MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA 2011-2025

KORIDOR 1 SUMATERA

Tugas 4 Perencanaan dan Pengembangan WilayahSarMag Teknik Sipil 2008

Dedi Wiyanto (10308068)Herckia Pratama Daniel (10308072)

Muhammad Ammar (10308074)

Enam Koridor Ekonomi Indonesia yang telah Ditetapkan

Menjangkau seluruh pusat ekonomi di wilayah Indonesia

2

Rencana Induk Koridor Ekonomi Indonesia Mengembangkan Potensi Masing-Masing Koridor

Sentra Produksidan Pengolahan Hasil Bumi

dan Lumbung Energi Nasional

Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang &

Lumbung Energi Nasional

Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan,

dan Perikanan Nasional

Pintu Gerbang Pariwisata dan Pendukung Pangan Nasional

Pendorong Industri dan Jasa Nasional

Pengolahan Sumber Daya Alam yang Melimpah dan SDM yang Sejahtera

Kerangka Desain Master Plan Percepatan & Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

1. Pengembangan potensi daerah melalui 6 Koridor Ekonomi KE. Sumatera & Jawa Bag.Selatan KE. Jawa KE. Kalimantan KE. Sulawesi KE. Bali & Nusa Tenggara KE. Papua & Kep.Maluku)

* Penetapan Kegiatan Utama teridentifikasi terdapat 8 Program Utama dan 22 Kegiatan Utama

2. Pengembangan konektifitas intra dan inter koridor serta internasional 3. Penguatan kemampuan SDM dan IPTEK Nasional

4

Posisi MP3EI Dalam Rencana Pembangunan Nasional

Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera

Pertanian

Pertambangan

Industri

Kelautan

Pariwisata

Telematika

Pengembangan Kawasan Strategis

Energi

3. Telematika

5. Perkapalan

9. Besi Baja

11. Alutsista

13. Kelapa Sawit

7. Tekstil

15. Karet

17. Kakao

19. Peternakan

21. Perkayuan

4. Batu Bara

6. Nikel

10. Bauksit

12. Perikanan

8. Tembaga

14. Pariwisata

16. Pertanian Pangan

18. Jabodetabek Area

1. Peralatan Transportasi

20. KSN Selat Sunda

22. Makanan - Minuman

2. Minyak dan Gas12345678

8 Program - 22 Kegiatan Utama

Didukung dengan Pengembangan Infrastruktur(Jalan, Utilitas Air, Pelabuhan, Bandara, Rel Kereta, Telematika, Power - Energi, dsb.)

Dukungan Infrastruktur dan Permukiman Koridor I

Peningkatan jalan Cilegon – Pasauran termasuk Cilegon – Anyer (JSS)

Peningkatan Jalan Sorek-Sp.Japura-Rengat-Rumbai

Jaya-K.Enok (238 km)

Peningkatan Jalan Pk. Heran - Siberida - Batas Provinsi Jambi (100 km)

Perbaikan/Pelapisan Jalan Raya, Ruas: Lima Puluh - Simpang Inalum (22 km)

Peningkatan Jalan Pematang Siantar - Tb.

Tinggi (35 km)

Peningkatan Jalan Strategis Nasional

Serdang - Bojonegara - Merak (35 km)

8

Jalan Tol Medan-Binjai

Penanganan Jalan Lingkar Jambi - akses jalan Talang Dukuh

Penanganan Jalan Muara Tembesi - Jambi

SPAM Bandar Lampung (Kapasita 500 l/s) – BOT

IPA + Pipa Air Minum

SPAM Kawasan Industri Dumai, Tj.Buton, dan Kuala Enok (3 x 40 l/s)

SPAM Kawasan Khusus Kota Lima Puluh(Kapasitas 50 l/s)

Pembangunan Intake & Transmisi Bandar Lampung

Pembangunan Bendungan Karian

Pembangunan EmbungPulau Dompak

Dukungan Infrastruktur dan Permukiman Koridor I

Penanganan Jalan Lhokseumawe – Langsa

(Aceh)

