Download doc - Skrip Lengkap

Transcript
Page 1: Skrip Lengkap

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam makalah ini penyusun akan membicarakan tentang negara

hukum. Gagasan mengenai negara hukum pada hakekatnya bertujuan untuk

melindungi hak-hak asasi manusia. Pengertian negara hukum berlawanan

dengan pengertian negara kekuasaan. Dasar pemikiran negara hukum

beranjak dari adanya kebebasan rakyat (liberte du citoyen), bukan

kebebasan negara (gloire del ‘ etat). Tujuanya adalah unutuk memelihara

ketertiban hukum (rechtordc) dan pengabdian kepada kepentingan umum

yang berdasarkan kebenaran dan keadilan. Hukum bersifat menentukan

kekuasaan dan negara dibadikan untuk rakyat.

Negara hukum dibedakan menjadi dua yaitu negara hukum formal

dan negara hukum material. Negara hukum formal adalah negara yang

mempunyai tugas mempertahankan ketertiban dan keamanan negara saja.

Sedangkan dalam urusan sosial maupun ekonomi negara tidak boleh

mencampurinya. Negara hukum material adalah negara selain

bertugasmembina ketertiban hukum. Ia juga ikut bertanggung jawab dalam

membina dan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Dalam makalah ini penyusun juga akan membicarakan pembagian

hukum menurut tugas dan fungsinya yaitu hukum formal dan material.

Page 2: Skrip Lengkap

Tujuanya adalah untuk mengatur ketertiban masyarakat, menjamin dan

melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat dan memberikan sanksi

yang tegas terhadap siapa yang tidak mematuhi dan mentaatinya.

Pembahasan hukum formal dan material tidak lepas dari hukum

acara perdata, hukum acara pidana, hukum perdata dan hukum pidana.

Untuk itu dalam makalah ini dijelaskan tentang pengertian dan tata cara

melaksanakan hukum formal dan material.

B. RUMUSAN MASALAH

Setelah mengetahui penjelasan dari uraian yang telah dikemukakan

maka penyusun dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut

:

1. Apakah pengertian negara hukum ?

2. Bagaimana unsur-unsur negara negara hukum ?

3. Hal-hal apa sajakah yang menjadi ciri dan prinsip negara hukum ?

4. Apakah pengertian hukum formal ?

5. Bagaimanakah azas dan susunan peradilan ?

6. Faktor apa yang menyebabkan hukum acara perdata ?

7. sejauh mana hukum acara pidana ?

8. Apakah pengertian hukum perdata ?

9. Bagaimanakah macam-macam hukum perdata ?

10. Apakah pengertian dan tujuan hukum pidana ?

18

Page 3: Skrip Lengkap

11. Faktor apa yang menyebabkan peristiwa pidana ?

C. TUJUAN PENULISAN

Dalam pembuatan suatu makalah tentu ada tujuan yang ingin dicapai

diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengertian negara hukum.

2. Memahami unsur-unsur negara hukum.

3. Memperjelas tentang pengertian hukum formal.

4. Dapat mengerti azas dan susunan peradilan.

5. Agar lebih mengerti azas dan susunan peradilan.

6. Menelaah tentang hukum acara pidana

7. Mengetahui tentang hukum acara pidana.

8. Memberi pengetahuan tentang macam-macam hukum pidana.

9. Memperjelas tentang macam-macam hukum perdata.

10. Untuk mengetahui pengertian dan tujuan hukum pidana.

11. Agar lebih mengerti peristiwa pidana.

19

Page 4: Skrip Lengkap

D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Setelah mengetahui tentang rumusan masalah dan tujuan penulisan

berikut akan penyusun sampaikan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, berisi tentang : Latar Belakang Judul, Rumusan

Masalah, Tujuan Penulisan Sistematika Pembahasan dan Metode

Penulisan.

Bab II : Negara Hukum, berisi tentang : Unsur-unsur Negara Hukum,

Ciri dan Prinsip Negara Hukum.

Bab III : Hukum Formal, berisi tentang : Pengertian , Azas dan Susunan

Peradilan, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana.

Bab IV : Hukum Material, berisi tentang : Pengertian Hukum Perdata,

Macam-macam Hukum Perdata, Pengertian dan Tujuan Hukum

Pidana, Peristiwa Pidana.

Bab V : Penutup, berisi tentang : Kesimpulan, Saran dan Penutup.

E. METODE PENULISAN

Untuk mempermudah dalam penulisan karya tulis maka penyusun

menggunakan metode penulisan sebagai berikut :

1. Metode Deduksi : Yaitu penyampaian suatu gagasan yang dimulai

dari kalimat utama (umum) dan diikuti

beberapa kalimat penjelas (khusus).

20

Page 5: Skrip Lengkap

2. Metode Induksi : Yaitu penyampaian suatu gagasan yang dimulai

dari kalimat penjelas (khusus) dan diakhiri oleh

kalimat utama (umum).

3. Metode Campuran : Yaitu cara penyampaian suatu gagasan dengan

menggunakan dua metode yitu deduksi dan

induksi

4. Metode Kepustakaan : Yaitu denga mencari sumber-sumber informasi

yang berasal dari buku-buku yang berkaitan

denga makalah.

21

Page 6: Skrip Lengkap

BAB II

NEGARA HUKUM

F. Pengertian Negara Hukum

Manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia tidak dapat hidup

sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia hidup berdampingan dan saling

berhubungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam,

yang tidak mungkin dapat dipenuhi sendiri. Dalam mencapai kebutuhan

yang beraneka ragam, manusia menginginkan hubungan yang baik tanpa

terjadi perselisihan. Perselisihan itu sendiri terjadi karena adanya

persaingan di lingkungan masyarakat baik yang dikehendaki / tidak. Oleh

karena itu, dalam kehidupan kelompok sosial sangat diperlukan suatu

ketentuan atau peraturan yang dapat membatasi perilaku setiap individu.

Ketentuan-ketentuan tersebut disebut dengan hukum. Hukum lahir atas

kesadaran manusia yang menginginkan hidup lebih aman dan tentram di

lingkungan masyarakat tanpa terjadi perselisihan.

Setiap negara mempunyai peraturan perundang-undangan yang

dijadikan pedoman dalam mengatur kehidupan warganya. Hal tersebut

tidak lepas dari peran serta seluruh warga negara baik penguasa maupun

rakyat biasa. Peraturan tersebut merupakan hukum yang wajib ditaati dan

dipatuhi oleh seluruh warga negara tanpa kecuali.

22

Page 7: Skrip Lengkap

Negara hukum adalah negara, termasuk di dalamnya pemerintah dan alat-alat perlengkapanl negara lainnya. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta dapat diperjanggung jawabkan secara hukum (Budiyanto, Dasar-dasar Tata Negara untuk SMU, Erlangga 2000. Hal. 52).

Dengan kata lain, alat perlengkapan negara dalam

menyelenggarakan kegiatan negara harus berdasarkan peraturan-peraturan

yang telah ditetapkan. Dalam. mempertanggungjawabkan segala tindakan

juga harus berdasarkan hukum. yang berlaku, yang isinya mengikat kepada

seluruh warga negara tanpa kecuali. Suatu negara yang berdasar atas

hukum tidak hanya mengandalkan kekuasaan tetapi juga mengandalkan

hukum. Sumber-sumber hukum di Indonesia adalah segala sesuatu yang

dapat menimbulkan aturan-aturan hukum yaitu aturan-aturan yang

mempunyai kekuasaan hukum yang bersifat memaksa dan tegas. Macam-

macamnya adalah :

1. Sumber hukum normal, terbagi lagi menjadi

a. Sumber hukum tertulis, contoh UU, Perjanjian, Traktat.

b. Sumber hukum tak tertulis contoh : norma

2. Sumber hukum abnormal

a. Hukum tantangan

b. Hukum revolusi

Hukum tantangan adalah sumber hukum yang sudah ada tetapi

belum sempurna untuk disempurnakan. Contoh, dalam KUHP belum

23

Page 8: Skrip Lengkap

menjelaskan dengan detail tenatang hukum narkotika, untuk itu pemerintah

berusaha merivisi hukum tersebut.

Hukum revolusi adalah sumber hukum yang mengganti atau

merubah sumber hukum baru. Contoh, KUHAP dirubah menjadi sumber

hukum baru. Oleh karena itu, kekuasaan nemerintah harus dijalankan

dalam kontitusi (Undang-Undang). Indonesia adalah negara hukum. Hal

tersebut tersirat dalam Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh UUD 1945,

serta Penjelasan UUD 1945, yaitu sebagai berikut:

1. Pembukaan UUD 1945Hukum harus dijunjung tinggi dan dihormati, pernyataan tersebut terdapat dalam alinea pertama dalam Pembukaan UUD 1945, dimana tercantum kalimat Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena lidak sesuai denga perikemanusiaan, dan perikeadilan ",Pada alinea terakhir tercantum bahwa Indonesia menganut negara hukum dalam arti material, yakni hukum yang hendak menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya.

