2

Permasalahan dan Tantangan Utama Pembangunan Daerah

Kondisi awal Provinsi Papua Barat era 2004–2009 ditandai oleh beberapa masalah dasar:Kisruh politik pemekaran Provinsi Papua BaratSumberdaya manusia, Sarana prasarana pembangunan dasar sangat terbatas, Kesenjangan taraf hidup di antara masyakat, Keterisolasian wilayah kampung dan distrik, Daya saing pengusaha lokal yang rendah, Kesenjangan pembangunan antara wilayah, Pengelolaan sumberdaya alam yang tidak efektif, Tingginya angka kemiskinan, Kapasitas kelembagaan publik yang masih rendahOtonomi Khusus Papua.

Tantangan pembangunan Provinsi Papua Barat:1. Pembangunan manusia, 2. Pengembangan ekonomi rakyat, 3. Penyediaan sarana dan prasarana dasar, 4. Pengakuan atas hak dasar masyarakat adat, 5. Penyebaran dan pemerataan pembangunan, 6. Pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumbedaya alam, 7. Pengentasan kemiskinan, 8. Pengembangan kelembagaan dan 9. Integrasi wilayah.

Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi

Indikator I

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Tren

cap

aian

Out

put P

elay

anan

Pub

lik

Cap

aian

Indi

kato

r O

utpu

t Pel

ayan

an P

ublik

GRAFIK CAPAIAN INDIKATOR TINGKAT PELAYANAN PUBLIK PROVINSI PAPUA BARAT VS CAPAIAN INDIKATOR TINGKAT NASIONAL

Tingkat Pelayanan Publik Papua Barat Tingkat Pelayanan Publik Nasional

Tren Papua Barat Tren Nasional

Fluktuasi indikator capaian tingkat pelayanansosial Provinsi Papua Barat yang menurun drastispada tahun 2006 hingga berada di bawah rata-ratanasional, kemudian meningkat secara tetap danmencapai maksimum pada tahun 2008 melampauirata-rata indikator nasional, lalu menurun namunmasih lebih tinggi dari rata-rata pelayanannasional tahun 2009 menunjukan bahwa kinerjapemerintah Provinsi Papua Barat dalam bidangPelayanan Sosial sudah relevan dan efektif.

5

Rekomendasi

Jumlah praktek korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah daerah cenderung terjadi, tetapi upaya pencegahan dan penuntasan belum ditangani seutuhnya (belum konsisten). Upaya untuk menekan tingkat pertumbuhan korupsi perlu dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di semua bidang.

Perbaikan tingkat pelayanan publik melalui perbaikan tingkat pendidikan aparat pemerintah perlu mempertimbangkan kesesuaian tingkat pendidikan dengan job yang tersedia.

Peningkatan pelayanan publik dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah pelayanan satu atap sesuai dengan pemekaran kabupaten-kabupaten baru.

6

Tingkat Kualitas Sumberdaya Manusia

Indikator II

60

62

64

66

68

70

72

2004 2005 2006 2007 2008

Grafik Index Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat Vs Indeks

Pembangunan Manusia Nasional

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua BaratIndeks Pembangunan Manusia Nasional

-0,6

-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009

TREN

CAPA

IAN

IND

IKATO

R O

UTC

OM

ES

CAP

AIA

N IN

DIK

ATO

R O

UTC

OM

ES

GRAFIK CAPAIAN INDIKATOR OUTCOMES KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA PROVINSI PAPUA BARAT Vs

INDIKATOR OUTCOMES TINGKAT NASIONAL

SUMBERDAYA MANUSIA PROVINSI PAPUA BARAT

SUMBERDAYA MANUSIA TINGKAT NASIONAL

TREN PROVINSI PAPUA BARAT

TREN NASIONAL

• Tren kenaikan tingkat kualitas sumberdayamanusia Provinsi Papua Barat yang pada tahun2009 mencapai angka di atas rata-rata nasionalmenunjukan bahwa program pembangunanyang direncanakan Provinsi Papua Barat sudahrelevan yaitu sejalan dengan pencapaian tujuanpembangunan mutu sumberdaya manusia.

• Efektivitas pembangunan sumberdaya manusiadi Papua Barat sejalan dengan yangdiharapkan, di mana capaian pembangunansumberdaya manusia menunjukan kemajuanyang berarti dibandingkan tahun sebelumnya,walaupun masih berada di bawah rata-ratanasional.

8

Rekomendasi Penerimaan pegawai disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Prioritas hendaknya diberikan kepada calon pegawai yang bersedia menjadi tenaga guru dan paramedis di daerah pedalaman/perkampungan yang jauh dari kota.

Pemberian insentif berupa penyediaan rumah, jaminan hidup dan kemudahan informasi dan komunikasi yang dapat mendorong aparat untuk betah di lokasi pedalaman/perkampungan.

Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab rumah tangga dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan mendorong pentingnya penciptaan lingkungan hidup yang bersih, kesadaran mengajar dan mendidik anak sejak dini dalam keluarga.

