Slide 1
Suryokoco SuryoputroKetua Relawan Desa NusantaraPengusul Domain
Khusus DesaPendiri Blogdesa.id, Desa Institute, Channel
DesaSurakarta 14 Nopember 2015 www.relawandesa.idKesiapan
DesaMenghadapi Masyarakat Ekonomi AseanSEMINAR NASIONALPENINGKATAN
EKONOMI DESA UNTUK MENGHADAPIMASYARAKAT EKONOMI ASEAN
Pekan Hukum Nasional 2015Universitas Sebelas Maret
Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015Kerjasama ekonomi ASEAN mengarah
kepada pembentukan komunitas ekonomi ASEAN sebagai suatu integrasi
ekonomi kawasan ASEAN yang stabil, makmur dan berdaya saing
tinggi.MEA yang akan diberlakukan pada Desember 2015, bertujuan
untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan
pengembangan budaya.
Kesatu, implementasi MEA berpotensi menjadikan Indonesia sekedar
pemasok energi dan bahan baku bagi industrilasasi di kawasan ASEAN,
sehingga manfaat yang diperoleh dari kekayaan sumber daya alam
mininal.Kedua, melebarnya defisit perdagangan jasa seiring
peningkatan perdagangan barang.Ketiga, implementasi MEA membebaskan
aliran tenaga kerja sehingga harus mengantisipasi dengan menyiapkan
strategi karena potensi membanjirnya Tenaga Kerja Asing (TKA) akan
berdampak pada naiknya remitansi TKA yang saat ini pertumbuhannya
lebih tinggi daripada remitansi TKI. Akibatnya, ada beban tambahan
yaitu dalam menjaga neraca transaksi berjalan dan mengatasi masalah
pengangguran.Keempat, implementasi MEA akan mendorong masuknya
investasi ke Indonesia dari dalam dan luar ASEAN.
Antisipasi MEA
VISI & MISI JOKOWI - JKVISI : TERWUJUDNYA INDONESIA YANG
BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG
ROYONGMewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan
wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber
daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara
kepulauan.Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan
demokratis berlandaskan Negara Hukum.Mewujudkan politik luar negeri
bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara
maritimMewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi,
maju dan sejahteraMewujudkan Indonesia yang berdaya saingMewujudkan
Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan
berbasiskan kepentingan nasionalMewujudkan masyarakat yang
berkepribadian dalam kebudayaan
Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman pada seluruh warga negaraMembangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan
terpercayaMembangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuanMemperkuat
kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan
hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercayaMeningkatkan
kualitas hidup manusia indonesiaMeningkatkan produktivitas rakyat
dan daya saing di pasar internasional Mewujudkan kemandirian
ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi
domestikMelakukan revolusi karakter bangsaMemperteguh ke-bhineka-an
dan memperkuat restorasi sosial indonesia
9 AGENDA PRIORITAS (NAWA CITA)Misi :
BERDAULAT DALAM BIDANG POLITIKMembangun keterbukaan informasi
dan komunikasi publik Mendedikasikan diri untuk memberdayakan desa
Melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat
BERDIKARI DALAM BIDANG EKONOMI Dedikasikan pembangunan kualitas
SDMMembangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis
kerakyatanMembangun sektor keuangan berbasis nasionalUntuk
penguasaan Sumber Daya Alam melalui 7 langkah & mem-bangun
regulasi mewajibkan CSR dan atau saham untuk masyarakat lokal dan
sekitar tambang
BERKEPRIBADIAN DALAM BIDANG KEBUDAYAAN Berkomitmen mewujudkan
pendidikan sbg pembentuk karakter bangsa
Implementasi TRISAKTI - Desa
Apa Kabar Desa ... ?
