Dengan ini Direksi PT FKS Multi Agro Tbk (“Perseroan”)
mengundang para pemegang saham untuk menghadiri RUPSLB Perseroan
yang akan diselenggarakan pada:Hari/Tanggal : Kamis, 17 Desember
2020Pukul : 14.00 WIB - selesaiTempat : Sampoerna Strategic Square
North Tower, The Function Room, Anggrek 5, Lantai 3A, Jl. Jend.
Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930Mata Acara RUPSLB:1. Persetujuan
Perubahan Tempat Kedudukan Perseroan.
Penjelasan: Agenda ini diusulkan sehubungan dengan rencana
perubahan lokasi usaha atau tempat kedudukan Perseroan. Perubahan
Tempat Kedudukan Perseroan, merupakan perubahan Anggaran dasar yang
memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Hal ini sesuai
dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan
Undang-UndangNo. 40 tahun 2007.
2. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan
tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.Penjelasan: Agenda
ini diusulkan dalam rangka penambahan jenis kegiatan usaha baru
yang akan mendukung kegiatan usaha utama Perseroan. Hal ini akan
dilakukan dengan memasukkan kode
3. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk
disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.Penjelasan:
Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan kewajiban
penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020
tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
Catatan :1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri
kepada para pemegang saham. Panggilan ini
dianggap sebagai undangan.2. Yang berhak hadir atau diwakili
dalam RUPSLB tersebut di atas adalah para pemegang saham
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada
hari Selasa, tanggal24 November 2020 sampai dengan pukul 16.00
WIB.
3. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan
terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi Corona Virus
Disease (COVID-19) dan mematuhi ketentuan yang terdapat dalam
Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020
tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan
Penanganan COVID-19 serta mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No.15/ POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan, Perseroan
dengan ini menyarankan kepada Pemegang Saham untuk menguasakan
kehadirannya kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT
BSR Indonesia. Pemegang Saham dapat mengunduh Surat Kuasa
elektronik (e-Proxy). Form e-Proxy dapat diunduh pada eASY.KSEI
dengan tautan http://easy.ksei.co.id.Atau penerbitan Surat Kuasa
masih dapat dilakukan secara konvensional. Form Surat Kuasa dapat
diunduh pada situs web Perseroan www.fksmultiagro.com. Surat Kuasa
diserahkan kembali kepada Perseroan dengan dilampiri fotocopy Kartu
Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor yang masih berlaku dari Pemberi
Kuasa dan Penerima Kuasa.Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris
dan Karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak selaku kuasa
dalam RUPSLB namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak
dihitung dalam pemungutan suara.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri RUPSLB tersebut
di atas diminta untuk menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk
(KTP) / Paspor yang masih berlaku. Pemegang saham berbentuk badan
hukum wajib menyerahkan foto copy anggaran dasar dan perubahannya
terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris
terakhir. Khusus untuk pemegang saham dalam Penitipan Kolektif PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)
Emiten melalui KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki
ruang RUPSLB.5. Demi tertibnya RUPSLB, para pemegang saham atau
kuasanya diharapkan hadir tepat waktu.
Disarankan untuk hadir 30 menit sebelum RUPSLB dimulai. Bagi
para pemegang saham atau kuasanya yang tidak menyerahkan tanda
pengenal dan/atau Surat Kuasa sesuai dengan ketentuan-ketentuan di
atas, Perseroan berhak menolak kehadirannya dalam RUPSLB ini.
6. Perseroan menerapkan protokal kesehatan pencegahan COVID-19
untuk para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir,
meliputi:a. Kewajiban penggunakan masker. b. Pengukuran suhu tubuh
pada meja registrasi. c. Penerapan kebijakan physical
distancing.Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman selama
RUPSLB dan berhak menolak siapa
Jakarta, 25 November 2020Direksi Perseroan
PANGGILANRAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)
PT FKS MULTI AGRO Tbk
PENGUMUMAN
Telah hilang Surat Izin Pemakaian tanah a.n. Hendrawan No
50/Kec/1979, No 51/Kec/1979 & No 52/Kec/1979 yg dikeluar-kan
oleh Camat Basrah Djahari B.A. tertanggal 27/6/1979, seluruhnya
terletak di Pantai Mapur, Sungai Liat, Bangka.
