Download pdf - WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT file- 1 - walikota padang panjang provinsi sumatera barat peraturan walikota padang panjang nomor 37 tahun 2017 tentang pedoman pemberian

- 1 -

WALIKOTA PADANG PANJANG

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG

NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian tambahan penghasilan

yang berdasarkan pengukuran kinerja dengan berorientasi

pada peningkatan prestasi kerja dan pengembangan pegawai, maka perlu menetapkan pedoman pemberiannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota

Padang Panjang tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 962); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri

Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

- 2 -

Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017

Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149 );


Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5135);


Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistim Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;

10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21

Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azaz otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip

Negara Kesatuan republik Indonesia Tahun 1945. 4. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.

5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Padang Panjang. 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang

Panjang.

7. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

- 3 -


8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut BKPSDM adalah Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Panjang.

9. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan BKPSDM Kota Padang Panjang.

10. Bagian adalah Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang.

11. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai

Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. 12. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang

menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak

seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi perangkat daerah.

13. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang

dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

14. Jabatan fungsional umum adalah kedudukan yang pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.

15. Jabatan fungsional umum tertentu adalah kedudukan yang pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit, dalam suatu satuan

organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

16. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja

pegawai. 17. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap

pegawai pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.

18. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP

adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai.

19. Target Kerja adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai

dari setiap pelaksanaan tugas jabatan. 20. Tugas Tambahan adalah tugas lain atau tugas-tugas yang

ada hubungannya dengan tugas jabatan yang bersangkutan dan tidak ada dalam SKP yang ditetapkan.

21. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau

tindakan yang dilakukan pegawai atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan. 22. Inovasi adalah setiap ide ataupun gagasan baru yang belum

pernah ada ataupun diterbitkan sebelumnya yang membawa

kemajuan terhadap unit organisasi. 23. PNS yang dalam pengawasan dan masa pembinaan adalah

PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat Berat sesuai

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai.

24. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan yang diperoleh berdasarkan atas hasil pencapaian kinerja selama 1 (satu) bulan diluar gaji yang diterima dengan sah,sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan. 25. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai

- 4 -


dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan.

26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan

anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di

Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang adalah sebagai panduan dalam pengukuran kinerja serta penghitungan besaran tunjangan tambahan penghasilan yang akan diterima oleh

masing-masing pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Pasal 3

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bertujuan : a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; b. meningkatkan disiplin Pegawai;

c. meningkatkan kinerja Pegawai; d. meningkatkan keadilan dan kesejahteraan Pegawai; dan

e. meningkatkan Integritas Pegawai.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Tambahan Penghasilan Pegawai yang berdasarkan pengukuran kinerja ini diberikan terhadap Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dan aktif di lingkungan

Pemerintah Kota Padang Panjang.

BAB IV

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu

Kriteria Tambahan Penghasilan

Pasal 5

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan dengan kriteria :

a. Pembayaran berdasarkan posisi (eselonering) selanjutnya disebut Tambahan Penghasilan Minimal dengan komposisi

50% untuk Pejabat Eselon II dan 70% untuk Pejabat Eselon III ke bawah dari keseluruhan total

b. penerimaan tambahan penghasilan pegawai;

c. Pembayaran berdasarkan kinerja selanjutnya disebut Tambahan Penghasilan Maksimal dengan komposisi 50% untuk Pejabat Eselon II dan 30% untuk Pejabat Eselon III ke

bawah dari keseluruhan total penerimaan tambahan

- 5 -


penghasilan pegawai.

Pasal 6

(1) Pemberian Tambahan Penghasilan Minimal bagi pegawai

didasarkan pada pengelompokan jabatan/eselonering, kondisi kerja dan kelangkaan profesi.

(2) Pemberian Tambahan Penghasilan Maksimal bagi pegawai

didasarkan pada hasil pengukuran kinerja.

(3) Khusus untuk Eselon II, pemberian tambahan penghasilan

maksimalnya selain hasil pengukuran kinerja juga

didasarkan kepada inovasi yang diciptakan setiap bulannya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan dan besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Tambahan Penghasilan Minimal

Pasal 7

(1) Pemberian Tambahan Penghasilan Minimal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 huruf a akan dikurangi dengan

pemotongan ketidakhadiran tanpa alasan yang sah sebesar

5% perhari.

(2) Pemotongan karena keterlambatan kehadiran serta cepat

pulang dengan akumulasi keterlambatan dalam 1 bulan

(N/450 menit) x 3 %.

(3) Pemotongan ketidakhadiran karena izin dikenakan sebesar

3% perhari dan ketidakhadiran karena sakit tidak akan

dipotong apabila mencantumkan surat keterangan dari

dokter.

(4) Ketidakhadiran karena cuti (kecuali Cuti di Luar

Tanggungan Negara), dapat dibayarkan Tambahan

Penghasilan Minimalnya.

(5) Pemotongan Pemberian Tambahan Penghasilan Minimal

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan laporan presensi absen sidik jari yang mempedomani

ketentuan jam kerja.

(6) Presensi sidik jari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib

diisi/dilakukan 2 (dua) kali setiap hari kerja oleh setiap pegawai yakni sebagai berikut:

a. Setiap pagi/ datang pukul 07.30 WIB b. Setiap sore/ pulang (Senin-Kamis):

- Pukul 16.00 WIB untuk pegawai yang melaksanakan 5

(lima) hari kerja - Pukul 14.30 WIB untuk pegawai yang melaksanakan 6

(enam) hari kerja

- 6 -


c. Setiap sore/pulang (jumat): - Pukul 16.30 WIB untuk pegawai yang melaksanakan 5

(lima) hari kerja - Pukul 12.00 WIB untuk pegawai yang melaksanakan 6

(enam) hari kerja

d. Khusus Sabtu untuk pegawai yang melaksanakan 6 hari kerja melakukan presensi sidik jari pulang pada pukul

12.30 WIB

(7) Pengisian presensi sidik jari sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) dikecualikan untuk hari Rabu dan hari Jum’at minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulannya, dengan ketentuan mengisi/melakukan presensi sidik jari paling

lambat pukul 10.00 WIB, sedangkan kewajiban mengisi absensi pada pukul 07.30 WIB dilaksanakan ditempat

pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing Perangkat Daerah secara manual.

(8) Kewajiban mengisi absensi pada pelaksanaan kegiatan upacara/acara resmi oleh pegawai dilaksanakan ditempat

kegiatan sesuai jadwal acara secara manual oleh masing-masing Perangkat Daerah, sedangkan pengisian presensi sidik jari masuk kerja dilaksanakan paling lambat jam 10.00

WIB.

