TATA NASKAH DINAS1 Dasar Hukum

2 Pengertian

3 Ruang Lingkup

4

5

6

7

1. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 176);

1 Dasar Hukum

Lanjutan…

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/ 1121/M.PAN/3/2006 tentang Pedoman Umum Naskah Dinas Elektronis di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Lanjutan…

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Bentuk Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 33 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

a. Asas penyelengaraan tata naskah

b. Prinsip penyelengaraan tata naskah

2 Asas dan Prinsip Penyelenggaraan

a. Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi

b. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

c. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

2.3 Muatan

Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

Urusan Wajib Urusan Pilihan

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Lanjutan…

Lanjutan…

Urusan Wajib yaitu urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan “hak dan pelayanan dasar” warga negara

1. Pendidikan2. Kesehatan3. Lingkungan hidup4. Pekerjaan umum5. Penataan ruang6. Perencanaan

pembangunan7. Perumahan8. Kepemudaan dan olahraga9. Penanaman modal10. Koperasi dan usaha kecil

dan menengah11. Kependudukan dan

catatan sipil12. Ketenagakerjaan13. Ketahanan pangan14. Pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak

15. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera

16. Perhubungan17. Komunikasi dan

informatika18. Pertanahan19. Kesatuan bangsa dan

politik dalam negeri20. Otonomi daerah,

pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian,dan persandian

21. Pemberdayaan masyarakat dan desa

22. Sosial23. kebudayaan

24. Statistik25. Kearsipan26. perpustakaan

Lanjutan…

Urusan Pilihan yaitu urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah

1. Kelautan dan perikanan

2. Pertanian

3. Kehutanan

4. Energi dan sumberdaya mineral

5. Pariwisata

6. Industri

7. Perdagangan

8. Ketransmigrasian

DASAR HUKUM :1. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

2. PP Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi

3. PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

4. PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

5. Permendagri Nomor 7A Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi dan Tanggapan atau Saran Dari Masyarakat Atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

6. SE Mendagri Nomor 120/313/OTDA tanggal 24 Januari 2011 perihal Penyusunan LPPD Tahun 2010.