160
1

Pembukuan keuangan bendahara

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tata Cara Pembukuan Keuangan Bendahara disampaikan pada perkuliahan di D3 Fisip Unpad

Citation preview

Page 1: Pembukuan keuangan bendahara

1

Page 2: Pembukuan keuangan bendahara

2

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

PENDAHULUAN

POKOK PENGATURAN

PEMBUKUAN BENDAHARA

DIAGRAM PEMBUKUAN BENDAHARA

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

VERIFIKASI LPJ BNDAHARA

KERUGIAN NEGARA

MATERI KULIAH

Page 3: Pembukuan keuangan bendahara

IPENDAHULUAN

A. Dasar HukumB. Pengertian,Tugas dan Kewajiban Bendahara C. Manfaat dan Tujuan PembukuanD. Perbedaan Konsepsi Lama/BaruE. Ruang Lingkup

3

Page 4: Pembukuan keuangan bendahara

• UU No. 1 Tahun 2004, Pasal 53 (1) menyatakan:

Bendahara bertanggungjawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya kepada Kuasa BUN.

• PP Nomor 8 Tahun 2006, Pasal 31 menyatakan:Bendahara wajib menatausahakan dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN;Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada BUN atau Kuasa BUN, Menteri/pimpinan lembaga, dan BPK.

A. Dasar Hukum

4

Page 5: Pembukuan keuangan bendahara

• PMK No.73/MK.05/2008 ttg Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan LPJ Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja.

• Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan LPJ Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja.

5

Page 6: Pembukuan keuangan bendahara

PENGERTIAN, TUGAS DAN FUNGSI BENDAHARA

MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 2004 Pasal 1BENDAHARA : adalah setiap orang atau badan yang diberi

tugas untuk dan atas nama negara/daerah menerima, menyimpan, membayar dan atau mengeluarkan uang/srt berharga/barang-

barang milik negara/daerah.

BENDAHARA UMUM NEGARA (BUN) : adalah Men.KeuanganKUASA BENDAHARA UMUM NEGARA, adalah :

1. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ( KPPN );2. Bank-Bank Pemerintah;3. PT. Pos Indonesia; 2 dan 3 ditetapkan oleh Menkeu utk melaks. tugas KPPN rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara.

Page 7: Pembukuan keuangan bendahara

7

BENDAHARA PENERIMAN & PENGELUARAN

UU NO.1 THN 2004 Psl.10 Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

diangkat oleh Menteri/pimpinan lembaga/ Gubernur/Bupati/ Walikota untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.

Jabatan Bendahara adalah pejabat fungsional dan tidak boleh dirangkap oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Bendahara Pengeluaran dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan /pekerjaan /penjualan tersebut.

Page 8: Pembukuan keuangan bendahara

Tugas Bendahara

Bendahara Pengeluaran

MENYIMPANMENERIMA

Menyetorkan/MembayarkanMenatausahakan dan Mempertanggungjawabka

n Pasal 4 ayat 1

Page 9: Pembukuan keuangan bendahara

Pemisahan Kewenangan mulai tahun anggaran 2005

9

Comptabel beheer administratief beheer

PEMBUATAN PEMBUATAN KOMITMENKOMITMEN

PENGUJIAN & PENGUJIAN & PEMBEBANANPEMBEBANAN

PERINTAH PERINTAH PEMBAYARANPEMBAYARAN PENGUJIANPENGUJIAN PENCAIRAN PENCAIRAN

DANADANA

Menteri Teknis Menteri Keuangan

Page 10: Pembukuan keuangan bendahara

Kanwil Ditjen PBN Provinsi Jawa Barat

10

KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGGUNA ANGGARAN

KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGGUNA ANGGARAN

SATKERKUASA PENGGUNA

ANGGARAN

SATKERKUASA PENGGUNA

ANGGARAN

PEMBUATKOMITMEN

PEMBUATKOMITMEN BENDAHARABENDAHARA PENGUJI

PENERBIT SPM

PENGUJIPENERBIT SPM

UNIT AKUNTANSI

INSTANSI

UNIT AKUNTANSI

INSTANSI

PENGAWAS PELAKSANAAN

ANGGARAN

PENGAWAS PELAKSANAAN

ANGGARAN

Sampai tingkat eselon terendah disesuaikan

.

Page 11: Pembukuan keuangan bendahara

11

6 December 2004 Tkd - SPD 03 134

POLA HUBUNGAN DAN KEWENANGAN PEJ ABATPERBENDAHARAAN NEGARA DALAM UUPN

PRESIDEN(Selaku KepalaPemerintahan)

KEPALA KPPN(selaku Kuasa

BendaharaUmumNegara)

KEPALA KANTOR(selaku

KuasaPenggunaAnggaran/Barang)

MENTERI KEUANGAN(selaku Bendahara

UmumNegara)

MENTERI TEKNIS(selaku PenggunaAnggaran/Barang)

Pendelegasiankewenangan pelaksanaanprogram

Pendelegasiankewenangan perbendaharaan

BendaharaPenerimaan/Pengeluaran

Page 12: Pembukuan keuangan bendahara

12

BENDAHARA PENGELUARAN Melaksanakan Fungsi :1. Melaksanakan pembayaran atas beban anggaran belanja

negara;2. Pembukaan Rekening Bendahara pada Bank Pemerintah;3. Bendahara Pengeluaran sbg Wajib Pungut Pajak;4. Melaksanakan pembukuan5. Mengajukan persetujuan dan penghapusan kekurangan uang

dari perhitungan bendahara dan peniadaan selisihantara Saldo Buku dan Saldo Kas.

Bendahara Penerima Melaksanakan Fungsi

1. MENERIMA/MENAGIH : PNBP hasil pungutan, penagihan dan setoran dari debitur/terutang/wajib

bayar.2. MENYIMPAN : pada rekening Bank Pemerintah/Giro

Pos a.n. Jabatan atau tunai di brankas.3. MENYETOR : ke Rekening Kas Negara dengan Surat

Setoran Bukan Pajak (SSBP)4. MEMBUKUKAN : mencatat semua penerimaan dan

penyetoran pada BKU dan BP terkait.5. MEMPERTANGGUNGJAWABKAN : membuat laporan/pertanggungjawaban

PNBP dan menyampaikan laporan paling

lambat tgl. 10 bulan berikutnya. Apabila ada kerugian negara maka

Bend. Penerima dapat dikenakan TP/TGR.

Page 13: Pembukuan keuangan bendahara

13

PEMBUKUAN KEUANGAN BENDAHARA TERDIRI DUA BAGIAN, YAITU :

1. PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN;

2. PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN.

Page 14: Pembukuan keuangan bendahara

B. Manfaat dan Tujuan 1. Manfaat bagi Bendahara

Pedoman dalam rangka pelaksanaan amanat UU,Pengawasan ketersediaan dana terkait dengan

perintah bayar dari KPA,Pengawasan pencapaian target anggaran

penerimaan.

2. Manfaat bagi Pimpinan SatkerMerupakan managerial report, sebagai sarana

untuk:Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan

kegiatan operasional sehari-hari terkait dengan keadaan sisa pagu dana yang sesungguhnya (kuitansi UP dianggap mengurangi pagu dana),

Pelengkap SAI, terkait dengan perkiraan Kas di Bendahara.

14

Page 15: Pembukuan keuangan bendahara

3. Manfaat LPJ bagi Kuasa BUN/KPPN

– Alat monitoring rekening Satker diwilayah kerja KPPN

– Alat monitoring keadaan kas di Bendahara yang sebenarnya, meliputi:a. Saldo UP/TUP;b. Saldo SPM-LS Bendahara;c. Saldo Pajak;d. Saldo penerimaan lainnya;e. Saldo penerimaan pada Bendahara

Penerimaan.

– Alat penguji/rekonsiliasi atas pembukuan yang dilakukan KPPN dengan Bendahara.

– Bahan analisis untuk pelaksanaan pembinaan kepada Bendahara. 15

Page 16: Pembukuan keuangan bendahara

4. Manfaat LPJ bagi Kanwil-DJPBN– Alat monitoring keadaan kas di bendahara dan

keadaan rekening Satker diwilayah kerjanya,– Bahan analisis untuk pelaksanaan pembinaan

kepada KPPN dan Bendahara,– Sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian

dispensasi TUP.

5. Manfaat LPJ bagi Direktorat PKN– Alat monitoring keadaan kas di bendahara dan

keadaan rekening Satker diseluruh Indonesia,– Bahan analisis untuk pelaksanaan pembinaan

kepada Kanwil dan Bendahara,– Memberikan sumbangan data Neraca dan

Laporan Realisasi APBN, khususnya perkiraan Kas di Bendahara.