(9) Pemberian izin tidak masuk kerja kepada pegawai, hanya

dapat diberikan maksimal 1/3 (sepertiga) dari jumlah hari cuti yang ditetapkan dalam 1 (satu) tahun berjalan, dengan

persyaratan sebagai berikut: a. izin tidak masuk kerja dengan alasan penting. b. pemberian izin tidak masuk kerja pada hari ke-2 (kedua)

dan seterusnya oleh pejabat berwenang kepada pegawai, harus melampirkan rekomendasi tertulis dari pihak lain

yang menyebabkan pegawai yang bersangkutan harus meninggalkan pekerjaan di kantor/tempat tugas.

(10) Pemberian izin terlambat masuk kantor dan atau pulang lebih cepat dari kantor/tempat tugas, tetap memberikan kewajiban kepada pegawai bersangkutan untuk mengisi

presensi sidik jari sesuai jam keterlambatan masuk kantor dan atau jam pulang lebih cepat dari kantor/tempat tugas.

Bagian Ketiga

Tambahan Penghasilan Maksimal

Pasal 8

(1) Pemberian Tambahan Penghasilan Maksimal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 huruf b didasarkan pada pengukuran kinerja.

(2) Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup beberapa aspek, yang terdiri dari :

a. aspek prestasi kerja, yang merupakan penilaian terhadap capaian kinerja pegawai dalam bentuk SKP yang diukur dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan

jabatannya dan Penilaian Perilaku Kerja, yang merupakan perilaku PNS dan CPNS yang diukur dalam pelaksanaan

- 7 -


tugas dan fungsi sesuai jabatannya. b. aspek dari kesesuaian pekerjaan dengan Standar

Operational Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. c. aspek Laporan Kerja harian, yang memuat rangkaian

tahapan pekerjaan yang dilakukan setiap harinya beserta

waktunya yang berbentuk Buku Laporan Kerja Harian dari masing-masing pegawai.

d. aspek khusus untuk Pejabat Eselon II, selain poin a, b dan c diatas juga didasarkan pada ada atau tidaknya inovasi yang dihasilkan setiap bulannya.

(3) Ketentuan pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran

I Peraturan Walikota ini.

Paragraf 1 Aspek Prestasi Kerja

Pasal 9

Pengukuran prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, didasarkan pada penilaian : a. SKP bulanan ;

b. Capaian SKP bulanan; dan c. Perilaku kerja.

Pasal 10

(1) SKP bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan perumusan target kinerja dari masing-masing pegawai berdasarkan SKP tahunan.

(2) Capaian SKP bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

huruf b merupakan hasil penilaian point aktifitas kegiatan yang diperoleh dari rencana kerja tahunan maupun pekerjaan tambahan yang nyata dan terukur.

(3) Pedoman perumusan target kinerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan

Walikota ini.

Pasal 11

(1) Penilaian capaian SKP bulanan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 huruf b, meliputi aspek : a. kuantitas;

b. kualitas; c. waktu; dan d. efisiensi biaya.

(2) Penilaian capaian SKP bulanan merupakan hasil penilaian

dari penjabaran point aktifitas kegiatan berdasarkan

kuantitas, kualitas, waktu dan efisiensi biaya yang disusun dalam SKP tahunan.

Pasal 12

(1) Penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi aspek :

- 8 -


a. orientasi pelayanan; b. integritas;

c. disiplin; d. komitmen; e. kerjasama; dan

f. kepemimpinan.

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penilai terhadap Pegawai sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

(3) Pedoman penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III Peraturan

Walikota ini.

Paragraf 2 Kesesuaian SOP

Pasal 13

(1) Penilaian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b akan dilihat dari sejauh mana kesesuaian pekerjaan yang dilaksanakan dengan SOP yang

telah ditetapkan.

(2) Penilaian ini akan dilaksanakan oleh pejabat atasan langsung

dari pegawai yang bersangkutan.

Paragraf 3 Laporan Kerja Harian

Pasal 14

(1) Penilaian pelaksanaan pekerjaaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c juga akan dilihat dari rangkaian ataupun tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh

masing-masing pegawai disertai dengan waktunya.

(2) Pelaksanaan tahapan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) akan dituangkan setiap harinya dalam Buku Laporan Kerja Harian.

(3) Buku Laporan Kerja Harian sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) akan diperiksa dan disyahkan oleh atasan langsung

masing-masing pegawai yang bersangkutan.

Paragraf 4 Inovasi

Pasal 15

(1) Penilaian inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(2) huruf d akan dilaksanakan oleh Tim Khusus yang menilai apakah temuan, ide ataupun gagasan yang dihasilkan

khususnya oleh Pejabat Eselon II dapat dikategorikan sebagai inovasi sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

- 9 -


(2) Tim Khusus untuk menilai hasil inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan

Walikota.

Bagian Keempat Penilaian Prestasi Kerja

Pasal 16

(1) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan cara menggabungkan penilaian SKP bulanan dengan perilaku kerja.

(2) Bobot nilai unsur capaian SKP bulanan 60% (enam puluh

persen) dan perilaku kerja 40% (empat puluh persen).

(3) Penilaian capaian SKP bulanan PNS dan CPNS dilaksanakan

oleh pejabat penilai setiap bulan.

(4) Penilaian capaian SKP bulanan PNS dan CPNS dilakukan

pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 pada bulan berikutnya.

BAB V

MEKANISME PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

(1) Tambahan Penghasilan dibayar melalui bendahara

pengeluaran masing-masing Perangkat Daerah.

(2) Pembayaran melalui bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan pemotongan kewajiban Pegawai yang sah dan berdasarkan hasil

pencapaian kinerja Pegawai.

(3) Hasil pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), disetorkan ke Kas Daerah Kota Padang Panjang, sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(4) Pembayaran tambahan penghasilan dilakukan pada tanggal

10 (sepuluh) setiap bulannya.

(5) Kepada setiap Pegawai yang aktif dan tidak melaksanakan ketentuan yang disyaratkan dalam aspek penilaian untuk mendapatkan tambahan penghasilan maksimal selama dua

bulan berturut-turut, maka otomatis penerimaan tambahan penghasilannya untuk bulan berikutnya dan seterusnya tidak dapat dibayarkan, kecuali pegawai yang bersangkutan

telah melaksanakan kembali ketentuan yang telah ditetapkan.

- 10 -


Bagian Kedua Percepatan Pembayaran

Pasal 18

Percepatan pembayaran tambahan penghasilan dapat dilakukan pada bulan Desember setiap tahun anggaran.