2. Batang Tubuh UUD 1945a. Pasal 4 ayat (1) : "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan

pemerintahan menurut Undang-undang Dasar”.Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya, presiden harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh UUD di samping ketentuan hukum lainnya yang konstitusional.

b. Pasal 2 7 ayat (1) : "Segala warga negara bervanwan kedudukannya di dalam, Hukum dan Pemerintahan Jan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu, dengan tidak ada kecualinya.Ayat di atas mencerminkan supremasi hukum, dimana seliap warga negara harus tunduk dan

patuh kepada hukum tanpa kecuali.3. Penjelasan UUD 1945

Pada penjelasan UUD 1945 dalam "Sistem Pemerintah Negara " dinyatakan bahwa :I. Indonesia, ialah negara yang beroasarkan alas hukum (Rechsstaat)

1. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtsstaat).11. Sistem Konstifusional

2. Pemerintahan berdasarkan atas konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absulutisme (kekuasaan yang lidak terbatas).

(Drs. Suud Suryadinata. Tala Negara untuk SMU Kelas 3 PT Propen Wiyata. 1995. Hal 55- 57).

24

Page 9: Skrip Lengkap

Pada pembukaan UUD 1945 alinea pertama menunjukkan bahwa

Indonesia adalah negara hukum yang mempunyai satu tujuan hukum yaitu :

menegakkan keadilan. Segala bentuk penindasan yang ada di Indonesia

tidak berlaku karena selain bertentangan dengan hak asasi tiap individu

juga menyimpang dari prinsip negara hukum, khususnya bagi Indonesia

yang senantiasa menjunjung tinggi rasa keadilan. Sedangkan pada alinea

terakhir menjelaskan selain bertugas menjaga ketertiban hukum, Indonesia

ikut bertanggung jawab atas kesejahteraan serta kemakmuran bagi

rakyatnya. Pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting dalam

perkembangan ekonomi negaranya antara lain : menentukan harga-harga

barang yang ada.

Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa di Indonesia

diterapkan sistem pemerintahan kekuasaan yang tidak terbatas atau tidak

absolut, yaitu kekuasaan yang berdasar atas hukum. UUD 1945 juga

mengisyaratkan adanya DPR dan peranan menteri, sebagai penegak

terjadinya kemungkinan kekuasaan mutlak di tangan Presiden (Absolut),

karena apabila terjadi absolutisme, dapat menghilangkan pengertian hukum

yang sesungguhnya.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa tidak akan pilih

kasih kepada siapapun yang melanggar hukum harus diberi sansksi. Hukum

dapat juga berarti melindungi setiap warga negara. Prinsip tersebut

merupakan saIah satu syarat agar hukum di suatu negara dapat bertahan.

25

Page 10: Skrip Lengkap

Pada penjelasan UUD 1945 dapat disimpulkan bahwa negara

berdasarkan atas hukum, dimana setiap warga negara wajib menjunjung

tinggi hukum. Kekusaaan yang otoriter maupun diktator tidak belaku di

Indonesia karena menyimpang dari konstitusi yang telah ditetapkan dan

yang berlaku di Indonesia, kontitusi yang membatasi kekuasaan para

penyelanggara negara.

G. Unsur-unsur Negara Hukum

Setiap negara pasti mempunyai peraturan-peraturan yang dijadikan

pedoman dan wajib ditaati oleh seluruh warga negara. Namun suatu negara

hukum apabila negara baru dapat dikatakan sebagai negara hukum, apabila

negara tersebut mempunyai syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu

adalah:

1. Adanya pengakuan terhadap HAM.

2. Adanya pemisahan peraturan darl masing-masing bidang.

3. Berlaku untuk semua

Meskipun dalam negara tersebut terdapat peraturan yang telah

ditaati oleh warganya bukan berarti negara tersebut merupakan negara

hukum. Apabila terdapat kekuasaan penuh dt tangan seorang pemimpin

atau raja maka negara tersebut mempunyai sistern pemerintahan monarki

absolut, dimana kekuasaan raja tidak terbatas dan raja bertindak sewenang-

wenang, setiap perintah maupun perkataan raja dianggap benar dan wajib

26

Page 11: Skrip Lengkap

ditaati oleh seturuh rakyatnya. Pernyataan tersebut sangat bertentangan

dengan arti negara hukum yang sesungguhnya, yaitu hukum yang tidak

memihak.

Menurut Julius Stahl negara hukum yang menganut hukum formal memiliki beberapa unsur antara lain:a. Berdasarkan perlindungan hak asasi.b. Kekuasaan pemerintah harus dijalankan pada ajaran Trias Politica.c. Pemerintaih beradasarkan pada Undang-undang.d. Pemerintah berdasarkan atas hukum.e. Adanya pengadilan administrasi, untuk mengadili perkara pelanggaran terhadap hak

asasi.(Drs. Suad Suryadinata. Tata Negara unluk SMU Kelas 3. PT Propen Wiyata 1995, Hal. 76).

Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asas, manusia sangat

penting di setiap negara hukum. Hal int tersebut dikarenakan agar tidak ada

penindasan terhadap hak tiap individu, karena pada dasarnya tiap manusia

nemiliki hak asasi yang sama dan wajib untuk dihormati. Semua kegiatan

yang diselenggarakan oleh pemerintah telah diatur dalam Undang-undang

dann setiap penyelenggara negara harus mematuhi ketentuan hukum yang

berlaku.

Unsur unsur yang terdapat di atas berbeda dengan unsur-unsur yang

terdapat pada negara hukurn Indonesia. Pandangan tersebut didasarkan

pada negara hukum dalam arti formal, sedangkan Indonesia adalah negara

hukum berdasarkan arti material.

Yang dimaksud dengan negara hukum dalam arti material yaitu suatu organisasi bangsa atas rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas berdasarkan suatu ketertiban menuju kesejahteraan sosial (Padmo Wahyono, 1991) (Ibid, Hal. 77).

27

Page 12: Skrip Lengkap

Selain bertugas menjaga ketertiban hukum, pemerintah juga

bertanggung jawab mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya, Pemerintah

ikut serta dalam kegiatan ekonomi yang diselenggarakan tanpa harus

mengabaikan kepentingan politik atau pemerintah. Pemerintah berperan

serta dalam perekonomian di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari

pemerintah turut serta dalarn pengaturan setiap kegiatan perekonomian

masyarakat dan sebagai pengawas terhadap jalannya perekonomian itu

sendiri. Dengan kata lain pemerintah berusaha melaksanakan kegiatan

politik dan ekonomi secara seimbang.

Unsur-unsur negara hukum material di Indonesia adalah sebagai berikut :a. Pancasita merupakan sumber dari segala sumber.b. Kekuasaan terlinggi dilaksanakan oleh MPR.c. Pemerintah berdasarkan sistem Konstitusi.d. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam arti bebas dari pengaruh eksekutif..e. Ada kesamaan dalam hukm dan pemerintahan bagi warga negara untuk menjunjung

hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. f. Hukum berfungsi sebagai pengayom dalam arti hukum mampu menegakkan kehidupan

yang demokralis, kehidupan yang berkeadilan sosial. (Ibid, Hat. 77).

Indonesia merupakan negara berkembang yang menganut negara

hukum materill. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan

pemerintaban telah diatur dalam Undang-undang, Pancasila sebagai

pedoman hidup berbangsa dan bernegara merupakan sumber hukum yang

paling utama.. Pelaksanaan hukum di Indonesia menegakkan keadilan

disegala aspek kehidupan.

Contoh negara hukum yakni tipe Anglo Soixon yang berfungsi pada the rule of low. Menurut A.V. Direy unsur negara meliputi:

1. Supremacy of the law, yaitu hukum mempunyai kedudukan yang paling tinggi.2. Eduality before the law, yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di

dalam hukum.

28

Page 13: Skrip Lengkap

3. Constilulion Hased on Human Rights, yaitu ada jaminan hak-hak asasi di dalam konstitusi.

(Budiyanio, Dasar-dasar JImu Tata Negara, Erlangga, Hal. 54).

Tipe Anglo Saxon banyak dianut oleh negara-negara barat yang

terkenal dengan disiplin yang tinggi, bukum disana sangat dihormati,

memliki etos kerja yang tinggi. Contohnya di negara-negara barat jika

orang itu sakit maka langsung dibawa ke Dokter, berbeda denan negara kita

sendiri yaitu bila sakit langsung minum obat tanpa resep dokter. Negara

tersebut antara lain Inggris dan Amerika. Pemerintah selaku penguasa tidak

boleh bertindak sewenang-wenang. Setiap warga negara baik penguasa

maupun rakyat harus taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku.

