10
KELOMPOK 9 1.AFMITA 2.ANNISA KHOERUNNISYA 3.DESMYTA 4.NURUL 5.REIZA AKUNTANSI (SMT 2)

Kwn bab7 kel9_akt2

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Kwn bab7 kel9_akt2

KELOMPOK 91.AFMITA2.ANNISA KHOERUNNISYA3.DESMYTA4.NURUL5.REIZAAKUNTANSI (SMT 2)

Page 2: Kwn bab7 kel9_akt2

Bangsa adalah kumpulan manusia yang biasanya terkait karena kesatuan bahasa dan wilayah tertentu.

Syarat berdirinya bangsa :1. Adanya penduduk2. Adanya wilayah 3. Adanya pemerintahan4. Adanya kedaulatan

Sifat- sifat suatu bangsa :1. Sifat memaksa2. Sifat monopoli3. Sifat totalitas

Fungsi utama bangsa : Fungsi pertahanan dan

keamanan Fungsi pengaturan dan

ketertiban. Fungsi kesejahteraan dan

kemakmuran Fungsi keadilan menurut hak

dan kewajiban.

Page 3: Kwn bab7 kel9_akt2

Elemen – elemen kekuatan negara: SDM Teritorial negeri SDA Kapasitas pertanian dan industri Kekuatan militer dan mobilitasnya. Elemen power yang tidak nyata.

Page 4: Kwn bab7 kel9_akt2

Warga Negara adalah orang – orang bangsa Indonesia asli dan orang – orang dari bangsa lain yang disahkan oleh negara.

Warga negara itu terdiri dari :

1.Penduduk 2.Bukan penduduk

Asas-asas kewarganegaraan: a. Asas kelahiranb. Asas keturunanc. Asas perkawinand. Unsur kewarganegaraan

(naturalisasi)

Masalah status kewarganegaraan

Apatride Bepatride Multipatride

Page 5: Kwn bab7 kel9_akt2

Cara memperoleh kewarganegaraan :1. Karena kelahiran2. Karena pengangkatan3. Karena dikabulkan permohonan4. Karena kewarganegaraan5. Karena perkawinan6. Karena turut ayah dan ibu7. Karena pernyataan

Page 6: Kwn bab7 kel9_akt2

• Pekerjaan & penghidupan yg layak

• Berserikat,berkumpul, & mengeluarkan pendapat

• Membentuk keluarga & keturunan melalui perkawinan

• Kelangsungan hidup, tumbuh &berkembang

• Mengembangkan diri• Mendapatkan pendidikan,

seni budaya & teknologi• Memajukan diri• Pengakuan, jaminan dan

perlindungan hukum• Bekerja & mendapat

imbalan perlakuan yg adil

• Kesempatan yg sama dlm pemerintahan

• Status kewarganegaraan• Bebas memeluk agama• Meyakini kepercayaan• Berkomunikasi• Perlindungan• Bebas dari penyiksaan• Hidup sejahtera• Mendapat perlakuan khusus• Jaminan sosial• Hak milik pribadi• Hak untuk hidup• Bebas dar diskriminasi• Identitas budaya dihormati

Page 7: Kwn bab7 kel9_akt2
Page 8: Kwn bab7 kel9_akt2

1. Menjamin kemerdekaan tiap penduduk memeluk agama

2. Wajib membiayai pendidikan3. Menyelenggarakan sistem pendidikan nasional4. Memprioritaskan anggaran pendidikan5. Memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi6. Memajukan kebudayaan manusia7. Menghormati dan memelihara bahasa daerah8. Menguasai cabang produksi yang penting9. Menguasai bumi, air dan kekayaan 10. Memelihara fakir miskin dan anak terlantar11. Mengembangkan sistem jaminan sosial12. Bertanggung jawab dalam persediaan fasilitas

umum dan kesehatan

Page 9: Kwn bab7 kel9_akt2

Munir Said Thalib bukan sembarang orang, dia adalah aktifis HAM yang pernah menangani kasus-kasus pelanggaran HAM. Munir lahir di Malang, 8 Desember 1965. Munir pernah menangani kasus pelanggaran HAM di Indonesia seperti kasus pembunuhan Marsinah, kasus Timor-Timur dan masih banyak lagi. Munir meninggal pada tanggal 7 September 2004 di dalam pesawat Garuda Indonesia ketika ia sedang melakukan perjalanan menuju Amsterdam, Belanda. Spekulasi mulai bermunculan, banyak berita yang mengabarkan bahwa Munir meninggal di pesawat karena dibunuh, serangan jantung bahkan diracuni. Namun, sebagian orang percaya bahwa Munir meninggal karena diracuni dengan Arsenikum di makanan atau minumannya saat di dalam pesawat.

Upaya-upaya Penegakan HAM:

Pasal 28 UUD NKRI 1945 menjamin adanya hak berserikat, menyatakan pikiran baik secara lisan maupun tulisan. Pasal ini merupakan salah satu dasar utama adanya kehidupan kenegaraan yang berdinamika di mana setiap orang bebas mendirikan organisasi dan bebas pula menyatakan pendapat. Dari penjelasan tersebut mencerminkan bangsa Indonesia menjamin pelaksanaan HAM, dimana dalam pelaksanaanya memerlukan dukungan dari semua pihak seperti tokoh masyarakat, LSM, POLRI, TNI dan kalangan profesi hukum, ekonomi, politik, serta political will pemerintah Indonesia. Perjalanan bangsa Indonesia menuju masyarakat yang demokratis tanpa melupakan budaya bangsa yang sudah berakar beratus-ratus tahun lampau tetap harus berlandaskan pada prinsip supremasi hukum, transparansi, akuntabilitas, profesionalisme serta prinsip musyawarah dan mufakat.

Page 10: Kwn bab7 kel9_akt2