03 kelembagaan pengelolaan air dalam irigasi

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN AIR DALAM IRIGASI

Pertemuan - 03

DEFINISI KELEMBAGAAN

Bromly (1982) : “kesepakatan kolektif (norma) dan prinsip aturan yang membentuk standar perilaku individu maupun kelompok yang dapat diterima”

North (1990) : “semua bentuk batasan-batasan yang dibuat oleh manusia untuk memberi bentuk terhadap interaksi di antara mereka”

BAGAIMANA DENGAN

KELEMBAGAAN PENGELOLAANIRIGASI??????

REASON…

Inpres Nomor 3 Tahun 1999 tentang pembaharuan kebijaksanaan pengelolaan irigasi.

Meliputi :1. redefinisi tugas dan tanggung jawab lembaga

pengelolaan irigasi, 2. pemberdayaan P3A, 3. Penyerahan Pengelolaan Irigasi (PPI) kepada P3A, 4. pembiayaan OP jaringan irigasi melalui iuran

pengelolaan air (IPAIR), dan 5. keberlanjutan sistem irigasi.

REASON…

UU No. 7 Thn

2004

PP No. 20 Thn

2006

Pengembangan Sistem Irigasi Tersier Menjadi Hak dan Tanggung Jawab Perkumpulan Petani Pemakai Air

BAGAIMANA MENGATURNYA????

UNTUK ITU PERLUKELEMBAGAAN PENGELOLAAN

IRIGASI

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Menurut PP No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, lembaga pengelolaan irigasi meliputi :1. Instansi Pemerintah yang membidangi

irigasi (Bappeda, Dinas PU, Dinas Pertanian)

2. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)3. Komisi Irigasi

P3A

P3A atau Perkumpulan Petani Pemakai Air adalah kelembagaan pengelola irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis

Termasuk lembaga lokal pengelola irigasi (PP 20 tahun 2006)

P3A

P3AGab. P3A

Induk P3A

Lokal/Tersie

r

Sekunder

Primer/DI

TUJUAN PEMBENTUKAN P3A

membantu dalam meningkatkan efisiensi penggunaan air pada tingkat usahatani,

membagi air pada blok tersier secara merata,

memelihara bangunan-bangunan tersier air secara baik,

mengatur pelaksanaan jadwal tanam dan pola tanam yang telah ditentukan oleh pemerintah,

membayar iuran pelayanan irigasi, dan meredakan konflik terhadap pembagian

air.

TUGAS P3A

merencanakan dan melaksanakan O&P di petak tersier,

mobilitas sumberdaya petani; dan menjalin kerjasama horizontal dengan

organisasi formal dan nonformal di tingkat desa, serta hubungan vertikal dengan instansi-instansi yang bertanggung jawab atas O&P jaringan utama (Sugianto, 1991).

FUNGSI KELEMBAGAAN P3A

Memfasilitasi dan menyokong anggota untuk menjalankan usaha-usaha ekonomi berbasis air, baik dengan mengatur OP irigasi supaya efektif dan efisien maupun dalam menjalankan usaha ekonomi itu sendiri.

Menghasilkan pendapatan bagi organisasi petani (P3A) itu sendiri sehingga mereka mampu melaksanakan tugas pengelolaan irigasi secara lebih efektif dan efisien.

Mempromosikan usaha-usaha ekonomi yang cocok dengan lingkungan dimana sistem tersebut beroperasi.

3 ASPEK PEMBERDAYAAN P3A

Aspek KelembagaanAspek kelembagaan yang dapat diindikasikan antara lain status hukum organisasi, kemampuan manajerial, keaktifan pengurus dan jumlah anggota yang aktif.


Aspek teknis yang terdiri dari :▪ Peningkatan dan penguasaan ketrampilan praktis dibidang keirigasian dalam rangka pembangunan, peningkatan, operasi & pemeliharaan dan rehabilitasi,▪ Pengetahuan tentang kegiatan usaha tani kaitannya dengan ketahanan pangan.


Aspek keuangan dan bidang usaha

Diarahkan kepada manajemen keuangan dan pengembangan usaha ekonomi sesuai dengan potensi daerahnya

KOMISI IRIGASI

Komisi irigasi adalah lembaga yang dibentuk oleh Gubernur/Bupati sebagai wadah koordinasi antar berbagai pihak terkait dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif.

Komisi irigasi mempunyai fungsi membantu Gubernur, Bupati/Walikota dalam meningkatkan kinerja pengembangan dan pengelolaan irigasi.

SISTEM IRIGASI PARTISIPATIF

Menurut Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006, tentang Irigasi, pengelolaan sistim irigasi partisipatif

adalah penyelenggaraan irigasi berbasis peran serta petani sejak pemikiran awal sampai dengan pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pada tahapan perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.

PRINSIP PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PARTISIPATIF

Prinsip pendekatan sosial budaya dengan memperhatikan potensi,

kebutuhan masyarakat dan kearifan lokal.

Prinsip demokratisasi, partisipasi dan pemberdayaan petani dengan mengutamakan kepentingan

dan peran serta masyarakat petani pemakai air di wilayah kerjanya


Prinsip desentralisasi dan debirokratisasi Desentralisasi : pemberian kewenangan dari

Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota dan perkumpulan petani pemakai air

Debirokratisasi : pengaturan kembali wewenang tugas dan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan sistem irigasi


Prinsip satu daerah irigasi satu kesatuan pengelolaan

Prinsip pengelolaan sistem irigasi untuk usaha tani berbasis pasar

Prinsip pengelolaan sistem irigasi secara efisien dan efektif sehingga mencapai pemanfaatan yang optimal

SUBAK

Merupakan organisasi petani di Bali yang mengelola air irigasi untuk anggota-anggotanya.

Suatu warisan budaya Bali berupa sistem irigasi yang mengatur pembagian pengelolaan airnya yang berdasarkan pada pola-pikir harmoni dan kebersamaan yang berlandaskan pada aturan-aturan formal dan nilai-nilai agama.

SUBAK

Subak didasari oleh konsep Tri Hita Karana

THK : keseimbangan antara pengabdian manusia kepada Tuhan (Parahyangan) dengan pelayanan mereka terhadap sesama manusia (Pawongan), serta kecintaan merawat alam lingkungan (Palemahan) agar tetap lestari

PENGATURAN AIR SISTEM SUBAK

Saat irigasi berjalan baik, mereka menikmati kecukupan air bersama-sama.

Sebaliknya, pada saat air irigasi sangat kecil, mereka akan mendapat air yang terbatas secara bersama-sama.

PENGATURAN AIR SISTEM SUBAK

Saat kondisi kurang air : Saling pinjam meminjam air irigasi antar anggota subak

dalam satu subak, atau antar subak yang sistemnya terkait. Melakukan sistem pelampias, yakni kebijakan untuk

memberikan tambahan air untuk lahan sawah yang berada lebih di hilir. Jumlah tambahan air ditentukan dengan kesepakatan bersama.

Melakukan sistem pengurangan porsi air yang harus diberikan pada suatu komplek sawah milik petani tertentu, bila sawah tersebut telah mendapatkan tirisan air dari suatu kawasan tertentu di sekitarnya.

Jika debit air irigasi sedang kecil, petani anggota subak tidak dibolehkan ke sawah pada malam hari, pengaturan air diserahkan kepada pengurus Subak.

Education

03 kelembagaan pengelolaan air dalam irigasi