MAKALAH

EKONOMI INDONESIA

Diajukakan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Semester Mata Kuliah Ekonomi Indonesia

Dosen, ADE FAUJI,SE,MM

Disusun Oleh

Rosita Puspa E.P

11140646

5x-ma

PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1)

SEKOLAH TINGGI EKONOMI

STIE BINA BANGSA BANTEN

2016

BAB I

GAMBARAN UMUM PEREKONOMIAN INDONESIA

A. pembahasan

1. Berdasarkan pendekatan Kronologis Histories subtansi PI digolongkan menjadi:

1. Masa Sebelum Terjajah (sebelum tahun 1600)

2. Masa Penjajahan (1600-1945)

3. Masa Sebelum 1966 (sejak merdeka )

4. Masa Sesudah 1966 (sejak orde baru )

5. Masa sesudah ORBA (masa Reformasi Ekonomi)

6. Sejak merdeka sampai 1966, kurang berkembang. Kabinet selalu berganti sehingga

mengikuti kebijakan-kebijakan ekonomi kabinet .

2. Pertumbuhan ekonomi

Periode 1952 – 1958 : 6,9 % , periode 1960 – 1965 : 1,9 % , APBN Defisit, dibiayai dengan mencetak

uang baru -> inflasi -> 1966 hiperinflasi . Inflasi sudah dimulai sejak 1955 sebesar 33 % .

3. Nasionalisasi Perusahaan Asing menjadi BUMN :

Kekurangan Kapital

Anti Investasi Asing (inward looking)

Nasionalisasi Perusahaan Asing terutama milik Belanda mulai tahun 1951

Tahun 1958 Nasionalisasi secara besar-besaran, berdasarkan Undang-undang No. 78/1958/ tentang

Investasi Asing Isinya Anti Investasi Asing. Akibatnya terjadi pelarian modal (Capital Flight).

Peranan Indonesia dalam perdagangan internasional sebagai negara pengeksport bahan mentah :

kopra, teh, kelapa sawit, lada, tembakau, gula merosot. Diganti Malaysia.

4. Kondisi Perekonomian Indonesia Pada Masa Penjajahan

a) Kajian Tentang Sistem Perekonomian Indonesia di Masa Kolonial Belanda

Sebagai hasil dari berbagai kajian yang lebih mutakhir mengenai sejarah

perekonomian .pertengahan dasawarsa tahun 1960-an terdapat beberapa arsip Belanda dan

Indonesia yang berisikan tentang sistem administrasi pada masa pemerintahan Belanda yang

terjadi pada abda ke-19 dan abad ke-20 yang dibuka untuk umum .

5. Keadaan Perekonomian Indonesia Dari Orde Lama, Orde Baru, Sampai Repormasi

1. Pemerintahan Mada Masa Orde Lama

A. Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)

B. Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)

C. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)

2. Pemerintahan Masa Orde Baru

3. Pemerintahan Reformasi

1) PEMERINTAHAN MADA MASA ORDE LAMA

A. Masa pasca Kemerdekaan (1945-1950)

a. Pada masa awal kemerdekaan, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk, yang antara lain

disebabkan oleh :

1. Inflasi yang sangat tinggi, hal ini disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata

uang secara tidak terkendali.

2. Adanya blockade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup

pintu perdagangan luar negeri RI.

3. Kas Negara kosong

4. Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan

b. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan ekonomi,antara lain :

Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan IR. Surachman pada

bulan Juli 1946.

Upaya menembus blockade dengan diplomasi beras ke India (India merupakan Negara yang

mengalami nasib yang sama dengan Indonesia yaitu sama-sama pernah dijajah,

Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang

bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak.

Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947

Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk

pelaksanaan yang praktis .

B) Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)

Permasalah ekonomi yang dihadai oleh bangsa Indonesia masih sama seperti sebelumnya. Usaha-

usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain

Program Benteng (Kabinet Natsir)

Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat

UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. (Kabinet

Sukiman)

Sistem ekonomi Ali (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak

Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha

pribumi.

Pembatalan sepihak atas hasil-hasil Konferensi Meja Bundar, termasuk pembubaran Uni

Indonesia-Belanda. Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya .

C) Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)

Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi

terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur

oleh pemerintah).

a. Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang

b. Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis

Indonesia dengan cara terpimpin

c. Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000

menjadi Rp 1.

2). Pemerintahan Masa Orde Baru

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak membuat rakyatnya bebas dari kemiskinan

dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang hanya dinikmati segelintir orang saja. Dampak negatif

kondisi ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru antara lain :

Ketergantungan terhadap Minyak dan Gas Bumi (Migas) Migas merupakan salah satu

sumber pendapatan utama bagi anggaran belanja negara.

Ketergantungan terhadap Bantuan Luar Negara Akibat berkurangnya pendapatan dari

Migas, pemerintah melakukan penjadualan kembali proyek – proyek pembangunan yang

ada, terutama yang menggunakan valuta asing. Mengusahakan peningkatan ekspor

komoditi non migas dan terakhir meminta peningkatan pinjaman luar negeri kepada negara

– negara maju. Ironisnya, di tahun 1986/87, sebanyak 81% hutang yang diperoleh untuk

membayar hutang lama ditambah bunganya.

a. “structural adjustment” dimana ada 4 jenis kebijakan penyesuaian

• Program stabilisasi jangka pendek atau kebijakan manajemen permintaan dalam bentuk

kebijakan fiskal, moneter dan nilai tukar mata uang dengan tujuan menurunkan tingkat

permintaan agregat.

• Kebijakan struktural demi peningkatan output melalui peningkatan efisiensi dan alokasi

sumber daya dengan cara mengurangi distorsi akibat pengendalian harga, pajak, subsidi dan

berbagai hambatan perdagangan.

• Kebijakan peningkatan kapasitas produktif ekonomi melalui penggalakan tabungan dan

investasi. Perbaikan tabungan pemerintah melalui reformasi fiskal

• Kebijakan menciptakan lingkungan legal yang bisa mendorong agar mekanisme pasar

beroperasi efektif termasuk jaminan hak milik dan berbagai tindakan pendukungnya seperti

reformasi hukum dan peraturan.

b. Orde Baru Membangun Ekonomi Hanya

• Masa peralihan ( 1966 – 1968)

• Pembangunan jangka panjang tahap I ( 1969 – 1993)

• Pembangunan jangka panjang tahap II ( 1994 – 2019)

c. Tahun 1969 merupakan Masa Pembang Ekonomi. Pembangunan Jangka Panjang dimulai

sejak 1 April 1969 REPELITA.

• Pelita I : 1969 – 1974

• Pelita II : 1974 – 1979

• Pelita III : 1979 – 1984

• Pelita IV : 1984 -1989

• Pelita V : 1989 – 1994

• Pelita VI : 1994 – 1999

d. Sasaran Pembangunan Setiap Tahap Repelita

• Repelita I

pemerataan pembangunan dan hasil – hasilnya pertrumbuhan ekonomi yang tinggi stabilitas

nasional yang sehat da dinamis

• Repelita II

pertumbuhan ekonomi yang tinggi pemerataan pembangunan dan hasil – hasilnya s

tabil nasional yang sehat dan dinamis

• Repelita III

Pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, stabilisasi nasional.

e. 1966-1968 Masa Stabilisasi Dan Rehabilitasi Ekonomi

Program Ekonomi Jangka Pendek Yaitu :

1. Tahap Penyelamatan (Juli – Desb 1966)

2. Tahap Rehabilitasi ( Jan - Juli 1967)

3. Tahap Konsolidasi (Juli - Desb 1967)

4. Tahap Stabilisasi (Jan – Juli 1968)

3) pemerintahan repormasi

a. Pengertian Reformasi

Reformasi  merupakan suatu perubahan yang bertujuan untuk memperbaiki kerusakan-

kerusakan yang diwariskan oleh Orde Baru atau merombak segala tatanan politi, ekonomi, social dan

budaya yang berbau Orde baru. Atau membangun kembali, menyusun kembali.

b. Keadaan Pemerintahan Pada Masa Repormasi

Pemerintahan repormasi yang dipimpin oleh gusdur pada awal pemerintahan kondisi

perekonomian menunjukan adanya perbaikan tapi tidak berjalan lama. Presiden bertindak diktator,

sikap presiden tidak sejalan dengan DPR dan KKN tetap berjalan. Sebagai permasalahan dalam negri

tidak terselesaikan dengan baik serusakan sosial yang bernuansa desintregresi mencul dimana-mana.

c. Faktor Penyebab Munculnya Reformasi

Banyak hal yang mendorong timbulnya reformasi pada masa pemerintahan Orde Baru,

terutama terletak pada ketidakadilan di bidang politik, ekonomi dan hukum. Tekad Orde Baru pada

awal kemunculannya pada tahun 1966 adalah akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara

murni dan konsekuen dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Setelah Orde Baru memegang tumpuk kekuasaan dalam mengendalikan pemerintahan,

muncul suatu keinginan untuk terus menerus mempertahankan kekuasaannya atau status quo. Hal ini

menimbulkan akses-akses nagatif, yaitu semakin jauh dari tekad awal Orde Baru tersebut. Akhirnya

penyelewengan dan penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang terdapat

pada UUD 1945, banyak dilakukan oleh pemerintah Orde Baru.

a.    Krisi Politik

Demokrasi yang tidak dilaksanakan dengan semestinya akan menimbulkan permasalahan

politik. Ada kesan kedaulatan rakyat berada di tangan sekelompok tertentu, bahkan lebih banyak di

pegang oleh para penguasa. Dalam UUD 1945 Pasal 2 telah disebutkan bahwa “Kedaulatan adalah

ditangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR”. kedaulatan rakyat tersebut dilakukan oleh

MPR sebagai wakil-wakil dari rakyat, tetapi secara de facto (dalam kenyataannya) anggota MPR

sudah diatur dan direkayasa, sehingga sebagian besar anggota MPR itu diangkat berdasarkan ikatan

kekeluargaan (nepotisme).

Keadaan seperti ini mengakibatkan munculnya rasa tidak percaya kepada institusi

pemerintah, DPR, dan MPR. Ketidak percayaan itulah yang menimbulkan munculnya gerakan

reformasi. Gerakan reformasi menuntut untuk dilakukan reformasi total di segala bidang, termasuk

keanggotaan DPR dam MPR yang dipandang sarat dengan nuansa KKN. Krisis politik sebagai faktor

penyebab terjadinya gerakan reformasi itu, bukan hanya menyangkut masalah sekitar konflik PDI

saja, tetapi masyarakat menuntut adanya reformasi baik didalam kehidupan masyarakat, maupun

pemerintahan Indonesia.

b.     Krisi Hukum

Pelaksanaan hukum pada masa pemerintahan Orde Baru terdapat banyak ketidakadilan. Sejak

munculnya gerakan reformasi yang dimotori oleh kalangan mahasiswa, masalah hukum juga menjadi

salah satu tuntutannya. Masyarakat menghendaki adanya reformasi di bidang hukum agar dapat

mendudukkan masalah-masalah hukum pada kedudukan atau posisi yang sebenarnya.

c.     Krisi Ekonomi

Krisi moneter yang melanda Negara-negara di Asia Tenggara sejak bulan Juli 1996, juga

mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia. Ekonomi Indonesia ternyata belum mampu

untuk menghadapi krisi global tersebut. Krisi ekonomi Indonesia berawal dari melemahnya nilai tukar

rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Ketika nilai tukar rupiah semakin melemah, maka

pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 0% dan berakibat pada iklim bisnis yang semakin

bertambah lesu. Kondisi moneter Indonesia mengalami keterpurukan yaitu dengan dilikuidasainya

sejumlah bank pada akhir tahun 1997. Krisis moneter tidak hanya menimbulkan kesulitan keuangan

Negara, tetapi juga telah menghancurkan keuangan nasional.

d.    Krisi Kepercayaan

Demontrasi di lakukan oleh para mahasiswa bertambah gencar setelah pemerintah

mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos angkutan pada tanggal 4 Mei 1998, Aksi mahasiswa

yang semula damai itu berubah menjadi aksi kekerasan setelah tertembaknya empat orang mahasiswa,

teragedi mahasiswa itu telah mendorong munculnya solidaritas dari kalangan kampus dan masyarakat

yang menantang kebijakan pemerintahan yang dipandang tidak demokratis dan tidak merakyat.

namun tuntutan dari masyarakat agar Presiden Soeharto mengundurkan diri semakin banyak

disampaikan, Rencana kunjungan mahasiswa ke Gedung DPR / MPR untuk melakukan dialog

dengan para pimpinan DPR / MPR akhirnya berubah menjadi mimbar bebas dan mereka memilih

untuk tetap tinggal di gedung wakil rakyat tersebut sebelum tuntutan reformasi total di penuhinya.

Tekanan-tekanan para mahasiswa lewat demontrasinya agar presiden Soeharto mengundurkan diri

akhirnya mendapat tanggapan dari Harmoko sebagai pimpinan DPR / MPR. Maka pada tanggal 18

Mei 1998 pimpinan DPR/MPR mengeluarkan pernyataan agar Presiden Soeharto mengundurkan diri.

d. Kronologi Lahirnya Reformasi

1)  Keberanian Amin Rais membongkar kebobrokan sistem pengelolaan PT Freeport

2)  Peristiwa 27 Juli 1996 (KUDATULI) yaitu penyerbuan kantor PDI yang ditempati

Megawati oleh PDI pro-Suryadi

3)  Terpilihnya kembali Bpk Soeharto sebagai presiden pada bulan Maret 1998

4)  Terjadinya demonstrasi besar-besaran mahasiswa di Tri Sakti pada 12 Mei 1998

5)  Terjadinya Kerusuhan di Jakarta pada 13 dan 14 Mei 1998 yang berakibat makin

Terpuruknya perekonomian Indonesia.

6)  Didudukinya gedung DPR / MPR oleh para mahasiswa pada 19 Mei 1998

7)  Pada 20 Mei 1998 Presiden Soeharto memanggil para tokoh nasional, guna membentuk

kabinet reformasi tetapi ditolak

8)  Presiden Soeharto meletakkan jabatannya pada 21 Mei 1998 di Istana Negara dan

digantikan oleh B.J Habiebi.

BAB II

SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA

A. pembahasan

1. Dinamika pembangunan ekonomi di suatu negara banyak dipengaruhi oleh:

• Faktor internal

Meliputi kondisi fisik (termasuk iklim), letak geografi, jumlah dan kualitas sumberdaya,

kondisi awal ekonomi, sosbudpol dan peranan pemerintah dalam perekonomian

• Faktor Eksternal

Meliputi perkembangan teknologi, kondisi perekonomian dan politik dunia, serta keamanan

global

• Kondisi perekonomian masa lampau (sejarah)

2. Sejarah perekonomian Indonesia

A. Masa Orde Lama

Keadaan Ekonomi Keuangan Pada Masa Awal Kemerdekaan Amat Buruk Karena Inflasi Yang

Disebabkan Oleh Beredarnya Lebih Dari Satu Mata Uang Secara Tidak Terkendali. Pada Oktober

1946 Pemerintah RI Mengeluarkan ORI (Oeang Republik Indonesia) Sebagai Pengganti Uang Jepang.

Namun Adanya Blokade Ekonomi Oleh Belanda Dengan Menutup Pintu Perdagangan Luar Negeri

Mengakibatkan Kekosongan Kas Negara.