16

Page 17: Pembukuan keuangan bendahara

6. Tujuan

• Memenuhi amanat reformasi dibidang Keuangan Negara dengan memberikan pedoman/pengaturan yang komprehensif mengenai penatausahaan kas Bendahara instansi

• Menggantikan konsepsi lama yang berakar dari produk hukum kolonial dan ketinggalan jaman

17

Page 18: Pembukuan keuangan bendahara

C. Perbedaan Konsepsi Lama/BaruKonsepsi lama

(KMK 332/1968)Konsepsi baru

(UU 1/2004 PP 8/2006 PMK 73/MK.05/2008)

Hubungan Bendahara dengan KPA

•Pengaruh atasan langsung terhadap Bendahara sangat dominan

• Bendahara tidak dapat dipengaruhi oleh atasan langsung (KPA).• Bendahara dapat menolak perintah bayar yang diajukan oleh KPA (apabila persyaratan tidak terpenuhi) 18

Page 19: Pembukuan keuangan bendahara

Konsepsi lama(KMK 332/1968)

Konsepsi baruUU 1/2004 PP 8/2006 PMK

73/MK.05/2008

Hubungan Bendahara dengan KPPN

• Hubungan bendahara dengan KPPN tidak jelas/ tidak diatur

• UU No. 1 Tahun 2004, Pasal 53 (1) mengatur:

Bendahara bertanggung- jawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung-jawabnya kepada KPPN

•PP 8 Thn 2006 mengatur: Bendahara menyampaikan LPJ kepada KPPN

19

Page 20: Pembukuan keuangan bendahara

Konsepsi lama(KMK 332/1968)

Konsepsi baru(UU 1/2004 PP 8/2006 PMK

73/MK.05/2008)

Pembukuan Bendahara

• Hanya mengatur pembuku- an pada BKU (selebihnya dituangkan dalam modul ajaran BPPK)

• Pengaturan pembukuan sangat kaku (harus tulis tangan dengan tinta warna tertentu)

• Pengaturan lebih luas, meliputi penatausahaan (pengelolaan uang, pembu- kuan dan pertanggungja- wabannya)

• Pengaturan pembukuan sangat luwes (dapat dengan tulis tangan dan/atau menggunakan komputer)

20

Page 21: Pembukuan keuangan bendahara

D. Ruang Lingkup Pengaturan

1. Seluruh Bendahara Penerimaan satuan kerja Kementerian/Lembaga

2. Seluruh Bendahara Pengeluaran satuan kerja Kementerian/Lembaga

3. Bendahara Pengeluaran pengelola dana dekonsentrasi dan tugas perbantuan

4. Tidak termasuk Bendahara Pengeluaran penyalur dana dalam rangka APBD

21

Page 22: Pembukuan keuangan bendahara

IIPOKOK PENGATURAN

A. Hubungan Bendahara dengan PA/KPA

B. Hubungan Bendahara dgn BUN/Kuasa BUN

C. Penatausahaan Kas

D. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)

E. Penatausahaan Kas Bendahara Penerima

F. Pembukuan Bendahara Penerima

G. Penatausahaan Kas Bendahara Pengeluaran

H. Pembukuan Bendahara Pengeluaran

22

Page 23: Pembukuan keuangan bendahara

A. Hubungan Bendahara dengan PA/KPA

1. Bendahara adalah pejabat fungsional

2. Bendahara diangkat oleh PA/KPA tetapi secara fungsional

bertanggungjawab kepada BUN/Kuasa BUN

3. Bendahara wajib menolak perintah bayar dari PA/KPA apabila persyaratan

tidak terpenuhi (kelengkapan, perhitungan dan ketersediaan dana)

4. Bendahara bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang

dilaksanakan

23

Page 24: Pembukuan keuangan bendahara

B. Hubungan Bendahara dgn BUN/Kuasa BUN

1. Bendahara secara fungsional bertanggung jawab kepada BUN/Kuasa BUN

2. Bendahara wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya kepada BUN atau Kuasa BUN

3. BUN/Kuasa BUN melakukan verifikasi atas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

4. BUN/Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi atas ketidak patuhan penyampaian LPJ Bendahara

24

Page 25: Pembukuan keuangan bendahara

C. Penatausahaan kas1. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran

tidak boleh saling merangkap kecuali dalam hal tertentu dengan kondisi tertentu dengan ijin BUN/Kuasa BUN

2. Bendahara wajib menatausahakan seluruh transaksi satuan kerja (termasuk SPM-LS), namun bertanggung jawab sebatas uang yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN

3. Bendahara tidak diperkenankan menyimpan uang atas nama pribadi

4. Bendahara dan penyelenggara kegiatan dalam rangka melakukan pembayaran wajib melakukan pemotongan kewajiban (pajak dan bukan pajak) pihak ketiga kepada negara

5. Bendahara melakukan pembayaran atas perintah PA/KPA dhi. PPK

25

Page 26: Pembukuan keuangan bendahara

6. Bendahara wajib menolak perintah bayar dari PPK apabila persyaratan tidak terpenuhi dan bertang-gungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya

7. Penerimaan yang merupakan penerimaan negara harus segera disetor ke Kas Negara dan tidak dapat dipergunakan langsung untuk membiayai pengeluaran kecuali diatur khusus dalam peraturan perundang-undangan tersendiri

8. Pada akhir tahun anggaran/kegiatan, bendahara wajib menyetor seluruh uang negara yang dikuasainya ke Kas Negara

9. Bendahara menyampaikan LPJ kepada KPPN paling lambat 10 hari kerja bulan berikutnya, dengan disertai salinan rekening koran

10. PPK menyampaikan SPP kepada PA/Kuasa PA disertai bukti-bukti pengeluaran

11. KPA melakukan pemeriksaan kas sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan.

26

Page 27: Pembukuan keuangan bendahara

D. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)

1. BPP adalah bendahara yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan

2. BPP diangkat oleh Menteri/pimpinan lembaga atau pejabat yang diberi kuasa, atas dasar pertimbangan lokasi dan kompleksitas kegiatan

3. Ketentuan mengenai penatausahaan kas untuk Bendahara Pengeluaran berlaku juga bagi BPP

4. Pada akhir tahun anggaran/kegiatan, BPP wajib menyetorkan seluruh uang negara yang dikuasainya ke kas negara, khusus sisa UP dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran

27

Page 28: Pembukuan keuangan bendahara

5. BPP menyampaikan LPJ kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat 5 hari kerja bulan berikutnya, dengan disertai salinan rekening koran

6. Bendahara Pengeluaran dapat membukukan transaksi atas dasar nilai/jumlah yang tertuang dalam laporan pertanggungjawaban BPP.

28

Page 30: Pembukuan keuangan bendahara

PENGELOLAAN KAS BENDAHARA PENERIMA

1. Orang/Badan Hk yg diwajibkan menyetor PNBP, wajib menyetorkan langsung ke KN (kecuali jenis penerimaan ttt diatur khusus dan mendapat persetujuan Menkeu)

2. Penyetoran PNBP ke KN hrs memakai SSBP3. SSBP yg dinyatakan sah disampaikan kpd

Bendahara Penerima

Page 32: Pembukuan keuangan bendahara

5. Dalam hal Bendahara Penerimaan menerima secara langsung dari wajib setor, maka bendahara wajib :-. Membuat SBS 2 rangkap(format SBS ditetapkan oleh Menteri/Pim.Lembaga yg bertggjwb atas penerimaan) -. Menyampaikan SBS lbr-1 kpd penyetor, lbr-2 sbg bukti pembukuan bendahara-. Menyetor seluruh penerimaan ke KN se- lambat2nya 1 hari kerja memakai SSBP (kecuali jenis penerimaan ttt yg penyetor- annya diatur secara berkala)

Page 33: Pembukuan keuangan bendahara

PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN BENDAHARA PENERIMAAN WAJIB

MENYETORKAN SELURUH UANG NEGARA YANG DIKUASAINYA KE KAS NEGARA

(MENGGUNAKAN FORMULIR SSBP)

Page 34: Pembukuan keuangan bendahara

PEMBUKUANBENDAHARA PENERIMAAN

Page 35: Pembukuan keuangan bendahara

• Bendahara Penerimaan wajib menye-lenggarakan pembukuan terhadap :-. Seluruh penerimaan-. Pengeluaran/penyetoran penerimaan

• Dibukukan pada :-. Buku Kas Umum-. Buku-Buku Pembantu-. Buku Pengawasan Anggaran

Page 36: Pembukuan keuangan bendahara

• Buku-2 pembantu/register-2 dapat ditentukan oleh Menteri/Pimp.Lembaga kecuali BKU

• Setiap transaksi penerimaan/pengelu-aran harus segera dicatat dalam BKU sebelum dibukukan dalam buku-2 pem-bantu/register-2

Page 37: Pembukuan keuangan bendahara

• Dokumen Sumber untuk pembukuan BKU

-. SBS (sebagai bukti pembukuan penerimaan bendahara)

-. SSBP yang dinyatakan sah, yang diterima dari orang/badan hukum yg mempunyai kewajiban setor PNBP (sebagai bukti pem- bukuan penerimaan sekaligus bukti pem- bukuan pengeluaran bendahara)

-. SSBP yang dinyatakan sah (sebagai bukti pembukuan pengeluaran bagi bendahara

Page 38: Pembukuan keuangan bendahara

DOKUMEN SUMBER DOKUMEN SUMBER

PEMBUKUAN BENDAHARAPEMBUKUAN BENDAHARA

BERFUNGSI SEBAGAIBERFUNGSI SEBAGAI

BUKTI REALISASI TARGETBUKTI REALISASI TARGET

ANGGARAN PENERIMAAN ANGGARAN PENERIMAAN

UTK M.A. BERKENAANUTK M.A. BERKENAAN

DALAM BUKU PENGAWASANDALAM BUKU PENGAWASAN ANGGARANANGGARAN

Page 41: Pembukuan keuangan bendahara

BENDAHARA MENERIMAUP/TUP/GUP

DARI KUASA BUN

UNTUK KELANCARAN PELAKSANAANKEGIATAN OPERASIONAL KANTOR

SEHARI-HARI

Page 42: Pembukuan keuangan bendahara

PELAKSANAAN PEMBAYARAN DGN UP HANYA DAPAT DILAKUKAN

OLEH BENDAHARA PENGELUARANATAS

PERINTAH PA/KPA

Page 43: Pembukuan keuangan bendahara

• Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari UP setelah :

-. Meneliti kelengkapan perintah bayar yang diajukan PA/KPA meliputi :

1. kuitansi/tanda terima2. faktur pajak3. dokumen lain yg jd dasar hak

tagih

Page 44: Pembukuan keuangan bendahara

-. -. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yg tercantum dlm perintah pembayaran, ter- masuk perhitungan pajak dan perhitungan atas kewajiban lainnya yg dibebankan kpd pihak ketiga

-. Menguji ketersediaan dana, meliputi pe- ngujian kecukupan pagu/sisa pagu DIPA untuk jenis belanja yg dimintakan