Pemerintah memberikan perlindungan serta jaminan hukum kepada seluruh

warga negara tanpa kecuali.

C. Ciri dan Prinsip Negara Hukum

Dalam negara hukum semua kegiatan pemerintah dan alat

perlengkapan negara berkewajiban menjalankan segala tindakan menurut

dan terikat kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan, Hal ini

dimaksudkan agar setiap tindakkan penyelenggara negara mempunyai

batas, penentu serta dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan

pemerintahan dengan baik. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari

29

Page 14: Skrip Lengkap

terjadinya kesewenang-wenangan yang dllakukan pemerintah terhadap

seluruh warga negaranya.

Oleh karena itu, setiap negara hukum harus mempunyai prinsip-

prinsip untuk mewujudkan tegaknya keadilan di suatu negara.

Prinsip, prinsip negara hukum antara lain :

1. Adanya pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusiaa. Dalam Pembukaan UUD 1945 menyatakan tentang pengakuan serta

perlindungan hak-hak asasi manusia.b. Terdapat dalam Batang Tubuh UUD 1945 yaitu:

1) Pasal 27 : tentang persamaan datam hukum dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

2) Pasal 28 : tentang kebebasan berserikat.3) Pasal 29 : tentang kebebasan beragama4) Pasal 31 : tentang hak memperoleh pengqjaran5) Pasal 32 : tentang perlindungan kultural6) Pasal 33 : tentang hak asasi ekonomi7) Pasal 34 : tentang kesejahteraan sosial.

2. Adanya peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain dan tidak memihak. Sebagai salah sam jaminan kekuasaan kehakiman/hakim, dapat disimak

dalam pasal 25 UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan Undang-undang. Sedangkan Undang-undang yang mengatur kekuasaan kehakiman adalah UU No. 14 Tahun 1970.

3. Legalitas dalam arti hukumKalimat tersebut menyatakan bahwa terdapat jaminan hukum dan

kepentingan hukum dengan segala bentuknya. Ketentuan hukum dapat dilaksanakan secara tertib dan aman.(Drs. Suad Suryadinata. Tata Negara untuk SMU Kelas 3, PT. Propen Wiyata. Hal. 77 – 78).

Adanya pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia

mengandung arti bahwa negara Indonesia menjamin perlindungan hak asasi

dasar kemauan seseorang atau golongan yang dipaksakan atau berdasarkan

kekuasaan belaka. Setiap manusia mempunyai hak yang harus dihormati

dan dilindungi. Hal ini dimaksudkan untuk menegakkan keadilan dalam

negara sendiri. Indonesia mengakui hak setiap warganya, seperti yang

30

Page 15: Skrip Lengkap

tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945. Di

dalam Batang Tubuh UUD 1945 mejelaskan tentang kebebasan tiap

individu baik dalam kehidupan sosial, ekonomi maupun dalam hal

beragama. Contohnya di dalam kehidupan sosial :

1. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang baik

dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Dalam kehidupan politik :

2. Bebas dalam mengeluarkan pendapat, saran, kritik balk dalam

pemerintahan maupun di kehidupan sehari-hari.

Contoh dalam kehidupan ekonomi :

3. Berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai ketrampilan

dan keahlian masing-masing.

Contoh dalarn hal beragama:

4. Bebas dalam menentukan agama dan kepercayaan serta menjalankan

ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing.

Yang dimaksud dengan kekuasaan peradilan yang bebas adalah

kekuasaan yang tidak terikat dan tidak dipengaruhl oleh kekuasaan apapun

dan terlepas dari kekuasaan pemerintah. Ketentuan ini merupakan jaminan

hak-hak asasi manusia. Dengan demikian dalam memutuskan suatu

perkara, seorang hakim harus dapat menetapkan putusan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

31

Page 16: Skrip Lengkap

Setiap warga negara mendapatkan perlakuan sama dalam bidang

hukum. Pemerintah memberikan jaminan serta kepastian hukum dalam

segala hal. Pemerintah dan rakyat sebagai warga negara harus dibenarkan

dan dipersalahkan sesuai dengan hukum yang telah dirumuskan atau

ditentukan sebelumnya.

Dalam negara hukum, kekuasaan negara dilaksanakan menurut prinsip-prinsip dasar, keadilan sehingga secara konstitusional pada Konstitusi. (Budiyanto. Dasar-dasar Ilmu Tata Negara, Erlangga. 2000. HaL 53).

Prinsip-prinsip negara hukum secara jelas dan nyata telah tercantum

dalam konstitusi. Di dalam prinsip-prinsip itu sendiri lebih mengutamakan

tegaknya suatu keadilan dalam segala aspek kehidupan. Hukum akan

menjadi batas, penentu, dasar cara dan tindakan pemerintah serta segala

instansi dalam mencapuri hak dan kebebasan warga negara. Atas dasar

hukum pada negara hukum menyelenggarakan apa yang menjadi negara.

Tidak masuk akal apabila negara hukum diwujudkan dengan cara melawan

hukum. Negara hukum adalah negara yang atas hukum/aturan / ketentuan

sehingga tujuan negara lebih ke arah kalau perwujudan negara hukum

berlawanan dengan hukum maka itu bukan negara hukum.

32

Page 17: Skrip Lengkap

BAB III

HUKUM FORMAL

A. Pengertian

Dalam kehidupan bermasyarakat, tiap manusia tidak lepas dan

masalah-masalah yang mungkin dapat menimbulkan kesalah pahaman dan

akhirnya terjadi konflik antar anggota masyarakat lainnya. Masalah yang

dihadapi oleh tiap individu perlu diselesaikan secara adil untuk memperoleh

kebenaran. Untuk menghindari terjadinya konflik secara sadar masyarakat

mulai memperhatikan serta mematuhi peraturan atau ketentuan yang telah

berlaku dan mengikat masyarakat tersebut. Demiklan juga dengan

pemerintah, membuat peraturan yang mengikat seluruh warga negara.

Dimana hukum bersifat mengatur dan memaksa. Artinya mengatur

ketertiban masyarakat, menjamin dan melindungi kepentingan manusia

dalam masyarakat dan memberikan sanksi yang tegas terhadap siapa yang

tidak mematuhi dan mentaatinya.

Pembagian hukum menurut tugas dan fungsinya yaitu hukum

formal dan hukum material.

Hukum Acara atau hukum formal adalah peraturan hukum, yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. (R. Abdoel Djamali. Pengantar Hukum Indonesia. PT: Raja Grafindo Persada. 1998. Hal. 173).

33

Page 18: Skrip Lengkap

Hukum. acara tersebut berfungsi apabila terdapat masalah yang

dihadapi individu-individu dan perlu diselesaikan secara, adil untuk

memperoleh kebenaran. Perlu diselesalkan dengan berpedoman pada

peraturan yang tercantum dalam hukum acara. Dengan kata lain hukum

acara merupakan alat penegak aturan hukum material yang tidak

membebankan kewajiban sosial dalam kehidupan manusia.

B. Azas dan Susunan Peradilan

Setiap penjelasan masalah yang telah diatur dalam hukum material

dilakukan oleh Hakim dengan berpegang kepada hukum acara. Dalam

menyelesaikan masalah kehakiman memiliki wewenang yang bebas, tidak

ada lembaga negara lain yang ikut campur. Seorang hakim berhak

mengambil keputusan tanpa ada paksaan dari pihak lain. Dalam pemberian

keputusan terhadap suatu masalah, Hakim harus memenuhi peraturan yang

berlaku dan ti dak menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut.

UU No.14 Tahun 1970 berisi ketentuan-ketentuan Pokok kekuasaan. Pasal 1 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelengarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. (Ibid Hal 174).1

Kekuataan kehakiman bebas dani campur tangan kekuasaan lain

dan tidak dapal pula dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu. Namun

kekuasaan kehakiman yang bebas tidak berarti dapat sewenang-wenang

dan bersikap obsulut dalam menjalankan tugasnya. Selain itu juga harus

34

Page 19: Skrip Lengkap

dapat menciptakan serta menegakkan keadilan yang sesungguhnya, sesuai

dengan nilai-nilai luhur Pancasila yang merupakan pandangan hidup

bangsa Indonesia.

Tugas Hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan dengan jalan mentafsirkan hukum dan mencari dasar serta asas dan menjadi landasannya, sehingga keputusannya mencerminkan Perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.

Setiap menyelesaikan suatu masalah Hakim memiliki kebebasan

dan dijamin oleh UU. Dalam mengadili suatu perkara seorang Hakim harus

dapat mencerminkan keadilan masyarakat bukan bagi setiap warga negara.