BAB VI PEGAWAI YANG TIDAK DIBERIKAN

TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 19

Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana maksud pada Pasal 5, tidak dapat dilaksanakan/diberikan kepada:

a. PNS yang mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP); b. PNS yang berstatus Penerima Uang Tunggu; c. PNS yang berstatus sebagai titipan di dalam atau di luar

Pemerintah Daerah; d. PNS dan CPNS yang berstatus tersangka dan ditahan oleh

pihak aparat penegak hukum; e. PNS dan CPNS yang berstatus terdakwa atau terpidana; f. PNS yang mengambil cuti di luar tanggungan negara;

g. PNS yang mengambil cuti besar; h. PNS yang diberhentikan sementara;

i. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar; j. PNS yang dalam masa pengawasan dan masa pembinaan.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

(1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai dilaksanakan melalui:

a. pengawasan dan pengendalian melekat; dan b. pengawasan dan pengendalian fungsional.

(2) Pengawasan dan pengendalian melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh masing-

masing Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung secara berjenjang.

(3) Pengawasan dan pengendalian fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

(1) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan tambahan penghasilan pegawai, dibentuk Tim

Monitoring dan Evaluasi.

- 11 -


(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat tim, rapat koordinasi, supervisi

dan inspeksi mendadak. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan

dengan Keputusan Walikota.

Pasal 22

(1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala

dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

(2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tim monitoring dan evaluasi dapat mengikutsertakan tenaga ahli.

(3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilaporkan oleh tim monitoring dan evaluasi kepada

Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB IX

ALOKASI ANGGARAN

Pasal 23

(1) Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui DPA masing

masing Perangkat Daerah.

(3) Masing-masing Perangkat Daerah menyusun dan mengajukan kebutuhan anggaran tambahan penghasilan pegawai dalam RKA pada tahun berjalan untuk Tahun

Anggaran berikutnya.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

(1) Kepala Perangkat Daerah wajib menjatuhkan sanksi terhadap :

a. pejabat administrasi, pejabat pengawas dan pejabat pengelola kepegawaian yang bertanggungjawab terhadap pengendalian kehadiran dan penilaian prestasi kerja PNS

yang tidak melakukan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik dan benar; dan

b. pejabat dan/atau petugas keuangan yang berhubungan

langsung dengan penyelesaian administrasi pembayaran tambahan penghasilan yang tidak melakukan tugas dan

tanggungjawabnya sehingga mengakibatkan kekurangan, kelebihan, keterlambatan dan tidak terbayarnya tambahan penghasilan.

- 12 -


(2) Pejabat Penilai yang berdasarkan hasil verifikasi Tim Monitoring dan Evaluasi terbukti memberikan penilaian

kinerja yang tidak sesuai dengan bukti kinerja diberikan sanksi berupa pemotongan tambahan penghasilan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari total tambahan

penghasilan pada bulan berikutnya.

(3) Pejabat Penilai yang terbukti tidak melakukan penilaian kinerja kepada bawahannya, diberikan sanksi berupa pemotongan tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh

persen) dari total tambahan penghasilan pada bulan berikutnya.

(4) Khusus untuk bulan pertama pemberlakuan Peraturan Walikota ini, akan diberikan dispensasi keada setiap pegawai

dengan penerimaan TPP Maksimal sebesar 100%, dan pemotongan hanya berlaku terhadap TPP minimal berdasarkan absensi.

Pasal 25

Dengan diterapkannya tambahan penghasilan pegawai ini, maka :

a. Pegawai dilarang menerima atau memperoleh segala bentuk honorarium, kecuali honor narasumber dan honor pengadaan barang/jasa;

b. Pegawai tidak diberikan lagi tunjangan penghasilan dalam bentuk lainnya (tunjangan profesi, upah pungut, jasa medis,

sertifikasi, dan semacamnya), untuk itu pegawai dapat memilih salah satu diantaranya.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 28 Tahun 2012

tentang Pembinaan Disiplin Jam Kerja Dalam Kaitan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Pemerintah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2012 Nomor 28 Seri E.10) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota Padang

Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 28 Tahun 2012 (

Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri E.4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 13 -


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang

pada tanggal 28 Desember 2017

Diundangkan di Padang Panjang

pada tanggal 28 Desember 2017

Plt.SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto

INDRA GUSNADY

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2017 NOMOR 37


dto

HENDRI ARNIS

- 14 -


KETENTUAN PENGUKURAN KINERJA DALAM PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

I. Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan dengan kriteria : a. Pembayaran berdasarkan posisi : Tambahan Penghasilan Minimal dengan

bobot 50 % khusus untuk Pejabat Eselon II, dan 70% untuk Pejabat Eselon

III ke bawah; b. Pembayaran berdasarkan kinerja : Tambahan Penghasilan maksimal

dengan bobot 50% untuk Pejabat Eselon II dan 30% untuk Pejabat Eselon III ke bawah.

II. Untuk penilaian terhadap Tambahan Penghasilan Maksimal dengan bobot 50% untuk Pejabat Eselon II dan 30% untuk Pejabat Eselon III ke bawah merujuk

pada beberapa aspek, diantaranya : a. ASPEK PRESTASI KERJA

Merupakan penilaian terhadap capaian kinerja pegawai dalam bentuk SKP

yang diukur dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan jabatannya dan Penilaian Perilaku Kerja, yang merupakan perilaku PNS dan

CPNS yang diukur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai jabatannya.Sementara Persentase untuk aspek prestasi kerja ini adalah 55% dari keseluruhan penerimaan Tambahan Penghasilan Maksimal untuk

Eselon II dan 70% dari keseluruhan Tambahan Penghasilan Maksimal untuk Eselon III ke bawah.

Aspek Prestasi Kerja PNS berdasarkan PP 46 Tahun 2011 yang akan menjadi indikator penilaian adalah : 1. Tingkat pencapaian SKP dengan bobot 60 %.

Penghitungan SKP secara manual

Bila tidak mempunyai SKP, bobotnya 0 %;

Bila hasil SKP dibawah 50, bobotnya 25%;

Bila hasil SKP kurang 51-60, bobotnya 50%;

Bila hasil SKP cukup 61-75 bobotnya 75%;

Bila hasil SKP 76-100 bobotnya 100%.

2. Perilaku Kerja dengan bobot 40%, terdiri dari : 1) Orientasi Pelayanan (15%): pengaduan masyarakat melalui media

sosial.

Jika Perangkat Daerah tidak menerima komplain selama satu bulan, maka bobotnya 100%;

Jika Perangkat Daerah menerima komplain selama satu bulan dan selesai dalam 6 hari kerja, maka bobotnya 100%;

Jika Perangkat Daerah menerima komplain selama satu bulan

selesainya melebihi 6 hari kerja, maka bobotnya 75%;

Jika Perangkat Daerah menerima komplain selama satu bulan dan

tidak selesai menanggapi, maka bobotnya 0%. 2) Integritas (15%): hukuman disiplin (Ringan, sedang dan berat)

Tidak ada hukuman disiplin, maka bobotnya 100%;

Yang mendapatkan hukuman disiplin ringan, maka bobotnya 75%;

Yang mendapatkan hukuman disiplin sedang, maka bobotnya 50%;

Yang mendapatkan hukuman disiplin berat, maka bobotnya 0%.