Page 45: Pembukuan keuangan bendahara

Wewenang Bendahara Pengeluaran

• Mengajukan permintaan pembayaran baik melalui mekanisme UP/GU/TU maupun LS

• Menerima dan menyimpan UP/GU/TU• Melakukan pembayaran dari uang persediaan

yang dikelolannya• Menolak perintah bayar• Meneliti kelengkapan dokumen pendukung LS• Mengembalikan dokumen pendukung LS

Pasal 4 ayat 2

Page 47: Pembukuan keuangan bendahara

BENDAHARA PENGELUARANBENDAHARA PENGELUARANBERTANGGUNG JAWAB

SECARA PRIBADI

ATAS PEMBAYARAN YANGATAS PEMBAYARAN YANG

DILAKSANAKANNYADILAKSANAKANNYA

Page 48: Pembukuan keuangan bendahara

DALAM MELAKSANAKAN PEMBAYARANBENDAHARA PENGELUARAN WAJIB

MEMPERHITUNGKANKEWAJIBAN-2 PIHAK KETIGA

KEPADA NEGARA

(PAJAK DAN BUKAN PAJAK)

Page 49: Pembukuan keuangan bendahara

PADA AKHIR TAHUN ANGGARANPADA AKHIR TAHUN ANGGARAN

BENDAHARA PENGELUARAN WAJIBBENDAHARA PENGELUARAN WAJIBMENYETORKAN

SELURUH SISA UP/TUP

KE KAS NEGARAKE KAS NEGARA

Page 50: Pembukuan keuangan bendahara

PENGELOLAAN KASPENGELOLAAN KAS

BUKAN UP/TUP BUKAN UP/TUP

Page 51: Pembukuan keuangan bendahara

• Disamping mengelola UP, Bendahara Pengeluaran juga mengelola uang lain-nya, meliputi :

1. uang yg berasal dari KN (SPM-LS/SP2D yg ditujukan kepadanya)2. uang yg berasal dari potongan sehubungan dgn fungsi bendahara sbg wajib pungut3. uang dari sumber lainnya yg menjadi hak negara

Page 52: Pembukuan keuangan bendahara

UANG YANG BERASAL DARI POTONGANDAN YANG MENJADI HAK NEGARA

TIDAK DAPAT DIGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN APAPUN

DENGAN ALASAN APAPUN

Page 53: Pembukuan keuangan bendahara

UANG YG BERASAL DARI POTONGAN, DAN UANG YG MENJADI HAK NEGARA

SERTA SISA UANG YANG BERASAL DARI KAS NEGARAHARUS SEGERA DISETORKAN KE KAS NEGARA

SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN

(PALING LAMBAT AKHIR BULAN BERKENAAN)

Page 54: Pembukuan keuangan bendahara

• Penyetoran ke Kas Negara menggunakan formulir sbb :

a. Formulir SSP (utk setoran pajak, m.a. sesuai jenis pajaknya)b. Formulir SSPB (utk pengembalian belanja TA berjalan, m.a. pengembalian atas SPM berkenaan)c. Formulir SSBP (utk setoran PNBP, termasuk pengembalian belanja TA yang lalu.

Page 55: Pembukuan keuangan bendahara

PEMBUKUANBENDAHARA PENGELUARAN

Page 56: Pembukuan keuangan bendahara

P2K

PPSPM

KPPN

UAKPABENLU

KPA

SPP

SPMSP2D + SPM s

SPMsSPMs

SPMs

REKONSILIASI (1)

(2)

(3)

(4)(5)

(6)

(7)

FLOW CHART DOKUMEN

Page 57: Pembukuan keuangan bendahara

PPK

Pihak ke 3

PPSPM

KPPN

BENDAHARA

UAKPA

belanja

1

5SPP-GUP SPM-GUP 6

Uji & periksa

SP2DGUP

7a

7b

Uji & periksa

SP2DGUP

8

9

Bukukan

1. Alur Pembayaran dengan UP

Posting

BO I

SP2DGUP

Perintah

Uji & periksaBukukan

2

3

4

7C

KonsepSPM

SP2DGUP

Page 58: Pembukuan keuangan bendahara

PPK

Pihak ke 3

PPSPM

KPPN

BENDAHARAUAKPA

Kontrak

1

2SPP-LS SPM-LS 3

Uji & periksa

SP2DLS

4a

4b

Uji & periksa

SP2DLS

5

6

Bukukan

2. Alur Pembayaran Langsung

Posting

BO I

SP2DLS

4C

KonsepSPM

SP2DLS

Page 59: Pembukuan keuangan bendahara

1. P2K menyampaikan SPP dan kelengkapannya kepada PPSPM utk diuji dan diterbitkan SPM

2. PPSPM menerbitkan SPM dan menyampaikannya kpd KPPN utk diuji dan diterbitkan SP2D

3. KPPN menyampaikan SP2D dan SPM yang dinyatakan sah kpd KPA c.q. PPSPM

4. PPSPM menyampaikan SPM yg sah kepada UAKPA utk dibukukan

5. UAKPA menyampaikan SPM yg sah kepada Bendahara Pengeluaran utk dibukukan

6. Bendahara Pengeluaran menyampaikan SPM yang sah kpd PPSPM sbg arsip KPA

7. KPA wajib melaksanakan Rekonsiliasi antara pembukuan Benlu dan pembukuan UAKPA

Page 60: Pembukuan keuangan bendahara

• Bendahara Pengeluaran wajib menyelengga-rakan pembukuan seluruh transaksi (peneri-maan dan pengeluaran) dlm rangka pelaksa-naan anggaran belanja satker

• Bendahara Pengeluaran wajib menyelengga-rakan pembukuan dlm BKU, buku-2 pembantu dan Buku Pengawasan Anggaran

• PA/KPA dpt menentukan buku-2 pembantu/ register-2 disamping BKU

Page 61: Pembukuan keuangan bendahara

TATA CARA PEMBUKUANBENDAHARA PENGELUARAN

Page 62: Pembukuan keuangan bendahara

• Setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran harus segera dicatat dalam BKU sebelum dibukukan dalam buku-2 pembantu/register-2

• Dokumen Sumber pembukuan Bendahara yang harus dicatat dalam BKU, antara lain :a. SPM-UP dan SPM-TUP yang dinyatakan sah (sbg bukti pembukuan penerimaan)b. SPM-GUP yang dinyatakan sah (sbg bukti pembukuan penerimaan)c. SPM-GUP Nihil yang dinyatakan sah (sbg bukti pembukuan penerimaan/pengeluaran /in-out )

Page 63: Pembukuan keuangan bendahara

d. SPM-LS kpd pihak ke-3/rekanan yang dinyatakan sah (sbg bukti pembukuan penerimaan/pengeluaran/in-out)

e. SPM-LS kpd Bendahara Pengeluaran yang dinyatakan sah (sbg bukti pembukuan penerimaan)

f. Kuitansi/dokumen pembayaran/tanda terima(sbg bukti pembukuan pengeluaran)

g. Faktur pajak, bukti potongan(sbg bukti pembukuan penerimaan)

h. SSP/SSBP/SSPB yang dinyatakan sah(sbg bukti pembukuan pengeluaran)

Page 64: Pembukuan keuangan bendahara

• Kuitansi/dokumen pembayaran dibukukan sebesar nilai bruto

• Nilai bruto berfungsi sbg pengurang kredit anggaran utk m.a. berkenaan dlm Buku Pengawasan Anggaran

• SPM-GUP dan SPM-GUP Nihil berfungsi sebagai pe-ngesahan atas kuitansi/dokumen pembayaran

• SPM-LS dibukukan sebesar nilai bruto (nilai bruto berfungsi sbg pengurang kredit anggaran sekaligus sebagai pengesahan atas belanja pada m.a, ybs)

Page 65: Pembukuan keuangan bendahara

PENATAUSAHAAN KAS

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU(BPP)

Page 66: Pembukuan keuangan bendahara

• Ketentuan mengenai penatausahaan kas pada Bendahara Pengeluaran berlaku juga bagi BPP

• BPP bertanggung jawab atas seluruh uang dalam penguasaannya

• BPP bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya

• LPJ-BPP disampaikan kpd Bendahara Pengeluaran (paling lambat 5 hari kerja bulan berikutnya) disertai salinan rek.koran dari bank/pos utk bulan berkenaan

Page 67: Pembukuan keuangan bendahara

• P2K wajib melakukan pemeriksaan kas sekurang-2 nya 1 x dalam sebulan

• P2K menerbitkan SPP dan menyampaikan kpd PA/ KPA disertai dg bukti-2 pengeluarannya(BPP harus menyampaikan LPJ terlebih dahulu kpd Bendahara Pengeluaran)

• Pada akhir tahun anggaran/kegiatan, BPP wajib me-nyetorkan seluruh uang dlm penguasaannya ke KN, sisa UP dikembalikan ke rek. Bendahara Pengeluaran

• Bendahara Pengeluaran dpt membukukan transaksi atas dasar nilai yg tertuang dlm LPJ-BPP

Page 68: Pembukuan keuangan bendahara

IIIPEMBUKUAN BENDAHARA

A. Prinsip PembukuanB. Dokumen Sumber PembukuanC. Pembukuan Dengan Komputer D. Jenis Buku BendaharaE. Diagram Pembukuan Bdh PenerimaanF. Diagram Pembukuan Bdh PengeluaranG. Diagram Pembukuan BPP

70

Page 69: Pembukuan keuangan bendahara

71

PEMBUKUAN BENDAHARA

KEGIATAN PENCATATAN SEMUA TRANSAKSI/ MUTASI KEUANGAN YANG DIKELOLA OLEH BENDAHARA SECARA:• KRONOLOGIS• SISTEMATIS• KONTINU• SUSTINABLEPADA BUKU-BUKU YANG BENTUK DAN JENISNYA DITETAPKAN SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU

Page 70: Pembukuan keuangan bendahara

A. Prinsip Pembukuan

1. Bendahara wajib menyelenggarakan pembukuan

2. Setiap transaksi harus segera dicatat dalam Buku Kas Umum sebelum pembukuan dalam buku-buku pembantu dan pengawasan anggaran

3. PA/KPA dapat menentukan buku-buku bantu/register selain Buku Kas Umum

4. Pembukuan dilaksanakan berdasarkan asas bruto

5. Pembukuan dapat dilakukan dengan tulis tangan dan/atau komputer

6. KPA melaksanakan pemeriksaan kas sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan

72

Page 71: Pembukuan keuangan bendahara

73

SISTEM PENCATATAN

1. Pencatatan atas transaksi dilakukan dengan menggunakan basis kas, pencatatan dilakukan pada saat terjadinya penerimaan kas atau pada saat terjadinya pengeluaran kas.