Hakim dan memperhatikan adanya persamaan kedudukan hukum, bagi

setiap warga negara. Hakim dan penegak hukum lainnya harus dapat

memberikan perasaan adil dan kebenaran dalam menyelesaikan setiap

perkara. Dengan berpegangan pada obyektifitas tersebut setiap perkara

yang diajukan wajib diperiksa dan diadili dengan baik. Tidak seorang

hakimpun yang dapat menolak perkara dengan alasan tidak tahu atau

kurang jelas. Kalau suatu perkara kurang jelas, maka kewajiban Hakim

memperjelas dengan menciptakan hukum baru yang seadil-adilnya sesuai

dengan kebutuhan masyarakat melalui keputusannya. Menciptakan hukum

baru merupakan hukum positif yang bersifat memperbarui hukum yang

sudah ada sesuai dengan perkara. Dan keberadaan atau eksistensinya dapat

diakui oleh masyarakat. Seorang Hakim dalam memutuskan suatu perkara

menetapkan adanya hukuman maksimal pada sectiap perkara yang diadili.

35

Page 20: Skrip Lengkap

Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan hukuman minimal yang dapat

membahagiakan bagi pelaku yang diadili. Selain itu jika ada hukuman

maximal untuk menghindari subjektivitas pribadi.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 menetapkan badan peradilan sebagai pelaksana. Ditetapkan secara tegas bahwa ada 4 macam peradilan yaitu :1. Peradilan Umum

Tugas : Mengadili perkara sipil (bukan militer) dengan menyangku mengenai penyimpangan-penyimpangan dari aturan hukum perdata material dan hukum pidana material.

2. Peradilan AgamaTugas : Mengadili perkara yang dihadapi oleh orang-orang Islam terutama

dalam bidang hukum keluarga.3. Peradilan Militer

Tugas : Mengadili perkara yang ditakukan oleh prajurit Indonesia khususnya dalam tindak pidana berdasarkan Hukum Pidana Militer.

4. Peradilan Tata Usaha NegaraTugas : Mengadili perkara alas perbuatan melawan hukum (onrectmatise

overherdsdaad) o1eh pegawai tata usaha negara (Ibid, Hol.175).

Peradilan umum bertugas melayani kepentingan anggota

masyarakat dalam kebutuhannya memperoleh keadilan dan kebenaran,

sidang-sidang penyelesalan perkara dilakukan terbuka untuk umum. Semua

lapisan masyarakat dapat mengikut jalannya sualu persidangan, kecuali

terdapat ketentuan-ketentuan lain dari pengadilan. Ketentuan-ketentuan

lain yang menyebabkan peradilan dianggap tertutup untuk umum yaitu

rahasia negara, dianggap mampu menimbulkan gejolak massa, bersifat

privacy (pribadi) dan tempat persidangan yang tidak memadai.

Penyimpangan-penyimpangan yang diadili oleh Peradilan Umurn yaitu

semua pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap

kepentingan umum serta pelanggaran yang berhubungan, dengan

36

Page 21: Skrip Lengkap

kepentingan orang – perorangan. Conlohnya dari pelaksanaan Peradilan

umum adalah sidang STNK bagi pengendara yang tidak punya SIM,

pelanggaran rambu-rambu Ialu lintas.

Peradilan agama mengadili setiap perkara yang berhubungan

dengan suatu keyakinan dan kepercayaan dari ajaran agama yang

berkembang di Indonesia dengan kemauan lahir batin secara individual.

Bagi negara negara yang menganut asas hukum Islam. Dalam beregara

melaksanakan peraturan-peraturan hukumnya secara taat sesuai yang

dianggap adil berdasarkan peraturan perundangan negara yang dibuat dan

tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Di Indonesia sendiri

terdapat 6 macam pengadilan agama sesuai dengan agama yang ada di

Indonesia. Setiap individu yang mempunyal masalah dan harus

diselesaikan lewat pengadilan agama . karena dapat menyelesalkannya

pada lembaga pengadilan agama sesuai dengan agama yang dianutnya.

Contoh perkara yang diadili dalam peradilan agama, adalah pengrusakan

tempat-tempat lbadah, waris, masalah pernikahan, perceraian dan

sebagainya.

Peradilan militer khususnya mengadill pelanggaran-pelanggaran

yang dilakukan oleh prajurit, yaitu anggota TNI dan Polri, seseorang serta

lembaga yang menurut UU yang dipersamakan, dengan anggota TNI &n

PoIri dan juga setiap orang atau lembaga yang menurut keputusan

Menhankam, yang ditetapkan dengan persetujuan Menteri Kehakiman

37

Page 22: Skrip Lengkap

harus diadili oleh Pengadilan Militer. Contoh : Anggota TNI yang

mengedarkan narkoba, anggota TNI yang ketahuan salah tembak dalam

masa penangkapan tersangka, anggota TNI yang melakukan tindakan

asusila dan sebagainya.

Peradilan Tata Usaha Negara menangam masalah perijinan,

perpajakan, merk, agraria, gugatan atau permohonan yang berhubungan

dengan status atau kedudukan seseorang dan gugatan atau permotionan

yang berkaitan dengan penahanannya yang tidak sesuai dengan prosedur

hukum yang berlaku.

Tingkat penyelesaian masalah ada 3 yaitu1. Pengadilan Negeri, berkedudukan di setiap kota Kabupaten / Kotamadya sebagai

pengadilan tingkat pertama mengadili perkara perdata dan perkara pidana.2. Pengadilan Tinggi, berkedudukan di setiap ibu kota Provinsi yang menangani perkara

banding.3. Mahkamah Agung, berkedudukan di lbu Kola Negara, yang merupakan pemegang

pengadilan negara tertinggi. (Ibid, HaL 175).

Pengadilan tingkat pertma berfungsi rnemeriksa tentang sah atau

tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka,

keluarga, atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan dengan menyebutkan

alasan-alasannya. Putusan Hakim Pengadilan Negeri yang dianggap oleh

salah satu pihak belum memenuhi rasa keadilan dan kebenaran dapat

diajukan banding.

Untuk kepentingan negara dan keadilan, Pengadilan Tinggi dapat

memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang dipandang perlu kepada

Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya. Pengadilan Tinggi berwenang

38

Page 23: Skrip Lengkap

untuk memerintahkan mengiriman berkas-berkas, perkara dan surat-surat

untuk diteliti dan memberi penilaian tentang kecakapan dan kerajinan para

hakim. Putusan Hakim, Pengadilan Tinggi yang dianggap belum

memenuhi rasa keadilan dan kebenaran oleh salah satu pihak, dapat

dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Di Indonesia proses peradilan menurut Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1970 pasal 4 ayat 2 sudah dilaksanakan dan sesuai dengan kondisi

pada waktu proses peradilan.

Daerah hukum Mahkamah Agung meliputi seluruh Indonesia dan

kewajiban utamanya adalah melakukan pengawasan tertinggi atas

tindakan-tindakan segala pengadilan lainnya di seluruh Indonesia dan

menjaga/menjamin agar hukum dilaksanakan dengan sepatutnya.

Mahkamah Agung Juga memberikan keterangan, pertimbangan dan

nasehat tentang soal-soal yang berhubungan dengan hukum apabila hal

tersebut diminta oleh Presiden.

Proses peradilan dilakukan secara sederhana, cepal dan biaya ringan seperti yang terdapat dalam Undang-undang No. 14 Tahun 19 70, pasal 4 ayat 2 (Ibid, Hal. 176).

Setiap perkara hendaknya diselesaikan tanpa, berbelit-belit dengan

menggunakan waktu bertahun-tahun, sedangkan biayanya dapat dijangkau

oleh setiap orang yang bermaksud mencari kebenaran dan keadilan. Hakim

hendaknya tidak mempersulit jalannya proses dalam melaksanakan tugas

menyelesaikan, perkara dengan tanggungjawab penuh baik kepada manusia

39

Page 24: Skrip Lengkap

sesamanya maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contoh, baik yang

diajukan oleh pengacara yang dirasa kurang maka proses peradilannya

ditunda, saksi yang tidak hadir dalam pengadilan maka pengadilannya juga

ditunda dan sebagainya.

C. Hukum Acara Perdata

Hukum acara Perdata atau Hukum Perdata Formal memuat tentang

ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang cara bagaimana

mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum Perdata material.