Lampiran I Peraturan Walikota Padang Panjang

Nomor : 37 Tahun 2017

Tanggal : 28 Desember 2017

Tentang : Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota

Padang Panjang

- 15 -


3) Disiplin (20%) : Berdasarkan persentase kehadiran dalam setiap bulan.

4) Komitmen (20%) : berdasarkan Persentase kehadiran pada acara Wirid, Senam serta upacara PHBN

5) Kerjasama (20%) : Jumlah keikutsertaan dalam Tim dan Rapat Kerja

Tidak ada ikut dalam Tim, maka bobotnya 0%

Mengikuti Rapat Kerja 1-3 kali dalam sebulan, maka bobotnya 25%

Menjadi anggota Tim 1-2 kegiatan atau megikuti rapat kerja diatas

1-3 kali dalam sebulan, maka bobotnya 50%

Menjadi anggota Tim 3-5 kegiatan atau mengikuti rapat kerja 4-6

kali sebulan, maka bobotnya 75%

Menjadi anggota Tim 5 keatas kegiatan atau mengikuti rapat kerja

7 kali keatas dalam sebulan, maka bobotnya 100% 6) Kepemimpinan (10%) : Menjadi Ketua Tim dan Narasumber kegiatan

dalam satu bulan.

Tidak menjadi Ketua Tim atau Narasumber kegiatan maka

bobotnya 0%

Menjadi Ketua Tim atau narasumber minimal 1 kali maka

bobotnya 25%

Menjadi Ketua Tim atau Narasumber 2-4 kali dalam sebulan maka

bobotnya 50%

Menjadi Ketua Tim atau Narasumber 5-7 kali dalam sebulan maka

bobotnya 75%

Menjadi Ketua Tim atau Narasumber 8 kali keatas dalam sebulan

maka bobotnya 100%

b. ASPEK SOP (5%)

Aspek ini dinilai dari kesesuaian pekerjaan dengan Standar Operational Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

c. ASPEK LAPORAN KERJA HARIAN (20 % untuk Pejabat Eselon II, dan 25% untuk Pejabat Eselon III ke bawah)

Aspek Laporan Kerja harian, yang memuat rangkaian tahapan pekerjaan yang dilakukan setiap harinya beserta waktunya yang berbentuk Buku Laporan Kerja Harian dari masing-masing pegawai.

Atasan penilai harus berperan aktif dalam memantau dan mengevaluasi kinerja bawahannya.

d. ASPEK INOVASI (20% ) Aspek khusus untuk Pejabat Eselon II, selain poin a, b dan c diatas juga

didasarkan pada ada atau tidaknya inovasi yang dihasilkan setiap bulannya.


dto

HENDRI ARNIS

- 16 -


PEDOMAN PENYUSUNAN TARGET KINERJA BULANAN

Indikator Kinerja Perangkat Daerah menjadi dasar dalam menentukan

program, kegiatan,dan sub kegiatan dalam APBD, yang masing-masing program,

kegiatan, dan sub kegiatan tersebut mempunyai satu atau lebih target kerja. Target kerja dituangkan dalam bentuk:

1. Target Kuantitas Output Target Kuantitas Output adalah target dari jumlah hasil kerja yang diperoleh

dari program/kegiatan/sub kegiatan secara langsung baik berupa barang/dokumen atau frekuensi aktivitas kerja. Penetapan target kuantitas output disesuaikan dengan kontribusi terhadap

Indikator Kinerja Perangkat Daerah untuk target kerja Kepala Organisasi Perangkat Daerah, dan untuk pejabat struktural lain sampai dengan

pelaksana secara hierarki mengacu pada target kerja Kepala Organisasi Perangkat Daerah. Sedangkan untuk pejabat fungsional tertentu selain mengacu pada target kerja Kepala Organisasi Perangkat Daerah, juga

disesuaikan dengan target pencapaian angka kredit minimal untuk kenaikan pangkat satu tingkat dalam kurun waktu maksimal 4 (empat) tahun,

terhitung mulai pengangkatan pangkat sebelumnya. Satuan yang digunakan dalam target kuantitas output sangat bergantung pada hasil kerja atau aktivitas kerja yang dilakukan.

2. Target Kualitas Output Target Kualitas Output adalah target mutu dari hasil kerja atau aktivitas kerja yang dilakukan dari program/kegiatan/sub kegiatan. Mutu hasil kerja

dapat diukur dari kualitas barang/dokumen, tingkat ketepatan waktu/sasaran, atau kualitas proses pekerjaan. Satuan yang digunakan dalam target kualitas output adalah persen (%),

besaran persentase target kualitas output tergantung pada kualitas hasil kerja atau aktivitas kerja pada target kuantitas output yang diharapkan.

3. Target Waktu

Target Waktu adalah target dari waktu penyelesaian sebuah pekerjaan

dianggap selesai secara tuntas. Satuan yang digunakan dalam target waktu adalah Bulan, misalnya 1 (satu) bulan untuk hasil kerja atau aktivitas yang

dilakukan kurang dari 1 (satu) bulan dan 12 (dua belas) bulan untuk pekerjaan yang rutin dilakukan setiap satu bulan satu kali selama satu tahun.

4. Target Biaya

Target Biaya adalah target dari anggaran atau penerimaan yang menjadi beban atau target penerimaan dalam APBD atau APBN.Satuan yang digunakan dalam target biaya adalah rupiah (Rp.) sesuai dengan jumlah

anggaran belanja atau target penerimaan yang ada dalam APBD atau APBN.

5. Target Angka Kredit

Target Angka Kredit adalah target angka kredit yang dihasilkan dari target kuantitas output atau sebaliknya yang diatur dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan serta mengatur tentang angka kredit bagi pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu.