Mendorong kemandirian dan partisipasi aktif masyarakat dalam membangun sarana prasarana pendidikan dan kesehatan.

9

Tingkat Pembangunan Ekonomi

Indikator III

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

0

5

10

15

20

25

30

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Tren Capaian O

utcome N

asional & Provinsi

Cap

aian

Out

com

e N

asio

nal &

Pro

vins

i

Grafik Tingkat Pembangunan Ekonomi Provinsi Papua Barat Vs Tingkat Pembangunan Ekonomi Nasional

Tingkat Pembangunan Ekonomi Provinsi Papua Barat

Tingkat Pembangunan Ekonomi Nasional

Tren Provinsi Papua Barat

Tren Nasional

• Grafik di atas menunjukan bahwa tingkatpembangunan ekonomi Provinsi Papua Baratberada di bawah tingkat pembangunanekonomi nasional.

• Fluktuasi indikator capaian outcomes PapuaBarat yang menurun drastis pada tahun 2006hingga berada di bawah rata-rata nasional,kemudian meningkat melampaui rata-ratanasional tahun 2007 dan selanjutnya turunsecara drastis di bawah rata-rata nasional danmencapai nilai minimum pada tahun 2009menunjukan bahwa kinerja pemerintah ProvinsiPapua Barat dalam Pembangunan Ekonomirelatif belum relevan dan efektif

11

REKOMENDASI• Membangun serta memperkuat kontribusi sektor pertanian sebagai basis utama ekonomi

masyarakat, wilayah serta ekonomi nasional di Papua Barat.• Mengembangkan dukungan fasilitas ekonomi dan permodalan pelaku usaha sektor

Manufaktur dan UMKM.• Menyediakan program pendamping baik dalam proses produksi hingga pemasaran bagi

masyarakat.• Mengembangkan Sistem Pendampingan Usaha Kecil dan Menengah melalui Lembaga

Perguruan Tinggi, LSM, Dinas Teknis.• Membangun infrastruktur pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan investasi pada tingkat

kampung dan distrik potensial guna meningkatkan keberdayaan masyarakat; memperluas akses masyarakat ke sumberdaya-sumberdaya produktif untuk pengembangan usaha; dan mendorong terciptanya lapangan kerja berkualitas;

• Meningkatkan promosi dan pemasaran produk-produk pertanian dan pedesaan lainnya;• Menyelesaikan Masalah Tanah Adat di Wilayah Pedesaan yang yang berpotensi untuk

dikembangkan sebagai Lahan Komoditas Export.• Meninjaukembali berbagai regulasi yang terkait dengan ekspor produksi sektor pertanian,

perkebunan, peternakan, perikanan, hutan tanaman industri, dan industri• Meningkatkan kualitas jalan-jalan provinsi dan jalan kabupaten yang telah ada minimal pada

kualifikasi jalan kelas I dan II.• Mengembangkan Potensi Unggulan Daerah secara adil, transparan dan bertanggungjawab

untuk kemakmuran rakyak Papua Barat.

12

Tingkat Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup

Indikator IV

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Tren Capaian Indikator O

utcomesC

apai

an In

dika

tor

Out

com

esGrafik Kualitas Pengelolaan SDA Papua Barat Vs Pengelolaan SDA Nasional

Pengelolaan Sumberdaya Alam Provinsi Papua Barat

Pengelolaan Sumberdaya Alam Nasional

Tren Provinsi Papua Barat

Tren Nasional

Pengelolaan sumberdaya alam yang direncanakan Provinsi Papua Barat telah mampu menjawab permasalahan utama yaitu meningkatkan kualitas sumberdaya lahan kritis dan mengurangi perusakan terumbu karang guna meningkatkan kualitas dan pelestarian sumberdaya alam di wilayah Papua Barat. Dengan demikian, kegiatan pembangunan sektor pengelolaan sumberdaya alam yang dilaksanakan di Provinsi Papua Barat sudah relevan.

Capaian hasil dan dampak dari pengelolaan sumberdaya alam di Papua Barat belum efektif karena terjadi fluktuasi dari tahun ke tahun selama periode 2005 – 2009. Artinya capaian kualitas pengelolaan sumberdaya alam belum mampu meningkatkan produktivitas lahan dan mengurangi kerusakan terhadap terumbu karang.

Banyak faktor yang turut mempengaruhi keberhasilan rehabilitasi hutan dan pengurangan kerusakan terumbu karang. Salah satunya adalah terbatasnya dana dan sumberdaya manusia dibanding dengan luasnya areal yang dikelola.

14

REKOMENDASI Pemerintah daerah segera menetapkan rancangan RTRWP dan

RTRWK/Kota menjadi RTRWP dan RTR yang telah WK/Kota yang telah dirasionalisasi dan dipaduserasikan dengan Tata Ruang Kehutanan Provinsi/Kabupaten/Kota serta dilegitimasi dengan Peraturan Daerah sebagai dasar perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya alam di Papua Barat.