Fungsinya menyelesaikan masalah dalam mempertahankan kebenaran hak

individu, Perkara perdata yang diajukan oleh individu untuk memperoleh

dan keadilan wajib diselesaikan oleh Hakim dengan kewajaran sebagai

tugasnya:

Dalam menyelesaikan perkara, Hakim berperan serta dengan

berpegangan kepada asas-asas yang dicantumkan dalam Regleme

Indonesia Baru (RIB) dan asas-asas pokok hukum acara perdata tersebut

lalah

a. Hakim PasifMaksudnya bahwa luas masalah yang dik-emukakan dalam sidang perdata dltenlukan oleh para pihak yang berperkara. Seorang hakim tidak diperkenankan memperluas masalah yang tidak diajukan, karena kedudukan Hakim ini hanya sebagai penetap dan keadilan para pihak.

b. Mendengarkan Para PihakUntuk memberikan putusan dedam perkara perdala, hendaknya para pihak yang diberi kesempatan didengar pendapanya. (Ibid. HaL 176).

40

Page 25: Skrip Lengkap

Apa yang diajukan oleh para pihak dengan tuntutan hukum yang

dikehendaki hanya diberikan pertimbangan oleh Hakim, jadi untuk perkara

perdata tugas Hakim mencari kebenaran formal. Dan dalam

perkembangannya hukum di Indonesia, kebenaran material yang berupa

keterangan saksi (sebagai bukti tidak tertulis) juga sudah dijadikan

pertimbangan Hakim.

Bagi pihak yang tidak hadir, meskipun diberi kesempatan untuk

didengar dianggap tidak mau menggunakan kesempatan tersebut. Apabila

ketidak hadirannya sudah dianggap cukup waktu yang diberikan, maka

Hakim dapat memberikan putusan, tetapi dalam para pihak mau

mengunakan kesempatan untuk didengar, maka proses persidangan untuk

perkara tersebut wajib diselesaiakan.

Dua asas pokok hukum acara perdata dapat ditempuh melalui proses :a. Sifat terbuka dalam peradilan

Pasal 168 al. 3 dari Undang-undang Dasar menentukan “selain kekecualian yang ditentukan oleh Undang-undang, maka peradilan dilakukan terbuka”.

b. Perwakilan yang diwajibkanPara pihak yang tidak dapat bertindak dan tidak dapat melakukan tindakan-tindakan sendiri yang bersifat acara, diwajibkan supaya diwakili.

c. Soal tidak bebas dari biaya untuk acaraPara pihak yang mengadakan perkara, tidak memikul seluruh biaya, menurut pasal 855 B Rv menyatakan : “orang yang tidak mampu tidak perlu membayar semua biaya.

d. Debat secara tulisan dan lisanAcara dapat dilakukan dengan lisan dan tulisan seluruhnya. Pertama, Hakim mengadili atas apa yang diajukan secara lisan dan yang terakhir secar tulisan.

e. Pemberian alasan atas keputusan HakimMenurut pasal 168 al. Dari Undang-undang Dasar, semua keputusan Hakim harus menurut alasan atas nama putusan tersebut didasarkan.(Prof. Mr. Dr, L.J. Van Apedorn, Pengantar Ilmu Hukum. PT. Pradnya Paramita. 1983,Hal. 252 – 256)

Peradilan terbuka adalah peradilan untuk hukum bermaksud

menjamin pengadilan yang tidak berpihak. Hal tersebut meletakkan

41

Page 26: Skrip Lengkap

peradilan dibawah pengawasan pendapat publik. Untuk kepentingan umum

dan kesusilaan, hukum dapat menyimpan dari asaa peradilan terbuka.

Disamping peradilan terbuka, ada juga peradilan tertutup yitu suatu

peradilan yang mengadili suatu perkara yang belum ada pada peradilan

umum dam bersifat tertutup. Contoh : Peradilan tat usaha negar yang

mengadili suatu perkara yang berkenaan dengan negar dan sanksi yang

diberikan adalah jabatan yang di pegang oleh orang yang diadili.

Perwakilan diwajibkan, karena para pihak biasnya tidak mempunyai

cukup pengethuan tentang hukum untuk dapat melakukan acara sendiri.

Orang yang bertindak sebagai pendamping serta perwakilan tersebut adalah

pengacara. Pengacara bertugas membela, melindungi serta membantu para

pihak dalam proses hukum. Sedangkan jaksa bertugas menuntut.

Biaya-biaya pembayaran para peagawai kehakiman ditanggung oleh

negeri. Tetapi biaya-biaya sejak dan pendaftaran, uang saksi dan uang para

ahli, untuk jasa-jasa juru sita, semuanya dipikul oleh para pihak. Saksi

diberi uang saku bukan sebagai pelicin atau suap melainkan sebagai biaya

transport saksi tersebut untuk datang ke pangadilan. Bagi orang yang tidak

mampu apabila ia kalah maka pihak lawan dapat membebankan biaya-

biaya kepadanya maka mungkin). Tapi bila ia menang, pihak lawan harus

membayar semua biaya. Jika pihak yang kalah tidak mampu membayar

semua biaya, maka yang kalah itu dapat ditambahi hukuman kurungan atau

masuk dalam katagori pengampuan (boros). Dan apabila seseorang

42

Page 27: Skrip Lengkap

memiliki masalah tetapi ia tidak mengajukanperkara tersebut ke pengadilan

karena keterbatasan biaya, maka masalahnya tetap diproses hukum. Hal ini

terdapat dalam pasal 855 B Rv.

Apabila ditempuh secara lisa, tergugat wajib mengemukakan

argumentasinya sebagai tangkisan, sehingga terajdi debat lisan. Perkara di

tempuh secar tulisan, prosesnya diberikan kesempatan kepada tergugat

untuk menyampaikan jawaban tertulis. Kemudia dapat diajukan saksi-saksi

serta bukti-bukti atau dibawah tangan dari para pihak.

Dalam mengambil keputusan Hakim harus dapat menjelasksan

alasan-alasannya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar tidak terjadi

perbuatan sewenang-wenang dari hakim. Keputusan hakim harus berpihak

pad kebenaran dan keadilan serta dapat dipertanggung jawabkan.

D. Hukum Acara Pidana

Hukum Acara Pidana atau Hukum Pidana Formal mengatur cara

bagaimana pemenintah menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana

material. Dalam Hukum. Acara Pidana diatur tata cara penangkapan,

penahanan, penyitaan, penggeledahan dan penuntutan. Selain itu juga

diatur siapa-siapa yang berhak melakukan penyitaan, penyidikan,

pengadilan dimana yang berwenang mengadili dan sebagainya.

Undang-undang No. 8 tahun 1981 mengatur tentang ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ditulis dalam kitab Undang-undang hukum yang dikadefisikan dalam Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHAP). KUHAP berlaku sejak 31 Desember 1981

43

Page 28: Skrip Lengkap

melalui lembaran Negara Republik Indonesia, No. 76, Tambahan lembaran Negara No. 32 (R. Abdoel Djamali, SH. Pengantar Hukum Indonesia PT Raja Grafindo Persada. 1998. HaL 178-179.)

Tujuan pengkoridikasian / pengelompokan hukurn acara pidana

tersebut sebagai pengganti Reglemen Indonesia Baru (RIB), Regleme

Indonesia Baru (R I B) adalah penyerahan kedaulatan KUHP dari

pemerintah Belanda ke pemerintahan Jepang. Hal ini dilakukan karena

adanya perebutan senjata, gencatan senjata, Jepang sebagai tawanan

perang, penyerahan segala aset milik Belanda yang tidak boleh dibawa ke

Belanda contoh : Pabrik pabrik, Bank Indonesia, tentang acara pidana yang

sangat tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat dengan sasaran

memberikan perlindungan kepada hak-hak asasi manusia. Sedangkan

fungsinya untuk menyelesaikan masalah dalam, mempertahankan

kepentingan umum.

Ketentuan KUHP yang terdiri dari 286 pasal, menurut pasal 2 menyatakan bahwa KUHP berlakut untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingku ngan peraditan umum. (Ibid. Hal 179).

Ruang lingkup berlakunya KUHAP menglkuti asas-asas hukum

pidana, yang berwenang mengadili tindak pidana berdasarkan KUHAP

hanya Peradilan Umum, kecuall ditentukan lain oleh Undang-undang.

Dimana yang ten-nasuk Peradilan Umum adalah Pengadilan Negeri,

Pengadilan Tinggl dan Mahkamah Agung.

44

Page 29: Skrip Lengkap

Untuk pelaksanaan KUHAP perlu diketahui beberapa hal penting

antara lain :

a. Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of innocence)Dalam pasal 8 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 menyalakan bahwa "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang mengatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

b. KoneksitasMenurut pasal 89 ayat I menyatakan bahwa "Tindak pidana yang dilakukan bersama oleh mereka yang termasuk lingkungan Peradilan Umum dan Lingkungan Peradilan Militer, diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan umum, kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer”

c. Pengawasan Pelaksanaan Pengadilan Dalam pasal 277 atar I KUHAP menyatakan bahwa "Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu Ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkani pidana perampasan kemerdekaan". (Ibid, Hal. 179-183).