SEBAGAI komitmen dalam meningkatkan ketahanan energi dan pangan
nasional, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai subholding gas
PT Pertamina (Persero), melaksanakan penyaluran gas perdana (Gas
In) di PT Pupuk Kujang Cikampek. Se-belumnya, telah ditandatangani
Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan PKC sebagai bagian dari
Holding PT Pupuk Indonesia (Persero) pada 31 Agustus 2020 lalu.
Penyaluran gas PGN ke Pupuk Kujang dilaksanakan pada Selasa,
(24/11/20), sei-ring dengan telah selesainya periode Turn Arround
Maintenance pada Plant 1A Pupuk Kujang. Alokasi gas PGN yang
disalurkan ke Pupuk Kujang sesuai dengan PJBG ya-itu sebesar 12
BBTUD untuk tahun 2020, dan akan meningkat menjadi 25 BBTUD pada
tahun 2021 dengan harga USD 6,0 per MMBTU sesuai penugasan
pemerintah dalam Kepmen ESDM 89.K/2020.
Dengan kapasitas produksi pada Plant 1A Pupuk Kujang sebesar
570.000 ton/ ta-hun urea dan 330.000 ton/tahun amoniak, hadirnya
tambahan alokasi penyaluran gas PGN pada Pupuk Kujang ini
diharap-kan dapat memenuhi kebutuhan gas se-bagai bahan baku utama
yang efisien dan penghematan biaya produksi Pupuk Ku-jang. Dengan
demikian, dapat mendorong pertumbuhan sektor pupuk dan dukungan
terhadap ketahanan pangan nasional da-lam mendukung
perekonomian.
Direktur Komersial PGN, Faris Aziz meng ungkapkan bahwa saat ini
PGN berkomitmen penuh terhadap pemanfaat-an gas bumi yang dapat
membantu upaya pemulihan ekonomi akibat dampak dari COVID-19. Maka
implementasi Kepmen ESDM 89K/ 2020 dirasa juga menjadi kebi-jakan
stimulus agar industri tertentu pene-rima manfaat dapat menggeliat
kembali.
“Khusus pada industri pupuk, kami berharap dapat memberikan
manfaat
untuk keberlangsungan produksi pupuk maupun diversifikasi produk
yang dapat meningkatkan daya saing. Sejalan dengan optimisme Pupuk
Kujang dalam mengha-dapi persaingan global dan meningkatkan
kualitas produk pupuk untuk petani,” ujar Faris, (24/11/20).
Gas bumi menjadi bahan baku utama dalam produksi pupuk
bersubsidi jenis urea dan NPK. Efisiensi biaya pokok pro-duksi
pupuk, juga dapat membantu pe-merintah untuk penghematan anggaran
subsidi pupuk yang dibayarkan kepada PT Pupuk Kujang.
“Jaminan ketersediaan gas bumi de-ngan harga yang efisien,
semoga juga da-pat bermanfaat untuk keberlangsungan pabrik Pupuk
Kujang dalam menjaga ketersediaan pupuk urea di wilayah Jawa Barat,
Banten, dan sebagian Jawa Tengah,” imbuh Faris.
Faris menambahkan bahwa dengan penyaluran gas untuk Pupuk Kujang
yang berada di area Karawang, juga menanda-kan bahwa infrastruktur
PGN sudah dapat menjangkau pemenuhan gas bumi di wi-layah
tersebut.
Di area Karawang, saat ini PGN telah melayani ±154 komersial
& industri di 7 Kawasan Industri dengan total penyaluran gas
bumi lebih dari ±72 BBTUD. Sektor pelanggan industri di area
Karawang bergerok di sektor tekstil, keramik, kaca, logam dasar,
pabrikasi logam, kimia, ma-kanan, kertas, dan lain-lain.
Khusus untuk pelanggan industri yang mendapatkan manfaat Kepmen
ESDM 89K 2020 di area Karawang, ada sekitar 15 industri dengan
alokasi gas sekitar ± 37 BBTUD.
“Dari segi infrastruktur, PGN sudah cu-kup mumpuni untuk
memperluas layanan gas bumi di area Karawang. Kemudian untuk
penyediaan pasokan gas, PGN area Karawang juga sudah siap,” imbuh
Faris.
Kembali Faris menegaskan, potensi efisiensi dari penyaluran gas
untuk Pupuk Kujang diharapkan mampu memberikan multiplier effect
bagi perekonomian na-sional. Sebagai bagian dari Holding Migas, PGN
akan selalu hadir menjadi menjadi bagian dari solusi nyata untuk
meng-energize negara dan masyarakat.***
DOK PGN
FETRY [email protected]
LEMBAGA Penjamin Sim-panan (LPS) menurunkan suku bunga
penjaminan sebesar 50 basis poin (bps) untuk simpanan dalam rupiah
di bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Semen-tara itu,
suku bunga valuta asing di bank umum turun 25 basis poin.