2. Pembukuan Bendahara Pengeluaran dilakukan dengan asas bruto, yaitu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto.

Apabila terdapat satu transaksi yang mengakibatkan pengeluaran sekaligus penerimaan maka pencatatan atas transaksi tsb dilakukan secara terpisah.

Sehingga masing-masing dicatat nilai brutonya.

Page 72: Pembukuan keuangan bendahara

PROSEDUR PEMBUKUAN

1. BUKTI-BUKTI PENERIMAAN/PENGELUARAN DIBUKUKAN TERLEBIH DAHULU, BARU KEMUDIAN DILAKSANAKAN PENERIMAAN ATAU PEMBAYARAN

2. SETIAP PENGELUARAN HARUS PERSETUJUAN PENGGUNA/KUASA PENGGUNA ANGGARAN

3. PADA BUKTI PENGELUARAN HARUS TERCANTUM TANDA TANGAN DAN NAMA JELAS PENERIMA PEMBAYARAN

74

Page 73: Pembukuan keuangan bendahara

• Dokumen Sumber untuk pembukuan BKU Bendahara Penerimaan :

-. SBS (sebagai bukti pembukuan penerimaan bendahara)

-. SSBP yang dinyatakan sah, yang diterima dari orang/badan hukum yg mempunyai kewajiban setor PNBP (sebagai bukti pem- bukuan penerimaan sekaligus bukti pem- bukuan pengeluaran bendahara)

-. SSBP yang dinyatakan sah (sebagai bukti pembukuan pengeluaran bagi bendahara

Page 74: Pembukuan keuangan bendahara

B. Dokumen Sumber Pembukuan

1. DIPA yang telah mendapat pengesahan

2. SPM-UP/SPM-TUP/SPM-GUP/SPM-LS yang telah diterbitkan SP2D

3. SSP/SSBP/SSPB yang telah mendapat NTPN dan NTB/NTP/NPP

4. Kuitansi/dokumen pembayaran atas uang yang bersumber dari UP atau LS-Bendahara

5. Faktur pajak atas potongan uang yang bersumber dari UP atau LS-Bendahara

6. SBS/bukti penerimaan Bendahara Penerimaan

Adalah seluruh dokumen terkait dengan uang yang dikelola Bendahara serta transaksi dalam rangka pelaksanaan anggaran satuan kerja, antara lain:

76

Page 75: Pembukuan keuangan bendahara

77

DOKUMEN BUKTI PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN

PENERIMAAN PENGELUARAN

1. SPM-UP DAN SPM-TUP YANG TELAH TERBIT SP2D

2. SPM-GUP YABGTELAH TERBIT SP2D

3. SPM-LS ATAS BELANJA PEGAWAI DAN ATAU PERJALANAN DINAS YANG KASNYA DITERIMA MELALUI BEND. PENGELUARAN

4. FAKTUR PAJAK SBG BUKTI PENERIMAAN

HASIL PUNGUTAN PAJAK

5. SPM-LS PENGADAAN BARANG/JASA KPD

PIHAK KE-3 YANG TELAH TERBIT SP2-D

6. SPM-GUP + SP2D NIHIL

7. BUKTI PENARIKAN UANG KAS DARI BANK

8. PENERIMAAN UANG PENGEMBALIAN PERSEKOT

9.. BUKTI PENERIMAAN LAINNYA

1. BUKTI PEMBAYARAN (KUITANSI) PEMBAYARAN DENGAN UP/TUP

2. BUKTI PEMBAYARAN KAS YANG DANANYA BERASAL DARI SPM-LS BELANJA PEGAWAI ATAU SPM-LS BELANJA PERJALANAN DINAS

3. SSP, SSBP DAN SSPB.

4. PEMBERIAN PERSEKOT

5. SPM-LS + SP2D-LS PENGADAAN

BARANG/JASA KPD PIHAK KE-3

6. SPM + SP2D-GU NIHIL

7. BUKTI SETOR UANG TUNAI KE BANK

8. BUKTI PENGELUARAN LAINNYA

Page 76: Pembukuan keuangan bendahara

C. Pembukuan dengan Komputer

1. Bendahara wajib mencetak BKU dan buku-buku

Pembantu, sekurang-kurangnya satu kali dalam satu

bulan

2. Bendahara wajib menatausahakan hasil cetakan yang

ditandatangani Bendahara dan KPA

3. Bendahara wajib memelihara database pembukuan

78

Page 77: Pembukuan keuangan bendahara

79

D. JENIS BUKU

1. BUKU KAS UMUM2. BUKU PENGAWASAN KREDIT ANGGARAN3. BUKU PEMBANTU, TERDIRI DARI:

a. Buku Pembantu berdasarkan Sumber kas/Jenis kas, meliputi:

1). Buku Pengawasan Uang Persediaan;2). Buku Pengawasan Uang LS Bendahara;3). Buku Pyngutan/Potongan Pajak.

b. Buku Pembantu berdasarkan penyimpanan/keberadaan kas, meliputi:

1). Buku Kas di Bank;2). Buku Kas Tunai;3). Buku Persekot/Uang Muka PUM.

c. Buku Pembantu Lain-lain.

Page 78: Pembukuan keuangan bendahara

80

BUKU KAS UMUM

FUNGSI:1. Mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran baik tunai maupun giral.2. Mencatat penerimaan dan pengeluaran yang sifatnya

perbaikan/pembetulan kesalahan pembukuan.3. Menyediakan data komprehensip tentang pengelolaan dana yang dikuasai oleh pengguna/kuasa pengguna anggaran terutama uang persediaan.4. Bahan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban

anggaran.

Page 79: Pembukuan keuangan bendahara

81

BENTUK BUKU KAS UMUM

Buku Kas Umum terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu:- Bagian 1 : Untuk menginformasikan identitas

Satker, identitas DIPA, Pagu Belanja per kegiatan Pengguna Anggaran/KPA dan Bendahara

Pengeluaran. (Halaman pertama)- Bagian 2 : Untuk mencatat transaksi penerimaan

dan pengeluaran dan semua transaksi mutasi lainnya. (Halaman 2 dst)

- Bagian 3 : Untuk lembar catatan pemeriksaan kas baik yang dilakukan oleh PA/KPA atau Pejabat

fungsional pengawasan lainnya.(Halaman terakhir)

Page 80: Pembukuan keuangan bendahara

82

Bagian 1

BUKU KAS UMUM

Departemen/Lembaga : ……………………………………………….Unit Organisasi : ……………………………………………….Propinsi/Kabupaten/Kota : ……………………………………………….Satuan Krja : ……………………………………………….Tgl.No. SP. DIPA : ……………………………………………….Tahun Anggaran : ……………………………………………….KPPN : ……………………………………………….Pagu DIPA per Kegiatan : 1). ……………………… Rp ………………

2). ……………………… Rp ……………… 3). ……………………… Rp ………………

Jumlah Rp ……………...

Mengetahui:Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

Nama……………………… Nama ……………………..NIP ……………………….. NIP ………………………..

Page 81: Pembukuan keuangan bendahara

83

- Bagian 2 : Untuk mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran dan semua transaksi mutasi lainnya. (Halaman 2 dst).

BUKU KAS UMUM

TGL NO

BUKTI

URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 2 3 4 5 6

Page 82: Pembukuan keuangan bendahara

84

Bagian 3 :Catatan Hasil Pemeriksaan Kas

Padahari ini………………tanggal……………bulan………..tahun………….kami selakuKuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas dengan posisi saldo BKU sebesar Rp …………………. Dan Nomor Bukti terakhir di BKU Nomor………….Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut :I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara Pengeluaran

A. Saldo Kas Bendahara Pengeluaran (yang belum dipertanggungjawabkan):

1. Saldo Buku Kas di Bank Rp …………………….

2. Saldo Buku Kas Tunai Rp …………………….3. Saldo Buku Persekot Rp ……………………. Jumlah (1+2+3) Rp………………

B. Saldo Kas pada huruf A tsb terdiri dari :1. Saldo Buku Pengawasan UP Rp…………………….2. Saldo Buku Peng. LS Bendahara Rp ……………………3. Saldo Buku Pungutan Pajak Rp ……………………4. Saldo Buku Lain-lain Rp …………………… Jumlah (1+2+3+4) Rp ………………

C. Selisih Pembukuan (A – B) Rp ………………

Page 83: Pembukuan keuangan bendahara

85

Bagian 3… (lanjutan)II. Hasil Pemeriksaan Fisik Kas

A. Fisik Kas yang dikuasai Bendahara Pengeluaran:1. Uang di rekening Bank : Rp ……………..2. Uang di Brankas Bendahara : Rp ……………..3. Bukti Persekot PUM : Rp …………….. Jumlah (1+2+3) Rp

……………..B. Selisih Kas antara Buku dengan Fisik (I.A – II.A) Rp ……………..

III. Hasil Rekonsiliasi Internal (Bendahara dengan UAKPA)A. Pembukuan UP menurut Bendahara Pengeluaran:

1. Saldo UP : Rp …………….2. Kuitansi UP yang belum disahkan : Rp ……………. Jumlah (1+2) Rp ………….....

B. Selisih UP pembukuan Bendahara Pengeluarandengan UAKPA (III.A –III.B) Rp …………….

IV. Penjelasan atas selisih:1. Selisih pembukuan ……………………………………………………………………2. Selisih Kas …………………………………………………………………………….3. Selisih UP ……………………………………………………………………………..Mengetahui:Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

Nama ………………………. Nama……………………..NIP …………………………. NIP ……………………….