Lampiran II Peraturan Walikota Padang Panjang



Tentang : Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota

Padang Panjang

- 17 -


Satuan yang digunakan dalam target angka kredit adalah poin, sesuai dengan bobot poin dari sebuah hasil kerja atau aktivitas kerja untuk

kegiatan utama maupun kegiatan penunjang. Penyusunan target kerja disusun sesuai dengan format Sasaran Kerja

Pegawai (SKP) yang terdiri dari lima bagian utama, yaitu: a. Bagian data pegawai yang dinilai

Pada bagian data pegawai diuraikan nama, nomor induk pegawai (NIP), pangkat/golongan ruang, jabatan, dan unit kerja pegawai. Nama, NIP, pangkat/golongan ruang, jabatan,dan unit kerja diisi sesuai surat

keputusan pengangkatan atau penempatan dalam jabatan pegawai terakhir. Pengisian jabatan untuk pelaksana/staf/jabatan fungsional umum tidak hanya dicantumkan pelaksana, namun diikuti dengan jabatan spesifik lain sesuai

dengan Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok Fungsi Jabatan Fungsional Umum yang Melaksanakan Tugas Tertentu, sesuai dengan Peraturan Kepala

Badan Kepegawaian Negara tentang Nama-Nama dan Uraian Tugas Jabatan Fungsional Umum Pengisian unit kerja sesuai dengan unit kerja pada jabatan Atasan Langsung

pegawai, kecuali unit kerja bagi pegawai yang menduduki jabatan eselon II pada Dinas/Badan/Lembaga masing-masing, unit kerja bagi pegawai yang

menduduki jabatan eselon II , unit kerja bagi pegawai yang menduduki eselon III tertinggi pada Kantor/Sekretariat adalah Kantor/Sekretariat masing-masing.

b. Bagian Data Atasan Langsung pegawai yang dinilai Pada bagian data atasan langsung pegawai yang dinilai, diuraikan nama, nomor induk pegawai (NIP), pangkat/golongan ruang, jabatan, dan unit kerja dari

atasan langsung pegawai. Nama, NIP, pangkat/golongan ruang, jabatan,dan unit kerja diisi sesuai surat

keputusan pengangkatan atau penempatan dalam jabatan atasan langsung pegawai terakhir. Pengisian unit kerja sesuai dengan unit kerja pada jabatan atasan dari atasan

langsung pegawai, kecuali unit kerja bagi pegawai yang menduduki jabatan eselon II pada Dinas/Badan/Lembaga masing-masing, unit kerja bagi pegawai

yang menduduki jabatan eselon II pada Sekretariat Daerah, unit kerja bagi pegawai yang menduduki eselon III tertinggi pada Kantor/Sekeretariat masing-masing.

c. Bagian Kegiatan Tugas Jabatan

Pada bagian kegiatan tugas jabatan, diisi sesuai dengan kegiatan yang menjadi

tugas pokok jabatan pegawai yang ditulis pada bagian data pegawai yang dinilai, meliputi:

1. Jabatan Struktural Pada pegawai yang menduduki jabatan struktural, maka bagian Kegiatan Tugas Jabatan diisi dengan nama kegiatan yang tercantum dalam Daftar

Pelaksanaan Anggaran, dengan rincian sebagai berikut: a) Pejabat Eselon II pada Dinas/Badan/Lembaga, Eselon III tertinggi pada

Kantor/Sekretariat diisi dengan Program pada DPA masing-masing. b) Pejabat Eselon III pada Dinas/Badan/Lembaga dan Eselon IV pada

Kantor/Sekretariat diisi dengan Kegiatan pada DPA masing-masing.

c) Pejabat Eselon IV pada Dinas/Badan/Lembaga diisi dengan Sub Kegiatan pada DPA masing-masing.

Pejabat struktural yang diberikan tugas pelaksanaan kegiatan tugas

pembantuan dan dekonsentrasi dari Pemerintah, maka kegiatan tugas pembantuan dan dekonsentrasi diisi pada bagian kegiatan tugas jabatan

sesuai dengan nama kegiatan yang tertera dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

- 18 -


Pengisian kegiatan tugas jabatan bagi: a) Pejabat struktural yang tidak mempunyai program/kegiatan/sub

kegiatan pada DPA, maka diisi dengan uraian tugas yang dilaksanakan pejabat sesuai dengan Peraturan Daerah mengenai Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Selanjutnya apabila berturut-turut dalam dua tahun pejabat struktural tidak mempunyai program/kegiatan/subkegiatan sesuai dengan uraian

tugas, maka akan dilakukan kajian penataan kelembagaan untuk jabatan tersebut, kecuali jabatan tersebut secara legal oleh undang-undang tidak diperbolehkan melaksanakan

program/kegiatan/subkegiatan. b) Pejabat struktural yang melaksanakan secara penuh

program/kegiatan/sub kegiatan pada DPA karena sesuai dengan tugas

jabatannya, tetapi tidak menjadi Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK), maka diisi dengan program/kegiatan/sub kegiatan pada DPA.

c) Pejabat struktural yang mempunyai program/kegiatan/sub kegiatan pada DPA tetapi tidak sesuai dengan tugas jabatannya, maka diisi hanya program/kegiatan/subkegiatan yang menjadi tanggungjawabnya

saja yang sesuai dengan tugas jabatan. Pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dan/atau menjadi PPTK/KPA/PA yang

tidak sesuai dengan tugas jabatannya maka tidak perlu diisi dalam Kegiatan Tugas Jabatan namun selanjutnya dapat menjadi tugas tambahan.

d) Pejabat struktural eselon IV pada Organisasi Perangkat Daerah yang kegiatannya bersifat tunggal atau tidak memiliki subkegiatan, maka diisi dengan kegiatan sama dengan pejabat eselon III sesuai dengan

tugas jabatan eselon IV. e) Pejabat struktural yang menjadi Pelaksana Harian (PLH) atau

Pelaksana Tugas (PLT), tidak perlu mencantumkan program/kegiatan/subkegiatan jabatan PLH atau PLT tersebut dalam kegiatan tugas jabatan, maka diisi hanya

program/kegiatan/subkegiatan yang menjadi tanggungjawabnya saja yang sesuai dengan tugas jabatan. Pelaksanaan

program/kegiatan/subkegiatan dan/atau menjadi PPTK/KPA/PA yang menjadi tanggungjawab PLH atau PLT selanjutnya dapat menjadi tugas tambahan.

2. Jabatan Fungsional Tertentu Pada pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu, maka bagian Kegiatan Tugas Jabatan diisi dengan kegiatan unsur utama dan/atau

unsur penunjang sesuai dengan peraturan pelaksanaan angka kredit pada jabatan fungsional tertentu masing-masing, dengan ketentuan sebagai

berikut: a) Kegiatan tugas jabatan mengacu pada:

1) target angka kredit untuk satu tahun;

2) kegiatan terdiri dari unsur utama dan unsur penunjang dengan komposisi antara unsur utama dan penunjang sesuai dengan

peraturan pelaksanaan angka kredit; dan 3) kegiatan menyesuaikan dengan efektifitas kegiatan untuk mencapai

target kerja Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau target kerja

pejabat struktural yang ditunjuk oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah.

b) Target angka kredit tahunan ditetapkan berdasarkan pencapaian angka

kredit minimal untuk kenaikan pangkat/golongan ruang satu tingkat dari pangkat/golongan ruang terhitung mulai tanggal diangkat saat ini,

dibagi sisa masa pencapaian angka kredit minimal tersebut, paling lama 4 (empat) tahun.

c) Target angka kredit dapat ditetapkan sama atau berbeda setiap tahun

dengan tetap memperhatikan ketentuan pada huruf a) dan huruf b).