Sebelumnya, LPS telah menu-runkan tingkat suku bunga penja-minan
masing-masing sebesar 25 bps pada September lalu.
Dengan demikian, t ingkat bunga penjaminan LPS untuk simpanan
berjangka bank umum rupiah menjadi 4,5% dan valas menjadi 1%.
Sementara itu, un-tuk Bank Perkreditan Rakyat menjadi 7%. Tingkat
bunga pen-jaminan tersebut berlaku sejak 25 November 2020 hingga 29
Januari 2021.
Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengata-kan LPS
mendorong penurunan suku bunga kredit melalui sinergi kebijakan di
tiap-tiap otoritas.
Suku bunga penjaminan harus turun agar suku bunga deposito
perbankan turun sehingga mem-berikan ruang yang cukup bagi
perbankan dalam mengelola sisi biaya dana (cost of fund). Pada
akhirnya bank punya ruang un-tuk menurunkan suku bunga
pinjaman.
“Sekarang kebijakan di LPS ada-lah lebih agresif, dalam arti
tidak akan lambat menurunkan suku bunga penjaminan. Kalau LPS
ti-dak turunkan suku bunga segera, biaya dana perbankan tidak
tu-run. Akibatnya, suku bunga kredit tidak segera turun,” kata
Purbaya dalam webinar Economic Outlook 2021, kemarin.
LPS akan terus melakukan pemantauan secara aktif untuk melihat
kemungkinan ruang pe-nyesuaian kembali atas tingkat bunga
penjaminan LPS sesuai
perkembangan suku bunga pa-sar, likuiditas perbankan, kondisi
stabilitas sistem keuangan, serta perkembangan perekonomian.
Restrukturisasi kreditOtoritas Jasa Keuangan (OJK)
mencatat bahwa restrukturisasi kredit di perbankan per 26
Okto-ber 2020 sudah mencapai Rp932,4 triliun dengan debitur
sebanyak 7,53 juta. Angka tersebut terdiri atas restrukturisasi
kredit UMKM sebesar Rp369,8 trilun dengan 5,84 juta debitur dan
non-UMKM se-besar Rp562,5 triliun dengan 1,69 juta debitur.
Untuk perusahaan pembiayaan, restrukturisasi kredit per 17
No-vember 2020 sudah mencapai Rp181,3 triliun dengan 4,87 juta
kontrak yang disetujui. Sementara itu, lembaga keuangan mikro
se-besar Rp26,44 miliar dari 32 LKM dan bank wakaf mikro Rp4,52
mi-liar dari 13 BWM.
“Angka ini sebenarnya cukup reasonable karena kita sudah
perkirakan sebelumnya. Ini ada-lah hal yang biasa terjadi di
ne-gara lain juga. Kita meyakini ini akan berakhir pada saat
reco-very ekonomi sudah mulai jalan dan para pengusaha sudah bisa
meng angsur kembali,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh
Santoso.
Ketua Umum Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) Sunarso
menegaskan pihak perbankan tetap hati-hati dalam mengelola keuangan
meski tingkat kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) masih
relatif rendah dan terkendali di tengah pandemi covid-19.
Sunarso mengingatkan per-bankan juga harus fokus pada pinjaman
berisiko (loan at risk) sehingga tidak bisa hanya meng-gunakan
patokan NPL untuk me-lihat dampak dari pandemi dan
mengantisipasinya.
“Di saat-saat seperti ini, ya, enggak usahlah kita itu terlalu
menggebu-gebu mengejar laba. Kalau ada income itu baik, tapi
mungkin income itu di-saving atau dicelengin untuk dijadikan
ca-dangan. Tidak hanya untuk meng-cover NPL, tetapi juga meng-cover
yang potensial menjadi NPL,” tandasnya. (Des/E-1)
Bunga Bank Ditekan TurunPerbankan tetap harus berhati-hati
mengelola keuangan meski NPL relatif terkendali.
ANTARA /ASPRILLA DWI ADHA
KERAJINAN AKUARIUM HIAS: Perajin menyelesaikan pembuatan
akuarium hias dari frame di Say Galeri, Depok, Jawa Barat, kemarin.