Berdasarkan kepada asas praduga tak bersalah ini, maka bagi

seseorang sejak disangka melakukan tindak pidana tertentu sampai

mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti dari hakim

Pengadilan, maka la masih tetap memiliki hak-hak individunya sebagai

warga negara. Tersangka ini masih dapat tinggal di rumahnya sendiri

sehingga sering disebut tahanan rumah yaitu tersangka boleh metakukan

aktivitasnya tetapi bila pada jarak 100 m2, ia pergi maka akan dikawal

polisi. Hal Ini terjadi karena tersangka masih dalam proses penyidikan

yang memerlukan waktu yang lama karena menyangkut kasus-kasus besar.

Contoh : korupsi, kasus makar. Tersangka belum bisa disebut terdakwa

apabila bukti-bukti belum menunjukkan bahwa ia terbukti bersalah. Suatu

Penahannan dapat dilakukan berdasarkan dugaan dengan bukti yang cukup

45

Page 30: Skrip Lengkap

bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana tertentu dan dikhawatirkan

melarikan diri yang dapat menghilangkan bukti-bukti atau mengulang

tindak pidana lagi.

Berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 tersebut, kewenangan dalam

mengadili, perkara koneksitas ada pada peradilan umum. Tetapi

kewenangan Peradilan Umum tidak mutlak tergantung pada kerugian yang

ditimbulkan terletak pada kepentingan militer, maka dengan keputusan

Menhamkam dan atas persetujuan Menteri Kehakiman pemeriksaan

perkara dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan Militer.

Pasal 227 ayat 1 KUHAP dimaksudkan agar ada bukti yang

menjamin bahwa Putusan pengadilan dilaksanakan secara tepat. Tugas

Hakim, Pengawasan pengamat tersebut dilakukan selama nara pidana

menjalani hukuman dalam lembaga pemasyarakatan (LP). Sesuai dengan

fungsinya LP bukan ternpat menyekap nara pidana, melainkan sebagai

tempat tinggal sementara para nara pidana, maka petugas LP mempunyai

kewajiban untuk membimbing dan membina para napi supaya kelak sudah

bebas tidak melakukan tindak pidana lagi dan dapat diterima masyarakat.

Kedua hukum acara di atas yaitu hukum acara perdata dan hukum

acara pidana aturannya berlaku dalam menangani dan menyelesaikan

perkara di peradilan umum, sedangkan untuk orang-orang tertentu yang

berkaitan dengan yang beragama Islam dan atau dengan tugas negara

karena diangkat menjadi pejawai negeri disediakan peradilan khusus.

46

Page 31: Skrip Lengkap

BAB IV

HUKUM MATERIAL

Pengertian Hukum Perdata

Sebagai makhluk sosial setiap manusia selalu mengadakan

hubungan dengan manusia lain. Hubungan tersebut sejak manusia

dilahirkan sampai ia meninggal dunia. Timbulnya hubungan antar manusia

tersebut karena manusia dikodratkan untuk selalu hidup bersama. Setiap

manusia dikodratkan memiliki kekayaan yang diperoleh selama hidupnya

yang akan diberikan kepada yang berhak untuk melanjutkannya apabila

telah meninggal. Proses ini akan dialami oleh tiap manusia, kecuali ada hal-

hal yang menghalanginya, contoh : tidak punya anak kandung dan selalu

berkaitan dalam hubungan antar sesamanya. Hubungan antar manusta

tersebut akan menimbulkan satu Jenis hukum yang ketentuannya mengatur

tentang kehidupan manusia dan dinamakan Hukum Perdata.

Hukum Perdata ialah ketentuan-kefentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia oalam mementihi kepentingan (kehufuhan) nya. Hitkum Perdala (Privat Recht) dalam arti Inas meliputi ketentuan-ketentuan hukum material yang mengatur kepentingankepentingan perseorangat~ (R. A bdoel Djamali, SH. Pengantar Hilklim Indonesia, PT Raja Grqfindo Persada. 1998. HaZ 131 - 132).

Hukum Perdata juga sering disebut Hukum Privat yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan pribadi perseorangan telah diatur disini. Hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga -negara harus diatur disini. Hak- hak yang dimiliki oleh setiap warga negara harus dihormati dan dijunjung tinggi oteh siapapun, termasuk oleh negara. Negara berhak melindungi segala sesuatu yang menjadi milik warganya.

47

Page 32: Skrip Lengkap

Macam-macam Hukum Perdata

Dalam kehidupan bermasyarakat segala masalah yang berhubungan dengan hak milik sescorang diperlukan suatu penyelesaian. Ketentuan serta peraturan-peraturan tentang hak milik seseorang telah disepakati oleh masyarakat, sehingga masyarakat wajib mematuhi serta mentaati peraturan tersebut tanpa kecuali.

Dalam ilmu pengetahuan hukum, hukum perdata mengatur tentang kepentingan Perseorangan antara lain :

1. Hukum Pribadi (Personendecht) yaitu ketentuan-kelentuan yang mengatur

tentang hak dan kewajiban serta kedudukannya dalam hukum.

2. Hukum Keluarga (Familiercht) yaitu ketentuan-ketenluan yang memuat rangkaian Pelaturan yang timbul dari pergaulan hidup dalam keluarga.

3. Hukum Kekayaan (Vermojenrecht) yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hak-hak pero!ehan seseorang dalam hubungannya dengan orang lain yang mempunyai nilai uang.

4. Hukum waris (Erfrecht) yaitu ketentuan hukum yang niengatur tentang cara perpindahan hak milik seseorang yang meninggal dunia kepada yang berhak memiliki selanjutnya (Ibid, Hal. 133).

Setiap manusia dengan memiliki hak dan kewajiban dapat bertindak sendiri untuk kepentingan-kepentingannya. Bagi tiap individu sebagai pemilik hak dan kewajiban dapat bertingkah laku seperti yang dikehendaki, tetapi mempunyai akibat hukum. Artinya setiap perbuatan yang la lakukan akan selalu mempunyai dampak hukum. Oleh karena itu walaupun dapat berbuat sekehendak yang diinginkan, dengan kewajiban menanggung hukumnya berarti tidak setiap pribadi dianggap mampu atau cakap untuk melaksanakan sendirl hak dan kewajibannya.

Hubungan keluarga terjadi karena adanya perkawinan antara seorang laki dan perempuan yang kemudian melahirkan anak. Hukum keluarga itu memuat tentang perkawinan, hubungan antara orang tua dan anak, wali dan anak yang diawasi, serta hubungan antara orang yang termasuk dalam pengampunan karena jika pikiran tidak sehat atau karena pemboros dan pengampunnya.

Yang menjadi objek dalam hukum kekayaan tersebut adalah benda yaitu segala sesuatu yang menjadi bagian dari keadaan yang dikuasai dan mempunyai nilai uang. Hukum keluarga dan hukum kekayaan saling berkaitan, karena dan hubungan keluarga timbut hubungan yang mempunyai nilai uang.

Selama hidupnya setiap manusia memiliki kekayaan. Kekayaan tersebut akan dibagikan kepada yang berhak menerimanya yaitu keturunan terdekat dan yang meninggal dunia dan atau orang yang ditunjuk untuk menerimanya.

Secara luas hukum keluarga mencakup hal-hal sebagai berikut :1. Keturunan

48

Page 33: Skrip Lengkap

Menurut UU No. 1 Tahun 1974, dalam pasal 55 menyatakan bahwa “asal-usul’ seseorang anak dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

2. Kekuatan Orang tuaMenurut UU No. 1 Tahun 1974, dalam pasal 45 menyatakan bahwa "Kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya”.

3. PerwalianMenurut UU No.1 Tahun 1974, dalam pasal 50-54 menyatakan seorang anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah menikah, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

4. Pengampunan. (Curatele)Seseorang yang telah dewasa dan sakit ingatan, menurul Undang-undang harus diletakkan di bawah pengampunan.

5. PerkawinanMasalah perkawinan telah diatur dalam UU No. I Tahun 1974 yang dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Dalam UU tersebut ditetapkan tentang perkawinannya sendiri, akibat perkawinan dan tentang perkawinan campuran (Ibid. Hat 137-141).

Apabila akte kelahiran tersebut tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tantang asal-usul anak tersebut. Atas penetapan Pengadilan, maka Pegawai Pencatat Kelahiran dapat mengeluarkan akte kelahiran terhadap anak tersebut. Seorang anak yang dilahirkan di luar nikah hanya mempunyai hubungan dengan lbu serta keluarga lbunya.

