Buletin Litbang Bappeda Kota Palangka Raya edisi 04-juni 2011

EDISI 04/TAHUN III/2011

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

JUNI 2011

KAJIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

PENYUSUNAN DATABASE INFRASTRUKTUR PENGAIRAN

DISAIN PENCETAKAN SAWAH DI KELURAHAN GAUNG BARU

POTENSI DAN KENDALA PENGEMBANGAN SAWAH

DI KELURAHAN TANJUNG PINANG

PEMBANGUNAN PERTOKOAN PASAR KAHAYAN

Foto: Pertokoan Pasar Kahayan

PEMERINTAH KOTA

PALANGKA RAYA

Penanggung Jawab

Ir. SAING SALEH Pemimpin Umum

SRI SULASTRI, SH Pemimpin Redaksi

MARTINA, SH, MSi Redaktur Pelaksana

Drs. SERNUS Staf Redaksi

KRISTHINE AGUSTINE, SE ROYSART ALFONS, ST, MT, MSc

KIBARETHA ANE HANA, AMd IMMANUEL YUWANA YAKTI, ST

CHICILIA ANASTASIA A., AMd Fotografer

TARONGGAL SILALAHI, SP MEILIANA MERKUSI, SPd

NURMILANTY, AMd Dokumentasi

HENDRA SURYA, ST, M.Eng IRWAN

VALLERY BUDIANTO, ST MARTONO, SP

Distribusi

INDRIYANI HANDAYANI, ST GUNTUR SIMANJUNTAK

OKTAVIASI, SP MAHTANI SRI SURYANTI, SP

Alamat Redaksi Bappeda Kota Palangka Raya

Jl. Tjilik Riwut No. 98 Telp/Fax. 0536-3231542, 3231539

Palangka Raya 73112 email:

[email protected]

Daftar Isi

Kata Pengantar

Analisis dan Kajian Potensi PAD

Kota Palangka Raya

Penyusunan Database Sarana dan

Prasarana Infrastruktur Irigasi

Kota Palangka Raya

Penyusunan Desain Pencetakan

Sawah di Kelurahan Gaung Baru

Kecamatan Rakumpit

Inventarisasi Potensi dan Kendala

Pengembangan Sawah

di Kelurahan Tanjung Pinang

Pembangunan Pertokoan Pasar

Kahayan melalui Program

USDRP — Bank Dunia

Lokakarya Peningkatan

Peran Dewan Riset Daerah

dalam Penguatan Sistem Inovasi

Ijin Penelitian di Wilayah

Kota Palangka Raya

1

2

3

13

21

33

40

43

49

P uji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah

memberikan rahmat dan bimbingan-Nya sehingga kami dapat

menerbitkan Buletin Litbang edisi keempat ini. Berbagai upaya

tetap kami kerjakan demi peningkatan kualitas dan manfaat dari

buletin ini, khususnya bagi jajaran Pemerintah Kota Palangka Raya.

Pada edisi keempat ini dirangkum beberapa kegiatan penelitian dan pendataan

yang dilakukan oleh SKPD dalam jajaran Pemerintah Kota Palangka Raya. Dari Dinas

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Palangka Raya diperoleh hasil

Kajian atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dilaksanakan bekerjasama dengan

Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota

Palangka Raya dalam tahun 2010 melaksanakan dua kegiatan kajian khususnya dalam

bidang pertanian bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor. Dari Dinas Pekerjaan

Umum Kota Palangka Raya diliput kegiatan tentang pembuatan database pengairan di

wilayah Kota Palangka Raya.

Di samping kegiatan yang bersifat kajian atau penelitian, ditampilkan juga artikel

berita seputar pelaksanaan pembangunan pertokoan Pasar Kahayan dan diakhiri dengan

beberapa catatan dari hasil Workshop Dewan Riset Nasional dan Sidang Paripurna

Dewan Riset Nasional di Serpong pada akhir tahun 2010.

Kami senantiasa menyambut baik semua masukan dan saran positif untuk

perbaikan mutu Buletin Litbang ini di masa yang akan datang dan kiranya media ini

dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam rangka pembangunan Kota Cantik

Palangka Raya yang kita cintai ini.

Palangka Raya, Mei 2011

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

Ir. SAING SALEH Pembina Utama Muda

NIP. 19550515 198303 1 024

2

Kerjasama Dinas Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Kota Palangka Raya dengan

Program Magister Akuntansi Fakultas Eonomika

dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta,

Tahun Anggaran 2010.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tiap daerah mempunyai hak dan kewajib-

an mengatur dan mengurus sendiri urusan pe-

merintahannya, sejalan dengan itu pemerintah

daerah diharapkan mampu menggali sumber-

sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi

kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pem-

bangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli

Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan PAD se-

makin besar seiring dengan semakin banyaknya

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan

kepada daerah disertai pengalihan personil,

peralatan, pembiayaan dan dokumentasi ke

daerah dalam jumlah besar.

Sumber-sumber penerimaan daerah yang

potensial harus digali secara maksimal dalam

koridor peraturan perundangan yang berlaku,

termasuk di dalamnya pajak daerah dan retri-

busi daerah yang memang telah sejak lama

menjadi unsur PAD yang utama. Untuk itu pe-

Analisis dan Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya

3

merintah melakukan

berbagai kebijakan

perpajakan daerah, di

antaranya dengan me-

netapkan UU No.28

tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Re-

tribusi Daerah, yang

merupakan perubahan

atas UU No. 34 Tahun

2000 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi

Daerah.

Dengan diubahnya undang-undang terse-

but diharapkan pajak daerah dan retribusi

daerah akan menjadi salah satu komponen PAD

yang penting guna membiayai penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan daerah. Selan-

jutnya, pemberian kewenangan dalam pe-

ngenaan pajak dan retribusi daerah diharapkan

dapat lebih mendorong pemerintah daerah

terus berupaya untuk mengoptimalkan dan

mengidentifikasikan PAD, khususnya yang

berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah

daerah termasuk Pemerintah Kota Palangka

Raya memerlukan suatu analisis dan kajian po-

tensi PAD untuk mengetahui seberapa jauh

upaya dan kemampuan daerah dalam mengopti-

malkan PAD-nya.

Permasalahan

Permasalahan umum yang terjadi dan

berkaitan dengan PAD di daerah, termasuk Pe-

merintah Kota Palangka Raya adalah :

1. Terdapat kecenderungan aparat pemerintah

daerah untuk merendah-rendahkan target

PAD.

2. Selama ini belum ada evaluasi untuk menge-

tahui apakah pungutan PAD Kota Palangka

Raya telah dilaksanakan secara optimal.

Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk

menganalisis dan mengkaji potensi Pendapatan

Asli Daerah (PAD)

dalam rangka mengop-

timalkan PAD di Kota

Palangka Raya.

Tujuan dari

kegiatan ini adalah ter-

wujudnya analisis dan

kajian terhadap Potensi

Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dalam rangka

mengoptimalkan PAD

di Kota Palangka Raya.

LANDASAN TEORI

Pendapatan pemerintah daerah terdiri

atas tiga sumber, yaitu Pendapatan Asli Daerah

(PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain penda-

patan daerah yang sah. PAD adalah semua pene-

rimaan daerah yang berasal dari sumber eko-

nomi daerah asli. PAD terdiri atas pajak daerah,

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang

sah.

JENIS-JENIS PENDAPATAN ASLI DAERAH

1. Pajak Daerah

1) Pajak Hotel (10%)

2) Pajak Restoran (10%)

3) Pajak Hiburan (umum 35%, diskotik,

karaoke, klab malam dll 75%, kesenian

rakyat/tradisional 10%)

4) Pajak Reklame (25%)

5) Pajak Penerangan Jalan (10%)

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

(25%)

7) Pajak Parkir (30%)

8) Pajak Air Tanah (20%)

9) Pajak Sarang Burung Walet (10%)

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

dan Perkotaan (0,3%)

11) Bea Perolehan hak Atas Tanah dan Ban-

gunan (5%)


4

2. Retribusi Daerah

1) Retribusi Jasa Umum :

Pelayanan kesehatan

Pelayanan persampahan/kebersihan

Penggantian biaya cetak Kartu tanda

Penduduk dan Akte Catatan Sipil

Pelayanan pemakaman dan pengabuan

mayat

Pelayanan parkir di tepi jalan umum

Pelayanan pasar

Pengujian kendaraan bermotor

Pemeriksaan alat pemadam kebakaran

Penggantian biaya cetak peta

Penyediaan dan/atau penyedotan ka-

kus

Pengolahan limbah cair

Pelayanan tera/tera ulang

Pelayanan pendidikan

Pengendalian menara telekomunikasi

2) Retribusi Jasa Usaha :

Pemakaian kekayaan daerah

Pasar grosir dan/atau pertokoan

Tempat pelelangan

Terminal

Tempat khusus parkir

Tempat penginapan/pesanggrahan/

villa

Rumah potong hewan

Pelayanan kepelabuhanan

Tempat rekreasi dan olah raga

Penyeberangan di air

Penjualan produksi usaha daerah

3) Retribusi Jasa Perijinan Tertentu :

Izin mendirikan bangunan

Izin tempat penjualan minuman ber-

alkohol

Izin gangguan

Izin trayek

Izin usaha perikanan


5

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang

Dipisahkan

Terdiri dari :

1) Bagian laba atas penyertaan modal pada

perusahaan milik daerah/BUMD


perusahaan milik pemerintah/BUMN


perusahaan milik swasta/kelompok

usaha masyarakat

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang

Sah

Terdiri dari :

1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang

tidak dipisahkan

2) Jasa giro

3) Pendapatan bunga

4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian

daerah

5) Penerimaan komisi, potongan ataupun

bentuk lain sebagai akibat dari penjualan

dan /atau pengadaan barang dan/atau

jasa oleh daerah

6) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai

tukar rupiah terhadap mata uang asing

7) Pendapatan denda atas keterlambatan

pelaksanaan pekerjaan

8) Pendapatan denda pajak

9) Pendapatan denda retribusi

10) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan

11) Pendapatan atas pengembalian

12) Fasilitas sosial dan fasilitas umum

13) Pendapatan dari penyelenggaraan pen-

didikan dan pelatihan

14) Pendapatan dari Badan Layanan Umum

Daerah (BLUD)

Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan

yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasili-

tas penyedia jasa penginapan/peristirahatan

termasuk juga jasa lainnya seperti motel, los-

men, gubuk pariwisata, wisma pariwisata,

pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenis-

nya, serta rumah kos dengan jumlah kamar le-

bih dari 10 (sepuluh) kamar.

Obyek pajak hotel adalah pelayanan yang

disediakan oleh hotel dengan pembayaran, ter-

masuk jasa penunjang (telpon, fax, internet,

laundry, transportasi dll) sebagai kelengkapan

hotel yang sifatnya memberikan kemudahan

dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga

dan hiburan.

Subyek pajak hotel adalah orang pribadi

atau badan yang melakukan pembayaran

kepada orang pribadi atau badan yang meng-

usahakan hotel. Sedangkan wajib pajak hotel

adalah orang pribadi atau badan yang mengusa-

hakan hotel.

Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayan-

an yang disediakan oleh restoran. Restoran me-

rupakan fasilitas penyedia makanan dan/atau

minuman dengan dipungut bayaran yang ter-

masuk juga rumah makan, kafetaria, kantin, wa-

rung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/

katering.


6

Obyek pajak restoran adalah pelayanan

yang disediakan oleh restoran. Subyek pajak

restoran adalah orang pribadi atau badan yang

membeli makanan dan/atau minuman dari res-

toran, sedangkan wajib pajak restoran adalah

orang pribadi atau badan yang mengusahakan

restoran.

Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penye-

lenggaraan reklame. Reklame adalah benda,

alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan

corak ragamnya dirancang untuk tujuan komer-

sial/promosi sesuatu benda, barang atau jasa

yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan

dan/atau dinikmati oleh umum.

Subyek pajak reklame adalah orang pri-

badi atau badan yang menggunakan reklame,

sedangkan wajib pajak reklame adalah orang

pribadi atau badan yang menyelenggarakan

reklame.

Retribusi Pelayanan Pasar

Obyek retribusi pelayanan pasar adalah

penyediaan fasilitas pasar tradisional/

sederhana, berupa peralatan, los, kios, yang

dikelola pemerintah daerah dan khusus di-

sediakan untuk pedagang. Obyek retribusi yang

dimaksud tidak termasuk fasilitas pasar yang

dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Retribusi Parkir

Pelayanan parkir dapat dibedakan men-

jadi 2 (dua), yaitu retribusi pelayanan parkir di

tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus

parkir (disediakan, dimiliki dan/atau dikelola

oleh pemerintah daerah).

Manajemen Kas

Ruang lingkup manajemen kas mencakup

pengumpulan yang efisian, pembayaran dan

investasi sementara kas. Manajemen kas dimak-

sud untuk menjamin tersedianya kas pada

waktu yang diperlukan, tidak terlalu banyak

dan tidak pula terlalu sedikit.

Apabila suatu pemerintahan daerah

memiliki saldo kas yang tinggi, pemerintah

daerah akan mengalami kerugian dalam bentuk

kehilangan kesempatan untuk menginvestasi-

kan dana tersebut pada kesempatan investasi

lain yang lebih menguntungkan. Sebaliknya,

apabila saldo kas terlalu rendah, kemungkinan

pemda mengalami kesulitan likuiditas akan se-

makin besar.

METODOLOGI

Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam analisis dan

kajian potensi PAD ini terdiri dari :

Data Primer ; data yang diperoleh secara

langsung melalui observasi/pengamatan,

wawancara dll.

Data sekunder ; data yang diperoleh dari li-

teratur, publikasi dll.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan yang adalah :

Analisis Makro, dilakukan dengan :

Membandingkan PAD dengan Produk Do-

mestik Regional Bruto (PDRB).

Analisis Tren ; pertumbuhan PDRB akan

berbanding lurus dengan pertumbuhan

PAD.

Analisis Mikro, dilakukan dengan :

Analisis terhadap komponen PAD itu

sendiri.

Analisis terhadap Sistem Pengendalian

Intern dalam mengoptimalkan PAD.

Analisis terhadap potensi PAD berkaitan

dengan obyek-obyek potensi PAD.

Teknik Perhitungan

Pajak Hotel

Ket : Rrh = rata-rata tingkat hunian

RrBK = rata-rata pengeluaran tamu

untuk biaya kamar


Potensi Pajak Hotel = Rrh x RrBK x 30 x 12 x 10%

7

30 = jumlah hari dalam sebulan

12 = jumlah bulan dalam setahun

10% = tarif pajak maksimum

Pajak Restoran

Ket : Rt = rata-rata tamu yang datang

Pt = rata-rata pengeluaran tamu

30 = jumlah hari dalam sebulan

12 = jumlah bulan dalam setahun

10% = tarif pajak maksimum

Pajak Reklame

Retribusi Parkir

Ket : Jk = jumlah kendaraan yang parkir

Tp = tarif parkir

Jh = jumlah hari

Retribusi Pelayanan Pasar

Ket : LKS = luas kios

LLS = luas los

RLA = rerata luas areal arahan per

pedagang

JPA = jumlah pedagang arahan

TR = tarif retribusi

Potensi PAD melalui Manajemen Kas

Penentuan Aliran Kas Bersih

(TP – TPk) + Skaw = SKak

Ket : TP = total Penerimaan

TPk = total Pengeluaran

SKaw = saldo kas awal

SKak = saldo kas akhir

Penentuan Dana Yang Diinvestasikan

IC = SKak - SKM

Ket : IC = idle cash

SKak = saldo kas akhir

SKM = saldo kas minimal

Penentuan Pendapatan yang Diperoleh

Pendapatan Bunga =

Nilai Investasi x Suku Bunga x Jumlah Hari

365

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Makro

1. Analisis Rasio PAD dengan PDRB

Analisis ini dilakukan dengan memban-

dingkan rasio PAD dengan PDRB antara Kota

Palangka Raya dengan dua atau lebih pemerin-

tah daerah yang memiliki PDRB yang setara

besarnya dengan PDRB Kota Palangka Raya.

PDRB yang digunakan sebagai pemban-

ding adalah PDRB tahun 2008, begitu juga de-

ngan PAD yang digunakan adalah tahun 2008.