Kerajinan akuarium dari frame hiasan dinding tersebut dijual dengan
harga Rp250 ribu dan dipasarkan ke berbagai daerah, seperti
Yogyakarta, Bandung, Bogor, Solo, dan Jakarta.
WAKIL Presiden Ma’ruf Amin ber-harap bank BUMN syariah hasil
merger walaupun akan bermain di level korporasi, juga diharapkan
tetap bermain di level usaha mikro, yaitu bank wakaf mikro
(BWM).
Pesan tersebut disampaikan lang-sung oleh Wapres kepada Menteri
Ba-dan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dalam pertemuan
keduanya di rumah dinas Wapres di Jakarta, Se-nin (23/11), kata
juru bicara Wapres, Masduki Baidlowi, dalam keterangan pers,
kemarin.
Dalam pertemuan itu, Menteri BUMN melaporkan tindak lanjut
rencana penggabungan (merger) tiga bank syariah dari Himpunan Bank
Milik Negara (Himbara), yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan
Bank
Syariah Mandiri.“Kalau bank syariah yang sudah
besar ini, dengan modal Rp220-an triliun sudah bermain di
korporat, bukan berarti dia tidak bermain di yang kecil juga. Jadi,
tetap bermain di mikro juga. Bahkan, Wapres me-minta supaya bank
wakaf mikro juga dibesarkan,” tegas Masduki.
Karena itu, lanjutnya, salah satu hal menarik yang dibahas dalam
per-temuan ini ialah upaya membesarkan BWM yang telah dioperasikan
Bank Syariah Mandiri.
Masduki menyebutkan, karena bank wakaf mikro ini banyak
dibu-tuhkan umat di bawah, Wapres da-lam pertemuan itu meminta
Menteri BUMN untuk mencari model bisnis yang tepat guna
mengembangkan
bank wakaf mikro yang skala ope-rasionalnya masih kecil agar
bisa berjalan dengan baik.
“Saat ini, bank wakaf mikro itu sudah ada di 51 titik di
berbagai tem-pat. Yang banyak ada di pesantren-pesantren. Nah,
itulah yang nanti juga akan dikunjungi Dirut Bank Syariah Mandiri,”
jelasnya.
Secara terpisah, peneliti ekonomi Syariah dari Centre of Islamic
Bank-ing, Economics, and Finance (CIBEF) Fauziah Rizki Yuniarti
menyerukan pelaku industri keuangan syariah di Tanah Air segera
merespons pertum-buhan signifikan industri syariah. Respons cepat
dibutuhkan agar ti-dak kehilangan momentum untuk mendorong
pertumbuhan industri keuangan syariah. (Che/Iam/E-3)
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta Lembaga
Manajemen Aset Negara (LMAN) un-tuk terus mengoptimalkan berbagai
aset negara dalam rangka membantu APBN menghadapi dampak pandemi
covid-19.
“Lembaga manajemen aset yang merupakan Badan Layanan Umum (BLU)
di bawah Kementerian Ke-uangan merupakan lembaga yang memiliki
dedikasi untuk mengelola aset negara,” kata Sri Mulyani dalam acara
Grand Final The Asset Manager 2020 di Jakarta, kemarin.
Menkeu menegaskan hal itu harus dilakukan karena dalam mengatasi
dampak pandemi, APBN bekerja sa-
ngat keras meski terkena tekanan. Tekanan terhadap APBN dapat
dili-hat dari realisasi defi sit yang hingga Oktober 2020 telah
mencapai Rp764,9 triliun atau 4,67% dari target dalam Perpres
72/2020 Rp1.039 triliun atau 6,34% dari PDB.
Defi sit 4,67% disebabkan realisasi penerimaan negara yang hanya
se-besar Rp1.276,9 triliun dan lebih rendah jika dibandingkan
dengan realisasi belanja yang telah mencapai Rp2.041,8 triliun.
Sementara itu, kata Sri Mulyani, pengoptimalan fungsi aset
negara oleh LMAN akan berimplikasi pada penerimaan negara bukan
pajak (PNBP) yang otomatis mendukung
APBN sebagai instrumen countercycli-cal terhadap krisis
pandemi.
Sri Mulyani menyebutkan jika aset negara lebih produktif dan
me-nambah penerimaan pada APBN, itu akan berimplikasi pada
bergeraknya perekonomian dan pemberian ban-tuan kepada masyarakat
juga lebih banyak.
