Pengantar Ilmu Politik

Presented by :

Ari Purnamasari3504140168 Administrasi Negara I B

Pendidikan Politik Dan Urgensinya Bagi Sebuah Bangsa

Ilmu politik adalah disiplin ilmu yang beroperasi dengan konsep dan ide filosofis tersendiri, yang dipraktekkan dengan metode pertanyaan dan analisis tentang pengorganisasian suatu negara, dengan tujuan agar rakyat bisa hidup makmur dan bahagia. Ilmu tersebut diharapkan bisa memberikan tata hidup yang baik..

Pendidikan Politik

Pendidikan politik adalah penyiapan generasi muda untuk berfikir merdeka seputar esensi kekuasaan dan pilar-pilarnya, seputar faktor-faktor yang berpengaruh dalam lembaga-lembaga atau berpengaruh dalam masyarakat melalui lembaga-lembaga tersebut. Pendidikan politik adalah pengembangan kesadaran generasi terhadap berbagai problematika kekuasaan dan kemampuan berpartisipasidalam kehidupan politik

Beberapa Teori Pendidikan Politik

a. Teori Sistemb. Teori Hegemoni c. Teori Psikodinamikd. Teori Belajar Sosial

Tujuan Pendidikan Politik

Pendidikan politik berperan sebagai maintenance atau persistence, untuk memelihara sebuah sistem politik (Almond). Tujuan dari pendidikan politik yang terpenting adalah membentuk kesadaran warganegara tentang hak dan kewajibannya sesuai dengan konstitusi. Oleh karena itu Pendidikan politik merupakan hal yang penting bagi terwujudnya pemerintahan yang demokratis berdasar hukum.

Sosialisai Politik sebagai Sarana Pendidikan Politik

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi politik merupakan suatu proses transformasi nilai-nilai politik dari masyarakat kepada individu. Proses ibi bisa berlangsung terus menerus sejak masa kanak-kanak sampai usia lanjut, selama hidup baik disadari maupun tidak.

Agen-Agen Pendidikan Politik

Sarana pendidikan politik meliputi, keluarga, sekolah, kelompok pergaulan, pekerjaan, media massa, serta kontak-kontak politik langsung (Almond.

Sifat dan Definisi Partisipasi Politik

Sebagai definisi umum dapat di katakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung,memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy)..

Partisipasi Politik di Negara Demokrasi

Di negara – negara demokrasi konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan – tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang – orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Jadi, partisipasi politik merupakan penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat.

Partisipasi Politik di Negara Berkembang

Di beberapa Negara berkembang, partisipasi yang bersifat otonom, artinya lahir dari diri mereka sendiri, masih terbatas. Berkaitan dengan gejala itu, jika hal itu terjadi di Negara-negara maju sering kali dianggap sebagai tanda adanya kepuasan terhadap pengelolaan kehidupan politik. Tetapi kalau hal itu terjadi di Negara-negara berkembang tidak selalu demikian halnya.

Partisipasi Politik Melalui New Social Movements (NSM) dan Kelompok-

Kelompok Kepentingan.Jika sampai sekarang yang dibicarakan adalah partisipasi yang relatif mudah dapat diukur berdasarkan hasil pemilihan umum, perlu diperhatikan bahwa ada bentuk partisipasi lain, yaitu melalui kelompok-kelompok. Mengapa kelompok ini muncul ? karena orang mulai menyadari bahwa satu suara orang (misalnya dalam pemilihan umum) sangat kecil pengaruhnya, terutama di negara-negara yang penduduknya berjumlah besar. Tujuan di adakannya kelompok ini ialah untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah agar lebih menguntungkan mereka. Kelompok-kelompok ini kemudian berkmbang menjadi gerakan sosial (social movements).

Beberapa Jenis Kelompok

Kelompok Anomi Kelompok Nonasosiasional Kelompok Institusional Kelompok Asosiasional Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di

Indonesia

Kesimpulan Bertolak dari keseluruhan pembahasan di atas dicoba menarik beberapa pelajaran yang berkaitan dengan partisipasi politik di Indonesia. Pada dasarnya partisipasi politik merupakan kehendak suka rela masyarakat baik individu maupun kelompok dalam mewujudkan kepentingan umum. Dalam hal ini setiap sikap dan perilaku politik individu seyogyanya mendasari pada kehendak hati nurani secara suka rela dalam konteks kehidupan politik.