Pada Awalnya Sistem Pemerintahan Indonesia Adalah Sistem Demokrasi Liberal, Sehingga Sistem

Ekonomi Adalah Paham Ekonomi Liberal

• Iklim Politik Yang Tidak Kondusif Menyebabkan Mengganggu Perekonomian Indonesia

Muncul Sistem Politik Yang Lebih Condong Ke Sistem Sosialis Faham Ekonomi Terpimpin

Merupakan Refleksi Dan Perasaan Anti Kolonialisme.

• Restrukturisasi Pembangunan Yang Memerlukan Dana Besar Mengalami Kesulitan

Pendanaan Dari Blok Kapitalis

• Terjadi Instabilisasi Politik Terjadi Pegantian Pemerintahaan

Buruknya Kondisi Ekonomi, Karena:

• Kondisi Politik Dalam Negeri

• Keterkaitan Faktor Produksi

a. Beberapa peristiwa pada masa orde lama :

Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)

Daya Tarik Indonesia Akan Sumber Daya Alam Dan Rempah-rempah Membuat Bangsa-bangsa

Eropa Berbondong-bondong Datang Untuk Menguasai Indonesia. Sebelum Merdeka Setidaknya Ada

4 Negara Yang Pernah Menjajah Indonesia.

Dalam Masa Penjajahan Belanda Selama 350 Tahun Belanda Melakukan Berbagai Perubahan

Kebijakan Dalam Hal Ekonomi, Salah Satunya Dengan Dibentuknya Vereenigde Oost-indische

Compagnie (VOC). Belanda Memberikan Wewenang Untuk Mengatur Hindia Belanda Dengan

Tujuan Menghindari Persaingan Antar Sesama Pedagang Belanda, Sekaligus Untuk Menyaingi

Perusahaan Imperialis Lain Seperti EIC Milik Inggris.

Untuk Mempermudah Aksinya Di Hindia Belanda, Voc Diberi Hak Octrooi, Yang Antara

Lain Meliputi A. Hak Mencetak Uang

B. Hak Mengangkat Dan Memberhentikan Pegawai

C. Hak Menyatakan Perang Dan Damai

D. Hak Untuk Membuat Angkatan Bersenjata Sendiri

E. Hak Untuk Membuat Perjanjian Dengan Raja-raja

Namun Pada Tahun 1795, VOC Dibubarkan Karena Dianggap Gagal Dalam Mengeksplorasi

Kekayaan Hindia Belanda. Kegagalan Itu Nampak Pada Defisitnya Kas VOC, Yang Antara Lain

Disebabkan Oleh :

A. Peperangan Yang Terus-menerus Dilakukan Oleh VOC Dan Memakan Biaya Besar

B.Penggunaan Tentara Sewaan Membutuhkan Biaya Besar

C.Korupsi Yang Dilakukan Pegawai VOC Sendiri

D.Pembagian Dividen Kepada Para Pemegang Saham.

Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)

Perekonomian diserahkan sepenuhnya pada pasar, padahal pengusaha pribumi masih belum

mampu bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Pada akhirnya hanya memperburuk kondisi

perekonomian Indonesia.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasinya antara lain:

Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang untuk mengurangi jumlah uang yang

beredar agar tingkat harga turun

Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu menumbuhkan wiraswasta pribumi agar bisa

berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional

Pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda.

Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)

Sebagai Akibat Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Maka Indonesia Menjalankan Sistem Demokrasi

Terpimpin Dan Struktur Ekonomi Indonesia Menjurus Pada Sistem Etatisme (Segalanya Diatur

Pemerintah). Namun Lagi-lagi Sistem Ini Belum Mampu Memperbaiki Keadaan Ekonomi Indonesia.

Akibatnya Adalah :

Devaluasi Menurunkan Nilai Uang Dan Semua Simpanan Di Bank Diatas 25.000 Dibekukan

Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) Untuk Mencapai Tahap Ekonomi Sosialis

Indonesia Dengan Cara Terpimpin

Kegagalan Dalam Berbagai Tindakan Moneter

B. Masa orde baru

Pada awal orde baru, stabilitas ekonomi dan politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah

berorintasi pada pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan

pokok rakyat.

Tujuan jangka panjang : meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui proses industrialisasi dalam

sekala besar Kegiatan pembangunan ekonomi di pusatkan di pulau Jawa, khususnya Jawa Barat

Program Penghijauan (Green Revolution) di sektor Pertania Peningkatan Pertumbuhan ekonomi

pendapatan perkapita meningkat, hal ini dipengaruhi oleh :

• Kemampuan Kabinet

• Pendapatan dari ekspor minyak

• Pinjaman Luar Negeri dan PMA

Deregulasi sektor moneter dan riil Dibanding Orde Lama, terjadi peningkatan kinerja ekonomi

nasional

C. Masa Transisi

Krisis keuangan kawasan Asia krisis moneter di Indonesia yang ditandai depresiasi rupiah

terhadap dollar Usaha mengatasi krisis :

• Melakukan intervensi cadangan devisa menipis

• Meminta bantuan dari IMF

• Penerapan kebijaksanaan makro, meliputi fiskal dan moneter (pencabutan Subsidi)

• Restrukturisasi sektor keuanga

• Reformasi Struktural

• Terjadi tarik ulur antara kepentingan domestik dengan IMF

Krisis ekonomi ini berdampak pula pada krisis politik

D. Masa Reformasi

Kondisi Perekonomian Menunjukkan Perbaikan Dibanding Dengan Zaman Sebelumnya Stabilitas

Keamanan Politik Dan Sosial Mendapatkan Ancaman-ancaman Serius à Meningkatkan Country

Risk, Kondisi Perekonomian Indonesia Cenderung Lebih Buruk Dibanding Masa Transisi, Dimana :

• Country Risk Semakin Besar

• IHSG Menunjukkan Pertumbuhan Negatif

• Nilai Tukar Rupiah Semakin Merosot

Sampai Pada Masa Kepemimipinan Presiden Abdurrahman Wahit, Megawati Soekarnoputri,

Hingga Sekarang Masa Kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Pun Masalah-masalah

Yang Diwariskan Dari Masa Orde Baru Masih Belum Dapat Diselesaikan Secara Sepenuhnya. Bisa

Dilihat Dengan Masih Adanya KKN, Inflasi, Pemulihan Ekonomi, Kinerja BUMN, Dan Melemahnya

Nilai Tukar Rupiah Yang Menjadi Masalah Polemik Bagi Perekonomian Indonesia.

Sejarah ekonomi Indonesia pasca penjajahan sendiri dibagi menjadi tiga system Yaitu :

Sistem Monopoli VOC,

VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) Atau Perusahaan Hindia Timur Belanda (1602-akhir

1799) Merupakan Perusahaan Yang Menerapkan Sistem Monopoli Dalam Membeli Komoditi-

komoditi Perdagangan Seperti Rempah-rempah, Sehingga Harganya Tertekan Karena Ditetapkan

Sepihak Oleh VOC. Meskipun Bukan Pemerintah Penjajah Belanda, Namun Kehadiran VOC Justru

Membuat Kerugian Bagi Bangsa Indonesia, Terutama Petani Pada Masa Itu. Hal Ini Dikarenakan

Bangsa Indonesia Merasa VOC Mempunyai Kekuasaan Dan Daya-paksa Seperti Pemerintah.

Namun, Voc Memiliki Kebangkrutan Pada Tahun 1799 Dan Menyebabkan Kepemerintahan

Belanda Terhenti Sementara (1811-1816) Dan Penguasaan Indonesia Diambil Alih Oleh Inggris Pada

Saat Belanda Diduduki Jerman, Dan Pemerintah Belanda Mengungsi Ke Inggris. Dan Pada Saat Itu,

Letnan Gubernur Thomas Robert Raffles Memperkenalkan “Sistem Sewa Tanah” Untuk

Mengefisienkan Tanah Jajahan. Sistem Ini Tidak Segera Diambil Alih Oleh Pemerintah Penjajah

Belanda Setelah Indonesia Diseahkan Kembali Kepada Belanda .

Sistem Tanam Paksa

Pada Tahun 1830, Pemerintah Belanda Hampir Mengalami Kebangkrutan Karena Terlibat Dalam

Dua Perang Besar, Yaitu Perang Diponegoro (1825-1830) Dan Perang Padri (1821-1837). Karena Hal

Tersebut, Gubernur Jendral Van Den Bosch Mendapatkan Izin Untuk Melaksanakan Sebuah Sistem,

Yaitu “Culture Stelsel” Atau Yang Dikenal Dengan Istilah Sistem Tanam Paksa. Tujuan Utamanya

Tidak Lain Untuk Mengisi Kas Pemerintahan Jajahan Yang Kosong, Atau Menutup Defisit Anggaran

Pemerintah Yang Besar.

Tentunya, Sistem Ini Dinilai Cukup Berat Bagi Rakyat Indonesia Saat Itu, Dikarenakan Petani

Harus Menanam Tanaman Tertentu Dan Menjualnya Pada Harga Yang Ditetapkan Kepada

Pemerintah, Serta Penduduk Desa Yang Tidak Memiliki Tanah Harus Bekerja 73 Hari Dalam Setahun

Pada Kebun-kebun Milik Pemerintah. Hal Ini Mengakibatkan Produksi Pangan Rakyat Merosot Dan

Timbul Kelaparan Di Berbagai Tempat Di Jawa. Meskipun Kas Pemerintah Belanda Mengalami

Surplus, Namun Sistem Ini Akhirnya Dihapus Pada Tahun 1870 Setelah Mendapat Protes Keras Dari

Berbagai Kalangan Di Belanda.

Sistem Kapitalis-liberal.

Sistem Terakhir Yang Dianut Pada Zaman Penjajahan Adalah Sistem Ekonomi Kapitalis-liberal.

Dari Kata “Kapitalis” Maupun “Liberal”, Kita Dapat Mengetahui Bahwa Sistem Ini Bukan Lagi

Diatur Oleh Pemerintah, Melainkan Diatur Oleh Pengusaha Swasta, Namun Tetap Diawasi Oleh

Pemerintah Melalui Peraturan Per-undang-undangan. Undang-undang Pertama Yang Menandai

Sistem Baru Ini Adalah UU Agraria Tahun 1870, “Yang Memperbolehkan Perusahaan-perusahaan

Perkebunan Swasta Menyewa Lahan-lahan Yang Luas Untuk Jangka Waktu 75-99 Tahun, Untuk

Ditanami Tanaman Keras Seperti Karet, The, Kopi, Kelapa Sawit, Sawi, Atau Untuk Tanaman

Semusim Seperti Tebu Dan Tembakau.

Di Beberapa Daerah Rakyat Sudah Terlebih Dahulu Menanamnya, Dan Mengakibatkan

Terjadinya Persaingan Antara Perkebunan Besar Dengan Perkebunan Rakyat Atau Pajak Pendapatan,

Namun Di Pihak Lain Penduduk Pribumi (Perkebunan Rakyat) Yang Sudah Terlebih Dahulu

Mengembangkan Tanaman-tanaman Tersebut “Tidak Boleh Dirugikan” Terutama Pemasaran

BAB III

SISTEM EKONOMI INDONESIA

Pengertia Sistem Ekonomi

Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan

sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan

mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara

sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki

semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut di pegang oleh

pemerintah.

sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekstrem tersebut :

1. Perekonomian Terencana

Ada dua bentuk utama perekonomian terencana, yaitu komunisme dan sosialisme. Sebagai

wujud pemikiran Karl Marx, komunisme adalah sistem yang mengharuskan pemerintah memiliki dan

menggunakan seluruh faktor produksi. Namun, lanjutnya, kepemilikan pemerintah atas faktor-faktor

produksi tersebut hanyalah sementara; Ketika perekonomian masyarakat dianggap telah matang,

pemerintah harus memberikan hak atas faktor-faktor produksi itu kepada para buruh. Uni Soviet. dan

banyak negara Eropa Timur lainnya menggunakan sistem ekonomi ini hingga akhir abad ke-20.

2.Sistem Ekonomi Tradisional

Perekonomian pasar bergantung pada kapitalisme dan liberalisme untuk menciptakan sebuah

lingkungan di mana produsen dan konsumen bebas menjual dan membeli barang yang mereka

inginkan (dalam batas-batas tertentu). Sebagai akibatnya, barang yang diproduksi dan harga yang

berlaku ditentukan oleh mekanisme penawaran-permintaan.

Perekonomian indonesia saat ini.

Di lihat dari sedikit perekonomian makro dibidang perbankan ini dapat kita rasakan pertumbuhan

ekonomi itu meningkat.Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi sepanjang

triwulan I-2011 masih akan tumbuh tinggi, yakni di kisaran 6,4 persen. Sehingga, sepanjang tahun

ini, perekonomian Indonesia diproyeksikan tumbuh di kisaran 6-6,5 persen. Ekonomi indonesia saat

ini optimis pertumbuhan ekonomi yang meningkat.dengan pertumbuhan dan pendapatan nasional

yang semakin meningkat kita dapat melihat perkembangan dan kemajuan kita pada negara lain.

dengan pendapatan nasional per tahun indonesia mampu memberikan kemajuan.

Perkembangan Sistem Ekonomi Sebelum Orde Baru

Sejak negara republik Indonesia berdiri sudah banyak tokoh-tokoh negara yang telah

merumuskan perekonomian yang tepat bagi bangsa Indonesia, baik secra individu maupun melalui

diskusi kelompok. Dinegara Amerika tahun 1949 menegaskan bahwa yang dicita-citakan adalah

ekonomi semacam campuran tetapi telah disepakati suatu bentuk ekonomi baru yang dinamakan

sebagai sistem ekonomi pancasila yang didalamnya mengandung unsur penting yang disebut

demokrasi ekonomi.

Pelaku Ekonomi Utama Dalam Perekonomian Indonesia

Rumah Tangga Konsumsi /RTK

Rumah tangga konsumsi merupakan unit ekonomi yang paling kecil. Rumah tangga konsumsi adalah

pemilik atau penyedia jasa dari berbagai faktor produksi. Faktor produksi yang dimiliki oleh rumah

tangga akan digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Rumah tangga

konsumsi juga akan menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan untuk memenuhi

kebutuhannya. Peran Rumah Tangga Konsumsi adalah :

• Konsumen

• Pemasok atau pemilik faktor produksi

Faktor produksi ada 4 macam yaitu :

• Alam

• Tenaga kerja

• Modal

• Skill/keahlian

Rumah Tangga Produksi/RTP/Perusahaan

Perusahaan adalah suatu organisasi yang didirikan oleh satu atau beberapa orang yang bertujuan

untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Perusahaan merupakan tempat

berlangsungnya produksi. Peran Perusahaan sebagai pelaku ekonomi yaitu

• Produsen : menghasilkan barang dan jasa

• Pengguna faktor produksi : menggunakan faktor produksi untuk menghasilkan barang

dan jasa

• Agen pembangunan : membantu pemerintah dengan menjalankan kegiatan pembangunan

Pemerintahan

Pemerintahan mencangkup semua lembaga atau badan pemerintahan yang memiliki wewenang

dan tugas mengatur ekonomi. Dan pemerintah terjun langsung dalam kegiatan ekonomi melalui

perusahaan negara (BUMN/BUMD).

Peran Pemerintah sebagai pelaku ekonomi yaitu :

• Pengatur : mengatur perekonomian negara sehingga tercipta stabilitas ekonomi agar tidak

merugikan masyarakat

• Konsumen : membutuhkan barang dan jasa dalam menjalankan tugasnya

•   Produsen : menghasilkan barang dan jasa melalui perusahaan milik negara (BUMN

dan BUMD)

• Regulasi : pengaturan kegiatan ekonomi secara langsung, sehingga pemerintah dapat menata

kehidupan perekonomian sedemikian rupa sehingga tidak ada satu pihak pun yang dirugikan

• Deregulasi : upaya penghapusan regulasi yang dinilai menghambat perekonomian.