Potensi Pajak Restoran = Rt x Pt x 30 x 12 x 10%

Potensi Pajak Reklame = Tarif Pajak x Basis Pajak

Potensi Retribusi Parkir = ∑ Jk x Tp x Jh

Potensi Retribusi Pasar =

[ (LKS x TR) + (LLS x TR) +

(RLA x 6tJP x TR) ] x

[jumlah aktivitas pasar sebulan x 12]

Tabel 1

Perbandingan PDRB dan PAD

Kota/Kabupaten PAD dalam Juta

(Rp) PDRB dalam Juta

(Rp) (PAD : PDRB)

Kab. Bulukumba 19.060 2.771.000 0,0069

Kota Palangka Raya 18.242 2.736.000 0,0066

8

Berdasarkan hasil amatan untuk PDRB

tahun 2008, PDRB Kota Palangka Raya setara

dengan PDRB Kabupaten Bulukumba. Lihat Ta-

bel 1.

2. Analisis Pertumbuhan PDRB dengan

Pertumbuhan PAD

Setiap pertumbuhan PDRB akan berban-

ding lurus dengan pertumbuhan PAD. Idealnya

pertumbuhan PAD setidaknya sama dengan

pertumbuhan PDRB. Analisis ini akan mencer-

mati rerata pertumbuhan PAD di Kota Palangka

Raya dan dibandingkan dengan rerata pertum-

buhan PDRB. Data tren PDRB dan PAD dapat

dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3.

Berdasarkan data pertumbuhan PDRB

dan PAD dari tahun 2005-2007, rata-rata per-

tumbuhan PDRB lebih besar (16%) dari pada

pertumbuhan PAD (13%). Hal ini berarti PAD

belum digali secara optimal.

Sementara jika dikaitkan dengan PDRB

dan tingkat PAD tahun 2008, rata-rata pertum-

buhan PDRB lebih kecil (16%) dari pada per-

tumbuhan PAD (21%). Hal tersebut menunju-

kan selama ini PAD belum digali secara optimal

(hanya meningkat 37% di tahun 2008), berarti

praktek penggalian potensi PAD masih terlalu

rendah karena masih bisa ditingkatkan melebihi

pertumbuhan PDRB.

Analisis Mikro

1. Analisis Komponen PAD

Analisis ini digunakan untuk menganalisis

apakah terdapat komponen PAD “semu” di

dalam struktur PAD APBD Pemerintah Kota

Palangka Raya. PAD “semu” merupakan penda-

patan yang tidak menunjukan kemampuan se-

sungguhnya dari PAD.

Berdasarkan APBD Pemerintah Kota

Palangka Raya tahun 2010, diketahui besaran

kelompok PAD adalah Rp 32.300.000.000,-.

Besaran tersebut terbagi ke dalam jenis

pendapatan pada Tabel 4.

Jenis pendapatan berupa Lain-lain Penda-

patan Asli Daerah Yang Sah sebesar

Rp 9.312.306.500,-. Besaran tersebut terdiri


Tabel 2

Perbandingan Pertumbuhan PDRB dan PAD

Tabel 3

Perbandingan Pertumbuhan PDRB dan PAD

Tahun PAD (Rp) Pertumbuhan

PAD PDRB

(Milyard rupiah) Pertumbuhan

PDRB

2005 10.573.100.000 1744

2006 11.236.100.000 6% 2053 18%

2007 13.360.000.000 19% 2365 15%

Rerata 13% 16%

Tahun PAD (Rp) Pertumbuhan

PAD PDRB

(Milyard rupiah) Pertumbuhan

PDRB

2005 10.573.100.000 1.744

2006 11.236.100.000 6% 2.053 18%

2007 13.360.000.000 19% 2.365 15%

2008 18.242.000.000 37% 2.736 16%

Rerata 21% 16%

9

dari Jasa Giro Kas Daerah sebesar

Rp 600.000.000,-, Jasa Giro Pemegang Kas

Rp 208.500.000,-, Pendapatan Denda

Rp 300.000.000,-, Hasil penjualan aset daerah

Rp 110.000.000,-, Pendapatan dari pengem-

balian aset daerah Rp.7.700.000.000,-, dan lain-

lain PAD yang sah senilai Rp 393.806.500,-.

Berdasarkan data tersebut, Pendapatan

Denda Rp 300.000.000,-, Hasil penjualan aset

daerah Rp 110.000.000,- dan Pendapatan dari

pengembalian aset daerah Rp 7.700.000.000,-

merupakan PAD “semu” karena tidak menunju-

kan potensi PAD yang sesungguhnya.

Nilai totalnya adalah Rp 8.110.000.000,-

atau sebesar 87% dari lain-lain PAD yang sah

dan 25% dari total PAD.

2. Analisis Terhadap Basis Data

Basis data merupakan hal yang krusial

dalam rangka pengoptimalan potensi PAD yang

akan dipungut oleh pemerintah Kota Palangka

Raya. Basis data tersebut harus dapat men-

yediakan informasi yang memadai untuk

digunakan dalam pengambilan keputusan ter-

kait dengan potensi PAD.

1. Berdasarkan amatan, basis data terkait

obyek PAD berupa pajak hotel, pajak resto-

ran, retribusi pasar, retribusi parkir dan

pajak reklame yang dimiliki Pemerintah

Kota Palangka Raya tidak disajikan secara

lengkap.

2. Berdasarkan amatan, basis data terkait

manajemen kas yang dimiliki oleh Pemerin-

tah Kota Palangka Raya belum memuat in-

formasi secara real time.

3. Analisis Terhadap Penetapan Target

Penetapan target penerimaan PAD di Kota

Palangka Rayabelum sepenuhnya mendasarkan

pada potensi PAD yang sebenarnya. Ini disebab-

kan penetapan target PAD di Kota Palangka

Raya masih bersifat incremental atau jumlah

penetapan target yang selalu meningkat dari

tahun ke tahun pada presentase tertentu. Selain

itu, belum ada kajian secara khusus untuk men-

ghitung besaran potensi masing-masing PAD

yang sesungguhnya.

4. Analisis Terhadap Struktur Organisasi

Berdasarkan amatan, dalam pelaksanaan

pemungutan PAD diperlukan pemisahan fungsi

dan tanggung jawab antar instansi terkait agar

dalam prosesnya dapat lebih terkendali, cepat,

tepat dan efisian.

Namun hal ini dapat menimbulkan

implikasi sebagai berikut :

a. Harus ada pembagian tugas dan fungsi se-

cara jelas agar tidak terjadi tumpang tindih

pekerjaan.

b. Diperlukan koordinasi yang baik antar in-

stansi, terutama pada pembagian wewe-

nang dan basis data.

5. Analisis Sistem Pengawasan

Tujuan pengawasan adalah menjamin

agar pelaksanaan pungutan PAD berjalan secara

optimal. Untuk mengevaluasi pelaksanaan

pungutan PAD agar sesuai dengan tujuannya,

perlu dilakukan audit kepatuhan. Audit kepatuh

-an secara berkala akan memberi informasi se-

jauh mana efisiensi dan efektivitas pelaksanaan


Tabel 4 Besaran Kelompok PAD

Jenis Pendapatan Jumlah (Rp)

Hasil Pajak Daerah 11.135.508.000,-

Hasil Retribusi Daerah 11.345.260.000,-

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 506.925.500,-

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 9.312.306.500,-

10

pungutan PAD. Selain itu, untuk menjamin audit

kepatuhan berjalan dengan baik, pelak-

sanaannya bisa melibatkan Kantor Akuntan

Publik (KAP) yang independen. Dimana hal ini

akan menjadi umpan balik bagi pelaksanaan

pungutan PAD di masa datang.

6. Analisis Terhadap Wajib Pungut Pajak

dan Retribusi

Berdasarkan amatan, terdapat kesan

bahwa bahwa pengusaha hotel, restoran dan

pedagang pasar merupakan wajib pajak

(padahal mereka hanya wajib pungut). Akibat-

nya mereka merasa terbebani dengan pajak

tersebut. Selain itu sering kali pada nota pem-

bayaran hotel dan restoran tidak mencantum-

kan pajaknya secara jelas.

Oleh karena itu sangat penting adanya

keterbukaan dan akuntabilitas terhadap kon-

sumen serta upaya untuk memberikan kesadar-

an kepada masyarakat dan wajib retribusi

khususnya terkait retribusi yang dipungut oleh

Pemerintah Kota Palangka Raya.

7. Analisis Terhadap Koordinasi Dengan

Instansi Terkait

Instansi terkait yang menangani pungutan

obyek pajak harus memiliki inisiatif untuk ber-

koordinasi dan meminta informasi dengan in-

stansi terkait lainnya. Dengan koordinasi terse-

but diharapkan bisa memberikan informasi se-

benar-benarnya dan tidak merugikan pemerin-

tah Kota Palangka Raya.

8. Analisis Terhadap Potensi PAD

Analisis ini berkaitan dengan obyek-

obyek potensi PAD. Sampel obyek-obyek PAD

akan dilakukan penghitungan potensinya agar


11

dapat diketahui sesungguhnya potensi PAD.

Sampel yang dipilih untuk obyek PAD adalah

pajak hotel, pajak restoran, retribusi pasar, retri-

busi parkir dan manajemen kas.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Analisis dan Kajian Potensi Pendapatan

Asli Daerah (PAD) adalah untuk mengevaluasi

penggalian potensi PAD selama ini di Kota

Palangka Raya. Hal ini perlu dilaksanakan

karena secara umum terdapat kecenderungan

aparat pemerintah daerah untuk merendah-

rendahkan target PAD. Selain itu, selama ini be-

lum ada evaluasi untuk mengetahui apakah

pungutan PAD Kota Palangka Raya telah dilak-

sanakan secara optimal.

Analisis dan kajian potensi PAD ini dilak-

sanakan dengan 2 (dua) analisis utama, yaitu

analisis makro dan mikro. Analisis makro

digunakan untuk menjelaskan keterkaitan

antara potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

dengan indikator ekonomi makro, seperti Pro-

duk Domestik Regional Bruto (PDRB), dengan

tujuan memberikan sinyal terhadap jumlah PAD

selama ini, apakah di bawah kapasitas yang op-

timal atau tidak. Hasilnya adalah :

1. Jika rasio PDRB dengan PAD Kota Palangka

Raya dibandingkan dengan pemerintah

daerah lainnya yang setara, target PAD Kota

Palangka Raya relatif lebih kecil. Sebagai

contoh, jika dibandingkan dengan Kabu-

paten Bulu Kumba, maka PAD Kota

Palangka Raya terlalu rendah 0,0003 atau

PAD Kota Palangka Raya tahun 2008 seha-

rusnya sebesar Rp 19.071.000.000,- atau

terdapat selisih kurang sebesar

Rp 829.000.000,-.

2. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan

PDRB, pertumbuhan PAD Kota Palangka

Raya melebihi pertumbuhan PDRB. Hal ini

menunjukan masih adanya potensi PAD

yang belum tergali secara optimal.

Rekomendasi

Rekomendasi dalam studi terkait dalam

penetapan target PAD adalah sebagai berikut :

1. Penetapan target PAD secara tahunan harus

mendasarkan pada potensi PAD yang se-

sungguhnya di Kota Palangka Raya

2. Peningkatan penetapan target PAD secara

tahunan harus sesuai dengan pertumbuhan

PDRB di Kota Palangka Raya

3. Studi penghitungan potensi PAD yang se-

sungguhnya sangat diperlukan sebagai

dasar penetapan target PAD di masa datang

4. Perlunya inovasi dalam penggalian PAD

dengan cara yang elegan, seperti melakukan

manajemen kas.


pelaksanaan penggalian PAD adalah sebagai

berikut :

1. Perlunya penyempurnaan sistem pengawa-

san dalam pemungutan PAD dengan mela-

kukan audit kepatuhan yang melibatkan

KAP

2. Perlunya sosialisasi kepada masyarakat ten-

tang peranan penting pajak dan retribusi

dalam pembangunan daerah

3. Perlunya berkoordinasi bersama instansi

yang terkait dengan obyek PAD

4. Perlunya penyempurnaan struktur or-

ganisasi dalam pengelolaan PAD agar tidak

terdapat tumpang tindih dalam tugas dan

fungsinya


basis data PAD adalah sebagai berikut :

1. Perlunya penyusunan basis data PAD yang

berbasis komputer yang akan menghasilkan

informasi yang akurat dan ter-update secara

real time.

2. Perlunya pembaharuan format basis data

untuk pajak hotel, pajak restoran, pajak rek-

lame, retribusi pasar, retribusi parkir dan

lainnya yang mampu menjawab kebutuhan

informasi.


12

PENDAHULUAN

Pemerintah Kota Palangka Raya melalui

Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangka Raya

dalam Tahun Anggaran 2010 telah

melaksanakan kegiatan penyusunan database

sarana prasarana dan infrastuktur pengairan/

irigasi. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan

pengejawantahan dari UU Nomor 7 Tahun 2004

tentang Sumber Daya Air dan PP Nomor 20

Tahun 2006 tentang Irigasi yang memberi

wewenang dan peluang yang lebih luas pada

daerah untuk memanfaatkan sumber data air

yang ada di daerah untuk dipergunakan sebesar

-besarnya guna kemakmuran rakyat secara adil

dan merata. Penyusunan database sarana

prasarana dan infrastruktur pengairan/irigasi

ini diharapkan dapat mendukung pengambilan

kebijakan yang tepat mengingat fungsi air

mempengaruhi hajat hidup orang banyak dan

berdampak jangka panjang.

Kondisi terkini pengairan/irigasi di Kota

Palangka Raya ditandai dengan adanya

perkembangan pencetakan sawah-sawah baru

dan oleh karena itu diperlukan jaringan irigasi

yang handal. Jaringan-jaringan irigasi yang

sudah terbangun sampai saat ini sudah ada di

sembilan lokasi Daerah Irigasi (DI). Dengan

berkembangnya jaringan irigasi di Kota

Palangka Raya dan tren pertumbuhannya di

masa yang akan datang, maka perlu

dilaksanakan pendataan sejak dini demi

mendukung perencanaan ke depan yang

bersifat komprehensif, akuntabel serta

mempertimbangkan aspek sustainabilitas.

PERMASALAHAN

Permasalahan di bidang pertanian

khususnya pengelolaan Sarana Prasarana

Infrastruktur Pengairan selama ini adalah

belum tersusunnya secara digital data sumber

daya air dan jaringan irigasi yang ada di Kota

Palangka Raya sehingga dirasa kurang efektif

dan efisien dalam pengelolaannya. Kegiatan

Penyusunan Data Base Sarana Prasarana dan

Infrastruktur Pengairan/Irigasi Kota Palangka

Raya berbasis GIS ini dimaksudkan untuk

menjawab beberapa hal sebagai berikut :

a. Data-data yang ada masih berupa data

manual sehingga proses updating, analisa

dan evaluasi juga sifatnya manual.

b. Belum efektif dan efisiennya proses

updating, analisa dan evaluasi sehingga

Penyusunan Database Sarana dan Prasarana Infrastruktur Irigasi Kota Palangka Raya

13

proses pengembangan dan pengelolaan

sumber daya air dan jaringan irigasi dirasa

belum efektif dan efisien.

c. Sistem pengembangan dan pengelolaan

jaringan irigasi yang ada belum mampu

memenuhi harapan seluruh petani khususnya

petani pengguna air karena arah

pengembangannya belum komprehensif atau

parsial.

d. Sumber daya manusia yang ada belum

kompetitif dan perlu ditingkatkan termasuk

kuantitasnya.

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan kegiatan ini adalah membangun

software Sistem Jaringan Manajemen Jaringan

Irigasi berbasis GIS Kota Palangka Raya.

Sasarannya adalah :

1. Teridentifikasinya potensi Sumber Daya Air

khususnya sistem irigasi di Kota Palangka

Raya.

2. Teridentifikasinya Pengembangan Jaringan

Irigasi yang terdiri dari pembangunan dan

peningkatan Jaringan Irigasi serta

Pengelolaan Jaringan Irigasi meliputi operasi,

pemeliharaan serta rehabilitasi jaringan

irigasi di Kota Palangka Raya.

3. Tersusunnya desain sistem dan flowchart

data sumber daya air dan jaringan irigasi di

Kota Palangka Raya.

4. Terciptanya perangkat lunak (software)

sistem informasi yang dapat digunakan untuk

melakukan updating, evaluasi dan analisa

data secara cepat, tepat dan akurat dengan

nilai efisiensi tinggi.

5. Teridentifikasinya kebutuhan jenis, jumlah

dan kualitas irigasi.

MANFAAT

Manfaat dari pembuatan Database Sarana

Prasarana dan Infrastruktur Pengairan/Irigasi

berbasis GIS adalah untuk mengakomodasi

Lokasi : Kelurahan Kameloh Baru


14

tuntutan kebutuhan akan pengembangan dan

pengelolaan jaringan irigasi yang lebih efektif

dan efisien, dalam rangka peningkatan

pelayanan masyarakat sesuai visi dan misi Kota

Palangka Raya. Selain itu dengan tersusunnya

database ini diharapkan proses pengembangan

dan pengelolaan jaringan irigasi di Kota

Palangka Raya dapat lebih terukur dan

berkelanjutan.

