Bantuan Telekomunikasi Perdesaan

DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Akses Internet dan layanan ICT merupakan komponen mutlak pada segala agenda pembangunan ekonomi dan sosial.

Sektor ICT memberi sumbangan kepada pertumbuhan ekonomi (industri yang membangkitkan kesempatan kerja dan investor baru,

Pengurangan kemiskinan, perbaikan layanan kesehatan , kesempatan pendidikan dan pembaharuan pemerintah, akses terhadap komunikasi dan sumber daya informasi yang terkait

Sektor telekomunikasi Indonesia semakin dinamis dan berdiversifikasi, dipacu pengggelaran jaringan nirkabel. selama tahun 2006-2007 berlangsung

pertumbuhan berlanjut di bidang telepon nirkabel dan telepon nirkabel-peluncuran layanan nirkabel generasi ketiga (3G), dan penyebaran layanan Internet nirkabel yang meningkat di daerah perkotaan.

Kepadatan telekomunikasi tetap (termasuk sambungan tetap dan nirkabel tetap) sekitar 8 persen,

telekomunikasi seluler sekitar 29 persen pada pertengahan tahun 2007.

Perkiraan jumlah pelanggan pertengahan tahun 2007 adalah sbb: 9,1 juta sambungan tetap, 6 juta CDMA nirkabel tetap, dan 65 juta lebih GSM nirkabel.

Indonesia Barat dan Indonesia Tengah, ketimpangan antar daerah dan antar willayah perdesaan-perkotaan di bidang ketersediaan jaringan/ infrastruktur telekomunikasi, atau cakupan, perlahan-lahan mulai terkikis.

Pertimbangan utama dari segi teknis/biaya ialah bahwa wilayah Indonesia Barat dan Indonesia Tengah tersebut dapat diakses oleh jaringan terrestrial “backhaul” (gelombang mikro, dan beberapa jaringan serat-optik).

Indonesia Timur (Maluku, Papua) mengandalkan backhaul satelit; dan bersamaan dengan itu, pergelaran seluler lebih lamban.

Layanan telepon dasar masih memprihatinkan di banyak desa. Akan tetapi, layanan dasar telepon dan data (mis. melalui layanan pesan singkat atau SMS) mulai semakin tersedia luas.

Para operator seluler sekarang menargetkan daerah perdesaan yang sebelumnya kurang menarik dari segi komersial di Jawa-Bali, Sumatra dan Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara

Pusat populasi besar di Indonesia Timur sekarang mempunyai cakupan telepon seluler

Walaupun kesenjangan akses cepat menyusut untuk layanan telepon seluler, namun kesenjangan itu tetap jauh lebih besar bagi akses Internet publik,

khususnya di berbagai kabupaten dengan kemampuan ekonomi rendah pada tingkat kecamatan.

Kebanyakan wilayah Kecamatan belum mempunyai fasilitas akses Internet publik; karena fasilitas tersebut baru mulai didirikan pada pusat-pusat Kapubaten dalam jumlah yang masih terbatas

Memfasilitasi akses terhadap hubungan Internet, khususnya di daerah-daerah kecil pada tingkat Kecamatan dan di bawahnya;

Memfasilitasi akses publik terhadap kemampuan Internet di daerah yang paling tidak mempunyai hubungan jaringan telekomunikasi pada tingkat minimal, baik melalui jaringan telepon tetap atau nirkabel yang menawarkan mutu sinyal dan kecepatan transmisi data yang memadai;

Mendorong pergelaran infrastruktur telekomunikasi maupun akses publik di beberapa bagian Indonesia yang terpencil dan miskin yang belum dilayani oleh jasa transmisi data yang lebih canggih, termasuk DSL dan/atau layanan data seluler berkecepatan lebih tinggi

Pemerintah sedang melakukan sejumlah pembaharuan kebijakan telekomunikasi dan regulasi: perizinan, interkoneksi, tarif, pengelolaan spektrum maupun di bidang akses perdesaan.