Masyarakat luar negri

Peranan masyarakat luar negeri sebagai pelaku ekonomi adalah :

• Perdagangan

• Pertukaran tenaga kerja

• Penanaman modal

• Pemberian pinjaman dan pemberian bantuan

BAB IV

PERTUMBUHAN EKONOMIAN INDONESIA

a.pembahasan

pengertian pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Merupakan Perkembangan Kegiatan Dalam Perekonomian Yang

Menyebabkan Barang Dan Jasa Yang Diproduksikan Dalam Masyarakat Bertambah Dan

Kemakmuran Masyarakat Meningkat, Pertumbuhan Ekonomi Dapat Dipandang Sebagai Masalah

Makro Ekonmi Dalam Jangka Panjang

Pertumbuhan Ekonomi Dapat Diartikan Juga Sebagai Proses Kenaikan Kapasitas Produksi Suatu

Perekonomian Yang Diwujudkan Daam Bentuk Penaikan Pendapatan Nasional, Perekonomian

Dikatanan Mengalami Pertumbuhan Apabila Jumlah Balas Jasa Rill Terhadap Pengguna Faktor-

faktor Produksi Pada Tahun Tertentu Lebih Besar Dari Pada Tahun Sebelumnya.

b. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Secara Umum

• Faktor Produksi, Yaitu Harus Mampu Memanfaatkan Tenaga Kerja Yang Ada Dan

Penggunaan Bahan Baku Industri Dalam Negeri Semaksimal Mungkin.

• Faktor Investasi, Yaitu Dengan Membuat Kebijakan Investasi Yang Tidak Rumit Dan

Berpihak Pada Pasar.

• Faktor Perdagangan Luar Negeri Dan Neraca Pembayaran, Harus Surplus Sehingga Mampu

Meningkatkan Cadangan Devisa Dan Menstabilkan Nilai Rupiah.

• Faktor Kebijakan Moneter Dan Inflasi, Yaitu Kebijakan Terhadap Nilai Tukar Rupiah Dan

Tingkat Suku Bunga Ini Juga Harus Di Antisipatif Dan Diterima Pasar.

• Faktor Keuangan Negara, Yaitu Berupa Kebijakan Fiskal Yang Konstruktif Dan Mampu

Membiayai Pengeluaran Pemerintah.

c. Indikator yang digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi

• Tingkat Pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto)

• Tingkat Pertumbuhan PNB (Produk Nasional Bruto)

d.faktor penggerak pertumbuhan ekonomi

1. Sumber-sumber Alam

Elemen ini meliputi luasnya tanah, sumber mineral dan tambang, iklim, dan lain-lain. Beberapa

negara sedang berkembang sangat miskin akan sumber-sumber alam, sedikitnya sumber-sumber alam

yang dimiliki meruoakan kendala cukup serius. Dibandingkan dengan sedikitnya kuantitas serta

rendahnya persediaan kapital dan sumber tenaga manusia maka kendala sumber alam lebih serius.

2. sumber daya manusia

bidang sumber daya manusia yang dihadapi oleh negara-negara sedang berkambang pada

umumnya adalah terlalu banyaknya jumlah penduduk, pendayagunaannya rendah, dan kualitas

sumber-sumber daya tenaga kerja sangat rendah.

3.akumulasi kapasitas

Negara-negara sedang berkembang tak mampu mengadakan investasi yang memadai untuk

menaikkan kualitas sumber daya manusia berupa pengeluaran untuk memelihara kesehatan

masyarakat serta untuk pendidikan dan latihan kerja.

4.kemajuan teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya

percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia

digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas

serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada

percepatan laju pertumbuhan perekonomian.

5.sistem masyarakat dan sikap masyarakat

Di beberapa Negara berkembang , system social dan sikap masyarakat menjadi penghambat

perkembangan ekonomi yang cukup serius, beberapa kebiasaan atau adat istiadat secara tradisional

yang masih dianut masyarakatnya monolak untuk menggunakan cara atau alat produksi yang lebih

efektif dan efisien. Masyarakat lebih munyukai peralatan yang tidak produktif dan tidak efektif. Pada

masyarakat akan sulit pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

6. modal

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi tentu memerlukan modal, baik

modal barangmaupun modal uang. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, jumlahmodal yang

terbatas menjadi masalah. Di negara berkembang, tingkat pembentukan modal yang rendah

disebabkan karena kemampuan menabung yang rendah. Kemampuan menabung yang rendah

disebabkan karena rendahnya tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan rendah disebabkan karena

tingkat produktivitas yang rendah. Tingkat produktivitas yang rendah disebabkan karena tingkat

pembentukan modal yang rendah, sehingga kegiatan investasi tidak bisa berkembang. Demikian

seterusnya sehingga membentuk suatu lingkaran.

e. Faktor Yang Menghambat Pertumbuhan Ekonomi

• Masih Tingginya Pengangguran Dan Kerentanan Pasar Tenaga Kerja

• Lemahnya Kegiatan Investasi

• Tingginya Potensi Tekanan Inflasi Secara Struktural

f. Ciri-ciri Negara Yang Mengalami Pertumbuhan Ekonomi

• Mengalami Peningkatan Gpn

• Mengalami Peningkatan Investasi Potensial

• Ditemukan Sumber-sumber Produktif Yang Dapat Digunakan Dengan Lebih Baik Dinegara

Tersebut

g. Empat Masalah Baru Yang Terjadi Di Indonesia

Kemerosotan Tingkat Investasi Riil /Langsung.

Karena Jika Investasi Turun Maka Kegiatan-kegiatproduksi Secara Nasional Pun Akan Ikut

Turun. Jika Kegiatan Produksi Menurun,output Akan Merosot Dan Laju Pertumbuhanekonomi Juga

Merosot Dan Celakanya Halini Berlangsung Cukup Lama Terjadi Diindonesia An Dan Tidak Banyak

Yangmengetahui Yangmembahayakan Perekonomian Nasionaltanpa Ada Upaya Koreksi.Resiko

Jangka Luasnya. Permasalahan Ini Dialami Juga Oleh Negara-negara Di Asianamun Permasalahan

Tidak Serumit Di Indnesia

Investasi Tetap Di Indonesiasampai Tahun 2008 Masihdibawah Tingkat Masa Sebelumkrisis.

Padahal Investasi Tetapsecara Langsung Menentukaninvestasi Riil Atau Investasilangsung Berkaitan

Denganproduksi Seperti Berupa Pendirian Pabrik, Pembukaanlahan Baru Dll, Namun

disisilain,Sektor keuangan Indonesia mencatat perkembangan sangat pesat,sehingga lambat tahun

sector  riil. Sector keuangan sudah bisnis tersendiri.Uang bukan Cuma alat, Secara global,perubahan

ini mulai terjadisekitar tahun1973 tidak lama setelah AS melepaskan jaminan emasterhadap

dollar yang diedarkan. Sejak saat itu,sector keuangan tumbuh luar biasa dan sekian kali lipat lebih

besar .

Perubahan Saldo Dankomposisi Neraca Transaksi

Fakta Mencolok Pertama Adalah Sebelum Krisis Semuanegara Yang Mengalami Krisis Mencatat

Deficit Neraca Transaksiberjalan. Kebalikannya, Setelah Krisis Semua Negara Mencatatsurplus. Ini

Dikarenakan Pada Periode Pascakrisis, Begitumemungkinkan, Setiap Negara Kini Berusaha Keras

Mencetaksurplus Neraca Transaksi Berjalan.Berkat Langkah Ini, Maka Jumlah Cadangan

Internasionalsemua Negara, Termasuk Indonesia, Juga Mengalami Kenaikkan.Perubahan Itu Ternyata

Diikuti Oleh Perubahan Pada Perhitungan Danmetode Penanggulangan Deficit Pada Tiga Neraca

Utama Yangmenjadi Penjabaran Dari Neraca Pembayaran, Yakni Neracaanggaran, Neraca Transaksi

Berjalan Dan Neraca Modal, Gunamenyesuaikan Dengan Pola Baru Pemanfaatan Saldo

Neracatransaksi Berjalan .Sebelum Krisis, Adagium Yang Berlaku Adalah Ditinjau Dari

Sisipengeluaran, Output Nasional Sama Dengan Konsumsi Ditambahinvestasi, Ditambah Belanja

Pemerintah Dan Selisih Antara Ekspor Dan Impor. Sedangkan Dari Sisi Pemerintah, Output Nasional

Samadengan Konsumsi Plus Tabungan Nasional Plus Pajak.

Penurunan Daya Saing

Survey yang diadakan International Institute forManagement Development, daya saing

perekonomianIndonesia berada di urutan bawah dan kedudukannyasemakin merosot, Indonesia

menduduki urutan ke 54 dari 55 negara. Pasca krisis kedudukan Indonesia semakinme lorot

dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya,menurut para pengusaha Jepang yang berinvestasi

diIndonesia.Berdasarkan kualifikasi yang ditetapkan oleh BadanPBB urusan Perdagangan dan

Pembangunan (UNCTAD),Indonesia sebagai tujuan investasi masuk dalam kelompok terbawah yakni

kelompok negara yang kinerja maupunpotesi investasinya sama-sama rendah. Indonesia

jauhtertinggal dengan negara-negara tetangganya yang ukuran,potensi dan kekayaan alamnya

sebenarnya jauh lebih kecil.

Pada Gilirannya Penurunan Daya Saing Investasi Mengakibatkan Penurunan Investasi Sector Riil

Di Indonesia. Bukanhanya Pengusaha Asing Yang Enggan Membuka Usaha Di Indonesia,namun Juga

Pengusaha Indonesia Sendiri. Mereka Juga Akan Mencarilahan Investasi Yang Lebih Menarik Di

Luar Negeri. Proses Globalisasimenjadikan Kompetisi Di Antara Perusahaan-perusahaaninternasional

Juga Meningkat. Demi Menjaga Kelangsunganusahanya, Kini Perusahaan Lebih Mementingkan

Penghematan Biaya-biaya Tetap Seperti Harga Beli/Sewa Lahan, Kualitas Infrastruktur Fisikdan Non

Fisik Daripada Biaya Yang Berubah-ubah. Banyak Kelemahanpaada Aspek Biaya Tetapjalur

Penyeberangan Utama Lautsering Terlanda Antrean Panjang. Kelemahan Berbagai Elemen

Inimerupakan Masalah-masalah Structural Utama Di Indonesia Yaitu Kualitas Infrastruktur

Yangberantakan, Kemacetan Lalu Lintas.

Penurunan Nasional Kualitas Pertumbuhan Ekonomi

Hal Ini Karena Sektor Non Tradable (Sektor Jasa) Itu Pada Umumnyapadat Modal Dan Padat

Teknologi, Terhimpun Hanya Pada Pusat-pusat Kemajuan Atau Ekonomi Yang Biasanya Berupa

Kota-kota Besar, Serta Sangat Sedikit Menyerap Tenaga Kerja.Dan Hanyaminoritas Orang Saja Yang

Berperan Pada Sektor Ini Sedangkanmayoritas Penduduk Hanya Menjadi Konsumen Dan

Sekedarpenonton.

Hal Ini Dapat Dilihat Pada Sektor Perbankan Dan Perniagaanumum, Dan Sektor Jasa Komonikasi

Telepon Seluler Yang Berperan Hanya Kalang Profesional Saja Dan Para Pemilik Saham Yang Akan

Meraih Keuntungan Sedangkan Mayoritas Hanyasebagai Konsumen Yang Harus Membayar Jasa

Dengan Harga Yang Cukup Mahal Untuk Menikmati Layanan Tersebut. Pertumbuhan Sektor Non

Tradable Ini Sangat Kontras Dengan sektor Tradable, Contoh Sub Sektor Manufaktur, Industri

Sepedamotor Dan Sektor Pertanian. Ketiga Sektor Ini Yang Dapat menampung Tenaga Kerja Lebih

Banyak Dan Memberikan keuntungan Bagi Semua Pihak Justru Terus Tertekan Dansemakin Merosot

Dibanding Dengan Sektor Non Tradable.

Di Sisi Lain Para Politisi Dan Penguasa Sibuk Sendiri Menaikkangaji Dan Tunjangannya.

Padahal Penganguran Makinmerangkak Naik Dan Kemiskinan Tak Teratasi. Dalam Mengatasi

Pertumbuhan Ekonomi Yang Tidak Seimbang Itu, Tentunya Bukan Dengan Menekan Atau

Menghalangipertumbuhan Sektor Non-tradable, Melainkan Harus Mengupayakan Agar Sektor

Tradable, Dapat Tumbuh Lebih Baik Dan Cepat Agar Tidak Terlalu Dari Sektor Non-tradable. Perlu

Pula Ditambahkan Di Sini Bahwa Petumbuhan Ekonomi Yangtidak Seimbang Bersama Dengan

Ketiga Perubahan Mendasarlainnya Yang Telah Diuraikan Diatas Selama Ini Benar-benarsudah Dan

Akan Menyebabkan Berbagai Masalah Pelik Yang Bukan Saja Berdimensi Ekonomi, Melainkan Juga

Politik Dan Sosial.

h. Manfaat Pertumbuhan Ekonomi

• Laju Pertumbuhannya Untuk Mengukur Kemajuan Ekonomi Sebagai Hasil Pembangunan

Nasional

• Pendapatan Berkapasitasnya Untuk Mengukur Tingkat Kemakmuran Penduduk

• Sebagai Dasar Pembuatan Proyeksi Atau Perkiraan Penerimaan Negara Untuk Perencanaan

Pembangunan Nasional Atau Sektor

• Sebagai Dasar Penentuan Preoritas Pemberian Bantuan Luar Negri Oleh Bank Dunia Atau

Lembaga Internasional Lainnya

• Sebagai Pembuatan Perkiraan Bisnis.

BAB V

PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI INDONESIA

a. pembahasan perubahan struktur ekonomi Indonesia

Perubahan Struktur Ekonomi, Umum Disebut Transformasi Struktural, Dapat Didefisinikan

Sebagai Suatu Rangkaian Perubahan Yang  Saling Tekait Satu Dengan Yang Lainnya Dalam

Komposisi AD, Perdagangan Luar Negri (Ekspor Dan Impor), AS ( Produksi Dan Menggunakan

Faktor-faktor Produksi Yang Diperlukan Mendukung Proses Pembanggunan Ekonomi Yang

Berkelanjutan) ( Chenery, 1979).

b. Dua teori utama yang digunakan dalam menganalisis perubahan struktur perubah

1. Teori Arthur Lewis (Teori Migrasi)

Pada Dasarnya  Membahas Proses Pembangunan Ekonomi Yang Terjadi Di Perdesaan Dan

Perkotaan. Perekonomian Negara Terbagi Menjadi Dua, Yaitu Perekonomiaan Tradisioanal

Dipedesaan Yang Didominasi Oleh Sektor Pertaniaan Dan Perekonomiaan Modern Diperkotaan

Dengan Industry Sebagai Sektor Utama. Dipedesaan, Karena Pertumbuhan Penduduknya Tinggi

Maka Terjadi Kelebihan Suplai Tenaga Kerja, Dan Tingkat Hidup Masyaraktnya Berbeda Pada

Kondisi Subsistens Akibat Perekonomian Yang Sifatnya Juga Subsistens.