Kisah UU Desa no 6 / 2014UU No 32 Tahun 2004, adalah UU tentang
pemerintah daerah dengan pengaturan desa hanya ada dalam 14 pasal (
202216), dan Desa diatur dengan pp no 72 tahun 2005.UU No 32 Tahun
2004, pada tahun 2006 mulai diwacanakan dipecah menjadi 3 UU yaitu
: UU Pemerintah daerah, UU Pemilihan Kepala Daerah dan UU Desa.2008
DPR menginisiasi RUU Pembangunan Perdesaan yang kemudian
dimentahkan oleh Kementerian dalam Negeri mengingat akan ada
inisiasi UU Desa yang segera disusun oleh Pemerintah2010 Badan
Legislasi DPR RI memasukkan RUU Desa menjadi Prolegnas RUU
Prioritas.18 Desember 2013 DPR dan Pemerintah mengesahkan UU Desa15
Januari 2014 Presiden Menandatangani UU Desa
Pengaturan DesaPengakuan dan penghormatan atas Desa dengan
keberagamannya;Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas
Desa demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat
Indonesia;Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya
masyarakat Desa;Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi
masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa untuk
kesejahteraan;Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien
dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;Meningkatkan
pelayanan publikMeningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat
DesaMemajukan perekonomianMenjadi subjek pembangunan
Sistem Pemerintahan DesaMusyawarah DesaKepala Desa Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) Warga/MasyarakatPerangkat Desa
(Pelayanan)Panitia (ad-hok)BUMDesMasyarakat kepentingan
khususBagian Wilayah DesaRPJM-Desa dan RKP-DesaAPB-DesaPeraturan
DesaKinerja PemerintahKerja Sama
Perwakilan Bagian Wilayah desa yang dipilih secara Demokratis
Lembaga Kemasy/AdatDipilih langsung
Mandat Kewenangan DesaKewenangan berdasarkan hak asal usul;
Kewenangan lokal berskala Desa; Kewenangan yang ditugaskan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota; danKewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Aset DesaSetiap desa pasti memiliki aset yang harus dikenali
oleh perangkat dan warganyaSelain fisik, desa memiliki aset sosial
yang sangat besarDesa diharapkan mampu mengelola aset untuk
kesejahteraan warga
Sumberdaya DesaKeuangan Desa ( PADes, DD APBN, BHPRD, ADD,
Bantuan APBD, Hibah dll ) ManusiaSosial dan BudayaEkonomiAlam
Keberhasilan desa bergantung pada bagaimana desa mengelola
Sumberdaya
Badan Usaha Milik DesaDesa dapat membentuk BUM Desa, dibentuk
untuk mendayagunakan potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian,
serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.BUM Desa melaksanakan
pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi.Dibentuk
melalui Musdes & ditetapkan dg PerdesOrganisasi Pengelola
terpisah dengan Organisasai PemdesPengola berkewajiban mengurus
BUMDesa sesuai AD & ART
BUMDes Akan lebih mampu menterjemahkan UUD 1945 pasal 33
SIMDesaserverSistem aplikasidiklatInternet aksesSistem Informasi
Desa
Titik Kritis Pelaksanaan UU DesaMispersepsi akibat diseminasi
Informasi UU Desa yang tidak sistematis, dan pemerintah pusat masih
juga belum menemukan bentuk / desain besar pembangunan
perdesaanDisorientasi Aparat Pemerintah / Pelaksana UU Desa :Adanya
ketidakrelaan supradesa dalam memberikan hak otonom DesaRendahnya
kesadaran aparat desa tentang tugas, fungsi dan perannya dalam
pemerintahan dan pemberdayaan masayarakat.Apatisme masyarakat dan
rendahnya kepercayaan pada pemerintah Desa ini sangat mengkin
terjadi karena :Sukses PNPM dalam melakukan pemberdayaan masyarakat
tanpa melibatkan pemerintah desaSikap dan perilaku aparat desa yang
kurang profesional dalam pelayanan dan merasa sebagai raja /
penguasa daerah
Penyiapan Aparat Dan masyarakatPemahaman yang utuh tentang UU
Desa harus dilsampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan desa
(Pemdes, BPD, Organisasi Warga, Tokoh Adat )Penyadaran masyakat
bahwa inplementasi UU Desa berbasis modal sosial yang berkarakter
saling percayaPeningkatan partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan
anggaran keuangan desa agar dalam pengelolaan oleh pemerintah desa,
akuntabel, partisipatif dan transparanPeningkatan kapastiatas
Aparatur Pemerintah Desa, BPD, Kelompok Masyarakat desa, SKPD
Kabupaten kota dan Propinsi.
Masyarakat Desa Cerdas, sadar Peran dan Aparat Desa Profesional,
Kunci Keberhasilan Pelaksanaan UU Desa
Dinamika Regional Nasional - DesaSI DesaHak LokalDana Desa
Ketika Mereka Gagal PahamMenurut Bambang desa sebesar Rp16,6
triliun, hingga akhir Oktober 2015 baru sekitar Rp4,9 triliun yang
terealisasi ke desa.
"Dapat dibayangkan, seandainya seluruh dana tersebut bisa terserap,
tentu akan membawa dampak pembangunan dan kesejahteraan bagi
masyarakat desa yang luar biasa," katanya.
Aturan UU Desa dan PP 42 harus dilaksanakan....
Ketika Mereka Gagal PahamWakil Menteri Keuangan Mardiasmo
mendesak pemda mengalokasikan Dana Desa dari APBD. Untuk
meringankan anggaran pemerintah pusat.
"APBD juga perlu sumbang dana desa, jangan hanya pusat. Harusnya
ada belanja modal dari APBD untuk Dana Desa," kata Mardiasmo di
Jakarta, Selasa (10/11/2015).