Segera penyusun dan Perdasus atau Perdasi tentang Pengakuan hak-hak masyarakat adat atas sumberdaya alam sebagai landasan hukum dalam pelibatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam.

Membentuk dan mengaktifkan Tim Koordinasi Tata Ruang Wilayah Pembangunan Daerah tingkat provinsi dan tingkat kabupaten /kota agar pemanfaatan ruang wilayah pembangunan sesuai dengan fungsi peruntukannya.

Meningkatkan kegiatan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam secara berjenjang dan terpadu.

Memfasilitasi pembentukan pusat pengelolaan database neraca sumberdaya alam dan kemajuan program pembangunan daerah di tingkat Provinsi dengan sistem satu pintu dalam mengkses data-data secara resmi.

15

Tingkat Kesejahteraan Sosial

Indikator V

-0,06

-0,04

-0,02

0

0,02

0,04

0,06

0,08

828486889092949698

100102

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Tren

Cap

aian

Indi

cato

r O

utco

me

Cap

aian

Indi

kato

r O

utco

me

Grafik Tingkat Kesejahteraan Sosial Papua Barat Vs Tingkat Kesejahteraan Sosial Nasional

Tingkat Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat

Tingkat Kesejahteraan Sosial Nasional

Tren Provinsi Papua Barat

Tren Nasional

• Fluktuasi tren tingkat kesejahteraan sosial ProvinsiPapua Barat menunjukan bahwa upaya pembangunanProvinsi Papua Barat telah berjalan dengan baik.Tujuan peningkatan kesejahteraan sosial secarabertahap menunjukan peningkatan yang berarti. Hal inimenunjukan bahwa program pembangunan yangdirencanakan Provinsi Papua Barat dapat mencapaitujuan yang telah ditetapkan.

• Tingkat kesejahteraan sosial Provinsi Papua yang relatifsama dengan tingkat kesejahteraan nasional pada tahun2008 menunjukan bahwa program pembangunanProvinsi Papua Barat apabila dilaksanakan secarakonsekuen ternyata sangat efektif dalam mencapaitujuan pembangunan kesejahteraan sosial.

17

Rekomendasi

Upaya meningkatkan kesejahteraan sosial Provinsi Papua Barat dapat dilaksanakan dalam situasi aman dan damai untuk itu upaya menurunkan ketegangan dan ancaman antar kelompok masyarakat perlu dijaga dan ditingkatkan.

Peningkatan kesejahteraan sosial Provinsi Papua Barat merupakan tanggungjawab seluruh komponen masyarakat untuk itu partisipasi seluruh komponen masyarakat terutam tokoh adat, tokoh agama, pemuda dan perempuan perlu ditingkatkan.

Peninjauan kembali atas kebijakan pemanfaatan sumberdaya kehutanan yang direncanakan bahwa pada tahun 2009 tidak ada lagi eksport kayu dalam bentuk log dan selanjutnya akan dirubah menjadi eksport dalam bentuk barang jadi setengah jadi (barang olahan).

Penataan kembali usaha-usaha penangkapan dengan tujuan agar proses pengolahannya dapat dilakukan didaerah ini dan tidak melakukan eksport dalam bentuk bahan mentah.

Penataan ulang segenap wilayah konsesi pertambangan dan KPS dengan tujuan untuk membuat agar kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dapat memberikan manfaat yang sebesar-besama kepada wilayah ini.

Pembuatan peraturan yang melindungi hak-hak dasar masyarakat adat dalam pengelolaan sumberdaya alam.

Peningkatan kapasitas aparat penegakan hukum dan pembuatan data base penduduk.

Indikator Spesifik dan Menonjol

9.8010.64

8.22

6.23

4.19 4.19

0

2

4

6

8

10

12

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Persentase Angka Putus Sekolah di Papua Barat

83.41

86.787.45

89.9791.09 91.09

78

80

82

84

86

88

90

92

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Angka Partisipasi Murni SD/MI di Papua Barat

19

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Pers

en

Grafik Persentase Output Manufaktur terhdapa PDRB dan Persentase Output UMKM terhadap

PDRB

Persentase output Manufaktur terhadap PDRB

Persentase output UMKM terhadap PDRB

8 7 212

79 84

0

25

50

75

100

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Jumlah Tindak Pidana Perikanan di Papua Barat

Kesimpulan

Pencapaian Provinsi Papua Barat dalam menyelesaikan masalah pembangunan yang ditunjukan oleh capaian indikator outcomes menunjukan bahwa pembangunan Papua

Barat sudah relevan dengan tujuan pembangunan nasional, walaupun belum

seluruh capaian indikator outcomes setara atau melampui capaian rata-rata nasional.

Quesioner (diisi tim EKPD Prov)

Item Sangat Tinggi

Tinggi Sedang Rendah Sangat rendah

Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi yesTingkat Kualitas SDM yesTingkat Pembangunan Ekonomi yesTingkat Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup yesTingkat Kesejahteraan Sosial yes

22

Terima Kasih