Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Aceh

Sulaiman Zuhdi Manik

Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Aceh

PK

PA

A

CE

H

KONVENSI HAK ANAK

Perjanjian internasional yang mengatur prinsip-prinsip dasar perlindungan anak di dunia

Merupakan bagian integral Hak Asasi Manusia (HAM) ENTITLED: sebagai sesuatu yang melekat bukan

pemberian (given) atau justifikasi kekuasaan tertentu (justified)

UNIVERSAL: berlaku untuk semua manusia di mana saja INALIENABLE: tidak boleh dirampas siapapun dan tidak

boleh diserahkan walaupun secara sukarela INDIVISIBLE: tidak ada hirarki antara satu hak dan hak

lainnya

PK

PA

A

CE

H

Pemerintah RI Meratifikasi KHA melalui Keppres No. 36/1990, 25 Agustus 1990

Telah mengikat negara baik ke dalam maupun keluar untuk secara serius melaksanakan isi KHA, jika perlu menjalin kerja sama bilateral atau multilateral sebagaimana dinyatakan konvensi

Pemajuan hak-hak anak bukan sekadar tanggungjawab hukum, akan tetapi menjadi tanggungjawab konstitusional dan hak asasi manusia yang telah diakui secara internasional

PK

PA

A

CE

H

Tanggung Jawab Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

sebagai Bagian HAM Penghormatan (to respect): Negara tidak boleh

merusak standar HAM, tidak boleh melakukan penyiksaan atau penganiayaan serta mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan HAM

Perlindungan (to protect): Negara harus menerapkan standar HAM, dengan mengambil langkah atau tindakan perlindungan terhadap segala bentuk pelanggaran hak

Pemenuhan (to fulfil): Negara mengambil langkah agar seluruh hak-hak dapat dipenuhi, dengan menyediakan akses sumber daya yang layak

PK

PA

A

CE

H

Batasan Usia Anak

• Setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal (pasal 1 KHA)

• Dalam mukadimah konvensi; anak karena ketidakmatangan jasmani dan mentalnya, memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus termasuk perlindungan hukum yang layak sebelum dan sesudah kelahiran

• Dalam UU HAM No. 39/99 pasal 52 ayat 1&2: “Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum sejak anak dalam kandungan

PK

PA

A

CE

H

Untuk apa hak-hak anak?

• Anak secara fisik dan mental belum matang, sehingga anak perlu diberikan perlindungan yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera

PK

PA

A

CE

H

PK

PA

A

CE

H

Anak dalam

kandungan

Ibu malnutrisi

Ibu mengalami kekerasan

Digugurkan

Anak dilahirkan

Bayi MatiAKB

Ibu MatiAKI

Lahir selamat

Lahir prematur

Lahir < 1.75kg

Balita

Malnutrisi

Penyakit

Kekerasan

Usia sekolah

Tidak sekolah

Pekerja anak

Kekerasan & Eksploitasi

Kenakalan

Perilaku beresiko

UsiaGenderBudaya

Lingkungan

Empat bagian KHA

PK

PA

A

CE

H

Pengelompokan Hak Anak

PK

PA

A

CE

H

Prinsip Umum

Hak Sipil dan

Kemer-dekaan

Lingk. Keluarga dan

pengasu-han

alternatif

Pendidikan, waktu luang dan

budaya

Keseha-tan &

kesejahteraan dasar

Perlindungan Khusus

Pasal 2, 3, 6 dan 12

Pasal 7,8, 13 s.d. 17 dan 37a

Pasal 18.1, 18.2, 9, 10, 27.4, 20, 21, 11, 19, 39, 25

Pasal 28, 29, 31

Pasal 6.2, 23, 24, 26, 18.3, 27.1, 27.2, 27.3

a. Anak dalam situasi khusus (Pasal 22, 38 dan 39)b. Anak yang berkonfik dengan hukum (Pasal 40, 37 dan 39)c. Anak dalam situasi eksploitasi termasuk penyembuhan/ pemulihan serta reintegrasi sosial (Pasal 32, 33, 34, 35, 36 dan 39)d. Anak-anak dari kelompok minoritas dan suku asli (Pasal 30)

Prinsip-prinsip Hak Anak dalam KHA

PK

PA

A

CE

H

Piramida Prinsip Umum KHA

PK

PA

A

CE

H

Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Partisipasi AnakNon Diskriminasi

Kelangsungan Hidup dan

Perkembangan Anak

Siapa yang memberikan perlindungan?