Penanganan Jalan Akses Belawan (Sumut)

(Penanganan Jalan Tb.Tinggi-Kisaran-Rantau Prapat-Batas Prov Riau)-

326,71 km – (Sumut)

Pembangunan Jalan Akses Kualanamu (Sumut)

Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi

(60 km) Penanganan Jalan Sp.Batang-Batas Dumai

(Rigid) – (Riau)Jalan Dumai-Pelintung (Jalan Provinsi)- (Riau)

Jalan Sp. Kulim-Pelabuhan Dumai Rigid -(Riau)

Penanganan Jalan Muara Enim - Palembang

Jalan Tol Palembang – Indralaya (22 km)

Penanganan Jalan Cikande – Serang - Cilegon

Pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS)

Pembangunan Jalan Tol Bakauheuni-Terbanggi Besar

(100 km)

Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai

Secara geostrategis, Sumatera diharapkan menjadi “Gerbang ekonomi nasional ke Pasar Eropa, Afrika, Asia Selatan, Asia Timur, serta Australia”.

Di dalam strategi pembangunan ekonominya, Koridor Ekonomi Sumatera berfokus pada tiga kegiatan ekonomi utama, yaitu kelapa sawit, karet, serta batubara yang memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi mesin pertumbuhan ekonomi koridor ini. Selain itu, kegiatan ekonomi utama pengolahan besi baja yang terkonsentrasi di Banten juga diharapkan menjadi salah satu lokomotif pertumbuhan koridor ini, terutama setelah adanya upaya pembangunan Jembatan Selat Sunda.

Batu bara Kelapa Sawit

Karet

Besi Baja

Jembatan Selat Sunda

Karet

KARET

• Indonesia merupakan negara kedua penghasil karet alami di dunia (sekitar 28% dari produksi karet dunia di tahun 2010),

• Dalam produksi karet mentah dari perkebunan, Sumatera adalah produsen terbesar di Indonesia dan masih memiliki peluang peningkatan produktivitas.

Porsi Produksi Karet Provinsi di Indonesia

Sumber: Studi Literatur, Analisis Tim, Statistik Indonesia 2010

Kegiatan Ekonomi Utama Karet

Sebagian besar produsen yang merupakan pengusaha kecil rata-rata memiliki lahan yang kecil dan masih menggunakan cara berkebun secara tradisional. Hal ini menyebabkan rendahnya produktivitas kebun yang diolah oleh pengusaha kecil. Seperti yang terlihat pada gambar, bahwa perkebunan milik pengusaha kecil memiliki produktivitas 30 % lebih rendah dari perkebunan swasta besar/BUMN.

Perkebunan

Indonesia memiliki produktivitas karet yang lebih rendah yaitu sekitar 50 persen dari produktivitas karet India. Bahkan jika kita membandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, Indonesia memiliki produktivitas lebih rendah sekitar 30-40 persen dibandingkan Thailand, Vietnam, atau Malaysia. Di samping itu, peran pengusaha kecil di negara-negara lain lebih besar daripada Indonesia.

Produktivitas perkebunan karet yang rendah di Indonesia disebabkan oleh :1. kualitas bibit yang rendah2. pemanfaatan lahan perkebunan yang tidak optimal3. pemeliharaan tanaman yang buruk

• Rantai nilai pengolahan merupakan bagian yang penting untuk kegiatan ekonomi utama karet ini. Masalah di rantai nilai ini adalah adanya pihak-pihak perantara yang mengumpulkan hasil-hasil dari pengusaha kecil perkebunan karet. Adanya perantara ini membuat harga yang diterima petani karet menjadi rendah.

• Di Indonesia, petani karet hanya mendapatkan sekitar 50 - 60 persen dari harga jual keseluruhan, sedangkan di Thailand dan Malaysia mencapai sekitar 90 persen. Sebagai kompensasinya, pengusaha kecil berusaha meningkatkan keuntungan dengan mencampurkannya karet murni dengan bahan lain untuk meningkatkan beratnya meskipun hal ini akan menurunkan kualitas karet olahan tersebut

Pengolahan

Industri Hilir

Hal ini selaras dengan penggunaan karet alami di industri hilir dunia. Potensi industri ban masih sangat signifikan, hal ini ditunjukan dengan ekspor ban yang tumbuh rata-rata 22 persen setiap tahunnya.

