Lakip pemko

  • View
    2.364

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

LAKIP Pemerintah Kota Palangka Raya

Text of Lakip pemko

  • 1. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJAINSTANSI PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA ( LAKIP ) TAHUN 2010 PEMERINTAH KOTA KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2010
  • 2. DAFTAR ISI HalamanRINGKASAN EKSEKUTIF ...............................................................................i iiBAB I PENDAHULUAN .....................................................................................1-6BAB II RENCANA STRATEGIS ....................................................................7 24BAB III PENETAPAN KINERJA .................................................................25 131BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA .........................................................132 -159BAB V PENUTUP .....................................................................................160 - 161LAMPIRAN :LAMPIRAN 1 RENCANA KINERJA TAHUNAN ( R K T )...................................................1 196LAMPIRAN 2 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN ( P K K )..........................................1 187LAMPIRAN 3 PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN ( P P S ).....................................1 - 45
  • 3. IKHTISAR EKSEKUTIF Akuntabilitas, sebagai salah satu pilar tata kepemerintahan yang baik, merupakanpertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikirantersebut, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Kota Palangka Raya Tahun2010 ini disusun. LAKIP ini menyajikan capaian indikator kinerja sasaran sebagai hasil pelaksanaanprogram dan kegiatan selama tahun 2010 yang merupakan pelaksanaan mandat yang diemban olehPemerintah Kota Palangka Raya dan juga sebagai pelaksanaan dari Inpres 7 tahun 1999 yangmengharuskan setiap instansi pemerintah menyusun laporan akuntabilitas. Selain itu LAKIP ini jugamerupakan kebutuhan dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerjaPemerintah Kota Palangka Raya secara menyeluruh. Sebagai wujud implementasi akuntabilitas, maka dalam rangka mempertanggung jawabkanpengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakandalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, disampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah ( LAKIP ) Kota Palangka Raya Tahun 2010 yang didasarkan pada Rencana PembangunanJangka Menengah ( RPJM ) Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2008 2013. Salah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik adalah akuntabilitas.Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatulembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota PalangkaRaya (LAKIP) Tahun 2010 ini disusun berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembaga AdministrasiNegara Nomor : 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah. LAKIP ini menyajikan capaian kinerja dari Pemerintah Kota Palangka Rayaselama tahun 2010 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh setiap Satuan KerjaPerangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya. Walaupun Inpres 7 tahun 1999 memang mensyaratkan setiap Lembaga Instansi Pemerintahuntuk menyusun laporan akuntabilitas, namun LAKIP ini juga merupakan kebutuhan Pemerintah KotaPalangka Raya dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja SatuanKerja Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah Kota Palangka Raya secara menyeluruh. LAKIP Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2010 ini menyajikan berbagai keberhasilanmaupun kegagalan dalam bidang Pemerintahan. Keberhasilan Pemerintah Kota Palangka Raya jugamenggambarkan keberhasilan seluruh lembaga kepemerintahan, dukungan dunia usaha serta partisipasimasyarakat secara umum. Mewujudkan aparatur negara yang profesional, efektif, efisien dan bersihmerupakan tujuan utama dari Pemerintah Kota Palangka Raya. Beberapa capaian kinerja dari Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2010 secara ringkas dapatdilihat dari Indikator Kunci Utama ( IKU ) yang diadopsi dari Program Pembangunan Pemerintah KotaPalangka Raya yang dituangkan kedalam RPJMD Pemerintah Kota Palangka raya Tahun 2008-2013yang tetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor : 14 Tahun 2010. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengantujuan dan sasaran yang telah ditetapkan , maka pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakanIkhtisar Eksekutif Lakip Pemko Tahun 2010 i
  • 4. indikator kinerja Keluaran ( Out Put) dalam Penetapan Kinerja tahun 2010 kegiatan yang meliputimasukan, keluaran, hasil. Data dan Fakta yang digunakan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah ( LAKIP ) Kota Palangka Raya Tahun 2010 ini antara lain : Surat Keputusan, StrukturOrganisasi, Data Kepegawaian, Data Keuangan, Data Sarana dan Prasarana maupun peralatan,Rencana Kerja, Uraian Tugas dan lain sebagainya. Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Kota PalangkaRaya Tahun 2010 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan atas kritik , saran serta pendapat gunaperbaikan kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya dimasa-masa yang akan datang sangat kamiharapkan . Palangka Raya, 30 Maret 2011 WALIKOTA PALANGKA RAYA H.M. RIBAN SATIAIkhtisar Eksekutif Lakip Pemko Tahun 2010 ii
  • 5. BAB I PENDAHULUAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media untukmenyampaikan informasi sampai sejauh mana instansi pemerintah, dalam hal ini Pemerintah KotaPalangka Raya, melaksanakan rencana stratejik dan memenuhi tuntutan perubahan yang ada dimasyarakat Kota Palangka Raya A. LATAR BELAKANG Latar belakang penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KotaPalangka Raya Tahun 2010 dikarenakan adanya keinginan yang kuat dari Pemerintah Kota PalangkaRaya untuk mewujudkan Good Governance, berlandaskan pada TAP MPR RI No.XI/MPR/1998 dan UUNo.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi danNepotisme yang aturan pelaksanaannya didasarkan pada INPRES No. 7 Tahun 1999, tentangAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Perwujudan Good Governance ini diimplementasikanolen Pemerintah Kota Palangka Raya dalam tiga pilar tata pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas,partisipasi, dan transparansi. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, antara lain, menyebutkan bahwa azas-azas umumpenyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asaskepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.Asas akuntabilitas inilah yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatanpenyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagaipemegang kedaulatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.B. MAKSUD DAN TUJUAN Bagian akhir dari sistem AKIP adalah penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (LAKIP). LAKIP disusun pada akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, dimana capaiankinerja dikomunikasikan kepada para stakeholders (Pemerintah Kota Palangka Raya , DPRD danMasyarakat). LAKIP memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, LAKIP merupakan sarana bagi PemerintahDaerah untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder yang berisiinformasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Kedua, LAKIPmerupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Daerah sebagai upaya untukmemperbaiki kinerja di masa yang akan datang atau dalam upaya peningkatan kinerja (performanceimprovement) organisasi, baik dalam bentuk regulasi, distribusi, maupun alokasi sumber daya yangdimiliki oleh Pemerintah Kota Palangka Raya.Lakip Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2010 1
  • 6. C. ASPEK STRATEGIS Strategi pembangunan Tahun 2008-2013 difokuskan pada 5 (lima) bidang pembangunan denganarah kebijakan umum sebagai berikut :1. Pembangunan Sumber Daya Manusia Pembangunan Sumber daya manusia diorientasikan pada peningkatan kualitas SDM masyarakat secara keseluruhan dan kualitas SDM aparatur pemerintah sebagai upaya untuk mewujudkan daya saing dan kemandirian masyarakat serta profesionalisme aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat.2. Pembangunan Ekonomi Pembangunan ekonomi diorientasikan pada pengembangan ekonomi kerakyatan (lokal) yang berbasis sektor jasa dengan tetap mempertahankan pengembangan bidang pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan.3. Pembangunan Penataan Wilayah Pem