Sistem Integritas DaerahSistem Integritas Daerah

Sistem Harkat dan Martabat Sistem Harkat dan Martabat DaerahDaerah

Sebuah Strategi Pemberantasan KorupsiSebuah Strategi Pemberantasan Korupsi

Transparency International - Indonesia Transparency International - Indonesia Diadaptasi dari Buku Panduan Transparency Diadaptasi dari Buku Panduan Transparency

International, Jeremy Pope (ed.)International, Jeremy Pope (ed.)

Berbagai Definisi Korupsi

Penyalahgunaan wewenang atau Penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan untuk keuntungan pribadikekuasaan untuk keuntungan pribadi

Perilaku pejabat publik, baik politisi Perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang maupun pegawai negeri, yang memperkaya diri secara tidak pantas dan memperkaya diri secara tidak pantas dan melanggar hukum, atau oleh orang-orang melanggar hukum, atau oleh orang-orang yang dekat dengan mereka dengan yang dekat dengan mereka dengan menyalahgunakan kekuasaan yang menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan ke merekadipercayakan ke mereka

Akibat Korupsi

Merusak mental masyarakatMerusak mental masyarakatMerusak tatanan dan sistem kerja Merusak tatanan dan sistem kerja lembaga pemerintahlembaga pemerintahMendorong persaingan penyuapanMendorong persaingan penyuapanEkonomi biaya tinggiEkonomi biaya tinggiSemakin terpuruknya masyarakat miskin Semakin terpuruknya masyarakat miskin

Bagaimana Melawan Korupsi?

Menghancurkan Mitos: korupsi adalah budaya Menghancurkan Mitos: korupsi adalah budaya (Hkg, S’pore)(Hkg, S’pore)

Reformasi menyeluruh, sistematis dan Reformasi menyeluruh, sistematis dan berkelanjutan terhadap sistem dan organisasi berkelanjutan terhadap sistem dan organisasi

Penegakan hukum Penegakan hukum

Sanksi yang membuat jera Sanksi yang membuat jera

Menciptakan mekanisme pertanggunggugatanMenciptakan mekanisme pertanggunggugatan

Penyatuan tekad memberantas korupsiPenyatuan tekad memberantas korupsi

Mengapa Korupsi Diberantas?Mengapa Korupsi Diberantas?

Merusak sikap mental masyarakat Merusak sikap mental masyarakat

MenyelamatkanMenyelamatkan assetasset dan uang daerah dan uang daerah

Merusak profesionalismeMerusak profesionalisme

Menghambat proses peningkatan Menghambat proses peningkatan kesejahteraan rakyatkesejahteraan rakyat

Menyengsarakan rakyat miskinMenyengsarakan rakyat miskin

Sistem Integritas DaerahSistem Integritas Daerah

Merupakan Tekad bersama seluruh elemen Merupakan Tekad bersama seluruh elemen masyarakat untuk menegakkan “masyarakat untuk menegakkan “Harkat dan Harkat dan Martabat DaerahMartabat Daerah””

Merupakan jalan bagi upaya memberantas korupsi Merupakan jalan bagi upaya memberantas korupsi secara menyeluruh (holistik)secara menyeluruh (holistik)

Mencegah kemungkinan terjadinya korupsi daripada Mencegah kemungkinan terjadinya korupsi daripada menghukum setelah korupsi terjadimenghukum setelah korupsi terjadi

Dapat menuntut pertanggunggugatan horizontalDapat menuntut pertanggunggugatan horizontal

Memasukkan upaya pendidikan dan penguatan Memasukkan upaya pendidikan dan penguatan masyarakat sebagai bagian yang sentral dalam masyarakat sebagai bagian yang sentral dalam upaya pemberantasan korupsi.upaya pemberantasan korupsi.

Manfaat Sistem Integritas Daerah

Tercipta pelayanan publik yang:Tercipta pelayanan publik yang:- efektif dan effisien- efektif dan effisien- transparan - transparan - ber-tanggung-gugat, dan - ber-tanggung-gugat, dan - partisipatif- partisipatifMeningkatkan kesejahteraan masyarakatMeningkatkan kesejahteraan masyarakatBerfungsinya sistem demokrasi untuk Berfungsinya sistem demokrasi untuk masyarakat luas bukan hanya untuk elit politikmasyarakat luas bukan hanya untuk elit politikTerlindunginya hak azasi rakyatTerlindunginya hak azasi rakyat