Page 84: Pembukuan keuangan bendahara

86

BUKU PENGAWASAN KREDIT ANGGARANFUNGSI:Mencatat segala pengeluaran baik yang menggunakan UP, melalui dana LS Bendahara maupun LS kepada fihak ketiga.Buku Pengawasan Kredit Anggaran dibuat sesuai dengan klasifikasi belanja atau BKPK (Buku Kas Pembantu Pengeluaran) yaitu akun belanja dengan kode 4 (empat) digit pertama, dimana tiap klasifikasi belanja/BKPK terdiri dari beberapa MAK yang disebut akun belanja dengan kode 6 (enam) digit.BENTUK:

BUKU PENGAWASAN KREDIT ANGGARANDepartemen/Lembaga : (….) …………………….. Fungsi : ……………………….Unit Organisasi : (….) …………………….. Sub Fungsi :………………………..Propinsi/Kabupaten/Kota : (….)……………………… Program : ……………………….Satuan Kerja : (….)……………………… Kegiatan : ……………………….Tgl. No. SP DIPA : ……………………………Tahun Anggaran : ……………………………Pagu DIPA Satker : Rp ……………………….KPPN : (….)………………………

Tgl. No.

BKU

Uraian

Pembayaran Sisa Kredit Anggaran Posisi UP

UP LS BKPK Akun/

MAK

Akun/

MAK

Bukti

Keluar

Bukti

Masuk

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Page 85: Pembukuan keuangan bendahara

87

BUKU PENGAWASAN UANG PERSEDIAANFUNGSI:1. Mencatat seluruh transaksi atas UP;2. Memantau uang persediaan, sekaligus sebagai dasar untuk mengajukan

penggantian uang persediaan (GUP)

BUKU PENGAWASAN UANG PERSEDIAANDepartemen/Lembaga : (….) ……………………..Unit Organisasi : (….) ……………………..Propinsi/Kabupaten/Kota : (….)………………………Satuan Kerja : (….)………………………Tgl. No. SP DIPA : ……………………………Tahun Anggaran : ……………………………Pagu DIPA Satker : Rp ……………………….KPPN : (….)………………………

Tgl No.

Bukti

Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

1 2 3 4 5 6

Page 86: Pembukuan keuangan bendahara

88

BUKU PENGAWASAN UANG LS BENDAHARAFUNGSI :1. Mencatat transaksi dana LS Bendahara;2. Memantau dana LS yang diterima Bendahara dan pembayarannya kepada yang

berhak.BENTUK :

BUKU PENGAWASAN UANG LS BENDAHARADepartemen/Lembaga : (….) ……………………..Unit Organisasi : (….) ……………………..Propinsi/Kabupaten/Kota : (….)………………………Satuan Kerja : (….)………………………Tgl. No. SP DIPA : ……………………………Tahun Anggaran : ……………………………Pagu DIPA Satker : Rp ……………………….KPPN : (….)………………………Tgl. No.

Bukti

Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

1 2 3 4 5 6

Page 87: Pembukuan keuangan bendahara

89

BUKU PUNGUTAN/POTONGAN PAJAKFUNGSI :1. Mencatat penerimaan hasil pungutan/potongan pajak;2. Sebagai alat monitor atas jumlah hasil pungutan/potongan pajak dan

penyetorannya.BENTUK :

BUKU PUNGUTAN/POTONGAN PAJAKDepartemen/Lembaga : (….) ……………………..Unit Organisasi : (….) ……………………..Propinsi/Kabupaten/Kota : (….)………………………Satuan Kerja : (….)………………………Tgl. No. SP DIPA : ……………………………Tahun Anggaran : ……………………………Pagu DIPA Satker : Rp ……………………….KPPN : (….)………………………

Tgl.

No.

Bukti Uraian

Penerimaan

Pengeluaran SaldoPPN PPh 21 PPh 22 PPh 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Page 88: Pembukuan keuangan bendahara

90

BUKU KAS DI BANKFUNGSI :1. Mencatat segala transaksi mengenai perubahan uang kas pada rekening Bank;2. Sebagai alat kontrol terhadap BKU dalam hal lalu-lintas uang kas di Bank.BENTUK :

BUKU KAS DI BANKDepartemen/Lembaga : (….) ……………………..Unit Organisasi : (….) ……………………..Propinsi/Kabupaten/Kota : (….)………………………Satuan Kerja : (….)………………………Tgl. No. SP DIPA : ……………………………Tahun Anggaran : ……………………………Pagu DIPA Satker : Rp ……………………….KPPN : (….)………………………

Tgl. No.

Bukti

Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

1 2 3 4 5 6

Page 89: Pembukuan keuangan bendahara

91

BUKU KAS TUNAIFUNGSI :1. Mencatat segala transaksi uang tunai;2. Memantau uang kas tunai yang ada di Brandkas.BENTUK :

BUKU KAS TUNAIDepartemen/Lembaga : (….) ……………………..Unit Organisasi : (….) ……………………..Propinsi/Kabupaten/Kota : (….)………………………Satuan Kerja : (….)………………………Tgl. No. SP DIPA : ……………………………Tahun Anggaran : ……………………………Pagu DIPA Satker : Rp ……………………….KPPN : (….)………………………

Tgl. No.

Bukti

Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

1 2 3 4 5 6

Page 90: Pembukuan keuangan bendahara

92

BUKU PERSEKOT/UANG BPPFUNGSI :1. Mencatat pengeluaran yang belum dipastikan jumlah sesungguhnya (belum

definitif);2. Memantau jumlah uang kas yang harus dipertanggungjawabkan oleh PUM.3. BENTUK :

BUKU PERSEKOT/UANG BPPDepartemen/Lembaga : (….) ……………………..Unit Organisasi : (….) ……………………..Propinsi/Kabupaten/Kota : (….)………………………Satuan Kerja : (….)………………………Tgl. No. SP DIPA : ……………………………Tahun Anggaran : ……………………………Pagu DIPA Satker : Rp ……………………….KPPN : (….)………………………

Tgl. No.

Bukti

Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

1 2 3 4 5 6

Page 91: Pembukuan keuangan bendahara

93

BUKU PEMBANTU LAIN-LAINFUNGSI :Mencatat penerimaan / pengeluaran yang diluar aktivitas Bendahara Pengeluaran, sehingga tidak dapat dicatat dalam buku buku pembantu terdahulu;

BENTUK :BUKU PEMBANTU LAIN-LAIN

Departemen/Lembaga : (….) ……………………..Unit Organisasi : (….) ……………………..Propinsi/Kabupaten/Kota : (….)………………………Satuan Kerja : (….)………………………Tgl. No. SP DIPA : ……………………………Tahun Anggaran : ……………………………Pagu DIPA Satker : Rp ……………………….KPPN : (….)………………………

Tgl. No.

Bukti

Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

1 2 3 4 5 6

Page 92: Pembukuan keuangan bendahara

94

TATA CARA PELAKSANAAN PEMBUKUANA. PEMBUKUAN DASAR PADA BUKU KAS UMUM;

1. PENGISIAN LEMBAR/HALAMAN PERTAMA BUK KAS UMUM;2. PENGISIAN LEMBAR/HALAMAN TERAKHIR BKU;3. PEMBUKUAN AWAL BULAN (SALDO AWAL), PENCATATAN

DENGAN TINTA HITAM, LARANGAN ADA RUANG YANG KOSONGDAN PERBAIKAN KESALAHAN;

4. MENERIMA SPM/SP2D-UP (TUP);5. MENERIMA SPM/SP2D- LS BENDAHARA;6. TRANSAKSI PERPINDAHAN KAS ANTAR TEMPAT KAS TERSIMPAN:

a. Perpindahan dari Kas di Bank ke Kas Tunai atau sebaliknya;b. Perpindahan dari Kas Tunai ke Kas di PUM (Persekot).

7. TRANSAKSI PEMBAYARAN BELANJA DENGAN UP/TUP;8. TRANSAKSI PENGELUARAN KAS DARI SPM –LS BENDAHARA;9. TRANSAKSI PENERIMAAN KAS DARI PUNGUTAN/POTONGAN PAJAK DAN

PENYETORANNYA KE KAS NEGARA; 10. MENERIMA SPM/SP2D PENGGANTIAN UP (SPM-GUP); 11. PENGESAHAN BELANJA DARI PENGGUNAAN DANA TUP; 12. PENCATATAN SPM/SP2D-LS YANG DITUJUKAN KEPADA PIHAK KETIGA; 13. PENUTUPAN BKU DAN BUKU PEMBANTU TERKAIT;

Page 93: Pembukuan keuangan bendahara

IVDIAGRAM PEMBUKUAN

BENDAHARAA. Diagram Pembukuan Bendahara

PenerimaB. Diagram Pembukuan Bendahara

PengeluaranC. Diagram Pembukuan Bendahara

Pengeluaran PembantuD. Jurnal dan Posting

95

Page 94: Pembukuan keuangan bendahara

ADIAGRAM PEMBUKUAN

BENDAHARA PENERIMAAN

96

Page 95: Pembukuan keuangan bendahara

Dokumen Sumber/

Transaksi

B K U

BP Kas

BP XX

BP XXX

BP XXXX

Was MAP

Pe’ sahan

D K D K D K D K D K Target

Real

DIPA/Target

SBS

SSBP (strn Bdh)

SSBP (strn WB)