Kewajiban orang tua adalah menjaga serta mendidik anak-anaknya, sedangkan seorang anak wajib menghormati kedua orang tuanya. Kewajiban orang tua terhadap anaknya tersebut berlaku sampai anaknya menikah atau dapat berdiri sendiri, meskipun hubungan hukum perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus. Dan apabila telah dewasa, maka seorang anak wajib untuk menjaga dan memelihara orang tua di masa tuanya.

Kekuasaan wali dapat dicabut dengan keputusan pengadilan apabila wali tersebut melalaikan kewajibannya dan berkelakuan buruk. Jika wali menyebabka, kerugian pada harta benda wali yang di bawah perwaliannya, maka wali wajib mengganti kerugian tersebut atas keputusan pengadilan.

Bagi seseorang yang mengabaikan harta bendanya karena tidak mampu mengurus kepentingannya juga termasuk orang yang berada dibawahi pengampunan. Kedudukan orang yang berada di bawah pengampunan adalah sama dengan seorang yang belum dewasa. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suarni isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku serta menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Ruang lingkup hukum kekayaan terdiri dari :1. Hukum Benda yaitu ketentuan-ketenluan yang mengatur mengenal hal yang diartikan

dengan henda-benda dan hak-hakyang melekat di atasnya.

49

Page 34: Skrip Lengkap

2. Hukum Perikatan, yailu hukum yang mengatur huhungan yang bersifat kehartaan antara dua orang atau lebih. (Budiyanto. Dasar-dasar IImu Tata Negara. ErIangga. 2000. Hal. 123).

Dalam hukum benda, hak terhadap benda, hak terhadap benda diakui dan dihormati. Benda dibedakan menjadi dua yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak dibagi dua yaitu benda bergerak karena sifatnya, misal kendaraan bermotor, dan benda. bergerak karena penetapan Undang-undang, misal surat-surat berharga. Benda tidak bergerak dibagi tiga, menurut sifatnya, misal tanah dan bangunan, menurut tujuannya, misal mesin-mesin pabrik dan menurut penetapan Undang-undang, misal hak opstal dan hak hipotik. Hak Opstal yaitu mendirikan bangunan di atas tanah orang lain dengan pemiliknya. Hak Hipotik yaitu tanggungan dengan jaminan benda tetap.

Dalam hukum Perikatan pihak pertama berhak atas sesuatu prestasi (pemenuhan, sesuatu) sedangkan pihak lain wajib memberikan sesuatu. Pihak yang wajib memenuhi perikatan disebut debitur. Dan yang berhak atas pemenuhan sesuatu perikatan disebut kreditur. Menurut pembagiannya warisan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut :1. Menurut Undang-undang yaitu pembagian warisan kepada si pewaris yang memiliki

hubungan darah terdekat.2. Menurut wasiat, yaitu pembagian warisan kepada ahli waris berdasarkan pesan atau

kehendak terakhir (wasiat) dari si pewaris (Ibid, HaL 124)

Yang dimaksud dengan hubungan darah terdekat adalah keluarga.

Misal, suami, istri dan anak. Keluarga terdekat merupakan yang pertama kali

mendapatkan warisan. Mengenai bagian-bagiannya telah diatur menurut hukum

yang berlaku. Namun apabila yang meninggal tidak mempunyai keturunan,

pembagian waris diatur menurut Undang-undang.

Wasiat harus disyahkan secara tertulis dalam akte notaris. Di dalam

hukum waris wasiat mengatur bagaimana cara membuat wasiat bagi seseorang

sebelum meninggal dunia dan akibat-akibat hukum dan pembuatan wasiat atau

hanya berisi mengenai. permintaan tentang penguburan.

50

Page 35: Skrip Lengkap

H. C. Pengertian dan Tujuan Hukum Pidana

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan pada

kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri bahkan kadang-kadang

karena keinginan untuk mempertahankan status diri. Terhadap kebutuhan yang

mendesak pernenuhannya harus dipenuhi dengan segera dan sering

dilaksanakan tanpa pemikiran matang sehingga dapat merugikan lingkungan

atau manusia lain. Hal tersebut akan menimbulkan akibat negatif yang tidak

seimbang dengan suasana dan kehidupan yang bernilai baik. Oleh karena itu,

para pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pemberian

limpahan oleh tersebut berupa hukuman yang disebut dipidanakan.

Seseorang yang dipindanakan berarti menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum. (R. Abdul Rahmah, SH. Pengantar Hukum Indonesia PT Raja Grafindo Persada, 1998. Hal 154).

Berat ringan hukuman yang wajib dijalankan tergantung dari penilaian

masyarakat, atas perbuatan pelaku. Penilaian masyarakat terhadap suatu

perbuatan baik atau tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kepentingan umum,

oleh karena itu, kepentingan masyarakat umum menjadi tolak ukur ketentuan-

ketentuan dalam pidana.

Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum dan perbuatan mana diancam dengan sanksi pidana tertentu. (Budiyanto, Dasar-dasar 11mu Tata Negara. ErIangga. Hat 120).

Dalam hukum pidana ketentuan-ketentuannya meliputi larangan-

kesusilaan dan norma-norma agama yang dalam peristlwa hukumnya dapat

51

Page 36: Skrip Lengkap

merugikan masyarakat. Sanksi Hukum Pidana merupakan wujud

pertanggungjawaban dari perbuatan yang telah dilakukan, karena hat tersebut

dirasa adil oleh masyarakat. Masyarakat pada umumnya menginginkan

kehidupan yang aman dan tentram tanpa adanya gangguan baik yang berasal

dari dalam maupun dari luar masyarakat itu sendiri, Gangguan yang berasal dari

dalam, contohnya adanya sifat iri hati terhadap orang lain yang lebih berhasil,

adanya provokasi yang menginginkan perpecahan. Gangguan yang berasal dari

luar contohnya adanya bencana alam, adanya peristiwa makar yang meresahkan

masyarakat, adanya sparatisme daerah. Peraturan-peraturan serta ketentuan-

ketentuan yang berlaku di masyarakat merupakan hasil kesepakatan bersama,

dan tiap individu wajib mentaatinya.

Secara konkrit tujuan hukum pidana ada dua, jaitu :1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik.

2. Untuk mendidik orang yang lelah pernah melakukan perbuatan tidak baik dan

dapal diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya. (R. Abdul Djamali, SH.

Pengantar Hukum Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, 1998. Hal. 155)

Tujuan tersebut merupakan pencegahan terhadap, gejala-gejala yang

kurang sehat peringatan bagi mereka yang terlanjur melakukan pelanggaran.

Tetapi apabila masih ada individu yang melakukan pelanggaran yang kadang

merusak lingkungan masyarakat, sebenarnya sebagai akibat dari moralitas

individu itu sendiri. Dan untuk mengetahui penyebab timbulnya pelanggaran

terhadap hukum pidana, maka. dilakukan penelitian tentang sebab mengapa

orang melakukan tindakkan pelanggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan

52

Page 37: Skrip Lengkap

hidup di lingkungan masyarakat i1mu yang mempelajari hal tersebut adalah

kriminologi. Kriminologi sebagal salah satu ilmu yang mempelajari sebab-

sebab seseorang melakukan tindak pidana, apa motivasinya, bagaimana

akibatnya dan tindakan apa yang dapat dilakukan untuk mencegah perbuatan

tersebut.

I. D. Peristiwa Pidana

Setiap peristiwa yang menganggu keseimbangan hidup dan merugikan

anggota masyarakat yang dapat dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat

masih dianggap sebagat pelanggaran terhadap kepentingan perseorangan.

Menganggu kepentingan umum berarti menganggu ketentraman hidup,

keamanan, kesejahteraan dan lainnya yang menyangkut kehidupan masyarakat,

sehingga, mengakibatkan terganggunya keseimbangan dalam hidup sehari-hari.

Peristiwa pidana atau juga disebut tindak pidana (Delict) adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana (Ibid, Hal. 157).

Perbuatan-perbuatan tersebut merupakan pelanggaran yang dapat

merugikan orang lain atau kepentingan umum. Yang dimaksud pelanggaran

yaitu hal-hal kecil atau ringan yang diancam dengan hukuman denda. Denda

yang diberikan oleh para pelaku pelanggaran akan masuk dalam kas negara,

bagi mereka yang tidak bisa membayar denda, maka akan dibebankan kepada

keluarganya, bagi denda KKN maka wajib mengembalikan dan membayarnya

kepada negara. Misalnya. : Mengendarai motor tidak membawa SIM, tidak

memakai helm, dan sebagainya. Dan yang dimaksud kejahatan yaitu hal-hal

53

Page 38: Skrip Lengkap

yang menyangkut masalah besar dan sanksinya berupa hukuman penjara,

misalnya : pembunuhan, penganiayaan dan sebagainya.