Sasaran Departemen Komunikasi dan Informatika (DepKominfo) ialah memastikan bahwa semua desa mempunyai akses terhadap layanan dasar teleponi pada tahun 2010 dan terhadap layanan akses Internet pada tahun 2015,

Pada tahun 2003 Pemerintah telah meluncurkan program Universal Service Obligation (USO) yang pertama, didasarkan atas pendekatan penyerahan proyek (turnkey), dengan pembangunan infrastruktur dan perlengkapan yang dibiayai langsung oleh APBN, yang status kepemilikannya, tetap berada dalam pengelolaan pemerintah.

Akan tetapi, ternyata hasilnya jauh dari apa yang diharapkan, akibat munculnya sejumlah kesulitan operasional teknis dan administrasi

Memberikan fasilitas akses ICT berbasis masyarakat, di daerah-daerah yang sampai sekarang tidak tersentuh revolusi ICT yang masih bertumbuh terus, khususnya untuk komunikasi berbasis Internet.

Layanan yang diusulkan, akan mempunyai prospek wajar untuk perluasan komersial secara terus menerus dan berkelanjutan, dengan dukungan subsidi modal awal pada tingkat yang cukup rendah.

Kekuatan pasar yang melandasi pertumbuhan global yang kuat dari akses Internet dan layanan ICT terkait, cukup tampak di Indonesia. Permintaan untuk pendirian serta penyebaran “Internet Café,” atau “Warnet” di Indonesia, telah menyebar lebih jauh pada tingkat kabupaten.

Akses Internet dan layanan ICT akan membantu percepatan tumbuhnya kesadaran dan permintaan konsumen, menciptakan daya tarik pasar yang kuat bagi operator telekomunikasi untuk memperluas jaringan, termasuk kapasitas pita lebar, sambil mengupayakan kelayakan model bisnis layanan Internet publik dan swasta di seluruh Indonesia.

Menjadi landasan uji bagi pergelaran besar-besaran kegiatan serupa yang direncanakan oleh Pemerintah dalam bentuk puluhan ribu Pangkalan Akses Komunitas (Community Access Point atau CAP), dimana dalam proses penyusunannya, menerima masukan penting bagi Rencana Induk Pengembangan (Blue Print) CAP 2.0.

Maksud dan tujuan dari Proyek ini ialah menyediakan penyebaran Pilot Proyek Pangkalan Akses Komunitas - PAK (atau Community Access Point - CAP) pada sejumlah lokasi terbatas di tingkat kecamatan, di mana akses publik terhadap komunikasi canggih saat ini belum tersedia atau terjangkau (tetapi telah tersedia akses terhadap jaringan telekomunikasi).

Maksud Proyek adalah mendukung uji coba pengembangan CAP, untuk dipasang dan dioperasikan oleh penyelenggara jasa komersial, untuk tujuan menguji kelayakan dan nilai kinerja fasilitas tersebut, serta mempromosikan kepentingan pasar dan minat konsumen dalam memperluas akses terhadap ICT untuk pemberdayaan masyarakat

Proyek ini merupakan langkah pertama untuk penyediaan dan bermaksud memetik pengalaman dari implementasi Pilot Proyek yang akan digunakan sebagai pembelajaran dan untuk memutakhirkan serta menyempurnakan Rencana Induk Pengembangan CAP 2.0.