LOKASI STUDI

Lokasi studi kegiatan ini meliputi area :

METODOLOGI DAN PENDEKATAN

PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pendekatan yang dilakukan dalam

pekerjaan ini menyangkut beberapa aspek yang

terkait dengan perencanaan dan pengelolaan

pada lingkup pekerjaan dan tanggung jawab

Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangka Raya,

yaitu:

1. Aspek Strategis

Melalui pengelolaan dan perencanaan

sumber daya air yang baik diharapkan dapat

memberikan rangsangan bagi perkembangan

dan pertumbuhan sektor-sektor lain sehingga

mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pengembangan sistem informasi manajemen

diharapkan dapat berintegrasi dengan database

dan sistem aplikasi lainnya baik yang ada di

lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota

Palangka Raya atau pun dari luar.

2. Aspek Teknis

Aspek teknis yang diperhatikan dalam

sistem informasi ini meliputi kondisi geofisik

kawasan, sosial ekonomi dan budaya

masyarakat, kondisi teknis sumber daya air

serta kondisi sarana dan prasarana

pendukungnya. Aspek teknis database yang

ditonjolkan pada sistem informasi ini adalah

koneksitas atau relasional antara data yang

bersifat tabular dengan data yang bersifat

spasial (kewilayahan) sehingga lebih

komunikatif dan informatif. Pengelolaan data

sumber air secara multi waktu dan integral

merupakan aspek penting sebagai landasan

dalam penyampaian informasi pada

perencanaan dan pengelolaan sumber daya air.

3. Aspek Perencanaan dan Pengelolaan

Hukum dan perundangan yang terkait

dengan aspek perencanaan dan pengelolaan

Daerah Irigasi (DI) Luas (Ha)

DI Kelurahan Gaung Baru 500

DI Kelurahan Petuk Bukit 200

DI Kelurahan Habaring Hurung 500

DI Kelurahan Sei Gohong 250

DI Kelurahan Petuk Katimpun 150

DI Kelurahan Tanjung Pinang 750

DI Kelurahan Bereng Bengkel 1.550

Kelurahan Kalampangan 950

Kelurahan Kameloh Baru 500

Lokasi : Kelurahan Bereng Bengkel

Lokasi : Kelurahan Bereng Bengkel


15

sumber daya air merupakan bagian dari

perangkat agar rencana dan pelaksanaan

kegiatan dapat berlangsung dengan baik.

Dengan demikian dalam kegiatan ini perlu

dikaji aspek hukum, kelembagaan dan sumber-

sumber pembiayaannya.

PENDEKATAN SISTEM PERENCANAAN

DAN PENYUSUNAN PROGRAM

Penyusunan Sistem Informasi Daya Air

Kota Palangka Raya ini diharapkan dapat

memberikan kemudahan dalam melakukan

evaluasi kondisi jaringan irigasi beserta sarana

dan prasarana pendukungnya sehingga dapat

dipergunakan dalam perencanaan dan

penyusunan program kegiatan di masa/periode

mendatang. Dengan demikian dalam

penyusunan sistem informasi ini perlu

memperhatikan cakupan data yang ada baik

data yang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum

Kota Palangka Raya maupun dari instansi

lainnya. Kedudukan Sistem Informasi Sumber

Daya Air Kota Palangka Raya ditunjukkan pada

Gambar 1.

Pendekatan Manajemen Sistem

Penyusunan Sistem Informasi Sumber

Daya Air Kota Palangka Raya disusun dengan

memperhatikan model data dan output yang

diharapkan. Dengan demikian maka dalam

menyusun langkah-langkah yang diperlukan

untuk perancangan, pengoperasian dan

perawatan sebuah sistem jaringan irigasi/

Daerah Irigasi harus mempertimbangkan

identifikasi informasi, survei lokasi, formulasi

konsep sistem informasi, desain program,

Pelaksanaan

Program Kerja/

Kegiatan

BAPPEDA

Kelembagaan dan Sumber

Daya Manusia

Pengembangan

SDM, Sarana dan

Prasarana Opera-

sional

Data dan Sistem

Jaringan Irigasi

Input Data

Sarana dan

Prasarana

Pendukung

Pelaksanaan Pro-

gram Kerja/

Kegiatan

Program Kerja/

Kegiatan Dinas PU

Tolak Ukur &

Evaluasi Pro-

gram Kerja

Sistem Informasi Jaringan Irigasi, Pe-

nyajian Data Secara Cepat, Tepat,

Akurat dan Interaktif

Umpan Balik untuk Pembangunan Kelem-

bagaan & SDM serta Penyusunan Program

Kerja Tahunan, Jangka Menengah dan

Jangka Panjang

Hasil Pelak-

sanaan Pro-

gram

Gambar 1. Kedudukan Sistem Informasi Sumber Daya Air Kota Palangka Raya

Lokasi : DR Gaung Baru


16

pembuatan program, validasi dan evaluasi,

masukan data, manual operasi, pelatihan dan

tahap implementasi. Model sistem input-output

yang dikembangkan dalam sistem jaringan

irigasi ini ditunjukkan pada Gambar 2.

TAHAP PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Persiapan

Tahap ini meliputi kegiatan-kegiatan :

perijinan dan administrasi, pembentukan tim

kerja dengan instansi terkait, pendataan dan

pengumpulan data, penyiapan perangkat lunak

dan perangkat keras, studi terhadap

dokumentasi sistem informasi yang telah ada,

penentuan tingkat otomatisasi sistem.

2. Pendataan dan Pengumpulan Data

Sekunder

Data yang dikumpulkan meliputi/

bersumber dari : Buku Kota Palangka Raya

Dalam Angka, Peta Irigasi/Drainase yang ada,

Peta Rupa Bumi, Peta Jaringan jalan, Peta

tematik yang berhubungan dengan sarana

prasarana dan infrastruktur pengairan/irigasi.

3. Survey Lapangan

Survei lapangan dilakukan untuk

memastikan kondisi terkini dari saluran yang

ada. Pada survey lapangan ini dilakukan

beberapa pengambilan data yaitu : data posisi,

pengukuran dimensi saluran, dan data visual

(foto) masing-masing saluran.

4. Perancangan Model Database dan

Sistem Informasi Manajemen

Perancangan model didasarkan atas

entitas-entitas dalam perencanaan dan

pengelolaan sumber daya air di lingkungan

Dinas Pekerjaan Umum yang meliputi : entitas

aspek perencanaan dan pengelolaan, entitas

aspek hukum dan perundangan, dan entitas

aspek kelembagaan dan sumber daya manusia.

Data demografi sosial, peta

kewilayahan/spasial, dan data

sosial kemasyarakatan lainnya

Program kerja tahunan /

rencana kegiatan Bappeda dan

kelembagaannya

Data pengamatan lapangan

(kondisi fisik dan non fisik,

akses, fasilitas, dll)

Data dinas/instansi/lembaga

terkait dengan kondisi gedung

Laporan dan evaluasi hasil

pelaksanaan program kerja

Bappeda

Informasi / masukan

masyarakat

Membantu dalam penentuan

prioritas program kerja dan

pengambilan keputusan

Sebagai sarana untuk menam-

pung data dan informasi ter-

kait dengan prasarana ba-

ngunan daerah

Sebagai sarana untuk

menampung data terkait

program kerja tahunan, jangka

menengah dan jangka panjang

di lingkungan Bappeda

Sebagai sarana untuk meng-

analisis kondisi bangunan

daerah, membantu dalam pela-

poran dan evaluasi program

kerja/kegiatan

INPUT PROSES OUTPUT

Gambar 2. Sistem Input-Output yang dikembangkan dalam sistem informasi sarana prasarana pengairan

Lokasi : DR Habaring Hurung


17

5. Penyusunan Database

Database yang dibangun menyangkut

aspek perencanaan dan pengelolaan, peraturan

dan perundangan, serta sumber daya manusia

dan kelembagaan. Penyusunan database

mengacu pada format database standar karena

diharapkan dapat dikorelasikan dengan

database yang sudah ada.

Khususnya database yang sifatnya

keruangan/spasial dilakukan melalui beberapa

tahapan, yaitu : digitasi peta, editing/

penyuntingan, transformasi koordinat,

pembangunan topologi, konversi format data

dan penyusunan atribut.

6. Penyusunan Aplikasi Sistem Informasi

Aplikasi yang dikembangkan bersifat

standalone.

Perencanaan dan

Pengelolaan Sumber

Daya Air

Hukum, Perundangan

dan Operasional

SDM, Kelembagaan

serta Pembiayaan

Hardware dan

Software

Analisis

Kebutuhan Sistem

Informasi

Layanan dan

Informasi GIS

Hirarki penyusunan database sarana prasarana dan infrastruktur pengairan Kota Palangka Raya

Dinas PU

Kota Palangka Raya

Lokasi : DR Kameloh Baru


18

Lokasi : Kelurahan Bereng Bengkel Lokasi : Kelurahan Gaung Baru

7. Pelaporan Hasil Pekerjaan

REKAPITULASI SALURAN IRIGASI

No Nama DI Nama Saluran Fungsi Panjang Tipe

Kon-

struksi

Arah Aliran Permasalahan Lapangan

1 DR Kalampangan Primer Kalampangan 1 Primer 5972,8 Tanah Sungai Kahayan Banjir di pangkal saluran 2 DR Kalampangan Primer Kalampangan 2 Primer 979,0 Tanah Primer 1 Kalampangan Sedimen di ujung

3 DR Kalampangan Primer Kalampangan 3 Primer 1475,1 Tanah Primer 1 Kalampangan Sampah kayu di ujung 4 DR Kalampangan Primer Kalampangan 4 Primer 2481,5 Tanah Sungai Kameloh Banjir

5 DR Kalampangan Primer Kalampangan 5 Primer 4610,4 Tanah Sungai Kahayan Banjir di pangkal saluran 6 DR Kalampangan Primer Kalampangan 5.1 Primer 2197,2 Tanah Primer 1 Kalampangan Banjir di pangkal saluran

7 DR Kalampangan Sekdr Kalampangan 1.1 Sekunder 550 Tanah Sungai Kahayan Banjir

8 DR Kalampangan Sekdr Kalampangan 1.2 Sekunder 800 Tanah Sungai Kahayan Banjir 9 DR Kalampangan Sekdr Kalampangan 1.3 Sekunder 900 Tanah Sungai Kahayan Banjir


12 DR Kalampangan Sekdr Kalampangan 1.6 Sekunder 1000 Tanah Sungai Kahayan Banjir


15 DR Kalampangan Sekdr Kalampangan 1.9 Sekunder 1500 Tanah Sungai Kameloh Banjir 16 DR Kalampangan Sekdr Kalampangan 2.1 Sekunder 1892 Tanah Primer 4 Kalampangan Banjir di pangkal

17 DR Kalampangan Sekdr Kalampangan 2.2 Sekunder 1000 Tanah Primer 2 Kalampangan 18 DR Kalampangan Sekdr Kalampangan 2.3 Sekunder 1957 Tanah Primer 4 Kalampangan Banjir di pangkal

19 DR Kalampangan Sekdr Kalampangan 2.4 Sekunder 891 Tanah Primer 2 Kalampangan 20 DR Kalampangan Sekdr Kalampangan 3.1 Sekunder 1883 Tanah Primer 4 Kalampangan Banjir di pangkal 21 DR Kalampangan Sekdr Kalampangan 3.2 Sekunder 1026 Tanah Primer 2 Kalampangan 22 DR Kalampangan Sekdr Kalampangan 3.3 Sekunder 1882 Tanah Primer 4 Kalampangan Banjir di pangkal 23 DR Kalampangan Sekdr Kalampangan 3.4 Sekunder 1000 Tanah Primer 2 Kalampangan 24 DR Kalampangan Sekdr Kalampangan 3.5 Sekunder 792 Tanah Sungai Kameloh 25 DR Kalampangan Sekdr Kalampangan 3.6 Sekunder 1000 Tanah Primer 2 Kalampangan Sampah kayu di ujung

26 DR Kalampangan Sekdr Kalampangan 5.1 Sekunder 1001 Tanah Primer 5 Kalampangan Banjir

27 DR Kalampangan Sekdr Kalampangan 5.2 Sekunder 2197 Tanah Primer 1 Kalampangan Banjir 28 DR Kalampangan Sekdr Kalampangan 5.3 Sekunder 1000 Tanah Primer 5 Kalampangan Banjir

29 DR Kalampangan Sekdr Kalampangan 5.4 Sekunder 2196 Tanah Primer 1 Kalampangan Banjir 30 DR Kalampangan Sekdr Kalampangan 5.5 Sekunder 1000 Tanah Primer 5 Kalampangan Banjir di pangkal

31 DR Kalampangan Sekdr Kalampangan 5.6 Sekunder 1221 Tanah Primer 4 Kalampangan Banjir

32 DR Kalampangan Sekdr Kalampangan 5.7 Sekunder 1000 Tanah Primer 5 Kalampangan Banjir di pangkal 33 DR Kalampangan Sekdr Kalampangan 5.8 Sekunder 890 Tanah Primer 5 Kalampangan Sedimen di ujung

34 DR Kalampangan Sekdr Kalampangan 5.9 Sekunder 1000 Tanah Primer 5 Kalampangan Sedimen di pangkal 35 DR Kalampangan Sekdr Kalampangan 5.10 Sekunder 991 Tanah Primer 5 Kalampangan 36 DR Kalampangan Sekdr Kalampangan 5.11 Sekunder 1000 Tanah Primer 5 Kalampangan Sedimen di pangkal

37 DR Kalampangan Sekdr Kalampangan 5.12 Sekunder 1008 Tanah Primer 5 Kalampangan Sedimen di ujung

Bersambung


19

No Nama DI Nama Saluran Fungsi Panjang Tipe

Kon-

struksi

Arah Aliran Permasalahan Lapangan

38 DR Kalampangan Sekdr Kalampangan 5.13 Sekunder 1000 Tanah Primer 5 Kalampangan Sampah kayu di pangkal



41 DR Kalampangan Sekdr Kalampangan 5.16 Sekunder 999 Tanah Primer 5 Kalampangan

42 DR Kalampangan Sekdr Kalampangan 5.17 Sekunder 939 Tanah Primer 5 Kalampangan Ujung kena tambang pasir

43 DR Kalampangan Sekdr Kalampangan 5.18 Sekunder 986 Tanah Primer 5 Kalampangan Sedimen di pangkal

44 DR Kalampangan Sekdr Kalampangan 5.19 Sekunder 972 Tanah Primer 5 Kalampangan Sampah kayu di pangkal

45 DR Hbr Hurung Primer 1 Hbr Hurung Primer 992 Tanah Sekdr 8 Hbr Hurung

46 DR Hbr Hurung Primer 2 Hbr Hurung Primer 1000 Tanah Sekdr 23 Hbr Hurung

47 DR Hbr Hurung Sekdr 1 Hbr Hurung Sekunder 423 Tanah Sekdr 2 Hbr Hurung


49 DR Hbr Hurung Sekdr 3 Hbr Hurung Sekunder 277 Tanah Primer 1 Hbr Hurung






















71 DR Hbr Hurung Sekdr 25 Hbr Hurung Sekunder 517 Tanah Sungai Hbr Hurung

72 DR Ptk Katimpun Primer Petuk Katimpun Primer 1924 Tanah Saluran Desa Petuk Katimpun Banjir

73 DR Ptk Katimpun Sekdr Petuk Katimpun Sekunder 1489 Tanah Primer Petuk Katimpun Banjir

74 DR Petuk Bukit Primer Petuk Bukit Primer 1057 Tanah Sungai Petuk Bukit

75 DR Petuk Bukit Sekdr Petuk Bukit Sekunder 100 Tanah Primer Petuk Bukit

76 DR Kameloh Baru Primer Kameloh Baru Primer 4600 Tanah Saluran hilang dan banjir

77 DR Tj Pinang Primer 1 Tanjung Pinang Primer 3530 Tanah Sungai Kahayan



80 DR Tj Pinang Sekdr Tanjung Pinang Sekunder 876 Tanah Primer 1 Tanjung Pinang

81 DR Gaung Baru Primer 1 Gaung Baru Primer 40 Pasangan Primer 2 Gaung Baru

82 DR Gaung Baru Primer 2 Gaung Baru Primer 1160 Tanah Hutan Sedimen di ujung

83 DR Gaung Baru Sekdr 1 Gaung Baru Sekunder 174 Pasangan Sekdr 2 Gaung Baru

84 DR Gaung Baru Sekdr 2 Gaung Baru Sekunder 642 Tanah Hutan Sedimen di ujung

85 DR Gaung Baru Sekdr 3 Gung Baru Sekunder 400 Tanah Hutan Sedimen di ujung

Lanjutan

Sumber : Laporan Akhir Pekerjaan Penyusunan Data Base Sarana Prasarana dan Infrastruktur Pengairan/ Irigasi Kota Palangka Raya


20

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Swasembada dan ketahanan pangan

merupakan dua sisi mata uang yang saling

melengkapi dalam menjawab memenuhi

kebutuhan pangan suatu wilayah. Keduanya

hanya dapat dicapai dengan adanya

peningkatan jumlah produksi yang antara lain

dapat dicapai melalui perluasan areal

(ekstensifikasi) produksi pangan. Upaya

perluasan lahan pertanian berkaitan dengan

ketersediaan lahan dan air, pembangunan

infrastruktur, serta ketersediaan tenaga kerja

terampil.