PK

PA

A

CE

H

NEGARABerkewajiban

ORANG TUA & KELUARGA

Bertanggungjawab

MASYARAKATBerperanserta

ANAK-ANAKBerpartisipasi

Perbedaan Kebutuhan Dasar

PK

PA

A

CE

H

PK

PA

A

CE

H

Implementasi KHA dan Kaitannya dengan Kepres No. 40 tahun 2004

tentang RAN HAM di Aceh

Pasal 4 dan 5 Kepres No. 40 tahun 2004: Pembentukan Panitia Pelaksana Provinsi dan Kabupaten Kota dengan tugas utama:

• Pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RAN HAM

• Persiapan harmonisasi Peraturan Daerah• Diseminasi dan pendidikan Hak Asasi

Manusia• Penerapan norma dan standar Hak Asasi

Manusia• Pemantauan, evaluasi dan pelaporan

PK

PA

A

CE

H

Kemajuan pada tingkat Kebijakan UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh; psl. 215-220 ttg

pendidikan, psl. 223 ttg. Sosial, psl. 224-226 ttg. Kesehatan, psl 231 ttg. Hak anak

Adanya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) dengan berbagai program untuk anak

Qanun No. 11 tahun 2008 tentang Perlindungan Anak Pergub Aceh No. 92 tahun 2009 tentang Data Base Pencatatan

dan Pelaporan Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Peraturan Gubernur No. 45 tahun 2009 tentang Komite Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (ditingkat Kabupaten telah dibentuk di Pidie dan Bireuen)

Pergub Aceh No. 5 tahun 2008; tentang rencana aksi penanggulangan tindak pidana perdagangan orang

Pergub Aceh No. 8 tahun 2007 tentang gugus tugas anti trafficking

ADA JUGA ASPEK YANG PERLU DISEMPURNAKAN DALAM QANUN JINAYAT yang mengatur tentang perlindungan anak

PK

PA

A

CE

H

Peningkatan pemahaman dan kesadaran Stakeholders

• Kebijakan saja tidak cukup. Nyatanya kebijakan yang ada belum tersosialisasi dan terimplementasi secara menyuluh.Indikatornya; Qanun dan pergub tersebut belum konsekuen dijadikan dasar perencanaan dan penganggaran program perlindungan anak

• Data anak Profil Kesejahteraan Anak belum ada. Efek dominonya terhadap perencanaan dan penganggaran program perlindungan anak di Aceh. Data profil merujuk kepada hak-hak anak.

• Masih diposisikan sebagai the left-over, baru dipikirkan setelah yang lain-lain beres

• KPAID ACEH periode 2006-2009 telah berakhir masa tugasnya dan belum dibentuk komisi baru

PK

PA

A

CE

H

Beberapa Fakta Umum• Jumlah penduduk Aceh 4,3 juta jiwa (2009). Sensus tahun

2005; anak berjumlah 1.371.231 jiwa (31,42 persen) • Kemiskinan di Aceh secara nasional masih ranking 6; 21,8

persen tahun 2009, berkurang 66,8 ribu jiwa dari tahun 2008• Kondisi ketenagakerjaan di Aceh 8,71 persen, Agustus 2009 • Tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat tahun 2009 dari

60,32 persen menjadi 62,5 persen. (Waspada Online Saturday, 30 January 2010 00:13

• Bukan wanita Komersil Biasa (Detikcom.26-6-2008)• Di Aceh kasus perceraian (cerai gugat dan cerai talak)

cendrung meningkat dari tahun ke tahun. • Total kasus gugat cerai dan talak cerai yang ditangani MS

Aceh, tahun 2008, gugat cerai 1.603 kasus, dan cerai talak 759 kasus.

• Tahun 2009, kasus gugat cerai 1.678 kasus, cerai talak 674 kasus (Serambi News,  12 Januari 2010)

PK

PA

A

CE

H

• Di Aceh setiap tahunnya lebih 55.000 anak putus sekolah. Sekitar 30.000 orang lulusan Sekolah Dasar tidak melanjutkan ke SLTP dan 10.000 lulusan SLTP tidak melanjutkan ke SLTA/SMK dan 15.000 orang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi.