Tujuan Akhir Sistem Integritas Daerah

Membuat korupsi dari “beresiko kecil dengan keuntungan besar” menjadi

“beresiko tinggi dengan keuntungan kecil”

sehingga

Penyelenggaraan kekuasaan negara dapat dijalankan lebih efektif, adil dan

efisien

Sistem Integritas yang Saling TerkaitSistem Integritas yang Saling Terkait

Bangunan Sistem Integritas DaerahBangunan Sistem Integritas Daerah

Pembangunan Berkelanjutan

Nilai-nilai Masyarakat

LANDASAN SISTEM INTEGRITAS LANDASAN SISTEM INTEGRITAS DAERAHDAERAH

NILAI-NILAI YANG ADA DALAM NILAI-NILAI YANG ADA DALAM MASYARAKAT YANG MENIMBULKAN MASYARAKAT YANG MENIMBULKAN KESADARAN UNTUK MELAWAN KESADARAN UNTUK MELAWAN KORUPSI. KORUPSI.

KALAU NILAI-NILAI INI TIDAK KUAT, KALAU NILAI-NILAI INI TIDAK KUAT, MAKA LANDASAN INTEGRITAS MAKA LANDASAN INTEGRITAS NASIONAL RAPUH DAN NASIONAL RAPUH DAN BANGUNANNYA TIDAK KOKOHBANGUNANNYA TIDAK KOKOH

Pilar-Pilar IntegritasPilar-Pilar Integritas

Pemerintah DPR Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum (peradilan, kepolisian, kejaksaan)Pelayanan Publik (pam, listrik, pos, pekerjaan umum dsb)“Lembaga Pengawas” :Komite Akuntan Publik, Badan Pengawas Keuangan Daerah (BPKD), Ombudsman,Komisi Pengawas dan Pemantau Kekayaan Pejabat Daerah (KPKPD), Komisi Pengawas Persaingan Usaha Daerah (KPPUD),Komisi Pemberantas Tindak Pidanan Korupsi Daerah (KPTPKD) Masyarakat Sipil Sektor swastaLembaga Internasional

SISTEM INTEGRITAS DAERAH MERUPAKAN SISTEM INTEGRITAS DAERAH MERUPAKAN ATAP DARI LANDASAN DAN PILAR ATAP DARI LANDASAN DAN PILAR TERSEBUTTERSEBUT

BOLA BUNDAR DI ATAS ATAP: MENJAGA BOLA BUNDAR DI ATAS ATAP: MENJAGA AGAR ATAP TETAP DATAR, AGAR AGAR ATAP TETAP DATAR, AGAR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, ATURAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, ATURAN MAIN HUKUM DAN KUALITAS KEHIDUPAN MAIN HUKUM DAN KUALITAS KEHIDUPAN BANGSA TIDKA MELUNCUR KE BAWAHBANGSA TIDKA MELUNCUR KE BAWAH

ATAP HANYA BISA DATAR APABILA PILAR-ATAP HANYA BISA DATAR APABILA PILAR-PILAR TETAP TEGAKPILAR TETAP TEGAK

PRINSIP INTEGRITAS PEJABAT PRINSIP INTEGRITAS PEJABAT PUBLIKPUBLIK

Tidak memikirkan diri sendiriTidak memikirkan diri sendiri: pemangku : pemangku jabatan publik selalu mementingkan jabatan publik selalu mementingkan kepentingan publik di atas kepentingan kepentingan publik di atas kepentingan pribadinyapribadinyaIntegritas (harkat dan martabat)Integritas (harkat dan martabat)bebas dari pengaruh uang atau konflik bebas dari pengaruh uang atau konflik kepentingan dalam mengambil keputusankepentingan dalam mengambil keputusanObyektivitasObyektivitasMengambil keputusan sesuai dengan tolok ukur Mengambil keputusan sesuai dengan tolok ukur kemampuan, terutama dalam mengangkat kemampuan, terutama dalam mengangkat pegawai atau menentukan kontrak.pegawai atau menentukan kontrak.

Lanjutan prinsip-prinsipLanjutan prinsip-prinsip

Tanggung gugatTanggung gugatpemegang jabatan publik bertanggungjawab pemegang jabatan publik bertanggungjawab kepada publik dan dapat digugat atas semua kepada publik dan dapat digugat atas semua keputusan-keputusannya serta bersedia keputusan-keputusannya serta bersedia menempatkan diri di bawah pengawasan publikmenempatkan diri di bawah pengawasan publikTransparansiTransparansiSemua keputusan dan proses pengambilan Semua keputusan dan proses pengambilan keputusan di institusi publik dan oleh pejabat keputusan di institusi publik dan oleh pejabat publik harus terbuka dna dapat diakses oleh publik harus terbuka dna dapat diakses oleh publikpublik

