalahpelanggaran.

BAB XV

KETENTVAN PENUTVP

Pasal 19

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjutdengan Keputusan Bupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanDaerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah KabupatenBanyuasin.

Diundangkan di Pangkalan BalaiPadatanggal 10 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAHATE ANYUASIN,"l.:. ',,~

.~\\"'" ,

~~ ••~UlA~N DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2003NOMOR 53 SERI C.