• Tahun 2008, 44.833 jiwa dari sekitar 4,3 juta jiwa penduduk Aceh mengalami buta huruf, mulai usia 15-44 tahun. Perempuan sebanyak 28.238 orang dan laki-laki sebanyak 16.595 orang. (Harian Serambi Indonesia, 2 Januari 2009)

Contoh Aceh Utara, anak putus sekolah tahun 2009; 66.299 jiwa. Putus SD 20.398 jiwa, putus SMP 15.861 jiwa, dan putus SMA 15.020 jiwa. (Waspada Online: Thursday, 28 January 2010 05:09

Jumlah total siswa kurang mampu di Aceh Utara, tahun 2009; 10.251 jiwa; yakni Sekolah Dasar 4.102 siswa, SMP 4.149 siswa, SMK 350 siswa dan SMA 1.650 siswa. (Waspada Online, Friday, 04 December 2009 08:55)

PK

PA

A

CE

H

Permasalahan Anak yang Dominan: PENDIDIKAN

Permasalahan Anak yang Dominan: PEKERJA ANAK• Dari total 460,896 orang penduduk berusia 10-14 tahun, terdapat

17,279 orang pekerja anak (BPS: 2005)• PENGEMIS ANAK hampir terdapat di seluruh kabupaten/ kota.

Tahun 2006 Dinas Sosial mengidentifikasi 736 anak jalanan dan 50.994 anak terlantar

• PEKERJA ANAK DI SEKTOR PERIKANAN. Penelitian Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), tahun 2006 di 7 Kabupaten/kota, ditemukan sekitar 1.000-1.500 orang pekerja anak. Antara 500-750 bekerja dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak

• DRUG: penelitian PKPA tahun 2007 terdapat anak-anak dilibatkan dalam berbagai bentuk pekerjaan

• PEKERJA RUMAH TANGGA ANAK. Penelitian PKPA tahun 2008, di Banda Aceh ditemukan 64 orang PRTA dan ada terindikasi sebagai kasus trafiking

• PEKERJA ANAK DI SEKTOR PENEBANGAN DAN PENGANGKUTAN KAYU

PK

PA

A

CE

H

Permasalahan Anak yang Dominan: KEKERASAN TERHADAP ANAK• Data Pusat Studi Gender Unsyiah; 83,38 persen anak Aceh

mengalami kekerasan• Disiplin dan kekerasan. Sanksi dan hukuman fisik-psikis.

Mengajar dan menghajar• Kasus tak terduga seperti: video mesum oknum WH dengan

anak sekolah di Simelue (2010), sodomi dan pemukulan terhadap anak di Mushalla Nelayan TPI Lampulo, Banda Aceh (Serambi Indonesia, 7 Desember 2007), oknum Polisi memukul dan menjemur 23 siswa di Muara Batu Aceh Utara (Serambi Indonesia 26 Februari 2008), abang menghamili adik ipar berusia 4 tahun di AcehTimur (Serambi Indonesia 29 April 2008), perkosaan bergiliran terhadap seorang perempuan di Bener Meriah (Serambi Indonesia, 28 April 2008). Bayi hubungan gelap dengan abang ipar yang dibunuh dengan cara dijepit bantal (Serambi Indonesia 27 April 2008)

PK

PA

A

CE

H

REKOMENDASI Pentingnya sosialisasi berbagai instrumen hukum perlindungan anak

kepada orang tua, lembaga pendidikan dan pengambil kebijakan (di masyarakat masih banyak paradigma perlindungan anak yang menganggap mereka dapat memperlakukan anak-anaknya sesuka hatinya, dan bahwa orang lain sering mengambil jarak)

Menyusun Data Profil Kesejahteraan Anak Aceh Pentingnya program komprehensif untuk mencegah, menangani dan

merehabilitasi kekerasan terhadap anak, khususnya pelaku orang tua atau keluarga, sehingga pemerintah dapat diangap membirakan anak-anak berada dalam lingkungan kekerasan (di rumah, di sekolah maupun di masyarakat)

Dalam konteks Aceh dengan Syariat Islam, mutlak diperlukan reinterpretasi tentang dalil-dalil agama yang selama ini mungkin disalahkonsepsikan dan dijadikan justifikasi kewenangan dan kepemilikan orang tua atas anak-anaknya, yang melemahkan posisi dan daya tawar anak dalam keluarga

Perlunya sinergi antara instansi/badan pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga tingkat desa, termasuk dengan lembaga non pemerintah

PK

PA

A

CE

H