Prinsip-prinsip lanjutanPrinsip-prinsip lanjutan

KejujuranKejujuran

Pemegang jabatan publik wajibPemegang jabatan publik wajib melaporkan kekayaannya dan melaporkan kekayaannya dan keluarganya secara jujur dan berkala keluarganya secara jujur dan berkala kepada publik dan mengungkapkan kepada publik dan mengungkapkan apabila ada konflik kepentingan di dalam apabila ada konflik kepentingan di dalam jabatan yang dipangkunyajabatan yang dipangkunya

Prinsip-prinsip (lanjutan)Prinsip-prinsip (lanjutan)

KepemimpinanKepemimpinan

Pemegang jabatan publik harus Pemegang jabatan publik harus memberikan contoh dan keteladanan dan memberikan contoh dan keteladanan dan menyebarluaskan prinsip-prinsip ini.menyebarluaskan prinsip-prinsip ini.

TANGGUNG GUGAT TANGGUNG GUGAT HORISONTALHORISONTAL

Tidak ada lembaga yang mempunyai kekuasaan Tidak ada lembaga yang mempunyai kekuasaan mutlak mengawasi atau mendominasi lembaga mutlak mengawasi atau mendominasi lembaga lain (penyebaran kekuasaan)lain (penyebaran kekuasaan)Setiap pejabat publik mempunyai resiko Setiap pejabat publik mempunyai resiko tindakan korupsinya akan terungkaptindakan korupsinya akan terungkapAkan tercipta lingkaran kebajikan yang menjaga Akan tercipta lingkaran kebajikan yang menjaga integritasnya masing-masing karena adanya integritasnya masing-masing karena adanya ketakutan akan kontrol publikketakutan akan kontrol publikSaling mengkontrol antar lembaga/insitusi Saling mengkontrol antar lembaga/insitusi dengan pengawas independendengan pengawas independen

““Peraturan” dan “Praktek”Perangkat pada Pilar Peraturan” dan “Praktek”Perangkat pada Pilar IntegritasIntegritas

Pilar Integritas Tanggapan utama dari “Peraturan” dan “Praktek”

Pemerintah Peraturan konflik kepentingan, kode perilaku

DPR Peraturan konflik kepentingan, komisi kode etik/perilaku

Komisi Akuntan Publik (dari DPR) Hak Memeriksa Pejabat Tinggi, kode perilaku, komisi kode perilaku/ etik

BPK Laporan kepada Publik, kode perilaku

Pelayanan Publik Etika Pelayanan Publik

Peradilan Independen, kode perilaku, komisi etik (mahkamah konstitusi?)

Pers (Media) Akses mendapat Informasi dan jaminan kebebasan pers

Masyarakat Sipil Kebebasan Berbicara, akses informasi, hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan

Ombudsman Pengelolaan berkas Catatan dan prosedur kerja

Lembaga Pengawas/Anti Korupsi

UU yang dapat ditegakkan dan harus ditegakkan

Sektor Swasta Kebijakan Persaingan, termasuk aturan pengadaan barang dan jasa publik

Masyarakat Internasional

Bantuan hukum/peradilan yang saling menguntungkan

“Peraturan” dan “Praktek” pada Pilar Integritas

Langkah-langkah SIDaerah

Memperkenalkan SIDMembuat Strategi Daerah Pemberantasan Korupsi Membangun koalisi anti korupsi: individu-individu yang ingin melawan korupsi dari unsur: pemerintah, legislatif, yudikatif,kalangan agamawan, masyarakat sipil, media massa dan swastaMembangun SIDMenguji dan memperbarui SID

Lokakarya Integritas Daerah

Mekanisme yang terbaik untuk menguji dan memperbarui “Sistem Integritas Daerah” secara sistematis melalui lokakarya.

Lokakarya bermanfaat karena mengajak semua pihak duduk secara bersama-sama, baik pejabat maupun kelompok kepentingan untuk menumbuhkan “rasa memiliki” proses tersebut, yang menjadi salah satu syarat berhasilnya sistem tersebut.

KORUPSI TIDAK DAPAT KORUPSI TIDAK DAPAT DILAWAN SENDIRIANDILAWAN SENDIRIAN

Membangun koalisi adalah langkah Membangun koalisi adalah langkah pertama yang harus dilakukan. pertama yang harus dilakukan.

Syaratnya: KEPERCAYAANSyaratnya: KEPERCAYAAN

Membangun kepercayaan antara Membangun kepercayaan antara masyarakat sipil, swasta, pemerintah, masyarakat sipil, swasta, pemerintah, legislatif, dan politisi jujurlegislatif, dan politisi jujur

Kesepakatan seluruh elemen Daerah Kesepakatan seluruh elemen Daerah untuk melawan korupsiuntuk melawan korupsi

Jangan ragu untuk ikut serta dalam memerangi korupsi

Terima kasih