Download pdf - Ujian sekolah-madrasah

1

BAHAN RAPAT KOORDINASI PENYELENGGARAAN UJIAN

SEKOLAH/MADRASAH (US/M)

129 November 2013

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

POKOK BAHASAN US/M

A Dasar Hukum

C Butir-Butir Kesepakatan

2

B Pokok-Pokok Kebijakan

Dasar Hukum

A

3

UNDANG-UNDANG SISDIKNAS

Pasal 35

(1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standarisi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikanyang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.

(2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuanpengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.

(3) Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauandan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan olehsuatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutupendidikan.

(4) Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjutdengan peraturan pemerintah.

PP NO. 19 TAHUN 2005 TENTANG SNP

Pasal 63

(1) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:

a. penilaian hasil belajar oleh pendidik; b. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan

c. penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.

Pasal 66

(1) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) butir c bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional.

(2) Ujian nasional dilakukan secara obyektif, berkeadilan, dan akuntabel.

(3) Ujian nasional diadakan sekurang-kurangnya satu kali dan sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu tahun pelajaran.

PP No. 32 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS

PP No. 19 TAHUN 2005 TENTANG SNP

Pasal 72

(1) Peserta Didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah:

a. menyelesaikan seluruh program Pembelajaran;

b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran;

c. lulus ujian sekolah/madrasah; dan

d. lulus Ujian Nasional.

(1a)Khusus Peserta Didik dari SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat dinyatakan lulus setelah memenuhi ketentuan pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.

Pasal 77A

(1) Kerangka Dasar Kurikulum berisi landasan

filosofis, sosiologis, psikopedagogis, dan yuridis sesuai

dengan Standar Nasional Pendidikan.

(2) Kerangka Dasar Kurikulum sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) digunakan sebagai:

a. acuan dalam Pengembangan Struktur Kurikulum

pada tingkat nasional;

b. acuan dalam Pengembangan muatan lokal pada

tingkat daerah; dan

c. pedoman dalam Pengembangan Kurikulum Tingkat

Satuan Pendidikan.

Pasal 89

(3) Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya berisi:

a. Identitas Peserta Didik;

b. Pernyataan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah lulus dari penilaian akhir satuan pendidikan beserta daftar nilai mata pelajaran yang ditempuhnya;

c. Pernyataan tentang status kelulusan Peserta Didik dari Ujian Nasional beserta daftar nilai mata pelajaran yang diujikan; dan

d. Pernyataan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.

(3a)Ijazah SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya berisi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf d.

Pokok-Pokok Kebijakan

B

9

POKOK-POKOK KEBIJAKAN US/M

Ujian pada jenjang Ujian Sekolah/Madrasah (US/M) untuk SD/MI, SDLB, Program Paket A/Ula tahun pelajaran 2013/2014 diberi nama Ujian Sekolah/Madrasah (US/M).

US/M diselenggarakan oleh satuan pendidikan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Untuk penjaminan mutu, Pemerintah menetapkan kisi-kisi US/M untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA SD/MI, SDLB serta Bahasa Indonesia, Matematika, IPA , IPS, dan PKn Program Paket A/Ula. Kisi-kisi selain mata pelajaran tersebut dan muatan lokal ditetapkan oleh Satuan Pendidikan.

Untuk pemetaan mutu pendidikan secara nasional, Pemerintah menetapkan 25% soal US/M untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA SD/MI, SDLB serta Bahasa Indonesia, Matematika, IPA , IPS, dan PKn Program Paket A/Ula.

75% naskah soal untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA SD/MI, SDLB serta Bahasa Indonesia, Matematika, IPA , IPS, dan PKn Program Paket A/Ula dan naskah soal selain mata pelajaran lainnya serta muatan lokal disiapkan oleh satuan pendidikan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

KEGUNAAN US/M

Hasil US/M digunakan sebagai salah satu pertimbangan

untuk:

a. pemetaan mutu satuan pendidikan;

b. penentuan kelulusan peserta didik dari satuan

pendidikan;

c. pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan

pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu

pendidikan.

KRITERIA KELULUSAN DARI SATUAN

PENDIDIKAN

Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan

setelah:

a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;

b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir

untuk seluruh mata pelajaran; dan

c. lulus US/M.