Terkait dengan isu pemenuhan kebu-

tuhan pangan, berdasarkan hasil studi

“Pemetaan Potensi dan Penyusunan Master Plan

Pengembangan Bidang Pertanian dan Peterna-

kan di Kota Palangka Raya” pada tahun 2009,

Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Pe-

merintah Kota Palangka Raya telah mencanang-

kan pencetakan lahan sawah di beberapa lokasi.

Skema pencetakan sawah yang dicanangkan

tersebut ialah pencetakan sawah di wilayah

desa-desa yang tersebar sepanjang Sungai Ru-

ngan dengan target luasan disesuaikan dengan

jumlah kepala keluarga petani sasaran di

masing-masing desa. Untuk Tahun 2010 ini te-

lah dicanangkan kajian perancangan pence-

takan sawah dengan target seluas 100 ha untuk

50 kepala keluarga di Kelurahan Gaung Baru,

Kecamatan Rakumpit.

Kelurahan ini terletak di bagian utara

wilayah Kota Palangka Raya di jalur aliran Su-

ngai Rungan. Di kelurahan ini tersedia lahan

yang berpotensi untuk pengembangan sawah.

Lahan yang dimaksud memiliki topografi ter-

golong datar dengan tanah terdiri dari tanah

mineral pada bagian lahan yang agak tinggi dan

tanah gambut tipis di atas bahan alluvium halus

pada bagian rendah (rawa). Sebagian rawa yang

ada di wilayah ini berada pada posisi lebih

tinggi dari bagian lain, sehingga berpotensi un-

tuk dijadikan sumber air irigasi.

Masyarakat setempat merupakan pen-

duduk asli suku Dayak yang secara tradisionil

tidak memiliki kebudayaan bercocok tanam

padi pada lahan sawah. Namun demikian hal ini

bukan menjadi hambatan, karena justru aspirasi

pengembangan lahan sawah berasal dari

mereka yang sudah mulai menjalani kehidupan

dengan bertani sebagai mata pencaharian.

Untuk merealisasikan rencana pence-

takan sawah di lokasi yang dimaksud maka

diperlukan suatu rancangan teknis. Rancangan

ini harus dibuat dengan cermat meliputi seluruh

komponen konstruksi pencetakan sawah secara

detail berikut perhitungan kebutuhan biayanya.

Perancangan atau disain yang baik harus di-

dasarkan pada pengukuran berbagai parameter

yang diperlukan secara akurat.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari kegiatan ini ialah untuk

menyusun disain pencetakan sawah dengan tar-

get seluas 100 ha di Kelurahan Gaung Baru, Ke-

camatan Rakumpit, Kota Palangka Raya.

Sasaran kegiatan ini adalah tersusunnya

disain pencetakan sawah dengan target luas

sesuai kondisi lapangan pada hamparan lahan

seluas maksimal 100 ha di Kelurahan Gaung

Penyusunan Desain Pencetakan Sawah di Kelurahan Gaung Baru Kecamatan Rakumpit Kota Palangka Raya

21

Baru, Kecamatan Rakumpit, Kota Palangka Raya

yang meliputi tata letak petak sawah, tata sa-

luran dan tata jalan usaha tani berikut ukuran-

ukuran vertikal dan horisontal sebagai pedo-

man pengerjaan konstruksi.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan ini adalah sebagai

berikut :

1. Lokasi kajian adalah lahan calon sawah, se-

luas 100 ha di Kelurahan Gaung Baru, Ke-

camatan Rakumpit, Kota Palangka Raya.

2. Pengamatan, pengukuran dan kajian

(analisis) faktor fisik seperti tanah, topografi

dan hidrologi yang berpengaruh terhadap

disain pencetakan sawah.

3. Kajian terhadap faktor sosial ekonomi untuk

menunjang pencetakan sawah.

4. Menyusun peta situasi sebagai dasar

pencetakan sawah.

5. Membuat rancangan (disain) detil areal

pencetakan sawah.

METODOLOGI

Pengumpulan Data

Tahap Persiapan, terdiri dari pengadaan

peta situasi dan peta kerja serta bahan pustaka

lain yang diperlukan, konsolidasi tim,

pengadaan bahan dan peralatan untuk survey,

pembuatan kuisioner serta form isian untuk

pelaksanaan pencatatan dan pengumpulan data.

Tahap Survey Lapang, ditujukan ter-

utama untuk pengukuran dan observasi serta

pengambilan sampel unsur sumber daya lahan.

Selain itu juga dilakukan pengumpulan data se-

kunder dan primer, yaitu :

Data Sekunder, meliputi kependudukan ,

hidrologi dan klimatologi, serta harga

perkiraan setempat.

Data Primer, merupakan kombinasi peng-

amatan visual dan pengukuran. Terdiri dari

kontur dan hidrologi (debit air, cadangan

air), pengamatan tanah, data sosial ekonomi

CPCL melalui wawancara.

Pengolahan dan Interpretasi Data (Analisis)

Data hasil survey dikompilasi dan Diana-

lisis untuk menentukan/menetapkan posisi

geografis dan luasan pasti lahan terpilih, pem-

buatan peta dan gambar rancangan, serta perhi-

tungan kebutuhan biaya. Analisis yang dilaku-

kan meliputi :

a. Analisis topografi dan hidrologi ;

Untuk menetapkan batas tata letak petak

sawah dan tata air. Untuk menggambarkan

kondisinya juga dibuatkan profil melintang

dan membujur.

b. Analisis sifat tanah dan kedalaman gambut ;

Sebagai dasar untuk menetapkan tata letak

petak sawah serta disain konstruksinya

(pematang dan petakan) serta konstruksi

saluran dan bangunan air serta jalan.

c. Pembuatan disain ;

Meliputi pembuatan peta rencana pence-

takan sawah (tata letak, pembagian petak,

saluran irigasi, pintu air dan jalan usaha

tani), serta penggambaran rencana kon-

struksi (gambar saluran irigasi dan drainase,

bangunan air dan jalan usaha tani) berikut

metode pelaksanaan konstruksinya.

d. Perhitungan volume pekerjaan konstruksi dan

penyusunan RAB (Rencana Anggaran Biaya).

Penyajian Hasil

Hasil analisis disajikan dalam peta-peta

dan gambar berskala dan diperjelas dengan

uraian naratif.

KEADAAN UMUM LOKASI

Administrasi, Letak dan Aksesibilitas

Lokasi lahan yang direncanakan dibangun

sawah beririgasi dengan memanfaatkan sumber

air rawa yang berada di dalam wilayah Kelu-

rahan Gaung Baru, Kecamatan Rakumpit, Kota

Palangka Raya dengan batas-batas sebagai beri-

kut :

Sebelah Utara : Kelurahan Panjehang,

Kecamatan Rakumpit


22

Sebelah Selatan : Kelurahan Kanarakan,

Kecamatan Bukit Batu

Sebelah Timur : Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah Barat : Kelurahan Pager,

Kecamatan Rakumpit

Kelurahan ini berada di bagian utara Kota

Palangka Raya memanjang sejajar Sungai Ru-

ngan. Secara geografis wilayah kelurahan ini

terletak pada 113° 43’ BT dan 1° 48’ LS. Kelura-

han ini relatif terisolir dari keramaian, sulit di-

jangkau dengan cepat karena belum terhubung

dengan jalan darat. Jalur tercepat menuju kelu-

rahan ini hanya melalui jalur sungai, dimulai

dari Sungai Pager Besar pada perpotongan den-

gan jalan raya yang menuju Tbg Talaken meng-

gunakan perahu motor menuju Sungai Rungan

dan bergerak ke arah hulu pada sungai ini.

Karakteristik Lahan

Lahan yang direncanakan untuk dijadikan

sawah berada pada daerah rendahan di dekat

Sungai Rungan dan anaknya yaitu Sungai Be-

ngamat. Secara geomorfologi lokasi ini meru-

pakan bagian dari rawa belakang tanggul su-

ngai. Di luar areal yang direncanakan topo-

grafinya agak naik (kemiringan lereng 3-8%),

namun pada bagian agak tinggi ini masih terda-

pat bagian-bagian yang permukaannya ter-

genang. Hal ini disebabkan karena tanah ini

memiliki lapisan kedap air. Kumpulan air ini

kemudian terakumulasi di bagian-bagian ce-

kung sehingga membentuk genangan perma-

nen, sehingga walaupun agak jauh dari sungai

nampak bentukan rawa yang karakteristiknya

berbeda dari rawa belakang tanggul sungai.

Salah satu rawa tersebut berdekatan de-

ngan lokasi rencana pencetakan sawah ini. Dari

informasi masyarakat setempat, air di rawa atas

ini tidak pernah kering walaupun di musim

kemarau. Atas dasar fakta ini, masyarakat

setempat berkeyakinan lokasi rencana ini layak

dijadikan sawah dengan mengandalkan sumber

air dari rawa atas.

Berdasarkan kondisi sumber air (rawa

atas) tersebut, Dinas Pekerjaan Umum telah

membangun saluran primer yang ditarik dari

rawa atas dan diarahkan ke lahan sasaran

pencetakan sawah.

Lahan yang direncanakan untuk pence-

takan sawah ini merupakan tempat terakumu-

lasinya bahan organik sisa-sisa vegetasi alami

sepanjang waktu karena sisa-sisa tumbuhan

sulit terdekomposisi pada kondisi seperti ini.

Oleh karena itu maka lahan ini memiliki tanah

yang tergolong tanah organik.

Sosial Ekonomi dan Kependudukan

Potensi sumber daya alam serta aktivitas

sosial ekonomi yang tidak merata dan tidak

seragam menyebabkan terdapat sektor-sektor

yang bersifat strategis yang berbeda oleh akibat

besarnya sumbangan ataupun sumber peng-

hidupan masyarakat Gaung Baru. Karakteristik

tersebut dapat ditunjukan dengan distribusi

penggunaan lahan dan mayoritas sumber peng-

hidupan masyarakat yang saat ini masih domi-

nan di perkebunan.

Kelurahan Gaung Baru memiliki total ke-

luarga petani sebanyak 54 KK dengan ke-

pemilikikan lahan pertanian pangan antara 1-5

ha, namun didominasi oleh para petani tanaman

pangan yang tidak memiliki lahan (lihat Tabel

1). Sedangkan luas lahan tanaman pangan yang

utama yaitu ubi kayu dan umbi-umbian (lihat

Tabel 2).

Tabel 1 Jumlah KK dan Luas Tanah Pertanian

Yang Diusahakan di Kelurahan Gaung Baru

Tipe Kepemilikan Jumlah KK

Keluarga memiliki tanah pertanian

Tidak memiliki

Memiliki kurang 1 Ha

Memiliki 1.0 — 5.0 Ha

Memiliki 5.0 —10.0 Ha

Memiliki lebih dari 10 Ha

18

36

3

15

0

0

Jumlah total keluarga petani 54


23

Tabel 2 Luas Tanaman Pangan menurut Komoditas

Di Kelurahan Gaung Baru

Penggunaan lahan di Kelurahan Gaung

Baru dominan untuk perkebunan dan pertanian.

Luas yang masih sangat potensial di kelurahan

ini dapat direncanakan untuk beragam aktifitas

yang diharapkan nantinya mendukung dan

meningkatkan taraf hidup masyarakat (lihat

Tabel 3).

Tabel 3 Penggunaan Lahan di Kelurahan Gaung Baru

Jumlah penduduk Gaung Baru tahun 2009

tercatat 220 jiwa yang terdiri dari laki-laki 109

jiwa dan wanita 111 jiwa (lihat Tabel 4).

Tabel 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan

Kelompok Umur Di Kelurahan Gaung Baru

ANALISIS

Profil Lahan

Batas dan Luas Areal

Pengukuran dan penetapan batas areal

untuk cetak sawah telah dilakukan dengan

mempertimbangkan dua hal pokok, yaitu karak-

teristik tanah dan kondisi hidrotopografi. Pada

mulanya luas pencetakan sawah di Kelurahan

Gaung Baru ini ditargetkan seluas 100 Ha, na-

mun setelah dilakukan pengamatan pengukuran

hanya dilakukan pada lahan kurang dari 100 Ha.

Ini terjadi karena pada saat pengukuran se-

bagian areal yang dimaksud dalam keadaan ter-

genang cukup tinggi (>1m). Batas keliling atau

polygon lahan dapat dilihat pada Peta Kontur

(lihat Gambar 1).

Topografi dan Hidrologi

Keadaan topografi digambarkan dalam

Peta kontur dengan interval 0,5 m. Dari Peta

Kontur tersebut tampak bahwa terdapat beda

tinggi sekitar 3 meter dari permukaan lahan

tertinggi dan terendah. Namun dari bagian

tertinggi di pojok utara-timur bagian areal ke-

tinggian permukaan menurun drastis pada

jarak yang sempit, sehingga sebagian besar la-

han hanya memiliki beda tinggi 0,5 s.d. 1 meter.

Sedangkan tinggi muka air saat pengukuran se-

jalan dengan kontur permukaan, dimana areal

yang paling rendah dalam keadaan tergenang

dengan ketinggian sekitar 10 — 50 cm.

Dengan adanya saluran sekunder pada

sisi areal tertinggi, maka saluran tersier harus

diarahkan mengalir searah kemiringan pada

arah kurang lebih tegak lurus saluran sekunder.

Jumlah dan jarak antar saluran tersier disesuai-

kan dengan dimensi petak sawah yang akan di-

bangun.

Berdasarkan efektifitas ketersedian lahan,

luasan lahan dan jumlah petani yang ada, dapat

ditetapkan bahwa luas masing-masing ke-

pemilikan ialah sekitar 1 Ha. Dimana luasan ke-

pemilikan dan hidrotopografi merupakan dasar

penting merancang tata letak sawah dan infra-

Komoditas Luas (Ha) Hasil (ton)

Jagung Ubi kayu Umbi-umbian lain

2 20 20

4 40 35

No Jenis Penggunaan Luas (Ha)

1. 2. 3. 4.

Danau / Rawa Pertanian Perkebunan Lain-lain

900 1.500 2.000 508

Total 4.908

No Kelompok Usia Jumlah (jiwa)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12.

0 — 4 5 — 9

10 —14 15 — 19 20 — 24 25 — 29 30 — 34 35 — 39 40 — 44 45 — 49 50 — 54 55 — 59

22 25 28 28 18 24 23 15 13 7 7

10

Total 220


24

Gambar 1. Garis Kontur Areal Rencana Pencetakan Sawah Kelurahan Gaung Baru, Kecamatan Rakumpit, Kota Palangka Raya


25

struktur saluran irigasi dan drainase berikut

jalan usaha taninya.

Karena karakteristik tanah di areal ini

merupakan tanah gambut dan atau tanah mi-

neral bergambut, maka sangat penting untuk

diperhatikan dalam merancang tata letak dan

dimensi saluran drainase dan irigasi dengan

prinsip menjaga lahan tidak pernah kering de-

ngan tinggi air disesuaikan dengan kebutuhan

padi. Sifat tanah gambut yang porous (bobot isi

rendah) dan daya dukung mekanik rendah se-

cara bersama-sama harus diperhitungkan

dalam merancang tata letak dan dimensi pe-

metakan dan saluran-saluran yang perlu diba-

ngun.

Profil Petani

Masyarakat kelurahan Gaung Baru ham-

pir 90% berasal dari keturunan Dayak Kalteng.

Dari segi ekonomi kondisi masyarakatnya ma-

sih tergolong ekonomi lemah yang berprofesi

sebagai penyadap karet, penambang emas, pen-

cari rotan dan nelayan.

Masyarakat Gaung Baru belum terbiasa

untuk bekerja keras. Mereka tidak memiliki

pengetahuan di bidang pertanian dan lebih

cenderung suka menyadap karet yang sudah

pasti hasilnya dari pada bertani, di samping itu

pekerjaan tersebut dirasa sudah cukup me-

madai untuk kehidupan mereka. Mereka hanya

berorientasi untuk memenuhi kebutuhannya

pada saat hari itu saja, sementara untuk hari

esok mereka baru akan memikirkannya esok

harinya.