97

BENDAHARA PENERIMAAN

90

90

90

30

30

30

30

30

301

010

10

10

Page 96: Pembukuan keuangan bendahara

BDIAGRAM PEMBUKUAN

BENDAHARA PENGELUARAN

98

1.Transaksi Non Kas

2.Transaksi atas UP

3.Transaksi atas SPM-LS-Bdh

4.Transaksi atas LPJ-BPP

5.Transaksi atas UM Perjadin

6.Transaksi Lain-lain

Page 97: Pembukuan keuangan bendahara

1. TRANSAKSI NON KAS

Dokumen Sumber/

Transaksi

B K U

BP Kas

BP UP

BP-Ls

Bdh

BP Paja

k

Was MAK

Pe’ sahan

D K D K D K D K D K D K

DIPA

SPM-LS Phk3

99

BENDAHARA PENGELUARAN

90

90

90

15

15

15

15

Page 98: Pembukuan keuangan bendahara

2. TRANSAKSI atas UP

Dokumen Sumber/

Transaksi

B K U

BP Kas

BP UP

BP-Ls

Bdh

BP Paja

k

Was MAK

Pe’ sahan

D K D K D K D K D K D K

SPM-UP/TUP

Potongan

Kwitansi (bruto)

Faktur Pjk

SPM-GUPPotongan

SSP

SSBP(setoran sisa UP)

100

BENDAHARA PENGELUARAN

25

25

250 0 0

20

20

20

202 2 2

20

20

20

200 0 0

2 2 2

5 5 5

Page 99: Pembukuan keuangan bendahara

3. TRANSAKSI atas SPM-LS-BDH

Dokumen Sumber/

Transaksi

B K U

BP Kas

BP UP

BP-Ls

Bdh

BP Paja

k

Was MAK

Pe’ sahan

D K D K D K D K D K D K

SPM-Ls-Bdh Potongan

Kwt/td terima

SSPB

101

BENDAHARA PENGELUARAN

30 3

30 3

30 327

27

30

30

22

22

225 5 5

Page 100: Pembukuan keuangan bendahara

4. TRANSAKSI atas LPJ-BPP

Dokumen Sumber/ LPJ-BPP

B K U

BP Kas

BP BPP

BP UP

BP-Ls

Bdh

BP Paja

k

Was MAK

Pe’

sahan

D K D K D K D K D K D K D K

Bukti Penyaluran dana Kpd BPP

Belanja atas UP

Pengmb sisa UP

Pemb. Ls-Bdh

Setoran sisa Ls-Bdh

Pungutan Pajak

Setoran Pajak

102

BENDAHARA PENGELUARAN

30

30

30

30

17

17

173 3 3

17

6 6 6

4 4 4

2 2 2

2 2 2

3

Page 101: Pembukuan keuangan bendahara

5. TRANSAKSI atas UM Perjadin

Dokumen Sumber/

Transaksi

B K U

BP Kas

BP UM

BP UP

BP-Ls

Bdh

Was MAK

Pe’ sahan

D K D K D K D K D K D K

Bayar UM Perjadin

Bukti/Kwts Perjadin

Kekurangan bayar

Kelebihan bayar UM

103

BENDAHARA PENGELUARAN

10

10

10

10

12

12

12

12

2 2 2 2

X X X X

Page 102: Pembukuan keuangan bendahara

6. TRANSAKSI atas Penerimaan LAIN-LAIN

Dokumen Sumber/

Transaksi

B K U

BP Kas

BP UP

BP-Ls

Bdh

BP Lain

2

Was MAK

Pe’ sahan

D K D K D K D K D K D K

Penerimaan Lain-Lain

PengeluaranSSBP

104

BENDAHARA PENGELUARAN

3 3 3

3 3 3

Page 103: Pembukuan keuangan bendahara

CDIAGRAM PEMBUKUAN

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

105

1. Penerimaan Dana dari Bdh Pengeluaran

2. Belanja atas Dana UP

3. Pembayaran atas Dana SPM-LS-Bdh

Page 104: Pembukuan keuangan bendahara

Dokumen Sumber/

Transaksi

B K U

BP Kas

BP UP

BP-Ls

Bdh

BP Paja

k

Was MAK

Pe’ sahan

D K D K D K D K D K D K

Td terima:

Dana UP

Dana Ls-Bdh

106

BPP

1. Penerimaan Dana dari Bendahara Pengeluaran

20

20

20

201

010

10

Page 105: Pembukuan keuangan bendahara

2. Belanja atas Dana UP

Dokumen Sumber/

Transaksi

B K U

BP Kas

BP UP

BP-Ls

Bdh

BP Paja

k

Was MAK

Pe’ sahan

D K D K D K D K D K D K

Kwitansi (bruto)

Faktur Pjk

SSP

Str ke Bdh

SPP-GUP 107

BPP

17

17

17

172 2 2

2 2 2

3 3 3

17

17

17

3 3

Page 106: Pembukuan keuangan bendahara

3. Pembayaran atas Dana LS-Bdh

Dokumen Sumber/

Transaksi

B K U

BP Kas

BP UP

BP-Ls

Bdh

BP Paja

k

Was MAK

Pe’ sahan

D K D K D K D K D K D K

Kwt/td terima

SSBP

108

BPP

6 6 6

4 4 4

Page 107: Pembukuan keuangan bendahara

D. Jurnal Posting Transaksi Non Kas

109

1.Transaksi DIPA BKU dicatat pada posisi Debet dan

KreditBuku Pengawasan Kredit Anggaran dicatat

pada posisi Debet

2.Transaksi SPM LS/SP2D LS Kpd Pihak ke 3 BKU dicatat pada Debet dan Kredit Buku Pengawasan Kredit Anggaran dicatat

pada posisi Kredit

Page 108: Pembukuan keuangan bendahara

Transaksi atas Uang Persediaan1. Transasksi atas SPM/SP2D UP/TUP / GUP BKU dicatat pada Debet BP Kas dicatat pada Debet BP UP dicatat pada Debet2. Transaksi atas Kuitansi /Bukti2 Pengeluaran BKU dicatat diposisi Kredit BP Kas dicatat diposisi Kredit BP UP dicatat diposisi Kredit B PNGWSN Kredit Anggaran dicatat diposisi Kredit3. Transasksi Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pemungutan Pajak dicatat pada BKU, BP Kas, BP Pajak pada posisi

Debet Penyetoran Pajak dicatat pada BKU, BP Kas, BP Pajak pada posisi

Kredit4. Transaksi SPM/SP2D GUP dan Potongan Dicatat pada BKU, BP Kas dan BP UP pada posisi Debet serta

dianggap sebagai pengesahan dan jika terdapat pemotongan dicatat pada posisi Kredit

5. Transaksi atas penyetoran sisa UP/TUP dengan SSBP Dicatat pada BKU, BP Kas, BP UP pada posisi Kredit

110

Page 109: Pembukuan keuangan bendahara

Transaksi atas SPM LS Bendahara

1. Transaksi atas SPM/SP2D LS kepada Bendahara Dicatat pada BKU diposisi Debet utk jumlah bruto dan diposisi

kredit utk jumlah potongan Dicatat pada BP Kas pada posisi Debet sebesar nilai netto Dicatat pada BP LS Bendahara pada psosisi Debet sebesar nilai

netto Dicatat pada Bpengwsan Anggaran diposisi Kredit sebesar nilai

Bruto2. Transaksi atas pembayaran kepada yg berhak dgn bukti kuitansi Dicatat pada BKU pada posisi Kredit sebesar nilai kuitansi Dicatat pada BP Kas pada posisi Kredit sebesar nilai kuitansi Dicatat pada BP LS Bendahara pada posisi kredit sebesar nilai

kuitansi3. Transaksi Pengembalian atas sisa dana yg tidak dibayarkan dgn

SSPB Dicatat pada BKU pada posisi Kredit Dicatat pada BP Kas pada posisi Kredit Dicatat pada BP LS Bendahara pada posisi Kredit

111

Page 110: Pembukuan keuangan bendahara

Transaksi atas LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu

1. Transaski penyaluran dana ke BPP Dicatat pada BKU pada posisi Debet dan Kredit Dicatat pada BP Kas pada posisi Kredit Dicatat pada BP BPP pada posisi Debet2. Transaksi Belanja atas UP Dicatat pada BKU pada posisi Kredit Dicatat pada BP BPP pada posisi Kredit Dicatat pada BP UP pada posisi Kredit Dicatat pada B Pengwsn Kredit Anggaran diposisi Kredit3. Transaksi Pengembalian Sisa UP ke Bendahara Induk Dicatat pada BKU diposisi Debet dan Kredit Dicatat pada BP Kas diposisi Debet Dicatat pada BP BPP pada posisi Kredit4. Transaksi Pembayaran LS Bendahara Dicatat pada BKU pada posisi Kredit Dicatat pada BP BPP pada posisi Kredit Dicatat pada BP LS Bendahara pada posisi Kredit

112

Page 111: Pembukuan keuangan bendahara

Transaksi atas LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu Lanjutan

5. Transaski penyetoran sisa dana LS Bendahara ke Rekening Kas Negara Dicatat pada BKU pada posisi Kredit Dicatat pada BP BPP pada posisi Kredit Dicatat pada BP LS Bendahara pada posisi Kredit6. Transaksi atas pungutan pajak atas Belanja UP BPP Dicatat pada BKU pada posisi Debet Dicatat pada BP BPP pada posisi Debet Dicatat pada BP Pajak pada posisi Debet7. Transaksi atas penyetor pajak atas Belanja UP BPP Dicatat pada BKU diposisi Kredit Dicatat pada BP BPP diposisi Kredit Dicatat pada BP Pajak pada posisi Kredit

113

Page 112: Pembukuan keuangan bendahara

Transaksi atas Uang Muka Perjalanan Dinas

1. Transaski Pembayaran Uang Muka kpd Pegawai Dicatat pada BKU pada posisi Debet dan Kredit Dicatat pada BP Kas pada posisi Kredit Dicatat pada BP UM Perjadin pada posisi Debet2. Transaksi atas Bukti Kuitansi Perjalanan Dinas Dicatat pada BKU pada posisi Kredit Dicatat pada BP UM Perjadi pada posisi Kredit Dicatat pada BP UP pada posisi Kredit Dicatat pada B Pengwsan Kredit Anggrn pada posisi Kredit3. Transaksi atas kekurangan bayar perjalanan dinas Dicatat pada BKU pada posisi Debet dan Kredit Dicatat pada BP Kas pada Posisi Kredit Dicatat pada BP UM Perjadin pada posisi Debet4. Transaksi atas kelebihan bayar perjalanan dinas Dicatat pada BKU pada posisi Debet dan Kredit Dicatat pada BP Kas pada Posisi Debet Dicatat pada BP UM Perjadin pada posisi Kredit 114