PEMBIAYAAN OLEH PEMERINTAH

Biaya penyelenggaraan US/M di tingkat Pemerintah mencakup komponen-komponen sebagai berikut:

penyusunan Permen dan POS US/M;

sosialisasi US/M kepada Pemerintah Daerah;

penyusunan, penggandaan, dan pendistribusian kisi-kisi soal US/M;

penyiapan 25% butir soal US/M;

pemantauan pelaksanaan US/M;

rapat koordinasi dan sosialisasi kebijakan US/M;

analisis hasil US/M, pelaporan, dan penyusunan rekomendasi; dan

publikasi hasil US/M.

SKEMA ALUR PERAKITAN

14

Pemerintah

Provinsi

Kabupaten/Kota

Satuan Pendidikan

25%

75% 25%

75%

Rakit + Ditetapkan

Rakit + Ditetapkan

DIGANDAKAN

DIGANDAKAN

ALUR US/M SD/MI dan SDLB

15

A. Mata Pelajaran:

1. Bahasa Indonesia

2. Matematika

3. Ilmu Pengetahuan Alam

4. Pendidikan Agama

5. Pendidikan Kewarganegaraan

6. Ilmu Pengetahuan Sosial

7. Seni Budaya dan Keterampilan

8. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan

B. Muatan Lokal

C. Pengembangan Diri

25% Pemerintah75% Satuan Pendidikan

100%Satuan

Pendidikan

Perakitan

US/M

Butir-Butir Kesepakatan

C

16

Usulan Butir-butir Kesepakatan Antara Kemdikbud dan

Pemda Untuk Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah

A. Data Peserta

No Uraian Kegiatan Waktu

1. Provinsi mengirimkan aplikasi pendataan ke Kabupaten/Kota ...Des 2013

2. Satuan pendidikan menyerahkan data peserta ke Kabupaten/Kota ...Des 2013

3. Kabupaten/Kota melakukan pendataan peserta ...Jan 2014

4. Provinsi menerima data peserta ...Jan 2014

5. Kabupaten/Kota mencetak dan mendistribusikan Daftar Nominasi

Sementara (DNS) ke satuan pendidikan penyelenggara US/M

...Jan 2014

6. Satuan pendidikan mengirimkan hasil verifikasi ke Kabupaten/Kota ...Jan 2014

7. Kabupaten/Kota mendistribusikan Daftar Nominasi Tetap (DNT) ...Mar 2014

8. Satuan pendidikan mencetak Kartu Peserta US/M ...Mei 2014



B. Bahan US/M


1. Pemerintah menetapkan kisi-kisi soal ...Des 2013

2. Satuan pendidikan menyiapkan soal US/M ...Jan 2014

3. Kabupaten/Kota mengoordinasikan satuan pendidikan dalam penyiapan

75% soal US/M

...Jan 2014

4. Satuan pendidikan mengirimkan 75% soal ke Kabupaten/Kota ...Jan 2014

5. Kabupaten/Kota mengirimkan 75% soal US/M ke Provinsi ...Jan 2014

6. Provinsi menetapkan 75% soal US/M. ...Feb 2014

7. Pemerintah mengirim 25% soal ke Provinsi ...Feb 2014

8. Provinsi menyelesaikan master soal US/M. ...Feb 2014



C. Penggandaan dan Pendistribusian


1. Provinsi menyelesaikan finalisasi data dan master untuk digandakan ...Feb 2014

2. Provinsi menggandakan bahan US/M, SKHUS/M, Ijazah. (termasuk

Proses Lelang)

...Apr 2014

3. Provinsi mendistribusikan bahan US/M, SKHUS/M, Ijazah. ke

Kabupaten/Kota

...Mei 2014

4. Kabupaten/Kota mendistribusikan bahan US/M ke satuan pendidikan

penyelenggara US/M atau titik akhir.

...Mei 2014

5. Satuan pendidikan mengambil bahan US/M di titik akhir Selama ujian

6. Kabupaten/Kota mendistribusikan SKHUS/M, Ijazah. ...Mei 2014



D. Perangkat Peraturan


1. Provinsi menerima Permen dan POS US/M ...Des 2013

2. Provinsi menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan US/M ...Jan 2014

3. Kabupaten/Kota menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan US/M ...Jan 2014

4. Satuan pendidikan menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan US/M ...Jan 2014


1. Pemerintah Daerah menyusun rencana anggaran ...Des 2013

2. Pemerintah Daerah menetapkan anggaran US/M melalui APBD ...Des 2013

E. Penganggaran

Terima Kasih

21