Pengelolaan tanaman yang dilakukan

dalam bertani karet umumnya masih terbatas

pada membersihkan lahan. Mereka belum terbi-

asa bertani secara intensif dan menggunakan

saprodi secara teratur dalam usaha taninya.

Bahkan sebagian dari mereka membiarkan

gulma berkembang di lahan karetnya. Kalaupun

mereka memiliki pengalaman bertanam padi,

pengalaman tersebut adalah bertanam padi

gogo dengan pola ladang berpindah.

DESAIN, PENGERJAAN DAN PEMBIAYAAN

Komponen dan Parameter Disain

Komponen disain pencetakan sawah :

a. Tata letak (lay out) ; konfigurasi petak-petak

sawah, tata air serta jalan usaha tani.

b. Gambar konstruksi ; tampak atas detail kom-

ponen yang terkait dengan komponen lain,

penampang melintang masing-masing kon-

struksi.

Parameter disain yang digunakan untuk

pencetakan sawah adalah sebagai berikut :

a. Tata letak (lay out) petak-petak sawah diran-

cang dengan memperhatikan arah garis kon-

tur, yaitu memposisikan arah panjang sejajar

garis kontur guna meminimalkan perataan

permukaan petak.

b. Tata letak irigasi ditata dengan memperhati-

kan sistem sumber air di lokasi dan ran-

cangan saluran primer yang sudah dibangun

dengan titik ikat muka air pada saluran se-

kunder.

c. Tata letak jalan usaha tani disesuaikan de-

ngan tata letak petak sawah dan saluran iri-

gasi hamparan perluasan sawah.

d. Luas masing-masing petak sawah dibuat

sama 1 ha dengan jumlah sesuai dengan jum-

lah petani yang ada 50 kk.

Disain Tata Letak

Tata letak sawah beserta saluran irigasi

tersier, saluran drainase, stop log, jalan usaha

tani, serta komponen pelengkap yang diperlu-

kan disajikan pada Gambar 2. Pada peta terse-

but ditunjukkan pengaturan letak petak-petak

sawah yang berjumlah 50 buah dengan ukuran

masing-masing 1 Ha termasuk infrastruktur

yang mengelilinginya. Setiap petak sawah dike-

lilingi oleh saluran keliling yang terhubung ke

saluran tersier dimana sebuah stoplog dibuat

untuk mengatur tinggi muka air saluran tersier

agar air dapat masuk ke saluran keliling dan

selanjutnya melimpas pada petak sawah.

Saluran tersier berjumlah 5 buah yang

menyadap air dari satu saluran sekunder. Tinggi


26

muka air saluran sekunder diatur oleh bendung

yang dipasang pada saluran primer yang sudah

terbangun yang sumber airnya berasal dari

rawa diluar areal cetak sawah ini. Air berlebih

akan dibuang melalui spill way yang mengalir

sepanjang batas luar petak sawah menuju ke

anak Sungai Rungan.

Jalan usaha tani utama sebesar 3m diapit

oleh saluran drainase sawah. Jalan usaha tani ini

terhubung dengan jalan usaha tani pada saluran

sekunder.

Sesuai dengan topografi alami yang ter-

golong datar dengan beda tinggi sekitar hanya

0,5m pada jarak 200m, maka jika ditarik tran-

sek utara-selatan terlihat potongan melintang

dari petak ke petak pada arah lereng permu-

kaan petak sawah sedikit bertingkat.

Gambar 2. Desain Pencetakan Sawah


27

Gambar 3. Peta Situasi Lokasi Pencetakan Sawah di Kelurahan Gaung Baru, Kecamatan Rakumpit, Kota Palangkaraya (Sumber Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangkaraya).


28

Disain Konstruksi

Petak sawah

Dimensi ukuran petak sawah bersih ialah

seluas 0.945 ha, terhitung dari batas terluar

yang dikelilingi saluran keliling.

Jalan Usaha Tani

Dimensi/bahan material jalan usaha tani

pada proyek ini disesuaikan dengan kebutuhan

di lapangan dan kemampuan petani melalui

RRA (Rapid Rural Appraisal) sederhana yang

telah dilakukan dan dituangkan dalam disain

sederhana. Gambar tipikal konstruksi jalan

usaha tani berikut saluran drainase di kiri

kanannya dapat dilihat pada Gambar 4, dimana

air dari kelima ruas saluran drainase ditampung

pada saluran kolektor yang berada pada batas

bawah lahan sawah.

Gambar 4. Jalan Usaha Tani dan Saluran

Drainase di Kiri-Kanannya

Tata Air

Petak-petak sawah telah dipilih berada

pada ketinggian lebih rendah dari saluran se-

kunder. Air irigasi dari saluran sekunder akan

dialirkan ke tata air mikro (saluran tersier) dan

selanjutnya ke saluran keliling yang mengelil-

ingi satu unit petak sawah dan akhirnya ke

petak-petak sawah melalui saluran cacing. Air

dari saluran sekunder disadap dan dialirkan ke

saluran tersier, di kedua sisi saluran tersier

dibuat jalan inspeksi (lihat Gambar 5 dan 6).

Untuk tampak atas petakan sawah beserta

dengan saluran keliling dan saluran drainase

dapat dilihat pada Gambar 8. Sedangkan

penampang melintang lengkap satu petakan

sawah beserta saluran tersier, drainase, saluran

keliling, jalan usaha tani dan jalan inspeksi di-

tampilkan pada Gambar 7.

Gambar 5. Saluran Sekunder beserta Jalan

Usaha Tani di Kedua Sisinya

Gambar 6. Saluran Tersier beserta Jalan

Inspeksi di Kedua Sisinya

Stoplog atau pintu air pengatur ketinggian

saluran tersier harus dibuat pada setiap pe-

takan sawah dengan jarak masing-masing

100m. Masing-masing stoplog terdiri dari tum-

pukan 5-7 karung yang diisi pasir tergantung

dari ketinggian air yang dikehendaki (lihat

Gambar 9).


29

Gambar 8. Tampak Atas Saluran Keliling,

Saluran Cacing pada Satu Unit

Petakan Sawah

Gambar 9. Penumpang Melintang Stoplog pada

Saluran Tersier

Penyiapan Lahan

Batas Pembukaan Lahan

Pembukaan lahan meliputi lahan untuk

petak sawah berikut jalan usaha tani dan sa-

lurannya. Secara keseluruhan berdasarkan tata

letaknya pembukaan lahan akan dilakukan pada

lahan di seluruh bagian areal di dalam batas

(lihat Tabel 5).

Tabel 5 Rencana Pembukaan Lahan Total

Metode Pembukaan Lahan (land clearing)

dan Perataan Lahan (land leveling)

Pembukaan lahan (land clearing) yang

disarankan adalah dengan cara mekanis. Dalam

penggunaan alat berat hendaknya mengguna-

kan rel berupa balok-balok kayu untuk

menghindarkan pemadatan tanah gambut yang

berlebihan. Pohon-pohon yang ditebang hen-

daknya ditumpuk diluar area persawahan di

sebelah barat lokasi dan diusahakan tidak

Gambar 7. Posisi Petakan Sawah, Saluran Keliling dan Saluran Drainase

No Pembukaan Lahan Luas Total

1. Petak sawah bersih (0,945Ha) 42,45 Ha

2. Saluran-saluran tata air mikro, galengan, jalan inspeksi dan jalan usaha tani

2,75 Ha

3. Lahan konservasi air (embung)

1 Ha


30

mengganggu aliran air, setelah itu baru dilaku-

kan pembuatan saluran tersier, drainase dan

jalan usaha tani.

Mengingat lahan yang berupa gambut dan

kemungkinan masih ada sisa-sisa tunggul kayu,

maka disarankan perataan sawah (land level-

ing) hendaknya dilakukan secara manual.

Jadwal Penyiapan Lahan

Berdasarkan analisis data hujan dan

wawancara dengan masyarakat, hari kering ter-

jadi pada akhir bulan Mei sampai pertengahan

bulan Agustus, sehingga pada saat seperti inilah

direkomendasikan untuk dilaksanakan pembu-

kaan lahan sekaligus pelaksanaan pemba-

ngunan saluran tata air dan jalan usaha tani.

Volume dan Pembiayaan Kegiatan

Biaya pencetakan sawah yang pem-

biayaannya menjadi tanggung jawab Dinas Per-

tanian meliputi pembukaan lahan (tebang habis,

penumpukan dan pembersihan), perataan la-

han, pemetakan dan pembuatan jalan usaha tani

dan saluran-saluran tata air mikro.

Perhitungan pembiayaan ini didasarkan

atas dasar Harga Perkiraan Setempat (HPS)

Tabel 6 Kebutuhan Biaya Pencetakan Sawah 50 Ha

Di Kelurahan Gaung Baru

No. Uraian Kegiatan Volume Harga Satuan Total Biaya

1 Pembukaan lahan (tebas habis, penumpukan, pembersihan, land leveling)

50 Ha Rp 7.480.000/Ha Rp 374.000.000

2 Pembuatan jalan usaha tani (timbunan) 3,2 km Rp 50.000/km Rp 160.000.000

3 Pembuatan drainase (galian) 1.775 m3 Rp 48.601/m3 Rp 86.266.775

4 Pembuatan saluran tersier (galian) 1.792 m3 Rp 48.601/m3 Rp 87.092.992

5 Pembuatan jalan inspeksi saluran tersier (timbunan)

576 m3 Rp 48.601/m3 Rp 27.994.176

6 Pembuatan saluran keliling 1.650 m3 Rp 48.601/m3 Rp 80.191.650

7 Pembuatan stoplog 60 HOK Rp 90.000/m3 Rp 5.400.000

8 Pembuatan embung 1 unit Rp 50.000.000

Sub Total Pencetakan Sawah Rp 871.066.211

Keterangan : harga satuan disesuaikan dengan ketentuan HPS Kota Palangka Raya

Kota Palangka Raya, termasuk di dalamnya un-

tuk item timbunan dan galian disesuaikan de-

ngan HPS Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangka

Raya. Disamping itu volume kegiatan juga sa-

ngat menentukan total besar biaya yang

diperkirakan akan dikeluarkan.

Berdasarkan volume kegiatan dan HPS Kota

Palangka Raya, maka kebutuhan biaya dari 2

komponen utama kegiatan pembukaan sawah

50 Ha tersaji pada Tabel 6.

REKOMENDASI

Rekomendasi Teknis Pencetakan Sawah dan

Pengelolaan Lahan

1. Tinggi muka air pada lahan sawah harus se-

lalu diperhatikan, untuk itu diperlukan

disiplin dari para petani dalam mengoperasi-

kan stoplog yang telah terpasang.

2. Pembuatan saluran tersier, drainase dan

jalan usaha tani disarankan dikerjakan de-

ngan konsep JITUT (Jaringan Irigasi Tingkat

Usaha Tani) atau JIDES (Jaringan Irigasi

Desa).


31

3. Sangat disarankan agar TIDAK menggunakan

api pada saat pembukaan lahan.

4. Untuk menghindari adanya lahan garung

yang tidak tergarap dan ditumbuhi semak

belukar, disarankan pada para petani agar

melakukan pembagian kerja yang terjadwal

dalam kelembagaan kelompok tani.

5. Disarankan untuk menjaga kelestarian sum-

ber air (air rawa) yang berada di daerah

atasnya dengan cara membangun komitmen

dengan masyarakat setempat yang tertuang

dalam aturan yang mengikat (seperti RTRW/

RDTR).

Rekomendasi Pemberdayaan Petani

Kelurahan Gaung Baru

Sesuai dengan kemampuan dan peng-

alaman petani di kelurahan Gaung Baru yang

masih sangat terbatas, maka pengembangan

atau pencetakan sawah di kelurahan Gaung

Baru perlu dilakukan secara bertahap, sehingga

calon-calon petani sawah di kelurahan Gaung

Baru mempunyai kesempatan yang cukup untuk

belajar, melihat dan mengalami pengelolaan

pertanaman padi di sawah. Beberapa program

yang perlu dilaksanakan untuk mempersiapkan

calon petani sawah di Gaung Baru untuk siap

mengelola sawah mereka adalah:

a. Sawah Percontohan

Sebagai langkah awal yang penting bagi

petani yang belum memiliki pengalaman dalam

pengelolaan tanaman di sawah adalah membuat

sawah percontohan. Jadi dalam tahap pertama

pencetakan sawah sebaiknya dalam luasan ter-

batas, dan digunakan untuk percontohan. Seba-

iknya petani calon pemilik sawah yang akan

dicetak di Kelurahan Gaung Baru dilibatkan mu-

lai dari persiapan awal penanaman, pemeli-

haraan hingga panen. Dengan demikian bisa

diharapkan para petani dapat mengelola sawah

mereka dengan baik nantinya.

b. Pelatihan Pengelolaan Tanaman Terpadu

(PTT) Padi Sawah

Teknologi PTT perlu disosialisasi dan di-

latihkan kepada para petani calon pemilik sa-

wah. Sawah yang dibuka pada tahun pertama

dapat dijadikan media sekolah lapang PTT bagi

para petani calon pemilik sawah, sehingga bisa

diharapkan para petani akan menerapkan

teknologi PTT pada saat mereka bertanam padi

di sawahnya.

c. Pendampingan dalam produksi tahun I

dan II

Petani sebaiknya didampingi dalam mela-

kukan penanaman padi di sawah pada tahun I

dan II, sehingga mereka dapat segera konsultasi

apabila mereka menemukan permasalahan

dalam usaha mereka. Pendampingan juga diper-

lukan untuk memberikan arahan dan bimbingan

kepada petani dalam pengelolaan pertanaman

padi di sawah.

d. Dukungan dalam pengadaan benih dan

saprodi Tahun

Bantuan pengadaan benih di tahun I perlu

diberikan kepada petani agar meringankan

mereka dalam persiapan awal penanaman padi

di sawah, sehingga mereka dapat berkonsen-

trasi pada teknis – teknis pelaksanaan budidaya

padi di sawah.

e. Penguatan Kelembagaan

Kelembagaan kelompok tani yang baru

terbentuk di Kelurahan Gaung Baru perlu diber-

dayakan, agar dapat mendukung para petani

dalam mengelola sawah mereka. Kegiatan sim-

pan pinjam perlu dikembangkan untuk mendu-

kung permodalan petani. Selain itu, perlu di-

dorong adanya kebersamaan anggota dalam

pengadaan input maupun dalam pekerjaan –

pekerjaan teknis budidaya.

Kebersamaan dalam pemanfaatan dan

pengaturan air irigasi perlu dikembang diantara

petani, apakah menggunakan kelompok tani

yang ada atau membentuk kelembagaan baru.


32

PENDAHULUAN

Produksi beras di Kota Palangkaraya ma-

sih defisit dibandingkan dengan kebutuhan.

Berdasarkan kenyataan itu perlu dilakukan

upaya-upaya peningkatan produksi beras untuk

mengurangi ketergantungan terhadap produk

beras dari luar Kota Palangkaraya. Salah satu

cara untuk meningkatkan produksi beras terse-

but adalah dengan memperluas areal tanam

padi. Kota Palangkaraya masih mempunyai la-

han yang cukup luas, namun lahan tersebut

umumnya bersifat marginal baik berupa lahan

kering dengan tingkat kesuburan yang rendah

ataupun berupa lahan rawa gambut. Lahan

rawa gambut mempunyai produktivitas yang

rendah namun tersedianya air pada lingkungan

lahan gambut memungkinkan lahan tersebut

dijadikan sawah, dengan catatan penge-

lolaannya harus dilakukan dengan hati-hati agar

dekomposisi gambut dapat dikurangi serendah

mungkin.

Salah satu lokasi yang dianggap mempu-

nyai potensi untuk mengembangkan pertanian

adalah areal rawa pada Kelurahan Tanjung Pi-

nang. Keadaan tanah di sebagian besar wilayah

Kelurahan Tanjung Pinang keadaannya berpasir

dan gambut dengan kedalaman 1—2,5 m. Na-

mun ada beberapa lokasi yang terdiri dari ba-

han liat hasil endapan Sungai Kahayan yang cu-

kup potensial untuk dikembangkan menjadi

areal pertanian. Curah hujan di wilayah Tanjung

Pinang berdasarkan pemantauan Stasiun Mete-

orologi dan Geofisika Bandar Udara Tjilik Riwut

Palangka Raya termasuk beriklim tropis basah.

Terkait dengan iklim ini maka sering terjadi

curah hujan tinggi yang menyebabkan Sungai

Kahayan melimpah dan menyebakan genangan

di areal sekitarnya termasuk wilayah studi.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas

perlu dilakukan suatu studi untuk menganalisis

potensi dan permasalahan sejauh mana areal

rawa tersebut dapat dikembangkan sebagai

areal pertanian, khususnya untuk persawahan

tanaman padi.