Menggunakan dana hibah, melalui proses pengadaan kompetitif, untuk menciptakan insentif ekonomi yang memadai bagi para operator dalam mendirikan dan mengoperasikan “Pangkalan Akses Komunitas” (CAP) di lokasi yang telah ditentukan, dan akan dihubungkan dengan jaringan telepon tetap atau seluler yang ada, sehingga memungkinkan penggunaan akses layanan publik internet pada tingkat kelompok masyarakat

Pembentukan dan pemeliharaan suatu Tim Manajemen Proyek di lingkungan Departemen Kominfo,

Memberi dukungan teknis, hukum dan operasional yang diperlukan oleh Tim Manajemen Proyek

Proses pengadaan dan pencairan dana subsidi: Pemantauan, Pemenuhan kepatuhan, Evaluasi, dan

Tindak lanjut

Tender kompetitif yang didasarkan atas penawaran subsidi terrendah untuk menyediakan Pangkalan Akses Komunitas - PAK, yang dikelola langsung atau diwaralabakan

Para peserta tender yang menang, mengadakan pengaturan sub-kontrak dengan para pengusaha lokal (wirausahawan lokal) untuk pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas PAK

Kontraktor diwajibkan untuk melayani minimal 80% dari seluruh lokasi penempatan PAK di wilayah perdesaan yang ditetapkan

ruangan dapat menampung 10 pengguna dan petugas penyelia CAP; 10 PC standar dengan layar LCD untuk mengurangi beban konsumsi tenaga listrik

(hemat enerji); 1 server sentral yang berfungsi untuk menghubungkan akses Internet dan untuk

mengelola sistem penagihan elektronik (e-billing) secara online; Paling sedikit 1 Scanner/printer; Paling sedikit 2 webcams untuk mendukung fungsi komunikasi video dan membuat

foto dijital; Perlengkapan Network untuk menghubungkan semua fasilitas dan akses; Koneksi Internet sebesar minimal 128 kb/s dan bahkan disarankan lebih cepat; Akses WiFi jika layak dan tersedia; Peranti lunak: Aplikasi Penagihan; Tembolok untuk situs Internet yang paling banyak digunakan dan untuk akses muatan

lokal pada server untuk memudahkan penyediaan muatan tersebut tanpa segala pembatasan (kecepatan akses internet) untuk tujuan pemakaian lokal;

Kemampuan Telepon/VoIP untuk menawarkan layanan teleponi berbasis internet.

Para Kontraktor akan diharuskan untuk memberi pelatihan dasar dalam pengoperasian dan perawatan fasilitas PAK kepada semua operator lokal tersebut,

ditambah materi tentang teknik pemasaran, pelatihan ICT dan bahan terkait, serta layanan pendukung yang lain

pelaksana adalah menyediakan layanan pelatihan dan orientasi lengkap kepada setiap pengusaha CAP lokal.

Kontraktor pelaksana harus mengembangkan suatu program pelatihan untuk memperkenalkan para pengusaha kepada aspek teknis dan manajemen bisnis untuk mengoperasikan fasilitas akses Internet dan ICT akses, termasuk pemasaran dan promosi, penyampaian layanan, penentuan harga, dan layanan pelanggan.

Program ini harus disampaikan kepada setiap pengusaha pada saat perlengkapan dipasang, dan harus termasuk pula dukungan teknis yang cukup untuk memastikan bahwa jasa layanan akses internet yang telah diluncurkan akan tetap dapat dipelihara secara memadai.

Topik-topik pelatihan yang dicakup harus termasuk instalasi, pengoperasian, pemakaian dan perawatan peranti keras dan peranti lunak yang terkait, berbagai teknik manajemen usaha dan keuangan, pemasaran dan hubungan dengan pelanggan.

Secara opsional, pengenalan tambahan mengenai aplikasi dan fitur Internet yang lebih canggih dapat diberikan sebagai bekal untuk membantu para pengusaha lokal meningkatkan dukungan bagi para pelanggan.

Diharapkan bahwa setiap kursus pelatihan akan melibatkan paling sedikit dua sampai tiga hari kerja praktek secara intensif dengan melibatkan para pengusaha.

Beberapa pengusaha dari daerah yang berdekatan dapat dimasukkan ke dalam kursus-kursus yang sama.

Dukungan teknis dan operasional lebih lanjut, harus tetap tersedia selama masa berlaku kontrak, yang implemenatsinya wajib disponsori oleh Kontraktor pemenang tender