"Belanja modal di APBD juga seharusnya ada yang masuk Dana
Desa," tutur Mardiasmo.
Alokasi Dana Desa dengan Dana Desa APBN itu berbeda ....
Ketika Mereka Gagal Paham"Pemberian dana ke desa yang begitu
besar menutut tanggungjawab yang besar pula. Besarnya dana jangan
sampai jadi bencana bagi aparatur desa. Pemerintah Desa harus bisa
menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa,"
ungkap Ardan dalam sambutannya di kantor Kementerian Dalam Negeri,
Jakarta, Jumat (6/11/2015).
BPKP membuat nota kesepahaman dengan Kementerian Dalam Negeri
untuk bersama-sama menyusun petunjuk teknis dalam
mengimplementasikan aplikasi pengelolaan keuangan desa dan
monitoring pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. .
Dana Desa itu hak Desa bukan pemberian ....
Ketika Mereka Gagal PahamSekjen Kemendagri, Yuswandi A
Temenggung, ke depannya desa memiliki sistem data terkait
pengelolaan keuangan mereka. Ia juga akan mendorong agar semua
kabupaten/kota bisa memanfaatkan aplikasi ini untuk desa-desa di
wilayahnya.
"Ini ada alat bantu. Daripada cari-cari lagi, tidak ada alasan
mereka buat tidak memanfaatkannya, apalagi ini gratis," kata
Yuswandi di Kantor Kemendagri, Jumat (6/11). Dengan adanya
kesepahaman ini, Kemendagri dan BPKP punya kewajiban mengembangkan
aplikasi pengelolaan keuangan desa.
Amanat UU Desa, SI Desa Kewajiban PEMDA....
Ketika Mereka Gagal Paham"Ini lagi-lagi problemnya disitu karena
kita sudah surati semua, sudah kita kumpulkan semua, supaya bupati
walikota sesegera mungkin untuk menyalurkan dana itu ke desa-desa,"
kata Marwan, kepada wartawan usai acara diskusi tentang Peran
akademisi dalam implementasi UU Desa di aula kampus Universitas
Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Jalan A Yani, Surabaya,
Kamis (5/11/2015).
"Saya tekankan bagi kabupaten dan kota yang masih menghambat
penyaluran dana desa, maka DAK-nya tidak akan diberikan terlebih
dahulu," tegasnya.
Dapat hak dari mana Mendesa menahan Dana Alokasi Khusus ....
Ketika Mereka Gagal PahamMenteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes) Marwan Jafar memastikan, tahun
depan dana desa akan langsung masuk rekening desa. Penyalurannya,
kata dia, juga akan sekaligus bukan bertahap.
"Kami memang harus mengubah aturannya dulu jadi tidak lagi tiga
tahap. Langsung semuanya satu tahap. Kalau sekarang proses
pembangunanya masih ada yang mandek," ujar Marwan saat melakukan
kunjungan ke Desa Peteluan Indah, Lombok.
UU Desa amanat Pasal 71 ayat 1 huruf (b) dan penjelasan...
penyalurannya jelas nggak langsung Desa....
Ketika Mereka Gagal PahamDi sejumlah daerah, mereka yang dipilih
Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal menjadi pendamping dana desa
disodori kontrak oleh oknum pengurus PKB. Isi kontraknya antara
lain meminta para pendamping desa menjadi kader PKB. Lebih parah
lagi, gaji para pendamping itu juga akan dipotong untuk kepentingan
pengurus PKB wilayah setempat.
Pendamping Desa bukan keharusan, tergantung Pemda
Kabupaten...
Jabatan Menteri bukan untuk menggalang kader partai....
- Good Goverment Transparansi, Akuntabilitas, dan
Partisipasi
Reinventing Goverment -Katalis, Milik Masyarakat, Keunggulan
Kompetitif, Digerakkan Oleh Misi, Berorentasi pada Hasil,
Berorentasi Pelayanan, Wirausaha, Antisipatif, Desentralisasi ,
Berorentasi Pasar
-Media Kekuatan Baru - John Naisbitt Sumber kekuatan baru
bukanlah uang yang berada dalam genggaman tangan beberapa orang,
namun informasi di tangan orang banyak, *Artinya kekuatan baru
sebuah Desa tergantung pada bagaimana masyarakat mampu
menyebarluaskan informasi dan potensi yang dimiliki secara cerdas,
tegas dan luas.Kata Kunci
Desa Bisa Cepat Siap
Desa Jauh Lebih Siap
Dari pada Supra Desa
Menghadapi MEASalam Bahagia Desa Indonesia
Suryokoco
Suryoputrowww.suryokocosuryoputro.my.idsuryokocolink@gmail.com085865275733