- 19 -


d) Target angka kredit berbanding lurus dengan target kuantitas output dari bagian target pada SKP.

e) Apabila pejabat fungsional tertentu ditugaskan melaksanakan kegiatan DPA sebagai PPTK/KPA secara penuh yang terkait atau tidak terkait

dengan pencapaian angka kredit jabatan fungsional tertentu, maka kegiatan DPA tersebut dijadikan dasar untuk penetapan tugas tambahan sehingga tidak perlu diisikan dalam bagian Kegiatan Tugas

Jabatan. Kegiatan DPA dimaksud tetap dijadikan target kerja yang dituangkan pada pejabat struktural yang membidanginya.

3. Jabatan Fungsional Umum Yang Melaksanakan Tugas Tertentu Pada pegawai yang menduduki jabatan fungsional umum yang

melaksanakan tugas tertentu, maka bagian Kegiatan Tugas Jabatan diisi dengan uraian tugas sesuai dengan jabatan pegawai yang diatur dalam Peraturan Walikota dan Uraian Tugas Jabatan Fungsional Umum yang

Melaksanakan Tugas Tertentu.

4. Jabatan Fungsional Umum Pada pegawai yang menduduki jabatan fungsional umum, maka bagian Kegiatan Tugas Jabatan diisi dengan uraian tugas sesuai dengan jabatan

pegawai yang diatur dalam Peraturan Walikota tentang Uraian Tugas Jabatan Fungsional Umum.

5. Jabatan Struktural/Jabatan Fungsional Tertentu yang Melaksanakan Tugas Lain

Pada Pegawai yang menduduki jabatan struktural/jabatan fungsional tertentu dan tetap melaksanakan tugas lain diluar tupoksi sebagai pejabat struktural/fungsional tertentu, maka yang menjadi target

kerjanya adalah kegiatan tugas jabatannya, sedangkan tugas lain dapat menjadi tugas tambahan.

d. Bagian target kerja Pada bagian target kerja, diisi target dari hasil kerja atau aktivitas kerja dari

setiap kegiatan atau uraian jabatan yang ada pada bagian Kegiatan Tugas Jabatan masing-masing satu atau lebih target kerja. Target kerja terdiri dari:

1) Target Angka Kredit Bagian target angka kredit diisi dengan target angka kredit untuk setiap

kegiatan unsur utama atau unsur penunjang bagi pejabat fungsional tertentu yang apabila diakumulasikan menjadi target angka kredit untuk satu tahun berjalan.

2) Target Kuantitas Output Bagian target kuantitas output diisi dengan jumlah hasil kerja atau

aktivitas kerja dari setiap uraian pada bagian Kegiatan Tugas Jabatan bagi seluruh jenis jabatan. Khusus bagi jabatan fungsional tertentu, kuantitas output berbanding lurus dengan target angka kredit pada

bagian target angka kredit sebelumnya. 3) Target Kualitas Output

Bagian target kualitas output diisi dengan presentase hasil atau pelaksanaan outputkerja pada bagian target kuantitas output bagi

seluruh jenis jabatan. 4) Target Waktu

Bagian target waktu diisi dengan waktu yang dibutuhkan untuk

mencapai hasil kerja atau pelaksanaan aktivitas kegiatan bagi seluruh jenis jabatan.

5) Target Biaya Bagian target biaya diisi dengan biaya atau pendapatan yang dianggarkan dalam DPA atau target pendapatan dalam APBD. Target

biaya hanya diisi bagi pejabat struktural.

- 20 -


e. Bagian Penetapan Sasaran Kerja Pegawai Pada bagian penetapan sasaran kerja pegawai diisi dengan tempat dan

tanggal penetapan SKP, dan tandatangan disertai nama dan NIP pegawai yang dinilai dan pejabat penilai yaitu atasan langsung pegawai.

A. Penjabaran Target Kerja Target kerja yang telah disusun dalam satu tahun, kemudian diuraikan

dalam target kerja bulanan berdasarkan penjabaran pencapaian target kuantitas output yang akan dicapai setiap bulan. Lebih lanjut penjabaran pencapaian target kerja bulanan disusun sebagai berikut:

1. Penjabaran target kerja disusun dengan menggunakan format Sasaran Kerja Pegawai, memperhatikan target kuantitas output SKP tahunan.

2. Apabila target kuantitas output dalam bentuk hasil kerja berupa orang, dokumen atau barang maka target kerja bulanannya disusun dengan

membagi hasil kerja tersebut dengan target waktu yang direncanakan. Contoh : Seorang pegawai yang menduduki jabatan Kepala Bidang Pengembangan

Karir, dalam SKP Tahunannya, mencantumkan:

SKP TAHUN 2017

TARGET KERJA KEGIATAN TUGAS

JABATAN NO

BIAYA WAKTU KUALITAS OUTPUT

KUANTITAS OUTPUT

ANGKA KREDIT

Rp.900.000.000 2 bulan 100 % 100 orang - Kegiatan Fasilitasi Bantuan Biaya Tugas Tugas Belajar

1.

maka penjabaran target kerja bulanannya, disusun dalam 2 (dua) bulan misalnya Bulan Maret dan Bulan Agustus 2017, sebagai berikut:

SKP BULAN MARET 2017


JABATAN NO


KUANTITAS OUTPUT

ANGKA KREDIT

Rp.600.000.000 4 hari 100 % 60 orang - Kegiatan Fasilitasi Bantuan Biaya Tugas Tugas

Belajar

1.

dan SKP BULAN AGUSTUS 2017


JABATAN NO


KUANTITAS OUTPUT

ANGKA KREDIT

Rp.300.000.000 3 hari 100 % 40 orang - Kegiatan Fasilitasi Bantuan Biaya Tugas Tugas Belajar

1.

- 21 -


3. Apabila target kuantitas output dalam bentuk aktivitas kerja berupa bimbingan teknis, lokakarya, pelayanan satu atap dan lainnya, maka target

kerja bulanandisusun dengan menguraikan sub-sub aktifitas kerja tersebut dengan target waktu yang direncanakan.

Contoh : Seorang pegawai yang menduduki jabatan Kepala Bidang Pengembangan Karir, dalam SKP Tahunannya, mencantumkan:

SKP TAHUN 2017


JABATAN NO


KUANTITAS OUTPUT

ANGKA KREDIT

Rp.500.000.000 3 bulan 100 % 1 kali fasilitasi

- Kegiatan Fasilitasi Seleksi Calon Praja

IPDN

1.

maka penjabaran target kerja bulanannya, disusun dalam 3 bulan misalnya

Bulan April, Mei, dan Juni 2017, sebagai berikut:

SKP BULAN APRIL 2017


JABATAN NO


KUANTITAS OUTPUT

ANGKA KREDIT

Rp.50.000.000 2 hari 100 % 2 kali pengumum-

an

- Kegiatan Fasilitasi Seleksi Calon Praja IPDN - Fasilitasi Pengumuman

1.