2. Teori Hollis Chenery (teori transformasi structural).

Teori Chenery, Dikenal Dengan Teori Pattern Of Development, Menfokuskan Pada Perubahan

Struktur Dalam Tahapan Proses Perubahan Ekonomi Di NSB, Yang Mengalami Transformasi Dari

Pertanian Tradisional (Subsistens) Ke Sector Industri Sebagai Mesin Utama Penggerak Pertumbuhan

Ekonomi. Hasil Penelitian Empiris Yang Dilakukan Oleh Chenery Dan Syrquin (1975)

Mengindentifikasi Bahwa Sejalan Dengan Peningkatan Pendapatan Masyarakat Perkapita Yang

Membawa Perubahan Dalam Pola Dalam Permintaan Konsumen Dari Penekanan Pada Makanan Dan

Barang-barang Manufaktur Dan Jasa.

Perubahan Struktur Ekonomi Berbarengan Dengan Pertumbuhan Pdb Yang Merupahkan Total

Pertumbuhan Nilai Tambah Bruto (NTB) Dari Semua Sector Ekonomi.

c. Jumlah Dari Empat Factor Yang Dinyatakan Sama

1. Kenaikan Permintaan Domestik, Yang Memuat Permintaan Langsung Untuk Produk Industri

Manufaktur Plus Efek Tidak Langsung Dari Kenaikan Permintaan Domestik Untuk Produk

Sektor-sektor Lainnya Terhadap Industri Manufaktur.

2. Perluasan Exspor (Pertumbuhan Dan Diversifikasi) Atau Efek Total Dari Kenaikan Jumlah

Ekspor Terhadap Produk Industri Manufaktur.

3. Substitusi Imfor Atau Efek Total Dari Kenaikan Proporsi Permintaan Di Tiap Sektor Yang

Dipenuhi Lewat Produksi Domestik Terhadap Output Industri Manufaktur.

4. Perubahan Teknologi, Atau Efek Total Dari Perubahan Koefisien Infut- outfut Di Dalam

Perekonomian Akibat Kenaikan Upah Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Sektor Industri

Manufaktur.

d. Perbedaan Antara Negara Dalam Sejumlah Factor Internal Seperti

1. Kondisi Dan Struktur Awal Ekonomi Dalam Negeri (Basis Ekonomi)

Suatu Negara Yang Pada Awal Pembangunan Ekonomi/Industrialisasinya Sudah Memiliki

Industri-industri Dasar. Seperti Mesin,besi Dan Baja Yang Relatif Kuat Akan Mengalami Proses

Industrialisasi Yang Lebih Cepat Dibandingkan Negara Yang Hanya Memiliki Industri-industri

Ringan, Seperti Tekstil, Pakaian Jadi, Alas Kaki, Makanan, Dan Mimuman.

2. Besarnya Pasar Dalam Negeri

Besarnya Pasar Domestic Ditentukan Oleh Kombinasi Antara Jumlah Populasi Dan Tingkat

Pendapatan Riil Perkapita.

3. Pola Distribusi Pendapataan

Factor Ini Sangat Mendukung Factor Pasar Dan Tingkat Pendapatan Rata-rata Perkapita Naik

Pesat. Tetapi Kalau Distribusinya Sangat Pincang, Kenaikan Pendapatan Tersebut Tidak Terlalu

Berarti Bagi Pertumbuhan Industri-industri Selain Industri-industri Yang Membuat Barang-barang

Sederhana Makanan Dan Minuman. Sepatu Dan Pakaian Jadi (Tekstil).

4. Karakteristik Dari Industrialisasi

Pelaksanaan Atau Strategi Pengembangan Industry Yang Ditetapkan, Jenis Industry Yang

Diunggulkan, Pola Pembangunan Industry, Dan Insentif Yang Diberikan.

5. Keberadaan SDA

Negara Yang Kaya SDA Mengalami Pertumbuhan Ekonomi Yang Lebih Rendah Atau

Terlambat Melakukan Industrialisasi Atau Tidak Berhasil Melakukan Diversifikasi Ekonomi

(Perubahan Struktur) Daripada Negara Yang Miskin SDA.

6. Kebijakan Perdagangan Luar Negri

Negara Yang Menerapkan Kebijakan Ekonomi Tertutup (Inward Looking), Pola Dan Hasil

Industrialisasi Berbeda Dibandingkan Di Negara-negara Yang Menerapkan Kebijakan Ekonomi

Terbuka (Outward Looking).

e. Kasus Indonesia

Kalau Dilihat Sejak Awal Era Pemerintahan Orde Baru Hingga Sekarang, Dapat Dikatakan

Bahwa Proses Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia Cukup Pesat. Namun Demikian, Penurunan

Rasio Output Pertanian Terhadap PDB Tersebut Tidak Berarti Bahwa Volume Produksi Di Sektor

Tersebut Berkurang Selama Periode Tersebut (Pertumbuhan Rata-rata PerTahun Negatif).

Penurunan Tersebut Disebabkan Oleh Laju Pertumbuhan Output (Rata-rata Per Tahun Total) Di

Sektor Tersebut Relatif Lebih Rendah Dibandingkan Laju Pertumbuhan Output Dari Sektor Industri.

f. Krisis Ekonomi 1997/1998

Krisis Ekonomi Yang Melanda Indonesia Menjelang Akhir Tahun 1997 Dan Mencapai

Klimaksnya Pada Tahun 1998 Sangat Memukul Perekonomian Indonesia. Pada Tahun 1998 PDB

Merosot Tajam Hingga 13% Yang Membuat Pendapatan Per Kapita Juga Menurun Drastis.

Merosotnya PDB Hingga 13% Bukan Suatu Hal Yang Kecil, Mengingat Bahwa Sepanjang Sejarah

Indonesia Sejak 1945 Hingga 1996 Ekonomi Indonesia Belum Pernah Mengalami PDB Hingga 13%.

         Dari Sisi Suplai, Sektor Industri Manufaktur Dan Sektor Konstruksi (Bangunan), Yang Pada

Era Orde Baru Bukan Saja Berkembang Sangat Pesat, Tetapi Juga Sebagai Motor Utama

Pertumbuhan Ekonomi Juga Mengalami Penurunan Produksi Yang Signifikan. Krisis Ekonomi

Tersebut Diawali Oleh Krisis Keuangan Dan Yang Terakhir Ini Disebabkan Oleh Krisis Rupiah.

g. Langkah-langkah Yang Harus Diambil Agar Krisis Serupa Tidak Terulang Lagi Adalah :

1)  Ekspor Diperkuat,

2)  Ketergantungan Pada ULN, Impor, Dan Investasi Jangka Pendek Atau Yang  

Bermotivasi Spekulasi Dihilangkan,

3)  Sektor Perbankan Diperkuat,

4)  Menerapkan Kembali Mekanisme Penentuan Kurs Berdasarkan Sistem Bebas terkendali

5)  Menyiapkan Cara/Kebijakan Penanggulangan Krisis Yang Bagus Dengan Memerhatikan

Semua Faktor Yang Secara Teori Sangat Memungkinkan Munculnya Suatu Krisis Serupa.

h. Struktur Perekonomian Indonesia

Menurut Dumairy struktur perekonomian suatu negara dapat dilihat dari berbagai sudut

tinjauan. Setidak-tidaknya struktur perekonomian dapat dilihat dari empat sudut tinjauan, yaitu

tinjauan makro-sektoral, tinjauan keuangan, tinjauan penyelenggaraan kenegaraan, dan tinjauan

birokrasi pengambilan keputusan.

Tinjauan makro-sektoral dan keuangan merupakan tinjauan ekonomi murni sedangkan

tinjauan kenegaraan dan tinjauan birokrasi pengambilan keputusan adalah tinjauan di bidang politik.

Berikut penjelasannya:

1. Struktur Ekonomi Dari Tinjauan Makro-Sektoral

Berdasarkan tinjauan makro-sektoral perekonomian suatu negara dapat berstruktur agraris,

industri, atau niaga. Dilihat secara makro sektoral dalam bentuk produk domestik bruto maka struktur

perekonomian Indonesia dan [ppai tahun 1990-an masih agraris, namun sekarang sudah berstruktur

industri. .

2.   Struktur Ekonomi Dari Tinjauan Keruangan

Pergesern sturktur ekopnomi secara makro-sektoral senada dengan pergeserannya dengan

keruanngan, ditinjau dari sudut pandang keruangan, struktur perekonomian telah bergeser dari

struktur pedesaan menjadi struktur perkotaan dan Kemajuan perekonomian di kota-kota jauh lebih

besar dibandingkan dengan di pedesaan. hal ini disebabkan pembangunan industri-industri

pengolahan di daerah perkotaan dan juga makin berkembangnya sarana dan prasarana transportasi dan

komunikasi.

3. Struktur Ekonomi Dari Tinjauan Penyelenggaraan Kenegaraan

struktur perekonomian dapat dibedakan menjadi struktur etatis, egaliter, atau borjuis. Predikat

ini bergantung pada siapa atau kalangan mana yang menjadi pemeranm utama dalam perekonomian

yang berangkutan, yaitu bisa pemerintah/negara, bisa rakyat kebanyakan atau kalangan pemodal dan

usahawan.

4.   Struktur Ekonomi Dari Tinjauan Birokrasi Pengambilan Keputusan

Berdasarkan tinjauan birokrasi pengambilan keputusan, dapat dikaikan bahwa struktur

perekonomian Indonesia selama era pembangunan jangka panjang tahap pertama adalah sentralistis.

Dalam struktur ekonomi yang sentralistis pembuatan keputusannya lebih banyak ditetapkan oleh

pemrintah pusat atau kalangan atas pemerintahan. Pemerintah daerah atau kalangan pemerintahan

dibawah, beserta masyarakkkat dan mereka yang tidak memiliki akses ke pemrintahan pusat,

cenderungnya mereka hanya menjadi pelaksana saja, dan dalam pembuatan perencanaan hanya

sekedar sebagai pendengar.

BAB VI

KEMISKINA DAN KESEJAHTRAAN PENDAPATAN

a. pengertian kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar

seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan

adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup

yang mencukupi di suatu negara. Dalam praktiknya, pemahaman resmi atau umum masyarakat

mengenai garis kemiskinan (dan juga definisi kemiskinan lebih tinggi di negara maju daripada di

negara sedang berkembang.

Hampir setiap masyarakat memiliki rakyat yang hidup dalam kemiskinan. Garis kemiskinan berguna

sebagai perangkat untuk mengukur rakyat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosio-

ekonomi.

b. Penyebab terjadinya Kemiskinan

Kemiskinan banyak dihubungkan dengan:

• penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku,

pilihan, atau kemampuan dari si miskin.

• penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga. Penyebab

keluarga juga dapat berupa jumlah anggota keluarga yang tidak sebanding dengan

pemasukan keuangan keluarga.

• penyebab sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan

sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar. Individu atau keluarga yang

mudah tergoda dengan keadaan tetangga adalah contohnya.

• penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang,

pemerintah, dan ekonomi.

• penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur

sosial.

c. Dampak Kemiskinan

Dampak kemiskinan begitu bervariasi karena kondisi dan penyebab yang berbeda memunculkan

akibat yang berbeda juga.

• Pengangguran merupakan dampak dari kemiskinan.

• Kriminalitas merupakan dampak lain dari kemiskinan.

• Putusnya sekolah dan kesempatan pendidikan sudah pasti merupakan dampak kemiskinan.

• Kesehatan sulit untuk didapatkan karena kurangnya pemenuhan gizi sehari-hari akibat

kemiskinan membuat rakyat miskin sulit menjaga kesehatannya.

• Buruknya generasi penerus adalah dampak yang berbahaya akibat kemiskinan.

d. Hubungan antara Pertumbuhan dan Kesenjangan

Data dekade 1970an dan 1980an mengenai pertumbuhan ekonomi dan distribusi di banyak

Negara berkembang, terutama Negara-negara dengan proses pembangunan ekonomi yang tinggi,

seperti Indonesia, menunjukkan seakan-akan ada korelasi positif antara laju pertumbuhan dan tingkat

kesenjangan ekonomi: semakin tinggi pertumbuhan PDB atau semakin besar pendapatan per kapita

semakin besar perbedaan antara kaum miskin dan kaum kaya. Semakin besar ketimpangan distribusi

pendapatan disebabkan oleh pergeseran demografi, perubahan pasar buruh dan perubahan kebijakan

publik. 

e. Indikator Kesenjangan Dan Kemiskinan

Indikator Kesenjangan

Ada sejumlah cara untuk mengukur  tingkat  kesenjangan dalam distribusi pendapatan yang dibagi ke

dalam dua kelompok pendekatan, yakni axiomatic dan stochastic dominance. Yang sering digunakan

dalam  literatur adalah dari kelompok pendekatan pertama dengan tiga alat ukur, yaitu the Generalized

Entropy(GE), ukuran Atkinson, dan Koefisien Gini. Yang paling sering dipakai adalah koefisien gini.

Indikator Kemiskinan

Karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup batas garis kemiskinan yang digunakan

setiap negara berbeda-beda. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan batas miskin dari besarnya

rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan

bukan makanan (BPS, 1994).

f. Faktor Terjadinya Kemiskinan

1. Kemiskinan alamiah

Kemiskinan alamiah terjadi akibat sumber daya alam yang terbatas,penggunaan teknologi yang

rendah,dan bencana alam.

2. Kemiskinan buatan.

Kemiskinan ini terjadi karena lembaga-lembaga yang ada di masyarakat membuat sebagian

anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia

hingga mereka tetap miskin.

g. Faktor - faktor Penyebab Kemiskinan

• Tingkat pendidikan yang rendah

• Produktivitas tenaga kerja rendah

• Tingkat upah yang rendah

• Distribusi pendapatan yang tidak seimbang

• Kesempatan kerja yang sedikit

• Kwalitas sumber daya manusia masih rendah

• Penggunaan teknologi masih kurang

• Etos kerja dan motivasi pekerja yang rendah

• Kultur/budaya (tradisi)

• Politik yang belum stabil

h. Menurut Todaro (1997) Menyatakan Bahwa Variasi Kemiskinan Dinegara Berkembang

Disebabkan Oleh Beberapa Faktor, Yaitu:

• perbedaan geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan,

• perbedaan sejarah, sebagian dijajah oleh Negara yang berlainan,

• perbedaan kekayaan sumber daya alam dan kualitas sumber daya   manusianya

• perbedaan peranan sektor swasta dan negara,

• perbedaan struktur industri,

• perbedaan derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik negara lain

• perbedaan pembagian kekuasaan, struktur politik dan kelembagaan dalam negeri.

i. Penyebab Kemiskinan Di Negara INDONESIA

a)   Laju Pertumbuhan Penduduk

b)   Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja dan Pengangguran

c)   Tingkat pendidikan yang rendah

d)   Kurangnya perhatian dari pemerintah.

Belum meratanya program pembangunan,khususnya di pedesaan, luar Pulau Jawa, daerah terpencil,

dan daerah perbatasan Masih terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar.

j. Strategi Oleh Pemerintah Dalam Mengentaskan Kemiskinan :

• Jangka pendek yaitu membangun sector pertanian, usaha kecil dan ekonomi pedesaan.

• Jangka menengah dan panjang mencakup:

- Pembangunan dan penguatan sektor swasta

- Kerjasama regional

- Manajemen APBN dan administrasi

- Desentralisasi

- Pendidikan dan kesehatan

- Penyediaan air bersih dan pembanguna perkotaan

- Pembagian tanah pertanian yang merata

k. Upaya Meperintah Rakyat Miskin Yang Ada Dapat Tertanggulangi Sedikit Demi Sedikit

• Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok.

• Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin.

• Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat

• Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar.,Membangun dan

menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

BAB VII

PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

a. pengertian pembangunan ekonomi daerah

Yaitu suatu proses saat pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada

dan selanjutnya membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta

untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi

(pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. (Lincolin Arsyad, 1999).

b.Pengertian daerah menurut aspek ekonomi

Suatu daerah ditinjau dari aspek ekonomi, mempunyai 3 pengertian yaitu :

1. suatu daerah dianggap sebagai ruang dimana kegiatan ekonomi terjadi di dalam

berbagai pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama seperti segi

pendapatan perkapitanya, sosial budaya, geografisnya dsb. Daerah ini disebut daerah

homogen.

2. suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau

beberapa pusat kegiatan ekonomi daerah. Daerah ini disebut daerah nodal.

3. suara daerah adalah suatu ekonomi ruang yang berada dibawah suatu administrasi

tertentu seperti satu propinsi, kabupaten, kecamatan dsb didasarkan pada

pembagian administratif suatu negara. Daerah ini disebut daerah

perencanaan atau daerah administrasi.

c. Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Daerah

Pada hakekatnya, inti dari teori-teori pertumbuhan tersebut berkisar pada dua hal yaitu :

pembahasan yang berkisar tentang metode dalam menganalisis perekonomian suatu daerah  dan  teori-

teori yang membahas tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah

tertentu .

• Teori Ekonomi Neo Klasik

Teori ini memberikan 2 konsep pokok dalam pembangunan ekonomi daerah yaitu

keseimbangan (equilibirium) dan mobilitas faktor produksi. Artinya, sistem perekonomian

akan mencapai keseimbangan alamiahnya jika modal bisa mengalir tanpa restriksi

(pembatasan). Oleh karena itu, modal akan mengalir dari daerah yang berupah tinggi menuju

ke daerah yang berupah rendah.

• Teori Basis Ekonomi

Teori ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah

adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah.

Kelemahan model ini adalah bahwa model ini didasarkan pada permintaan eksternal bukan

internal. Pada akhirnya aklan menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap

kekuatan-kekuatan pasar secara nasional maupun global.

• Teori Lokasi

Para ekonomi regional sering mengatakan bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi

pertumbuhan daerah yaitu lokasi, lokasi, dan lokasi! Pernyataan tersebut sangat masuk akal

jika dikaitkan dengan pengembangan kawasan industri. Perusahaan cenderung untuk

meminimumkan biaya-biayanya dengan cara memilih lokasi yang memaksimumkan

peluangnya untuk mendekati pasar. Keterbatasan dari teori ini pada saat sekarang adalah

bahwa teknologi dan komunikasi modern telah mengubah signifikan suatu lokasi tertentu

untuk kegiatan produksi dan distribusi barang

• Teori Tempat Sentral

Setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang menyediakan

sumber daya (industri dan bahan baku). Tempat sentral tersebut merupakan suatu pemukiman

yang mneyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah yang mendukungnya.

• Model Daya Tarik

teori daya tarik industri adalah model pembanguna ekonomi yang paling banyak digunakan

oleh masyarakat. Teori ekonomi yang medasarinya adalah bahwa suatu masyarakat dapat

memperbaiki posisi pasarnya terhadap industrialis melalui pemberian subsidi dan insentif.

d. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk

memperbaiki penggunaan sumberdaya publik yang tersedia didaerah tersebut dan untuk memperbaiki

kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumberdaya swasta secara bertanggung jawab.

Pembangunan ekonomi yang efisien membutuhkan secara seimbang perencanaan yang lebih teliti

mengenai penggunaan sumber daya publik dan sektor swasta : petani, pengusaha kecil, koperasi,

pengusaha besar, organisasi sosial harus mempunyai peran dalam proses perencanaan.

e. Tiga  Impilikasi Pokok Dari Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah:

1. perencanan pembangunan ekonomi daerah yang realistik memerlukan pemahaman

tentang hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional dimana daerah tersebut

merupakan bagian darinya, keterkaitan secara mendasar antara keduanya, dan konsekuensi

akhir dari interaksi tersebut.

2. sesuatu yang tampaknya baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah

dan sebaliknya yang baik di daerah belum tentu baik secara nasional.

3. Perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah .

f. Permasalahan dalam Pembangunan Ekonomi Daerah

a. Ketimpangan Pembangunan Sektor Industri

Konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di daerah tertentu merupakan salah satu

faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah. Pertumbuhan

ekonomi di daerah dengan konsentrasi ekonomi yang tinggi cenderung pesat, sedangkan

daerah yang konsentrasi ekonominya rendah ada kecenderungan tingkat pembangunan dan

pertumbuhan ekonominya juga rendah.

b.  Kurang Meratanya Investasi

Harrod-Domar ada korelasi positif antara tingkat investasi dengan laju pertumbuhan

ekonomi, sehingga dengan kurangnya investasi dengan laju pertumbuhan ekonomi, sehingga

dengan kurangnya investasi di suatu daerah membuat pertumbuhan dan tingkat pendapatan

perkapita masyarakat di daerah tersebut rendah.

c. Tingkat Mobilitas Faktor Produksi yang Rendah

Kurang lancarnya mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja dan kapitas antar

daerah juga merupakan penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi regional.

d.   Perbedaan Sumber Daya Alam (SDA)

Pemikiran klasik yang mengatakan bahwa pembangunan ekonomi daerah yang kaya

SDA akan lebih maju dan masyarakatnya lebih makmur dibandingkan dengan daerah yang

miskin SDA.

e. Perbedaan Demografis

Ketimpangan ekonomi regional di Indonesia juga disebabkan oleh perbedaan kondisi

geografis antar daerah. Kondisi ini berpengaruh terhadap jumlah dan pertumbuhan penduduk,

tingkat kepadatan penduduk, pendidikan, kesehatan, kedisiplinan, dan etos kerja. Faktor-fator

ini mempengaruhi tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan dan

penawaran .

f.   Kurang lancarnya Perdagangan antar Daerah

Kurang lancarnya perdagangan antara daerah (intra-trade) juga merupakan faktor

yang turut menciptakan ketimpangan ekonomi regional Indonesia. Tidak lancarnya intra trade

disebabkan oleh keterbatasan transportasi dan komunikasi .

g. Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Daerah

Ada 4 peran yang diambil oleh pemerintah daerah dalam proses pembangunan ekonomi

daerah yaitu :

1. Entrepreneur

Pemerintah daerah bertanggungjawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis seperti BUMD

yang harus dikelola lebih baik sehingga secara ekonomis menguntungkan.

2. Koordinator

Untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi - strategi bagi pembangunan

didaerahnya. Dalam peranya sebagia koordinator, pemerintah daerah bisa juga melibatkan

lembaga-lembaga pemerintah lainnya, dunia usaha dan masyarakat dalam penyusunan

sasaran-sasaran konsistensi pembangunan daerah dengan nasional (pusat) dan menjamin

bahwa perekonomian daerah akan mendapatkan manfaat yang maksimum dari padanya.

3. Fasilitator

Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan

lingkungan didaerahnya, hal ini akan mempercepat proses pembangunan dan prosedur

perencanaan serta pengaturan penetapan daerah (zoning) yang lebih baik..

4. Stimulator

Pemerintah daerah dapat menstumulasi penciptaan dan pengembangan usaha

tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi  perusahaan-perusahaan untuk masuk ke

daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan yang telah ada tetap berada di daerah tersebut..

h.   Strategi dalam Pembangunan Ekonomi Daerah

Secara garis besar strategi pembangunan ekonomi daerah menurut Arsyad (1999) dapat

dikelompokan menjadi empat yaitu:

a. Strategi Pengembangan Fisik (Locality Or Physical Development Strategy)

Melalui pengembangan program perbaikan kondisi fisik/lokalitas daerah yang ditujukan untuk

kepentingan pembangunan industri dan perdagangan, pemerintah daerah akan berpengaruh positif

bagi pembangunan dunia usaha di daerah. Secara khusus, tujuan strategi pembangunan fisik ini adalah

untukmenciptakan identitas daerah/kota, memperbaiki pesona (amenity base) atau kualitas hidup

masayarakat, dan memperbaiki daya tarik pusat kota (civic center) dalam upaya memperbaiki dunia

usaha daerah. Untuk mencapai tujuan pembangunan fisik tersebut diperlukan alat-alat pendukung,

antara lain :

Pembuatan bank tanah (landbanking)

Pengendalian perencanaan dan pembangunan,

Penataan kota (townscaping),

Pengaturan tata ruang (zoning) dengan baik untuk meragsang perrtumbuhan dan

pembangunan ekonomi daerah.

Penyediaan perumahan dan pemukiman yang baik akan berpengaruh positif bagi dunia usaha,

di samping menciptakan lapangan kerja

  Penyediaan perumahan dan pemukiman yang baik akan berpengaruh positif bagi dunia

usaha, di samping menciptakan lapangan kerja

Penyadiaan infrastruktur seperti: sarana air bersih, listrik, taman, sarana parkir, tempat

olahraga, dan sebagainya.

b. Strategi Pengembangan Dunia Usaha (Bussines Development Strategi)

Pengembangan dunia usaha memerlukan komponen penting dalam pembangunan ekonomi

daerah, karena daya tarik, kreativitas atau daya tahan kegiatan dunia usaha merupakan cara terbaik

untuk menciptakan perekonomian daerah yang sehat. Untuk mencapai tujuan pembangunan fisik

tersebut diperlukan alat-alat pendukung, antaa lain:

Penciptaan iklim usaha yang baik bagi dunia usaha, melalui pengaturan dan kebijakan yang

memberikan kemudahan bagi dunia usaha dan pada saat yang sama mencegah penurunan

kualitas lingkungan.

Pembuatan informasi terpadu yang dapat memudahkan masyarakat dan dunia usaha untuk

berhubungan dengan aparat pemerintah daerah yang berkaitan dengan peirjinan dan informasi

rencana pembangunan ekonomi daerah.

Pendirian pusat konsultasi dan pengembangan usaha kecil, karena usaha kecil perannya

sangat penting sebagai penyerap tenaga kerja dan sebagai sumberdorongan memajukan

kewirausahaan.

Pembuatan sistem pemasaran bersama untuk menghindari skala yang tidak ekonomis dala

produksi, dan meningkatkan daya saing terhadap produk impor, serta sikap kooperatif sesama

pelaku bisnis

Pembuatan lembaga penelitian dan pengembangan (Litbang). Lembaga ini diperlukan untuk

melakukan kajian tentang pengembangan produk baru, teknologi baru, dan pencarian pasar

baru.

c. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia (Human Resources Development Strategy)

Strategi pengembangan sumber daya manusia merupakan aspek paling penting dalam proses

pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi tanpa dibarengi dengan peningkatan

kualitas dan keterampilan sumber daya manusia adalah suatu keniscayaaan. Pengembangan kualitas

sumber daya manusia dapat dilakukan dengan cara:

Pelatihan dengan sistem customized training, yaitu sistem pelatihan yang dirancang secara

khusus untuk memenuhi kebutuhan dan harapan siemberi kerja.

Pembuatan bank keahlian (skillbanks), sebagai bank informasi yang berisi data tentang

keahlian dan latar belakang oarng yang menganggur di daerah.

Penciptaan iklim yang mendukung bai perkembangan lembaga-lembaga pendidikan dan

keterampilan di darah.

  Pengenmbangan lembaga pelatihan bagi para penyandang cacat.

d. Strategi Pengembangan Masyarakat (Community-Based Development Strategy)

Startegi pengembangan masyarakat ini merupakan kegiatan yang ditujukan untuk

memberdayakan (empowerment) suatu kelompok masyarakat tertentu pada suatu daerah.

Kegiatan-kegiatan ini berkembang baik di Inonesia belakangan ini, karena ternyata kebijakan

umum ekonomi tidak mampu membetikan manfaat begi kelompok-kelompok tetentu.

BAB VIII

PERANAN SEKTOR PERTANIAN

a.pembahasan

Pentingnya Sektor Pertanian

Pentingnya Pertanian Di Dalam Pertumbuhan Sebuah Ekonomi Yang Didominasi Oleh

Sektor Pertanian, Pertumbuhan Pertanian Akan Meningkatkan Laju Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Bruto (PDB). Peran Sektor Pertanian Dan Sangat Diperlukan Dalam Upaya Menurunkan

Kemiskinan. Data PBB Menyatakan Bahwa Pada Daerah Pedesaan Di Negara Berkembang Terdapat

Sekitar 1 Milyar Penduduk Dari 1,2 Milyar Penduduk Hidup Dalam Kemiskinan Absolut (Absolute

Poverty) .

Pertanian dan pengembangan.

sangat diperlukan dalam upaya menurunkan kemiskinan. Data PBB menyatakan bahwa pada

daerah pedesaan di negara berkembang terdapat sekitar 1 milyar penduduk dari 1,2 milyar penduduk

hidup dalam kemiskinan absolut (absolute poverty).

Bank Dunia mengetahui bahwa populasi, pertanian dan environment adalah kunci untuk

mengetahui masalah yang dihadapi di Sub-Sahara Afrika, yaitu daerah yang paling miskin di dunia.

Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat yang tidak diimbangi oleh teknik pertanian menyebabkan

kekurangan. Hal ini juga menyebabkan degradasi tanah dan penurunan produksi dan konsumsi

makanan per kapita.

Peran teknologi

Selain membutuhkan sumber daya finansial, sektor pertanian juga memerlukan teknologi

maju dan infrastruktur. Diskriminasi pemerintah terhadap sektor pertanian akan menghalangi

keseluruhan pembangunan.

ransformasikeberhasilan di sektor pertanian juga menjadi tujuan dari pembangunan. Pertanian

dapat menjamin penyediaan kebutuhan milyaran penduduk di masa depan Pertanian mengemukakan

bahwa

Mafaat Sektor Pertanian diindonesia

1) Potensi Sumber Daya Yang Sangat Besar dan Beragam

Potensi Wilayah Yang Demikian Sangat Baik Kaitannya Dalam Pengembangan Sektor

Pertanian. Ini Menandakan Faktor Iklim Yang Sangat Mempengaruhi Faktor Terbentuk Dan Tumbuh

Suburnya Setiap Tanaman. Potensi Yang Demikianlah Yang Harusnya Kita Perhatikan Dan

Dimanfaatkan Sebaik-baiknya. Meskipun Sektor Pertanian Kelihatannya Mudah Dan Berpengaruh

Kecil Terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) Untuk Itu Pentingnya Bagi Kita Untuk Mengetahui

Situs-situs Opportunity Yang Tepat Dalam Memanfaatkan Segala Ketersediaan Kesempatan Yang

Didepan Mata Terutama Dalam Memasarkan Produk-produk Pertanian Dari Dalam Negeri Sehingga

Dapat Menimbulkan Suatu Istilah Yang Disebut Demand Yaitu Permintaan Barang Dari Negara Luar

Sebagai Hasil Pendemonstrasian Jenis Maupun Kualitas Barang Yang Bermutu Baik Sehingga

Dipercaya Oleh Setiap Negara Dalam Kegiatan Bilateral Maupun Multilateral Yang Dimulai Dari

Sektor Yang Dianggap Kecil Yaitu Pertanian Tetapi Memberi Dampak Serta Keuntungan Yang Besar

Bagi Negara Kita.

2) bangsa Pasar Terhadap Pendapatan Nasional Cukup Besar

Sektor Ini Menjadi Barang Komoditi Yang Paling Dicari Oleh Masyarakat Karena Menjadi

Kebutuhan Primer Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pangan Yaitu Menjadi Kebutuhan Sehari-hari Dan

Tidak Boleh Habis Stoknya Karena Bisa Berdampak Fatal Bagi Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat.