KEADAAN UMUM

Kondisi Umum Wilayah Studi

Lokasi wilayah kajian terletak di Kelu-

rahan Tanjung Pinang, tepatnya di antara Ban-

dara Tjilik Riwut dan Sungai Kahayan. Wilayah

studi masuk ke dalam Kecamatan Pahandut se-

bagai salah satu di antara 5 (lima) kecamatan

yang ada di Kota Palangka Raya dengan luas

wilayah 14.652 km2 dengan topografi terdiri

dari tanah datar, berawa-rawa dan dilintasi oleh

Sungai Kahayan.

Gambar 1. Lokasi Kelurahan Tanjung Pinang,

Kecamatan Pahandut, Kota

Palangka Raya

Inventarisasi Potensi dan Kendala Pengembangan Sawah di Kelurahan Tanjung Pinang

33

Penduduk dan Mata Pencaharian

Jumlah penduduk Kelurahan Tanjung Pi-

nang tahun 2009 tercatat 2.684 jiwa dengan

dominasi penduduk berumur 22-59 sebanyak

1.452 jiwa berikutnya 7-15 tahun sebanyak 546

jiwa, dan 16-21 tahun sebanyak 277 jiwa. Hal

ini artinya jumlah penduduk yang berada pada

usia produktif mencapai hampir 65 % dari jum-

lah penduduk yang ada (Tabel 1).

Tabel 1 Jumlah Penduduk Kel. Tanjung Pinang

Berdasarkan Kelompok Usia

Petani responden di Kelurahan Tanjung

Pinang berusia 41 - 51 tahun, berpendidikan SD

dengan mata pencaharian sebagai petani sayur

atau nelayan. Lahan diusahakan antara 0,5 sam-

pai 3,0 Ha.

Komoditas yang ditanam relatif beragam,

mulai jagung, ubi, sawi hijau, kacang tanah, ba-

yam, semangka. Jagung dijual dengan harga

Rp 2000,-/biji, ubi Rp 2000,-/kg, sawi hijau

Rp 4.000,-/ikat, kacang tanah dengan harga

antara Rp 12.000, - 15.000,-/kg. Bayam diang-

gap salah satu komoditas yang paling mengun-

tungkan. Semangka juga merupakan salah satu

tanaman yang menguntungkan yang dapat di-

jual dengan harga mencapai Rp 1000,-/kg.

Pengelolaan tanaman sayuran umumnya

telah dilakukan secara intensif, sudah banyak

menggunakan pupuk seperti Urea, TSP dan NPK

dan pembelian saprodi dari toko pertanian.

Pembelian saprodi umumnya dilakukan secara

tunai, dan kualitas saprodi yang digunakan se-

lama ini kualitasnya baik menurut petani.

Petani di kelurahan Tanjung Pinang yang

berasal dari Jawa dan Kalimantantan Selatan

umumnya sudah mempunyai pengalaman ber-

tanam padi di sawah. Dalam mengelola perta-

namannya petani dibantu oleh 1—3 orang

tenaga kerja keluarga, dan untuk kegiatan-

kegiatan yang memerlukan banyak tenaga pada

suatu waktu, seperti menanam dan panen,

digunakan tenaga kerja yang diupah.

Tenaga kerja yang digunakan dalam usaha

budidaya semangka dan sayuran di Kelurahan

Tanjung Pinang semuanya masih dengan tenaga

kerja satu keluarga. Sistem pemasaran yang di-

lakukan dengan cara menjual langsung ke pasar

atau menjual kepada pengumpul besar di pasar,

sebagian hasil panen yang lain diambil oleh

pedagang pengumpul dari Palangka Raya.

Tabel 2 Jumlah Petani dan Peternak di Kelurahan

Tanjung Pinang

Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kelurahan Tanjung

Pinang (Tabel 3), nampak bahwa luasan sawah

di Kelurahan ini masih sangat kecil (5 Ha). Se-

dangkan penduduk menurut mata pencaharian

terdiri dari petani tanaman pangan sebanyak

158 jiwa, perkebunan 25 jiwa, peternakan 45

jiwa, nelayan 65 jiwa, selebihnya 2.158 jiwa

atau hampir 89 % dari jumlah penduduk yang

ada berprofesi di luar sektor pertanian dalam

arti luas (Tabel 4).

Rendahnya persentase jumlah penduduk

yang bekerja pada lapangan pekerjaan perta-

nian (kurang dari 11%) merupakan suatu per-

masalahan dalam rangka pengembangan areal

pertanian. Areal pertanian yang dikembangkan

akan efektif apabila diusahakan, dan dalam ka-

itan ini memerlukan ketersediaan tenaga kerja

pertanian.

No Kelompok Usia Jumlah (jiwa)

1 2 3 4 5 6 7

0—1 1—4 5—6

7—15 16—21 22—59

> 60

28 159 141 546 277

1.452 81

Total 2.684 Pengusaha/Peternak (orang) Keramba (unit) Sapi Ayam Sayur Palawija Ikan

3 8 30 25 24 -


34

Tabel 3 Penggunaan Lahan

di Kelurahan Tanjung Pinang

Tabel 4

Jumlah Penduduk Kelurahan Tj. Pinang Berdasarkan Kelompok Pekerjaan

Kondisi Hidrologi dan Topografi

Secara geomorfologis daerah survey me-

rupakan backswamp dan flood plain dari sungai

Kahayan. Daerah ini secara periodis terkena

genangan banjir oleh Sungai Kahayan. Banjir

tersebut membawa endapan dari daerah atas

yang diendapkan pada lokasi survey. Selain

langsung dari Sungai Kahayan, limpasan air juga

masuk ke lokasi survey berasal dari outlet salur

-an drainase kota yang berada di sebelah barat

bandara.

Berdasarkan survey topografi dan survey

tanah yang dilakukan pada dua jalur transek,

yaitu Transek A-B dan Transek C-D pada Gam-

bar 2 maka diketahui bahwa lokasi ini ter-

golong daerah rawa yang digenangi air. Terda-

pat 2 (dua) bekas danau tapak kuda (oxbow

lake) di lokasi survey. Danau tapak kuda terse-

but merupakan cekungan genangan yang diba-

tasi oleh tanggul di bagian luarnya.

Gambar 2. Transek Survey Hydro-Topografi dan

Survey Tanah

Hasil survey hydro-topografi pada transek

A-B ditunjukkan pada Gambar 3. Transek C-D

ditunjukkan pada Gambar 4. Hampir keselu-

ruhan titik pengamatan pada transek digenangi

oleh air. Kedalaman genangan air diberapa tem-

pat mencapai dapat mencapai 2 m.

Gambar 3. Profil Kedalaman Air pada Transek A-B

Gambar 4. Profil Kedalaman Air pada Transek C-D

No Jenis Penggunaan Luas (Ha)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

Pekarangan Tegal/Kebun/Ladang/huma Padang rumput Tambak Kolam/Tabat/Empang Tanah yg tidak diusahakan Tanah utk tanaman kayu-kayuan Perkebunan Sawah Lain-lain

331 50

1.900 0 8

233 300 58 5

1.510

Total 4.395

No Penduduk Menurut Pekerjaan Jumlah

1 2 3 4 5

Petani Tanaman Pangan Perkebunan Peternakan Nelayan Lain-lain (PNS, Pedagang, Buruh, dll)

158 25 45 65

2.158

Total 2.451


35

Tinggi genangan tersebut berpotensi da-

pat lebih tinggi, mengingat survey dilakukan

pada awal bulan Oktober. Berdasarkan data

curah hujan (Tabel 5), curah hujan cenderung

lebih tinggi pada bulan-bulan November s/d

April.

Curah Hujan

Berdasarkan data curah hujan tahun 2000

-2009 dapat dilihat bahwa daerah ini mempu-

nyai curah hujan yang cukup tinggi pada bulan

Oktober s/d Juni. Bulan kering umumnya terjadi

mulai Juli s/d awal September (kolom warna

abu-abu) pada Tabel 5.

Gambar 5. Curah Hujan Rata-Rata di Kota

Palangka Raya (mm)

Berdasarkan rata-rata curah hujan tahun-

an pada Gambar 5 terlihat bahwa bulan kering

(<100 mm) sangat singkat (lebih singkat dari 3

bulan).

Sementara itu curah hujan bulan Oktober

sampai April cukup tinggi, hal ini salah satu

bukti bahwa tanpa pembendungan air dari Ka-

hayan maka tanaman pada lokasi kajian besar

peluangnya akan tergenangi sebelum panen.

Kondisi Tanah

Kondisi tanah sangat menentukan potensi

kesuburannya bagi lahan pertanian. Lokasi sur-

vey merupakan daerah backswamp/floodplain

dari Sungai Kahayan dimana umunya ditemu-

kan endapan liat, khususnya pada transek A-B,

sedangkan pada transek C-D ditemukan dibe-

berapa lokasi bahan dari padas hitam dan pasir,

bahkan beberapa lokasi berpotensi pirit. Se-

benarnya beberapa petani pernah mencoba

menanam padi pada lokasi survey, khususnya di

jalur transek A-B, namun sering gagal akibat

genangan banjir. Di samping itu berdasarkan

keterangan dari penduduk di lokasi kajian,

tanah tersebut sering ditanamai semangka dan

produksinya sangat memuaskan. Areal pada

Tahun Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des

2000 214,4 181,9 116,3 364,4 81,6 254,2 83,4 53,1 58,1 228,6 300,8 154,2

2001 299,3 296,7 232,3 289,7 149,8 273,8 62,6 34,9 160,1 230,2 344 203,6

2002 379,5 123,8 401,5 210,3 85,7 235,5 10,5 4 1,2 40,9 423,9 191,4

2003 418 410,5 520,9 250,1 182 219,5 30,5 68,1 20,4 163,9 340,1 233,7

2004 170,8 177,8 177,2 224,5 219,5 138,5 233,6 0 185,3 27,6 211,7 414,8

2005 248,7 427,7 196,3 132,4 194,5 155,3 100,5 76,8 179,7 224,5 254,5 180,5

2006 189,6 207,3 168,8 248,6 114,8 141 119,1 8 32 3 37,5 407,1

2007 316,6 265,4 267,9 388,6 280,5 257,6 117,1 101,8 56,5 255,4 223,3 217,6

2008 266 66,3 357 156,7 82,5 124,5 66,8 152,2 23,4 199,9 317,1 418

2009 213,9 222,6 267,5 204,7 177,1 6,7 23,4 37,5 33,4 197,8 165,2 443,9

Rataan 271,68 238 270,55 247 156,8 172,49 84,75 53,64 75,01 157,18 261,81 286,48

Tabel 5 Data Curah Hujan Kota Palangka Raya (mm)


36

Gambar 6 adalah sebuah lokasi di Jl. Bangaris

dimana pada musim kemarau petani sering

menanam semangka.

POTENSI DAN PERMASALAHAN

Potensi

Kependudukan

Penduduk merupakan modal dasar pem-

bangunan yang senantiasa harus ditingkatkan

kualitas maupun kuantitas secara terprogram

guna menunjang pelaksanaan pembangunan.

Penduduk yang berkualitas merupakan sumber-

daya manusia yang produktif sehingga mampu

meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Secara rinci jumlah penduduk di Kelu-

rahan Tanjung Pinang dapat dilihat pada Tabel

6. Jumlah penduduk yang memadai tersebut

merupakan salah satu modal bagi pengem-

bangan pertanian di Kelurahan Tanjung Pinang.

Tabel 6 Jumlah Penduduk

di Kelurahan Tanjung Pinang Tahun 2009

Sumberdaya Lahan

Berdasarkan data survey, maka dari segi

tanah lokasi ini yang umumnya terdiri dari liat

tersebut cukup berpotensi untuk dijadikan la-

han sawah. Pada tansek A-B tidak ditemukan

potensi pirit.

Berdasarkan hasil survey topografi dan

survey tanah dibantu dengan interpretasi citra

satelite maka daerah lokasi dapat dibagi dalam

3 prioritas pengembangan berdasarkan kese-

suaian lahannya. Prioritas I yang perlu dikem-

bangkan menjadi persawahan adalah daerah

dengan simbol unit 1 sebesar 106 ha (Gambar

7).

Gambar 7. Peta Unit Lahan Lokasi Survey

Berdasarkan Potensi Prioritasnya

Karakteristik masing-masing unit lahan

baik bahan substratum, potensi pirit, dan

genangan dapat dilihat pada Tabel 7.

Gambar 6. Lokasi dimana Petani Sering Menanam Semangka di Musim Kemarau

Laki-laki Perempuan Total Kepadatan (jiwa/km2)

1.295 1.083 2.378 435


37

Permasalahan

Permasalahan utama yang menghambat

kesesuaian lokasi untuk lahan pertanian adalah

tinggi banjir yang dapat mencapai 2—2,5m

pada saat musim penghujan. Namun saat kema-

rau panjang tinggi muka air surut dan sebagian

lokasi tersebut dapat ditanami tanaman ber-

umur pendek seperti semangka. Menanami de-

ngan tanaman berumur panjang seperti padi

cukup riskan karena besar kemungkinan banjir

datang saat padi belum dipanen.

Tabel 7 Karakteristik Masing-Masing Unit Lahan

Pada Lokasi Survey

Banjir yang sering datang membuat ta-

naman sering belum dapat dipanen pada saat

banjir datang. Hal ini dikuatkan oleh kesaksian

petani yang pernah menanam padi di lokasi sur-

vey bahwa faktor keberhasilan pemanenan

hanya sebesar 20%, berarti dari 4 kali tanaman

peluang berhasil hanya 1x. Apabila pengem-

bangan lahan pertanian seluas 106 Ha direalisir

sebagai prioritas pertama, maka dengan asumsi

untuk budidaya sawah diperlukan tenaga kerja

100 HOK per Ha, maka diperlukan tenaga kerja

pertanian sekitar 10.600 HOK. Dalam hubungan

ini, maka agar areal pengembangan pertanian

ini efektif, maka diperlukan persiapan-

persiapan untuk menyiapkan tenaga kerja per-

tanian, baik yang bersumber dari penduduk

setempat maupun melalui program transmi-

grasi.

Menanggulangi Banjir dengan Tanggul

Salah satu cara yang dapat ditempuh un-

tuk menanggulangi limpasan air ke lokasi dari

Sungai Kahayan adalah dengan membuat tang-

gul yang membentang dari Baku Merang ke Dar-

maga seperti ditunjukan oleh garis kuning pada

Gambar 7. Dimensi tanggul yang dibangun di-

asumsikan adalah sebagai berikut :

Panjang : 3.312 m

Lebar atas : 1,5 m

Lebar bawah : 1,8 m

Dalam : 3,0 m

Volume : 16.394 m3

Tabel 8 memperlihatkan kebutuhan biaya

pembuatan Tanggul Bakung Merang-Darmaga.

Terkait dengan pembuatan tanggul, selain

analisis kelayakan ekonomi/finansial maka

perlu dilakukan analisis lingkungan mengingat

lokasi kajian adalah tempat bermuara saluran

drainase kota. Di samping itu perlu di buat pintu

air di beberapa lokasi sepanjang tanggul agar

Unit Lahan 1 2 3

Luas (Ha) 106 235 210

Bahan Substratum

Liat Liast, pasir dan

padas hitam (dominan liat)

Liat

Potensi Pirit Tidak ada

Ada Tidak ada

Potensi utk lahan Perta-nian

Baik Sedang Baik

Genangan (m) 1—2,5 1—2,5 2—3

Kode Uraian Kegiatan Volume Harga Satuan Total Biaya

1 Pengukuran dan pemasangan patok 15 HOK 151.100/HOK Rp 2.266.500

2 Transport material pasir- tanah dari luar lokasi 16.394 m3 Rp 30.000/m3 Rp 491.832.000

3 Urugan pasir- tanah urug (termasuk material, mandor-buruh)

16.394 m3 Rp 157.583/m3 Rp 2.583.478.753

4 Pemadatan 16.394 m3 Rp 39.915/m3 Rp 654.382.476

Rp 3.731.959.729

Tabel 8 Perhitungan Biaya Pembuatan Tanggul Bakung Merang - Darmaga


38

air masih dapat masuk ke lokasi pada saat

musim kemarau sebagai sumber irigasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan sifat tanahnya lokasi ini ber-

potensi untuk dijadikan menjadi lahan perta-

nian. Luas lahan Prioritas I untuk pengem-

bangan adalah 106 Ha. Namun karena fre-

kuensi genangan yang tinggi (80%) maka secara

ekonomis menjadi tidak layak. Diperlukan

teknologi untuk mengurangi banjir. Salah satu

alternatif adalah membuat tanggul dari Bakung

Merang ke arah Darmaga sepanjang 3,3 km.