SKP BULAN MEI 2017


JABATAN NO


KUANTITAS OUTPUT

ANGKA KREDIT

Rp.400.000.000 4 hari 100 % 4 kali fasilitasi

seleksi

- Kegiatan Fasilitasi Seleksi Calon Praja

IPDN - Fasilitasi Seleksi administrasi, psikotes, kesehatan dan kesamaptaan

1.

- 22 -


dan SKP BULAN JUNI 2017


JABATAN NO


KUANTITAS OUTPUT

ANGKA KREDIT

Rp.50.000.000 5 hari 100 % 1 kali fasilitasi seleksi

- Kegiatan Fasilitasi Seleksi Calon Praja IPDN - Fasilitasi Seleksi Tes Potensi Akademik

1.

4. Penjabaran target kerja disusun sebanyak 12 (dua belas) SKP, yaitu SKP Bulan Januari sampai dengan SKP Bulan Desember.

5. SKP setiap Bulan berisi seluruh kegiatan tugas jabatan, baik yang ada

penjabarannya ataupun tidak. Untuk kegiatan tugas jabatan yang tidak ada penjabaran pada bulan tersebut, target kerja dikosongkan.

6. Target kerja pada SKP setiap bulan pada Kegiatan Tugas Jabatan Pejabat

Struktural menyesuaikan dengan anggaran kas kegiatanpada DPA yang ditetapkan.

7. Satuan waktu pada target waktu SKP bulanan adalah hari. 8. Target kerja pada SKP setiap bulan pada kegiatan Tugas Jabatan Pejabat

fungsional tertentu sesuai dengan penyusunan target kerja SKP Tahunan.

B. Penetapan Target Kerja

Target kerja merupakan capaian hasil kerja atau aktivitas kerja dari kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi jabatan pegawai,

mengacu pada indikator kinerja atasan langsung secara hierarki dalam kerangka pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah. Untuk itu penetapan target kerja pegawai disepakati antara pegawai dengan atasan langsung.

Atasan langsung adalah pejabat struktural paling rendah eselon IV atau

pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk menjadi Atasan Langsung yang mempunyai hak untuk menyepakati target kerja dan melakukan penilaian atas pencapaian target kerja yang menjadi

bawahannya. Untuk pegawai yang menduduki jabatan fungsional

umum/pelaksana/staf maka Atasan Langsungadalah pejabat struktural eselon IV pada Subbidang/Subbagian/Seksi, sesuai dengan surat keputusan

penempatan pegawai. Untuk pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon IV, maka Atasan Langsung adalah pejabat struktural eselon III pada Bagian/Bidang/Sekretariat, sesuai dengan surat keputusan penempatan

pegawai. Untuk pegawai yang menduduki jabatan eselon III, maka Atasan Langsung adalah pejabat struktural eselon II pada Dinas/Badan sesuai dengan

surat keputusan penempatan pegawai. Untuk pegawai yang menduduki jabatan eselon II, maka atasan langsungnya adalah Sekretaris Daerah yang mengkoordinasikan bidangnya sesuai dengan surat keputusan penempatan

pegawai. Untuk pegawai yang menduduki jabatan eselon IIa pada Sekretariat

Daerah, maka Atasan Langsung adalah Sekretaris Daerah. Untuk Sekretaris Daerah, maka Atasan Langsung adalah Walikota.

- 23 -


Atasan Langsung untuk pegawai yang dipekerjakan/diperbantukan pada Instansi Pemerintah Provinsi lain atau Instansi non Pemerintah Daerah seperti

guru pada yayasan pendidikan sekolah luar biasa dan pegawai tugas belajar adalah Kepala Perangkat Daerah Instansi asal dan dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Apabila dalam kondisi tertentu, jabatan Atasan Langsung belum terisi

oleh pejabat definitif, maka Atasan Langsung pegawai dibawahnya adalah atasan dari Atasan Langsung pada Organisasi Perangkat Daerah tersebut secara

hierarki atau pejabat lain yang ditunjuk oleh atasan dari Atasan Langsung.

Atasan Langsung bertanggungjawab sepenuhnya bersama pegawai yang

bersangkutan terhadap penentuan target kerja dan pencapaian target kerja yang telah ditetapkan.

Target kerja disusun oleh pegawai mengikuti kegiatan sesuai dengan

tugas pokok/fungsi jabatan dan target kerja Atasan Langsung pada saat penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) disusun. Atasan Langsung

menyepakati target kerja pegawai dan Tim Manajemen Kinerja melakukan validasi target kerja yang telah disusun oleh pegawai dan disepakati Atasan Langsung, sesuai dengan pencapaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator

Kinerja Perangkat Daerah. Atasan Langsung menetapkan target kerja pegawai pada saat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada APBD telah ditetapkan.

C. Perubahan Target Kerja

Target kerja yang ditetapkan pada prinsipnya berlaku untuk satu tahun,

yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember.Target kerja dapat ditambah, dikurang atau dibuat kembali sesuai dengan keadaan tertentu. Perubahan target kerja dilakukan dalam keadaan tertentu apabila terjadi hal-hal sebagai

berikut: 1. Perubahan Jabatan

Pegawai yang ditempatkan pada jabatan baru akibat rotasi, promosi, maupun

demosi jabatan, maka target kerja diubah sesuai dengan jabatan baru dengan masa waktu target sisa dalam 1 (satu) tahun dengan memperhatikan target

kerja pejabat sebelumnya. Target kerja jabatan sebelumnya dinilai sampai dengan akhir masa jabatan, yang akan menjadi bahan penilaian target kerja di akhir tahun.

2. Perubahan Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Tugas pokok dan fungsi jabatan yang mengalami perubahan akibat penataan

kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah, maka target kerja diubah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan baru dengan masa waktu target kerja sisa dalam 1 (satu) tahun. Target kerja tugas pokok fungsi jabatan

sebelumnya dinilai sampai dengan akhir masa jabatan, yang akan menjadi bahan penilaian target kerja di akhir tahun.

3. Perubahan anggaran Program/kegiatan/sub kegiatan yang mengalami penambahan atau pengurangan anggaran akibat pergeseran atau perubahan APBD atau

perubahan target pendapatan pada Pajak Daerah/Retribusi Daerah, maka target kerja diubah sesuai dengan dampak dari perubahan anggaran atau

perubahan target pendapatan.

4. Pegawai melaksanakan cuti diluar tanggungan negara, cuti hamil, cuti besar, dan cuti sakit

Berkurangnya masa kerja aktif pegawai akibat pegawai melaksanakan cuti di luar tanggungan negara, cuti, hamil, cuti besar atau cuti sakit, maka target

kerja diubah menyesuaikan dengan sisa masa kerja 1 (satu) tahun dikurangi masa cuti yang dilaksanakan.