Karena Bila Terjadi Suatu Kesalahan Yang Tidak Terencana Penyediaannya Atau Habis Didalam

Negeri Sendiri Kita Bisa Kerepotan Untuk Mengimpor Dari Negara Luar.

3) Peranan Petani Dalam Penyediaan Pangan Masyarakat

Peranan Petani Tidak Dapat Dilepaskan Dalam Kehidupan Masyarakat Tanpa Adanya Petani

Manusia Tentu Tidak Dapat Memenuhi Kebutuhannya Bahkan Harus Mngimpor Barang-barang

Pangan Dari Luar. Namun Dibeberapa Negara Besar Seperti Arab Yang Sering Mengimpor Hasil

Tani Kedalam Negaranya, Kurang Memanfaatkan Peranan Dari Petaninya Bukan Dikarenakan Faktor

Ketidaksediaan Modal Melainkan Faktor  Ketidakmampuann Dari Segi Tanah Dan Iklim Mereka

Untuk Bercocoktanam, Sehingga Sektor Pertanian Kurang Berkembang Dinegara Timur Tersebut.

4) Menjadi Basis Pertumbuhan Ekonomi

Sektor Pertanian Menjadi Salah Satu Dari Unsur-unsur Yang Mengisi Pertumbuhan

Perekonomian Disetiap Negara Sektor Pertanian Meski Hanya Menyumbang Tidak Sampai Dari ¼

Pendapatan Negara Tetapi Menjadi Penopang Terhadap Pendapatan Dari Setiap Negara Terutama Di

Indonesia Yang Tiap Tahunnya Mengekspor Biji Mete, Beras, Dan Berbagai Bahan Pokok Lainya

Dalam Pangan Menjadi Pemasukan Devisa Negara Tiap Tahunya.

5) Kontribusi Terhadap Kesempatan Kerja

Perubahan Kesempatan Kerja Di Pertanian Dan Industri Manufaktur, Pangsa Kesempatan

Kerja Dari Sektor Pertama Menunjukkan Suatu Pertumbuhan Tren Yang Menurun, Sedangkan Di

Sektor Kedua Meningkat.

Perubahan Struktur Kesempatan Kerja Ini Sesuai Dengan Yang Di Prediksi Oleh Teori

Mengenai Perubahan Struktur Ekonomi Yang Terjadi Dari Suatu Proses Pembangunan Ekonomi

Jangka Panjang, Yaitu Bahwa Semakin Tinggi Pendapatan Per Kapita, Semakin Kecil Peran Dari

Sektor Primer, Yakni Pertambangan Dan Pertanian, Dan Semakin Besar Peran Dari Sektor Sekunder,

Seperti Manufaktur Dan Sektor-sektor Tersier Di Bidang Ekonomi.

6) Kontribusi Pertanian Terhadap Devisa

 Pertanian Juga Mempunyai Kontribusi Yang Besar Terhadap Peningkatan Devisa, Yaitu

Lewat Peningkatan Ekspor Dan Atau Pengurangan Tingkat Ketergantungan Negara Tersebut

Terhadap Impor Atas Komoditi Pertanian

Peran Pertanian Dalam Peningkatan Devisa Bisa Kontradiksi Dengan Perannya Dalam

Bentuk Kontribusi Produk. Kontribusi Produk Dari Sector Pertanian Terhadap Pasar Dan Industri

Domestic Bisa Tidak Besar Karena Sebagian Besar Produk Pertanian Di Ekspor Atau Sebagian Besar

Kebutuhan Pasar Dan Industri Domestic Disuplai Oleh Produk-produk Impor .

Infrastruktur pertanian terbatas dan terabaikan.

Masalah Yang Paling Krusial Dan Sampai Saat Ini Belum Teratasi Dengan Bijaksana Yaitu

Pengembangan Infrastruktur Pertanian. Keberadaan Kelembagaan Seperti Balai Karantina,

Laboratorium Uji Mutu, Irigasi, Listrik, Transportasi, Keuangan, Unit Pengolahan Dan Pemasaran

Masih Terbatas Akibatnya Usaha Pertanian Kurang Berkembang.

Kelembagaan pertanian belum berfungsi secara maksimal.

Sebagian Besar Merupakan Kelembagaan Informal Dimana Sistem Organisasi, Manajemen,

Maupun Administrasi Kelembagaannya Belum Dapat Berfungsi Secara Maksimal. Lembaga Petani

Yang Dapat Menjadi Alat Untuk Meningkatkan Skala Usaha Untuk Memperkuat Posisi Tawar Petani

Sudah Banyak Yang Tidak Berfungsi.

Struktur pasar yang monopsonis

Penguasaan Akses Pasar Yang Lemah Sangat Merugikan Petani. Produk Pertanian Umumnya

Harus Menghadapi Struktur Pasar Yang Monopsonis. Kondisi Infrastruktur (Transportasi, Pasar,

Gudang) Yang Belum Memadai Juga Menyebabkan Rantai Tata Niaga Menjadi Panjang. Akibatnya

Petani Kurang Dekat Dengan Pasar Dan Posisi Tawar Petani Dipasar Menjadi Lemah Karena Harga

Beli “Ditentukan” Oleh Pedagang Pengepul Dan Tengkulak .

Upaya Peningkatan Peran Sektor Pertanian

Untuk Lebih Meningkatkan Peran Sektor Pertanian Pelakupembangunan Pertanian Harus

Mampu Membangun Usaha Yang Berdaya Saing Tinggi Dan Mampu Berperan Serta Dalam

Melestarikan Lingkungan Hidup.

Meningkatkan Kegiatan Penyuluhan Guna Menggalakan Sistem Alih Teknologi Dan Percepatan

Penyebaran Informasi Pembangunan Pertanian Melalui Pendampingan Petani.

perbaikan Infrastruktur Pertanian Dan Peningkatan Teknologi Tepat Guna Yang Berwawasan Pada

Konteks Kearifan Lokal Serta Pemanfaatan Secara Maksimal Penelitian Dibidang Pertanian.

Penguatan Sistem Kelembagaan Pertanian Dan Melalui Penumbuhan Kesadaran Petani Terhadap

Hak-hak Petani Melalui Pembinaan Yang Berkelanjutan, Penguatan Organisasi Dan Jaringan Tani.

Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Melalui Pengembangan Agroindustri Yang Berbasis Sumber

Daya Domestik, Sehingga Dapat Meningkatkan Daya Saing Komoditas Pertanian Dan Kesempatan

Kerja Terhadap Perekonomian Makin Luas.

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dengan Meningkatkan Kemampuan Penguasaan

Teknologi, Kewirausahaan, Dan Manajemen Usaha Tani Melalui Penyuluhan Pertanian .

BAB IX

INDUSTRIALISASI DAN PERKEMBANGAN SEKTOR INDUSTRI

a. Konsep dan Tujuan Industrialisasi

Konsep Industrialisasi Dalam Sejarah Pembangunan Ekonomi Berawal Dari Proses Revolusi

Industri Dengan Serangkaian Penemuan-penemuan Baru Yang Inovativ. Industrialisasi

Merupakan Proses Interaksi Antara Pengembangan Teknologi, Inovasi, Spesialisasi, Dan

Perdaganan Antar Negara Yang Pada Gilirannya Sejalan Dengan Peningkatan Pendapatan

Masyarakat Yang Mendorong Perubahan Struktur Ekonomi.

Secara Umum Pertumbuhan Ekonomi Dan Peningkatan Pendapatan Perkapita Hanya Dapat

Terjamin Lewat Industrialisasi Kecuali Negara-negara Yang Sangat Kaya akan SDA.

Industrialisasi Juga Dapat Diartikan Sebagai Proses Modernisasi Ekonomi Yang Mencakup

Semua Sektor Ekonomi Yang Terkait Langsung Maupun Tidak Langsung Dengan Industri

Manufatur

b. Perkembangan Sektor Industri Manufaktur Nasional

Sector Industry Manufaktur Di Banyak Negara Berkembang Mengalami Perkembangan

Sangat Pesat Dalam Tiga Decade Terakhir. Asia Timur Dan Asia Tenggara Dapat Dikatakan Sebagai

Kasus Istimewa. Lebih Dari 25 Tahun Terakhir, Dijuluki A Miraculous Economic Karena Kinerja

Ekonominya Sangat Hebat.

Dari 1970 Hinga 1995, Industry Manufaktur Merupakan Contributor Utama. Untuk Melihat Sejauh

Mana Perkembangan Industry Manufaktur Di Indonesia Selama Ini, Perlu Dilihat Perbandingan

Kinerjanya Dengan Sector Yang Sama Di Negara-negara Lain. Dalam Kelompok ASEAN, Misalnya

Kontribusi Output Dari Sector Industry Manufaktur Terhadap Pembentukan PDB Di Indonesia Masih

Relative Kecil, Walaupun Laju Pertumbuhan Output Rata-ratanya Termasuk Tinggi Di Negara-negara

ASEAN Lainnya. Struktur Ini Menandakan Indonesia Belum Merupakan Negara Dengan Tingkat

Industrialisasi Yang Tinggi Dibandingkan Malaysia Dan Thailand.

c. Permasalahan Dalam Industri Manufaktur

Secara Umum, Industry Manufaktur Di Negara-negara Berkembang Masih Terbelakang Jika

Dibandingkan Dengan Sector Yang Sama Di Negara Maju, Walaupun Di Negara-negara

Berkembanga Ada Negara-negara Yang Industrinya Sudah Sangat Maju.

Dalam Kasus Indonesia, UNIDO (2000) Dalam Studinya Mengelompokkan Masalah Yang Dihadapi

Industry Manufaktur Nasional Ke Dalam 2 Kategori, Yaitu Kelemahan Yang Bersifat Structural Dan

Yang Bersifat Organisasi.

d. Kelemahan-kelemahan Struktural

1.  BASIS EKSPOR DAN PASAR YANG SEMPIT

Tergantung 4 Produk: Kayu Lapis, Pakaian Jadi, Tekstil, Dan Alas Kaki Dengan Pangsa 50%.

Sepuluh (10) Produk Menguasai 80% Total Ekspor.

Pasar Terbatas Kepada Negara-negara Yang Menerapkan Kuota (The Multi-fibre Agreement,

Mfa) Seperti Usa, Ec, Kanada, Norway, Dan Turkey. Tiga Negara Menyerap 50% Ekspor

Manufaktur, Sementara 50% Ekspor Pakaian Jadi Dan Tekstil Diserap USA.

Tiga Negara (Us, Jepang Dan Singapura), Menyerap 50% Dari Total Ekspor Manufaktur

Indonesia, Sementara Us Menyerap Hampir Setengah Total Nilai Ekspor Tekstil Dan

Pakaian Jadi

Banyak Produk Manufaktur Padat Karya Yang Terpilih Sebagai Produk Unggulan

Indonesia Mengalami Penurunan Harga Di Pasar Dunia Akibat Persaingan Ketat.

Faktor Eksternal Berpengaruh Signifikan Dalam Penurunan Daya Saing Ekspor.

2. Ketergantungan Pada Impor Sangat Tinggi

Karena Terlalu Besar Bergantung Pada PMA, Industri-industri Berteknologi Tinggi Seperti

Farmasi, Kimia, Elektronik, Barang-barang Konsumsi, Alat-alat Listrik, Dan Otomotif, Maka

Industri Manufaktur Indonesia Tidak Sebenarnya Tapi Hanya Merupakan Penggabungan,

Pengepakan.

3. Tidak adanya/kurangnya Industri berteknologi mengengah

Kontribusi Industri-industri Berteknologi Menengah Seperti Industri Karet Dan Plastik,

Semen, Logam Dasar, Dan Barang-barang Sederhana Dari Logam Terus Menurun.. Kontribusi

Produk-produk Padat Modal Seperti Material Plastik, Pupuk, Bubuk Kertas Dan Kertas, Besi Dan

Baja Turun. Kecendrungan Ini Berbeda Dengan Negara-negara Lain Dengan Derajat Industrialisasi

Yang Relatif Sama.

4. Konsentrasi Regional

Ketimpangan

Pengembangan yang Tidak optimal

e. Kelemahan-kelemahan Organisasi

• Industry Skala Kecil Dan Menengah (IKM) Masih Underdeveloped

• Konsentrasi Pasar

• Lemahnya Kapasitas Untuk Menyerap Dan Mengembangkan Teknologi Lemahnya SDM

f. Strategi Pembanguan Sektor Industri

• Strategi Substitusi Impor (Si) – Inward Looking Strategi

• Strategi Promosi Ekspor – Outward Looking Strategi

g. Strategi Substritusi Impor

• Lebih Menekankan Pada Pengembangan Industry Yang Berorientasi Pada Pasar Domestic

• Strategi Subtitusi Impor Adalah Industry Domestic Yang Membuat Barang Menggantikan

Impor

• Dilandasi Oleh Pemikiran Bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi Yang Tinggi Dapat Dicapai

Dengan

h. Mengembangkan Industry Dalam Negeri Yang Memproduksi Barang Pengganti Impor

• SDA Dan Factor Produksi Lain (Terutama Tenaga Kerja) Cukup Tersedia

• Potensi Permintaan Dalam Negeri Memadai

• Pendorong Perkembangan Sector Industry Manufaktur Dalam Negeri

• Dengan Perkembangan Industry Dalam Negeri, Kesempatan Kerja Lebih Luas

• Dapat Mengurangi Ketergantungan Impor

i. Penerapan Strategi Subtitusi Impor Dan Hasilnya Di Indonesia

• Industry Manufaktur Nasional Tidak Berkembang Baik Selama Orde Baru

• Ekspor Manufaktur Indonesia Belum Berkembang Dengan Baik

• Kebijakan Proteksi Yang Berlebihan Selama Orde Baru Menimbulkan High Cost Economy

• Teknologi Yang Digunakan Oleh Industry Dalam Negeri, Sangat Diproteksi

j. Strategi Promosi Ekspor

•  Lebih Berorientasi Ke Pasar Internasional Dalam Pengembangan Usaha Dalam Negeri

•  Tidak Ada Diskriminasi Dalam Pemberian Insentif Dan Fasilitas Kemudahan Lainnya Dari

Pemerintah

•  Dilandasi Pemikiran Bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi Yang Tinggi Dapat Dicapai Jika

Produk Yang   Dibuat Di Dalam Negeri Dijual Di Pasar Ekspor

• Strategi Promosi Ekspor Mempromosikan Fleksibilitas Dalam Pergeseran Sumber Daya

Ekonomi Yang Ada Mengikuti Perubahan Pola Keunggulan Komparatif

k. Kebijakan Industrialisasi

• Dirombaknya System Devisa Sehingga Transaksi Luar Negeri Lebih Bebas Dan Sederhana

• Dikuranginya Fasilitas Khusus Yang Hanya Disediakan Bagi Perusahaan Negara Dan

Kebijakan

• Pemerintah Untuk Mendorong Pertumbuhan Sector Swasta Bersama-sama Dengan BUMN

BAB X

UKM (USAHA KECIL MENENGAH)

a. pembahasan

• UKM (Usaha Kecil Menengah) Memegang Peranan Yang Sangat Besar Dalam Memajukan

Perekonomian Indonesia.Selain Sebagai Salah Satu Alternatif Lapangan Kerja Baru,ukm Juga

Berperan Dalam Mendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi Pasca Krisis Moneter Tahun 1997

Di Saat Perusahaan-perusahaan Besar Mengalami Kesulitan Dalam Mengembangkan

Usahanya. Saat Ini,ukm Telah Berkontribusi Besar Pada Pendapatan Daerah Maupun

Pendapatan Negara Indonesia.