Biaya yang diperlukan untuk membangun tang-

gul memang cukup tinggi (Rp 3,7 Milliar), na-

mun dalam jangka panjang investasi ini dapat

menguntungkan bagi perkembangan produksi

padi di Kota Palangka Raya.

Diperlukan studi lanjutan mengenai ke-

layakan pembuatan tanggul baik dari segi eko-

nomi/finansial maupun dari segi lingkungan

mengingat areal kajian merupakan outlet

drainase kota dan dekat dengan bandara.

Saran

Agar investasi pengembangan areal, per-

tanian ini efektif, maka diperlukan program un-

tuk pemberdayaan sumberdaya tenaga kerja

pertanian pada areal lokasi kajian, mengingat

lokasi ini merupakan lokasi rawa yang sering

tergenang.

REKOMENDASI PEMBERDAYAAN

PETANI

a. Pelatihan Pengelolaan Tanaman Terpadu

Teknologi PTT perlu disosialisasi dan di-

latihkan kepada para petani calon pemilik lahan

yang dikembangkan. Perlu adanya lahan untuk

dijadikan media sekolah lapang PTT bagi para

petani calon, sehingga bisa diharapkan para pe-

tani akan menerapkan teknologi PTT pada saat

mereka bertanam di lahan milik mereka.

Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan meng-

gunakan metoda Sekolah lapang Pengelolaan

Tanaman Terpadu (SLPTT) Padi.

b. Pembinaan Dalam Produksi

Petani sebaiknya dibina dalam melakukan

penanaman semangka dan sayuran, sehingga

mereka dapat berkonsultasi apabila mereka me-

nemukan permasalahan dalam usaha mereka.

Aspek pembinaan meliputi teknik budidaya dan

manajemen keuangan, serta peningkatan ker-

jasama dalam dan antar kelompok masyarakat

dalam pelaksanaan dan pengembangan usa-

hanya. Diharapkan peran serta yang signifikan

dari Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan

Penyuluh Pertanian untuk memfasilitasi pe-

nguatan kelembagaan petani.

c. Dukungan Pemasaran

Saat ini, petani Tanjung Pinang sudah cu-

kup mahir bertanam semangka dan berbagai

jenis sayuran, sehingga dapat diharapkan pro-

duksi semangka dan sayuran petani menjadi

lebih tinggi. Dengan meningkatnya produk yang

dihasilkan petani, maka diperlukan pasar yang

lebih luas lagi dari pada pasar yang ada saat ini.

Dengan demikian diperlukan dukungan peme-

rintah untuk dapat memperluas dan menambah

variasi pasar produk semangka dan sayuran

dari petani.

d. Penguatan Kelembagaan

Kelompok tani yang sudah ada perlu

diperkuat, baik dalam kegiatan simpan pinjam

maupun dalam kegiatan pengadaan input, se-

hingga petani dapat mengatasi masalah ke-

kurangan modal dan kesulitan dalam peng-

adaan input.

Kebersamaan dalam pemanfaatan dan

pengaturan air perlu dikembangkan di antara

petani, apakah menggunakan kelompok tani

yang ada atau membentuk kelembagaan baru.

Diharapkan peran serta yang signifikan dari

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan Penyu-

luh Pertanian untuk memfasilitasi penguatan

kelembagaan petani.


39

PEMBANGUNAN PASAR KAHAYAN TRADISIONAL MODERN MELALUI APBD KOTA PALANGKA RAYA

Pasar Kahayan Kota Palangka Raya terle-

tak di tengah-tengah Kota Palangka Raya di ka-

wasan strategis yaitu terletak di Jalan Tjilik Ri-

wut Km.1, berada di kelurahan Palangka, Ke-

camatan Jekan Raya yang dibangun di atas areal

milik Pemerintah Kota Palangka Raya seluas

43.158 m2, dari luas keseluruhan lahan tersebut

yang secara fisik sudah dimanfaatkan untuk

keperluan Pasar Kahayan hanya seluas

14.525 m2.

Pasar Kahayan merupakan salah satu

pasar tradisional terbesar kedua setelah Pasar

Besar yang berada di Jalan Halmahera Kota

Palangka Raya. Pasar Inpres Kahayan dibangun

pada tahun 1980 dengan jumlah blok sebanyak

597 buah, dengan jumlah pedagang sebanyak

400 orang, dimana pada tanggal 26 Juli 2005

tepatnya pada pukul 03.30 WIB terjadi musibah

kebakaran yang menghanguskan 309 blok peda-

gang, sehingga blok yang tersisa sebanyak 288

blok yang terdiri dari blok ikan 48 blok, sayur

100 blok, buah 12 blok, babi sebanyak 13 blok.

Sembako 27 blok dan kelontong dan rumah

tangga sebanyak 88 blok.

Kondisi fisik Pasar Kahayan pasca ke-

bakaran tersebut berupa pasar penampungan

sementara dan sisa-sisa blok/pasar yang tidak

terbakar. Pasar penampungan sementara diba-

ngun pada 2 lokasi, yaitu lahan area parkir pada

halaman depan Pasar serta pada bahu jalan

Mendawai.

Sesuai UU No. 32 Tahun 2004 yang meng-

acu pada standar pelayanan minimal secara adil

bagi semua golongan maka Pemerintah Kota

mencanangkan untuk melakukan revitalisasi

dan rehabilitasi Pasar Tradisional Kahayan,

membangun kembali Pasar Kahayan untuk

menampung pedagang eks. kebakaran, yaitu

pada tahun 2008/2009 melalui dana APBD Pe-

merintah Kota Palangka Raya sebesar

Rp 1.644.515,00. Areal pembangunan menem-

pati lahan seluas 8.360m2 untuk toko/blok/

lapak yang dibangun sebanyak 588 buah, yaitu

188 toko dan 400 lapak dengan rincian perun-

tukan ditunjukkan pada Tabel 1.

Pada tanggal 18 Mei 2009 Walikota

Palangka Raya H.M. Riban Satia didampingi

Wakil Walikota Palangka Raya H. Maryono

meresmikan Pasar Kahayan Tradisional Modern

Kota Palangka Raya.

Pembangunan Pertokoan Pasar Kahayan melalui Program USDRP-Bank Dunia

40

Gambar 1. Bagian depan bangunan Pasar Kaha-

yan Tradisonal Modern.

Tabel 1

Jenis penggunaan Toko/Lapak di Pasar Kahayan Tradisional Modern

PEMBANGUNAN PERTOKOAN PASAR KAHAYAN (BAGIAN DEPAN) MELALUI DANA PINJAMAN BANK DUNIA PRO-GRAM BANTUAN URBAN SECTOR DE-VELOPMENT REFORM PROJECT (USDRP)

Pembangunan Pertokoan Pasar Kahayan

Palangka Raya (bagian depan) yang sekarang

sedang berjalan dibiayai dari pinjaman Peme-

rintah Kota Palangka Raya dari Bank Dunia me-

lalui Program Urban Sector Development Reform

Project (USDRP) dengan biaya pemba-ngunan

konstruksi sebesar Rp 18.054.604.000.

Keikutsertaan Pemerintah Kota Palangka

Raya dalam program USDRP ini telah dilakukan

sejak tahun 2005. Khusus untuk investasi pem-

bangunan perkotaan yaitu dalam hal ini pem-

bangunan fisik pertokoan Pasar Kahayan dimu-

lai sejak bulan September 2009 yang direncana-

kan akan selesai pada bulan September 2010.

Selain komponen investasi tersebut Pe-

merintah Kota Palangka Raya juga melaksana-

kan komponen Reformasi Pembaruan Tata Pe-

merintahan Dasar yang merupakan bagian dari

keikutsertaan dalam program USDRP ini.

Data dan Informasi Proyek Pembangunan

Pertokoan Pasar Kahayan (bagian depan) se-

cara ringkas disajikan sebagai berikut:

Rincian blok yang dibangun dan jumlah peda-

gang yang ditampung adalah sebagai berikut :

No Jenis Penggunaan Jumlah

(Blok/Lapak)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18

Konveksi Elektronik Ponsel Asesoris Kosmetik Obat Tukang Cukur Kelontongan Kue kering Penjahit Buah Sembako Ikan Ayam Daging Sapi Sayur Parutan Kelapa Bumbu/rempah

90 7 4

19 18 17 2

33 4 4

13 195 54 28 14 79 10 7

Total 588

Sumber Dana Pinjaman Bank Dunia melalui Program USDRP

Dana Pembangunan Konstruksi

Rp 18.054.604.000

Dana Jasa Konsultan Supervisi

Rp 566.500.000

Kontraktor Pelak-sana Proyek

PT. Waskita Karya Persero

Konsultan Supervisi PT. Miramy Konsultan

Jumlah pedagang yang ditampung

279 orang

Ruko (bangunan pertokoan tingkat 2)

46 buah

Blok ( pertokoan tidak bertingkat)

145 buah

Blok Buah 20 buah

Blok Babi 18 buah

Los PKL 100 buah


41

Gambar 2. Tampak Depan (kiri) dan Selasar Los Pertokoan (kanan) Pertokoan Pasar Kahayan

Tabel 2 Status Pembiayaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

(Data sampai bulan Mei 2010)

Paket Pekerjaan

Perusahaan/Rekanan

No & Tgl Kontrak

Jumlah Dana Sumber Dana Jangka Waktu

Pelaksanaan

Realisasi Pekerjaan Konstruksi

Pengadaan konstruksi Pembangunan Pertokoan Pasar Kahayan

PT. Waskita Karya Persero

602/730/DPUCK/KTRK/09 Tgl 30 Sep-tember 2009

Rp 18.054.604.000 IBRD (Dana Pinjaman Bank Dunia program USDRP)

365 hari 18,15%


42

LOKAKARYA PENINGKATAN PERAN

DEWAN RISET DAERAH

Pada tanggal 14 Desember 2010, bertem-

pat di Gedung Grha Widya Bhakti Serpong, De-

wan Riset Nasional (DRN) menyelenggarakan

lokakarya nasional dengan topik “Peningkatan

Peran Dewan Riset Daerah Dalam Penguatan

Sistem Inovasi”. Undangan yang hadir selain

dari Dewan Riset Daerah tingkat Propinsi dan

Kabupaten/Kota juga diikuti oleh beberapa pe-

jabat dari pusat yang sekaligus menjadi nara-

sumber dalam acara dimaksud. Dalam kegiatan

lokakarya ini dijelaskan kembali tentang posisi

Dewan Riset Daerah (DRD) dalam kelembagaan

pemerintah daerah dilanjutkan dengan sharing

pengalaman antar Dewan Riset Daerah, khusus-

nya dalam hal keberadaan DRD sebagai mitra

kerja lembaga-lembaga kelitbangan di daerah,

khususnya Balitbangda dan Bappeda. Dua DRD

yang diminta memaparkan kinerjanya adalah

DRD DKI Jakarta dan DRD Propinsi Sumatera

Selatan.

Pertemuan ini juga mempertegas tentang

makna inovasi dalam bidang kelitbangan se-

hingga kesepahaman dicapai dalam rangka me-

wujudkan penguatan Sistem Inovasi di daerah

(SIDA = Sistem Inovasi Daerah) pada tingkat

kabupaten/kota, propinsi dan sampai ke tingkat

nasional (SINAS = Sistem Inovasi Nasional). Inti-

nya adalah bagaimana riset-riset yang sudah

ada, sedang dan akan dilaksanakan merupakan

riset yang pada akhirnya dapat diimplementasi-

kan guna kepentingan masyarakat, dan tidak

hanya “disimpan di lemari” sebagaimana yang

banyak terjadi selama ini.

Lokakarya Peningkatan Peran Dewan Riset Daerah dalam Penguatan Sistem Inovasi

43

Point-point hasil diskusi selama lokakarya

ini antara lain sebagai berikut:

Dalam Kelembagaan Iptek, peran pemerintah

yang sangat besar dalam hal Intermediasi

dan Regulasi. Selain itu, tekanan interna-

sional juga perlu diperhatikan dalam

pengembangan aplikasi teknologi. Oleh

karena itu, diperlukan komitmen yang kuat

dari pemerintah dalam menerapkan Regu-

lasi dan Intermediasi yang baik.

Fungsi DRN dan DRD sebenarnya adalah

sebagai Fasilitator, Intermediator dan

Regulator. Ketiga Fungsi ini harus semakin

diperkuat terutama dalam Regulasi, seperti

Peraturan Menteri, dll

Sebaiknya diberikan kesempatan kepada

Daerah mendeskripsikan sendiri apa yang

harus dilakukan, karena kondisi setiap

daerah berbeda. Oleh karena itu, diperlukan

Peran Aktif lembaga-lembaga di Daerah

dalam pengembangan iptek

Langkah Penting yang harus dilakukan

dalam pengembangan iptek:

a. Mendefinisikan ulang tujuan dan

sasaran organisasi, dimana harus

menuju ke lembaga yang inovatif.

Sehingga, akan dilakukan revisi Strategic

dan Action Plan

b. Reformasi struktural untuk mendukung

inovasi

c. Merubah mindset individu-individu

menjadi Visi Bersama yang konsisten

Sebaiknya Hubungan lembaga riset di

pusat dan daerah tidak terputus. Hasil-

hasil yang telah ada di Pusat, apabila ingin

diimplementasikan di daerah perlu adanya

uji multi lokasi juga, dimana diperlukan

dana yang memadai

Persoalan Utama dalam pengembangan

iptek di Indonesia: Teknologi Belum Sesuai

Dengan Kebutuhan

Kapasitas yang diperlukan setiap Lembaga

Litbang Iptek:

a. R&D Capacity: Kemampuan untuk

mengembangkan iptek

b. Sourcing Capacity: Kapasitas untuk

Gambar 1. Pola Pikir DRD Sumatera Selatan tentang Sistem Inovasi Daerah dan Peran Inspiratif-

Indikatif-Kolaboratif-nya untuk Balitbangda Pemprov Sumatera Selatan


44

mengetahui apa yang terjadi di luar

lembaga litbang

c. Disseminated Capacity: Kemampuan

untuk mendiseminasi hasil iptek

Masalah sosialisasi hasil iptek perlu lebih

diefektifkan agar ketermanfaatan penelitian

dapat terjadi dengan baik

Koordinasi antara DRN, Kementerian

Ristek dan Kementerian Dalam Negeri,

dimana diperlukan adanya komunikasi dan

koordinasi yang intensif

Kunci keberadaan DRD adalah di Kepala

Daerah. Perlu adanya penekanan khusus

untuk DRD pada Raker Gub yang

dilakukan.

Diperlukan adanya penegasan koordinasi

antara DRN dan DRD. Terdapat hubungan-

hubungan koordinasi DRN-DRD, antara

lain:

a. Hubungan Fungsional: DRN melakukan

pembinaan terhadap DRD, dimana DRN

membuat DRD bekerja secara profesional.

Namun, hubungan Dewan Riset ini perlu

dicermati dengan baik agar terjadi

hubungan yang baik diantara keduanya.

b. H u b u n g a n P r o g r a m : D R N

mensosialisasikan dan mendorong agar

DRD mengacu prioritas-prioritas riset

Agenda Riset Nasional (ARN) 2010-1014.

Agar tidak terjadi tumpang tindih ego

sektoral di daerah, Balitbangda sebaiknya

mempunyai kewenangan sebagai

koordinator penelitian di daerah. Jikalau

ada penelitian yang dilakukan SKPD-SKPD,

dikoordinasikan dan disesuaikan agenda

riset di daerah.

Komoditi berbasis karet yang dikembangkan

berbasis demand-pull, dimana dilakukan

pembinaan dan pengarahan. Misalnya,

dalam hal souvenir Sea Games, diperlukan

rekayasa teknologi dalam mendukung

kualitas karakteristik yang diharapkan.

Dilakukan juga koordinasi semua pihak

yang terkait dalam pengembangan ini

secara rutin. DRD sebagai pemberi arah

dan saran, diawali dengan seminar dan

diskusi-diskusi.

Contoh supply-push: banyak ditemukan

komoditi bahan karet untuk sepeda

motor. Namun, persoalannya adalah tidak

adanya industri sepeda motor di

Sumatera Selatan. Oleh karena itu,

solusinya adalah misalnya bekerja sama

dengan SIDa Kabupaten lain (SIDa Tegal).

Beberapa tingkat Sistem Inovasi di

Indonesia (Ketua DRD Sumsel):

a. Tingkat daerah: Provinsi dan Kabupaten

b. Tingkat Regional: Sumatera, dan lain-

lain

c. Tingkat Nasional: Seluruh Indonesia

O M R C t i d a k h a n y a b e r h e n t i

mengumpulkan data saja. Di dalam OMRC

akan ada cluster-cluster keilmuan maupun

manfaatnya, dimana akan ada pertemuan –

pertemuan rutin.