- 24 -


5. Force Majeur Dalam hal terjadi bencana alam, perubahan sistem ketatanegaraan atau

kondisi Force majeur lain yang mempengaruhi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan PemerintahDaerah, maka target kerja diubah

sesuai dengan dampak yang ditimbulkan oleh force majeur baik kuantitas output, kualitas output, waktu, angka kredit maupun biaya yang ditargetkan sebelumnya.

TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS

A. Tugas Tambahan

Tugas tambahan adalah evaluasi kinerja pegawai yang menilai hasil kerja atau aktivitas kerja yang dilakukan pegawai atas dasar pemberian tugas oleh Atasan Langsung atau pejabat lain yang berwenang dengan rekomendasi Atasan

Langsung. Tugas yang diberikan merupakan tugas yang termasuk dalam kegiatan tugas jabatan pegawai tetapi tidak ada target kerja, dan/atau tidak termasuk dalam kegiatan tugas jabatan pegawai tetapi dalam kerangka

pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah. Suatu tugas dapat ditetapkan sebagai tugas tambahan, dengan ketentuan:

1. Pemberian tugas diikuti dengan surat perintah, surat tugas atau surat keputusan tentang penetapan tim/panitia/kelompok kerja kegiatan atau bentuk lain;

2. Kedudukan pegawai dan kurun waktu pelaksanaan dalam tugas, jelas, dan nyata (berkesinambungan);

3. Tugas dilakukan pada hari kerja dan atau di luar hari kerja; dan 4. Tugas dilakukan untuk kegiatan yang dibiayai APBD atau tidak dibiayai

APBD.

Tugas tambahan tidak dicantumkan dalam Kegiatan Tugas Jabatan dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP), tetapi menjadi lampiran dalam penilaian SKP.

Tugas tambahan tidak menggugurkan kewajiban pegawai untuk mencapai

target kerja dalam kegiatan tugas jabatan.

B. Kreativitas

Kreativitas adalah evaluasi kinerja pegawai yang menilai kreativitas pegawai dalam menemukan peralatan, metode atau temuan lain yang bersifat baru atau terbarukan yang bermanfaat nyata terhadap kinerja

PemerintahDaerahdan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas jabatan serta diakui oleh Presiden, Gubernur, atau Kepala Organisasi Perangkat

Daerah.


dto

HENDRI ARNIS

- 25 -


PERILAKU KERJA

Evaluasi kinerja untuk Pegawai Pemerintah Daerah juga diukur dari

kemampuan kepribadian berupa perilaku kerja yang dilakukan dalam melaksanakan tugas sebagai pegawai. Pengukuran perilaku kerja pegawai meliputi:

A. Orientasi Pelayanan

Orientasi pelayanan merupakan perilaku PNS dalam memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani baik masyarakat, Atasan Langsung, rekan sekerja, unit kerja terkait dan/atau instansi lain.

Orientasi pelayanan di ukur dengan indikator jumlah kepuasan terhadap

pelayanan, yaitu jumlah konsumen pelayanan yang merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan pegawai dalam satu bulan dan diakumulasikan dalam satu tahun. Konsumen pelayanan ditentukan oleh kegiatan tugas jabatan yang

tercantum dalam SKP. Khusus untuk pegawai yang menduduki Jabatan kepala Perangkat Daerah,

maka nilai orientasi pelayanan diukur juga dari efisiensi belanja telepon, air dan listrik serta ketepatan waktu pelaporan kinerja.

B. Integritas

Integritas merupakan perilaku PNS yang mampu bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika dalam organisasi.

Integritas diukur dengan indikator jumlah penghargaan terhadap

pelaksanaan dan prestasi kerja yaitu, seberapa banyak penghargaan yang

diterima atas prestasi yang dicapai pegawai selama melaksanakan tugas jabatan atau sebagai PNS dalam 1 (satu) bulan dan diakumulasikan dalam 1 (satu) tahun.

C. Komitmen

Komitmen merupakan perilaku PNS yang mampu dan memiliki motivasi

dalam menyelaraskan sikap dan tindakan untuk mewujudkan tujuan organisasi

dengan mengutamakan kepentingan dinas daripada kepentingan diri sendiri, seseorang, dan/atau golongan.

Komitmen diukur dengan indikator frekuensi kehadiran apel pagi dan

upacara peringatan hari besar Nasional, yaitu presentase kehadiran pegawai

dalam mengikuti apel pagi dalam 1 (satu) bulan dan diakumulasikan dalam 1 (satu) tahun, disesuaikan dengan kewajiban pegawai dalam mengikuti upacara hari besar Nasional minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Lampiran III Peraturan Walikota Padang Panjang



Tentang : Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan

Pemerintah Kota Padang Panjang

- 26 -


D. Disiplin

Disiplin merupakan perilaku PNS yang sanggup melaksanakan kewajiban dan tidak melanggar larangan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati

atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Disiplin diukur dengan indikator frekuensi kehadiran kerja dan ketepatan waktu masuk dan pulang kerja, yaitu presentase kehadiran kerja pegawai sesuai dengan hari dan jam kerja dalam 1 (satu) bulan dan diakumulasikan

dalam satu tahun, disesuaikan dengan tingkat deviasi waktu masuk dan pulang kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Kerjasama

Kerjasama merupakan perilaku PNS yang mampu dan memiliki motivasi untuk bekerjasama dengan rekan sekerja, atasan, dan bawahan dalam unit kerjanya serta instansi lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan tanggung

jawab yang ditentukan, sehingga mencapai dayaguna dan hasilguna yang sebesar-besarnya.

Kerjasama diukur dengan indikator jumlah keikutsertaan pegawai dalam

tim/panitia/kelompok kerja dan atau mengikuti rapat kerja/pertemuan, yaitu

seberapa banyak pegawai menjadi anggota sebuah tim/panitia/kelompok kerja dan/atau mengikuti rapat kerja/pertemuan yang terkait dengan kegiatan tugas jabatan atau dalam melaksanakan tugas tambahan dalam 1 (satu) bulan dan

diakumulasikan dalam 1 (satu)tahun.

F. Kepemimpinan Kepemimpinan merupakan perilaku PNS yang mampu dan mau memotivasi

serta mempengaruhi bawahan atau orang lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya demi tercapainya tujuan organisasi.

Kepemimpinan diukur dengan indikator jumlah keikutsertaan dalam

tim/panitia/kelompok kerja sebagai ketua/koordinator dan/atau menjadi

narasumber dalam seminar atau sejenisnya dalam 1 (satu)bulan dan diakumulasikan dalam 1 (satu)tahun.Penilaian perilaku kerja kepemimpinan hanya dinilai bagi pegawai yang menduduki jabatan struktural.


dto

HENDRI ARNIS