• Ukm  Merupakan Suatu Bentuk Usaha Kecil Masyarakat Yang Pendiriannya Berdasarkan

Inisiatif Seseorang. Sebagian Besar Masyarakat Beranggapan Bahwa UKM Hanya

Menguntungka Pihak-pihak Tertentu Saja.Padahal Sebenarnya UKM Sangat Berperan Dalam

Mengurangi Tingkat Pengangguran Yang Ada Di Indonesia. UKM Dapat Menyerap Banyak

Tenaga Kerja Indonesia Yang Masih Mengganggur. Selain Itu UKM Telah Berkontribusi

Besar Pada Pendapatan Daerah Maupun Pendapatan Negara Indonesia.

• UKM Juga Memanfatkan Berbagai Sumber Daya Alam Yang Berpotensial Di Suatu Daerah

Yang Belum Diolah Secara Komersial. UKM Dapat Membantu Mengolah Sumber Daya

Alam Yang Ada Di Setiap Daerah.Hal Ini Berkontribusi Besar Terhadap Pendapatan Daerah

Maupun Pendapatan Negara Indonesia.

b. pengertian UKM

• Usaha Kecil Dan Menengah Disingkat UKM Adalah Sebuah Istilah Yang Mengacu Ke Jenis

Usaha Kecil.

• Usaha Kecil Adalah Usaha Yang Dijalankan Oleh Sejumlah Orang, Oranga Negara

Indonesia Dengan Jumlah Kekayaan Bersih Maksimal 200 Juta Dan Penghasilan Tahunan

Maksimal 1 Milliar Rupiah.

• Menurut Keputusan Presiden RI No. 99 Tahun 1998 Pengertian Usaha Kecil Adalah:

“Kegiatan Ekonomi Rakyat Yang Berskala Kecil Dengan Bidang Usaha Yang Secara

Mayoritas Merupakan Kegiatan Usaha Kecil Dan Perlu Dilindungi Untuk Mencegah Dari

Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat.”

c. UKM dapat dikelompokkan dalam empat macam, yaitu:

• Livehood Activities, yaitu UKM yang bertjuan mencari kesempatan kerja mencari nafkah,

mereka tidak memiliki jiwa kewirausahaan, jumlah merka sangat besar

• Micro Enterprise, UKM ini lebih bersifat pengarjin dan tidak bersifat kewirausahaan,

jumlahnya juga cukup besar

• Small Dynamic Enterprise, UKM ini meiliki jiwa kewirausahaan, jumlah mereka lebih kecil,

mereka sudah mampu menerima pekerjaan sub kontraktor dan import

• Fast Moving Enterprise, UKMyang memiliki jiwa kewirausahaan, banyak menghasilkan

pengusaha keles menengah, jumlahnya lebih sedikit lagi

d. Ciri – Ciri Usaha Kecil :

• Jenis Barang/Komoditi Yang Diusahakan Umumnya Sudah Tetap Tidak Gampang Berubah;

• Lokasi/Tempat Usaha Umumnya Sudah Menetap Tidak Berpindah-pindah;

• Pada Umumnya Sudah Melakukan Administrasi Keuangan Walau Masih Sederhana,

Keuangan Perusahaan Sudah Mulai Dipisahkan Dengan Keuangan Keluarga, Sudah Membuat

Neraca Usaha;

• Sudah Memiliki Izin Usaha Dan Persyaratan Legalitas Lainnya Termasuk NPWP;

• Sumber daya Manusia (Pengusaha) Memiliki Pengalaman Dalam Berwira Usaha;

• Sebagian Sudah Akses Ke Perbankan Dalam Hal Keperluan Modal;

• Sebagian Besar Belum Dapat Membuat Manajemen Usaha Dengan Baik Seperti Business

Planning.

e. Contoh Usaha Kecil

• Usaha Tani Sebagai Pemilik Tanah Perorangan Yang Memiliki Tenaga Kerja

• Pedagang Dipasar Grosir (Agen) Dan Pedagang Pengumpul Lainnya

• Pengrajin Industri Makanan Dan Minuman, Industri Meubelair, Kayu Dan Rotan, Industri

Alat-alat Rumah Tangga, Industri Pakaian Jadi Dan Industri Kerajinan Tangan

• Peternakan Ayam, Itik Dan Perikanan

• Koperasi Berskala Kecil.

f. Ciri - Ciri Usaha Menengah

• Pada Umumnya Telah Memiliki Manajemen Dan Organisasi Yang Lebih Baik, Lebih Teratur

Bahkan Lebih Modern, Dengan Pembagian Tugas Yang Jelas Antara Lain, Bagian

Keuangan, Bagian Pemasaran Dan Bagian Produksi;

• Telah Melakukan Manajemen Keuangan Dengan Menerapkan Sistem Akuntansi Dengan

Teratur, Sehingga Memudahkan Untuk Auditing Dan Penilaian Atau Pemeriksaan Termasuk

Oleh Perbankan

• Telah Melakukan Aturan Atau Pengelolaan Dan Organisasi Perburuhan, Telah Ada

Jamsostek, Pemeliharaan Kesehatan Dll;

• Sudah Memiliki Segala Persyaratan Legalitas Antara Lain Izin Tetangga, Izin Usaha, Izin

Tempat, NPWP, Upaya Pengelolaan Lingkungan Dll;

• Sudah Akses Kepada Sumber-sumber Pendanaan Perbankan;

• Pada Umumnya Telah Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Terlatih Dan Terdidik.

g. Contoh Usaha Menengah

Jenis Atau Macam Usaha Menengah Hampir

Menggarap Komoditi Dari Hampir Seluruh Sektor

Mungkin Hampir Secara Merata, Yaitu:

• Usaha Pertanian, Perternakan, Perkebunan, Kehutanan Skala Menengah.

• Usaha Perdagangan (Grosir) Termasuk Expor Dan Impor.

• Usaha Jasa Emkl (Ekspedisi Muatan Kapal Laut), Garment Dan Jasa Transportasi Taxi Dan

Bus Antar Proponsi.

• Usaha Industri Makanan Dan Minuman, Elektronik Dan Logam.

• Usaha Pertambangan Batu Gunung Untuk Kontruksi Dan Marmer Buatan.

h. Kriteria Usaha Kecil Menurut UU No. 9 Tahun 1995 Adalah Sebagai Berikut :

• Memiliki Kekayaan Bersih Paling Banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) Tidak

Termasuk Tanah Dan Bangunan Tempat Usaha

• Memiliki Hasil Penjualan Tahunan Paling Banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)

• Milik Warga Negara Indonesia

• Berdiri Sendiri, Bukan Merupakan Anak Perusahaan Atau Cabang Perusahaan Yang Tidak

Dimiliki, Dikuasai, Atau Berafiliasi Baik Langsung Maupun Tidak Langsung Dengan Usaha

Menengah Atau Usaha Besar

• Berbentuk Usaha Orang Perseorangan , Badan Usaha Yang Tidak Berbadan Hukum, Atau

Badan Usaha Yang Berbadan Hukum, Termasuk Koperasi.

Di Indonesia, Jumlah Ukm Hingga 2005 Mencapai 42,4 Juta Unit Lebih. Pemerintah

Indonesia, Membina Ukm Melalui Dinas Koperasi Dan UKM, Dimasing-masing Propinsi

Atau Kabupaten.

i. Masalah Yang Dihadapi UKM

• Faktor Internal

1) Terbatasnya Modal

Kurangnya Faktor Permodalan Merupakan Faktor Utama Yang Dihadapi Untuk

Mengembangkan Unit Usaha. Karna Pada Umumnya Usaha Kecil Dan Usaha Menengah

Merupakan Usaha Perorangan Atau Usaha Tertutup

2) Terbatasnya SDM (Sumber Daya Alam)

Terbatasnya SDM Usaha Kecil Baik Dalam Segi Pendidikan Formal Maupun Pengetahuan

Dan Keterampilan Sangat Berpengaruh Pada Manajemen Pengelolaan Usahanya, Sehingga

Usaha Tersebut Sulit Untuk Berkembang Secara Optimal

3) Lemahnya Jaringan Usaha Dan Kemampuan Penetrasi Ukm

Jaringan Usaha Yang Terbatas Dan Kemampuan Penetrasi Rendah Maka Produk Yang

Dihasilkan Jumlahnya Sangat Terbatas Dan Mempunyai Kualitas Yang Kurang

Kompetitif.

• Faktor Ekternal

1) Iklim Usaha Yang Belum Sepenuhnya Kondusif Dengan Kebijakan Pemerintah Untuk

Mengembangkan Pertumbuhan UKM Cukup Sulit, Terlihat Dari Terjadinya Persaingan Yang

Kurang Sehat, Antara Pengusahaan Kecil Dan Pengusahaan Besar.

2) Terbatasnya Sarana Dan Prasarana Usaha

Kurangnya Informasi Yang Berhubungan Dengan Kemajuan Ilmu Pegetahuan Dan Teknologi

Menyebabkan Sarana Dan Prasarana Yang Mereka Miliki Tidak Sesuaidengan Yang

Dibutuhkan Saat Ini, Sehingga Produk Yang Dihasilkan Tidak Maksimalkarena Kurangnya

Inovasi Dan Daya Dukung Peralatan.

3) Terbatasnya Akses Pasar

Terbatasnya Akses Pasar Akan Sangat Mempengaruhi Pemasaran Dan Pendistribusian

Produk Yang Dihasilkan. Selain Itu Produk Juga Sulit Untuk Dipasarkansecara Kompetitif Di

Pasar Nasional Maupun Internasional.

BAB XI

PROSPEK UKM DALAM BERDAGANGAN BEBAS

a. pembahasan

era perdagangan bebas dan globalisasi perekonomian dunia di satu sisi akan menciptakan

banyak kesempatan. namun disisi lain juga menciptakan banyak tantangan yang apabila tidak dapat

dihadapi dengan baik akan menjelma sebagai ancaman.bentuk kesempatan dan tantangan yang akan

muncul tentu akan berbeda menurut jenis kegiatan ekonomi  yang berbeda.

b. Sifat Alami Keberadaan UKM

Usaha kecil menengah yang ada diindonesia pada umumnya didomisili oleh unit – unit

tradisional. Usaha kecil dapat dibangun melalui modal pribadi dan modal investor kecil, sehingga

tidak perlu menerapkan sistem organisasi yang rumit dan modern. Berbeda degan usaha menengah

dan usaha besar mereka butuh sistem organisasi komplek modrn dan mahal. Usaha kecil menengah

pada umumnya hanya memproduksi sebagian kecil dari kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan

menengah dan menengah ke bawah.

c. Kemampun UKM

Dalam era perdagangan bebas dan globalisasi perekonomian dunia terdapat tiga faktor kompetitif

yang akan menjadi dominan dalam menentukan bagus tidaknya prospek dari suatu usaha antara lain:

1. Kemajuan

2. Penguasaan ilmu pengetahuan

3. Kualitas SDM yang tinggi (profesionalisme)

Sayangnya, ketiga faktor keunggulan kompetitif tersebut masih merupakan kelemahan utama dari

sebagian besar UKM (terutama UK) di Indonesia.

d.sifat alami dari keberadaan UKM

• Relatif lebih baiknya UK dibadingkan UM atau UB dalam menghadapi krisis ekonomi tahun

1998 tidak lepas dari sifat alami dari keberadaan UK yang berbeda dengan sifat alami dari

keberadaan UM apalagi UB di Indonesia.

• Sifat alami yang berbeda ini sangat penting untuk dipahami agar dapat mempredisikan masa

depan UK atau UKM.

• UK pada umumnya membuat barang-barang konsumsi sederhana untuk kebutuhan kelompok

masyarakat berpenghasilan rendah. Sebagian dari pengusaha kecil dan pekerjanya di

Indonesia adalah kelompok masyarakat berpandidikan randah (SD) dan kebanyakan dari

mereka menggunakan mesin serta alat produksi sederhana atau implikasi dari mereka sendiri.

UK sebenarnya tidak terlalu tergantung pada fasilitas-fasilitas dari pemerintah termasuk skim-

skim kredit murah.

• Untuk mengetahui besarnya dampak dan proses terjadinya dampak tersebut dari suatu gejolak

ekonomi seperti krisis tahun 1998 terhadap UK perlu dianalisis dari dua sisi :

–          Penawaran

–          Permintaan

Dari sisi penawaran

pada saat krisis berlangsung banyak pengusaha-pengusaha kecil terpaksa menutup usaha mereka

karena mahalnya biaya pengadaan bahan baku dan input lainnya terutama yang diimpor akibat

apresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.

Namun, krisis ekonomi tahun 1998 memberi suatu dorongan positif bagi pertumbuhan UK (dan

mungkin hingga tingkat tertentu bagi pertumbuhan UM) di Indonesia. Bagi banyak orang khususnya

dari kelompok masyarakat berpendapatan rendah atau penduduk miskin UK berperan sebagai salah

satu the last resort yang memberi sumber pendapatan secukupnya atau penghasilan tambahan.

Dari Sisi Permintaan

salah satu dampak negatif dari krisis ekonomi tahun 1998 yang sangat nyata adalah merosotnya

tingkat pendapatan riil masyarakat per kapita. UK di Indonesia hingga saat ini tetap ada bahkan

jumlahnya terus bertambah walaupun mendapat persaingan ketat dari UM, UB dan dari produk-

produk M serta iklim berusaha yang selama ini terlalu kondusif akibat kebijakan-kebijakan

pemerintah yang dalam prakteknya tidak terlalu “pro” UK.

Pada umumnya produk-produk buatan UK adalah dari kategori inferior yang harganya relatif murah

daripada harga dari produk sejenis buatan UM dan UB atau M. Struktur pasar output dualisme ini

yang membuat UK bisa bertahan dalam persaingan dengan UM, UB dan produk-produk

e. Pengembangan UKM

Sekalipun peran usaha menengah lebih rendah dibandingkan dengan usaha kecil. Namun

dengan memperhatikan posisi strategis dan keunggulan yang dimilikinya, Usaha menengah layak

untuk didorong sebagai motor pengembangan UKM dalam persaingan bebas. Hal ini karena potensi

teknologi dan sumberdaya manusianya jauh lebih tinggi dari pada

f. Dalam Era Perdagangan Bebas

dimana siklus produk relatif pendek dan sangat ditentukan oleh selera konsumen,

mengharuskan setiap pelaku bisnis memiliki akses yang cukup terhadap pasar dan kemampuan

inovasi produk, guna meningkatkan daya saingnya. Justru hal inilah yang merupakan titik lemah yang

dimiliki oleh UKM pada umumnya. Disisi lain UKM memegang peran penting dalam perekonomian

Indonesia baik ditinjau dari segi jumlah usaha maupun dalam penciptaan lapangan kerja.

g. Dalam Hal Ekspor

• UKM memiliki potensi untuk meningkatkan penerimaan ekspor. Hanya saja potensi ini belum

dimanfaatkan dengan optimal. Hanya UKM yang bergerak di sektor industri tertentu saja yang

sudah melakukan ekspor.

Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia UKM selalu digambarkan sebagai sektor yang

mempunyai peranan yang penting, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan

rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik disektor tradisional maupun modern.

Peranan usaha kecil tersebut menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan

tahapan pembangunan yang dikelola oleh dua departemen.

1. Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

2. Departemen Koperasi dan UKM, namun demikian usaha pengembangan yang telah

Dilaksanakan Masih Belum Memuaskan Hasilnya

BAB XII

NERACA PEMBAYARAN

a. Pengertian Neraca Pembayaran

Neraca Pembayaran Adalah suatu catatan aliran keuangan yang menunjukkan nilai transaksi

perdagangan dan aliran dana yang dilakukan diantara suatu negara dengan negara lain dalam suatu

tahun tertentu.

b. Neraca pembayaran terbagi menjadi 2:

1.Neraca berjalan

Transaksi berjalan adalah neraca perdagangan dan neraca jasa .Transaksi berjalan adalah

transaksi antar negara yang perubahan nilainya setiap saat Atau setiap hari,sedangkan transaksi kredit

adalah transaksi yang menimbulkan tagihan atau menambah kekayaan seperti ekspor.

2. Neraca modal

Neraca modal adalah bagian dari perkiraan neraca pembayaran yang mencatat pembayaran atau

penerimaan yang timbul dari impor dan ekspor modal keuangan jangka panjang dan jangka pendek .

c. Macam-macam neraca pembayaran

1. Neraca Pembayaran Defisit

Neraca pembayaran defisit adalah neraca pembayaran yang menunjukkan jumlah

transaksipembayaran luar negeri (transaksi debet) lebih besar dibandingkan transaksi penerimaan dari

luar negeri (transaksi kredit).

2. Neraca Pembayaran Surplus

Neraca pembayaran surplus adalah neraca pembayaran yang menunjukkan transaksi debet

lebih kecil.

3. Neraca Pembayaran Seimbang

Neraca pembayaran seimbang adalah neraca pembayaran yang menunjukkan transaksi debet

sama dengan transaksi kredit.

d. Fungsi Neraca Pembayaran

a. Alat bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan moneter.

b. Alat untuk menerangkan kegiatan ekonomi internasional suatu negara.

c. Alat untuk menerangkan tentang sumber -sumber pendapatan dan penggunaan devisa luar

negri

d. Alat untuk mendapatkan gambaran tentang pengaruh transaksi luar negeri terhadap

pendapatan nasional.

e. Komponen-komponen neraca pembayaran

1. Neraca Perdagangan (Balance of Trade)

Neraca perdagangan adalah daftar atau neraca yang berisi perbandingan antara besarnya nilai

ekspor dengan nilai impor suatu negara dalam dalam jangka waktu 1 tahun.

2. Neraca Jasa

Neraca jasa adalah neraca yang mencatat transaksi jasa yang diselenggarakan dan diterima

suatu negara terhadap negara lain selama jangka waktu 1 tahun. Misalnya jasa pengangkutan,

asuransi, pariwisata, jasa perdagangan, dan jasa perbankan.

3. Neraca Hasil Modal

Neraca hasil modal adalah neraca yang mencatat semua pembayaran dan penerimaan bunga,

deviden, upah tenaga asing, serta hadiah-hadiah dari luar negeri.

4. Neraca Lalu Lintas Modal (Capital Account)

Neraca lalu lintas modal adalah neraca yang mencatat segala kredit atau pinjaman dari luar

negeri dan segala kredit/pinjaman yang diberikan kepada negara lain.

5. Neraca Lalu Lintas Moneter (Monetery Account)

Neraca lalu lintas moneter adalah neraca yang mencatat dan memperlihatkan

perkembangan/perubahan cadangan devisa suatu negara. Cadangan tersebut terdiri dari emas dan

devisa.

f. Transaksi dalam neraca pembayaran

• Transaksi debit, yaitu transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang (devisa) dari dalam

negeri ke luar negeri. Transaksi ini disebut transaksi negatif (-), yaitu transaksi yang

menyebabkan berkurangnya posisi cadangan devisa.

• Transaksi kredit adalah transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang (devisa) dari luar

negeri ke dalam negeri. Transaksi ini disebut juga transaksi positif (+), yaitu transaksi yang

menyebabkan bertambahnya posisi cadangan devisa negara.

g. Manfaat neraca pembayaran

• Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil langkah di bidang

ekonomi.Data yang ada dijadikan dasar bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan di

bidang ekonomi.

• Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan di bidang moneter

dan fiscal. Dari neraca pembayaran dapat dilihat berapa saldo devisa.

• Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengetahui pengaruh hubungan ekonomi

internasional terhadap pendapatan nasional.

h. Faktor yang mempengaruhi neraca pembayaran

• Perubahan kurs devisa

Jika neraca pembayaran defisit, maka kurs valuta asing mengalami kenaikan dan kurs rupiah

mengalami penurunan. Dan bila terjadi surplus, maka kurs valuta asing mengalami penurunan dan

kurs rupiah mengalami kenaikan.

• Perubahan harga

Jika ekspor lebih besar daripada impor berarti barang yang ada di dalam negeri sangat laku

terjual di luar negeri, maka harga barang dalam negeri menjadi meningkat.

• Perubahan tingkat pendapatan

Ekspor merupakan komponen pendapatan nasional, sehingga berubahnya nilai ekspor akan

mengakibatkan berubahnya pendapatan nasional.

BAB XIII

MODAL ASING LUAR NENGRI

a.pengertian modal asing luar nengri

Penanaman  modal  asing  merupakan  suatu  usaha  yang  dilakukan  oleh pihak asing dalam

rangka menanamkan modalnya disuatu negara dengan tujuan untuk mendapatkan laba melalui

penciptaan suatu produksi atau jasa.

Pengertian secara umum Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal

baik asing maupun dalam negeri yang menanamkan modalnya dalam melakukan kegiatan usahanya di

Indonesia. Keikutsertaan investor asing sebagai akibat globalisasi (era tanpa batas) dalam persaingan

bisnis akan membawa dampak yang positif maupun negatif bagi negara penerima modal. Manfaat

kegiatan Penanaman Modal Asing adalah : a. Masuknya modal baru untuk pembangunan b.

Menambah devisa Negara c. Berdirinya perusahaan-perusahaan baru sehingga adanya pemasukan

bagi negara berupa pajak penghasilan d. Penyerapan tenaga kerja e. Berpengalaman di bidang

teknologi f. Manajemen yang baik g. Berpengalaman dalam perdagangan internasional (ekspor-

impor) h. Menciptakan permintaan produk dalam negeri sebagai bahan baku i. Permintaan terhadap

Fluktuasi bunga bank dan valas j. Memberikan perlindungan politik dan keamanan wilayah

b. pengertian  modal  asing  dalam  undang  –  undang  tersebut adalah:

a)  Alat  pembayaran  luar  negeri  yang tidak  merupakan  bagian  dari  kekayaan devisa Indonesia,

yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.

b)  Alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing  dan  bahan-

bahan,  yang  dimasukkan  dari  luar  ke  dalam  wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak

dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia.

c) Bagian   dari   hasil   perusahaan   yang  berdasarkan   undang  –  undang   ini keuntungan yang

diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

c. Peranan Penanaman Modal Asing Bagi Negara Sedang Berkembang

Secara garis besar, penanaman modal asing terhadap pembangunan bagi negara sedang

berkembang  seperti negara Indonesia dapat diperinci menjadi lima hal yaitu :

• Sumber dana eksternal (modal asing) dapat dimanfaatkan oleh negara sedang berkembang

sebagai dasar untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi.

• Pertumbuhan ekonomi yang meningkat perlu diikuti dengan perpindahan struktur produksi dan

perdagangan.

• Modal asing dapat berperan penting dalam memobilisasi dana maupun transformasi struktural.

• Kebutuhan akan modal asing menjadi menurun segera setelah perubahan struktural benar-benar

terjadi meskipun modal asing di masa selanjutnya lebih produktif.

• Bagi negara-negara sedang berkembang yang tidak mampu memulai membangun industri-

industri berat dan industri strategis, adanya modal asing akan sangat membantu untuk dapat

mendirikan pabrik-pabik baja, alat-alat mesin, pabrik elektronik, industri kimia dasar dan

sebagainya.

d. Peran penanaman modal bagi negara berkembang

Indonesia tentu mengupayakan pembangunan ekonomi guna meningkatkan kemajuan

perekonomian negara. Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah, salah satunya adalah dengan

menggencarkan investasi atau mengajak masyarakat untuk giat menghimpun dana di pasar modal.

Selain itu, munculnya banyak investor di Indonesia juga dilandasi oleh UU No. 25 Tahun 2007

tentang Penanaman Modal. Berdasarkan undang-undang tersebut jelas sudah Indonesia memberikan

kebebasan kepada investor domestik maupun investor asing untuk menanamkan modalnya dalam

melakukan kegiatan usahanya di wilayah Indonesia. Sehingga jelas perusahaan Indonesia

diperbolehkan untuk melakukan kerjasama dengan pihak asing dalam mempertahankan eksistensinya

dalam dunia bisnis.

semakin banyak investor asing yang menanamkan modalnya di indonesia, itu berarti dalam

sektor industri mengalami pertumbuhan. Sehingga semakin luas kesempatan kerja bagi masyarakat

Indonesia, serta Indonesia sedikit demi sedkit mampu mengurangi ketergantungannya terhadap negara

lain. Dari segi pemenuhan kebutuhan yang dibutuhkan.

e. Peranan lain dari investasi asing adalah sebagai berikut :

1.  Sumber dana modal asing dapat dimanfaatkan untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan

ekonomi.

2.  Modal asing dapat berperan penting dalam penggunaan  dana untuk perbaikan  struktural agar

menjadi lebih baik lagi.

3.  Membantu dalam proses industrilialisasi yang sedang dilaksanakan.

4.   Membantu dalam penyerapan tenaga kerja lebih banyak sehingga mampu mengurangi

pengangguran.

5.  ampu meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat.

6.  Menjadi acuan agar ekonomi Indonesia semakin lebih baik lagi dari sebelumnya.

7.  Menambah cadangan devisa negara dengan pajak yang diberikan oleh penanam modal.

f. Dampak dari investasi asing terhadap pertumbuhan perekonomian

Dampak Positif Investasi asing

Berikut ini dipaparkan beberapa manfaat dari adanya investasi asing :

1.  Masuknya modal baru untuk pembangunan

2.  Menambah devisa negara

3.  Berdirinya perusahaan-perusahaan baru sehingga adanya

pemasukan bagi negara berupa pajak penghasilan

4.   Penyerapan tenaga kerja

5.   Berpengalaman di bidang teknologi

6.   Manajemen yang baik

7.   Berpengalaman dalam perdagangan internasional (ekspor-impor)

8.   Menciptakan permintaan produk dalam negeri sebagai bahan baku

9.   Permintaan terhadap Fluktuasi bunga bank dan valas

10. Memberikan perlindungan politik dan keamanan wilayah.

Dampak Negatif investasi asing

tidak selamanya akan memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi namun juga

dapat menimbulkan dampak negatif yang merugikan berikut paparanya :

1. Perusahaan asing yang dikelola oleh pihak asing, maka kebijakan manajemennya sesuai dengan

operasional perusahaan asing

2. Manajemen keuangan perusahaan asing bersifat tertutup, sehingga perusahaan tidak dapat

diketahui sehat atau tidak

3. SDA yang dikelola asing dengan hak dan kewajiban sebagaimana diatur undang-undang, sering

menimbulkan dampak lingkungan dan sosial dimana perusahaan baru tersebut akan didirikan

4. Bagi hasil (Product Sharing) tidak sebanding dengan kerusakan

yang timbul dan harus ditanggung oleh pemerintah atau masyarakat itu sendiri.

6.  Diskriminasi pendapatan antara pegawai asing dan pegawai lokal 

7.   Manajemen produksi sulit untuk diawasi terutama dalam

perkembangannya

8.   Perusahaan asing akan menguasai pasar lokal, sehingga dikhawatirkan produk dalam negeri

tidak mampu bersaing dengan produk asing dan kehilangan pasar lokal

9.   Sektor keuangan semakin tidak stabil

10. Memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang

11. Memperburuk neraca pembayaran

12. Penumpukan kekayaan dan monopoli usaha dan kekuasaan oleh segelintir orang Namun

semua dampak negatif dari adanya penanaman modal asing di Indonesia sebenarnya itu dapat

diminimalisir, apabila pemerintah dan masyarakat Indonesia mampu menangani dengan baik

dan memetik pelajaran dari para investor asing tersebut.

g. Kendala Penanaman Modal Asing Diindonesia

Secara teoritis ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan mengapa investor-investor dari

negara-negara maju ke negara-negara berkembang yakni, The Product Cycle Theory dan The

Industrial Organization Theory of Vertical Organization. The Product Cyrcle Theory yang

dikembangkan oleh Raymond Vermon ini menyatakan bahwa setiap teknologi atau produk berevolusi

melalui tiga fase :

1. Fase permulaan atau inovasi

2. Fase perkembangan proses dan,

3. Fase standardisasi. Dalam setiap fase tersebut sebagai tipe perekonomian negara

memiliki keuntungan komparatif (Comparative advantage).

h. Aliran Modal Ke Negara-negara Berkembang Masih Dipengaruhi Faktor-faktor

Sebagai Berikut :

a. Tingkat perkembangan ekonomi Negara penerima modal.

b. Stabilitas politik yang memadai.

c. Tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan investor.

d. Aliran modal cenderung mengalir ke Negara-negara dengan

tingkat pendapatan per kapita yang tinggi.

i. Penanaman Modal Asing Di Era Otonomi Daerah

Sejak pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pusat mengeluarkan keppres khusus mengenai

penanaman modal karena banyaknya kendala yang dihadapi oleh para investor yang ingin membuka

usaha di daerah, khususnya yang berkaitan dengan proses pemgurusan izin usaha. Terkait masalah

birokrasi yang berbelit-belit, kemudian diperparah dengan banyaknya peraturan pemerintah atau

keputusan presiden tidak dapat berjalan efektif karena adanya tarik-menarik kepentingan antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang semuanya merasa paling berkepentingan atas

penanaman modal di daerah. Dalam kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah baik ditingkat

provinsi, kabupaten, kota diberikan kewenangan dalam bidang penanaman modal

j. Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal

Undang-undang penanaman modal juga mengatur mengenai penyelesaian sengketa penanaman

modal. Aturan tersebut terdapat dalam bab XV pasal 32. Pasal tersebut berbunyi:

1)   Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penenam

modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui mufakat.

2)    Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat tidak tercapai, penyelesaian

sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa atau

pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3)    Dalam hal terjadi sengketa dibidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal

dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan

kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati,

penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan.

4)    Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal asing, para pihak akan menyelesaikan

sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

k. Kerugian Dari Kegiatan Penanaman Modal Asing

a) Perusahaan asing yang dikelola oleh pihak asing,

maka kebijakan manajemennya sesuai dengan operasional perusahaan asing

b) Manajemen keuangan perusahaan asing bersifat tertutup, sehingga perusahaan tidak dapat

diketahui sehat atau tidak

c) SDA yang dikelola asing dengan hak dan kewajiban sebagaimana diatur undang undang, sering

menimbulkan dampak lingkungan dan sosial dimana perusahaan baru tersebut akan didirikan

d) Bagi hasil (Product Sharing) tidak sebanding dengan kerusakan yang timbul dan harus ditanggung

oleh pemerintah atau masyarakat itu sendiri.

e) Perusahaan asing mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dan keuntungannya dibawa ke

negaranya

f) Diskriminasi pendapatan antara pegawai asing dan pegawai lokal

g) Manajemen produksi sulit untuk diawasi terutama dalam perkembangannya

h) Perusahaan asing akan menguasai pasar lokal, sehingga dikhawatirkan produk dalam negeri tidak

mampu bersaing dengan produk asing dan kehilangan pasar lokal