Mengingat diperlukannya sosialisasi OMRC,

akan dilakukan sosialisasi tersebut kepada

lembaga-lembaga penelitian di seluruh

Indonesia

Masalah utama dalam peningkatan peran

DRD (Studi Kasus Riau):

a. SKPD-SKPD mempunyai penelitian

masing-masing, bukan di Balitbang.

Kemudian, diharapkan juga Balitbang ini

memfungsikan DRD, yang seharusnya

memonitor pelaksanaan riset di daerah-

daerah.

b. Kemandirian DRD yang kurang

dikarenakan keterbatasan dana.

c. Agenda Riset sudah ada tetapi lembaga-

lembaga penelitian tidak mengacu Agenda

Riset yang sudah ada tersebut.

Diperlukan hubungan antara Perguruan

Tinggi (yang selalu mempunyai bahasa

tinggi dan meneliti keilmuan tingkat tinggi),

dan Pemerintah Daerah (yang lebih

membumi ke masyarakat). Oleh karena itu,

diperlukan adanya kebijakan efektif yang


45

dapat menghubungkan kedua pihak ini.

Revisi UU No. 32, dalam pengembangan

terobosan inovasi di daerah, terdapat

proteksi dan keleluasaan lembaga-

lembaga penelitian untuk lebih berkreasi.

Hal-hal awal yang perlu dilakukan dalam

Implementasi SIDa di Sumsel:

a. Penyamaan persepsi bahwa diperlukan

adanya pemasaran hasil teknologi di

pasar, sehingga dapat terjadi adanya

inovasi. Tanpa pasar, sulit berharap

akan terbentuk adanya sistem.

b. Penyamaan persepsi bahwa teknologi

adalah kumpulan pengetahuan

terapan yang dapat meningkatkan

produktivitas. Dimana, pengetahuan

terapan ini didukung oleh riset dasar.

Riset dasar dapat saja dikerjakan

outsourcing, tetapi riset terapan yang

benar-benar harus disesuaikan dengan

daerah implementasi.

c. Dimulai dengan hal-hal yang kecil,

sehingga pada akhirnya bergulir menjadi

sesuatu yang besar.

Kunci dari implementasi SIDa adalah

KONSEP dan KEMAUAN bersama

Kesimpulan yang diperoleh dari lokakarya

ini dituangkan dalam suatu rumusan sebagai

berikut:

Rumusan Lokakarya Peningkatan Peran Dewan

Riset Daerah (DRD) dalam Penguatan Sistem

Inovasi

Revitalisasi Kelembagaan Litbang untuk Mendu-

kung SINas

Persoalan Pokok:

a. Teknologi belum memberikan kontribusi

signifikan dalam pembangunan perekono-

mian nasional.

b. Kelembagaan litbang belum memberikan

kontribusi signifikan terhadap perkem-

bangan iptek.

Lembaga litbang sebaiknya tidak hanya

mengembangkan ilmu pengetahuan dan

teknologi, tetapi juga menuntaskan kewa-

jiban tersebut untuk dapat mengaplikasikan

hasil R&D di masyarakat

Aktor utama dalam Sistem Inovasi Nasional

adalah Pengembang Teknologi dan Pengguna

Teknologi. Aktor tambahan yang diperlukan

adalah Lembaga Intermediasi. Namun, yang

paling utama dalam sistem inovasi adalah

alirannya, yaitu:

a. Aliran Informasi Kebutuhan dan perma-

salahan dari pengguna teknologi ke

pengembang teknologi.

b. Aliran Paket Teknologi dari pengembang

teknologi ke pengguna, dimana ini harus

sesuai dengan kebutuhan.

Posisi DRD dalam Kelembagaan Daerah

Posisi-posisi dalam kelembagaan yang perlu

diperhatikan dalam hal posisi DRD dalam

Kelembagaan Daerah antara lain:

a. Posisi DRN dalam Pembangunan Nasional

Iptek

b. Hubungan DRN dengan DRD

c. Struktur Kelembagaan Daerah

Permasalahan DRD di Daerah:

a. Eksistensi Kelembagaan Badan Litbang

Akibat beberapa peraturan, peranan lem-

baga litbang menjadi mengambang

b. Lembaga Non Struktural kurang menda-

pat perhatian

Persoalan utama di daerah yang selalu

dibicarakan adalah persoalan struktural,

sehingga lembaga-lembaga non struktural

seperti DRD menjadi lemah

c. Iptek-Riset-Inovasi dianggap hanya tugas

Perguruan Tinggi

d. Wadah dalam struktur organisasi terlalu

ketat / kaku

Terutama berkaitan PP 41 Th. 2007 ten-

tang organisasi perangkat daerah, dimana

banyak lembaga litbang yang ditarik ke

Bappeda. Sehingga akan tidak mudah

adanya koordinasi antara Bappeda dan

DRD. Kemudian, saat ini struktur juga ter-

lalu runcing.


46

e. UU No. 18 Th. 2002 belum dijadikan

acuan dalam penyusunan kelembagaan

daerah.

Peluang untuk memantapkan Posisi DRD:

a. Inovasi dan Pengembangan Iptek bersifat

lintas sektor, sehingga dapat masuk me-

lalui sektor terkait dalam diseminasi iptek

b. Pembangunan iptek adalah wajib, se-

hingga harus masuk ke dalam Renstrada

c. Menristek adalah pembina pengem-

bangan iptek di daerah, sehingga DRD da-

pat menjadi mediator

d. Keluarkan PP tentang pengembangan ip-

tek dengan mencantumkan litbang dan

DRD sebagai pelaku utama

Langkah-langkah Strategis untuk mem-

perkuat posisi DRD:

a. Menghidupkan balitbang daerah sebagai

“cantolan” DRD, sesuai UU 18/2002

b. Perankan DRD sebagai penyusun Renstra

c. Laksanakan program-program DRN de-

ngan model dekonsentrasi (Tugas Pem-

bantuan)

d. Sosialisasi program-progran Menristek ke

daerah dengan kerjasama dengan balit-

bang

e. Uji coba - uji coba inovasi di daerah pada

berbagai sektor dengan melibatkan DRD

sebagai pengawas program-program

WEBSITE OMRC

Pada kesempatan ini dilaksanakan juga

launching website OMRC (Open Method of Re-

search Coordination), yaitu http://www.omrc-

drn.or.id, yang dikelola oleh Dewan Riset Na-

sional. Maksud pembuatan website ini adalah

sebagai sarana tukar informasi kegiatan kelit-

bangan antardaerah dengan basis content ma-

nagement system. Anggota dari OMRC ini adalah

DRN (Dewan Riset Nasional), DRD Propinsi,

DRD Kabupaten/Kota serta lembaga-lembaga

kelitbangan lainnya di daerah. Informasi yang

ada dalam website ini merupakan kontribusi

dari anggotanya. Website ini akan sangat mem-

bantu bagi suatu daerah yang akan melaksana-

kan kegiatan riset agar tidak mengadakan riset

yang sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh

daerah lain.

Gambar 2. Website ORMC – DRN (Open Method of Research Coordination)


47

Beberapa alasan pengembangan dan pe-

nerapan Open Method of Research Coordination

dalam memperkuat koordinasi kelembagaan

Iptek adalah sebagai berikut:

Fakta yang ada bahwa banyak riset yang

berdiri sendiri-sendiri, walaupun berada dalam

pengembangan riset produk yang sama, misal-

nya sawit. Oleh karena itu, dibutuhkan tools

yang dapat mengintegrasikan hasil-hasil riset

tersebut.

OMRC (Open Method of Research Coordi-

nation) dikembangkan dengan mengadopsi

OMC yang dikeluarkan oleh Uni Eropa. Manfaat-

manfaat OMRC antara lain adalah :

a. Pencarian data penelitian menjadi lebih mu-

dah dan cepat

b. Kemitraan, sinergi kegiatan riset, efisiensi

anggaran meningkat dan kegiatan tumpang

tindih dapat dihindari

c. Peluang lebih besar untuk peningkatan pe-

manfaatan hasil penelitian

d. Sebagai perangkat untuk mendukung

kegiatan proses bisnis dalam OMRC-DRN

Proses-proses yang dilakukan dalam

OMRC:

a. Pengisian data riset

b. Pengisian data permintaan teknologi

c. Pencarian data riset atau permintaan

teknologi pada database

d. Penjodohan riset (research collaboration)

e. ATM (Automatic Technology Matching)

Diharapkan Peran Serta lembaga - lem-

baga riset dan perguruan tinggi baik negeri

maupun swasta di pusat maupun daerah untuk

bersama -sama mengembangkan OMRC.

SIDANG PARIPURNA II DRN 2010

Pada tanggal 15 Desember 2010 di tempat

yang sama diselenggarakan Sidang Paripurna II

Dewan Riset Nasional Tahun 2010 dihadiri oleh

unsur Dewan Riset Nasional dan para Ketua

DRD Propinsi. Pengarahan diberikan oleh

Menteri Negara Ristek, Bpk. Suharna Surapra-

nata, dan Penasihat Meneg Ristek, Prof. Jimly

Asshiddiqie. Penekanan dari Meneg Ristek

adalah bahwa dalam penguatan sistem inovasi

sangat bergantung pada sinergitas dan har-

monisasi berbagai peraturan yang berkaitan

dengan pengembangan Iptek, antara lain: per-

aturan tentang sistem nasional pengembangan

Iptek, peraturan tentang perencanaan pem-

bangunan, dan peraturan tentang keuangan

atau anggaran. Kegiatan Sidang Paripurna II

DRN Tahun 2010 ini diakhiri dengan presentasi

dari tiap Komisi Teknis (Komtek) menyangkut

pencapaian serta langkah-langkah strategis

yang akan ditempuh ke depan demi menjaga

kesesuaian antara arah pengembangan Iptek

dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Me-

nengah Nasional).

Gambar 3. Meneg Ristek Suharna Supranata

dalam Sidang Paripurna II DRN Tahun 2010

Penutup

Salah satu hal yang menjadi stressing dan

sangat disadari dalam kegiatan dua hari ini,

khususnya menyangkut peran DRD dan Balit-

bang/Bappeda adalah bahwa eksistensi Dewan

Riset Daerah (DRD) baik di tingkat Propinsi

maupun Kabupaten/Kota sangat bergantung

pada dukungan dari Balitbang Daerah atau

Bidang Litbang Bappeda. Hal ini jelas karena

posisi Balitbangda/Bappeda merupakan

“cantolan” bagi Dewan Riset Daerah. Oleh

karena itu perlu terus dikembangkan kemitraan

yang baik antara DRD dan Balitbangda/

Bappeda.


48

Pemberian ijin penelitian di wilayah Kota

Palangka Raya diatur dalam Keputusan

Walikota Palangka Raya Nomor 111 Tahun

2002 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Ijin

Penelitian di Wilayah Kota Palangka Raya dan

Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 36

Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Kepu-

tusan Walikota Palangka Raya Nomor 111 Ta-

hun 2002 tentang Petunjuk Teknis Pemberian

Ijin Penelitian di Wilayah Kota Palangka Raya.

Peraturan ini menetapkan bahwa orang atau

badan hukum yang akan melaksanakan peneli-

tian di wilayah Kota Palangka Raya wajib mem-

peroleh ijin dari Walikota Palangka Raya. Untuk

memperoleh ijin sebagaimana dimaksud, seseo-

rang atau badan hukum mengajukan permohon-

an kepada Walikota Palangka Raya u.p. Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Kota

Palangka Raya. Dalam hal penelitian dilaksana-

kan oleh orang asing atau didampingi orang

asing dan atau penelitian yang berkaitan de-

ngan kondisi politik daerah maka ijin penelitian

dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan

Perlindungan Masyarakat Kota Palangka Raya.

Sejak tahun 2010 s.d. Mei 2011 jumlah ijin

penelitian yang dikeluarkan oleh Bappeda Kota

Palangka Raya adalah sebanyak 502 dengan

perincian ditunjukkan pada Tabel 1. Jumlah ini

meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelum-

nya setelah dilaksanakan sosialisasi kepada

SKPD jajaran Pemerintah Kota Palangka Raya

dan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di

wilayah Kota Palangka Raya tentang Peraturan

Pemberian Ijin Penelitian tersebut.

Sebagian besar permohonan Ijin Peneli-

tian berasal dari perguruan tinggi, yaitu per-

mohonan melakukan penelitian di wilayah Kota

Palangka Raya dalam rangka penyelesaian

tahap akhir studi, baik tingkat Diploma, S1, S2

dan S3. Selain pemohon yang berasal dari

wilayah Kota Palangka Raya, juga cukup banyak

pemohon yang berasal dari luar Kota Palangka

Raya yang hendak melakukan penelitian atau

mencari data/informasi di wilayah Kota

Palangka Raya.

Dalam penetapan peraturan tentang Pem-

berian Ijin Penelitian di wilayah Kota Palangka

Raya mulanya dikenakan biaya leges untuk tiap

ijin sebesar Rp 5.000,-. Tetapi sejak tahun 2011

biaya leges sudah tidak ditarik lagi dari ijin

penelitian sehingga pengurusan ijin penelitian

bersifat gratis. Adapun unit kerja yang secara

khusus menangani prosedur penerbitan Surat

Ijin Penelitian adalah Bidang Penelitian dan

Pengembangan Bappeda Kota Palangka Raya.

Syarat-syarat yang perlu dilengkapi dalam peng

-ajuan Ijin Penelitian adalah : (i) Proposal

penelitian yang berisi maksud dan tujuan

penelitian, obyek dan subyek penelitian serta

manfaat penelitian, (ii) Surat keterangan atau

rekomendasi dari badan yang menugaskan me-

lakukan penelitian, (iii) Biodata peneliti, serta

(iv) Jadwal dan lokasi penelitian.

Skema berikut ini adalah alur Pengurusan

Ijin Penelitian di Bappeda Kota Palangka Raya.

Tabel 1

Jumlah Ijin Penelitian yang sudah Dikeluarkan

Tahun Ijin Penelitian

2010 362

2011 (sampai bulan Mei) 140

Total 502

Ijin Penelitian di Wilayah Kota Palangka Raya

49

Ura

ian

Pro

sed

ur

Pel

aksa

na

Mu

tu B

aku

Ket

eran

gan

K

epal

a B

app

eda

Kab

id

Lit

ban

g

Kas

ub

id

Lit

ban

g P

em &

K

esra

Staf

B

idan

g L

itb

ang

Kel

eng-

kap

an

Wak

tu

Ou

tpu

t

1

Pen

erim

aan

Su

rat

per

mo

ho

nan

Su

rat

per

mo

ho

n-a

n d

iter

ima

2

Pem

erik

saan

kel

engk

apan

ber

kas

5 m

enit

Su

rat

per

mo

ho

n-a

n t

erk

ore

ksi

B

erk

as d

ipro

ses

jik

a ad

a p

rop

osa

l p

enel

itia

n

3

Ara

han

/Pet

un

juk

Kab

id L

itb

ang

un

-tu

k m

engo

nse

p s

ura

t

5 m

enit

In

stru

ksi

Pen

er-

bit

an I

jin

4

Pen

geti

kan

su

rat

1

5 m

enit

D

raft

Su

rat

Ijin

si

ap

5

Par

af k

oo

rdin

asi

1

0 m

enit

Su

rat

Ijin

Sia

p

dit

and

atan

gan

i

6

Pen

gaju

an k

e K

epal

a B

app

eda

1

har

i Su

rat

Ijin

dit

an-

dat

anga

ni

7

Pen

om

ora

n S

ura

t

5 m

enit

Su

rat

Ijin

ter

-ca

tat

di

Sek

re-

tari

at B

app

eda

8

Pen

gars

ipan

O

rdn

er

5 m

enit

A

rsip

su

rat

ijin

te

rsim

pan

9

Pen

cata

tan

su

rat

kel

uar

B

uk

u

Age

nd

a 1

0 m

enit

Su

rat

Ijin

yan

g su

dah

dia

mb

il

pem

oh

on

ter

-ca

tat

Pen

cata

tan

su

rat

kel

uar

saa

t p

emo

ho

n m

eng-

amb

il s

ura

t

Skem

a A

lur

Pel

ayan

an P

emb

eria

n I

jin

Pen

elit

ian

di B

app

eda

Ko

ta P

alan

gka

Ray

a

50

Ijin Penelitian di Wilayah Kota Palangka Raya

Los Pertokoan Pasar Kahayan

Education

Buletin Litbang Bappeda Kota Palangka Raya edisi 04-juni 2011