15 % produksi karet dikonsumsi oleh industri hilir85 % merupakan komoditi ekspor

Karet alam dan karet sintetik digunakan sebagai bahan baku ban dengan tingkat kandungan karetnya antara 40-60 persen. Hasil industri hilir karet antara lain sol sepatu, vulkanisir ban, barang karet untuk industri. Sedangkan lateks pekat dapat dijadikan sebagai bahan baku sarung tangan, benang karet, dan lain-lain.

Regulasi dan KebijakanBerdasarkan berbagai analisis di atas, terdapat fokus utama terkait regulasi dan kebijakan dalam pengembangan kegiatan ekonomi utama karet, yaitu:

1. Melakukan peninjauan kebijakan pemerintah tentang jenis bahan olah dan produk yang tidak boleh diekspor (selama ini diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 1 Tahun 2007);

2. Meningkatkan efisiensi rantai nilai pengolahan dan pemasaran dengan melaksanakan secara efektif Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Perkebunan dan aturan pelaksanaannya (Peraturan Menteri Pertanian No. 38 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 53 Tahun 2009 tentang Pengawasan Mutu Bahan Olah Komoditi Ekspor Standar Indonesian Rubber yang Diperdagangkan);

3. Meningkatkan produktivitas hulu (perkebunan) perkebunan karet rakyat dengan melakukan penanaman kembali peremajaan tanaman karet rakyat secara besar-besaran dan bertahap serta terprogram, penyediaan bantuan subsidi bunga kredit bank, penyediaan kualitas bibit yang unggul disertai pemberian insentif yang mendukung penanaman kembali,

4. Menyusun strategi hilirisasi industri karet dengan memperhatikan incentive-disincentive, Domestic Market Obligation (DMO), jenis industri dan ketersediaan bahan baku dan bahan bantu/penolong yang dapat memperkuat daya saing industri hilir karet

5. Menyediakan kemudahan bagi investor untuk melakukan investasi di sektor industri hilir karet dengan penyediaan informasi disertai proses dan prosedur investasi yang jelas dan terukur.

Konektivitas (infrastruktur)Untuk dapat mendukung strategi umum pengembangan karet tersebut, ada beberapa infrastruktur dasar yang harus dibenahi, yaitu:1. Pengembangan kapasitas pelabuhan untuk mendukung

industri karet, baik hulu maupun hilir dengan membuat waktu tunggu di pelabuhan yang lebih efisien. Hasil produksi karet membutuhkan pelabuhan sebagai pintu gerbang ekspor maupun konsumsi dalam negeri;

2. Penambahan kapasitas listrik yang saat ini masih dirasakan kurang memadai untuk mendukung industri karet di Sumatera;

3. Pengembangan jaringan logistik darat antara lokasi perkebunan, sentra pengolahan dan akses ke pelabuhan.

SDM dan IPTEK

Pengembangan kegiatan ekonomi utama karet memerlukan dukungan kebijakan terkait SDM dan IPTEK pengembangan yang antara lain:1. Membentuk badan karet yang dapat berguna

sebagai pusat riset dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas produk bahan olah karet sehingga terjadi efisiensi pengolahan karet selanjutnya dari para pedagang dan perantara;

2. Peningkatan SDM melalui pendidikan terkait penelitian pengembangan karet.

Kelapa Sawit

BUMN, Swasta, FDI, Koperasi

(Inti)

Lembaga IPTEK& PT

(Swasta, BUMN)

Lembaga IPTEK& PT

(Swasta, BUMN)

PasarDN/LNPasar

DN/LNPembibitanPembibitan BudidayaBudidaya Unit Pengolahan & Pemasaran (Int)Unit Pengolahan & Pemasaran (Int)

Pekebun(Plasma)Pekebun(Plasma)