“Dari produktivitas aset bisa diper-oleh penerimaan negara bukan
pajak dan ini akan memberikan bantuan yang luar biasa bagi keuangan
ne-gara,” ujarnya.
Sri Mulyani menyatakan hingga saat ini LMAN mengelola 234 aset
milik negara dengan nilai total mencapai sekitar Rp38,49 triliun
sehingga harus terus dioptimalkan pemanfaatannya.
Untuk dapat mengoptimalkan aset tersebut, Menkeu meminta
pengelola aset memiliki ide kreatif dan inovatif, mampu berpikir
kritis, serta produk-tif. (Mir/Ant/E-3)
Bank Syariah Merger Jangan Lupakan Mikro
Bantu APBN, Aset Negara Harus Dioptimalkan
AAJI DesakPolisi UsutHoaks Asuransi
PTK Grup dan TPPITeken Kontrak
ASOSIASI Asuransi Jiwa Indo-nesia (AAJI) mengapresiasi langkah
tegas aparat hukum kepada pelaku penyebar in-formasi dan berita
bohong (hoaks) tentang asuransi. Pasalnya, informasi hoaks yang
menyatakan perusahaan asuransi sengaja melakukan penipuan kepada
nasabah akan merusak reputasi dan mengganggu bisnis industri
asuransi jiwa di Indonesia.
Padahal, di tengah pan-demi covid-19 saat ini, peran asuran si
sangat penting da-lam memberi proteksi kese-hatan kepada
nasabah.
Direktur Eksekutif AAJI Togar Pasaribu mengatakan, indus-tri
asuransi jiwa diatur dan dilindungi oleh undang-un-dang (UU). Dalam
melakukan proses bisnisnya, perusahaan asuransi juga harus proper
dengan berbagai regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa
Keuangan (OJK).
“Industri asuransi diawasi secara ketat oleh OJK seba-gai
regulator sehingga ti-dak memungkinkan sebuah perusahaan asuransi
bisa menipu nasabahnya. Semua ketentuan ada di polis dan nasabah
bisa membatalkan jika tidak setuju,” tutur Togar, kemarin.
Sebelumnya, Subdit Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal
Khusus Polda Metro Jaya menangkap seorang pe-laku penyebar
informasi dan berita tidak benar (hoaks) yang merugikan reputasi
dan bisnis sebuah perusahaan asuransi nasional. Tersangka
berinisial ‘Bob’ tersebut di-tangkap di tempat persembu-nyiannya di
salah satu daerah di Sumatra Utara, akhir pekan lalu. (RO/E-2)
PT Trans-Pacifi c Petrochemi-cal Indotama (TPPI) dan PT
Pertamina Trans Kontinental (PTK), melalui anak perusa-haannya,
yakni PT Peteka Karya Samudera (PKS), me-neken perjanjian kerja
sama pemanduan dan penundaan kapal di Terminal Khusus TPPI
Tuban.
“Kerja sama ini untuk me-nindaklanjuti arahan dari Direktur
Utama PT Pertamina agar anak perusahaan di ba-wah Pertamina
meningkatkan sinergi,” ucap Presiden Direk-tur & CEO PT TPPI
Yulian Dekri, kemarin.
Kerja sama untuk sinergi itu, sambung Yulian, untuk mewujudkan
visi TPPI menjadi perusahaan petrokimia dan energi kelas dunia
serta visi PTK menjadi perusahaan jasa maritim yang terintegrasi
de-ngan skala global pada 2026.
Lewat kerja sama itu pula, TPPI dapat lebih memfokuskan diri
pada bisnis intinya seba-gai produsen petrokimia dan mempercayakan
pengelolaan kegiatan di Terminal Khusus TPPI kepada PKS, mengingat
PKS merupakan badan usaha pelabuhan yang berpengalam-an dalam
bidangnya.
“Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan opera-tional
excellence serta men-jamin keamanan dan kesela-matan pelayaran di
wilayah Terminal Khusus TPPI Tuban,” imbuh Direktur Utama PTK,
Nepos MT Pakpahan.
Direktur PKS Yulius Siaga Tiawarman menambahkan, kerja sama itu
diharapkan da-pat manghasilkan added value bagi kedua belah pihak,
meng-ingat PKS merupakan badan usaha pelabuhan di lingkungan
Pertamina Grup yang telah ber-pengalaman. (RO/E-2)
S E K I L A S
EKONOMI RABU, 25 NOVEMBER 2020 7