Sanksi pidana menurut pasal 10 KUHAP dalam bentuk hukuman, antara lain mencakup hal-hal berikut:1. Hukuman Pokok, terdiri dari :

a. Hukuman matib. Hukuman penjara, terdiri dari :

- Hukuman seumur hidup.- Hukuman sementara waktu (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya

1 tahun).c. Hukuman kurungan (setinggi-tingginya 1 lahun dan sekurang-kurangnya 1 hari)

2. Hukuman Tambahan terdiri dari :a. Pencabutan hak-hak tertentu.b. Perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu.c. Pengumuman keputusan hakim.

(Budiyanto, Dasar-dasar Ilmn Tata Negara. Erlangga. 2000. Hal. 120)

Dari kutipan pengumuman keputusan hakim terjadi pada saat vonis

sudah dijatuhkan. Kemudian terjadi kelalaian pertimbangan hakim. Hukuman

itu dapat memperberat atau meringankan.

Sanksi yang diberikan oleh hakim harus sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Hakim harus dapat bersikap adil dan memberikan sanksi berdasarkan bukti-bukti yang ada. Hukuman mati merupakan hukuman yang paling berat bagi pelaku. Hakim memberikan hukuman mati apabila pelaku telah terbukti melakukan pelanggaran yang sangat berat. Dalam memberikan keputusan seorang hakim harus tegas dan dapat mempertanggungjawabkannya. Selain itu hakim harus mengesampingkan kepentingan pribadi, hakim bertindak profesional dalam menjalankan tugasnya.

Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana apabila memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tersebut terdiri dari :

1. Obyektif yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum

dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum.

2. Subjektif yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh

Undang-undang.

(R. Abdul Djamah, SH. Pengamat Hukum Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada. 1998. Hal. 157).

54

Page 39: Skrip Lengkap

Yang dijadikan titik utama dari unsur objektif adalah tindakannya.

Tindakan yang dilakukan oleh para pelanggar menentukan sanksi yang akan

diberikan. Apakah tindakan tersebut merupakan kejahatan ataupun dapat

merugikan orang lain. Apabila benar demikian berarti tindakan yang dilakukan

tersebut melanggar hukum dan harus diberi sanksi. Ada kasus-kasus pidana

tertentu yang boleh mendapat jaminan. Maksudnya dapat menghindarkan dani

hukuman penjara. Baik itu jaminan untuk keluar atau jaminan bahwa pelaku

pelanggaran - itu tidak akan melarikan diri. Contohnya : kasus narkoba yang

bisa mendapat jaminan, hal ini dapat terjadi karena narkoba tidak menyangkut

hajat hidup orang banyak, lemahnya pijakan hukum KUHP tentang hal-hal

yang spesifik, menunjukkan adanya mafia kejahatan.

Unsur subjektif mengutamakan adanya perilaku (Seorang atau beberapa

orang). Dalam suatu pelanggaran, yang berhak melakukan penyelidikan tentang

siapa pelakunya adalah pihak yang berwajib. Apabila pelaku telah tertangkap,

maka dilakukan pemeriksaan beserta bukti-bukti yang ada, Jika terbukti

bersalah selanjutnya diajukan ke pengadilan. Di pengadilan itulah akan

diputuskan sanksi kepada pelaku.

Dilihat dari unsur-unsur pidana, maka apabila ada suatu perbuatan yang

dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan agar dapat dinyatakan

sebagai peristiwa pidana.

Dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai perisliwa pidana ialah :1. Harus ada suatu perbuatan. 2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum

55

Page 40: Skrip Lengkap

3. Harus terbukli adanya kesalahan yang dapat dipertanggungJawabkan.4. Harus berlawanan dengan hukum. 5. Harus tersedia ancaman hukumannya. (Ibid, HaL 157-158)

Harus ada suatu perbuatan maksudnya memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan tersebut terlihat sebagal suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan pertstiwa. Dan juga perbuatan tersebut melanggar ketentuan atau peraturan yang berlaku yang disebut pelanggaran.

Perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan

hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya memang benar-benar telah

berbuat seperti yang terjadi dan wajib mempertanggungjawabkan akibat yang

timbul dari perbuatan tersebut.

Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang harus

dapat dibuktikan sebagal suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan

hukum. Artinya perbuatan tersebut dapat rnenganggu dan merugikan

kepentingan umum.

Suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum maksudnya apabila

tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum. Perbuatan tersebut

secara nyata telah melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam

masyarakat yang sebelumnya merupakan hasil kesepakatan bersama.

ApabiIa ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan

dalam suatu perbuatan tertentu, maka ketentuan tersebut memuat sanksi

ancaman hukumannya. Dan ancaman hukuman tersebut dinyatakan secara tegas

maksimal hukumnya yang harus dilaksanakan oleh para pelaku.

56

Page 41: Skrip Lengkap

Dalam suatu proses hukum , apabila seseorang melakukan pembelaan

diri dari suatu serangan hingga mengakibatkan kematian, maka tetap

mendapatkan hukuman. Dan hukuman itu berdsasarkan pertimbangan-

pertimbangan tertentu karena pembunuhan itu tidak disengaja dan juga tidak

direncanakan. Dalam hal ini ia tetap salah karena telah menghilangkan nyawa

seseorang.

BAB V

PENUTUP

J. A. KESIMPULAN

Disini penyusun akan mengemukakan kesimpulan-kesimpulan dari judul makalah ini dari BAB II, BAB III dan BAB IV. Tentang “Studi Dekriptif Tentang Hukum Formal dan Material”.Kesimpulan-kesimpulan tersebut merupakan ide pokok atau kalimat utama dari

sub BAB II, sub BAB III dan sub BAB IV :

1. Negara hukum adalah negara, teramsuk didalamnya pemerintah dan

alat-alat perlengkapan negara lainnya

2. Suatu negara baru dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila negara

tersebut mempunyai syarat-syarat tertentu.

3. Setiap negara hukum harus mempunyai prinsip-prinsip untuk

mewujudkan tegaknya keadlian di sustu negara.

57

Page 42: Skrip Lengkap

4. Hukum formal adalah peraturan hukum yang mengatur tentang cara

bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum

material.

5. Dalam menyelesaikan masalah, kehakiman memiliki wewenang yang

bebas, tidak ada lembaga negara lainnya yang ikut campur.

6. Fungsi hukum acara perdata yaitu meyelesaikan masalah dalam

mempertahankan kebenaran dan penuntutan.

7. Dalam hukum acara pidana yaitu tata cara penangkapan, penahanan,

penyitaan, penggeledahan dan penuntutan.

8. Hukum perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan

membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingan

(kebutuhan) nya.

9. Dalam ilmu pengetahuan hukum, hukum perdata mengatur tentang

kepentingan perseorangan antara lain : hukum pribadi, kukum keluarga,

hukum kekayaan dan hukum waris.

10. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran

dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum dan perbuatan

mana diancam dengan sanksi pidana tertentu.

11. Peristiwa pidana atau juga disebut tindak pidana (Delict) adalah suatu

perbuatan atau rangkaian yang dapat dikenakan hukuman pidana.

58

Page 43: Skrip Lengkap

K. B. SARAN

Dalam penulisan makalah ini penyusun menyimpan harapan dan ingin

mengutarakan saran yang dapat bermanfaat bagi generasi penerus bangsa

yaitu :

1. Kita harus mempunyai kesadaran hukum yang tinggi, agar hukum di

Indonesia dapat terlaksana dengan jujur adil dan demokratis.

2. Hendaknya kita sebagai generasi penerus bangsa dapat meneruskan

perjuangan para pahlawan dengan mewujudkan Indonesia sebagai

negara hukum.

3. Supremasi hukum di Indonesia hendaknya kita dukung sepenuhnya agar

tercipta suasana yang tertib dan aman di negara kita tercinta.

C. PENUTUP

Alhamdulillahirrabbil‘alamin penyusun ucapkan atas terselesainya

makalah ini dimana makalah ini sebagai awal atau pondasi utama bagi

penyusun untuk menuju ke bangku Perguruan Tinggi nantinya. Walaupun

masih banyak kekurangan-kekurangan. Penyusun sudah berusaha

semaksimal mungkin agar makalah ini terselesaikan dengan baik. Dan

penyusun juga mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah

membantu penyusun dalam menyelesaikan makalah ini.

Hanya dengan ridho dan bimbingan dari orang tua dan guru,

penyusun dapat meningkatkan kualitas makalah ini. Dan semoga makalah

59

Page 44: Skrip Lengkap

ini dapat membawa manfaat bagi penyusun maupun orang lain. Amien..

60

Page 45: Skrip Lengkap

61