Tekn

olog

i &M

anaj

emen

Tekn

olog

i &M

anaj

emenTeknologi &

Manajemen

Rp RpRp

Inve

stas

i

Inve

stas

i

Inve

stas

i

Pem

erin

tah

Pem

erin

tah

Insentif Riset

Tax Insentif

MODEL SISTEM INOVASI KOMODITAS KELAPA SAWIT

INVENSI PEMBIBITAN KELAPA SAWIT

- Bibit Karoten Tinggi- Bibit Tahan Ganoderma- Pustaka Sumber Daya- Genetika Sawit (PT Lonsum)

INVENSI PEMBIBITAN KELAPA SAWIT

- Bibit Karoten Tinggi- Bibit Tahan Ganoderma- Pustaka Sumber Daya- Genetika Sawit (PT Lonsum)

PEMBIBITAN

INVENSI BUDIDAYA KELAPA SAWIT

- Diagnosa dini bibit jantan/betina- Diagnosa dini abnormalitas- Kendali PUFA-MUFA- Biofertilizer ?

INVENSI BUDIDAYA KELAPA SAWIT

- Diagnosa dini bibit jantan/betina- Diagnosa dini abnormalitas- Kendali PUFA-MUFA- Biofertilizer ?

BUDIDAYA

INVENSI PENGOLAHAN KELAPA SAWIT

- Biodiesel- Surfactan- Biogrease- Oleochemical (Glycerin)- Nutraceutical- Pharmaceutical

INVENSI PENGOLAHAN KELAPA SAWIT

- Biodiesel- Surfactan- Biogrease- Oleochemical (Glycerin)- Nutraceutical- Pharmaceutical

UNIT PENGOLAHAN & PEMASARAN

Perkapalan

Kapasitas Industri Perkapalan (Reparasi)

Kapasitas Industri Perkapalan (Bangunan Baru)

Regulasi dan KebijakanBeberapa langkah terkait regulasi dan kebijakan, yaitu:1. Meningkatkan jumlah dan kemampuan industri galangan kapal nasional dalam pembangunan

kapal sampai dengan kapasitas 50.000 DWT (Dead Weight Tonnage);2. Membangun galangan kapal nasional yang memiliki fasilitas produksi berupa building

berth/graving dock yang mampu membangun/ mereparasi kapal sampai dengan kapasitas 300.000 DWT;

3. Memberikan prioritas bagi pembuatan dan perbaikan di dalam negeri untuk kapal-kapal di bawah 50.000 DWT;

4. Memprioritaskan pembuatan kapal penunjang eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas yang sudah mampu dibuat di dalam negeri, kecuali untuk jenis kapal tipe C;

5. Menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari hulu hingga hilir di industri perkapalan dalam rangka memangkas ongkos produksi sekitar 10 persen

6. Menetapkan tingkat suku bunga dan kolateral yang wajar untuk pinjaman dari bank komersial serta pemberian pinjaman lunak dari ODA (Official Development Assitance) /JBIC (Japan Bank for International Cooperation) dengan skema penerusan pinjaman (Two Step Loan) melalui Public Ship Financing Program (PSFP) yang difasilitasi oleh pemerintah;

7. Menetapkan tingkat suku bunga dan kolateral yang wajar untuk pinjaman dari bank komersial serta pemberian pinjaman lunak dari ODA (Official Development Assitance) /JBIC (Japan Bank for International Cooperation) dengan skema penerusan pinjaman (Two Step Loan) melalui Public Ship Financing Program (PSFP) yang difasilitasi oleh pemerintah;

SDM dan IPTEK

Disamping regulasi dan kebijakan, hal lain terkait pengembangan SDM dan IPTEK juga perlu dilakukan, yaitu:1. Meningkatkan kemampuan SDM perkapalan dalam

membuat desain kapal melalui pembangunan sekolah khusus di bidang perkapalan;

2. Meningkatkan fasilitas yang dimiliki oleh laboratorium uji perkapalan agar sesuai dengan standar International Maritime Organization (IMO)