Page 113: Pembukuan keuangan bendahara

Transaksi Penerimaan Lain-LAin1. Transaksi atas penerimaan lain-lain diluar

penerimaan fungsional dgn menggunakan bukti setor

Dicatat pada BKU pada posisi Debet Dicatat pada BP Kas pada posisi Debet Dicatat pada BP Lain2 pada posisi Debet2. Pengeluaran Lain-lain atas penerimaan

tersebut disetor ke rekening Kas Negara Dicatat pada BKU pada posisi Kredit Dicatat pada BP Kas pada posisi Kredit Dicatat pada BP Lain2 pada posisi Kredit

115

Page 114: Pembukuan keuangan bendahara

Transaksi pada Bendahara Pengeluaran Pembantu

1. Transaksi atas penerimaan dana dari Bendahara Induk Dicatat pada BKU pada posisi Debet Dicatat pada BP Kas pada posisi Debet Dicatat pada BP UP pada posisi Debet Dicatat pada BP Pengawasan Kredit Anggaran utk dana UP pada posisi

Debet Dicatat para BP LS Bendahara pada posisi Debet jika ada transfer utk

pembayaran LS bendahara2. Transaski atas dana Uang Persediaan dgn bukti kuitansi Dicatat pada BKU pada posisi Kredit Dicatat pada BP Kas pada posisi Kredit Dicatat pada BP UP pada posisi Kredit Dicatat pada BP Pngawasan Kredit Angg pada posisi kredit3. Transaksi atas pajak yang dipungut dan disetor Dicatat pada BKU pada posisi Debet Dicatat pada BP Kas pada posisi Debet Dicatat pada BP Pajak pada posisi Debet

116

Page 115: Pembukuan keuangan bendahara

Transaksi pada Bendahara Pengeluaran Pembantu

4. Transaki atas setoran Pajak Dicatat pada BKU pada posisi Kredit Dicatat pada BP Kas pada posisi Kredit Dicatat pada BP Pajak pada posisi Kredit5. Transaksi atas pengeluaran dengan dana LS Bendahara Dicatat pada BKU pada posisi Kredit Dicatat pada BP Kas pada posisi Kredit Dicatat pada BP LS Bendahara pada posisi Kredit6. Transaksi atas kelebihan/sisa dana LS Bendahara yg disetorkan ke

rekening Kas Negara dgn menggunakan SSBP Dicatat pada BKU pada posisi Kredit Dicatat pada BP Kas pada posisi Kredit Dicatat pada BP LS Bendahara pada posisi Kredit

117

Page 116: Pembukuan keuangan bendahara

VLaporan

Pertanggungjawaban (LPJ)

A. Pengertian LPJ

B. Bentuk LPJ

C. Alur Pembayaran pada Satker

D. Alur Penyusunan LPJ

E. Sanksi

F. Perbedaan LPJ deng LK

118

Page 117: Pembukuan keuangan bendahara

A. Pengertian LPJ1. LPJ adalah bentuk pertanggungjawaban Bendahara

yang menyajikan informasi tentang:a. Keadaan pembukuan pada bulan pelaporan

meliputi saldo awal, penambahan, penggunaan, dan saldo akhir dari buku- buku pembantu

b. Keadaan kas pada akhir bulan pelaporan meliputi uang tunai di brankas dan saldo rekening bank

c. Hasil rekonsiliasi internal (antara pembukuan bendahara dengan unit akuntansi)

d. Penjelasan atas selisih (jika ada) antara saldo pembukuan dan saldo kas

2. LPJ disusun berdasarkan BKU, buku-buku pembantu dan buku pengawasan anggaran yang telah diperiksa dan direkonsiliasi oleh KPA/PPK

3. LPJ Bendahara diketahui oleh KPA dan disampaikan secara bulanan dengan disertai salinan rekening koran kepada BUN/Kuasa BUN, Menteri/Pimpinan Lembaga, dan BPK. 119

Page 118: Pembukuan keuangan bendahara

BBENTUK LPJ

120

1.Bentuk LPJ Bendahara Penerimaan

2.Bentuk LPJ BPP

3.Bentuk LPJ Bendahara Pengeluaran

Page 119: Pembukuan keuangan bendahara

I. Keadaan PembukuanJenis Buku Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir

A. BP Kas ………….

1. BP Kas (tunai/bank) …………… ………….. ……………. ………….

B. BP selain Kas ………….

1. BP ….2. BP …..3. BP ……4. BP Lain-lain

…………..…………..………….…………..

…………..…………..………….…………..

…………..…………..………….…………..

…………..…………..………….…………..

II. Keadaan kas Uang tunai + di Rek. Bank

III. Hasil rekonsiliasi internal1. Penerimaan yang telah disetor ke Kas Negara = …….2. Pembukuan menurut UAKPA = …….3. Selisih pembukuan Bendahara dengan UAKPA (1-2) = ……..

IV. Penjelasan Selisih Kas dan Selisih Pembukukan1. Jelaskan selisih kas (I.A – II) ………..2. Jelaskan selisih pembukuan (III.3) ……..

1. Bentuk LPJ Bendahara Penerimaan

Page 120: Pembukuan keuangan bendahara

I. Keadaan PembukuanJenis Buku Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir

A. BP Kas/UM ………….

1. BP Kas (tunai/bank)2. BP UM Perjadin

…………….................

…………..…………..

…………….…………….

………….………….

B. BP selain Kas/UM ………….

1. BP UP - Belanja MA ….. - Belanja MA ….. - Pengembalian UP2. BP LS-Bdh - Pembayaran - Setoran atas LS-Bdh3. BP Pajak4. BP Lain-lain

…………..

…………..

………….…………..

…………..

…………..

………….…………..

…………..…………………….………….…………..………….………….………….…………..

…………..

…………..

………….…………..

II. Keadaan kas Uang tunai + di Rek. Bank

III. Selisih Kas ( I.A.1 – II)

V. Penjelasan Selisih Kas jelaskan selisih kas ………..

2. Bentuk LPJ BPP

Page 121: Pembukuan keuangan bendahara

I. Keadaan PembukuanJenis Buku Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir

A. BP Kas/UM/BPP ………….

1. BP Kas (tunai/bank)2. BP UM Perjadin3. BP BPP (kas di BPP)

…………….................……………

…………..…………..……………

…………….…………….…………….

………….………….…………..

B. BP selain Kas/UM/BPP ………….

1. BP. UP2. BP LS-Bdh3. BP Pajak4. BP Lain-lain

…………..…………..………….…………..

…………..…………..………….…………..

…………..…………..………….…………..

…………..…………..………….…………..

II. Keadaan kas Uang tunai + di Rek. Bank

III. Selisih Kas ( I.A.1 – II)

IV. Selisih UP (hasil rekonsiliasi internal)1. Saldo BP UP + Kuitansi UP yg belum disahkan = …….2. Saldo UP menurut UAKPA (SAI) = …….3. Selisih pembukuan UP (1-2)

V. Penjelasan Selisih Kas dan Selisih Pembukukan UP1. Jelaskan selisih kas ………..2. Jelaskan selisih pembukuan UP ……..

3. Bentuk LPJ Bendahara Pengeluaran

Page 122: Pembukuan keuangan bendahara

124

Pembukuan Koreksi Keselahan Pembukuan

Page 123: Pembukuan keuangan bendahara

125

Kesalahan pembayaran terjadi apabila jumlah yang tertera didalam kuitansi berbeda dengan jumlah lampirannya:

Contoh 1.Tgl 20 April 2009 diketahui bahwa pembayaran ATK tgl 15 Maret 2010 Nomor BKU 104 pembayaran pembelian Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 5.000.000,- Ternyata diketahui bahwa berdasarkan lampiran-lampirannya jumlah yang benar adalah Rp. 4.950.000,- Kelebihan pembayaran diterima kembali oleh bendahara.Koreksi kesalahan ini diketahui setelah buku kas ditutup :--- Kuitansi diganti dengan kuitansi baru--- Kuitansi tidak diganti.

Page 124: Pembukuan keuangan bendahara

126

Page 125: Pembukuan keuangan bendahara

127

Page 126: Pembukuan keuangan bendahara

128

Contoh 2.Tgl 20 April 2009 diketahui bahwa pembayaran foto copy tanggal 8 Maret 2009 nomor kwitansi nomor 110 sebesar Rp. 7.657.800,- Tertulis didalam buku kas dengan angka Rp. 7.567.800,- Kesalahan ini diketahui setelah buku kas ditutup.

Page 127: Pembukuan keuangan bendahara

129

Contoh 3.Tgl. 20 Januari 2010 dibayar uang muka kerja untuk biaya makan minum rapat sebesar Rp. 100.000,a. Bila dipertangungjawabkan sebesar Rp. 75.000,- sisanya dikembalikan kepada bendahara.b. Bila dipertangungjawabkan sebesar Rp. 75.000,- sisanya merupakan uang muka kerja baru.c. Bila dipertangungjawabkan sebesar Rp. 120.000,- kekurangannya ditambah oleh bendahara.

Page 128: Pembukuan keuangan bendahara

130

Page 129: Pembukuan keuangan bendahara

131

Page 130: Pembukuan keuangan bendahara

CALUR PEMBAYARAN PADA SATKER

132

1. Alur Pembayaran dengan UP

2. Alur Pembayaran Langsung

3. Alur Pembayaran Langsung melalui Bendahara

Page 131: Pembukuan keuangan bendahara

PPK

Pihak ke 3

PPSPM

KPPN

BENDAHARA

UAKPA

belanja

1

5SPP-GUP SPM-GUP 6

Uji & periksa

SP2DGUP

7a

7b

Uji & periksa

SP2DGUP

8

9

Bukukan

1. Alur Pembayaran dengan UP

Posting

BO I

SP2DGUP

Perintah

Uji & periksaBukukan

2

3

4

7C

KonsepSPM

SP2DGUP

Page 132: Pembukuan keuangan bendahara

PPK

Pihak ke 3

PPSPM

KPPN

BENDAHARAUAKPA

Kontrak

1

2SPP-LS SPM-LS 3

Uji & periksa

SP2DLS

4a

4b

Uji & periksa

SP2DLS

5

6

Bukukan

2. Alur Pembayaran Langsung

Posting

BO I

SP2DLS

4C

KonsepSPM

SP2DLS

Page 133: Pembukuan keuangan bendahara

PPK

Pihak ke 3

PPSPMKPPN

BENDAHARAUAKPA

Kontrak

6

1SPP-LS SPM-LS 2

Uji & periksa

SP2DLS

3a

3b

Uji & Periksa

SP2DLS

4

5

3. Alur Pembayaran Langsung melalui Bendahara

BO I

SP2DLS

8

KonsepSPM

Perintah

3c

7

Uji & periksaBukukanBukuka

nPosting

SP2DLS

Page 134: Pembukuan keuangan bendahara

DALUR PENYUSUNAN LPJ

136

1. Alur Pembayaran dan Penyusunan LPJ-BPP

2. Alur Penyusunan LPJ Bendahara

Page 135: Pembukuan keuangan bendahara

KPPNPPSPM

PPK

BENDAHARABPP

Uji & periksa

1

2

3

Bukukan4

LPJ-BPP

6b

6aSPP

Bukukan

Uji & periksa

Pihak ke 3

1. Alur Pembayaran dan Penyusunan LPJ-BPP

Perintah

Belanja

5

Page 136: Pembukuan keuangan bendahara

PPK

Pihak ke 3

PPSPM KPPN

BENDAHARAUAKPA

Kontrak

SPP SPM

2. Alur Penyusunan LPJ Bendahara

BO I

SP2D

PembukuanPosting

Rekon

Page 137: Pembukuan keuangan bendahara

E. Sanksi Keterlambatan Penyampaian LPJ

1. Atas keterlambatan penyampaian LPJ, dapat

dikenakan sanksi berupa penundaan

penerbitan SP2D atas SPM-GUP/SPM-TUP

2. Sanksi tidak membebaskan Bendahara dari

kewajiban menyampaikan LPJ

139

Page 138: Pembukuan keuangan bendahara

F. Perbedaan LPJ dengan LK

1. LK adalah pertanggungjawaban PA/KPA yang menjadi lingkup Sistem Akuntansi Instansi (accountability report). Dalam LK, kas di bendahara adalah saldo UP/TUP yang belum di SPM-GU kan dan belum disetorkan ke rekening kas negara

2. LPJ adalah pertanggungjawaban bendahara selaku pejabat fungsional (managerial report). Dalam LPJ, kas dibendahara mencakup seluruh uang dalam pengelolaan bendahara

3. Informasi/data LPJ dapat digunakan dalam penyusunan LK, terkait dengan akun Kas di Bendhara.

140

Page 139: Pembukuan keuangan bendahara

B A B VIVERIFIKASI LPJ BENDAHARA

A. PELAKSANAAN VERIFIKASI OLEH KPPN

B. PENYAMPAIAN HASIL VERIFIKASI

141

Page 140: Pembukuan keuangan bendahara

A. PELAKSANAAN VERIFIKASI OLEH KPPN

Untuk LPJ Bendahara Penerimaan:• Menguji kebenaran saldo awal• Menguji kebenaran saldo uang di rekening bank dengan

salinan rekening koran Bendahara Pengeluaran• Menguji kebenaran perhitungan• Meneliti kepatuhan bendahara dalam penyetoran

penerimaan negara

Untuk LPJ Bendahara Pengeluaran:• Menguji kebenaran saldo awal• Menguji kebenaran saldo uang di rekening bank dengan

salinan rekening koran Bendahara Penerimaan• Menguji saldo UP dengan cara membandingkan dengan

Kartu Pengawasan Kredit Angaran yang ada pada KPPN• Menguji kebenaran perhitungan• Meneliti kepatuhan bendahara dalam penyetoran pajak

142

Page 141: Pembukuan keuangan bendahara

B. PENYAMPAIAN HASIL VERIFIKASI

• Atas dasar LPJ yang diverifikasi dan ditemukan

kesalahan, maka LPJ tersebut dikembalikan ke

bendahara yang bersangkutan;

• Atas dasar LPJ yang diverifikasi dan dinyatakan

benar, KPPN menyusun daftar LPJ bendahara;

• Daftar LPJ Bendahara disampaikan kepada

Kanwil DJPBN setempat.

143

Page 142: Pembukuan keuangan bendahara

Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan

• Atas dasar Daftar LPJ Bendahara yang diterima

dari KPPN di wilayah kerjanya, Kanwil DJPBN

menyusun Rekapitulasi LPJ Bendahara;

• Rekapitulasi LPJ Bendahara disampaikan kepada

Kantor Pusat DJPBN u.p Direktur PKN.

144

Page 143: Pembukuan keuangan bendahara

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan

• Atas dasar Daftar LPJ Bendahara yang diterima dari Kanwil DJPBN, Kantor Pusat DJPBN menyusun Rekapitulasi LPJ Bendahara secara nasional.

• Hasil ini digunakan sebagai sumbangan data dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah tingkat pusat, serta sebagai bahan dalam menentukan kebijakan terkait dengan kas di bendahara.

145

Page 144: Pembukuan keuangan bendahara

Daftar LPJ Bendahara Penerimaan Produk KPPN

146

Page 145: Pembukuan keuangan bendahara

Daftar LPJ Bendahara Pengeluaran Produk KPPN

147

Page 146: Pembukuan keuangan bendahara

REKAPITULASI LPJ BENDAHARA PENERIMAAN

PRODUK KANWIL DJPBN

148

Page 147: Pembukuan keuangan bendahara

REKAPITULASI LPJ BENDAHARA PENGELUARAN

PRODUK KANWIL DJPBN

149

Page 148: Pembukuan keuangan bendahara

REKAPITULASI LPJ BENDAHARA PENERIMAAN

PRODUK KANTOR PUSAT DJPBN

150

Page 149: Pembukuan keuangan bendahara

REKAPITULASI LPJ BENDAHARA PENGELUARAN

PRODUK KANTOR PUSAT DJPBN

151

Page 150: Pembukuan keuangan bendahara

VIIKERUGIAN NEGARA

(KN)

A. Proses Penyelesaian KN

B. Hasil Proses Penyelesaian KN

C. Persetujuan Penghapusan Kas dan

Pembukuan Bendahara

152

Page 151: Pembukuan keuangan bendahara

1. KPA wajib melaporkan setiap kerugian negara kepada menteri/pimpinan lembaga dan memberitahukan kepada BPK selambat–lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kerugian negara diketahui.

2. Menteri/ pimpinan lembaga menugaskan TPKN untuk menindaklanjuti kasus kerugian negara selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan.

(sesuai peraturan BPK No.3 Tahun 2007)

A. Proses Penyelesaian KN

153

Page 152: Pembukuan keuangan bendahara

1. Penghapusan kerugian negara

2. Pembebasan penggantian kerugian negara

3. Penggantian kerugian negara dengan cara penyetoran ke kas negara

(sesuai Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007)

B. Hasil Proses Penyelesaian KN

154

Page 153: Pembukuan keuangan bendahara

• Dalam hal kerugian negara diselesaikan dengan cara penghapusan kerugian negara dan pembebasan penggantian kerugian negara, menteri/pimpinan lembaga wajib mengajukan persetujuan penghapusan uang dari perhitungan bendahara kepada Menteri Keuangan ub. Dirjen Perbendaharaan.

• Surat persetujuan penghapusan uang dari perhitungan bendahara yang diterbitkan oleh direktur jenderal perbendaharaan ditetapkan sebagai dokumen sumber pembukuan bendahara dan dibukukan sebagai pengeluaran.

C. Persetujuan Penghapusan Kas dan Pembukuan Bendahara

155

Page 154: Pembukuan keuangan bendahara

• Apabila kerugian negara diselesaikan melalui penggantian kerugian negara, bukti setor penggantian kerugian negara yang dinyatakan sah ditetapkan sebagai dokumen sumber pembukuan bendahara dan dibukukan sebagai pengeluaran.

156

Page 155: Pembukuan keuangan bendahara

VIIALUR PELAPORAN

• Alur Pelaporan

157

Page 156: Pembukuan keuangan bendahara

Alur PelaporanSATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

UAKPA BENDAHARA KPPN KANWIL DJPB KP DJPB

TRANSAKSI KEUANGAN

LAPORANBULANAN

REKAP PERBENDAHARA

PROSES KOMPUTERISASI

VERIFIKASI

PROSES KOMPUTERISASI

PROSES KOMPUTERISASI

PROSES PEMBUKUANBENDAHARA

PROSES S A I

REKON

LPJ

LAPORANBULANAN

LAPORANBULANAN

INTERNET

158

Page 157: Pembukuan keuangan bendahara

VIIIALUR PEMBINAAN

• Alur Pelaksanaan Pembinaan

159

Page 158: Pembukuan keuangan bendahara

Alur Pelaksanaan Pembinaan

Dit PKN Kanwil DJPB KPPN Bendahara

160

TOT

TOT

Pembinaan

Pembinaan

Pembinaan

Page 159: Pembukuan keuangan bendahara

Direktorat Jenderal PerbendaharaanDirektorat Pengelolaan Kas Negara

Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4Jakarta Pusat

Telp. 021-3459619021-3449230 (ext.5422)

Fax. 021-3459619

161

Page 160: Pembukuan keuangan bendahara

162